1

Dr. SOEGIANTO, SH., MKn.

PERATURAN/ HUKUM LELANG

2

SEJARAH LELANG Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu antara lain adalah lelang karya seni, tembakau, kuda, budak, dan sebagainya.

3

DiIndonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang – Undangan sejak 1908 yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement Stbl.1908 No.189 dan Vendu Instructie, Stbl.1908 No.190. Peraturan – peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia.

4

DASAR HUKUM LELANGPeraturanUmum: 1. KUHPerdata ( Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ) Stbl. 1847/ 23 antara lain Pasal 389, 395, 1139 (1), 1149 (1).

2. RBG ( Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ) Stbl. 1927 / 227 Pasal 206 - 228.

3. RIB / HIR ( Reglement Indonesia yang Diperbaharui ) Stbl. 1941 / 44 Pasal 195 - 208.

4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000.

5. Undang –Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13.

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang – barang yang Dimiliki / Dikuasai Negara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Tentang Penglolaan Barang Milik Negara / Daerah.

5

8. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 45 dan 273.

9. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6, sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 41.

11. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan Pasal 6.

12. Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fiducia Pasal 29 ayat ( 3 ).

13. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

14. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

15. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 48.

16. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

6

Peraturan khusus: 1. Vendu Reglement ( Peraturan Lelang ) Staatsblaab 1908 : 198 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staablaad 1941 : 3 ; 2. VenduInstructie ( Instruksi Lelang ) Staatsblaab 1908 : 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaab 1930 : 85; 3.Undang –Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687 ); 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK. 07 / 2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Balai Lelang ; 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 119 /PMK .07 / 2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II; 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK. 07 / 2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 / PMK. 07 / 2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

CATATAN : PENGATURAN LELANG SAAT INI BANYAK DILAKUKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN ( PMK )

LIHAT KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANGL ELANG.

7

A. PERISTILAHAN LELANG (auction) – openbaar varkoopingen) Istilah lain dari lelang adalah penjualan di muka umum

B. PENGERTIAN LELANGMenurut Pasal 1 V.R. ( penafsiran otentik )Penjualan di muka umum adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, dengan penawaran harga yang makin meningkat (bij opbod), dengan persetujuan harga yang semakin menurun (bij aflag) atau dengan pendaftaran harga (bij inschriving) atau dimana orang- orang yg diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan harga.

PERISTILAHAN LELANG (auction)

8

Peraturan Menteri Menkeu No. 40 PMK. 07/2006 Pasal 1 butir (1)

“ Lelang adalah penjualan barang yg terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan penawaran harga secara tertulis atau lesan yg semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi didahului dengan pengumuman lelang “

9

Menurut Polderman

Dalam desertasinya yg berjudul “ Het Openbaar Aanbod” Penawaran dimuka umum atau “ penjualan di muka umum adalah suatu alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yg paling menguntungkan bagi si penjual dengan cara penghimpunan para peminat.”

10

RochmatSoemitro: “Penjualan di muka umum” adalah : Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang –orang yang diundang atau sebelum nya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, kesempatan yang diberikan kepada orang –orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Berdasarkan pengertian ini dapat ditafsirkan bahwa pengertian oopenbare verkoopingen adalah pelelang dan (en) penjualan barang yang diadakan dimuka umum. Kata “dan” (en) disini menunjukkan bahwa yang pertama –tama di maksud Vendu Reglement sebagai lelang adalah pelelangan, kemudian baru diklasifikasikan lagi dengan penjualan barang ( menunjuk secara khusus barang ).

11

Syarat Lelang menurut Polderman tersebut, yaitu :

Penjualan di muka umum itu harus selengkap mungkin. Ada kehendak untuk mengikatkan diri (perlunya uang jaminan) Pihak lain yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya

Lanjutan

12

Kesimpulan :

Bahwa lelang itu terjadi pada suatu saat atau titik, yaitu pada saat tercapai persetujuan harga. Sebelum tercapai persetujuan harga maka belum terjadi pelelangan, karena tawar menawar harga di dalam jual beli itu merupakan sesuatu yang khas dalam jual beli di Indonesia.

Belum terjadi pelelangan, jika baru diberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan penawaran. Jadi pada tahap ini (tawar menawar) tidak termasuk dalam kegiatan lelang, sehingga apabila dilakukan tanpa berdasarkan peraturan lelang, maka bukan merupakan suatu pelangggaran, misalnya iklan penjualan tanah di surat kabar yang dilakukan oleh penjualnya (pemiliknya) sendiri.

13

ROELL

“Penjualan di muka umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orng-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai pada saat dimana kesempatan itu lenyap, yaitu pada saat tercapainya persetujuan antara penjual atau kuasanya dengan pembeli tentang harganya”

14

Jadi kesimpulannya :

Lelang adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari saat seseorang akan menjual suatu barang sampai dengan saat tercapainya persetujuan harga (harga yang diluluskan) atau sampai saat lelang itu dihentikan (karena tidak mencapai limit harga yang di inginkan penjual ), sehingga barang tidak jadi dilelang/tidak jadi dijual.

Mulai saat dikeluarkan niat menjual barang di muka umum, proses lelang sudah dimulai oleh karenanya itu semuanya harus dimulai sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang.

