kp_430_tahun_2015

LAMPIRAN A

NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014

(BASELINE)TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 2015-2019 CAPAIAN S/D 2019 META INDIKATOR

1

a. Ratio kecelakaan/ 1

juta km

0,65 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 [(Jumlah Kejadian Kecelakaan/1 Juta Km)/(Total Kejadian

Kecelakaan/1 Juta Km)]x100%b. Ratio kejadian

kecelakaan/ 10.000

Freight

1,080 0,972 0,875 0,788 0,709 0,638 0,638 0,638 Rasio kejadian kecelakaan pada setiap 10.000 freight (Surat

Persetujuan Berlayar yang diterbitkan)

c. Rasio kejadian/ 1

juta fligth

6,56 4,41 3,92 3,43 2,94 2,45 2,45 2,45 (Jumlah Kejadian Kecelakaan /1 Juta Flight)/(Total Kejadian

Kecelakaan/1 Juta Flight) 2 Dokumen 7 27 26 26 27 28 134 141 Jumlah dokumen yang disusun

3 Meter2 400.000 435.000 3.266.250 3.266.250 3.266.250 3.266.250 13.500.000 13.900.000 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

m1 20.000 20.500 30.000 50.000 100.000 150.000 350.500 370.500

unit/ paket 6.576 6.277 13.322 15.446 15.641 15.608 65.705 72.281

2 Menurunnya

Jumlah Gangguan

Keamanan dalam

Penyelenggaraan

Transportasi

4 Jumlah Kejadian /

Tahun

16 332 299 270 244 221 221 221 Jumlah Kejadian Gangguan/Tahun

5 Dokumen 19 23 15 15 15 15 83 102 Jumlah dokumen yang disusun

6 % 50,07 54,70 59,37 64,03 68,70 73,33 73,33 73,33 Transportasi Laut (Waiting Time, Approach Time, Effective Time )

4 Terpenuhinya SDM

transportasi dalam

jumlah &

kompetensi sesuai

dengan kebutuhan

7 Orang 926.443 266.844 284.304 284.623 289.688 294.750 1.420.209 2.346.652 Jumlah Lulusan SDM Transportasi

5 Meningkatnya

kualitas penelitian

sesuai dengan

kebutuhan

8 % n/a 70 75 75 80 80 80 80 (Jumlah Permanfaatan Penelitian/Jumlah Total Penelitian)x100%

9 Nilai RB 42 ( C ) 71,8 (BB) 74 (BB) 77 (BB) 80 (A) 100 (A) 100 (A) 100 (A) Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemenpan

RB

10 Rp. Triliun 162,6 208,2 266,5 341,1 436,6 558,9 558,9 721,5 Nilai Aset Negara yang berhasil diinventarisasi

11 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Rata-rata Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenhub tiap Unit

Eselon II12 Nilai AKIP B A

(75)

A

(77,5)

A

(80)

A

(82,5)

AA

(85,25)

AA AA Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada

Sekretariat Jenderal

13 Prosentase (%) n/a 27,5 27,5 15 15 15 100 100 (Jumlah Jenis Perijinan yang disederhanakan/Total Jumlah

Perijinan)x100% 14 Nilai KIP 95,2 96 97 98 99 100 100 100 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 PER TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan

1 Menurunnya angka

kecelakaan

transportasi

Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional

Transportasi Perkeretaapian

Transportasi laut

Transportasi udara

Jumlah pedoman standar keselamatan

Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

II. Pelayanan

3 Meningkatnya

kinerja pelayanan

sarana dan

prasarana

transportasi

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana

transportasi

Kinerja Prasarana Transportasi

Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:

Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan

rekomendasi kebijakan

6 Meningkatnya

kinerja

Kementerian

Perhubungan dalam

mewujudkan good

governance

Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi

Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah

pengelolaan BMN

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian

PerhubunganKeterbukaan Informasi Publik

Lampiran A - Indikator Kinerja Utama 1 dari 3 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan7 Meningkatnya

penetapan dan

kualitas regulasi

dalam

implementasi

kebijakan bidang

perhubungan

15 Peraturan 100 100 50 50 50 50 300 300 Jumlah Peraturan Diterbitkan

16 Juta ton CO2e 4,746 2,708 5,303 8,349 11,777 18,962 18,962 18,962 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca yang dapat diturunkan dengan

pendekatan sebagai berikut : G = A.S.I.F

G = Jumlah Emisi (Ton CO2)

A = Tingkat Aktivitas Perjalanan (Ton-Km, Km-Kendaraan,

Penumpang-Km)S = Struktur Moda (1/Ton-Km, 1/Km-Kendaraan, 1/Penumpang-

Km)I = Intensitas Bahan Bakar (Liter) ; F = Faktor Emisi (Ton Carbon)

17 Lokasi/Unit 2.313 234 1.171 2.183 5.221 5.179 13.988 16.301 Jumlah Lokasi/ Unit yang menerapkan teknologi ramah

lingkungan

18 % 25.70 25 30 40 55 75 75 75 (Jumlah Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti/Jumlah

Rekomendasi Hasil Audit)x100%

19 Orang 116 125 145 160 175 190 190 190 Jumlah Orang

Terminal/Dermaga/

Bandara/Pelabuhan367 436 209 273 247 255 414 541 Jumlah prasarana yang dibangun/ dikembangkan

Km'sp 5.434 186,99 409,65 724,43 900,33 1036,6 3.258 8.692

Rute n/a 5 7 9 11 13 13 13

21 Bus/Unit/Kapal 440 1.170 654 639 575 617 3.485 3.955 Jumlah sarana yang dibangun/ dikembangkan

22 Proyek 2 3 4 6 5 5 17 19 Jumlah Proyek KPS

23 Trayek/ Lintas/ Rute 632 736 798 863 923 984 984 984 Jumlah Rute Angkutan Perintis

24 Trayek/ Lintas/ Rute 49 48 48 50 51 53 55 56 Jumlah Rute

25 Lokasi 23 26 30 33 37 42 42 42 Jumlah Lokasi

8 Menurunnya emisi

gas rumah kaca

(RAN-GRK) dan

meningkatnya

penerapan

teknologi ramah

lingkungan pada

sektor tansportasi

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional

yang dapat diturunkan

Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah

lingkungan

Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi

yang ditetapkan (selain keputusan menteri)

9 Meningkatnya

kualitas kinerja

pengawasan dalam

rangka

mewujudkan clean

governance

Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat

JFA

III. Kapasitas Transportasi

10 Meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan

bencana,

perbatasan, terluar,

terpencil dan

khususnya wilayah

timur Indonesia

20 Peningkatan kapasitas prasarana

Peningkatan kapasitas sarana:

Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam

penyediaan infrastruktur transportasi

11 Meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan

bencana,

perbatasan, terluar,

terpencil dan

khususnya wilayah

timur Indonesia

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial

12 Meningkatnya

pelayanan angkutan

umum massal

perkotaan

Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan

massal berbasis jalan dan kereta api


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan26 % 2 4 6 8 10 12 12 12 (Modal Share Angkutan Umum Perkotaan (Pangsa Pasar)

Tergunakan)/Jumlah Angkutan Umum) x 100%

13 Meningkatnya

aplikasi teknologi

informasi dan

skema sistem

manajemen

transportasi

perkotaan

27 Lokasi 20 25 27 34 42 50 50 50 Jumlah lokasi yang menerapkan ATCS

12 Meningkatnya

pelayanan angkutan

umum massal

perkotaanModal share ( pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di

Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan

dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh

ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan


LAMPIRAN A1

NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014

(BASELINE)TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 2015-2019 CAPAIAN S/D 2019 KEGIATAN STRATEGIS

1

a. Ratio

kecelakaan/ 1

juta km

0.65 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 Peningkatan/rehabilitasi jalur KA

sepanjang 1225 Km'sp

Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA

sepanjang 269 Unit

Peningkatan/rehabilitasi persinyalan,

dan telekomunikasi KA sebanyak 41

Paket

Pelaksanaan Perawatan dan

Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara

Pembinaan bidang keselamatan

perkeretaapian sebanyak 22 Paket

Pengamanan perlintasan sebidang

Pengadaan fasilitas dan peralatan

bidang keselamatan perkeretaapian

sebanyak 95 paketb. Ratio kejadian

kecelakaan/

10.000 Freight

1,080 0,972 0,875 0,788 0,709 0,638 0,638 0,638 Pengawasan, Pemenuhan dan

Pemeliharaan Pada SBNP, GMDSS,

VTS, Kapal Patroli, Kapal Kenavigasian

serta Alur Pelayaran

c. Rasio kejadian/ 1

juta fligth

6,56 4,41 3,92 3,43 2,94 2,45 2,45 2,45 Pengadaan fasilitas dan peralatan

bidang keselamatan penerbangan

2 Dokumen 7 27 26 26 27 28 134 141

a. Transportasi darat Dokumen 1 2 4 4 4 4 18 19 Penyusunan dokumen

Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/

Pedoman/ Kriteria/Prosedur terkait

keselamatan bidang Perhubungan

Darat

b. Transportasi perkeretaapian Dokumen 1 1 - - - - 1 2 Penyusunan dokumen



keselamatan bidang Perkeretaapian

c. Transportasi laut Dokumen 3 11 11 11 11 11 55 58 Penyusunan Pedoman dan Standar;

Penerbitan Surat Edaran dan SK

Dirjen

d. Transportasi udara Dokumen 2 13 11 11 12 13 60 62 Penyusunan dokumen



keselamatan bidang Perhubungan

Udara

3 Meter2 400.000 435.000 3.266.250 3.266.250 3.266.250 3.266.250 13.500.000 13.900.000

m1 20.000 20.500 30.000 50.000 100.000 150.000 350.500 370.500

unit/Paket 6.576 6.277 13.322 15.446 15.641 15.608 65.705 72.281

a. Transportasi darat

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 PER TAHUN


(OUTCOME)


