laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … filetakengon, 05 januari 2015 ketua mahkamah...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON

TAHUN 2014

MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON

Jalan Lukup Badak Takengon

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat

dan hidayahnya sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP) Mahkamah Syar’iyah Takengon dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP) ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh

Mahkamah Syar’iyah Takengon pada setiap tahun yaitu mempunyai

fungsi memberikan informasi (akuntabilitas kerja) berbagai aktifitas dalam

pelaksanakan tugas, serta sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan-

kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah

Takengon pada tahun yang akan datang.

Walaupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP) telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari bahwa laporan

ini masih banyak kekurangan, hal ini kami mohon berbagai kritikan dari

semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun

mendatang. Dan laporan ini tersusun atas kerja keras serta partisipasi

banyak pihak yang telah membantu agar laporan ini dapat terselesaikan

tepat waktu, Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

laporan ini kami mengucapkan terima kasih.

Takengon, 05 Januari 2015

Ketua Mahkamah Syar’iyah

Takengon,

DRS.H.M. YACOEB ABDULLAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi ............................................................. 1

C. Struktur Organisasi ........................................................... 4

D. Sistematika Penyajian ....................................................... 5

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ................... 6

A. Rencana Strategis ............................................................ 6

B. Tujuan Strategis ................................................................ 7

C. Sasaran Strategis ............................................................. 8

D. Indikator Kinerja ................................................................ 10

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 13

A. Realisasi Indikator Kinerja Utama ..................................... 13

B. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 .................. 17

C. Analisis Kinerja ................................................................. 23

D. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan ......................... 23

BAB IV: PENUTUP ............................................................................. 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004

dinyatakan bahwa, Organisasi, administrasi dan Finansial Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya diselenggarakan

oleh peradilan yang ada di Republik Indonesia berada dibawah satu atap.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004,

tentang Kekuasaan Kehakiman, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang semula berada dibawah Departemen

Agama, selanjutnya menjadi Lembaga Peradian Agama yang berada

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang

Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan

Syariat Islam, maka di Propinsi Aceh ditetapkan adanya Mahkamah

Syar’iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding dan

Mahkamah Syar’iyah Kabupaten /Kota sebagai Peradilan Agama tingkat

pertama.

B. Tugas dan Fungsi

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Mahakamah

Syar’iyah Takengon meliputi :

I. Bidang Yudisial.

1. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah

kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam

ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa kekuasaan

dan kewenangan adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan ;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam ;

c. Waqaf, infak, zakat dan shadaqah ;

d. Ekonomi syariah.

2. Menurut ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Mahkamah Syar’iyah

berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga),

muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang

didasarkan atas syariat Islam, yang lebih lanjut diatur dengan Qanun

Aceh.

II. Bidang Non Yustisial.

1. Pengawasan.

a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada

Mahkamah Syar’iyah Takengon agar peradilan dilakukan adil,

jujur, cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah

laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat kepaniteraan, pejabat

struktural, dan jurusita baik dalam kedinasan maupun di luar

dinas.

c. Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya

dalam hal yang berkaitan dengan perkara jinayah (pidana) dalam

wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon.

2. Penasehat Hukum

a. Mendaftarkan Penasehat Hukum/Advokad dan Pengacara Praktek

yang beracara pada Mahkamah Syar’iyah Takengon.

b. Memberi izin kuasa insidentil kepada seseorang untuk bertindak

sebagai penasehat hukum di Mahakamah Syar’iyah Takengon.

c. Melaporkan kegiatan Pengacara/Advokad dan Pengacara Praktek

kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung.

3. Hisab dan Rukyat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006, dalam pelaksanaan hisab dan rukyat Mahkamah

Syar’iyah Takengon hanya melakukan istbat kesaksian rukyat hilal,

sedangkan pelaksanaan kegiatan rukyat hilal dilakukan oleh Kantor

Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah.