Di Indonesia yang dianut adalah pendapat Roell, namun untuk pengumuman lelangnya tetap berada di tangan penjual sesuai dengan Pasal 18 Peraturan . Menkeu No. 40/PMK.07/2006 yang berbunyi “ Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual melalui surat kabar yang terbit di tempat barang berada yang akan dijual”

15

UNSUR-UNSUR LELANG Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan;

2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu;

3. Dilakukan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang kompetitif;

4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan di nyatakan sebagai pemenang / pembeli;

5. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan campur tangan / dihadapan / di depan Pejabat Lelang;

6. Setiap pelaksanaan lelang harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang.

16

Penjualan yang demikian harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang.

Bila tidak dilakukan dianggap sebagai tindak pelanggaran

17

Lelang adalah suatu alternatif penjualan aset yang dilaksanakan dengan cara mengundang calon - calon pembeli pada waktu dan tempat tertentu dimana penawar tertinggi terakhir secara tertulis dan / atau lisan ditentukan sebagai pemenang. Untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang -undang, lelang harus diumumkan secara luas kepada masyarakat, baik melalui media cetak,

elektronik maupun visual.

18

KARAKTER PERJANJIAN JUAL BELI

Perjanjian jual beli berdasarkan KUHPerdata harus memenuhi karakter :

1. Ada dua pihak dalam perjanjian, yaitu penjual dan pembeli.

2. Ada persetujuan atau sepakat antara penjual untuk memindahkan hak milik terhadap barang kepada pembeli dan persetujuan pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar harga penjualan, karena sifat jual beli adalah Konsensual.

3. Ada barang yang menjadi objek jual beli.

4. Ada harga tertentu yang disepakati dalam bentuk uang.

5. Merupakan perjanjian obligatoir, menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

6. Beralihnya hak milik terjadi setelah perjanjian kebendaan / penyerahan.

PERBEDAAN JUAL BELI DAN LELANG

19

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang di dahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik - naik atau turun -turun dan atau tertulis.

Lelang harus memenuhi unsur – unsur berikut : 1. penjualan barang dimuka umum ; 2. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman ; 3. dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang ; 4. harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik - naik atau turun - turun dan atau tertulis.

20

Lelang termasuk perjanjian bernama (nominaat) / perjanjian khusus ( benoemd ), karena mempunyai nama sendiri ”lelang” yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu dalam Vendu Reglement. Lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUHPerdata. Pasal 1319 membedakan perjanjian atas perjanjian bernama ( nominaat ) dan perjanjian tidak bernama ( innominaat ) atau perjanjian khusus ( benoemd ) dan perjanjian umum ( onbenoemd ).

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari -hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Buku III Bab Vs / dXVIII KUHPerdata.

Penjualan lelang dikuasaí oleh ketentuan – ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi : semua perjanjian baik yang mempunyai

nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam

bab ini dan bab yang lalu ”.LELANG SEBAGAI PERJANJIAN KONSENSUIL / OBLIGATOIR

21

Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil artinya lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli lelang mengenai unsur –unsur yang pokok ( essensialia ) yaitu barang dan harga lelang, yang terjadi pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang.

Sifat konsensuil jual beli ditegaskan dalamPasal 1458 KUHPerdata

Perjanjian lelang itu hanya obligatoir saja, artinya lelang belum memindahkan hak milik, lelang baru meletakkan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual.

22

Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum,Asas Efisiensi danAsas Akuntabilitas.

ASAS LELANG

23

Asas Keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikutilelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang -Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme( KKN )

24

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang –wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

25

Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual / pemilikbarang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak

dan kewajibannya.

26

Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu

yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

27

Asas Akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggung

jawabkan kepada semua pihak yang

berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang

meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

28

Sifat lelang dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu ;

1. dari sudut sebab barang itu dijual, dan 2. dari sudut penjual dalam hubungannya

dengan barang yang akan dilelang.

Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang itu dijual dibedakan menjadi:

1. lelang eksekusi, dan 2. non eksekusi

SIFAT LELANG

29

1.Lelang Eksekusi adalah penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut bidang pidana atau Perdata, dan putusan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam masalah perpajakan. Dalam hal ini Penjualan lelang biasanya dilakukan atas barang-barang milik tergugat atau Debitur/Penanggung

Hutang atau Wajib Pajak yang sebelumnya telah disita eksekusi. Tetapi juga karena perintah

peraturan.

30

Peraturan perundang-undangan seperti Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan. Singkatnya lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan / penetapan Pengadilan atau yang dipersamakan dengan putusan/penetapan Pengadilan atau atas perintah peraturan perundang – undangan.

31

2. Lelang non Eksekusi Lelang non Eksekusi adalah lelang barang milik / dikuasai negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindahtangankan atau lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang ini dilaksanakan bukan dalam rangka eksekusi/ tidak bersifat paksa atas harta benda seseorang.

32

Dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang dibedakan menjadi :

1.lelang yang sifatnya wajib, dan 2.lelang yang sifatnya sukarela.

33

1. Lelang yang sifatnya wajib Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang

menguasai / memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang

– undangan harus dijual secara lelang.

Contohnya : Barang-barang inventaris milik Instansi Pemerintah,

apabila sudah dihapuskan maka barang –barang tersebut harus dijual secara lelang melalui Kantor Lelang, termasuk lelang

atas putusan / penetapan lembaga peradilan yang dalam amar putusannya mewajibkan adanya penjualan secara lelang.

2. Lelang yang sifatnya sukarela Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat / pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang.