1 Menurunnya

angka

kecelakaan

transportasi

Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional

Transportasi Perkeretaapian

Transportasi laut

Transportasi udara

Jumlah pedoman standar keselamatan

Jumlah sarana dan prasarana keselamatan


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan 1) Jumlah Marka Jalan Meter2 400.000 435.000 3.266.250 3.266.250 3.266.250 3.266.250 13.500.000 13.900.000 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan : Marka Jalan Tepi

dan Tengah

2) Jumlah Rambu Lalu Lintas Unit 800 900 2.025 2.025 2.025 2.025 9.000 9.800 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan : Rambu Jalan

3) Jumlah APILL Unit 50 145 200 300 450 500 1.595 1.645 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan : Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas/ Traffic Light

4) Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum Unit 2.500 3.000 10.500 10.500 10.500 10.500 45.000 47.500 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan : Penerangan

Jalan

5) Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

(Fasilitas UPPKB)

Unit 0 2 1 15 20 30 68 68 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan : fasilitas UPPKB

6) Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna

Jalan (guard rail )

m1 20.000 20.500 30.000 50.000 100.000 150.000 350.500 370.500 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Perlengkapan Jalan : Guard Rail

7) Jumlah SBNP dan Rambu Sungai Unit 130 1.646 29 2.039 2.078 2.036 7.828 7.958 Pembangunan SBNP dan Rambu

Sungai- SBNP Unit 106 25 29 39 78 36 207 313

- Rambu Sungai Unit 1.722 1.143 0 2.000 2.000 2.000 7.143 8.865

b. Transportasi perkeretaapian Unit 29 23 71 90 109 126 112 141

1) Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan

peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian

Unit 29 18 67 87 106 124 95 124 Pengadaan fasilitas dan peralatan

bidang keamanan perkeretaapian

2) Tingkat Ketersediaan ATP Unit 0 5 4 3 3 2 17 17 Pengadaan perangkat Automatic

Train Protection (ATP)c. Transportasi laut Unit 2.755 322 288 345 324 260 1.257 4.012

1) Jumlah Pembangunan SBNP Unit 2.269 206 137 137 137 137 754 3.023 Pembangunan SBNP

2) Jumlah Pembangunan dan Upgrade GMDSS Unit 73 23 23 55 26 16 143 216 Pembangunan GMDSS 3) Jumlah Pembangunan dan Upgrade VTS Unit 34 6 3 4 20 2 35 69 Pembangunan VTS 4) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Unit 315 77 105 124 115 83 284 599 Pembangunan kapal patroli

- Pembangunan Baru Kapal Patroli - 38 30 35 17 - 120

- Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli - - 30 30 31 9 100

- Penyelesaian Pembangunan Kapal Patroli - 39 45 59 67 74 284

5)

Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal

Kenavigasian

Unit 64 10 20 25 26 22 41 105 Pembangunan kapal kenavigasian

- Pembangunan Baru Kapal Negara Kenavigasian - 10 10 10 11 11 -

- Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian - - 5 5 - - -

- Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara

Kenavigasian

- - 5 10 15 11 41

d. Transportasi udara Paket 312 239 208 132 135 131 845 1.157 Pengadaan fasilitas dan peralatan

bidang keamanan penerbangan (Fas.

Keamanan dan PK-PPK)

-Jumlah peningkatan fasilitas pelayanan darurat Paket 88 53 44 42 37 36 212 300

-Jumlah peningkatan fasilitas keamanan penerbangan Paket 224 186 164 90 98 95 633 857

4 Jumlah Kejadian

/ Tahun

16 332 299 270 244 221 221 221

a. Jumlah Kejadian

/ Tahun

n/a 320 288 260 234 211 211 211 Kegiatan Sosialisasi Peningkatan

Keselamatan Perkeretaapian

b. Transportasi laut Jumlah Kejadian

/ Tahun

8 7 6 5 5 5 5 5 Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan

Pada Jalur Lalu Lintas Pelayaran

1 Menurunnya

angka

kecelakaan

transportasi

2 Menurunnya

Jumlah

Gangguan

Keamanan

dalam

Penyelenggaraan

Transportasi

Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa

transportasi

Transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamananc. Transportasi udara Jumlah Kejadian

/ Tahun

8 5 5 5 5 5 5 5 Pembangunan fasilitas keamanan

penerbangan

5 Dokumen 19 23 15 15 15 15 83 102

a. Transportasi darat Dokumen 3 5 4 4 4 4 21 24 Penyusunan dokumen


Pedoman/ Kriteria/Prosedur bidang

Perhubungan Darat

b. Transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) Dokumen 2 2 - - - - 2 4 Penyusunan dokumen



lalu lintas dan angkutan kereta api

(terkait SPM, penyelenggaraan PSO

dan KA Perintis)

c. Transportasi laut Dokumen 4 6 6 6 6 6 30 34 Penyusunan Pedoman dan Standar;

Penerbitan Surat Edaran dan SK

Dirjen

d. Transportasi udara Dokumen 10 10 5 5 5 5 30 40 Penyusunan dokumen



Perhubungan Udara

6

Transportasi Laut % 50,07 54,70 59,37 64,03 68,70 73,33 73,33 73,331) Pencapaian Waiting Time (WT) % 36,8 43,4 50,10 56,7 63,4 70 70 702) Pencapaian Approach Time (AT) % 43,7 48,9 54,2 59,5 64,8 70 70 703) Pencapaian Effective Time (ET) % 69,7 71,8 73,8 75,9 77,9 80 80 80

7 Orang 926.443 266.844 284.304 284.623 289.688 294.750 1.420.209 2.346.652

a. SDM Aparatur Kemenhub (termasuk berasal Dishub) Orang 35.925 13.588 14.765 14.725 14.745 14.745 72.568 108.493 Terbangunnya Kampus Terpadu SDM

Transportasi (ATKP Makassar)

& kompetensi

sesuai dengan

kebutuhan

b. SDM yang berasal dari Masyarakat Orang 890.518 253.256 269.539 269.898 274.943 280.005 1.347.641 2.238.159 Terbangunnya Kampus Terpadu SDM

Transportasi (PIP Makassar)

Terbangunnya Kampus BP2TD di Bali

Terbangunnya Kampus Baru Akademi

Perkeretaapian di Madiun & Kampus

Lainnya

8 % n/a 70 75 75 80 80 80 80 Perencanaan transportasi dengan

menyusun dokumen perencanaan

yang menjadi kebutuhan Ditjen,

seperti penyusunan Rencana Induk

(Terminal/ Bandara/ Pelabuhan/

Stasiun) & Tatrawil/ Tatralok

Pengembangan klinik transportasi

dengan memberikan pelayanan

penelitian dan pengembangan

kepada daerah yang memerlukan

kajian dalam menyelesaikan

permasalahan transportasi di daerah,

sehingga dapat menjadi masukan

dalam perumusan kebijakan oleh

Pemerintah Daerah

Pengawasan Operasional Bongkar

Muat di Pelabuhan Berdasarkan

Ketentuan Yang Ditetapkan

Kinerja Prasarana Transportasi

2 Menurunnya

Jumlah

Gangguan

Keamanan

dalam

Penyelenggaraan

Transportasi

II. Pelayanan

Terpenuhinya

SDM

transportasi

dalam jumlah

3 Meningkatnya

kinerja

pelayanan

sarana dan

prasarana

transportasi

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana

transportasi

5 Meningkatnya

kualitas

penelitian sesuai

dengan

kebutuhan



4 Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan Penyusunan NSPK dilakukan dalam

memenuhi amanat/ turunan

peraturan-perundangan

9 Nilai RB 42 ( C ) 71,8 (BB) 74 (BB) 77 (BB) 80 (A) 100 (A) 100 (A) 100 (A) Pelaksanaan penilaian mandiri

reformasi birokrasi, penyusunan

roadmap reformasi birokrasi, dan

sosialisasi pelaksanaan reformasi

birokrasi

10 Rp. Triliun 162,6 208,2 266,5 341,1 436,6 558,9 558,9 721,5 Penyusunan Laporan SIMAK BMN

Tahunan

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan berbasis

akrual yang tepat waktu, relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat

dipahami

Sosialisasi kegiatan akuntansi dan

sistem prosedur keuangan berbasis

akrual

tindak lanjut hasil pemeriksaan dari

aparat internal maupun eksternal

yang cepat dan tepat

Pembekalan pengelola anggaran di

lingkungan Kementerian

Perhubungan

Pengelolaan dan penatausahaan

BMN di lingkungan Kementerian

Perhubungan

12 Nilai AKIP B A

(75)

A

(77,5)

A

(80)

A

(82,5)

AA

(85,25)

AA AA Pelaksanaan e-performance di

lingkungan Kementerian

Perhubungan13 Prosentase (%) n/a 27,5 27,5 15 15 15 100 100

a. Transportasi darat Prosentase (%) n/a 50 50 0 0 0 100 100 Pengawasan Penerbitan Perizinan

Sesuai Ketentuan Yang Ditetapkan

b. Transportasi perkeretaapian Prosentase (%) n/a 20 20 20 20 20 100 100 Pembinaan penyelenggaraan

prasarana, sarana dan LLAKA

c. Transportasi laut Prosentase (%) n/a 20 20 20 20 20 100 100 Pengawasan Penerbitan Perizinan


d. Transportasi udara Prosentase (%) n/a 20 20 20 20 20 100 100 Pengawasan Penerbitan Perizinan


14 Nilai KIP 95,2 96 97 98 99 100 100 100 Pengembangan sistem basis data

yang dapat diakses oleh publik

7 Meningkatnya

penetapan dan

kualitas regulasi

dalam

implementasi

kebijakan bidang

perhubungan

15 Peraturan 100 100 50 50 50 50 300 300 Perencanaan, persiapan, dan

pembahasan rancangan peraturan;

Pengesahan oleh Menhub;

Pengundangan oleh Menkumham;

Penyebarluasan peraturan yang telah

diundangkan melalui Portal

Kemenhub dan kegiatan sosialisasi;

Evaluasi peraturan melalui uji petik

dan rapat koordinasi teknis.