4. Tugas-tugas lain.

a. Menyaksikan pengangkatan sumpah Bupati/Wakil Bupati

Anggota Dewan dan Pimpinan Dewan Kabupaten Aceh Tengah.

b. Membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan lembaga

Muspida dalam kedudukan sebagai Muspida Plus untuk

kepentingan kedinasan dan kewibawaan Mahkamah Syar’iyah.

c. Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai Pembina

KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI dan PTWP dalam

lingkungan Mahkamah Syar’iyah Takengon.

d. Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon dapat memberikan

nasehat terutama tentang hukum jika diminta.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Mahkamah Agung RI telah mengatur tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah

dengan Surat Keputusan Nomor : 004/SK/II/1992 bahwa Pengadilan

Agama dipimpin oleh Seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil

Ketua. Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah dipimpin oleh seorang Panitera

yang membawahi seorang Wakil Panitera dan beberapa Panitera Muda

yakni :

1. Panitera Muda Permohonan

2. Panitera Muda Gugatan

3. Panitera Muda Hukum

4. Panitera Muda Jinayah (belum ada penetapan strukturnya oleh

MENPAN RI) sehingga masih dalam penunjukan pelaksana tugas (Plt)

Panitera juga membawahi dan memimpin pejabat fungsional lainnya

yaitu :

1. Panitera Pengganti

2. Jurusita / Jurusita Pengganti

Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Takengon dirangkap oleh Panitera

dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan tiga Kepala Sub Bagian. Hal ini

sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan Keputusan

Menteri Agama RI Nomor : 303/Tahun 1990. Kesekretariatan Mahkamah

Syar’iyah Takengon terdiri dari :

1. Wakil Sekretaris

2. Kepala Sub Bagian Umum.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

4. Kepala Sub Bagian Keuangan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian LAKIP tahun 2014 ini terdiri dari :

Bab. I adalah Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

Permasalahan, Tugas dan Fungsi, Struktur organisasi dan Sistematika

Penyajian.

Bab. II terdiri dari Rencana Strategis, Tujuan Startegis, Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Bab. III adalah bab yang mengungkapkan tentang Akuntabilitas

Kinerja yang terdiri dari Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran

Pencapaian Kinerja Tahun 2014, Analisis Kinerja dan Analisis Capaian

Akuntabilitas Keuangan di Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Bab. IV. Merupakan Bab Penutup dari LAKIP Mahkamah Syar’iyah

Takengon Tahun 2014.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

1. VISI.

Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah yang bebas, mandiri,

bermartabat dan berwibawa sebagai peradilan Syar’iyah Islam dalam

menegakkan hukum dan keadilan.

2. MISI

Memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dengan menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara Al-Ahwali

Al-Syakhsiyah, Muamalah dan jinayah pada tingkat pertama.

Memberikan penyuluhan hukum kepada Masyarakat dalam rangka

mewujudkan masyarakat islami yang sadar hukum.

Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada instansi

pemerintah yang memerlukan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, diperlukan rencana yang akan

dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1. Terselesainya setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari

keadilan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak

didaftarkan.

2. Meningkatnya kemampuan dan kinerja Mahkamah Syar’iyah

Takengon yang lebih efektif dan efisien.

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada Mahkamah

Syar’iyah Takengon.

4. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mengetahui akan hak

dan kewajibannya sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk

menuju masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban.

5. Terwujudnya pemberian pertimbangan hukum kepada

lembaga/instansi yang meminta nasehat dan pertimbangan hukum.

Dari rencana tersebut, akan dicapai sasaran dalam waktu lima

tahunan dari tujuan tersebut, karenanya ditetapkan rencana sratejik

(renstra) Mahkamah Syar’iyah Takengon yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan Mahkamah Syar’iyah Takengon

yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas

Mahkamah Syar’iyah Takengon.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada


Ketiga rencana tersebut akan dicapai mulai dari tahun 2015, s/d

tahun 2019. Oleh karenanya rencana tersebut dituangkan dalam rencana

kerja setiap tahunnya, dengan penajaman-penajaman pada sasaran

tertentu untuk setiap tahunnya.

B. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujutkan Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah

Takengon menetapkan tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun. Tujuan yang ditetapkan

Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efektif

dan efesien sesuai dengan penetapan kinerja Mahkamah Syar’iyah

Takengon tahun 2015.

