kuasa kapital dalam meredam konflik komunal
TRANSCRIPT
-
1
KUASA KAPITAL DALAM MEREDAM KONFLIK KOMUNAL
(Studi Tentang Perayaan Cap go Meh di Kota Bandung Tahun 2011 -2013)1
Oleh :
1. Yusar ([email protected])2 2. Bintarsih Sekarningrum ([email protected]);
Program Studi Sosiologi
Fakultas lmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
ABSTRAK
Makalah ini membahas kecerdasan pengelolaan dan penyelesaian
konflik komunal. Konflik komunal yang diangkat adalah konflik antar
etnis, yakni etnis Tionghoa dengan etnis tempatan melalui proses
penelitian yang dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2013 dengan
memanfaatkan Perayaan Cap Go Meh di Kota Bandung. Paradigma
yang dilakukan adalah kualitatif dengan sifat longitudinal mengadopsi
pada metode action research. Hasil penelitian dituangkan dalam
makalah yang mengetengahkan mengenai kuasa kapital etnis Tionghoa
dalam meredam konflik melalui upaya-upaya teknis dan penciptaan
ruang publik guna terwujudnya tindakan komunikatif antar warga.
Melalui penciptaan ruang publik tersebut, konflik antara etnis Tionghoa
dengan etnis tempatan dapat direduksi dan dibangun kesadaran atas
sekat-sekat komunikasi yang terjadi selama ini. Bagian penutup
dijelaskan bahwa kuasa kapital diperlukan sebagai stimulus penciptaan
ruang publik guna terwujud tindakan komunikatif.
kata kunci: kuasa kapital, konflik komunal, etnis Tionghoa, etnis tempatan
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1 Disampaikan dalam Konferensi Nasional I Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia Program Studi Magister Sosiologi FISIP-Unsri, bertema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik, Palembang 23-25 April 2013 2 Staf pengajar di Program Studi Sosiologi FISIP-Unpad
-
2
Makalah ini diangkat dari penelusuran empiris mengenai perayaan ritual
keagamaan Cap Go Meh atau hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Ritual ini
dilaksanakan oleh kaum minoritas yakni etnis Tionghoa yang hidup pada suasana
sosial yang mayoritas muslim. Dalam konteks konflik komunal, masyarakat
multikultur seperti di Indonesia memiliki potensi konflik yang bersifat laten
berlandaskan pada cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur yang hidup
berdampingan. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia
negara yang berdimensi jamak.
Kajian sosiologi mengenai konflik dapat ditelusuri pada tokoh-tokoh sosiologi
abad 19 dan awal abad 20. Filsuf dan sosiolog terkemuka, yaitu Georg Simmel
menyatakan bahwa konflik merupakan dasar dari interaksi sosial (1955 [1908]).
Simmel berpendapat bahwa konflik tidak dapat terelakkan dan selalu ada dalam
setiap masyarakat, terlepas dari besaran anggota kelompok masyarakat ataupun
bentuk masyarakat, baik yang sederhana maupun kompleks (sic.). Mengacu pada
pemikiran Simmel (1955 [1908]), konflik komunal pada masyarakat merupakan
keniscayaan, tidak terkecuali pada masyakat berdimensi jamak seperti Indonesia.
Konflik komunal yang terjadi di Indonesia telah sering terjadi dan berlatar
belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Konflik berlatar SARA di
Indonesia pada tiga tahun terakhir tahun 2010 mencapai 93 kasus, tahun 2011
mencapai 77 kasus, dan 2012 mencapai 89 kasus. Jika diurai lebih lanjut, konflik
komunal yang yang terjadi lebih diakibatkan oleh kesadaran identitas, yakni
agama/kepercayaan dan etnisitas. Kasus konflik bernuansa agama terjadi di Ambon
(1999-2002), Poso (1998-2001), Bekasi (2011), Tasikmalaya (2011) dan di Sampang
Madura (2012).
Konflik komunal bernuansa agama dengan jumlah korban yang besar adalah
kasus Ambon dan Poso. Konflik komunal berdasarkan etnis telah terjadi sebelum
republik in berdiri, di antaranya, Kudus (1918), Bandung (1963), Pontianak (1967),
Sampit (1996-1997), Makasar (1997), Jakarta dan Surakarta (1998), serta Lampung
Selatan (2012). Merujuk pada topik makalah ini, dari konflik bernuansa etnis di atas,
-
3
terdapat lima kasus konflik komunal antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa,
yakni 1) Kudus (1918); 2) Bandung (1963); 3) Pontianak (1967); 4) Makasar (1997);
5) Jakarta dan Surakarta (1998). Dalam konflik tersebut, etnis Tionghoa menjadi
sasaran kekerasan etnis tempatan. Sifat kekerasannya berupa perusakan dan/atau
pembakaran aset, pemerkosaan, pengusiran, hingga penghilangan nyawa secara
masif. Mengacu pada pendapat Wang (1981), Indonesia merupakan contoh sebuah
negara yang mempunyai masalah Cina yang teramat kompleks. Masalah tersebut
erat kaitannya dengan identitas kultural, ras-ketubuhan, dan strata ekonomi.
Identitas kultural etnis Tionghoa berbeda dengan etnis-etnis tempatan di
Indonesia. Dalam sistem kepercayaan, ajaran Tao atau Konfusius yang disandang
etnis Tionghoa sangat kontras dengan sistem kepercayaan etnis-etnis tempatan yang
umumnya Islam, termasuk dalam ritual-ritual yang mengiringinya. Demikian pula
dengan etnis Tionghoa yang telah memeluk ajaran kristiani. Perbedaan identitas
kultural juga ditunjukkan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Etnis Tionghoa
memiliki identitas kultural dalam kegiatan-kegiatan distribusi, sementara etnis-etnis
tempatan memiliki identitas kultural dalam kegiatan-kegiatan produksi.
Dari sisi ras-ketubuhan etnis Tionghoa, hal ini menunjukkan perbedaan yang
nyata dari umumnya penduduk Indonesia. Umumnya penduduk yang bermukim di
Indonesia atau yang mengklaim diri sebagai pribumi memiliki warna kulit yang
kecoklatan atau diistilahkan dengan warna sawo matang. Berbeda dengan etnis
Tionghoa yang memiliki warna kulit yang kekuning-kuningan. Perbedaan tersebut
bersifat kasat mata dan menjadi penyebab renggangnya jarak sosial antara etnis
Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan.
Selain perbedaan identitas kultural dan fisik ketubuhan, strata ekonomi etnis
Tionghoa berada di atas etnis-etnis lainnya di Indonesia. Umumnya etnis Tionghoa
bergerak di sektor perniagaan dan memiliki tempat yang strategis, yaitu berada di
pusat-pusat kota. Dengan letak demikian, etnis Tionghoa dapat dipandang sebagai
penggerak ekonomi kota sekaligus merupakan kekuatan kapitalisme lokal yang
-
4
memiliki otonomi dan menguasai sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh
masyarakat luas.
.Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas, yaitu identitas kultural, ras
ketubuhan, dan strata ekonomi pada gilirannya menghasilkan prasangka dan
diskriminasi baik dari etnis Tionghoa terhadap etnis tempatan serta sebaliknya.
Prasangka dan diskriminasi tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik antara etnis
Tionghoa dengan etnis tempatan di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik tersebut
dapat meledak jika sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan tidak
dibuka.
Upaya nyata untuk membuka sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis-
etnis tempatan salah satunya adalah perayaan ritual cap go meh3. Cap go meh adalah
penanda hari ke-lima belas dari Tahun Baru Imlek. Umumnya di beberapa tempat di
Indonesia, ritual ini dilakukan secara kolosal dan melibatkan banyak orang, baik dari
etnis Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan. Dalam tradisi ritual cap go meh
tersebut, dilakukan arak-arakan ta pe kong dengan menggunakan tandu khusus (joli)
berkeliling di jalan-jalan utama. Hal ini menjadi suguhan hiburan bagi penduduk di
sekitar pelaksanaan ritual cap go meh dan di sisi lain, dapat berpotensi mengeratkan
kohesi antar etnis pada masyarakat di lokasi perayaan cap go meh.
Di dalam perayaan ritual cap go meh, mengacu pada Habermas (1984) secara
implisit terjadi bangunan ruang publik yang mencakup kontradiksi antar kepentingan
etnis Tionghoa dan kepentingan etnis-etnis tempatan di lain pihak. Ruang publik ini
memiliki tujuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan
dan pendapat pribadi antar etnis guna menemukan kepentingan umum serta mencapai
konsensus bersama (Hardiman, 2008).
Etnis Tionghoa dapat dianggap sebagai pelopor penciptaan ruang publik.
Kelenteng sebagai ruang publik fisik merupakan tempat terjadinya kebebasan 3 Khusus di Kota Bandung, pasca tumbangnya orde baru, perayaan cap go meh telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yakni tahun 2011, 2012, dan 2013. Penyelenggaraannya, dilakukan secara tetap oleh Kelenteng Dharma Ramsi yang beralamat di Gang Ibu Aisah No. 18/9A Kelurahan Cibadak, kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung.
-
5
berbicara dan berkumpul guna menemukan konsensus antara etnis Tionghoa dengan
etnis-etnis tempatan. Konsensus tersebut meliputi juga pada pengaturan-pengaturan
yang bersifat teknis toleransi, sebagai contoh, menghentikan kegiataan ritual untuk
sesaat demi mendengarkan kumandang azan dari mesjid-mesjid terdekat. Hal ini
memiliki makna, telah tercipta asas kepublikan yang terjadi pada ruang publik yang
diciptakan. Asas kepublikan tersebut secara otomatis memancing daya kritis terhadap
proses-proses pengambilan putusan yang tidak bersifat publik.
Sungguhpun demikian, berkaitan dengan rendahnya modal sosial yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia, diperlukan suatu cara konservatif untuk
menembusnya. Dengan tingginya strata ekonomi etnis Tionghoa, teknis-teknis
kapitalisme menjadi terminologi yang penting untuk mengatasi konflik komunal
antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Kapital dalam arti uang, pada
tataran tertentu dapat menjadi stimulus bagi upaya merduksi konflik komunal.
1.2. Rumusan Masalah
Upaya membuka sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan
dapat dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat. Di
sisi lain, masyarakat Indonesia saat ditengarai memiliki modal sosial yang relatif
rendah, ikatan antar unsur masyarakatnya longgar, dan cenderung tidak empatif.
Untuk mengatasi hal tersebut, mengacu pada pendapat Habermas (1984) ruang-ruang
publik menjadi sangat penting untuk dijadikan arena peningkatan modal sosial.
Lantas pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana membentuk ruang publik jika
modal sosial dan ikatan antar unsur masyarakat rendah? Celah yang dapat
digunakan adalah kuasa kapital yang dimiliki oleh etnis Tionghoa untuk dapat
meredam konflik. Kuasa kapital tersebut didistribusikan sebagai stimulus terciptanya
ruang publik sebagai fasilitas tindakan komunikatif antara etnis Tionghoa dengan
etnis-etnis tempatan.
1.3. Metode Penelitian
-
6
Penelitian ini berparadigma kualitatif dengan sifat longitudinal yang
mengadopsi metode action research. Mengacu pada Lippit (1945; dalam Tripp, 2005)
action research bukanlah menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk aksi untuk
mengatasi masalah melainkan menindaklanjuti hasil penelitian dengan penelitian baru
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Hal tersebut sejalan dengan
tanggapan Habermas (1971: 167; dalam Whyte, 1989) terhadap Skjervheim, yakni
menerjemahkan pratice sebagai interpretasi hermeneutik dan juga membatasi peneliti
pada tataran diskursus, tidak terlibat lebih jauh hingga mengintervensi masyarakat
yang diteliti. Metode tersebut dipandang relevan dengan topik yang diangkat, yakni
kuasa kapital etnis Tionghoa dalam perayaan ritual cap go meh.
Prosedur penelitian ini bermula dari refleksi atas fenomena yang terjadi di
sekitar peneliti yakni perayaan cap go meh tahun 2011, untuk kemudian penulis
merencanakan aksi berupa penelitian yakni mengobservasi perayaan cap go meh
dalam kajian sosiologi agama, dan mendapatkan hasil penelitian bahwa perayaan cap
go meh tidak semata ritual semata, tetapi merupakan upaya mereduksi konflik antar
etnis kendati prasangka etnis masih cukup kental, terutama dari etnis-etnis tempatan.
Hasil penelitian tersebut direfleksikan pada kenyataan mengenai potensi konflik
antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan.
Pada perayaan cap go meh tahun 2012, berbekal refleksi mengenai potensi
konflik, dilakukan penelitian dengan mengobservasi upaya peredaman konflik antar
etnis melalui perayaan cap go meh. Hasilnya menunjukkan bahwa peredaman konflik
antar etnis dipicu oleh kuasa kapital etnis Tionghoa yang didistribusikan kepada
masyarakat. Pada tahun 2012 tersebut terindikasi perilaku membangun ruang publik
yang dialogis antar etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Hasil penelitian di tahun
2012 direfleksikan untuk dijadikan penelitian berikutnya mengenai kuasa kapitalisme
sebagai pendorong terciptanya ruang publik dan tindakan komunikatif sebagai upaya
peredaman konflik komunal antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan.
Tahun 2013, penelitian diadakan dengan landasan hasil penelitian tahun 2012.