5 Meningkatnya

kualitas

penelitian sesuai

dengan

kebutuhan



6 Meningkatnya

kinerja

Kementerian

Perhubungan

dalam

mewujudkan

good

governance

Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi

Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah

pengelolaan BMN

11 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan

Kementerian Perhubungan

Keterbukaan Informasi Publik

Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor

transportasi yang ditetapkan (selain keputusan menteri)


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan16 Juta ton CO2e 4,746 2,708 5,303 8,349 11,777 18,962 18,962 18,962 Dengan penerapan teknologi ramah

lingkungan maka akan semain besar

jumlah emisi GRK sektor transportasi

yang dapat diturunkan

a. Transportasi Darat Juta ton CO2e 0,172 0,39 0,68 0,94 1,18 1,33 1,33 1,33 Kegiatan Smart Driving, Pengadaan

Bus BRT, Pembangunan Trotoar /

fasilitas integrasi moda dan jalur

sepeda, Sistem APILL terkoordinasi,

Andalalin

b. Transportasi Perkeretaapian Juta ton CO2e 0,042 0,259 0,476 0,693 0,91 1,127 1,127 1,127 Pembangunan listrik aliran atas KA

sepanjang 300 Km'sp

c. Transportasi Laut Juta ton CO2e 0,28 0,336 0,392 0,448 0,504 0,56 0,56 0,56 Pengadaan SBNP Bertenaga Genset

menjadi Solar Cell, Efisiensi

Operasional Bongkar Muat di

Pelabuhan

d. Transportasi Udara Juta ton CO2e 4,252 1,723 3,755 6,268 9,183 15,945 15,945 15,945 Inisiatif modernisasi sarana pesawat

udara, inisiatif penggunaan bahan

bakar aviation biofuel dan biodiesel,

inisiatif efisiensi operasional pesawat

udara, inisiatif air traffic management

dan PBN, Inisiatif penggunaan energi

terbarukan dan eco-airport.

17 Lokasi/Unit 2.401 236 1.171 2.183 5.221 5.179 13.990 16.391

a. Transportasi Darat unit 106 25 1.029 2.039 5.078 5.036 13.207 13.313

1) Penerangan Jalan Umum listrik yang dilengkapi

dengan sensor

unit 0 0 1.000 2.000 5.000 5.000 13.000 13.000 Pengadaan dan pemasangan

Penerangan Jalan Umum listrik yang

dilengkapi dengan sensor2) SBNP Unit 106 25 29 39 78 36 207 313 Pembangunan SBNP

b. Transportasi Perkeretaapian Lokasi 1 0 0 2 1 1 4 5 Pembangunan listrik aliran atas KA

(Jabodetabek, Yogyakarta - Solo,

Bandung, Surabaya, Medan)

sepanjang 300 Km'sp - merupakan

elektrifikasi

c. Transportasi Laut Unit 2.269 206 137 137 137 137 754 3.023

SBNP Solar Cell Unit 2.269 206 137 137 137 137 754 3.023 Pengadaan SBNP yang menggunakan

teknologi solar cell

d. Transportasi Udara Lokasi 25 5 5 5 5 5 25 50 Penerapan bandara dengan konsep

eco-airport

18 % 25.70 25 30 40 55 75 75 75 Pelaksanaan Monitoring Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

19 Orang 116 125 145 160 175 190 190 190 Pelaksanaan Diklat JFA bekerja sama

dengan Instansi terkait

20 Terminal/Dermag

a/Bandara/Pelabu

han

227 436 209 273 247 255 414 541

Km'sp 5.434 186,99 409,65 724,43 900,33 1036,6 3.258 8.692

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat

JFA *

8 Menurunnya

emisi gas rumah

kaca (RAN-GRK)

dan

meningkatnya

penerapan

teknologi ramah

lingkungan pada

sektor

tansportasi.

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi

nasional yang dapat diturunkan

Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah

lingkungan

9 Meningkatnya

kualitas kinerja

pengawasan

dalam rangka

mewujudkan

clean

governance

Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti


10 Meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan

bencana,

perbatasan,

terluar, terpencil

dan khususnya

wilayah timur

Indonesia

Peningkatan kapasitas prasarana:


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan Rute n/a 5 7 9 11 13 13 13

a. Terminal 17 1 7 7 12 14 41 58 Pembangunan dan Peningkatan /

Rehab Terminal Penumpang

b. Dermaga 46 14 0 37 19 23 93 139 Pembangunan dan Dermaga Sungai

dan Danau

c. Dermaga 62 13 0 26 12 14 65 127 Pembangunan dan Dermaga

Penyeberangan

d. Terbangunnya jalur kereta api Km'sp 5.434 186,99 409,65 724,43 900,33 1036,6 3.258 8.692 Pembangunan jalur kereta api

sepanjang 3.258 Km'spe. Pelabuhan n/a 306 100 100 100 100 100 100 Pelaksanaan Pembangunan/

Lanjutan/ Penyelesaian Pelabuhan

Baru dan Pengembangan Pelabuhan

Existing tahun 2015 s/d 2019

sebanyak 500 kegiatan pada ± 100

lokasi pelabuhanf. Rute n/a 5 7 9 11 13 13 13 Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

untuk mendukung Tol Lautg.

1) Pengembangan Bandara Bandara 100 100 100 100 100 100 100 100 Pembangunan/ pengembangan

bandara eksisting, bandara baru dan

bandara kargo2) Pembangunan Bandara Baru Bandara 2 2 2 3 4 4 15 17

21 Bus/Unit/Kapal 440 1.170 654 639 575 617 3.485 3.955

a. Jumlah BRT Bus 303 1.050 530 530 530 530 3.170 3.473 Pengadaan Bus BRT b. Jumlah sarana kereta api Unit 42 9 24 25 31 73 162 204 Pengadaan sarana KA angkutan

penumpang (APBN)c. Kapal 54 103 100 70 - - 103 157 Pengawasan dan Berkoordinasi

Dengan Perusahaan Pelayaran

- Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan Laut

Perintis

- 100 - - - - -

- Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut

Perintis

- - 70 - - - -

- Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Angkutan

Laut Perintis

- 3 30 70 - - 103

d. Jumlah kapal penyeberangan Kapal 41 8 - 14 14 14 50 91 Pengadaan Kapal Penyeberangan

22 Proyek 2 3 4 6 5 5 17 19

a. Transportasi Perkeretaapian Proyek n.a 0 1 2 2 1 6 6 Pembinaan penyelenggaraan

prasarana, sarana dan LLAKA yaitu (6

lokasi proyek terdiri atas: LRT cibubur,

KA Batubara Kalteng, KA Batubara

Muara enim-P.Baai, KA Bandara

Soetta ExpressLine, Monorel

Palembang, Monorel Bandung)

b. Transportasi Laut Proyek 2 2 2 2 1 1 8 10 Meningkatkan Performance UPT Dan

Menawarkan Kepada Investor

c. Transportasi Udara Proyek n.a 1 1 2 2 3 3 3 Penyiapan dokumen terhadap

infrastruktur yang siap ditawarkan

kepada swasta

23 Trayek/ Lintas/

Rute

632 736 798 863 923 984 984 984

a. Angkutan Jalan Trayek/ Lintas/

Rute

205 217 227 237 247 257 257 257 Subsidi Operasional Angkutan Perintis

Jalan, Monitoring Keperintisan Jalan

Peningkatan kapasitas sarana:

10 Meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan

bencana,

perbatasan,

terluar, terpencil

dan khususnya

wilayah timur

Indonesia

Jumlah pembangunan/peningkatan Terminal Penumpang

Tipe A

Jumlah pembangunan/ pengembangan dermaga sungai

dan danau

Jumlah pembangunan/ pengembangan Dermaga

Penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas

penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta

poros – poros penghubungnya

Jumlah pembangunan/ lanjutan/ penyelesaian dan

pengembangan Pelabuhan laut non komersial

Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Terartur dalam

mendukung Tol Laut Jumlah pembangunan/ pengembangan Bandar udara

Jumlah Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis

Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta

dalam penyediaan infrastruktur transportasi

11 Meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan

bencana,

perbatasan,

terluar, terpencil

dan khususnya

wilayah timur

Indonesia

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis


NO.

SASARAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

SATUANTAHUN 2014



(OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamananb. Angkutan Penyeberangan Trayek/ Lintas/

Rute


Penyeberangan, Monitoring

Keperintisan Penyeberangan

c. Angkutan Kereta Api Trayek/ Lintas/

Rute

1 3 5 6 7 8 8 8 Penyelenggaraan subsidi angkutan

kereta apid. Angkutan Laut Trayek/ Lintas/

Rute

84 89 113 140 167 193 193 193 Penyelenggaraan Angkutan Laut

Perintise. Angkutan Udara Trayek/ Lintas/

Rute


Udara24 Trayek/ Lintas/

Rute

49 48 48 50 51 53 55 56

a. Angkutan Penyeberangan Trayek/ Lintas/

Rute

48 48 48 49 49 50 50 50 Monitoring Kinerja

b. Angkutan Kereta Api Trayek/ Lintas/

Rute

n/a 0 0 0 1 2 2 2 Monitoring Kinerja

c. Angkutan Udara Trayek/ Lintas/

Rute

1 0 0 1 1 1 3 4 Monitoring Kinerja

25 Lokasi 23 26 30 33 37 42 42 42

a. Transportasi Darat Lokasi 18 21 23 25 27 29 29 29 Pengadaan Bus BRTb. Transportasi Perkeretaapian Lokasi 5 5 7 8 10 13 13 13 Pembangunan listrik aliran atas KA

(Jabodetabek, Yogyakarta - Solo,

Bandung, Surabaya, Medan)

sepanjang 300 Km'sp

26 % 2 4 6 8 10 12 12 12 Pengadaan Bus BRT

13 Meningkatnya

aplikasi teknologi

informasi dan

skema sistem

manajemen

transportasi

perkotaan

27 Lokasi 20 25 27 34 42 50 50 50 Pengadaan dan Pemasangan ATCS di

Ibukota Provinsi/ Kota-Kota Besar/

Kota – Kota Metropolitan

Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem

angkutan massal berbasis jalan dan kereta api

Modal share ( pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di

Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT

Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan

dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh

ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan

11 Meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan

bencana,

perbatasan,

terluar, terpencil

dan khususnya

wilayah timur

Indonesia

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial

12 Meningkatnya

pelayanan

angkutan umum

massal

perkotaan


LAMPIRAN B

NO ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASIURGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN

EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT

PENANGGUNG JAWABUNIT TERKAIT/ INSTITUSI

TARGET

PENYELESAIAN

A Pasal Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Pemerintah Penyusunan Peraturan Pemerintah

1 Pengaturan Keselamatan LLAJ Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

2 Pasal 150, mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan trayek Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

3 Pasal172, mengenai pengawasan muatan angkutan barang Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

4 Pasal 185, mengenai pemberian subsidi penumpang angkutan umum Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

5 Pasal 192, mengenai besarnya ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang RPP Ganti Rugi Kerugian Angkutan Jalan, Prioritas Tahun 2015 Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

6 Pasal 193, mengenai besaran ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum kepada pengirim barang PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ

Menunggu keputusan 5 instansi pembina LLAJ mengenai leading sector RPP

tersebut

8 Pasal 209, mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan jalan RPP Dampak Lingkungan LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

9 Pasal 210, mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan

bermotor

RPP Dampak Lingkungan LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

10 Pasal 218, mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif RPP Dampak Lingkungan LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

11 Pasal 242, mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan

orang sakit

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

12 Pasal 244 ayat (2), mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

13 Pasal 252, mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu Iintas dan angkutan jalan RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

14 Pasal 255, mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

B Pasal Dalam PP No. 51 Tahun 2013 Tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 6, mengenai tata cara, prosedur dan kerjasama penelitian pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

2 Pasal 16, mengenai jalur dan jenjang diklat transportasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

3 Pasal 18 ayat (3), mengenai Persyaratan Pegawai Negeri yang menjadi peserta diklat Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

4 Pasal 20, mengenai seleksi calon peserta diklat transportasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

5 Pasal 23 mengenai meode diklat transportasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

6 Pasal 27, mengenai tata cara penugasan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

7 Pasal 31 ayat (4), mengenai Pedoman pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

8 Pasal 38 ayat (2), mengenai tata cara pemberian perlindungan terhadap kesehatan kerja Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

9 Pasal 50 ayat (3), mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

10 Pasal 54, mengenai tata cara penyusunan sistem informasi manajemen penyelenggaraan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

C Pasal Dalam PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 11, mengenai persyaratan teknis rangka landasan RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

2 Pasal 42, mengenai tata cara pemasangan komponen pendukung RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

3 Pasal 62, mengenai tata cara penggandengan kendaraan bermotor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

4 Pasal 72 ayat (3), mengenai kecepatan tertentu dan batas toleransi RPM tentang Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

5 Pasal 75 mengenai pengaturan persyaratan laik jalan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

6 Pasal 79 mengenai pengaturan persyaratan teknis tambahan untuk sepeda motor RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

7 Pasal 93, mengenai kendaraan khusus bagi penyandang cacat RPM tentang Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

8 Pasal 130, mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

9 Pasal 139, mengenai tata cara penerbitan sertifikat registrasi Uji Tipe dan Uji Sampel RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

10 Pasal 141 ayat (3), mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknis, pembangunan,

penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor

RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

11 Pasal 142 ayat (2), mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan,

penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor

RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

12 Pasal 151 mengenai Pengaturan tata cara pemeriksaan dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjend. Hubdat Kemenhub 2019

13 Pasal 153 ayat (5), mengenai tata cara pengajuan keberatan RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

14 Pasal 157, mengenai kartu uji dan tanda uji RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

15 Pasal 161 ayat (3), mengenai persyaratan teknis unit pelaksanaan Uji Berkala RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

16 Pasal 164 ayat (3), mengenai spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

17 Pasal 166 ayat (3), mengenai sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

18 Pasal167 ayat (5), mengenai tata cara kalibrasi RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

19 Pasal 171, mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengangkatan penguji serta tanda kualifikasi teknis penguji RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

20 Pasal 172 ayat (7), Persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum Diatur oleh Permen di Bidang industri Ditjen. Hubdat Kemenhub,

Kemen. Perindustrian

2019

21 Pasal 174 ayat (4), mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

22 Pasal 182, mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

Pasal 205, mengenai penetapan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan kewajiban perusahaan angkutan umum membuat,

melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi keselamatan lalu lintas

Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

7

Lampiran B - Kerangka Regulasi 1 dari 6 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019



UNIT


TARGET

PENYELESAIAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAND Pasal Dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran lalu lintas dan Angkutan

Jalan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri

Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 22 ayat (6), Mengenai Tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan RPM tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan

penindakan pelanggaran LLAJ


2 Pasal 26 ayat (2), mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian belangko tilang oleh penyidik pegawai negeri sipil RPM tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan

penindakan pelanggaran LLAJ


E Pasal Dalam PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 16, mengenai tata cara penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

2 Pasal 25, mengenai norma, standar, pedoman dan kriteria penetapan batas kecepatan RPM tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

3 Pasal 44 ayat (3), mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan RPM tentang Alat Penerangan Jalan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

RPM tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

RPM tentang Alat Penerangan Jalan

RPM Alat Pengawasan dan Pengawaman Jalan

RPM tentang Fasilitas Untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat

RPM tentang Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang

berada di dalam dan di luar badan jalan.

5 Pasal 68, mengenai tata cara dan kriteria penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

6 Pasal 72 mengenai Pengaturan luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang untuk masing-masing tipe dan kelas Terminal. RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

7 Pasal 88, mengenai tata cara, persyaratan tekhnis dan sumber daya manusia penyelenggaraan terminal penumpang RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

8 Pasal 93 mengenai Pengaturan luas, desain, dan jumlah fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal barang untuk umum. RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Barang untuk umum Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

9 Pasal 99, mengenai tata cara persyaratan tekhnis penyelenggaraan terminal barang RPM tentang Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

10 Pasal 111, mengenai persayaratan tekhnis fasilitas parkir di dalam dan di luar ruang milik jalan RPM tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

11 Pasal 112, mengenai tata cara perizinan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan serta sanksi administratif RPM tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

12 Pasal 122, mengenai persyaratan tekhnis trotoar, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan

manusia usia lanjut

RPM tentang Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

F Pasal Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang Mengamanatkan Pembentukan Lembaga Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Presiden

1 Pasal 13 ayat (5), Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (diatur lebih lanjut dalam PP No 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan)

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

G Pasal Dalam PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 48 ayat (4) mengenai Pengaturan kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib Andalalin. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

2 Pasal 50 ayat (3) mengenai Pengaturan persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

3 Pasal 75 mengenai Pengaturan tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

H Pasal Dalam PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 40 mengenai Pengaturan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Semua amanat PP 74 Tahun 2014 direncanakan akan disusun dalam tiga

Peraturan Menteri Perhubungan:


2 Pasal 46 mengenai Pengaturan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. RPM tentang Penylenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan

Umum


3 Pasal 47 mengenai Pengaturan Angkutan Massal RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

4 Pasal 54 mengenai Pengaturan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. RPM tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

5 Pasal 59 mengenai Pengaturan dokumen Angkutan orang dan/atau barang. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

6 Pasal 77 mengenai Pengaturan pengawasan muatan Angkutan barang. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

7 Pasal 80 mengenai Pengaturan persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

8 Pasal 85 mengenai Pengaturan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

9 Pasal 86 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan perizinan Angkutan orang tidak dalam Trayek. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

10 Pasal 87 mengenai Pengaturan persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

11 Pasal 88 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Angkutan barang khusus. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

12 Pasal 98 mengenai Pengaturan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

13 Pasal 101 mengenai Pengaturan tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

14 Pasal 103 mengenai Pengaturan tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

15 Pasal 107 mengenai Pengaturan penetapan Trayek tertentu. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

16 Pasal 118 mengenai Pengaturan industri jasa Angkutan umum. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

17 Pasal 119 mengenai Pengaturan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

18 Pasal 120 mengenai Pengaturan peran serta masyarakat. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

19 Pasal 122 mengenai Pengaturan kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

I Pasal Dalam PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 164 mengenai Pengaturan tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelabuhan untuk melayani angkutan penyeberangan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

J Pasal Dalam PP No. 20 Tahun 2009 Tentang Angkutan di Perairan Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 55 mengenai Pengaturan tata cara penetapan trayek angkutan sungai dan danau. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019

4 Pasal 57 mengenai tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan Ditjen. Hubdat Kemenhub 2019




UNIT


TARGET

PENYELESAIAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A Pasal dalam PP No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Peraturan Menteri

1 Pasal 321 (6), mengenai persyaratan teknis. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

2 Pasal 329, mengenai izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

3 Pasal 337, mengenai izin operasi prasarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

4 Pasal 349, mengenai tata cara penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

B Pasal dalam PP No 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 20, mengenai Prinsip Lalu Lintas Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

2 Pasal 23, mengenai Kecepatan dan Frekuensi Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

3 Pasal 29, mengenai Tata Cara dan Standar Pembuatan Gapeka Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

4 Pasal 39, mengenai Pengaturan Perjalanan Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

5 Pasal 47, mengenai Tata Cara Persiapan Perjalanan Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

6 Pasal 50, mengenai Tata Cara Penempatan Lokomotif Dalam Rangakaian Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

7 Pasal 52, mengenai Tata Cara Pemeriksaan Jalur Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

8 Pasal 57, mengenai Tata Cara Hubungan Blok Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

9 Pasal 68, mengenai Tata Cara Pemberangkatan Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

10 Pasal 74, mengenai Tata Cara Kereta Api Dalam Perjalanan dan Perjalanan Kereta Api di Jalur Bergigi Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

11 Pasal 77, mengenai Tata Cara Kereta Api Memasuki Stasiun Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

12 Pasal 79, mengenai Tata Cara Penerimaan Kedatangan Kereta Api Berhenti Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

13 Pasal 82, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dan Berjalan Langsung di Stasiun Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

14 Pasal 84, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dii Stasiun akhir Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

15 Pasal 88, mengenai Tata Cara Persilangan dan Penyusulan serta Penutupan dan Pembukaan Stasiun Operasi Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

16 Pasal 91, mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti Luar Biasa Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

17 Pasal 96, mengenai Tata Cara Pembatalan Perjalanan Kereta Api Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

18 Pasal 105, mengenai Tata Cara Penanganan Bagian Kereta Api yang terputus Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