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Mahkamah Syar’iyah

Takengon

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Mahkamah Syar’iyah

Takengon

4. Menetapkan matrik rencana kerja tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah

Takengon

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai organisasi

dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang

ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Syar’iyah Takengon adalah :

1. Terlaksananya penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang

diterima oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon secara cepat dan biaya

ringan.

2. Terselenggaranya tertib administrasi perkara secara baik, pada


3. Terlaksananya pelayanan Mahkamah Syar’iyah Takengon kepada

Masyarakat pencari keadilan secara baik.

4. Tersedianya sumber daya Manusia bidang Teknik Yudicial pada


5. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam

pengelolaan administrasi umum, anggaran, sarana dan prasarana

pada Mahkamah Syar’iyah Takengon.

D. INDIKATOR KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON 2014

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUN

G JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (Perceraian, Warisan, Hak Asuh Anak, Harta Gono Gini, Isbat Nikah, dan Ekonomi Syariah)

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Hakim Majelis Panitera/Sekretaris


11

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris


b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk



b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak Ditayangkan



5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah .

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Mahkamah dan Panitera/Sekretaris


6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



13

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitas pelayanan Mahkamah

Syar’iyah Takengon kepada Masyarakat

Persentase perkara yang diselesaiakan termasuk perkara – perkara yang menarik

perhatian

90%

Persentase pelaksanaan sidang keliling untuk memberi akses kepada masyarakat

terhadap keadilan

100%

Presentase permintaan prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan 100%

2 Terwujudnya tata tertib administrasi di

Mahkamah Syar’iyah Takengon

Presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

100%

Presentase berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan 100%

Presentase perkara yang diputus yang dipublikasikan 90%

3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen

dan kepemimpinan yang bersertifikat dan memenuhi standar kopentensi tugas

dan kinerja

65%

Jumlah yang mengikuti pelatihan bagi hakim dan tenaga teknis lainyabersertifikat

mengenai hukum perkawinan, kewarisan, jinayat, ekonomi islam, dll

65%

Jumlah yang mengikuti pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi tenaga

struktural

65%

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya kualitas pelayanan yang

sederhana, tepat waktu, transparan dan

akuntabel di Mahkamah Syar’iyah Takengon

Persentase perkara yang diselesaiakan 90%

Persentase pelaksanaan sidang keliling 90%

Presentase permintaan prodeo 10%

2 Terwujudnya tata tertib administrasi di

Mahkamah Syar’iyah Takengon

Presentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap 90%

Presentase berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan 80%

Presentase perkara yang diputus yang dipublikasikan 80%

3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen

dan kepemimpinan yang bersertifikat dan memenuhi standar kopentensi tugas

dan kinerja

55%

Jumlah yang mengikuti pelatihan bagi hakim dan tenaga teknis lainyabersertifikat

mengenai hukum perkawinan, kewarisan, jinayat, ekonomi islam, dll 50%

Jumlah yang mengikuti pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi tenaga

struktural 40%

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II Perencanaan dan

Penetapan Kinerja, bahwa sasaran yang direncanaka dan akan dicapai oleh

Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2013 terdiri dari dari 2 (dua) program

utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai

sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing program kerja dapat

diuraikan sebagai berikut:

Program Pertama “Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Mahkamah Agung RI”

Penetapan program ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi

Mahkamah Syar’iyah Takengon, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1

Undang-undang No: 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, Mahkamah Syar’iyah

Takengon menjalankan 2 (dua) macam administrasi yaitu administrasi

Peradilan di bidang kepaniteraan dan administrasi di bidang kesekretariatan

(administrasi Umum) Administerasi kepaniteraan adalah menyangkut

tentang penyelesaian administrasi perkara dan administrasi Kesekretariatan

adalah menyangkut tentang penyelesaian administrasi secara umum.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan

oleh keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja

sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Indikator sasaran Target Realisa

si

Pencapai

an Target

1. Tersajinya laporan

keuangan sesuai

SAP.

2.Prosentasi

Penyerapan

Anggaran

meningkat.