Dengan mengobservasi kuasa kapital, ruang publik yang tercipta, serta tindakan-
-
7
tindakan komunikatif yang dilakukan oleh anggota kelompok baik dari etnis
Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan, diperoleh temuan bahwa terbangun kesadaran
atas terjadinya sekat-sekat komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis
tempatan, prasangka etnis tereduksi secara signifikan meski demikian kesadaran
tersebut belum mengarah pada dekatnya jaraknya sosial antara etnis Tionghoa dengan
etnis-etnis tempatan. Dari penelitian ini terbangun pegentahuan mengenai peredaman
konflik komunal yang berlipat (multiple) yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dengan
kekuatan kapitalnya. Untuk memperjelas prosesnya, dapat dilihat pada gambar 1.1.
mengenai proses penelitian mengenai perayaan Cap Go Meh Tahun 2011 hingga
2013 yang dilakukan oleh peneliti.
Gambar 1.1.
Proses Penelitian Perayaan Cap Go Meh Tahun 2011 hingga 2013
2011 2012 2013
REFLEKSI: Fenomena Cap Go Meh
HASIL: 1. Ritual 2. Gerakan sosial oleh
kelompok kapitalis 3. Reduksi potensi
konflik 4. Prasangka etnik
tinggi
PENELITIAN: Perayaan Cap Go Meh
HASIL: 1. Kuasa Kapital 2. Ruang Publik 3. Tindakan
komunikatif 4. Prasangka etnik
menurun 5. Jarak sosial longgar
HASIL: 1. Kesadaran adanya sekat
komunikasi 2. Prasangka etnik
menurun 3. Jarak sosial tetap
PENELITIAN: 1. Peredaman Konflik
melalui Kuasa kapital 2. Prasangka etnik
REFLEKSI: 1. Reduksi potensi
konflik 2. Prasangka etnik 3. Kuasa Kapital
PENELITIAN: 1. Kuasa kapital dalam
penciptaan ruang publik dan tindakan komunikatif.
2. Tingkat prasangka etnik
REFLEKSI: 1. Kuasa Kapital 2. Ruang Publik 3. Tindakan komunikatif 4. Jarak sosial
-
8
Sumber: proses penelitian 2011-2013.
II. KUASA KAPITAL DALAM MEREDAM KONFLIK KOMUNAL
MELALUI PERAYAAN CAP GO MEH DI KOTA BANDUNG
2.1. Kondisi Obyektif Etnis Cina Dalam Skala Nasional dan Lokal
Tingginya strata ekonomi tersebut dipandang sebagai respon terhadap
berbagai diskriminasi politik yang dilakuan oleh negara. Mengacu Suryadinata (2002)
menyatakan bahwa dalam perjalanan Republik Indonesia, pada tataran tertentu, etnis
Tionghoa mengalami diskriminasi, utamanya dalam hal politik. Pada masa orde
lama, Soekarno saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang
melarang etnis Tionghoa melakukan perniagaan di pedesaan alih-alih melindungi
pedagang dan petani bumiputera. Pada masa Soeharto, diskriminasi meluas hingga
ranah budaya. Rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa
termasuk kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat melalui Instruksi
Presiden No.14 tahun 1967. Di samping itu, etnis Tionghoa diharuskan mengubah
namanya menjadi bernuansa Indonesia melalui Surat Edaran No.06/Preskab/6/67.
Pelarangan bahasa Tionghoa di atur oleh Keputusan Menteri Perdagangan dan
Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978. Tata peribadatan Tionghoa diatur dan ditata
dalam kategori budhisme melalui Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-
360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia. Dan pada tahun 1988
terbit Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988
yang melarang penerbitan dan pencetakan tulisan/ iklan beraksen dan berbahasa
Tionghoa. Pada masa reformasi, melalui Keppres No. 6/2000, Presiden
Abdurrahman Wahid mencabut Inpres 14/1967 dan menerbitkan Keppres No.
19/2001 yang mengakui Kong Hu Chu sebagai agama ke enam, selain Islam,
Kristen, Katholik, Hindu, dna Budha, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur
fakultatif. Katup budaya Tionghoa kembali terbuka setelah sekian lama tersumbat
secara politik.
-
9
Di sisi lain, perlakuan diskriminatif tersebut pada gilirannya membawa
kemajuan dalam hal taraf hidup atau derajat ekonomi etnis Tionghoa. PP No. 10
Tahun 1959 yang melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan di pedesaan
menyebabkan terjadinya aglomerasi bisnis Tionghoa di perkotaan. Hal ini sangat
menguntungkan bagi etnis Tionghoa, sejalan dengan perkembangan kota-kota di
Indonesia yang menjelma menjadi pusat aktivitas bisnis. Proses kapitalisasi berjalan
dan semakin menguat karena sikap adaptif etnis Tionghoa terhadap putusan-putusan
politis orde baru. Sikap adaptif tersebut, yakni ditunjukkan untuk mengikuti arah
haluan rezim yang berkuasa. Disebabkan hak berpolitik etnis Tionghoa menyempit,
maka satu-satunya katup adalah bergerak di sektor perniagaan dan jasa yang pada
gilirannya menjadikan etnis Tionghoa sebagai penguasa ekonomi di Indonesia
Etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Bandung terdiri dari berbagai sub-sub
etnis, yakni Hakka (Khek), Hokkian, dan Kongfu. Dari aspek kesejarahannya,
kedatangan etnis Tionghoa di Kota Bandung terdorong karena kemajuan Batavia dan
dibukanya Priangan bagi etnis tersebut. Umumnya etnis Tionghoa yang datang ke
Bandung berasal dari subetnis Hakka. Mereka menjadi kuli untuk pemasangan rel
kereta api dari Bogor menuju Bandung (Skober, 2004:4). Mengacu pada Lubis dkk
(2000:126) jalur kereta api telah beroperasi di Bandung sejak tahun 1884.
Umumnya tempat asal etnis Tionghoa di Kota Bandung berasal dari daratan
China sebelah selatan, yaitu di sekitar daerah Guang Zhouw, Hunan, dan Fujian4.
Dari sekian banyak etnis Tionghoa, afiliasi agama yang dianut terbagi atas 2 bagian
besar, yakni pemeluk protestan dan katholik. Pemeluk Taoisme dan/atau Kong Hu
Chu hanyalah sebagian kecil dari etnis Tionghoa yang berada di Kota Bandung dan
sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam.
