manajemen job stress untuk it business … · sepanjang sejarah astra, ... good corporate...
TRANSCRIPT
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang ................................................................. 2
I.2 Perumusan Masalah ................................................................. 3
I.3 Tujuan ................................................................. 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Good Corporate Governance ............................................... ..... 5
II.2 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan GCG. 16
BAB III PEMBAHASAN
III.1 PT. Astra International Tbk ............................................... ...... 18
III.2 Tata Kelola Perusahaan [Good Corporate Governance]
PT. Astra International Tbk ................................................. ...... 19
BAB IV KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
3
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang
semakin baik dan sehat. Perusahaan publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh
karyawannya dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat
bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola
perusahaan. Guna meningkatkan performansi perusahaan kearah yang lebih baik, maka
perusahaan harus dikelola secara professional dengan mengindahkan prinsip-prinsip Good
Governance.
Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan,
peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good
Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan. Kelemahan
mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu:
kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan profesionalisme, tidak
responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha
yang kurang efisien serta sistem perbankan. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada
keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai
negara dengan lemahya corporate governance.
Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi,
dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya
yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). Good Corporate
Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
Etika bisnis tidak disangkal lagi memiliki peran yang sangat besar dalam hal tersebut.
Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang
sehat, efisien dan transparan merupakan salah satu sumbangsih besar yang dapat diberikan
oleh dunia usaha untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan mampu
memberikan manfaat yang besar bagi seluruh stakeholder-nya. Saat ini seringkali muncul
pertanyaan apakah etika bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis dianggap sebagai suatu hal yang merepotkan
yang seandainya tidak diindahkan pun suatu bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan
memberikan keuntungan. Oleh karena itu sudah selayaknya perusahaan menerapkan suatu
prinsip Good Corporate Governance yang dapat digunakan sebagai salah satu alatnya.
Perangkat Peraturan dan Perundang-undangan
Surat Edaran Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN
No. 23 Tahun 2000 yang mengatur dan merumuskan tentang pengembangan praktik good
corporate governance dalam perusahaan perseroan, kemudian disempurnakan dengan KEP-
117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada
BUMN. Selain itu juga telah dikeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. 103 Tahun 2002
tentang Pembentukan Komite Audit. Badan Pengawas Pasar Modal melalui Surat Edarannya
No. SE-03/PM/2000 telah merekomendasikan pada perusahaan publik untuk memiliki Komite
Audit. Khusus untuk perbankan, termasuk juga bank BUMN, Bank Indonesia juga telah
4
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi
Bank Umum
Astra pertama kali didirikan sebagai perusahaan perdagangan di Jakarta pada tahun
1957. Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar nasional yang,
pada tahun 2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan termasuk anak
perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities. Ketekunan dalam menjalin
kerja sama dan kemitraan dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah
memberikan peluang bagi Astra untuk melayani berbagai aspek kehidupan masyarakat
Indonesia melalui 6 bidang usahanya : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan
Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi.
Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami
bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan pada Catur Dharma.
Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu menjadi acuan manajemen. Dan
dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin dalam
semua aspek operasional perusahaan. Walaupun begitu, dengan perkembangan bisnis yang
makin kompleks, diperlukan adanya suatu tata kelola yang terstruktur untuk mengelola
aktivitas bisnis Astra agar tetap sejalan dengan Catur Dharma serta mengarahkannya agar
tetap berlangsung di masa yang akan datang.
Keadaan ini mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk
menyusun suatu pedoman agar dalam menata kelola bisnisnya Direksi tetap profesional,
transparan dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya pedoman ini kemudian dikenal
sebagai Pedoman Good Coorporate Governance(GCG) yang juga menjadi acuan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa
memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.
I.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut
mengenai penerapan Good Coorporate Governance(GCG) dalam aktivitas sehari – hari
ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia.
I.3 TUJUAN
Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka makalah ini disusun dengan tujuan
untuk membahas penerapan Good Coorporate Governance(GCG) dalam aktivitas sehari –
hari ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 GOOD CORPORATE GOVERNANCE
II.1.1 DEFINISI
Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus
digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun
keputusan yang dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan
pemegang saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah
ditetapkan pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan
yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good
Corporate Governance (GCG).
Banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance, diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti pengendalian.
Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis
organisasi yang lain, menjadicoporate governance. Dalam bahasa Indonesia corporate
governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.
Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan,
sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris,
RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara
berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
(Sutojo dan Aldridge, 2008).
2. Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury
Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka
yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik
balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate
Governance di seluruh dunia. Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan
Good Corporate Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan
yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan
pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan
kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.
3. Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang
kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan.
4. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi,
dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders)
lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004).
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-
MBU/2002, Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
6
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan etika.
6. Malaysian Finance Committe on Corporate Govesrnance memberikan definisi yang
lebih luas mengenai konsep Good Corporate Governance. Good Corporate
Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan
dan mengelola bisnis serta akuntabilitas korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan
nilai saham dalam jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain
yang terkait dengan perusahaan (stakeholder). Good Corporate Governance sering
disebut sebagai sebuah pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ
perusahaan guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka
panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma
yang berlaku (Tjager, 2003).
II.1.2 TUJUAN
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup
perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan Good
Corporate Governance telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia”.
GCG bagi suatu perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan
pegawai dalam menjalankan praktek bisnis yang memenuhi
persyaratan Good Governance. Sedangkan tujuannya adalah :
1. Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan,
dan efisien.
3. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran
dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
4. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan
5. Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance secara konsisten.
Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan
Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat
memberikan manfaat antara lain:
1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang
saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap
keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh
perusahaan.
7
II.1.3 PRINSIP DASAR
Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah menjadi
perhatian bagi dunia bisnis di setiap negara. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
yang dikeluarkan oleh OECD menjadi acuan bagi setiap negara dalam penerapannya. Prinsip-
prinsip Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh OECD tahun 2004 mencakup hal-
hal sebagai berikut:
1. Ensuring the basis for an Effective Corporate Governance Framework
2. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions
3. The Equitable Treatment of shareholders
4. The Role of Stakeholders in Corporate Governance
5. Disclosure and Transparency
6. The responsibilities of the Board
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, masing-masing negara selanjutnya mengadopsi
prinsip-prinsip tersebut dalam Pedoman Good Corporate Governance masing-masing negara.
Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesiakan disusun oleh Komite nasional
Kebijakan Governance. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 2006 ini merupakan revisi atas
Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada tahun 2001. Meskipun
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 ini tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, namun dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan
Good Corporate Governance.
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku
kepentingan (stakeholders).
Tabel 1. Prinsip GCG dan pedoman pelaksanaannya
NO PRINSIP PEDOMAN PELAKSANAAN
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam
menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material
dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan.
Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang - undangan, tetapi
juga hal yang penting untuk
pengambilan keputusan oleh pemegang
saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
1.1. Perusahaan harus menyediakan
informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta mudah diakses
oleh pemangku kepentingan sesuai
dengan haknya.