3.Meningkatnya PNBP

MARI

4.Terselenggaranya

pembayaran gaji

dan remunerasi

tepat waktu

5. Tersedianya

operasional/pemelih

araan perkantoran

Terlaksananya

Pelaporan

Keuangan sesuai

SAP

Terselenggaranya

penyerapan

anggaran yang

meningkat

Meningkatnya

setoran PNBP

MARI

Terlaksananya

pembayaran gaji

dan remunerasi

Terlaksananya

pembayaran biaya

operasional /

pemeliharaan

1 Tahun.

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

90,89%

100%

100 %

100 %

Jumlah anggaran yang diterima tahun 2014 Sebesar Rp. 2.991.337.000,-

Dan Realisasinya sebesar Rp. 2.780.006.566,-

15

Sehingga tingkat pencapaian kinerja pada program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI pada Mahkamah Syar’iyah

Takengon sebesar 92,94 %

Dilihat dari segi capaian kinerja program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainya MARI pada Mahkamah Syar’iyah Takengon

mencapai 92,94 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan

menggunakan rata-rata sederhana atas lima tingkat capaian indikator kinerja

dan jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rumus

yang berbeda tergantung capaian sasaran sesuai dengan dengan masing-

masing indikator yang bersangkutan. Indikator sasaran 1,2,3,4,dan 5

dengan menggunakan rumus semakin tinggi realisasi menggambarkan

pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Program Kedua “ Penyediaan dana bantuan hukum di

pengadilan”

Penetapan program ini adalah merupakan perwujudan dalam

melaksanakan fungsi administrasi yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah

Takengon sesuai dengan perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan

tata kerja Kepaniteraan/kesekretariatan.

Dalam rangka tertib administrasi peradilan sangat diperlukan adanya

dukungan dan peran serta dari setiap sektor yang ada, guna terlaksananya

suatu kegiatan, dan suatu kegiatan tidak akan berjalan secara optimal tanpa

adanya dukungan serta kemauan dari perangkat-perangkat unit kerja yang

bersangkutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut Mahkamah Syar’iyah Takengon

telah menyusun strategi yang berupa program dan kegiatan yang terdiri dari

2 (Dua) program dan 4 (empat) kegiatan utama yang pelaksanaanya

dilakukan oleh bidang Kepaniteraan dan bidang Keseketariatan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dalam program

sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya.

Hasil pengukuran .pencapaian kinerja pada sasaran ini dilihat pada

tabel berikut ini:

Sasaran Indikator sasaran Target Realisasi Pencapai

an Target

Terlaksananya

penyelesaian

perkara pada

tingkat pertama.

1. Jumlah Perkara yang diterima

tahun 2014 termasuk sisa

perkara tahun 2013

2. Jumlah Perkara yang diputus

tahun 2014

3. Jumlah Perkara Gugatan yang

diputus tahun 2014

4. Jumlah Perkara Permohonan

yang diputus tahun 2014.

5. Jumlah perkara Jinayat yang

diputus tahun 2014.

6. Jumlah Perkara yang

dilaksanakan eksekusi tahun

2014

1000

Perkara.

934

Perkara

.

554

Perkara.

380

Perkara.

8

Perkara.

0

Perkara.

934

Perkara

690

Perkara.

349

Perkara

341

Perkara.

7 Perkara.

0 Perkara.

93.4%

73,87 %

62,9 %

89,73 %

87,5%

50 %

Tingkat capaian sasaran 1 91,6 %

B. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Rencana anggaran Mahkamah Syar’iyah Takengon pada tahun aggaran

2014 dengan rincian DIPA sebagai berikut :

17

1. DIPA Sekretariat Mahkamah Agung

No kegiatan Pagu Awal Revisi 1 Revisi 2 Realisasi

1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3.112.027.000 431.732.000

-

3.091.143.000 431.732.000

-

2.559.605.000 431.732.000

-

2.371.807.012 408.199.554

Total 3.543.759.000 3.522.875.000 2.991.337.000 2.780.006.566

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No Belanja Realisasi Persentase

Pagu Realisasi

A Belanja Modal 0 0

B Belanja Barang 43.660.000 35.591.000 81,52 %

C Belanja Modal 0 0 0

Realisasi Anggaran Rutin Tahun 2014.