Etnis Tionghoa memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi namun
mempertahankan nilai-nilai kulturalnya. Sebagai contoh, setelah penjajah Belanda
meninggalkan Kota Bandung tahun 1950, etnis Tionghoa dengan cepat mengambil
4 Keterangan dari suhu Vihara Dharma Ramsi
-
10
alih perniagaan yang berada di pusat Kota Bandung dan menjalankan bisnisnya
dengan etos kerja ala konfusian (Skober 2004). Dipicu oleh Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1959, aturan tersebut pada gilirannya semakin mengukuhkan
keberadaan etnis Tionghoa di pusat perkotaan Kota Bandung dan sekaligus menjadi
aktor utama kapitalisme perniagaan kota. Dalam menjalankan perniagaannya, etnis
Tionghoa melakukan hubungan yang intensif dengan konsumen pribumi dan
membuatnya menjadi lebih paham kebutuhan dan selera konsumen pribumi (Tan,
1979: 39; dalam Skober, 2004: 8).
Dari aspek kesejarahan juga, pada masa lalu, banyak etnis Tionghoa yang
melakukan perdagangan keliling disertai dengan peminjaman kredit dan dikenal
sebagai Cina Mindring. Sebagai akibat dari hubungan kredit ini, etnis Tionghoa
mulai mendapatkan prasangka etnis karena bunga kredit yang tinggi. Namun bagi
etnis Tionghoa, peminjaman uang berbunga adalah hal yang wajar. Cina Mindring ini
mendapatkan modal dari hasil meminjam kepada etnis Tionghoa lain yang lebih kaya.
(Tan, 1979: 50; dalam Skober, 2004: 8).
Seiring perjalanan waktu, kemajuan ekonomi etnis Tionghoa menjadikan
mereka sebagai sasaran pencurian. Untuk mengatasinya, mereka membangun pagar
yang tinggi dengan alasan keamanan dari pencurian. Di sini muncul prasangka etnis
dari etnis Tionghoa kepada etnis tempatan, karena pelaku pencurian umumnya adalah
anggota etnis tempatan. Sikap etnis Tionghoa yang membangun pagar tinggi pun
tidak luput menimbulkan prasangka etnis dari etnis tempatan. Prasangka tersebut
memiliki makna bahwa etnis Tionghoa memiliki sifat sombong dan tidak mau
bergaul/terlibat dalam urusan umum.5 Prasangka etnis tersebut tidak berlaku bagi
seluruh etnis Tionghoa namun kemudian menjadi totem pro parte, berlaku umum
bagi seluruh etnis Tionghoa.
Prasangka etnis antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan meluas pada
ranah perbedaan yang terdapat di antara mereka. Seperti yang telah diulas pada bab
5 Keterangan dari suhu Vihara Dharma Ramsi
-
11
sebelumnya, perbedaan tersebut meliputi identitas kultural, ras-ketubuhan, dan strata
ekonomi. Hal ini menjadi pemicu konflik komunal yang melibatkan kedua belah
pihak. Meskipun antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan hidup berdampingan,
pada tataran tertentu kehidupannya bagaikan air dengan minyak, tidak bercampur
antara satu dengan yang lain.
2.2. Etnik Tionghoa Di Lokasi Penelitian
Berbicara etnik Tionghoa di lokasi penelitian tidak dapat dilepaskan dari
kelenteng Dharma Ramsi, salah satu dari sekian banyak kelenteng yang berada di
Kota Bandung, terletak di Gang ibu Aisah Kelurahan Cibadak. Kelenteng ini
didirikan tahun 1953, dan berada di lingkungan permukiman yang saat itu didominasi
oleh etnis Sunda yang beragama islam. Selain kelenteng Dharma Ramsi, di lokasi
tersebut, terdapat 6 kelenteng lain. Pada masa tersebut, hubungan antar etnis, yakni
etnis Tionghoa dengan etnis tempatan relatif erat dengan jarak sosial yang dekat.6 Di
antara mereka saling mengenal terutama di karenakan para etnis Tionghoa
menumpang hidup di tanah-tanah yang dimiliki oleh etnis tempatan, sebelum mereka
mampu membeli dan mendirikan rumah sendiri.
Hingga tahun 1980an, hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan
sangat baik. Hal ini dapat digambarkan melalui refleksi masa kecil peneliti yang
memiliki banyak teman sepermainan yang berasal dari etnis Tionghoa dan mengenal
dengan baik anggota keluarganya. Kehidupan pertetanggaan antara etnis Tionghoa
dengan etnis Sunda dan Jawa menunjukkan kohesi yang kuat, yakni kesamaan
sebagai penduduk Gang Ibu Aisah. Kohesi ini juga ditunjukkan dalam perilaku
negatif penduduk setempat, seperti berjudi atau minum minuman keras. Dapat
dikatakan, etnis Tionghoa dan etnis tempatan tidak memiliki sekat-sekat sosial dan
terhubung dengan baik dalam aktivitas kesehariannya.
6 Keterangan dari sesepuh di lokasi penelitian
-
12
Seiring perkembangan waktu, di lokasi penelitian terjadi pertumbuhan
populasi etnis Tionghoa dan kedatangan warga baru beretnis Tionghoa, Batak, dan
Minang, wilayah Gang Ibu Aisah (dan Gang Luna yang terletak bersebelahan
dengannya) menjadi daerah yang heterogen karena banyaknya penduduk baru.
Populasi etnis Tionghoa diperkirakan sebanding dengan populasi etnis pribumi,
yang terdiri dari Sunda dan Jawa. Artinya, jika dilakukan perbandingan antara etnis
Tionghoa dengan etnis Sunda, maka jumlah etnis Tionghoa melebihi jumlah etnis
Sunda yang bermukim di daerah tersebut.
Jarak sosial di dalam lingkungan etnis Tionghoa tidak terlalu erat. Hal ini
dimungkinkan karena etnis Tionghoa di wilayah permukiman Gang Ibu Aisah terbagi
atas berbagai pemeluk agama, mayoritas menganut ajaran Kristiani dan Katholik.
Sementara itu, etnis Tionghoa yang memeluk agama Kong Hu Chu hanya 3 umpi dan
seluruhnya bermarga Yong.
Jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan relatif longgar,
terkecuali pada etnis Tionghoa yang sudah lama bermukim dan berstrata rendah
dengan etnis-etnis tempatan, jarak sosialnya relatif tinggi. Rendahnya jarak sosial,
diduga karena banyaknya pendatang etnis Tionghoa yang bermukim di lokasi
penelitian dengan aktivitas kesehariannya yang tidak bersentuhan dengan etnis
tempatan.
Di lain sisi, jarak sosial etnis tempatan relatif erat. Umumnya etnis-etnis
pribumi mengenal dengan baik satu sama lain dan sering terhimpun dalam aktivitas
kemasyarakatan, seperti pengajian, program kebersihan lingkungan, atau program-
program yang dilakukan pemerintah. Kedekatan ini, menyebabkan informasi yang
masuk dapat dengan cepat menyebar di antara etnis-etnis pribumi. Demikian pula
dengan prasangka etnis, jarak sosial yang relatif erat membuat prasangka etnis
menyebar dengan cepat dan diserap oleh etnis-etnis pribumi.