1.2. Informasi yang harus diungkapkan
meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
visi, misi, sasaran usaha dan strategi
perusahaan, kondisi keuangan,
susunan dan kompensasi pengurus,
pemegang saham pengendali,
kepemilikan saham oleh anggota.
Direksi dan anggota Dewan
Komisaris beserta anggota
keluarganya dalam perusahaan dan
perusahaan lainnya, sistem
manajemen risiko, sistem pengawasan
dan pengendalian internal, sistem dan
pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya, dan kejadian penting
yang dapat mempengaruhi kondisi
8
perusahaan.
1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh
perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan
kerahasiaan perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis
dan secara proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mem-
pertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan
harus dikelola secara benar, terukur dan
sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lain.
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan
2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian
tugas dan tanggung jawab masing-masing
organ perusahaan dan semua karyawan
secara jelas dan selaras dengan visi, misi,
nilai-nilai perusahaan (corporate values),
dan strategi perusahaan.
2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua
organ perusahaan dan semua karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam
pelaksanaan GCG.
2.3 Perusahaan harus memastikan adanya
sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan.
2.4 Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja
untuk semua jajaran perusahaan yang
konsisten dengan sasaran usaha
perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and
punishment system).
2.5 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, setiap organ perusahaan dan
semua karyawan harus berpegang pada
etika bisnis dan pedoman perilaku (code of
conduct) yang telah disepakati
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan
perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate citizen.
3.1 Organ perusahaan harus berpegang pada
prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang
undangan, anggaran dasar dan peraturan
perusahaan (by-laws)
3.2 Perusahaan harus melaksanakan tanggung
jawab sosial dengan antara lain peduli
terhadap masyarakat dan kelestarian
lingkungan terutama di sekitar perusahaan
dengan membuat perencanaan dan
pelaksanaan yang memadai.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG,
perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
4.1. Masing-masing organ perusahaan harus
menghindari terjadinya dominasi oleh
pihak manapun, tidak terpengaruh oleh
kepentingan tertentu, bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interest) dan dari
segala pengaruh atau tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara obyektif.
4.2. Masing-masing organ perusahaan harus
9
melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai
dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan, tidak saling
mendominasi dan atau melempar tanggung
jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya,
perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan
kepada pemangku kepentingan untuk
memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan
serta membuka akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
5.2 Perusahaan harus memberikan perlakuan
yang setara dan wajar kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan
kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan
5.3 Perusahaan harus memberikan kesempatan
yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi
fisik.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006
II.1.4 METODE DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN PEDOMAN GCG
II.1.4.1 METODE
Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun
perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana perusahaan
diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila
belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan
aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan.
Namun demikian mengingat Pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan
pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masing industri maka
penerapan ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak
menerapkan pedoman ini. Namun beberapa substansi yang terdapat dalam pedoman ini
diadopsi oleh Bapepam-LK ke dalam peraturan-peraturan Bapepam-LK yang sifatnya
mandatory seperti kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris
independen dalam perusahaan. Dengan cara demikian, Bapepam-LK dapat memberikan
sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut, Bapepam-LK juga
mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola
perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi,
frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi
rapat dan kehadiran komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan
komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi.
10
II.1.4.2 RUANG LINGKUP
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memuat prinsip dasar dan
pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan standar
minimal yang mencakup:
a. Peran negara, dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan situasi kondusif untuk
melaksanakan Good Corporate Governance
b. Asas-asas Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan
c. Nilai – nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
Tabel 2. Pedoman pelaksanaan Nilai – nilai perusahaan, Etika Bisnis dan Pedoman
Perilaku
PRINSIP DASAR PEDOMAN PELAKSANAAN
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka
panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi
oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu,
diperlukan pedoman perilaku yang dapat
menjadi acuan bagi organ perusahaan dan
semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai
(values) dan etika bisnis sehingga menjadi
bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip
dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan
adalah:
- Setiap perusahaan harus memiliki nilai-
nilai perusahaan yang menggambarkan
sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan
usahanya. - Untuk dapat merealisasikan sikap moral
dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan
harus memiliki rumusan etika bisnis yang
disepakati oleh organ perusahaan dan
semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis
yang berkesinambungan akan membentuk
budaya perusahaan yang merupakan
manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. - Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis
perusahaan perlu dituangkan dan
dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman
perilaku agar dapat dipahami dan
diterapkan.
1. Nilai-Nilai Perusahaan
a. Nilai-nilai perusahaan merupakan
landasan moral dalam mencapai
visi dan misi perusahaan. Oleh
karena itu, sebelum merumuskan
nilai-nilai perusahaan, perlu
dirumuskan visi dan misi
perusahaan.
b. Walaupun nilai-nilai perusahaan
pada dasarnya universal, namun
dalam merumuskannya perlu
disesuaikan dengan sektor usaha
serta karakter dan letak geografis
dari masing-masing perusahaan.
c. Nilai-nilai perusahaan yang
universal antara lain adalah
terpercaya, adil dan jujur.
2. Etika Bisnis
a. Etika bisnis adalah acuan bagi
perusahaan dalam melaksanakan
kegiatan usaha termasuk dalam
berinteraksi dengan pemangku
kepentingan
b. Penerapan nilai-nilai perusahaan
dan etika bisnis secara
berkesinambungan mendukung
terciptanya budaya perusahaan.
c. Setiap perusahaan harus memiliki
rumusan etika bisnis yang
disepakati bersama dan dijabarkan
lebih lanjut dalam pedoman
perilaku.
3. Pedoman Perilaku
a. Fungsi Pedoman Perilaku :
merupakan penjabaran nilai-nilai
perusahaan dan etika bisnis dalam
melaksanakan usaha sehingga
menjadi panduan bagi organ
perusahaan dan semua karyawan
11
perusahaan;
b. Pedoman perilaku mencakup
panduan tentang benturan
kepentingan, pemberian dan
penerimaan hadiah dan donasi,
kepatuhan terhadap peraturan,
kerahasiaan informasi, dan
pelaporan terhadap perilaku yang
tidak etis.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006
d. Organ Perusahaan
Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG
secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk
kepentingan perusahaan.
Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan
(twoboard system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana
diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (fiduciary
responsibility). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk
memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu,
Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi,
dan nilai-nilai perusahaan.
Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga
kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:
a. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;
b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham;
c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen
di semua lini organisasi.
Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu
bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:
a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan
b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentukbenturan
kepentingan
c. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan
personalianya;
d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung
tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
12
Tabel 3. Pedoman Pelaksanaan Organ Perusahaan
PRINSIP DASAR PEDOMAN PELAKSANAAN
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Merupakan wadah para pemegang
saham untuk mengambil keputusan
penting yang berkaitan dengan modal
yang ditanam dalam perusahaan,
dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan.
- Keputusan yang diambil dalam RUPS
harus didasarkan pada kepentingan
usaha perusahaan dalam jangka
panjang.