19 Pasal 107, mengenai Tata Cara Penanganan Rinting Jalan Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

20 Pasal 109, mengenai Tata Cara langsiran Jalan Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

21 Pasal 119, Mengenai Tata Cara Pengaturan Awak Sarana Perkeretaapian Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

22 Pasal 132, mengenai Tata Cara Angkutan Orang Rancangan (Sedang disusun) Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

23 Pasal 167, mengenai tata cara pelaporan dan penanganan sanksi administratif pelanggaran angkutan kereta api Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

24 Pasal 173, Mengeenai tata cara pemberian santunan, pengobatan dan besarnya ganti kerugian terhadap penumpang dan pihak ketiga Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub 2019

A Pasal dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang Mengamanatkan Pembuatan PP Penyusunan Peraturan Peraturan Pemerintah

1 Pasal 153, mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

2 Pasal 171, mengenai tata cara dan prosedur mengenai sanksi administratif Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

3 Pasal 212, mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

4 Pasal 225, mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

5 Pasal 255, mengenai fungsi, kewenangan dan tugas mahkamah pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif. RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

6 Pasal 278, mengenai kewenangan penjaga lautdan pantai RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

7 Pasal 279, mengenai identitas penjaga laut dan pantai RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

8 Pasal 281, mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai RPP tentang penjaga laut dan pantai (Coast Guard) Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

BIDANG PELAYARAN

BIDANG PERKERETAAPIAN




UNIT


TARGET

PENYELESAIAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANB Pasal Dalam UU No. 17 Tahun 2008 yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 133, mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal RPM tentang Rancang Bangun Kapal Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

2 Pasal 150, mengenai garis muat dan pemuatan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

3 Pasal 216 (3), mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

4 Pasal 223, mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

5 Pasal 250, mengenai susunan organisasi dan tata kerja mahkamah pelayaran RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

6 Pasal 272 ayat (5), mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

7 Pasal 275 ayat (2), mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayaran Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

C Pasal Dalam PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang Mangamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 19, mengenai tata cara penetapan lokasi pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

2 Pasal 29, mengenai tata cara Penetapan dan penilaian rencana induk Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

3 Pasal 36, mengenai tata cara penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

4 Pasal 67, mengenai tata cara penyediaan, pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan

dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di pelabuhan

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

5 Pasal 86, mengenai Tata cara pemberian izin pembangunann pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

6 Pasal 93, mengenai tata cara pemberian izin pengembangan pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

7 Pasal 104, mengenai Persyaratan,tata cara pemberian izin pengoperasian, penetapan peningkatan pengoperasian pelabuhan dan peningkatan kemampuan

pengoperasian fasilitas pelabuhan


8 Pasal 109, mengenai tata cara penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan pemberian izin operasi wilayah tertentu yang berfungsi sebagai

pelabuhan


9 Pasal 144 mengenai tata cara pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

10 Pasal 161, mengenai tata cara pengolahan dan laporan serta penyusunan sistem informasi pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

11 Pasal 164, mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019




UNIT


TARGET

PENYELESAIAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAND Pasal Dalam PP No 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 37 mengenai penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran dan tata cara penerbitan izin pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran oleh badan

usaha


2 Pasal 70 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan tata cara pemberian izin pengadaan telekomunikasi pelayaran oleh badan usaha Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

3 Pasal 76 mengenai tata cara pemberian izin kuasa perhitungan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

4 Pasal 84 mengenai tata cara penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standar Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

5 Pasal 130 mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan salvage dan atau pekerjaan bawah air, tata cara pemberian izin usaha salvage dan atau pekerjaan bawah

air, dan pendidikan dan pelatihan penyelam


E Pasal Dalam PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (jo. PP No 22 Tahun 2011) yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri1 Pasal 19 mengenai tata cara pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

2 Pasal 28 mengenai tata cara penempatan kapal pada trayek angkutan laut luar negeri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

3 Pasal 34 mengenai tata cara pelaporan rencana kedatangan kapal asing yang diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan

laut nasional


4 Pasal 38 mengenai tata cara penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

5 Pasal 42 tata cara pelaporan pengoperaian kapal oleh pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dan tata cara penerbitan izin penggunaan angkutan laut

khusus mengangkut muatan atau barang umum


6 Pasal 44 mengenai tata cara penunjukan keagenan angkutan laut khusus Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

7 Pasal 51 mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

8 Pasal 55, mengenai tata cara penetapan trayek angkutan sungai dan danau di dalam negeri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

9 Pasal 60, mengenai tata cara penerbitan izin kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan umum Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

10 Pasal 69, mengenai tata cara pemberian persetujuan penempatan kapal pada lintas penyeberangan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

11 Pasal 98, mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

12 Pasal 102 mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

13 Pasal 106, mengenai tata cara pemberian izin usaha dan izin trayek kapal angkutan sungai dan danau Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

14 Pasal 116, mengenai tata cara pemberian izin usaha bongkar muat barang Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

15 Pasal 121, mengenai tata cara izin usaha jasa pengurusan transportasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

16 Pasal 125, mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan perairan pelabuhan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

17 Pasal 129, mengenai tata cara pemberian izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

18 Pasal 133, mengenai tata cara pemberian izin usaha tally mandiri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

19 Pasal 138, mengenai tata cara pemberian izin usaha depo peti kemas Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

20 Pasal 143, mengenai tata cara pemberian, izin usaha pengelolaan kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

21 Pasal 147, mengenai tata cara pemberian izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

22 Pasal 151, mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan awak kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

23 Pasal 155, mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

24 Pasal 160, mengenai tata cara pemberian izin usaha perawatan dan perbaikan kapal Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

25 Pasal 169, mengenai tata cara penerbitan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

26 Pasal 190, tata cara pengangkutan dan penanganan di pelabuhan terhadap barang khusus dan barang berbahaya Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

27 Pasal 194, mengenai pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional, fasilitas Pemerintah dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional dan

perkuatan industri perkapalan nasional.


28 Pasal 206 mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

F Pasal Dalam PP No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang Mengamanatkan Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 17 ayat (4), mengenai persyaratan teknis fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan termasuk di terminal khusus Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

2 Pasal 32, mengenai tata cara penerbitan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

3 Pasal 33 ayat (4), mengenai tata cara penetapan lokasi pembuangan limbah dl perairan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

4 Pasal 36, mengenai tata cara penyusunan sistem Informasl perlindungan lingkungan maritim Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubla Kemenhub 2019

A Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang Mengamanatkan Pembuatan PP Penyusunan Peraturan Pemerintah

1 Pasal 9, mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat

udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara Negara.

Pemrakarsa Awal Kementerian Pertahanan Koordinasi Ditjen Hubud

dengan Kemenhan

Kemenhub, Kemenhan 2019

2 Pasal 12, mengenai pembinaan, lembaga, fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa. Pemrakarsa Awal Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik

Indonesia

Koordinasi Ditjen Hubud

dengan Dewan

Penerbangan dan

Antariksa Nasional

Kemenhub, Dewan

Penerbangan dan Antariksa

Nasional

2019

3 Pasal 70, mengenai pesawat udara Negara. Pemrakarsa Awal Kementerian Pertahanan Koordinasi Ditjen Hubud

dengan Kemenhan

Kemenhub, Kemenhan 2019

4 Pasal 260 ayat (4), mengenai tingkat kebisingan, pencemaran, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

BIDANG PERHUBUNGAN UDARA




UNIT


TARGET

PENYELESAIAN

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN5 Pasal 374, mengenai pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan. Pemrakarsa awal Kemenko Perekonomian Koordinasi Ditjen Hubud

dengan Kemenko Bidang

Perekonomian

Kemenhub, Kemenko

Bidang Perekonomian

2019

B Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 23, mengenai lembaga penyelenggaran pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

2 Pasal 33, mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum serta proses dan biaya sertifikasi. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

3 Pasal 66, mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

4 Pasal 106, mengenai tarif angkutan udara perintis. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

5 Pasal 125, mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

6 Pasal 168, mengenai jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

7 Pasal 172 ayat (4) Mengenai besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

8 Pasala 184 ayat (3) Mengenai perhitungan besaran ganti rugi, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

9 Pasal 186 ayat (2), mengenai tanggung jawab pengangkut. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

10 Pasal 226 ayat (4), mengenai kegiatan pemerintah di Bandar udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

11 Pasal 238, mengenai kegiatan pengusahaan di Bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif. RPM tentang Kepengusahaan Bandar Udara di Ditjen Perhubungan Udara Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

12 Pasal 252, mengenai izin pembangunan dan pengoperasian Bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi Bandar udara yang dapat melayani

kepentingan umum.

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

13 Pasal 255, mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoprasian tempat pendaratan dan Iepas landas helikopter. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

14 Pasal 256 ayat (4), mengenai Bandar udara internasional. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

15 Pasal 268, mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan ruang udara nasional dan jalur penerbangan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

16 Pasal 312 ayat (5), mengenai pengawasan keselamatan penerbangan, unit kerja dan lembaga penyelenggara pelayanan umum. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

17 Pasal 322, mengenai budaya keselamatan penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 ayat

(3).


18 Pasal 343, mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan kemanan pengoperasian pesawat udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

19 Pasal 351, mengenai fasilitas keamanan penerbangan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

20 Pasal 379 ayat (5), mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi penerbangan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

21 Pasal 380 ayat (2), mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya denda administratif. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

22 Pasal 381 ayat (5), mengenai penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

23 Pasal 392, mengenai sertifikat kompetensi dan Iisensi serta penyusunan program pelatihan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

24 Pasal 395 (2), mengenai peraturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

25 Pasal 398, mengenai peran serta masyarakat. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

C Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara yang

mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri

Peraturan Menteri

1 Pasal 6 ayat (2), mengenai keadaan tertentu pemindahan penetapan lokasi Bandar Udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

2 Pasal 10 ayat (2), mengenai standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas Bandara Udara, serta standar kelaikan fasilitas. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

3 Pasal 17 ayat (3), mengenai rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar udara dan pengesahan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

4 Pasal 22 ayat (3)Mengenai tata cara prosedur pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

5 Pasal 25 ayat (4), mengenai bangunan Bandar udara dan persetujuan pengembangan Bandar udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

6 Pasal 29 ayat (3), mengenai perjanjian kerjasama pembangunan bandar udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

7 Pasal 30 ayat (3), mengenai kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

8 Pasal 46 ayat (3), mengenai tahapan, penerapan bandar udara ramah lingkungan dan penyampaian laporan. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

D Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)

yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri.