Prasangka etnis di lokasi penelitian relatif kental. Meski tidak ditunjukkan
secara langsung, dalam berbagai aktivitas waktu senggang atau pun dalam obrolan,
prasangka etnis dapat muncul dalam suatu kelompok. Umumnya, etnis-etnis
-
13
pribumi memandang etnis Tionghoa sebagai kelompok yang sombong, arogan,
tidak mau mengenal warga, dan terutama merebut lahan hidup mereka karena
jumlahnya yang semakin bertambah. Prasangka tersebut hampir selalu dapat didengar
ataupun dilihat, termasuk di dalam pengajian warga masyarakat setempat. Prasangka
etnis tidak hanya berupa ucapan verbal, seperti istilah cina, chun kuo, babah,
ataupun akew. Gestur pun menunjukkan prasangka etnis, seperti gerakan tangan
untuk menyipitkan mata (etnis Tionghoa memiliki ciri mata yang sipit). Prasangka-
prasangka tersebut memiliki makna kebencian terhadap etnis Tionghoa. Di sisi lain,
anggota dari etnis Tionghoa pun memiliki prasangka etnis terhadap etnis-etnis
pribumi. Prasangka tersebut, meliputi sikap malas, tidak bisa dipercaya, anak-
anaknya nakal, dan jorok. Prasangka etnis tersebut membuat hubungan antara etnis
Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan bagaikan minyak dalam air.
2.3. Perayaan Cap Go Meh Tahun 2011-2013
Pada bagian ini diketengahkan hasil penelitian mengenai perayaan Cap Go
Meh yang telah dilakukan dari tahun 2011 hingga 2013. Penelitian ini bersifat
longitudinal karena perayaan tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali,
beriringan dengan perayaan Tahun Baru Imlek.
2.3.1. Perayaan Cap Go Meh Tahun 2011
Tahun 2011 merupakan pertama kali arak-arakan ta pe kong dalam perayaan
Cap Go Meh dilaksanakan di Bandung setelah masa orde baru. Tahun-tahun
sebelumnya, perayaan Cap Go Meh hanya sebatas festival lampion dan barongsai
yang diadakan oleh mall-mall yang berada di Kota Bandung dan cenderung
merupakan bagian dari hiburan yang bersifat profan semata, nilai-nilai sakralnya
terkandung relatif rendah.
Diakuinya ajaran Kong Hu Chu sebagai agama resmi di Indonesia
menyebabkan penganut agama Kong Hu Chu jemaat kelenteng Dharma Ramsi
melakukan gerakan sosial merevitalisasi perayaan Cap Go Meh. Pemeluk agama
-
14
Kong Hu Chu mengedepankan nilai-nilai sakral ajaran Kon Hu Chu dalam perayaan
Cap Go Meh yang selama ini tersumbat karena aturan negara. Berkaca dari penelitian
Van Bruinessen (1978) mengenai gerakan sosial keagamaan etnis Kurdi di Turki
yang menemukan bahwa gerakan sosial dipicu karena himpitan dan kesulitan
ekonomi dan digerakkan oleh kelompok berstrata ekonomi rendah, gerakan sosial
gerakan sosial pemeluk agama Kong Hu Chu di Bandung dipelopori oleh kaum
kapitalis etnis Tionghoa dengan strata ekonomi tinggi.
Tahun 2011 saat gerakan sosial etnis Tionghoa tersebut dimulai, muncul
reaksi warga yang merasa terusik karena ritual keagamaan Kong Hu Chu.
Keterusikan warga disebabkan karena suara-suara dari instrumen (tambur dan
tamborin) dalam ritual agama Kong Hu Chu dianggap bising dan menjadi polusi
suara. Reaksi tersebut tidak hanya muncul dari etnis-etnis tempatan, sebagian besar
etnis Tionghoa yang tidak memeluk agama Kong Hu Chu pun turut bereaksi
menentang kebisingan yang diakibatkan oleh pihak kelenteng. Keterusikan warga
tersebut dikarenakan mereka adalah penduduk baru yang bermukim di lokasi
penelitian. Pada masa sebelumnya, tidak pernah ada keterusikan warga akibat
lantunan suara dan musik yang mengiringi ritual etnis Tionghoa. Untuk mengatasi
keterusikan warga tersebut, jemaah kelenteng berkoordinasi dengan pihak Dewan
Kemakmuran Mesjid (DKM), tokoh gereja, dan tokoh masyarakat untuk memberi
pemahaman mengenai kekhasan ritual agama Kong Hu Chu. Warga diberikan
kesempatan untuk masuk dan melihat isi dan suasana kelenteng Dharma Ramsi.
Menjelang Tahun Baru Imlek tahun 2011, kuasa kapitalis mulai bergerak.
Untuk memperlancar perayaan Cap Go Meh, jemaah kelenteng berswadana
melebarkan Gang Ibu Aisah dan melakukan pelapisan beton pada permukaan jalan.
Upaya pelebaran jalan tersebut adalah dengan menutup sungai/kali yang terletak di
depan kelenteng. Kualitas beton dikontrol dengan sangat ketat dengan maksud agar
beton tahan lama dan tidak mudah rusak. Lalu lintas di depan kelenteng menjadi lebih
leluasa, demikian pula bau polutan dari sungai/kali dapat diminimalisir karena
tertutup oleh beton. Anak-anak warga setempat menjadi dapat bermain di jalan
-
15
tersebut tanpa mengganggu lalu-lintas. Warga yang memiliki kendaraan roda empat
dapat memarkir kendaraannya di tempat tersebut dan keamanannya diawasi oleh
pihak kelenteng serta petugas keamanan RW setempat.
Pada perayaan Cap Go Meh tahun 2011, terdapat untuk mereduksi konflik.
Perayaan Cap Go Meh dibuka oleh Gubernur Jawa Barat yang notabene berasal dari
partai berplatform Islam. Pembukaan perayaan oleh gubernur dipandang sebagai
langkah strategis, yakni untuk meredam penentangan dari golongan Islam. Bagi
warga di sekitar lokasi penyelenggaraan, kehadiran gubernur merupakan sebuah
kebanggaan. Pihak penyelenggara, pada H-2 membentangkan spanduk yang di
dalamnya terdapat nama Gubernur Jawa Barat lengkap dengan gelar keagamaan dan
gelar akademik sebagai bentuk informasi kepada warga dan juga upaya meredam
konflik. Nama depan dari Gubernur Jawa Barat mencerminkan nuansa islami,
sehingga konflik agama berhasil diminimalisir.
Pihak penyelenggara menyusun penyelenggaraan Cap Go Meh yang
memfasilitasi kebutuhan dan selera warga. Salah satu kebutuhan warga yang
mendesak saat itu adalah WC umum. Dengan kuasa kapital, jemaah kelenteng
membangunkan WC umum bagi warga dengan ketersediaan air yang memadai.