- RUPS dan atau pemegang saham tidak
dapat melakukan intervensi terhadap
tugas, fungsi dan wewenang Dewan
Komisaris dan Direksi dengan tidak
mengurangi wewenang RUPS untuk
menjalankan haknya sesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan
perundangundangan, termasuk untuk
melakukan penggantian atau
pemberhentian anggota Dewan
Komisaris dan atau Direksi.
a. Pengambilan keputusan RUPS harus
dilakukan secara wajar dan
transparan dan memperhatikan hal -
hal yang diperlukan untuk menjaga
kepentingan usaha perusahaan dalam
jangka panjang,
b. RUPS harus diselenggarakan sesuai
dengan kepentingan perusahaan dan
dengan memperhatikan anggaran
dasar dan peraturan perundang-
undangan, serta dengan persiapan
yang memadai, sehingga dapat
mengambil keputusan yang sah.
c. Penyelenggaraan RUPS merupakan
tanggung jawab Direksi. Untuk itu,
Direksi harus mempersiapkan dan
menyelenggarakan RUPS dengan
baik dan dengan berpedoman pada
butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal
Direksi berhalangan, maka
penyelenggaraan RUPS dilakukan
oleh Dewan Komisaris atau
pemegang saham sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar perusahaan.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sebagai organ
perusahaan bertugas dan
bertanggungjawab secara kolektif untuk
melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada Direksi serta memastikan
bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.
Namun demikian, Dewan Komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil
keputusan operasional.
Kedudukan masing-masing anggota
Dewan Komisaris termasuk Komisaris
Utama adalah setara.
Tugas Komisaris Utama sebagai primus
inter pares adalah mengkoordinasikan
kegiatan Dewan Komisaris. Agar
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat
berjalan secara efektif, perlu dipenuhi
prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi Dewan Komisaris harus
memungkinkan pengambilan
keputusan secara efektif, tepat dan
cepat, serta dapat bertindak
a. Komposisi, Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris
b. Kemampuan dan Integritas Anggota
Dewan Komisaris
c. Fungsi Pengawasan Dewan
Komisaris
d. Komite Penunjang Dewan
Komisaris
- Komite Audit
- Komite Nominasi dan
Remunerasi
- Komite Kebijakan Risiko
- Komite Kebijakan Corporate
Governance
e. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris
13
independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus
profesional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat
menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa Direksi
telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian
nasihat Dewan Komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan,
sampai kepada pemberhentian
sementara.
Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas
dan bertanggungjawab secara kolegial
dalam mengelola perusahaan. Masing-
masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil
keputusan sesuai dengan pembagian tugas
dan wewenangnya.
Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-
masing anggota Direksi tetap merupakan
tanggung jawab bersama.
Kedudukan masing-masing anggota
Direksi termasuk Direktur Utama adalah
setara. Tugas Direktur Utama sebagai
primus inter pares adalah
mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat
berjalan secara efektif, perlu dipenuhi
prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi Direksi harus sedemikian
rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif,
tepat dan cepat, serta dapat bertindak
independen.
2. Direksi harus profesional yaitu
berintegritas dan memiliki pengalaman
serta kecakapan yang diperlukan untuk
menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap
pengelolaan perusahaan agar dapat
menghasilkan keuntungan
(profitability) dan memastikan
kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan
kepengurusannya dalam RUPS sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
a. Komposisi Direksi
b. Kemampuan dan Integritas Anggota
Direksi
c. Fungsi Direksi
- Kepengurusan
- Manajemen Risiko
- Pengendalian Internal
- Komunikasi
- Tanggung Jawab Sosial
d. Pertanggungjawaban Direksi
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006
14
e. Hak dan tanggungjawab Pemegang saham
Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung
jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
- Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang
saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
Tabel 4. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
HAK – HAK TANGGUNG JAWAB
Hak pemegang saham harus dilindungi
dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar
perusahaan. Hak pemegang saham
tersebut pada dasarnya meliputi:
a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan
pendapat, dan memberikan suara dalam
RUPS berdasarkan ketentuan satu saham
memberi hak kepada pemegangnya
untuk mengeluarkan satu suara;
b. Hak untuk memperoleh informasi
mengenai perusahaan secara tepat
waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal
yang bersifat rahasia, sehingga
memungkinkan pemegang saham
membuat keputusan mengenai
investasinya dalam perusahaan
berdasarkan informasi yang akurat;
c. Hak untuk menerima bagian dari
keuntungan perusahaan yang
diperuntukkan bagi pemegang saham
dalam bentuk dividen dan pembagian
keuntungan lainnya, sebanding dengan
jumlah saham yang dimilikinya;
d. Hak untuk memperoleh penjelasan
lengkap dan informasi yang akurat
mengenai prosedur yang harus dipenuhi
berkenaan dengan penyelenggaraan
RUPS agar pemegang saham dapat
berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, termasuk keputusan
mengenai hal-hal yang mempengaruhi
eksistensi perusahaan dan hak pemegang
saham;
e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis
dan klasifikasi saham dalam perusahaan,
maka:
- setiap pemegang saham berhak
mengeluarkan suara sesuai dengan
Pemegang saham harus menyadari
tanggung jawabnya sebagai pemilik
modal dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan anggaran
dasar perusahaan. Tanggung jawab
pemegang saham tersebut pada dasarnya
meliputi:
a. Pemegang saham pengendali harus
dapat: memperhatikan kepentingan
pemegang saham minoritas dan
pemangku kepentingan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan; dan
mengungkapkan kepada instansi
penegak hukum tentang pemegang
saham pengendali yang sebenarnya
(ultimate shareholders) dalam hal
terdapat dugaan terjadinya
pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan, atau dalam hal
diminta oleh otoritas terkait;
b. Pemegang saham minoritas
bertanggung jawab untuk
menggunakan haknya dengan baik
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar;
c. Pemegang saham harus dapat:
memisahkan kepemilikan harta
perusahaan dengan kepemilikan harta
pribadi; dan memisahkan fungsinya
sebagai pemegang saham dengan
fungsinya sebagai anggota Dewan
Komisaris atau Direksi dalam hal
pemegang saham menjabat pada salah
satu dari kedua organ tersebut;
d. Dalam hal pemegang saham menjadi
pemegang saham pengendali pada
beberapa perusahaan, perlu
diupayakan agar akuntabilitas dan
hubungan antar-perusahaan dapat
15
jenis, klasifikasi dan jumlah saham
yang dimiliki;
- setiap pemegang saham berhak
untuk diperlakukan setara
berdasarkan jenis dan klasifikasi
saham yang dimilikinya.
dilakukan secara jelas
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006
Tanggungjawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham adalah
sebagai berikut :
- Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu,
benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
- Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan
informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus
diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi
saham yang dimilikinya.
- Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat
mengenai penyelenggaraan RUPS.
f. Pemangku kepentingan yang meliputi karyawan, mitra bisnis dan masyarakat serta
pengguna produk atau jasa perusahaan
Pemangku kepentingan -selain pemegang saham- adalah mereka yang memiliki
kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh
keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan,
mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara
perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan
asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan
berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam
mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan,
pengalaman dan keterampilan masing-masing.
- Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah
pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar
perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan
g. Pernyataan tentang penerapan Pedoman Good Corporate Governance
Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG
dengan Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai
laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting
lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana
Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan.
h. Pedoman Praktis Penerapan Good Corporate Governance
Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu
diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam
16
melaksanakan penerapan GCG. Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang
kurangnya hal - hal sebagai berikut :
- Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
- Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan
Komisaris, dan pengawasan internal;
- Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara
efektif;
- Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang
efektif dan pelaporan keuangan yang benar
- Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
- Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya;
- Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi
prinsip GCG.
Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua
pihak dalam perusahaan.
II.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN GCG
Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan yang menentukan
keberhasilannya sebagai berikut, seperti dikutip dari Ristifani (2009) :
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal
dari dalam perusahaan. Beberapa factor yang dimaksud antara lain:
a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG
dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada
penerapan nilai-nilai GCG.
c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah
standar GCG.
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk
menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan
langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan
mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke
waktu.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat
mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya
supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang
diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government
menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi
standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain,
semacam benchmark (acuan).
17
d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai
kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi
GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di
lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas
pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan
lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam
implementasi GCG.
Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung
penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan
integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Jika berbagai prinsip dan
aspek penting GCG dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan
tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski
perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya.
18
BAB III
PEMBAHASAN
III.1 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Perusahaan besar ini pertama kali
didirikan pada tanggal 20 Februari 1957
dengan nama PT. Astra International
Incorporation (AII), oleh Drs. Tjia Kian Tie,
Wiliam Soerjadja (Tjia Kiang Liong), dan
E.Hariman (Liem Peng Hong). Pada awalnya
PT Astra International bergerak dalam bidang
usaha ekspor-impor hasil bumi, inventaris alat-
alat kereta api untuk PKA (sekarang PJKA),
serta bahan-bahan untuk proyek
pengembangan PLTA Jatiluhur.
Berkat usaha patungan antara Pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 25 Februari
1969 berdirilah PT. Gaya Motor. Pada tanggal 1 Juli 1969 PT. Astra International
Incorporation (AII) mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia
sebagai agen tunggal kendaraan bermotor merek “Toyota” untuk seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun 1990, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. dan
telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990.
Seperti moto perusahaan yaitu “Peraspera Ad ASTRA” yang artinya “Bekerja Keras
Untuk Mencapai Bintang” ASTRA terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya
walau didera pasang surut bisnis. Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan
terbesar nasional yang head office – nya berada di Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter II -
Jakarta Utara, pada tahun 2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan
termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities
Ketekunan dalam menjalin kerja sama dan kemitraan
dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah
memberikan peluang bagi Astra untuk melayani berbagai aspek
kehidupan masyarakat Indonesia melalui 6 bidang usahanya :
Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan,
Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi.
Tentu saja sebuah perusahaan pastilah memiliki cita-cita,
dan cita-cita PT Astra International,Tbk. adalah seperti yang telah
diucapkan oleh sang pendiri perusahaan, bahwa ” Berkat yang
kami peroleh bukan khusus untuk kami saja, tetapi kami mau
jadikan berkat itu untuk semua orang, terutama dalam
menciptakan lapangan kerja, ASTRA ingin sejahtera berama
bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia, menuju
masyarakat adil dan makmur.”
19
Filosofi Perusahaan (Catur Dharma) Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan
Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama
Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik
Visi Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan
penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi
melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan
pelanggan dan efisiensi.
Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.
Misi Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami.
Komitmen pada prinsip-prinsip luhur Catur Dharma juga terus mendorong interaksi
nonbisnis yang luas dengan masyarakat Indonesia melalui berbagai program tanggung jawab
sosial (CSR) di bidang Pendidikan, Lingkungan, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) dan Kesehatan. Keselarasan langkah tersebut merupakan bagian dari perjalanan Astra
untuk menjadi Perusahaan Kebanggaan Bangsa.
III.2 TATA KELOLA PERUSAHAAN [GOOD CORPORATE GOVERNANCE]
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Pendekatan Astra terhadap tata kelola didasarkan pada kepercayaan bahwa penerapan
praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam Perusahaan maka akan tertanam pada
manajemen dan karyawan: visi, proses dan struktur yang diperlukan dalam mengambil
keputusan yang mendorong Astra untuk tumbuh secara berkelanjutan. Prinsip dan kebijakan
tata kelola Astra berlandaskan pada filosofi Perusahaan, yaitu Catur Dharma, dan bersumber
pada Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia, peraturan perundang-
undangan dan praktik yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan
induk, Astra terus memberikan pengarahan dan pedoman kepada anak-anak perusahaan dalam
mematuhi prosedur tata kelola perusahaan yang baik, diselaraskan dengan kegiatan usaha
masing-masing anak perusahaan sehingga kebijakan dan prosedur GCG yang tepat dapat
diterapkan untuk mendorong Grup Astra tumbuh secara berkelanjutan.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Astra
terdiri dari 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan
Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang yang
berbeda dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
kepentingan Perusahaan. Jika dinilai perlu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat
membentuk unit atau komite yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan
wewenang yang lebih efektif.
Tidak ada hubungan kekeluargaan antara para anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi hingga derajat kedua. Saat ini, Astra tidak menyelenggarakan program Pozzi saham
bagi Management Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada anggota Direksi yang
memiliki saham PT Astra International Tbk. Sedangkan di antara anggota Dewan Komisaris,
dua Komisaris Perseroan, yaitu Budi Setiadharma (Presiden Komisaris) dan Anthony J.L.
Nightingale, masing-masing memiliki saham PT Astra International Tbk sebesar 0,02%.
Kepemilikan dalam jumlah kecil ini dianggap tidak menimbulkan benturan kepentingan
dalam pelaksanaan tugas pengawasan demi kepentingan Perseroan.
20
Tabel 5. Organ Perusahaan PT. Astra International Tbk.
NO ORGAN PERUSAHAAN PENERAPAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) mempunyai wewenang
antara lain membuat keputusan atas
hal-hal sebagai berikut:
- Perubahan Anggaran Dasar
Perusahaan;
- Permodalan Perusahaan;
- Penggunaaan keuntungan bersih
Perusahaan;
- Pengangkatan dan pemberhentian
anggota Dewan Komisaris dan
Direksi;
- Persetujuan atas laporan tahunan
dan pengesahan laporan Dewan
Komisaris dan laporan keuangan
Perseroan;
- Penetapan jumlah dan jenis
remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi;
- Penunjukan akuntan publik
- Penggabungan, peleburan atau
pemisahan Perusahaan; dan
- Dilakukannya transaksi yang
melebihi nilai tertentu dan
transaksi yang mengandung
benturan kepentingan.