34

JENIS –JENIS LELANG(PERATURAN MENTRI KEUANGAN NO 93 /PMK.06/ 2010)

1. LELANG EKSEKUSI A. Lelang Eksekusi Pengadilan B. Lelang Eksekusi Pajak C. Lelang Eksekusi Harta Pailit D. Lelang Eksekusi Berdasarkan Psl 6 UUHT E. Lelang Eksekusi P UPN F. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia G. Lelang Eksekusi Gadai H. Lelang Eksekusi Benda sitaan Berdasarkan Psl 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Ttg Tindak Pidana Korupsi I. Lelang Eksekusi Barang dikuasai/tidak dikuasai Negara J. Lelang Eksekusi Barang Sitaan berdasarlan Pasal 13 KUHAP K. Lelang Eksekusi Barang Rampasan L. Lelang Eksekusi Barang Temuan

35

2. LELANG NON EKSEKUSI

A. Lelang Non Eksekusi Wajib- Barang Milik Pemerintah- Barang Milik BUMN/D Non Persero- Kayu dan Hasil Hutan

B. Lelang Non Eksekusi Sukarela- Barang Milik BUMN/D berbentuk PT Persero- Aset Bank dalam Likuidasi- Barang Milik seseorang atau Badan Hukum Perdata

36

1. Adil, karena lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas diantara peserta lelang, kesamaan hak dan

kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.

2. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen. Karena itu pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (subyek dan objek lelang). Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Oleh karena itu penjualan secara lelang adalah penjualan yang aman.

KEISTIMEWAAN LELANG

37

3.Cepat dan efisien, karena lelang di dahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelinya, serta pembayarannya secara tunai.

4.Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasar nya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.

5.Memberikan kepastian hukum, karena dari setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakan akta otentik, yang mempunyai pembuktian sempurna.

38

Manfaat lelang bagi penjual ;1. Mengurangi rasa Kecurigaan / tuduhan kolusi dari

masyarakat (dalam lelang inventaris pemerintah, BUMN / BUMD )atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya.

2. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.3. Penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan

pengumuman, sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang.

4. Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.

5. Penjual mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.

MANFAAT LELANG

39

Manfaat lelang bagi Pembeli ;1.Penjualan Lelang didukung oleh dokumen yang sah

karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subyek dan objek lelang).

2.Dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama dengan akta notaris.

40

Apabila ditinjau dari sudut cara penawaran yang dilakukan, maka dikenal sistem lelang tertulis dan lelang terbuka ;

LelangTertulis/Tertutup ; 1. Dalam hal ini penawaran harga dilakukan secara tertulis

dalam amplop tertutup. 2. Dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka / lisan bila terdapat

dua atau lebih penawaran tertinggi atau penawaran tertinggi belum mencapai limit yang dikehendaki penjual.

Lelang Terbuka/Lisan; - Penawaran harga dilakukan secara lisan dengan penawaran naik- naik atau turun turun.

SISTIM PENAWARAN LELANG

41

PEJABAT LELANG IKedudukan Pejabat LelangPejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di KPKNL

Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan tugasnya selama berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang dalam wilayah kerjanya.

42

Pejabat Lelang Kelas I yg berkedudukan di KPKNL berwenang melaksanakan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi

Pejabat Lelang Kelas II yg berkedudukan di Kantor Pejabat lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela, lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero, dan lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasrkan PP No. 25 tahun 1999.

43

Pejabat Lelang Kelas I : Adalah pegawai DJPLN yg diberikan wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penjualan secara lelang .

Syarat-syarat utk diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas I :

a. Sehat Jasmani dan rohani yg dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

b. Fotocopy ijasah S1;

c. Berpangkat serendah-rendahnya penata Muda Gol.Ruang III/a ( foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir ).

d. Lulus Diklat Pejabat lelang ( Diklat II/III atau DPT III PPLN ) e. Rekomendasi dari atasan setingkat eselon III di Unit kerja yang bersangkutan.

f. Surat Keterangan Tidak pernah terkena sanksi administratif dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan.

44

Wewenang Pejabat Lelang kelas I: a. Melakukan analisis yurudis terhadap dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yg akan dilelang. b. Menegur dan mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib; c. Menghentikan pelaksanaan lelang sementara waktu; d. Mengesahkan atau membatalkan surat penawaran; e. Menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan persyaratan formalberkas pesyaratan lelang.

f. Melihat barang yang akan dilelang. g. Meminta bantuan aparat apabila diperlukan. h. Membatalkan pembeli lelang yang wanprestasi.

45

Kewajiban – kewajiban Pejabat Lelang Kelas I :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait b. Meneliti dokumen persyaratan lelang; c. Membuat bagian kepala risalah lelang, sblm lelang dimualai; d. Membacakan bag kepala risalah lelang sblm lelang dimulai f. Memimpin lelang; g. Mengesahkan pembeli lelang; h. Membuat minuta risalah lelang dan menyimpannya; i. Membuat salinan dan kutipan risalah lelang; j. Meminta dari pembeli bukti pelunasan harga lelang, BPHTB dan pungutan-pungutan lain yang diatur di dalam peraturan perundang -undangan; k.Membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. Mematuhi peraturan perundang-undangan lelang.

46

PEJABAT LELANG II YANG DAPAT DIANGKAT MENJADI PEJABAT LELANG KELAS II

1.Warga Negara Indonesia berpendidikan serendah – rendahnya Sarjana ( S1 ) diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen / akuntansi atau penilai;

2. Notaris diwilayah kerja Pejabat Lelang Kelas II;

3. Pensiunan Pejabat Lelang Kelas I atau Pensiunan pegawai DJKN yang dianggap mampu.

Berdasarkan Formasi yang ditetapkan Menteri Keuangan

47

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT LELANG KELAS II ;

1.Lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh BPPK Departemen Keuangan;

2.Telah mengikuti praktik kerja ( magang );

3.Memiliki kantor Pejabat Lelang Kelas II;

4.Mengajukan Permohonan;

5.Diangkat dengan SK Menteri Keuangan;

6.Mengucapkan sumpah dan dilantik oleh Kepala Kanwil Setempat.