Warga dapat memanfaatkan air tersebut jika mereka mengalami kekurangan air,
terutama saat musim kemarau. Penyelenggara juga melihat warga menyuaki hiburan
bernuansa budaya lokal. Karenanya dibuatkan panggung khusus bagi warga yang
ingin menikmati hiburan musik dan lawak bernuansa Sunda, juga menampilkan
kesenian wayang golek. Tempat penyelenggaran hiburan tersebut terpisah hanya
sekitar 30 meter dari kelenteng dan bertempat di sebuah lahan kosong di Gang Luna.
Warga sangat dibolehkan untuk berada dekat kelenteng guna menyaksikan
kedatangan peserta arak-arakan yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam
Kota Bandung maupun dari luar Bandung.
Selain dari WC umum dan panggung hiburan, pihak penyelenggara juga
membuka aktivitas ekonomi warga setempat melalui bazaar. Bazaar dilaksanakan di
Jalan Cibadak sepanjang lebih kurang 500 meter. Warga menyewa stand bazaar
-
16
dengan harga yang relatif murah dan mereka dapat berjualan berbagai barang
konsumsi, terutama makanan. Bagi warga, hal tersebut merupakan usaha untuk
menambah penghasilan walaupun hanya untuk 2 hari penyelenggaraan saja. Sambuan
warga terhadap bazaar ini sangat tinggi. Karena minat yang besar, terdapat warga
yang tidak tertampung dalam stand dan ikut berjualan di dalam stand yang telah
disewa oleh warga lainnya.
Kedatangan peserta arak-arakan disambut oleh musik tradisional Tionghoa
khas Semarang atau musik Noa Tek Hui. Pengiring musik ini didatangkan langsung
dari sebuah kelenteng di Semarang. Iringan musik yang asing bagi warga ini ternyata
menjadi salah satu favorit etnis-etnis tempatan. Banyak warga etnis tempatan
menyempatkan diri untuk melihat dan mendengar musik tersebut seraya melihat
kedatangan peserta arak-arakat yang membawa ta pe kong kelentengnya masing-
masing.
Kemeriahan Cap Go Meh tahun 2011 ternyata dianggap mengabaikan
keberadaan pemeluk agama lain dan bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang
berbagai berhala dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk patung. Kasus ini
terjadi saat atraksi barongsai bertepatan dengan suara azan dari mesjid-mesjid yang
berada di sekitar lokasi penelitian dan penyelenggaraannya dilakukan di hari Minggu,
saat umat kristiani beribadah. Prasangka etnis-keagamaan muncul dari etnis tempatan
yang beragama Islam karena arak-arakan tersebut merupakan bentuk penyembahan
terhadap berhala dan dianggap musyrik. Demikian pula dengan umat Kristiani,
meskipun kebanyakan umat kristiani berasal dari etnis Tionghoa, umumnya mereka
menentang ajaran Kong Hu Chu. Kedua prasangka etnis-keagamaan tersebut bersifat
laten, tidak ditujukan langsung baik secara verbal maupun gestur kepada pemeluk
agama Kong Hu Chu.
Secara ringkas simpulan dari perayaan Cap Go Meh tahun 2011 adalah
terjadinya peralihan dari perayaan yang bersifat profan menjadi sakral. Peralihan ini
dikarenakan adanya gerakan sosial kaum kapitalis etnis Tionghoa yang hendak
mengembalikan ajaran Kong Hu Chu. Dengan kuasa kapitalnya, potensi konflik
-
17
komunal dapat diredam dengan memfasilitasi kebutuhan dan selera etnis-etnis
tempatan. Meski demikian, prasangka etnik terhadap etnis Tionghoa masih sangat
tinggi, karena perayaan tersebut bersifat tahunan, dan sikap abai terhadap pemeluk
agama lain.
2.3.2. Perayaan Cap Go Meh Tahun 2012
Perayaan Cap Go Meh tahun 2012 memiliki format yang sama dengan
perayaan Cap Go Meh Tahun 2011. Terdiri dari 3 (tiga) tempat yakni kelenteng,
panggung hiburan, dan bazaar. Pada tahun 2012 perayaan dibuka oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pembukaan perayaan Cap Go Meh tersebut secara
nyata dilakukan denghan memanfaatkan hubungan kerabat (marga) dari jemaah
kelenteng Dharma Ramsi. Seperti tahun sebelumnya, pihak penyelenggara juga
membentangkan spanduk selamat datang kepada menteri tersebut. Bagi warga,
kedatangan seorang anggota kabinet ke tempat mereka merupakan sebuah
kebanggaan yang luar biasa dan menjadi pembicaraan positif, berkaitan dengan
kehebatan daerah yang mampu mendatangkan seorang menteri.
Penelitian dilakukan berdasarkan refleksi hasil penelitian tahun 2011. Fokus
penelitian pada tahun 2012 adalah pada upaya peredaman konflik melalui kuasa
kapital dan prasangka etnik. Adapun temuan mengenai gerakan sosial diabaikan
karena peneliti menangkap bahwa gerakan sosial tersebut dimungkinkan oleh kuasa
kapital dari etnik Tionghoa.
Peredaman konflik melalui kuasa kapital etnis Tionghoa semakin mengkristal.
Meski dapat dikatakan sebagai hal yang konservatif, kuasa kapitalisme etnis
Tionghoa secara teknis mampu membuka sekat-sekat pada warga setempat. Jemaah
kelenteng mengeluarkan dana bagi penyediaaan alat musik bonang dan tambur.
Penyediaan alat-alat musik ini dikarenakan banyak anak-anak dari etnis tempatan
yang tertarik menyalurkan kesenangannya untuk memainkan musik tradisional
Tionghoa ala Tegal. Selain dihimpun dalam kegiatan musik tradisional, anak-anak
etnis tempatan diberikan kesempatan untuk memainkan barongsai di dalam
-
18
kelenteng. Di antara mereka yang telihat berbakat kemudian dilatih dan dijadikan
penggiat barongsai. Ada penghargaan berupa uang saku dan uang yang didapat hasil
pentas seni barongsai. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak untuk
mengikuti seni barongsai sebagai ekstrakurikuler di luar sekolah. Terjadi kompetisi
antar anak untuk dapat menjadi pemain barongsai dan hal tersebut didukung juga oleh
orang tuanya. Dukungan orang tua didorong oleh adanya kesempatan mendapatkan
uang tambahan. Jika anaknya menjadi pemain barongsai, dia telah membantu
meringkankan beban ekonomi keluarga, khususnya untuk uang jajan/uang saku.7
Keterlibatan anak-anak etnis tempatan dalam memainkan musik tradisional
Tionghoa dan barongsai ini mampu mencairkan suasana dan menjadi kebanggaan
orang tuanya. Peredaman konflik dilakukan melalui media kesenian tradisional, selain
diberi imbangan penghargaan jika mereka mampu berprestasi.