RUPS terdiri dari
a. RUPS Tahunan, wajib diselenggarakan
setiap tahun paling lambat enam (6) bulan
setelah ditutupnya tahun buku Perusahaan
b. RUPS Luar Biasa, dapat diadakan sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan.
Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam
Anggaran Dasar Perusahaan.
RUPS Perusahaan yang terakhir
diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012,
yang terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa Perseroan.
Seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS
Luar Biasa secara lengkap telah dipublikasikan
dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan
The Jakarta Post pada tanggal 30 April 2012
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komposisi pemegang saham :
2. Dewan Komisaris Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Secara umum, tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris antara lain
adalah:
- Melakukan pengawasan atas
risiko usaha Perseroan;
- Melakukan pengawasan atas
pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dalam
kegiatan usaha;
- Memberikan tanggapan,
rekomendasi dan juga
persetujuan, jika diperlukan, atas
usulan dan rencana yang diajukan
a. Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai keputusan RUPS Tahunan dan
RUPS Luar Biasa Perseroan 2011 dan
dimuat dalam Akta Notaris No.60, tanggal
27 April 2012, maka susunan anggota
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
21
Direksi untuk melaksanakan
strategi dan rencana
pengembangan Perseroan.
Komisaris Perseroan terdiri dari 12
anggota, termasuk 5 (lima)
diantaranya menjabat sebagai
Komisaris Independen, dengan
ketentuan independensi sebagai
berikut:
- Berasal dari luar Perseroan
- Tidak mempunyai saham baik
langsung maupun tidak langsung
pada Perseroan;
- Tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perusahaan,
Komisaris, Direksi atau pemegang
saham utama Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan usaha
baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan.
Budi Setiadharma
Presiden Komisaris
b. Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan
secara berkala sekurang-kurangnya sekali
dalam 3 bulan. Sepanjang tahun 2012,
Dewan Komisaris telah mengadakan rapat
4 kali dan menerbitkan 7 keputusan Dewan
Komisaris yang dilakukan melalui sirkular.
Komite-Komite Dewan Komisaris
Komite Audit
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit
membantu Dewan Komisaris dalam melakukan
fungsi pemantauan terhadap hal-hal berikut:
- Keuangan - kredibilitas dan objektivitas
dari informasi keuangan yang akan
disebarluaskan oleh Perseroan kepada pihak
eksternal, termasuk laporan keuangan dan
data keuangan lainnya
- Manajemen risiko dan pengendalian
internal - kecukupan proses untuk
melakukan identifikasi dan memitigasi
risiko keuangan dan bisnis;
- Kegiatan Assurance - rencana dan hasil dari
kegiatan yang dilakukan oleh Grup Internal
Audit dan Risk Advisory, dan auditor
eksternal untuk menilai apakah risiko-risiko
utama telah ditangani dengan tepat dan
dievaluasi dalam pelaksanaan kerja;
- Objektivitas dan Independensi - objektivitas
dan independensi auditor internal dan
eksternal;
- Hukum - status dan pelaporan kasus hukum
yang material terhadap Grup Astra; dan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
serta Kode Etik Perusahaan.
22
Pengangkatan Komite Audit Pengangkatan
anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan
Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler
Dewan Komisaris tertanggal 16 Mei 2012.
Masa jabatan Komite Audit berlaku efektif
sejak 27 April 2012 sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan 2014.
Anggota Komite juga wajib memenuhi
persyaratan independensi, yaitu anggota tidak
memiliki hubungan keuangan, manajerial,
kepemilikan dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan/atau Pemegang Saham utama dan/atau
dengan PT Astra International Tbk
Selama tahun 2012, Komite Audit Perusahaan
telah melaksanakan 6 kali rapat.
Pada tahun 2012, Komite Audit telah
melakukan antara lain, kegiatan sebagai
Berikut:
- Pengawasan atas laporan keuangan interim
dan laporan keuangan tahunan 2012;
- Pengawasan atas rencana kerja serta hasil
dari auditor eksternal;
- Pengawasan atas rencana kerja dan hasil
pelaporan Grup Internal Audit dan Risk
Advisory; dan
- Pengawasan atas pelaporan Divisi Legal
atas kasus-kasus hukum.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas
untuk memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris perihal nominasi dan
remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi. Komite tersebut juga memberi saran
terkait calon-calon yang akan ditunjuk sebagai
Eksekutif Senior Perseroan, serta
merekomendasikan pembagian tugas anggota
Direksi lepada Dewan Komisaris.
Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan
Nominasi telah melaksanakan 5 kali rapat dan
telah melaksanakan tugas yaitu secara aktif
memberikan masukan dan evaluasi melalui
antara lain, kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan staff;
2. Penetapan remunerasi Direksi.
[Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27
April 2012] yaitu :
- Pemberian kepada semua anggota
Dewan Komisaris honorarium yang
keseluruhan maksimum sejumlah Rp
23
1.000.000.000 bruto per bulan yang
dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu
tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1
Mei 2012 hingga penutupan RUPS
Tahunan tahun 2013. Komponen
penghasilan Dewan Komisaris terdiri
dari honorarium, tunjangan, fasilitas
dan tantiem/insentif kinerja.
- Untuk tahun 2012, jumlah remunerasi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Astra dan anak perusahaan yang
terkonsolidasi (230 orang) adalah
sebesar Rp 944 miliar yang terdiri dari
imbalan kerja jangka pendek, pasca-
kerja dan imbalan jangka panjang
lainnya
Executive Committee
Executive Committee bertanggung jawab
melakukan kajian atas keputusan dan kebijakan
bisnis yang memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris serta hal-hal penting lainnya yang
diajukan Direksi.
Sesuai dengan kebijaksanaan Perseroan, rapat
Executive Committee diadakan sekali sebulan
dan rapat tambahan jika dibutuhkan. Selama
tahun 2012, Executive Committee telah
melaksanakan 12 kali rapat dan telah
melakukan kegiatan, antara lain, sebagai
berikut:
1. Menyediakan informasi atas perkembangan
bisnis dan transaksi tertentu kepada Dewan
Komisaris;
2. Menyelenggarakan kajian atas rencana
strategis dan kinerja Grup dan tiap segmen
bisnisnya;
3. Memberikan konsultasi serta saran kepada
Dewan Komisaris atas keputusan strategis
dan arahan untuk Grup.
3. Direksi
Tanggung jawab Direksi
Tugas dan tanggung jawab Direksi
dalam mencapai maksud dan tujuan
Perseroan,
antara lain, adalah:
1. Menyusun visi, misi dan nilai-
nilai Perseroan serta rencana
strategis Perseroan dalam bentuk
rencana korporasi (corporate
plan) dan rencana bisnis
(business plan);
a. Komposisi Direksi
Sebagaimana diputuskan dalam RUPST Tahun
2011 dan ditetapkan dalam Akta Notaris
No.04, tanggal 6 Mei 2011, Direksi terdiri dari
sembilan (9) orang Direktur, dengan susunan
anggota Direksi sebagai berikut:
24
2. Menetapkan struktur organisasi
Perseroan lengkap dengan
rincian tugas setiap divisi dan
unit usaha;
3. Mengelola sumber daya yang
dimiliki Perseroan secara efektif
dan efisien;
4. Membentuk sistem pengendalian
internal dan manajemen risiko
Perseroan; dan
5. Memperhatikan kepentingan
dari pemangku kepentingan
Perseroan.