48

FUNGSI PEJABAT LELANG KELAS II Melaksanakan lelang atas permintaan Balai Lelang.

Khusus untuk lelang Non Eksekusi Sukarela.

Yang akan datang, dapat melaksanakan lelang sukarela atas permintaan penjual / pemilik barang.

49

HONORARIUM DAN PERURUGI

Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapatkan Perurugi dan Honorarium dari Pelaksanaan Lelang yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

50

FORMASI PEJABAT LELANG KELAS II

A. Formasi jabatan Pejabat Lelang Kelas II ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan, antaralain:

1. jumlah balai lelang; 2. frekuensi pelaksanaan lelang ; dan / atau 3. Jumlah penduduk / LuasWilayah / JumlahKota / Kabupaten.

B. Dalam hal formasi jabatan Pejabat Lelang Kelas II dalam suatu wilayah kerja sudah penuh, pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II pada wilayah kerja tersebut tidak dilakukan

51

PEMBERHENTIAN PEJABAT LELANG KELAS II

1.Tidak melaksanakan kewajiban; 2.Melanggar larangan; 3.Tidak mengajukan perpanjangan izin; 4.Telah berusia di atas 65 tahun; 5.Pindah wilayah kerja.

52

MELIPUTI :PERSIAPAN LELANG, PELAKSANAAN LELANG,DAN KEGIATAN SETELAH LELANG.

TUGAS PEJABAT LELANG

53

1. Dalam persiapan lelang, PejabatLelang:a. Meminta dan menerima dokumen persyaratan lelang yang berkaitan

dengan objek lelang.

b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dokumen persyaratan lelang.

c. Memberikan informasi lelang kepada pengguna jasa lelang antara lain tata cara penawaran lelang, Uang Jaminan, pelunasan Uang Hasil Lelang, Bea Lelang dan pungutan -pungutan lain sesuai peraturan perundangan, objek lelang dan atau pengumuman lelang.

d. Membuat bagian Kepala Risalah Lelang.

e. Mempersiapkan bagian Badan dan bagian Kaki Risalah Lelang.

54

2. Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang:

a. Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dengan suara yang keras dan jelas ( Pasal 37 VR ).

b. Memberikan kesempatan kepada Peserta Lelang untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal –hal yang berhubungan dengan lelang yang sedang diadakan tersebut. (Setelah penjelasan / pembacaan Risalah Lelang, para Peserta Lelang dianggap tunduk dan terikat dengan ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang ( Pasal 1233 jo 1347 BW).

55

c. Memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancar. Apabila diperlukan Pejabat Lelang dapat meminta bantuan Polisi setempat.

d. Mengatur ketepatan waktu.

e. Bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa.

f. Menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana.

g. Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidak tertiban atau ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang.

h. Mengesahkan Pembeli Lelang.

i. Membuat bagian Badan Risalah Lelang

56

3. Dalam kegiatan setelah lelang, Pejabat Lelang:

a. Membuat bagian Kaki Risalah Lelang.

b. Menandatangani tiap lembar Risalah Lelang kecuali lembar terakhir sebagai pembenaran.

c. Menandatangani Risalah Lelang bersama pemohon lelang, serta Pembeli Lelang dalam hal lelang barang tak bergerak.

d. Menutup dan menandatangani Risalah Lelang.

e. Pejabat Lelang Kelas I menyetorkan Uang Hasil Lelang yang diterima dari Pembeli ke Bendaharawan Penerima/ Rekening DJKN

57

f. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II menyetorkan Bea Lelang, Uang Miskin, dan PPh ( apabila ada ) ke Kas Negara serta Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara / penjual.

g. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang menyetorkan Biaya Administrasi dan PPh ( apabila ada ) ke Kas Negara serta Hasil Bersih Lelang kepemilik barang.

h. Mengirimkan ekstrak / kutipan Risalah Lelang kepada Superintenden.

i. Menyimpan surat – surat resmi yang berkaitan dengan tata usaha lelang.

j. Menyimpan Minuta Risalah Lelang dengan baik.

58

1.Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan untuksemuajenislelang. 2.Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan Lelang terbatas pada lelang non eksekusi sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero dan lelang aset milik

bank dalam likuidasi.

WEWENANG PEJABAT LELANG

59

1. melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang;

2. menegur dan / atau mengeluarkan peserta dan atau pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib pelaksanaan lelang.

HAK PEJABAT LELANG

60

3. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara

waktu apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang; 4. menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin

akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang; 5. melihat barang yang akan di lelang; 6. meminta bantuan aparat keamanan apabila

diperlukan; 7. mengesahkan Pembeli Lelang; dan/ atau 8. membatalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi

61

1. Pejabat Lelang Kelas I mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait; b. Meneliti dokumen persyaratan lelang; c. Membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum Lelang dimulai; d. Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dihadapan peserta lelang sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yang dilakukan melalui media elektronik; e. Memimpin pelaksanaan lelang; f. Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya;

KEWAJIBAN PEJABAT LELANG

62

g. Membuat Salinan dan Kutipan Risalah Lelang menyerahkan kepada yang berhak; h. Meminta dari Pembeli bukti Pelunasan Harga Lelang, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan pungutan – pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang –undangan dan meneliti keabsahannya; i. Membuat administrasi pelaksanaan lelang; j. Memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lelang. k. Mematuhi peraturan perundang-undangan lelang.