Upaya peredaman konflik dilakukan juga oleh jemaah kelenteng Dharma
Ramsi dengan menyediakan ruang-ruang publik untuk berbicara. Pada tahun 2012,
pihak penyelenggara, yakni jemaah kelenteng melakukan evaluasi atas kekurangan
yang terjadi dalam penyelenggaraan Cap Go Meh tahun 2011 dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat.
Ruang publik disediakan di depan kelenteng dan bernuansa informal. Di
tempat ini setiap orang dapat saling berdialog dan memberi masukan kepada pihak
penyelenggara mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki. Dialog pada ruang publik
tersebut dilakukan sebelum Tahun Baru Imlek. Pihak kelenteng menyediakan bangku
dan meja sederhana di lengkapi dengan hidangan lokal, seperti kopi, bajigur, cakue,
dan kacang yang mereka beli dari warga sekitar. Pihak penyelenggara, yakni jemaah
kelenteng duduk bersama warga untuk berdialog atas kondisi yang dihadapi.
Siapapun disilahkan duduk dan berbicara di tempat tersebut. Dari pihak DKM dan
gereja pun turut serta berdialog, tidak sekedar membicarakan teknis penyelenggaraan
perayaan Cap Go Meh tetapi meluas pada permasalahan warga masyarakat sekitar.
7 Keterangan dari warga masyarakat beretnis Sunda di Gang Ibu Aisah
-
19
Seperti keamanan lingkungan, memudarnya rasa memiliki daerah, dan juga
solidaritas antar etnik. Ruang publik ini diselenggarakan pada waktu tertentu saja,
yakni disaat cuaca tidak hujan dan berlangsung antara pukul 20 hingga 22.30.
Dalam ruangan publik yang tersedia ini terjadi tindakan-tindakan
komunikatif. Mengacu pada Habermas (1984:360) ruang publik yang disedikan oleh
jemaah kelenteng membentuk suatu jaringan yang mengkomunikasikan informasi dan
berbagai cara pandang dari warga masyarakat. Arus-arus informasi yang mucul dalam
komunikasi warga yang tertampil kemudian disaring dan dipadatkan. Informasi-
informasi tersebut menjadi simpul-simpul opini publik yang spesifik bergantung pada
konteks yang sedang dibicarakan. Ruang publik yang tersedia, berdasarkan pemikiran
Habermas, memiliki tujuan untuk membentuk opini dan kehendak yang mewakili
kepentingan umum.
Individu-individu yang terlibat dalam ruang publik ini didominasi oleh laki-
laki dewasa atau kepala keluarga. Warga yang relatif baru bermukim di sekitar Gang
Ibu Aisah atau Gang Luna memanfaatkan ruang tersebut untuk mengenalkan diri
mereka kepada warga yang telah lama bermukim. Keseganan untuk memasuki
ruangan kelenteng terkikis karena warga dibolehkan untuk masuk dan melihat
suasana kelenteng. Ruang publik yang tersedia ini dimanfaatkan juga oleh warga dari
daerah lain untuk melepas rasa ingin tahu mereka atas situasi ruangan kelenteng.
Berkaitan dengan prasangkan etnik, terjadi penurunan prasangka etnik,
khususnya dari etnis tempatan kepada etnis Tionghoa. Dalam pertemuan-pertemuan
internal warga muslim misalnya, sikap kebencian terhadap etnis Tionghoa menurun,
tidak sesering pada masa sebelumnya. Meski prasangka telah menurun, hal tersebut
tidak mengubah jarak sosial antara
Secara ringkas simpulan yang didapat dari hasil penelitian mengenai perayaan
Cap Go Meh di tahun 2012 adalah kuasa kapital yang dimiliki oleh etnis Tionghoa
mampu menciptakan ruang-ruang publik yang mengarahkan warganya melakukan
tindakan komunikatif. Prasangka etnik menurun karena adanya ruang publik yang
terbangun secara informal, namun jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis-
-
20
etnis tempatan masih renggang. Hasil penelitian tahun 2012 direfleksikan untuk
menjadi aksi penelitian di tahun 2013.
2.3.3. Perayaan Cap Go Meh Tahun 2013
Beranjak dari refleksi hasil penelitian di tahun 2012, pada tahun 2013,
penelitian dikerucutkan pada kuasa kapital dalam penciptaan ruang publik dan
tindakan komunikatif antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Secara
teknis perayaan Cap Go Meh memiliki format yang sama dengan tahun-tahun
sebelumnya, dengan penambahan waktu ruang publik bagi setiap warga yang ingin
memanfaatkan ruang tersebut. Pada tahun 2013, perayaan Cap Go Meh, dibuka oleh
Ibu Siti Nuriyah Wahid sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum
Abdurrahman Wahid yang telah mengembalikan hak-hak etnis Tionghoa, khususnya
yang beragama Kong Hu Chu.
Tahun 2013 perayaan Cap Go Meh berjalan dengan penerimaan penuh dari
etnis-etnis tempatan. Penerimaan ini tidak lain dikarenakan tersedianya ruang publik
yang memungkinkan warga melakukan tindakan-tindakan komunikatif dan dapat
menyalurkan gagasan-gagasan mereka untuk dijadikan konsensus. Seperti halnya
yang terjadi pada tahun 2012, ruang publik yang tercipta merupakan hasil dari kuasa
kapitalis etnis Tionghoa. Etnis tempatan menggunakan ruang publik yang disediakan
untuk memberikan gagasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pihak jemaah
kelenteng yang tidak bertentangan dengan kepentingan mereka. Di sisi lain, etnis
tempatan juga menjadi terbuka pengetahuan mereka tentang etnisitas dan budaya
Tionghoa (terutama etnis tempatan yang merupakan warga baru).
Kuasa kapital berhasil meredam konflik dan membangun ruang-ruang publik
sehingga terbentuk tindakan komunikatif dari etnis Tionghoa maupun etnis-etnis
tempatan. Hal ini dapat dinyatakan sebagai hasil maupun proses. Dinyatakan hasil,
karena dianggap dapat meredam konflik komunal sekaligus dapat membuka ruang-
ruang publik guna terbentuknya tindakan komunikatif warga. Dinyatakan sebagai
proses, karena kuasa kapitalisme tidak berhenti sampai di situ, lebih jauh kuasa
-
21
kapitalisme berhasil menciptakan pola-pola hubungan yang baru dalam masyarakat,
yakni membuka sumbat saluran komunikasi warga dan menurunnya prasangka etnis,
terutama dari etnis-etnis tempatan, masih membuka kemungkinan-kemungkinan lain
yang menuju kearah integrasi atau sebaliknya.