Prijono Sugiarto
Presiden Direktur
b. Rapat Direksi
Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, pada
prinsipnya Rapat Direksi diadakan rata-rata
empat kali sebulan, atau lebih sepanjang
dirasakan perlu oleh anggota Direksi.
Sepanjang tahun 2012, Direksi telah
mengadakan rapat 36 kali dan menerbitkan 1
keputusan Direksi melalui sirkular.
Pada tahun 2012, Direktur Perusahaan telah
mengikuti kegiatan, antara lain,
sebagai berikut:
PT. Astra International Tbk. Anual Report 2012
Pencapaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
diukur setiap tahunnya melalui proses penilaian yang terstruktur. Kriteria untuk proses
asesmen terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan dan
memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan mencapai tujuan Perseroan. Penilaian
juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas khusus yang telah diberikan sesuai
Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
Sedangkan indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai
Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2012; dan
3. Pencapaian realisasi dari rencana kerja.
25
Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS, sedangkan
penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam
melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator
KPI Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan pencapaian kinerja mereka untuk periode 2012 dalam RUPS Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2013.
Pada RUPS Tahunan Perseroan tersebut juga, Direksi merekomendasikan jumlah
dividen yang akan dibagikan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan tahun berjalan,
pergerakan pertumbuhan Perseroan dan imbal hasil menarik yang sewajarnya diterima para
pemegang saham Perusahaan, serta saldo laba yang positif Perusahaan. Dalam RUPS
Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012 telah diputuskan
pembagian dividen tunai sebesar Rp 8.015.743.521.720 atau sebesar Rp 198 setiap saham,
dengan rasio pembayaran dividen sebesar 45%. Pada tahun 2011, Perusahaan telah
membagikan dividen sebesar Rp 6,5 triliun atau Rp 160 per saham dan rasio pembayaran
dividen sebesar 45%.
Untuk memastikan roda bisnis berjalan dengan baik, segala potensi dan resiko harus
diidentifikasi sebelumnya. Fungsi manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh
jajaran manajemen pada setiap unit bisnis; dengan tugas mengidentifikasi dan mengelola
risiko sesuai dengan wewenang yang melekat pada masing-masing unit terkait. Dalam hal ini,
Risk Management Advisory (RMA) berfungsi untuk membantu pihak manajemen dalam
membangun kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) yang kuat sesuai dengan
profil risiko dan kebutuhan masingmasing bisnis. Berikut ini adalah beberapa risiko utama
yang berpotensi mengakibatkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kegiatan
operasional bisnis dan bagaimana pengendaliannya.
Tabel 6. Manajemen Resiko PT. Astra International Tbk.
NO IDENTIFIKASI RISIKO PENGENDALIANNYA
1. Risiko Keuangan - Kebijakan treasury Grup dirancang untuk
mengelola dampak keuangan dari fluktuasi
suku bunga dan nilai tukar mata uang
asing dan untuk meminimalkan risiko
keuangan Grup.
- Berbagai instrumen keuangan derivatif,
terutama interest rate swap, crosscurrency
swap, kontrak berjangka valuta asing dan
foreign currency option, digunakan
sebagai transaksi lindung nilai yang tepat
dalam upaya pengelolaan aset dan
liabilitas Grup sesuai dengan kebijakan
manajemen risiko keuangan yang berlaku.
- Risiko kredit dikelola melalui rangkaian
kajian rutin atas portofolio kredit,
penerapan sistem penilaian kredit yang
baik, dan pemantauan terhadap berbagai
indicator sehingga dapat mengambil
tindakan awal/tepat waktu dalam
mengatasi potensi permasalahan kredit
yang mungkin timbul.
26
2. Risiko Harga Komoditas - Secara umum, Grup memberlakukan
kebijakan untuk tidak melakukan lindung
nilai terhadap risiko harga komoditas.
Namun dengan pertimbangan strategis
tertentu, dapat melakukan lindung nilai
secara terbatas dimana Grup akan
menggunakan kontrak berjangka terhadap
risiko harga.
- Grup melakukan kajian secara berkala atas
tren harga minyak sawit mentah, batubara,
energi, dan komoditas penting lainnya
sehingga dapat mengambil langkah-
langkah aktif untuk menekan potensi
dampak yang kurang baik
3. Risiko Pengadaan Pasokan dan
Layanan
- Grup secara aktif membangun hubungan
kerja sinergis dan menerapkan standar tata
kelola perusahaan yang tinggi pada semua
mitra pemasok bahan produksi dalam
rangka memastikan pengiriman pasokan
dilakukan secara efisien dan tepat waktu.
- Prosedur manajemen risiko rantai pasokan
juga diterapkan untuk mendeteksi area
dengan potensi gangguan yang dinilai
tinggi dan langkah pencegahan yang akan
ditetapkan, termasuk penggunaan
beberapa sumber pasokan bahan baku.
4. Risiko Bencana Alam - Grup telah menyiapkan Business
Continuity Plan untuk berbagai unit
fungsional penting dan melakukan kajian
tahunan atas kecukupan perlindungan
asuransi yang dimiliki.
- Grup juga aktif terlibat dalam berbagai
aktifitas CSR sebagai kesempatan bekerja
dengan pihak pemerintah dan komunitas
terkait langkah-langkah untuk me-
minimalisir dampak negative yang
mungkin timbul dari datangnya bencana
alam di Indonesia
PT. Astra International Tbk. Anual Report 2012
Divisi Risk Management Advisory (RMA) setiap tahun melakukan penilaian atas
kecukupan Enterprise Risk Management (ERM) di semua unit bisnis. Sebagai bagian dari
penilaian tersebut, dilakukan tinjauan atas efektivitas dan konsistensi kegiatan manajemen
risiko serta dibuat rekomendasi untuk tindak lanjut ke depan. RMA juga mengkaji dan
membuat rekomendasi atas kecukupan dan efektivitas Business Continuity Plan dan cakupan
asuransi di unit-unit ini.
Sebuah sistem manajemen harus melalui tahap pengendalian, PT. Astra International
Tbk,menerapkan konsep three lines of defence, dimana:
1. Pihak manajemen bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian untuk memastikan
bahwa penyimpangan yang terjadi dapat teridentifikasi dan dilakukan tindak lanjut dengan
tepat waktu;
27
2. Fungsi manajemen risiko dan pengendalian lainnya melakukan pemantauan secara berkala
terhadap kegiatan pengendalian yang berjalan; dan
3. Auditor internal and eksternal melakukan proses audit dalam rangka pemeriksaan terhadap
struktur dan proses pengendalian yang berjalan.