Dana rutin yang diperoleh Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam

tahun 2014 sesuai dengan pagu DIPA Sekretariat Mahkamah Agung tahun

anggaran 2014 sebanyak Rp. 2.991.337.000,- (dua milyar sembilan ratus

sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan telah

direalisasikan sebagai berikut:

Belanja Pengawai Rp. 2.559.605.000,-

Realisasi, Rp. 2.371.807.012,-

Sisa Anggaran Rp. 187.797.988,-

a. Belanja Barang Rp. 431.732.000,-

Realisasi Rp. 408.199.554,-

Sisa anggaran Rp. 23.532.446,-

b. Belanja Modal, Rp. Nihil,-

Realisasi, Rp. Nihil,-

Sisa Anggaran Rp. Nihil,-

Total Realisasi Anggaran untuk DIPA Sekretariat Mahkamah Agung pada

tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Realiasasi anggaran Rp. 2.780.006.566,- (dua milyar tujuh ratus delapan

puluh juta enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) Pelaksanaan

realisasi anggaran tahun 2014.

- Persentase Realisasi 92,94%

- Sisa anggaran Rp. 211.330.434 (dua ratus

sebelas juta tiga ratus tiga puluh

ribu empat ratus tiga puluh

emapt rupiah).

Hasil Evaluasi :

Dana-dana tersebut telah direalisasi sesuai dengan mata

anggarannya masing-masing dan telah dipertanggung jawabkan

sebagaimana mestinya.

C. ANALISIS KINERJA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON

Hasil pengukuran kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon setelah di analisis,

secara umum pencapaian kinerja dapat di ukur melalui target-target sebagai

berikut :

1. Target sasaran 1 Mencapai 100 %

2. Target sasaran 2 Mencapai 100 %

Apabila kita melihat persentase rata-rata pencapaian target sasaran

sebesar 100 %, target sasaran 1 sampai dengan target sasaran 2 dapat

mencapai 100 %. Namun demikian target sasaran ini semua tidak terlepas

rata – rata 100 %

19

dari dukungan dan kerja sama yang baik dikalangan aparatur Mahkamah


D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari hasil capaian kinerja keuangan Mahkamah Syar’iyah Takengon

setelah di analisis secara umum telah mencapai target realilasi keuangan

yaitu sebesar 92,94 % dari total keuangan dalam DIPA Mahkamah


BAB IV

PENUTUP

Tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP) tahun 2014 yang semua laporan pencapaian kinerja Mahkamah

Syar’iyah Takengon selama kurun waktu tahun 2014 yang dituangkan pada

3 (tiga) program

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari

Mahkamah Syar’iyah Takengon ini adalah merupakan perwujudan yang

nyata sebagai pertanggung jawaban kepada pihak atasan dalam kinerja

pencapaian target sasaran yang mengacu pada rencana Strategis

Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2015 – 2020 .

Dengan menganalisa kinerja Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam

kurun waktu 2013 diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk

meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia yang profesional dan

bertanggung jawab, sehingga tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah

Takengon lebih mencerminkan keadilan.

Meningkatnya kualitas Mahkamah Syar’iyah Takengon akan

terlaksananya apabila unit-unit dan pendukungnya saling mengisi,

terencana, dan terprogram secara komperhensif.

Dalam penulisan laporan Akutantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2015 ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian target

sasaran Mahkamah Syar’iyah Takengon rata-rata 100 %.

Dengan tersusunya laporan ini diharapkan bisa terlihat kinerja

Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam kurun waktu 2015 secara transparan

dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian Kinerja

Mahkamah Syar’iyah Takengon pada masa akan datang.

21

Pada penulisan ini kami menyadari masih banyak terdapat

kelemahan dan kekurangan, bimbingan dan arahan-arahan sangat kami

harapkan dari pihak atasan demi kesempurnaan laporan ini.

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … filetakengon, 05 januari 2015 ketua mahkamah...

Documents