muhammadiyah dan keindonesiaan (miftah'll everafter)

STIE Muhammadiyah Pekalongan

ARTIKEL KEMUHAMMADIYAHAN

“Muhammadiyah dan Keindonesiaan”

Dosen Pengampu : Dra. Cholisah Rosanti.

Disusun oleh :

Miftahuddin (2013002009)

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

STIE MUHAMMADIYAH PEKALONGAN

2013/2014

1 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n


MUHAMMADIYAH DAN KEINDONESIAAN

Sungguh keliru jika menganggap Muhammadiyah tak memiliki sense of

nationalism. Muhammadiyah lahir 33 tahun sebelum negeri ini terbentuk. Sejak

berdiri pada 18 November 1912, Muhammadiyah sudah mengusung visi persatuan

bagi kaum bumiputra.

Selama 33 tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah turut

andil menggagas konsep persatuan bangsa yang merdeka dan bermartabat.

Bahkan, sejak tahun 1925, organisasi ini telah mengenalkan istilah ”Indonesia”

untuk mengganti nama ”Hindia-Belanda.” Tetapi memang di kalangan warga

Muhammadiyah sendiri muncul fenomena ahistoris terhadap sejarahnya sendiri,

sehingga seakan-akan organisasi ini tampak independen, tak bersentuhan langsung

dengan proses membangun nasionalisme keindonesiaan.

Persatuan Bumiputra

Sejak Boedi Oetomo berdiri 20 Mei 1908,KH Ahmad Dahlan sudah tergerak

untuk membentuk sebuah perkumpulan yang bercitacita menyatukan umat Islam

bumiputra. Boedi Oetomo adalah organisasi bumiputra pertama yang mengusung

nasionalisme, sekalipun ruang lingkupnya masih terbatas (Jawa dan Madura).Atas

jasa Mas Djojosoemarto, pendiri Muhammadiyah ini bergabung dalam organisasi

intelektual bumiputra pertama yang mengusung nasionalisme tersebut.

Di mata KH Ahmad Dahlan, ikhtiar Boedi Oetomo memajukan kaum bumiputra

menggunakan jalur pengajaran memang cukup mengesankan. Akan tetapi, pendiri

Muhammadiyah ini menghendaki sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih

luas, yaitu umat Islam di antero Hindia-Belanda.Pada 1911,dalam pertemuan di

Langgar Duwur,KH Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya mendiskusikan

rencana pembentukan perkumpulan yang di kemudian hari dikenal dengan nama

Muhammadiyah. Nama gerakan ini pertama kali diusulkan oleh Kiai Sangidu.



Pada akhir Desember 1912, perkumpulan ini dideklarasikan di Loodgebow

Malioboro (sekarang Gedung DPRD DIY). Dalam artikel ”Tali Pengikat Hidup

Manusia” (Album Muhammadiyah Tahun 1923), KH Ahmad Dahlan menyadari

akan pentingnya persatuan umat manusia. Menurutnya, latar belakang persatuan

manusia disebabkan dua faktor, yaitu persamaan sebagai keturunan Nabi Adam

dan kebersamaan sebagai makhluk yang hidup di dunia.

Sebagai keturunan Nabi Adam,sesungguhnya semua manusia sedarah dan

sedaging. Sebagai makhluk yang hidup di dunia, sesungguhnya setiap manusia

butuh kebersamaan dengan yang lain. Dua faktor fundamental inilah yang

mengikat manusia untuk hidup bersatu dalam kebersamaan harmonis. Persatuan

manusia, khususnya kaum bumiputra, merupakan gagasan utama KH Ahmad

Dahlan dalam upaya meraih hidup merdeka dan bermartabat. Dokumen Soewara

Moehammadijah No 1 Tahun 1922 memuat sebuah artikel penting dengan judul

”Kamardikan”.

Artikel yang ditulis dalam bahasa Jawa-Melayu dan mengulas makna ”kebebasan

manusia” ini dimuat beberapa bulan sebelum KH Ahmad Dahlan meninggal dunia

(Jumat 23 Februari 1923). Gagasan ”kamardikan” (kemerdekaan) di sini memang

belum mengisyaratkan arti kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Sebab, gagasan ini

memang ditujukan kepada individu-individu (pembaca Soewara Moehammadijah)

agar menyadari bahwa kolonialisme Belanda telah merenggut makna

kemerdekaan hakiki yang dimiliki setiap orang.

Dengan demikian, kemerdekaan di sini baru sebatas kebebasan tiap individu untuk

hidup mandiri secara bermartabat. Namun, gagasan ini cukup efektif untuk

mempengaruhi kesadaran kolektif kaum bumiputra sebagai kelompok manusia

dalam jumlah besar agar dapat hidup merdeka dan bermartabat. Proses ini jelas

membutuhkan waktu yang cukup lama.Tapi jika kesadaran ini telah terbentuk,

kaum bumiputra akan bangkit untuk merebut kembali kehidupan yang merdeka

dan bermartabat.



Gagasan Nasionalisme

Dalam proses menuju kemerdekaan, sebuah bangsa akan terus melakukan proses

identifikasi diri. Sebuah dokumen penting cukup menyadarkan warga

Muhammadiyah, bahwa sejak awal 1925,pada cover Soeara Moehammadijah

(bandingkan dengan ejaan dokumen tahun 1922) No 1 Tahun 1925 telah

menggunakan istilah ”Indonesia” untuk mengganti nama ”Hindia-Belanda.”Tokoh

yang memiliki andil besar dalam penggunaan istilah baru ini adalah Soemodirdjo,

kepala redaksi (hoofdredacteur) Soeara Moehammadijah pascakepemimpinan

Haji Fachrodin (1922-1924).