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

1 Pasal 14 ayat (4), mengenai penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019

2 Pasal 30, mengenai tugas direksi dalam melakukan pembatasan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan perum untuk kepentingan perum dan

sesuai dengan maksud dan tujuan perum serta mewakili perum di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.


3 Pasal 106, mengenai penghapusan dan pemindahtanganan aset Perum. Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan Ditjen. Hubud Kemenhub 2019


LAMPIRAN C.1

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

A PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT 6.077,110 10.620,239 13.031,644 13.481,219 14.053,450 57.263,663

RPJMN 2015-2019 5.834,863 10.352,510 12.748,852 13.180,734 13.732,233 55.849,192

1 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan 2.040,903 3.073,700 3.505,100 3.828,161 4.380,320 16.828,184

2 Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat 57,760 316,550 408,410 529,840 687,260 1.999,820

3 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 1.057,770 2.756,230 3.971,430 3.963,240 4.011,570 15.760,240

4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas SDP 2.678,430 4.206,030 4.863,912 4.859,493 4.653,083 21.260,948

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat 242,247 267,729 282,792 300,485 321,217 1.414,471

B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 18.670,667 39.558,846 46.200,814 63.253,295 65.641,932 233.325,554

RPJMN 2015-2019 18.554,441 39.433,600 46.066,800 63.109,900 65.488,500 232.653,241

1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian 442,777 686,000 725,600 562,400 795,900 3.212,677

2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 170,588 156,400 164,600 172,400 180,700 844,688

3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api 17.773,695 38.415,400 44.992,100 62.182,300 64.310,400 227.673,895

4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian 167,381 175,800 184,500 192,800 201,500 921,981

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian 116,227 125,246 134,014 143,395 153,432 672,313

C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT 22.842,956 25.513,008 25.216,711 25.362,225 26.985,451 125.920,351

RPJMN 2015-2019 18.169,557 19.721,907 18.556,945 17.703,494 18.177,910 92.329,813

1 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 4.311,575 4.893,756 3.713,779 2.594,686 2.911,529 18.425,325

2 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Pengerukan 7.377,269 7.423,024 7.470,651 7.520,242 7.571,895 37.363,082

3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Perkapalan dan Kepelautan 137,219 136,965 13,000 13,000 13,000 313,184

4 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Kenavigasian 3.073,839 3.172,717 3.247,880 3.448,167 3.525,917 16.468,520

5 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Bidang Penyelenggaraan Penjagaan Laut dan Pantai 3.269,654 4.095,445 4.111,635 4.127,399 4.155,569 19.759,701

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut 4.673,399 5.791,101 6.659,766 7.658,731 8.807,541 33.590,538

D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA 11.745,870 18.376,110 17.820,380 17.620,360 17.748,300 83.311,020

RPJMN 2015-2019 9.502,170 16.054,660 15.437,340 15.222,100 15.206,090 71.422,360

1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 466,620 620,700 631,480 643,020 655,380 3.017,200

2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 8.278,292 14.075,608 13.562,820 13.078,432 12.855,650 61.850,802

3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan 265,888 434,202 260,835 234,868 217,480 1.413,273

4 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara 331,370 659,150 622,840 772,880 819,250 3.205,490

5 Program Pembinaan Navigasi Penerbangan 160,000 265,000 359,365 492,900 658,330 1.935,595

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara 2.243,700 2.321,450 2.383,040 2.398,260 2.542,210 11.888,660

E PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 4.401,610 6.712,099 6.741,825 6.819,239 7.507,361 32.182,133

RPJMN 2015-2019 4.096,440 6.351,580 6.362,604 6.424,663 7.010,172 30.245,459

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat 233,780 165,040 176,143 328,507 609,937 1.513,408

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut 395,680 1.007,595 893,331 1.042,916 1.368,574 4.708,096

3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara 284,450 327,246 312,242 454,188 465,575 1.843,701

4 Pendidikan Perhubungan Darat 448,530 710,928 638,894 591,635 569,180 2.959,168

5 Pendidikan Perhubungan Laut 1.470,430 1.332,080 1.483,509 1.565,009 1.886,965 7.737,992

6 Pendidikan Perhubungan Udara 1.263,570 1.743,376 1.680,797 1.819,604 1.555,870 8.063,217

7 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Perhubungan 231,070 258,999 262,562 268,207 274,489 1.295,327

8 Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan 74,100 101,519 116,659 126,369 222,699 641,347

9 Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi (QW) 0,000 1.065,316 1.177,688 622,803 554,070 3.419,877

TABEL REKAPITULASI ALOKASI PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

NO PROGRAM/ KEGIATANALOKASI (Rp. Miliar) TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Miliar)

Lampiran C.1 - Tabel Alokasi Pendanaan 1 dari 2 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019NO PROGRAM/ KEGIATAN

ALOKASI (Rp. Miliar) TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Miliar)

F BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 228,259 240,359 251,107 237,048 247,941 1.204,715

1 Perencanaan Kebijakan Sistranas 7,551 7,928 8,325 8,699 9,091 41,593

2 Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda 23,207 35,612 36,295 12,101 13,112 120,327

3 Penelitian dan Pengembangan Darat dan Perkeretaapian 29,099 33,609 35,141 36,859 38,722 173,430

4 Penelitian dan Pengembangan Laut 20,734 17,508 18,383 19,210 20,075 95,909

5 Penelitian dan Pengembangan Udara 21,482 23,056 24,209 25,298 26,037 120,083

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 126,186 122,645 128,755 134,881 140,905 653,373

G INSPEKTORAT JENDERAL 100,311 105,330 110,590 116,120 122,930 555,282

1 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I 10,111 10,617 11,148 11,705 12,291 55,872

2 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II 8,063 8,466 8,889 9,333 9,800 44,551

3 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III 6,727 7,063 7,416 7,787 8,176 37,169

4 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV 6,968 7,317 7,683 8,067 8,470 38,506

5 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V 6,744 7,081 7,435 7,807 8,197 37,263

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal 61,699 64,787 68,019 71,421 75,996 341,921

H SEKRETARIAT JENDERAL 887,221 1.036,891 1.031,456 1.087,927 1.148,374 5.191,869

1 Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan 30,421 30,500 32,030 33,600 35,250 161,801

2 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian 39,685 41,669 43,752 45,940 48,537 219,583

3Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan / Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Perhubungan39,795 41,785 43,874 46,069 48,372 219,895

4 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri 40,828 42,869 45,425 47,464 49,827 226,413

5Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian

Perhubungan540,066 567,069 595,422 625,294 656,454 2.984,305

6 Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan 44,454 146,410 92,969 98,980 105,688 488,501

7 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan 57,650 67,241 73,965 81,362 89,498 369,716

8 Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi 33,204 34,864 36,607 38,538 40,360 183,573

9 Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran 22,885 24,229 25,231 26,492 27,817 126,654

10 Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi 38,233 40,255 42,181 44,188 46,571 211,428

JUMLAH 64.954,005 102.162,883 110.404,527 127.977,434 133.455,739 538.954,587

Lampiran C.1 - Tabel Alokasi Pendanaan 2 dari 2 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

LAMPIRAN C.2

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

A PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI

DARAT

6,077.110 10,620.239 13,031.644 13,481.219 14,053.450 57,263.663

RPJMN TAHUN 2015-

2019

5,834.863 10,352.510 12,748.852 13,180.734 13,732.233 55,849.192

1 Pembinaan dan

Pengembangan

Sistem Transportasi

Perkotaan

2,040.903 3,073.700 3,505.100 3,828.161 4,380.320 16,828.184

Tersusunnya

Kebijakan

Transportasi

Perkotaan

Jumlah Dokumen

Rencana

Induk/Umum.

SID/DED Transportasi

Perkotaan (paket)

25.278 25 Jakarta (Kantor

Pusat)


Pusat)


Pusat)


Pusat)


Pusat)

154.591 125

Jumlah Sistem

Informasi

Transportasi

Perkotaan (paket)


Pusat)


Pusat)


Pusat)


Pusat)


Pusat)

5.000 5

Jumlah Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi Transportasi

Perkotaan (paket)

7.500 15 10 Provinsi 9.000 15 10 Provinsi 10.500 15 10 Provinsi 12.000 15 10 Provinsi 13.500 15 10 Provinsi 52.500 75

Terwujudnya

Pelayanan

Transportasi

Perkotaan yang

Berkelanjutan

Jumlah BRT

(termasuk

Jabodetabek) (unit)

1,680.000 1,050 20 Provinsi (antara

lain: Surabaya,

Bandung, Medan,

Semarang, Bekasi,

Jabodetabek)

1,134.000 530 26 Provinsi (antara

lain: Palembang.

Makassar. Batam.

Pekanbaru. Bandar

Lampung.