Grup Internal Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan keyakinan
adanya koordinasi yang baik antara fungsi pengendalian Perusahaan sehingga dapat berfungsi
dengan efektif. Unit Quality Assurance juga telah dibentuk dalam struktur Grup Internal
Audit dengan tugas utama melaksanakan pengkajian dan memberikan keyakinan bahwa
pemeriksaan audit telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Konsultan independen juga telah ditugaskan sejak Januari 2013 untuk mengkaji
efektivitas proses audit internal secara keseluruhan.
Kegiatan Grup Internal Audit di Tahun 2012 melaksanakan Audit berbasis risiko
berdasarkan standar internasional dari Institute of Internal Audit (IIA) dan the Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Tujuan utama dari
pelaksanaan audit ini adalah untuk memberikan jaminan yang independen kepada manajemen
bahwa sistem pengendalian utama telah dirancang dan berfungsi secara maksimal untuk
mengelola risiko dalam acuan yang diharapkan. Kegiatan audit dilakukan berdasarkan
pemetaan proses utama yang sistematis. Surveillance audit (continuous audit) dan sistem
manajemen audit berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Grup Internal
Audit menjalin kerja sama erat dengan pihak audit internal setiap unit di seluruh Grup Astra
dan menyusun rencana kerja berdasarkan Common Audit Universe.
Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang transparan dan
akuntabel, setiap tahunnya pada RUPS Tahunan Perusahaan melakukan penunjukan auditor
eksternal, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: independensi, reputasi dan
kompetensi. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor eksternal berkewajiban menjaga
independensinya dengan berpedoman pada standar audit yang diterbitkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Untuk tahun buku 2012, Perseroan telah menunjuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan untuk melakukan audit atas laporan
keuangan konsolidasian Perseroan.
Terkait dengan aspek kepatuhan terhadap hukum, perusahaan telah membentuk Divisi
Group General Counsel berfungsi melindungi kepentingan Grup dari sisi hukum dan dalam
kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya, Astra terus berupaya mencapai standar produksi dan layanan
tertinggi untuk menjaga kualitas terbaik pada produk dan jasa yang diberikan. Kendati
demikian, risiko ketidakpuasan pelanggan maupun ketidaksepakatan dengan pihak lainnya
selalu ada, sehingga dapat memicu kasus atau gugatan hukum. Namun per 31 Desember 2012,
Perusahaan dan segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi kasus legal
dan tidak dikenai sanksi administrative oleh otoritas pasar modal maupun otoritas lainnya
yang memiliki pengaruh material terhadap kinerja keuangan Perusahaan.
Sebagai perusahaan publik Astra memanfaatkan berbagai media untuk menjalin
komunikasi yang efektif dan luas baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.
Informasi material yang wajib diungkap dipublikasikan dalam laporan tahunan, laporan
kuartalan, siaran pers serta, sedangkan informasi internal disebarluaskan melalui majalah
karyawan dan surat edaran manajemen. Selanjutnya, Perusahaan juga berupaya menjaring
minat para pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat, input dan masukan lainnya
yang berguna bagi Perusahaan. Hubungan Investor [IR] Astra bertanggung jawab atas
28
pemenuhan ketentuan pasar modal terkait komunikasi yang efektif antara Perseroan dan
komunitas investor pasar modal.
Dalam menjalankan roda usaha, Grup Astra beserta anak perusahaannya berkomitmen
untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, karena Astra percaya bahwa
kepercayaan pelanggan merupakan hal utama dalam keberlangsungan usaha dan meraih
kesuksesan bisnis. Hal ini sejalan dengan salah satu butir filosofi Astra Catur Dharma yaitu
“Memberikan Pelayanan yang Terbaik bagi Pelanggan”. Bagi Astra, pelanggan adalah mitra,
untuk itu Astra selalu membuka komunikasi terhadap pelanggannya melalui layanan customer
service di outlet Astra, telepon hotline service atau melalui email di website Perusahaan.
Melalui sarana komunikasi tersebut, pelanggan dapat dengan mudah memberikan masukan,
kritik (keluhan) dan saran yang membangun untuk Astra. Sebagai perusahaan yang
mengutamakan kepercayaan pelanggan, Astra selalu melakukan pemantauan keluhan
pelanggan dan penanganannya. Adapun kritik dan saran juga disampaikan pelanggan melalui
media cetak, media elektronik (online) dan email yang masuk ke milis Corporate
Communications Astra, yang diantaranya berisi tentang keluhan terhadap pemenuhan
pelayanan produk dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, kepercayaan
yang telah diberikan oleh pelanggan akan menjadi semangat bagi Astra untuk terus
meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan yang
merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan.
Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Astra membuka saluran komunikasi dalam
rangka menyelenggarakan keterbukaan informasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan para
pemangku kepentingan Perusahaan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Humas
melayani fungsi komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan internal
Perusahaan, yaitu karyawan, anak perusahaan dan kantor cabang, serta pihak eksternal
masyarakat, pemerintah dan media massa. Humas juga bertugas mengelola dan
mengembangkan komunikasi internal yang kokoh sebagai sebuah investasi dalam
menciptakan organisasi yang berjalan dengan baik.
Selain itu tentunya diperlukan upaya yang lebih dalam menjangkau secara merata
sejumlah 185.580 karyawan yang tersebar luas di seluruh nusantara. Media informasiyang
digunakan bervariasi, terdiri dari publikasi internal berupa Majalah Astra yang terbit secara
bulanan dan Majalah Dinding Astra yang terbit dua bulan sekali, hingga Astranet yang
dikelola melalui kerja sama dengan Corporate Organization and Human Capital
Development (CHCD), sebagai sarana informasi penting terkait perkembangan Perseroan dan
melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam menyumbang informasi dan saran kepada
manajemen tentang kebutuhan dan kondisi di lingkungan Perusahaan.
Keterlibatan langsung
jajaran manajemen Astra juga
terlihat jelas dengan interaksi
aktif yang difasilitasi melalui
berbagai pertemuan dan
dialog antara Presiden
Direktur, para Direktur lain
dan Manajer Senior Grup
29
Astra dengan para Kepala Departemen dan key personnel Grup Astra di berbagai wilayah di
Indonesia, dalam forum “Genba”. Upaya turun ke lapangan tersebut dilakukan minimal dua
kali putaran dalam satu tahun (satu putaran dilaksanakan empat kali, yang masing - masing
diselenggarakan di tiga kota yang berbeda) agar terjalin komunikasi dua arah, serta
peninjauan secara langsung kondisi yang terjadi dalamkeseharian operasional Perusahaan.