63

2. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait;

b. Mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelang mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium;

c. Meneliti dokumen persyaratan lelang;

d. Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum lelang dimulai;

e. Membacakan bagian kepala Risalah Lelang dihadapan peserta lelang sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yang dilakukan melalui media elektronik;

64

f. Memimpin pelaksanaan lelang; g. Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya; h. Membuat Salinan dan Kutipan Risalah Lelang dan menyerahkan kepada balai Lelang; i. Menyetorkan bagian perurugi kepada superintenden; j. Meminta dari Balai Lelang bukti pelunasan Harga Lelang,

Bea Lelang, Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas

tanah dan/ atau bangunan, Bea Perolehan Hak atasTanah dan/atau Bangunan, dan pungutan – pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang – undangan dan meneliti

keabsahannya; k. Membuat adminitrasi perkantoran dan pelaporan

pelaksanaan lelang; l. Memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengan peraturan perundang – undangan lelang yang berlaku, dan m. Mematuhi peraturan perundang – undangan lelang.

65

Pejabat Lelang diusulkan untuk dibebas tugaskan dalam hal terdapat indikasi melakukan pelanggaran berupa:

1. Membeli barang yang dilelang dihadapannya; 2. Menerima kuasa dari pembeli; 3. Tidak menyetorkan hasil lelang; 4. Melakukan pungutan lain diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku; 5. Menyalah gunakan uang Jaminan Lelang yang diterimanya; 6. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang; dan atau 7. Melakukan tindak pidana lainnya dan telah berstatus sebagai terdakwa.

PEMBERHENTIAN PEJABAT LELANG

66

Pejabat Lelang diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dalam hal:

1. Meninggal dunia. 2. Pensiun. 3. Indikasi pelanggaran terbukti kebenarannya. 4. Dijatuhi hukuman administrasi/disiplin berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan kode etik instansi/ lembaga yang berwenang. 5. Pejabat Lelang Kelas I tidak memenuhi syarat kepangakatan / golongan dalam PNS di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 6. Pejabat Lelang Kelas II yang tidak lagi berkedudukan diwilayah kerjanya. 7. Telah mencapai usia pensiun bagi Pejabat Lelang Kelas II dari pensiunan PNS DJKN.

67

Istilah pemohon/penjual lelang sering juga disebut sebagai Owners, Sellers/Vendors yang diartikan sebagai pemilik barang.

Pemohon lelang (penjual) adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perjanjian berwenang menjual barang secara lelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau orang/badan yang oleh Undang - undang atau peraturan yang berlaku diberi wewenang untuk menjual barang yang bersangkutan. Sedangkan definisi pemilik barang adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

PEMOHON LELANG

68

1. Pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. 2. Pembeli ditetapkan oleh Pejabat Lelang. 3. Pembeli wajib membayar harga lelang, Bea Lelang dan Uang Miskin serta pungutan lainnya. 4. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya tersebut, Pejabat Lelang membatalkan penetapannya sebagai pembeli. 5. Pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut tidak boleh mengikuti lelang diseluruh Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan

PESERTA ATAU PEMBELI LELANG

69

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi peserta Namun demikian terdapat pula larangan Peserta lelang sebagai pembeli lelang, yaitu bagi:

1. Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat,Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang dalamwilayahnya mereka melakukan pekerjaan atas ancaman kebatalan serta penggantian rugi, biaya dan bunga (Pasal 1468KUH Perdata).

2. Pegawai yang memangku suatu jabatan umum dengan ancaman yang sama tidak diperbolehkanmembeli untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka.

LARANGAN SEBAGAIPEMBELI LELANG

70

Sekedar mengenai benda bergerak, jika dianggap perlu untuk kepentinganumum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai – pegawai tersebut dari larangan tersebut dimuka. Demikian pula dalamhal-hal luar biasa, tetapi hanya untuk kepentingan para penjual, Pemerintah boleh memberi ijin kepada pegawai dimaksud untuk membeli barang tidak bergerak yang dijual dihadapan mereka (Pasal 1469 KUH Perdata).

71

3.Para petugas Ditjen Pajak, Pejabat Lelang serta Juru sita dilarang melibatkandiri dalam pembelian barang sitaan yang dijual secara lelang sebagai alat – alat lanjut penagihan pajak.

4.Pejabat Lelang tidak dibenarkan membeli barang tidak bergerak pada lelangyang dipimpinnya (Pasal 10Vendu Instructie).

5.Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera,Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, dan Pegawai DJKN,yang terkait dengan pelaksanaan lelang dilarang menjadi pembeli.

72

Walaupun didalam Pasal 1468 dan 1469 KUHPerdata tidak disebutkan bahwa Pejabat Penjual ( orang yang ditunjuk sebagai kuasa dan penjual untuk mewakili penjual didalam lelang) tidak dilarang, tapi Kantor Lelang Negara agar dalam rangka menjaga citra lelang, melarang Pejabat Penjual untuk menjadi

pembeli lelang didalam lelang yang dilaksanakan.Hal yang sama diberlakukan juga pada Pejabat Lelang yang bersangkutan untuk

membeli didalam lelang, namun untuk menjaga keobyektifan pelaksanaan lelang, sehingga persaingan didalam lelang dapat terpelihara sebaik mungkin.