Padang. Denpasar,

Jabodetabek)


lain: Samarinda,

Serang,

Banjarmasin,

Pontianak,

Balikpapan, Jambi,

Mataram,

Jabodetabek)

1,372.140 530 33 Provinsi

(antara lain:

Manado,

Yogyakarta,

Kupang, Palu,

Ambon, Tarakan,

Bengkulu,

Jabodetabek)


lain: Jayapura,

Banda Aceh,

Palangkaraya,

Gorontalo, Pangkal

Pinang, Ternate,

Sorong, Mamuju,

Jabodetabek)

6,954.873 3,170

Jumlah Bus Pemadu

Moda (unit)

9.375 15 4 Kota (Bengkulu,

Palu, Kendari,

Kupang)

13.750 20 3 Kota (Jember,

Bau-bau, Sumbawa

Besar)

15.125 20 3 Kota (Banda

Aceh, Nias,

Pekanbaru)

16.638 20 3 Kota (Batam, Tjg

Pinang, Padang)

18.301 20 3 Kota (Palembang,

Tangerang, DKI Jkt)

73.189 95

TAHUN 2019 TOTAL INDIKASI

ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)

TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019

TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Lampiran C.2 - Tabel Rincian Pendanaan dan Lokasi 1 dari 66 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Bus Angkutan

Umum/

Pelajar/Mahasiswa

(unit)


Jumlah ATCS (paket) 120.000 12 5 Provinsi/kota

besar/kota

metropolitan

165.000 15 7 Provinsi/kota

besar/kota

metropolitan


besar/kota

metropolitan


besar/kota

metropolitan


besar/kota

metropolitan

956.308 77

Jumlah Fasilitas

Integrasi Moda

(paket)


Jumlah Paket

Penyelenggaraan

Transportasi Ramah

Lingkungan (Jalur

sepeda. Pedestrian)

(paket)

0.000 0 35.000 5 4 Provinsi 38.500 5 4 Provinsi 84.700 10 8 Provinsi 93.170 10 8 Provinsi 251.370 30

Jumlah Paket

Kegiatan Smart

Driving (kota)

1.500 2 Makassar,

Pekanbaru

4.000 5 Medan, Padang,

Palembang,

Bandung,

Semarang

8.500 10 Yogyakarta,

Surabaya,

Denpasar,

Balikpapan,

Banjarmasin,

Banda Aceh, Jambi,

Bengkulu, Pangkal

Pinang, Bandar

Lampung

10.700 15 Serang, Jakarta,

Pontianak,

Palangkaraya,

Samarinda,

Tarakan, Tanjung

Selor, Manado,

Gorontalo, Palu,

Kendari, Mamuju,

Mataram, Kupang,

Ambon

19.000 20 Denpasar, Medan,

Padang,

Pekanbaru,

Palembang,

Bandung,

Semarang,

Yogyakarta,

Surabaya,

Balikpapan,

Banjarmasin,

Makassar,

Bengkulu, Bandar

Lampung, Pangkal

Pinang, Tanjung

Pinang, Jakarta,

Manado, Jambi,

Banda Aceh

43.700 52

Terselenggaranya

Transportasi

Perkotaan yang

Berkelanjutan

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan di

Wilayah Perkotaan

(Provinsi)

41.500 5 5 Provinsi 1,377.340 34 34 Provinsi 1,635.400 34 34 Provinsi 1,635.400 34 34 Provinsi 1,958.400 34 34 Provinsi 6,648.040 141

Terlaksananya

penataan

transportasi

Jabodetabek (QW)

0.000 0

Terbentuknya

Struktur Organisasi


Pusat)


Pusat)


Pusat)


Pusat)


Pusat)

3.700 5

Jumlah Paket

perencanaan

Penyelenggaraan

Transportasi

Jabodetabek

1.000 1 Jabodetabek 1.250 1 Jabodetabek 1.500 1 Jabodetabek 1.750 1 Jabodetabek 2.000 1 Jabodetabek 7.500 5

Panjang Koridor

terbangun (km)



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Paket Fasilitas

Pendukung BRT


Terwujudnya

Konektivitas

Transportasi

perkotaan di 28 Kota

(Aksesibilitas,

Sarana, Dan

Prasarana) (QW)

0.000

Jumlah Paket Pasilitas

Pendukung BRT

(Halte)*


Teselenggaranya

Transportasi

Perkotaan di 17 kota

pengembangan BRT

0.000

Jumlah kota yang

mendapatkan subsidi

transportasi

perkotaan [DAK/PSO (

* masih memerlukan

kajian teknis terkait

skema pendanaan)]

0.000 0 0.000 0 0.000 0 52.500 7 100.000 10 152.500 17

2 Manajemen dan

Peningkatan

Keselamatan

Transportasi Darat

57.760 316.550 408.410 529.840 687.260 1,999.820

Tersusunnya

Kebijakan

Keselamatan

Transportasi DaratJumlah Dokumen

Kajian Teknis

Keselamatan

Transportasi Darat

9.600 13 15.750 21 15.050 18 15.750 19 15.050 19 71.200 90

Jumlah Monitoring

Keselamatan

Transportasi Darat

2.950 9 4.500 10 5.850 4 4.500 4 5.850 4 23.650 31

Jumlah Sistem

Informasi

Keselamatan

Transportasi Darat

0.700 1 0.400 1 0.520 1 0.400 1 0.520 1 2.540 5

Jumlah Bimbingan

Teknis Bidang

Keselamatan

Transportasi Darat

5.350 11 9.950 19 12.940 22 5.000 10 7.000 14 40.240 76

Terwujudnya

keselamatan

transportasi

0

Jumlah Kemitraan

Keselamatan

Transportasi Darat

1.400 4 0.100 1 0.130 1 0.100 1 0.130 1 1.860 8

Jumlah Penerapan

Manajemen

Kecepatan

0.000 0 5.250 3 5.250 3 5.250 3 15.250 5 31.000 14


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Penerapan

Sistem Manajemen

Keselamatan Bagi

Perusahaan Angkutan

Umum

0.000 0 0.600 2 0.780 1 0.600 1 0.780 1 2.760 5

Jumlah Regulasi

Keselamatan Jalan

0.900 3 1.400 3 1.820 3 1.400 3 1.820 3 7.340 15

Jumlah Penanganan

Lokasi Rawan

Kecelakaan (LRK)

0.900 1 135.900 33 150.000 33 116.050 26 176.000 33 578.850 126

Jumlah Audit dan

Inspeksi Prasarana

Transportasi Darat

0.600 2 1.000 2 1.300 2 1.000 2 1.300 2 5.200 10

Jumlah Bantuan

Teknis di Bidang

Keselamatan

Transportasi Darat

0.500 1 15.020 7 19.260 5 15.020 5 19.260 5 69.060 23

Jumlah Fasilitas

Prasarana Bidang

Keselamatan

1.000 2 5.000 16 7.000 22 5.000 16 20.000 50 38.000 106

Jumlah Peralatan

Pendukung

Keselamatan pada

Kendaraan

0.000 0 5.600 6 6.500 1 5.600 1 6.500 1 24.200 9

Jumlah Publisitas dan

Sosialisasi

Keselamatan

Transportasi Darat

22.310 20 47.400 12 51.620 11 109.040 15 110.000 20 340.370 78

Jumlah Materi

Sosialisasi

Keselamatan

Transportasi Darat

4.000 3 13.000 5 15.000 5 10.000 3 20.000 5 62.000 21

Jumlah Peningkatan

Kapasitas di Bidang

Keselamatan

Transportasi Darat

4.540 9 4.550 4 5.920 12 4.000 8 6.000 12 25.010 45

Jumlah Penerapan

Rute Aman Selamat

Sekolah (RASS)

0.500 1 50.000 10 108.000 18 230.000 34 280.330 34 668.830 97

Administrasi Kegiatan 2.510 1.130 1.470 1.130 1.470 7.710

3 Pembangunan dan

Pengelolaan

Prasarana dan

Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan

1,057.770 2,756.230 3,971.430 3,963.240 4,011.570 15,760.240

Tersusunnya

Kebijakan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Penyusunan Sistem

Informasi

Transportasi Jalan

33.300 31 12.600 26 16.100 15 16.100 10 12.600 10 90.700 92

Monitoring dan

Evaluasi Transportasi

Jalan (paket)

19.670 25 18.000 36 25.000 50 25.000 60 18.000 60 105.670 231


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Rencana

Induk/Umum,

SID/DED Lalu Lintas

Angkutan Jalan

(paket)

22.480 34 Kantor Pusat 59.500 85 Kantor Pusat 63.000 90 Kantor Pusat 63.000 100 Kantor Pusat 30.700 100 Kantor Pusat 238.680 409

Terwujudnya

keselamatan

transportasi darat

Jumlah Lokasi

Pembangunan UPPKB

10.000 2 200.000 1 300.000 15 300.000 20 300.000 30 1,110.000 68

Jumlah Paket

Pemeliharaan /

Rehabilitasi Fasilitas

Keselamatan LLAJ

15.260 38 180.000 45 225.000 45 225.000 45 225.000 45 870.260 218

Jumlah Paket

Implementasi

Teknologi dan

Informasi Lalu Lintas

Angkutan Jalan

0.000 1 59.800 23 75.900 23 84.500 23 59.800 23 280.000 93

Jumlah Lokasi

Pengembangan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

0.000 0 35.000 14 35.000 13 35.000 13 50.000 13 155.000 53

Pembangunan Balai

Pengujian Laik Jalan

dan Sertifikasi

Kendaraan Bermotor

0.000 0 107.300 1 110.180 1 110.180 1 110.220 1 437.880 4

Pengadaan dan

Pemasangan Alat PKB

2.700 2 153.000 34 170.000 34 170.000 34 253.000 34 748.700 138

Terwujudnya Kinerja

Pelayanan LLAJ

(Simpul &

Konektivitas)

Jumlah Paket Fasilitas

Perlengkapan Jalan

LLAJ

521.090 234 989.030 230 1,310.000 262 1,310.000 349 1,210.000 350 5,340.120 1,425

Jumlah Lokasi

Peningkatan UPPKB

13.000 3 150.000 10 195.000 13 195.000 16 195.000 17 748.000 59

Jumlah Paket

Dukungan bidang

LLAJ

28.170 27 104.000 52 128.000 64 90.000 71 90.000 76 440.170 290


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Lokasi

Pembangunan

Terminal (Baru)

107.240 2 Ponorogo (Jawa

Timur), Padang

(Sumbar)

350.000 7 Aruk (Kalbar),

Entikong (Kalbar),

Motoain (NTT),

Motomasin (NTT),

Wini (NTT), Skouw

(Papua), Badau

(Kalbar)

525.000 7 Lamongan (Jatim),

Pondok Cabe

(Banten),

Magelang (Jawa

Tengah), Jember

(Jawa Timur),

Probolinggo (Jawa

Timur), Lamandau

(Kalimantan

Tengah), Jombor

(Yogyakarta)

525.000 12 Bobot Sari (Jawa

Tengah),

Singkawang

(Kalbar), Daya

(Makassar, Sulsel),

Kendari (Sulsel),

Dumai (Riau),

Entrop (Jayapura,

Papua), Asahan

(Sumut), Demak

(Jawa Tengah),

Blitar (Jawa Timur),

Kediri (Jawa

Timur),

Banyuwangi (Jawa

Timur), Purwokerto

(Jawa Tengah)