Manajemen juga memahami kebutuhan untuk memperhatikan, mendengarkan dan
menanggapi keprihatinan dan aspirasi para karyawan sehingga mendukung penyelenggaraan
Forum Komunikasi Internal yang dikelola secara regional. Diketuai Koordinator Regional,
sistem ini berfungi untuk mengkoordinasi komunikasi aktif karyawan melalui media
komunikasi yang dilaksanakan secara reguler, seperti Forum Komunikasi Person In Charge
Public Relations yang diselenggarakan sebanyak empat kali selama 2012, Forum Human
Resource, dua kali Forum Hubungan Investor, Forum Finansial, Forum Legal, Forum Sekuriti
yang diadakan enam kali bersama Person in Charge Sekuriti dan satu kali bersama Director
in Charge Sekuriti, Forum Internal Audit dan Forum Environment Social Responsibility
sebanyak dua kali penyelenggaraan dalam satu tahun. Pertukaran informasi melalui forum-
forum tersebut di satu sisi membantu menciptakan tanggapan positif dari para peserta dan di
sisi lain membuahkan gagasangagasan bermanfaat bagi Perseroan.
Sebagai perusahaan yang senantiasa menjunjung tinggi Good Corporate Governance,
Astra juga senantiasa mengajak para karyawan untuk mematuhi norma – norma GCG dalam
setiap kegiatan yang dilakukan serta memastikan pemahaman akan nilai-nilai dan kode etik
Astra yang menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Berbagai macam media komunikasi
dipergunakan untuk mensosialisasikan hal tersebut.
Sebagai warga korporasi (corporate citizen), Perusahaan memiliki tekad dan upaya
untuk mencapai cita-cita “Sejahtera bersama Bangsa”. Astra ingin menjadi institusi bisnis
yang mendatangkan kemaslahatan, baik kepada pemegang saham maupun bagi seluruh
pemangku kepentingan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Astra meneguhkan niatnya untuk
menjadi warga korporasi yang baik (good corporate citizen), yang bersikap dan berperilaku
selaras dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang
efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam rangka membangun Astra
sebagai good corporate citizen, Astra telah menyusun Astra Good Corporate Governance
sebagai suatu pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap insan Astra dalam
bersikap dan berperilaku secara pantas dan semestinya dalam mencapai cita-cita “Sejahtera
Bersama Bangsa”.
Astra Code of Conduct merupakan bagian dari Astra Good Corporate Governance.
Astra telah memiliki Code of Conduct sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Astra melakukan
revisi atas Astra Code of Conduct setelah dilakukan penelaahan kembali dan penyesuaian
kebijakan dengan peraturan dan praktik-praktik yang berlaku saat ini. Astra Code of Conduct
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Pedoman etika bisnis dan etika kerja
b. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris
c. Pedoman Sekretaris Perusahaan
d. Pedoman audit dan manajemen risiko
e. Pedoman securities dealing rules
30
f. Pedoman transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan
g. Pedoman kebijakan donasi
Astra Code of Conduct berlaku bagi Perusahaan,
Direktur, Komisaris dan karyawan Perusahaan.
Penyimpangan terhadap Astra Code of Conduct
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Oleh karena konsisten dalam menjalankan
code of conduct yang merupakan bagian dari GCG
serta kegiatan – kegiatan CSR yang sesuai dengan
kebutuhan target yang dituju, mala selama ini tidak
ada isu – isu signifikasn yang mengganggu
perkembangan bisnis Astra.
31
BAB IV
KESIMPULAN
1. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan,
peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good
Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian sosial perusahaan.
2. Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan
oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan
yang dilakukannya adalah dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan
pemegang saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti
kaidah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan
yang telah ditetapkan pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good
governance menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka
diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG).
3. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan
untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan
pemangku kepentingan (stakeholders).
4. PT. Astra International Tbk, saat ini telah memiliki 6 bidang usaha : Otomotif, Jasa
Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan
Teknologi Informasi. Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra
mempercayai dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus
berdasarkan pada Catur Dharma. Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut
selalu menjadi acuan manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut
semakin terinternalisasi dan tercermin dalam semua aspek operasional perusahaan.
5. Keadaan perkembangan bisnis yang semakin kompleks mendorong diawalinya suatu
inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk menyusun Pedoman Good Coorporate
Governance(GCG) yang juga menjadi acuan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.
6. Pedoman GCG PT. Astra International Tbk, di susun berdasarkan kepada pedoman yang
diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang
baru dirilis tahun 2006 berjudul “Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia”.
7. Astra Code of Conduct merupakan bagian dari Astra Good Corporate Governance. Astra
telah memiliki Code of Conduct sejak tahun 2001. Pada tahun 2012, Astra melakukan
revisi atas Astra Code of Conduct setelah dilakukan penelaahan kembali dan penyesuaian
kebijakan dengan peraturan dan praktik-praktik yang berlaku saat ini. Oleh karena
konsisten dalam menjalankan code of conduct yang merupakan bagian dari GCG serta
kegiatan – kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan target yang dituju, mala selama ini
tidak ada isu – isu signifikasn yang mengganggu perkembangan bisnis Astra.
32
DAFTAR PUSTAKA
1. Achmad Daniri. 2005. Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya.
Jakarta. Ray Indonesia
2. Aldridge, John.E Siswanto Sutojo.2008. Good Corporate Governance.Jakarta: PT.Damar
Mulia Pustaka.
3. Annual Report 2012 PT. Astra International Tbk
4. Forum For Corporate Governance In Indonesia (Fcgi). 2001. “Tata Kelolaperusahaan
(Corporate Governance). Jakarta Http://WWW.Cic-Fcgi.Org Di Akses Tanggal 4 Februari
2014
5. Gabriela Cyntia & Fidelis Arastyo, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap
Kinerka Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception
Governance [Iicg] Periode 2008 – 2011, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Vo. 2 No. 1 [2013]
6. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance Di Negara – Negara Anggota
Acmf, Kementrian Keuangan Ri Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan, 2010
7. Organization For Economic Coperation And Development (OECD). 2004. The Oecd
Principles Of Corporate Governance. (Online), (Http://Www.Oecd.Org), Diakses Tanggal
04 Februari 2014
8. Pedoman Umum Good Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG), 2006
9. Reny Dyah Retno M. Dan Denies Priantinah M.Si., Ak Pengaruh Good Corporate
Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai
Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2007-2010), Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012
10. Ristifani 2009, Analisis Implementsi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
(GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11. Sustanability Report 2012 PT. Astra International Tbk
12. Studi Implementasi Good Corporate Governance Di Sektor Swasta, BUMN Dan BUMD,
Direktorat Penelitian Dan Pengembangan, Kpk 2007
13. Tjager, Nyoman, Dkk.. 2003. Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi
Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo
14. Wd Kearney, Ha Kruger, 2012 A Framework For Good Corporate Governance And
Organizational Learning – An Empirical Study, International Journal Of Cyber-Security
And Digital Forensics (Ijcsdf) 2(1): 36-47, South Africa
15. Wajdi Ben Rejeb, The Impact Of Good Corporate Governance Practices On
Stakeholder’s Satisfaction In Tunisian Listed Companies, International Journal Of
Business And Management Studies Vol 4, No 2, 2012
.