Soemodirdjo memang telah mengenalkan istilah Indonesia untuk mengganti nama

Hindia-Belanda. Dia juga telah menulis sebuah artikel penting dengan judul,

”Anak Indonesia,Awas” (No 1 Tahun 1925).Tapi penggunaan istilah baru ini

memang belum konsisten dalam penerbitan Soeara Moehammadijah tahun 1925.

Sebab, beberapa artikel di dalam majalah ini masih sering menggunakan istilah

Hindia-Belanda atau Hindia-Nederland. Tapi, Soemodirdjo telah mengawali

proses identifikasi bangsa ini dengan menggunakan nama yang kemudian

dikukuhkan dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928.

Memasuki periode kepemimpinan KH Mas Mansur (1938–1940),

Muhammadiyah melakukan langkah- langkah strategis yang cukup mendukung

bagi proses pembentukan nasionalisme keindonesiaan. KH Mas Mansur tegas

menentang kebijakan Ordonansi Guru dan pencatatan perkawinan oleh

pemerintah Belanda. Pada 1937, lewat kongres XXVI, Muhammadiyah

mencanangkan program perbaikan ekonomi bagi kaum bu-miputra. Lewat

kebijakan ini,KH Mas Mansur menghendaki agar bangsa Indonesia kuat dan

mandiri secara ekonomi.

Di bawah kepemimpinan KH Mas Mansur pula,Muhammadiyah menentang

kebijakan Ordonansi Sidang dan mengganti semua istilah Hindia-Belanda dengan

bahasa Indonesia (Melayu).Pada kongres XXVIII di Medan (1939),sekitar 11



tahun pasca-Sumpah Pemuda (1928), Muhammadiyah mendukung gerakan

kebangkitan nasional yang dipelopori kaum muda di Tanah Air dalam

menggunakan bahasa nasional.

Menjelangkemerdekaan(1942), Muhammadiyah kembali memainkan peran aktif

dalam politik kebangsaan, khususnya pada periode kepemimpinan Ki Bagus

Hadikusumo, adik kandung Haji Fachrodin (pahlawan nasional).Peran Ki Bagus

Hadikusuma dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) cukup besar

ketika merumuskan Pembukaan (Preambule) Undang-undang Dasar (UUD).

Pada mulanya, Ki Bagus Ha-dikusumo adalah tokoh yang sangat getol

memperjuangkan Islam dalam konstitusi negara.Menurut HS Prodjokusumo

(1983), peran Mr Kasman Singodimejo, juga tokoh Muhammadiyah, sangat besar

dalam membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk merelakan penghapusan tujuh kata

dalam Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. Sejak tahun 1908 atau sekitar 37

tahun sebelum bangsa ini mengenal konsep nasionalisme keindonesiaan, KH

Ahmad Dahlan telah menggagas perkumpulan yang akan menyatukan umat Islam

setelah dia bergabung dalam organisasi Boedi Oetomo.

Sejak tahun 1925 atau sekitar 85 tahun sebelum bangsa ini mengidentifikasi

dirinya, Muhammadiyah sudah menggunakan istilah Indonesia untuk mengganti

nama Hindia-Belanda. Secara resmi, berdasarkan keputusan Kongres XXVIII di

Medan (1939), Muhammadiyah telah mendukung gerakan kebangkitan nasional.

Bahkan,dalam proses kemerdekaan Indonesia,Muhammadiyah telah melibatkan

dua tokohnya memperjuangkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia.

Sampai sejauh ini, jika masih ada pendapat bahwa Muhammadiyah tidak turut

andil dalam proses membangun nasionalisme keindonesiaan, maka itu suatu

penilaian yang ahistoris. Jika warga Muhammadiyah sendiri tak memiliki sense of

nationalism,maka itu suatu gejala amnesia sejarah



Peranan Muhammadiyah Bagi Negara Indonesia

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan

negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan

da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya

sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.

Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-

langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup,

serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan

tanggungjawab dalam mewujudkan "Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui

dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik

yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik

praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan

politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan

kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun

kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat

mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk

mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara

sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan

dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada

pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek

perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan

untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society)

sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran

kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan

seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaaan

(power struggle) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan

tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai



politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku.

Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui

bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju

terwujudnya tujuan negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan (organisasi

kemasyarakatan) yang mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar

senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan

reformasi nasional sesuai dengan khittah (garis) perjuangannya serta tidak akan

tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa

dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah

perjuangan sebagai berikut:

Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara

merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur

ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-

nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral

yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan

politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan

berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui

pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak

diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan

tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan,

perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "Baldatun

Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya

masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah



untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal

yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil

dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan

secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok

kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat

praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh

partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-

baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban

sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik

yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar

mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana

yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia

yang diproklamasikan tahun 1945.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari

dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan

kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur

bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan

berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan

nasional yang damai dan berkeadaban.

Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris

dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah

senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik

dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar

demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan

untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani

masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab



sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan

misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik

untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-

sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq

al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktifitas

politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan

dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun

berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan

bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang

lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.


muhammadiyah dan keindonesiaan (miftah'll everafter)

Education