73

PL Kelas II Permenkeu No. 175/PMK.06/2010 Pasal 21.PL KelasII diangkat & diberhentikan oleh Dirjen an. Menteri

2.Keputusan Pengangkatan PL Kelas II berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi

PermenkeuNo. 93/PMK.06/2010Pasal 8: PL Kelas II berwenang melaksanakan lelang Non Eksekusi

Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual/Pemilik Barang Permenkeu No. 93/PMK.06/2010Pasal 7:Lelang Non eksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:

PEJABAT LELANG KELAS II

74

Lelang Barang Milik BUMN/ Dberbentuk Persero

Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain

Oleh peraturan perundang-undangan

Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing

Lelang Barang Milik Swasta

75

Permenkeu No. 175/ PMK.06/2010 Pasal 2 : PL Kelas II Diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keputusan pengangkatan PL Kelas II berlaku untuk masa jabatan 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang kembali Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan PL Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) di atur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Permenkeu No. 93/ PMK.06/2010 Pasal 8 ayat ( 3 ) dan Permenkeu No. 175/PMK.06/2010 Pasal 12 : P L Kelas II berwenang melaksanakan lelang Non Eksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual / Pemilik Barang. Permenkeu No. 93/PMK.06/2010Pasal 7:Lelang Non Eksekusi

Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada: -Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero -Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan -Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing -Lelang Barang Milik Swasta

76

PMK 174 Pasal 14PL PL Kelas II dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban : a. memiliki rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II b. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait c. mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelang atau Penjual/ Pemilik Barang mengenai pelaksanaan lelang d. meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang e. melaksanakan lelang dalam hal yakin akan legalitas formal subjek dan objek lelang f. membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS II

77

g. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang,kecuali dalam Lelang Non eksekusi Sukarela melalui internet. h. menjaga ketertiban pelaksanaan lelang. i. Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpan nya sesuai peraturan perundang-undangan. j. Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang, dan Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang – undangan. k. menyelenggarakanpembukuan, administrasi perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan lelang, sebagaimana format yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

78

PMK175 PASAL 13 PL Kelas II berwenang untuk: a. menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang. b. melihat barang yang akan dilelang c. menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang d. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan lelang e. meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan f. mengesahkan pembeli lelang; dan/atau g. membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi

79

Permohonan Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Perdirjen KN No. Per-03/KN/2010 Pasal 1 ayat (2) Diajukan secara tertulis oleh Penjual/pemilik barang kepada Kepala KPKNL, Pimpinan Balai Lelang atau PL Kelas II dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang.

PEMOHON LELANG

80

1.Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang 2.Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. 3.Dalam hal Penjual/ Pemilik Barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual/Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis yang berisi :

81

a. penetapan waktu dan tempat lelang b. Permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II; dan c. hal-hal lainya perlu disampaikan kepada Penjual/Pemilik Barang, misalnya

mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

82

PMK 93 Pasal 12 Kepala KPKNL / PL Kelas II tidak boleh menolak

permohonan lelang yang diajukan kepada nya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang

Per-03/KN/2010 Pasal 1 ayat (2) Permohonan lelang Non eksekusi Sukarela,

harus diajukan secara tertulis oleh penjual/ pemilik barang kepada Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang atau PL Kelas II dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang.

83

Per 03/KN/2010 Pasal 3 ayat (1) Dalam hal permohonan lelang diajukan

kepada Balai Lelang, pemimpin Balai Lelang

meneruskan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau PL Kelas II dengan surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang

84

Per-03/ KN / 2010 Pasal 8 : Dokumen Persyaratan Lelang Non Eksekusi Sukarela yang bersifat khusus untuk:

1.Lelang Barang Milik Swasta a. surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa; dan b. Asli dan/atau foto kopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak)

DOKUMEN PERSYARATAN LELANG

85

2.Lelang aset BUMN/BUMD berbentuk persero

a.salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUMN/ MenteriKeuangan/Dewan Komisaris/ RUPS b.salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi c.salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang;dan d.asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak

86

3.Lelang aset milik bank dalam likuidasi ( atas permintaan Tim Likuidasi) a. salinan/fotokopi Akta Notaris Risalah RUPS atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi b. Surat Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual ( untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS) c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak

87

Per-03/KN/2010 Pasal 9 Dokumen persyaratan lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal5, Pasal6, Pasal7 dan Pasal8 yang berupa fotokopi harus dilegalisir atau diberi catatan “fotokopi sesuai dengan aslinya ” oleh Pemohon Lelang

Per-03/KN/2010Pasal10 Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II wajib

mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan paling lama sebelum pengumuman lelang

88

DILUAR WILAYAH1.Penjual dapat mengajukan permohonan persetujuan

pelaksanaan lelang atas barang yang berada diluar wilayah kerja KPKNL atau diluar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II kepada : (1) Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal untuk barang – barang yang berada diluar wilayah Republik Indonesia; (2) Direktur Jenderal cq. Direktur Lelang untuk barang – barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah ;atau (3) Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang –barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah setempat. 2.Berlaku untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak tanggal persetujuan dan dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang

DISPENSASI LELANG

89

DILUAR JAM KERJA i. Lelang Non eksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan diluar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.ii. Surat permohonan persetujuan pelaksanaan lelang diluar jam dan hari kerja diajukan oleh Penjual/ Pemilik Barang.iii.Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

90

PMK 93 Pasal 19 Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada PMK 93 Pasal 20 1. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

DISPENSASI LELANG DI LUAR WILAYAH

91

a). Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia

b).Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal untuk barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah; atau

c). Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang yang berada dalam 1 wilayah Kantor Wilayah

92

3. Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II, diajukan oleh Penjual kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat sebagian barang harus berada di dalam wilayah kerja KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tempat lelang yang dikehendaki.