Kuasa kapital etnis Tionghoa pada tataran tertentu merupakan tindakan yang
terbilang konservatif, yakni menggelontorkan dana untuk menyenangkan masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi modal sosial warga setempat yang secara umum relatif
rendah, tindakan tersebut dipandang perlu sebagai alternatif yang dapat ditempuh
sesuai dengan karakteristik masyarakat terkait. Kuasa kapital menjadi stimulus
menciptakan ruang publik. Dalam masyarakat yang berdimensi multi dan kenyataan
bahwa masyarakat Gang Ibu Aisah memiliki modal sosial yang rendah, kapitalisme
diperlukan sebagai katalis untuk memperbaiki hubungan interaksi antar etnis sebagai
dasar terbentuknya modal sosial dalam masyarakat.
Aliran kapital yang terjadi dalam pembentukan ruang publik mengacu pada
Habermas (1984) secara historis dimulai dari ruang publik yang disediakan oleh
kaum borjuis (kapitalis etnis Tionghoa). Kuasa kapital etnis Tionghoa merespon
perubahan struktural dalam masyarakat hasil kapitalisme lainnya yakni industri yang
terinternalisasi dalam budaya warga. Semakin menguatnya posisi organisasi ekonomi
dan kelompok bisnis etnis Tionghoa memungkinkan mereka untuk mempengaruhi
kehidupan publik termasuk menciptakan saluran-saluran opini dan gagasan publik
guna tercapainya konsensus.
Masyarakat setempat mendapatkan kebermanfaatan dari kuasa kapitalisme
yang dioperasionalkan oleh etnis Tionghoa melalui ruang publik. Kebermanfaatan ini
bersifat immaterial yakni munculnya kesadaran atas sekat-sekat yang terjadi antara
etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Dari kesadaran atas sekat-sekat tersebut, telah
terjadi penurunan prasangka etnis pasca perayaan Cap Go Meh 2013. Penurunan ini
dikonfirmasi oleh peneliti yang semakin jarang mendengar atau melihat berbagai
bentuk prasangka etnis yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya.
-
22
Menurunnya prasangka etnis ini diiringi juga dengan menurunnya prasangka
berdasar agama, khususnya dari pemeluk Islam terhadap pemeluk Kong Hu Chu.
Para pemeluk Islam mendapatkan pendewasaan melalui ruang publik dan dialog-
dialog komunikatif. Dalam satu dialog di ruang publik, seorang etnik Tionghoa
muslim memberikan pencerahan kepada etnis tempatan beragama islam mengenai
riwayat Wali Sembilan (wali songo). Dari dialog tersebut, dikemukakan bahwa
sebagian dari para wali tersebut adalah etnis Tionghoa. Selain wali sembilan,
dikemukakan pula sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara yang dilakukan oleh
para etnis Tionghoa.
Kuasa kapitalisme etnis Tionghoa, untuk sementara, dipandang positif dalam
upaya integrasi antar etnik. Peneliti berasumsi bahwa kuasa kapitalisme ini dapat
dijadikan model kecerdasan dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik terutama
pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang rendah seperti pada masyarakat di
Gang Ibu Aisah ataupun di tempat-tempat lainnya.
Kebermanfaatan kuasa kapital etnis Tionghoa, pada tataran tertentu belum
mengubah jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Meski kesadaran
atas sekat-sekat telah tercipta dan prasangka etnis telah menurun, hubungan sosial
antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan belum menunjukkan perubahan yang
signifikan. Jarak sosial yang erat hanya terjadi pada lingkungan internal etnis
tempatan, seperti yang telah terjadi sejak masa sebelumnya. Jarak sosial di
lingkungan etnis Tionghoa, yakni antara pemeluk agama Kong Hu Chu dengan
pemeluk Kristiani menunjukkan kerenggangan, meskipun menyandang identitas
sebagai etnis Tionghoa, perbedaan agama diasumsikan sebagai penyebab
renggangnya jarak sosial di antara mereka.
Ringkasnya, hasil penelitian pada tahun 2013 memberikan 3 (tiga) buah
gambaran. Ketiga gambaran tersebut adalah, 1) terciptanya kesadaran sekat
komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan; 2) terjadinya penurunan
prasangka etnis yang signifikan disertai penurunan prasangka berdasar agama; 3)
belum berubahnya jarak sosial yang renggang antara etnis Tionghoa dengan etnis
-
23
tempatan. Dari penelusuran selama tahun 2011 hingga 2013, hal yang dapat ditarik
adalah kuasa kapitalisme dalam meredam konflik komunal melalui penciptaan ruang-
ruang publik sebagai fasilitas terbentuknya tindakan-tindakan komunikatif.
III. PENUTUP
Pemikiran Habermas (1984) mengenai ruang publik dan tindakan komunikatif
dapat dikonstruksikan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik komunal. Dalam
konteks pengelolaan dan penyelesaian konflik komunal yang diangkat dalam makalah
ini kuasa kapital dipandang perlu sebagai stimulus menciptakan ruang publik. Pada
masyarakat yang berdimensi multi dan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia
ditenggarai memiliki modal sosial yang rendah, kapitalisme diperlukan sebagai
katalis untuk memperbaiki hubungan interaksi antar etnis sebagai dasar terbentuknya
modal sosial dalam masyarakat.
Sungguhpun demikian, makalah ini bukanlah makalah yang berakhir.
Karenanya kesimpulan di atas merupakan hipotesis yang harus dipertajam untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan luas. Dalam mengkaji kecerdasan
pengelolaan dan penyelesaian konflik, masih dibutuhkan penelitian lanjutan yang
mengacu pada metode yang telah dijalankan, merefleksikan temuan-temuan untuk
dijadikan penelitian berikutnya.
IV. REFERENSI
Habermas, J., 1984. Theory of Communicattive Action. Beacon, Boston.
Hardiman, F.B. 2008. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik
dan Postmodernisme Menurut Juergen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
Lubis, Nina H. Dkk. 2000. Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat. Bandung:
Alqaprint.
Simmel,G. 1950. The Sociology of Georg Simmel. Transl., editor. and introduction
oleh K. H.Wolff. New York: Free Press.
-
24
Suryadinata, L. 2002. Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia. Jakarta: LP3ES
Makalah:
Skober, T.R. 2004. Orang Cina Di Bandung, 1930-1960: Merajut Geliat Siasat
Minoritas Cina. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII,
Jakarta: 14-17 November 2006
Tripp, D. 2005. Action Research: a methodological introduction. Melbourne:
University of Murdoch.
Jurnal:
Whyte, W.F. 1989. Advancing Scientific Knowledge Through Participatory Action
Research Sociological Forum, Vol. 4, No. 3. (Sep., 1989), pp. 367-385.