4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dan dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

93

PER-03/KN/2010 Pasal 11 1)Penjual dapat mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II kepada: a. Menteri Keuangan cq.Direktur Jenderal untuk barang – barang yang berada diluar wilayah Republik Indonesia; b. Direktur Jenderal cq. Direktur Lelang untuk barang – barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah; atau c. Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang – barangyang beradadalamwilayahKantor Wilayah setempat.

94

2) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan lelang untuk barang – barang yang berada diluar wilayah Republik Indonesia.

3)Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan lelang diluar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II untuk barang – barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah.

95

4)Kepala Kantor Wilayah setempat menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan lelang diluar wilayah kerja KPKNL atau diluar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II untuk barang –barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah setempat.

Per-03/KN/2010 Pasal121)Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang

sebagai manadi maksud dalam pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang.

96

2)Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan dalam surat permohonan lelang

Per-03/KN/2010 Pasal 13 Dalam hal permohonan persetujuan pelaksanaan

lelang di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Balai Lelang, maka harus melampirkan surat kuasa dari Pemilik Barang kepada Balai Lelang.

97

Per-03/KN/2010 Pasal 15 Dalam hal permohonan persetujuan

pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja KPKNL atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Balai Lelang, maka harus melampirkan surat kuasa dari Pemilik Barang kepada Balai Lelang.

PMK 93 PASAL 211.Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

98

2.Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat

3.Surat permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja diajukan oleh Penjual/Pemilik Barang.

4.Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.

99

PMK 93 Pasal 35 1.Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit 2.Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual/pemilik barang 3.Persyaratan adanya nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan pada lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak milik orang atau badan hukum/badan usaha swasta

NILAI LIMIT LELANG

100

PMK 93 Pasal 41 1.Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual 2.Penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang

PENUMUMAN LELANG

101

PMK 93 Pasal 48 1.Pengumuman Lelang untuk Lelang Non eksekusi Wajib dan Lelang Non eksekusi Sukarela dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang; b.barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang.

102

2. Pengumuman Lelang untuk Lelang Non eksekusi Wajib dan Lelang Non eksekusi Sukarela yang diulang

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

103

PMK 93 Pasal 49 1.Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Non eksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela yang Nilai Limit keseluruhannya paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, paling singkat 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

104

2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal ada permintaan tertulis dari Penjual dengan menyebutkan alasan mengumumkan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik dan disetujui oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

3.Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Non eksekusi Wajib dan Lelang Non eksekusi Sukarela yang diulang dengan Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, berlaku ketentuan pada ayat (1).

105

PMK 93 Pasal 501.Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Non eksekusi Wajib dan Lelang Non eksekusi Sukarela yang sudah terjadwal setiap bulan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang pertama.

2.Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Penjual, barang yang akan dilelang, tempat dan waktu pelaksanaan lelang, serta informasi mengenai adanya pengumuman yang lebih rinci melalui tempelan/ selebaran/brosur atau media elektronik.

PMK 93 Pasal 511.Pengumuman Lelang yang pelaksanaan lelangnya dilakukan di luar wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada, dilakukan di surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten di tempat pelaksanaan lelang dan di tempat barang berada.2.Dalam hal pengumuman lelang tidak dapat dilakukan di tempat pelaksanaan lelang dan/atau di tempat barang berada, karena tidak terdapat surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang dilakukan di satu surat kabar harian nasional/ibu kota propinsi yang mempunyai peredaran di tempat pelaksanaan lelang.3.Terhadap pelaksanaan lelang yang objek lelangnya tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang dapat dilakukan di satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.

106

107

PENAWARAN LELANG PMK 93 Pasal54• Penawaran Lelang Langsung dan / atau Penawaran Lelang Tidak Langsung dilakukan dengan cara :

a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; b. tertulis; atau c. tertulisdilanjutkandenganlisan, Dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai NilaiLimit.

Per - 03 Pasal 24 Dalam hal penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang dengan surat kuasa, penerima kuasa dilarang menerima kuasa lebih dari satu orang pemberi kuasa untuk barang atau paket barang yang sama.

PELAKSANAN LELANG

PENAWARAN LELANG Per-03 Pasal 28 Dalam hal penawaran lelang dilakukan secara tertulis,

untuk1(satu) barang atau paket barang yang ditawarkan, Peserta Lelang hanya dapat mengajukan satu surat penawaran.

Per-03 Pasal 29 Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan

penawaran lelang untuk setiap barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran.

“Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3(tiga) bulan diwilayah kerja yang melaksanakan lelang”

108

109

Jika: BALAI LELANG SEBAGAI PEMOHON LELANG PL Kelas II wajib untuk meminta bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang, Bea Lelang, Pajak Penghasilan Final, dan pungutan-pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan kepada Balai Lelang dan meneliti keabsahannya.

KEWAJIBAN PEJABAT LELANG KELAS II SETELAH PELAKSANAAN LELANG

110

PENJUAL/PEMILIK BARANG SEBAGAI PEMOHON LELANGa. mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelang seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkansebagai Pembelib. menyetorkan Bea Lelang dan PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam hal yang dilelang berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Kewajiban Pembayaran Lelang dibayar oleh Pembelic. menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi kepada Pemilik Barang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Pejabat Lelang Kelas II

111

d. menyerahkan Hasil Bersih Lelang kepada Penjual/Pemilik Barang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima

e. menyerahkan dokumen kepemilikan objek lelang, kuitansi pembayaran lelang dan Kutipan Risalah Lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi

112

PMK 175 Pasal 221.Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan jasa

berupa Upah Persepsi dalam setiap pelaksanaan lelang yang laku.

2.Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penjual.

3.Besaran Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterima sebesar1 % (satu perseratus ) dari harga lelang atau paling sedikit Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah).

4.Dalam hal pelaksanaan lelang tidak laku, Pejabat Lelang Kelas II dapat memperoleh biaya administrasi sesuai dengan perikatan

IMBALAN JASA

113

DOKUMEN - DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DALAM

PELAKSANAAN LELANG

114

PROPERTI1.Sertifikat Tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dll).2.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).3.Bukti pembayaran PBB 3 tahun terakhir & rekening 3 bulan terakhir (PAM, Listrik, Telepon).4.Polis asuransi gedung (jika ada).5.Denah bangunan/lantai (floor plan), dimensi/ukuran.6.Surat Kuasa & Surat Pernyataan.

LELANG SUKARELA

115

NON PROPERTI 1. BPKB & STNK. 2. Faktur kendaraan & buku keur (jika ada). 3. Sertifikat/bukti kepemilikan yang lain. 4. Surat Kuasa & Surat Pernyataan.

116

HAK TANGGUNGAN 1.Salinan/copy Perjanjian Kredit. 2.Salinan/copy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 3.Salinan/copy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur. 4.Surat Pernyataan dari kreditur yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.

LELANG EKSEKUSI

117

1.Salinan/copy Perjanjian Fiducia. 2.Salinan/copy Sertifikat Fiducia dan Pemberian Hak Fiducia. 3.Surat Keterangan dari Kantor Pendaftaran Fiducia. 4.Salinan/copy bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari kreditur. 5.Surat Pernyataan dari kreditur bahwa barang yang akan dilelang dalam pengurusan kreditur. 6.Surat Pernyataan dari kreditur yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.

FIDUCIA

118

1. Salinan/copy putusan dan/atau penetapan pengadilan.2. Salinan/copy penetapan sita oleh Ketua Pengadilan.3. Salinan/copy berita acara sita dan bukti sita.4. Salinan/copy penetapan aanmaning/teguran dari Ketua Pengadilan Negeri.5. Salinan/copy perincian hutang/jumlah yang harus dipenuhi.6. Salinan/copy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi.7. Surat Pernyataan dari Pemilik Barang/Vendor bahwa obyek lelang tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.

PENETAPANPENGADILAN

119

Lelang Eksekusi: Barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali,

yaitu : Pengumuman 1 ke pengumuman 2 sekurang- kurangnya 15(lima belas) hari pengumuman

2 Pengumuman IIsekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

PENGUMUMAN LELANG

120

Barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Kecuali untuk barang-barang yang lekas busuk, rusak dan barang berbahaya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari, tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja,

dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

121

Lelang Non eksekusi Sukarela: Barang tidak bergerak dilakukan 1 (satu)

kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak berlaku ketentuan yang pertama.

122

LELANG LISAN 1.Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli. 2.Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli. 3.Kenaikan harga dipandu oleh Pemandu Lelang. 4.Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

METODE LELANG

123

LELANG TERTULIS 1.Calon pembeli harus melakukan penawaran secara tertulis. 2.Dimasukkan ke dalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan oleh kami. 3.Calon pembeli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 4.Pada hari yang telah ditentukan kotak penawaran akan dibuka, penawar tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

124

PemenangLelang Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

125

Risalah Lelang merupakan legal output dari Pejabat Lelang Kelas I/II. Menurut Pasal 1868 jo Pasal 37, 38 dan 39 Vendu Reglement. Risalah Lelang termasuk akta otentik. Selanjutnya menurut Pasal 1870 KUHPerdata akta otentik merupakan bukti yang sempurna. Risalah lelang juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak. “Persetujuan- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

RISALAH LELANG

126

Menurut Pasal 35 Vendu Reglement mengatakan “Tiap penjualan dimuka umum oleh juru lelang atau kuasanya dibuat berita acara tersendiri yang bentuknya ditetapkan seperti dimaksud dalam Pasal 37, 38 dan 39 VR”. Namun dalam perkembangannya istilah berita acara lelang tersebut berubah menjadi risalah lelang. Sejak kapan penggunaan risalah lelang tersebut secara resmi belum diketahui akan tetapi istilah risalah lelang itu menurut Pedoman Administrasi Umum Departemen Keuangan dapat diartikan sebagai berikut

Pengertian Risalah Lelang

127

a. Berita acara adalah risalah mengenai suatu peristiwa resmi dan kedinasan yang disusun secara teratur dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan bukti tertulis bilamana diperlukan sewaktu–waktu. Berita acara ini ditandatangani oleh pihak–pihak yang bersangkutan. b. Risalah adalah laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh sipembuat dan/atau pertemuan itu sendiri, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebutkan didalamnya

128

Risalah lelang dan hal - hal yang tegas diperjanjikan dalam klausula-klausula risalah lelang

Pasal 35 Vendu Reglement mengatur risalah lelang sama artinya dengan ” berita acara” lelang.

Pasal 37 Vendu Reglement, Risalah lelang merupakan jenis perjanjian

baku Risalah Lelang Kepala Badan Kaki

129

Selamat Belajar dan

Sukses