525.000 13 Rajabasa

(Lampung), Bekasi

(Jawa Barat),

Giilimanuk (Bali),

Amurang (Sulut),

Tanjung Selor

(Kalimantan Utara),

Manokwari (Papua

Barat), Brebes

(Jawa Tengah),

Sofifi (Maluku

Utara), Polewali

(Sulawesi Barat),

Batam (Kepri),

Musi Banyuasin

(Sumsel),

Kawarang (Jawa

Barat)

2,032.240 41

Jumlah Lokasi

Pehabilitasi /

Peningkatan

Pembangunan

Terminal (Paket)

154.390 7 140.000 7 580.000 29 580.000 36 580.000 40 2,034.390 119

Meningkatnya

Aksesibilitas

Transportasi Jalan

Jumlah Pengadaan

Bus Perintis

35.250 75 50.000 100 50.000 100 60.000 150 100.000 170 295.250 595

Subsidi Operasional

Keperintisan

Angkutan Jalan

(Trayek)

95.220 217 110.000 227 115.000 237 125.000 247 204.000 257 649.220 257

Jumlah Angkutan

Barang Perintis

0.000 0 14.000 40 17.500 50 17.500 60 17.500 75 66.500 225

Subsidi Operasional

Keperintisan

Angkutan Barang di

jalan

0.000 0 24.000 28 30.750 28 31.960 28 30.750 28 117.460 112

4 Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Transportasi ASDP

dan Pengelolaan

Prasarana Lalu Lintas

SDP

2,678.430 4,206.030 4,863.912 4,859.493 4,653.083 21,260.948

Terwujudnya

Konektivitas LLASDP

(Aksesibilitas,

Sarana, Dan

Prasarana)

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga

Penyeberangan Baru

69.200 13 (1) 0.000 0 - 187.330 26 (2) 70.930 12 (3) 75.970 14 (4) 403.430 65

(1). Raijua, Sabu (NTT): Wairiang (NTT): Karatung/Kawio (Sulut): Kawaluso (Sulut): Bombana (Sultra): Pure (Sultra): Moti, (Malut): Waren (Papua): Salawati (Papua Barat): Wasior (Papua Barat): Tambelan (Kalbar): Penagi (Kepri): Sintete (Kepri)


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga Sungai Baru

47.080 14 (5) 0.000 0 118.940 27 (6) 48.500 13 (7) 54.850 16 (8) 269.370 70

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga Danau Baru

0.000 0 0.000 0 46.100 10 Danau Laut Tawar

,Danau Toba

,Waduk Jatiluhur

,Waduk Saguling

,Waduk Cirata

,Waduk Sermo

,Danau Tondano

,Waduk Cacaban

,Waduk Sempor

,Waduk Wadas

Lintang

22.380 6 Danau Laut Tawar

,Danau Toba

,Waduk Saguling

,Waduk Cirata

,Waduk Sermo

,Waduk Sempor

24.000 7 Danau Singkarak

,Waduk Jatiluhur

,Waduk Saguling

,Waduk Sermo

,Danau Towuti

,Danau Moat

,Danau Paninai

92.480 23

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga

Penyeberangan

Lanjutan

1,019.050 46 533.530 15 478.210 19 589.870 24 474.230 21 3,094.890 125

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga Sungai

Lanjutan

47.000 6 88.040 7 275.910 31 252.050 29 231.580 29 894.580 102

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga Danau

Lanjutan

6.190 3 16.570 5 11.730 5 13.740 6 14.730 7 62.960 26

Jumlah Paket

Rehabilitasi Dermaga

Penyeberangan

181.170 33 220.360 25 293.150 47 316.720 52 313.390 56 1,324.790 213

Jumlah Paket


Sungai

95.580 16 86.320 9 169.670 25 172.320 26 127.880 21 651.770 97

Jumlah Paket


Danau

25.130 9 35.860 8 9.520 3 3.100 1 5.690 2 79.300 23

Jumlah Unit

Pembangunan Bus Air

14.000 6 22.480 6 18.560 7 20.710 8 21.410 9 97.160 36

317.902

(6). Labuan Amas Utara (KalSel), Paminggir (KalSel), Tanah Grogot (Kaltim), Long Hubung (Kaltim), Segah (Kaltara), Kelai (Kaltara), Malinau Selatan (Kaltara), Tayan Hilir (Kalbar), Belitang (Kalbar), Putusibau Utara (Kalbar), Sumber Barito (Kalteng), Permata Intan (Kalteng), Katingan Hulu (Kalteng), Kepenuhan (Riau), Bonai

Darussalam (Riau), Siak Kecil (Riau), Muara Tembesi (Jambi), Tebo (Jambi), Muara Telang (Sumsel), Mukti Jaya (Sumsel),Toratas (Papua), Jayapura (Papua), Akat (Papua), Kamora (Papua), Segun (Papua Barat), Maldan (Papua Barat),Yahadian (Papua Barat)

(8). Aranio (Kalsel), Simpang Empat (Kalsel), Siluk Ngurai (Kaltim), Muara Lawa (Kaltim), Belitang Hulu (Kalbar), Nanga Mahap (Kalbar), Bapuju (Kalteng), Kanamit (Kalteng), Bangkinang (Riau), Lahang Tengah (Riau), Mendahara (Jambi), Desa Sungai Pasir (Sumsel), Sungai Lumpur (Sumsel), Wapoga (Papua), Uragi (Papua Barat),

Matemani Kais (Papua Barat)

(7). Matraman (Kalsel), Sei Tabuk (Kalsel), Long Pahangai (Kaltim), Bongan (Kaltim), Tanjung Palas Barat (Kaltara), Ketungau Hilir (Kalbar), Damang Batu (Kalteng), Teratah Bulah (Riau), Tanjung (Jambi) Pauh (Jambi), Tanjung Lago (Sumsel), Sebalik (Sumsel), Uta (Papua)

14 117.203 14 98.713 14 650.158Jumlah Unit

Pembangunan Kapal

Penyeberangan

Perintis Baru

0.000 0 50116.340 8 (12)

(2). Sekadau (Kalbar): Numfor (Papua): Tanjung Medang (Riau): Saubeba (Papua): Geser (Maluku): Pagai Selatan (Sumbar): Kaledupa (Sultra): Sikabaluan (Sumbar): Sei Guntung (Riau): Boniton (Sulteng): P. Telo (Sumut): Teluk Dalam (Sumut): P. Sermata (Maluku): Makalehi (Sulut): Klademak (Papua Barat): Binongko (Sultra):

Kaimana (Papua Barat): Gunung Tabur (Kaltim): Adaut (Maluku): Jampea (Sulsel): Pasokan (Sulteng): Moa (Maluku): Leti (Maluku): Bakalang (NTT): Alai (Riau): Batanta (Papua Barat)

(3). Weda (Malut): Kaonda (Papua): Siladen (Sulut): Talise (Sulut): Letung (Kepri): Meranti Bunting (Riau): Agats (Papua): Maritaing (NTT): Raha (Sultra): Gangga (Sulsel): Tomia (Sultra): P Merbau (Riau)

(4). Tarempa (Kepri): Kuala Enok (Riau): Pulau Padang (Riau): Kabonga (Sulteng): Kadajoi (NTT): P. Pini (Sumut): Sinjai (Sulsel): Serasan (Kepri): Dakal (Riau): Tanah Bala (Sumut): Sekotong (NTB): Ketam Putih (Riau): P Bunyu (Kaltara): Mendanau, Babel

(5). Sungai Kuala Enok (Riau); Sungai Kuala Indah (Jambi); Sungai Nilam Pari (Jambi); Sungai Rambe (Jambi); Sungai Karang Baru (Sumsel); Sungai Citanduy - Padaherang (Jabar); Sungai Citanduy – Pahimbuan (Jateng); Sungai di Jawa Timur; Sungai Kasongan Baru (Kalteng); Sungai KTM Lamunte (Kalteng); Batudinding (Kaltim);

Sungai Batu Parigi (Sulbar); Sungai Salulebo (Sulbar); Sungai Mamberano (Papua)

(9) (10) (11)

(9). Lintas: Kupang - Ndao, Saumlaki - Adaut - Letwurung, Tual - Air Nanang, Babang - Saketa, Kapal Motor Sungai untuk Mimika, Lintas Paciran - Lamongan - Bahaur, Tiga Ras - Simanindo, Pulau Laut Timur - Sebuku

(10). Wonreli – Serwaru – P.Moa; P.Raas – P. Sapeken; Tj.Pinang - Tambelan - Sintete; Natuna - Sintete; Tanjung Pinang - Matak; Pananaru - Melonguane; Pamana – Kawah Pante; Teor – Kesui; Wunlah - Gorom; P. Rangsang - P. Tebingtinggi; Tanjung Pinang – Natuna; Teluk Dalam – Gunung Sitoli – Pulau-Pulau Batu;

Wahai/P.Seram - P.Obi; Tanjung Serdang – P. Sebuku


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Unit

Pembangunan Kapal

Penyeberangan

Perintis Lanjutan

118.100 6 183.750 8 40.000 1 217.220 14 107.690 16 666.760 45

Subsidi Operasional

Keperintisan

Angkutan SDP (Lintas)

429.340 210 563.210 225 675.850 240 777.230 250 893.820 261 3,339.450 261

Jumlah Unit

Pengadaan Kapal

Kerja / Speed Boat

1.610 3 4.300 5 4.870 8 5.350 9 5.460 10 21.590 35

Tersusunnya

Kebijakan Lalu Lintas

Angkutan Sungai,

Danau dan

Penyeberangan

Rencana

Induk/Umum,

SID/DED Lalu Lintas

Angkutan Sungai,

Danau dan

Penyeberangan

(paket)

95.770 32 1,011.500 70 715.760 70 698.950 70 642.200 70 3,164.180 312

Penyusunan Sistem

Informasi Lalu Lintas

Angkutan Sungai,

Danau dan

Penyeberangan

(paket)

2.150 6 144.500 10 102.250 10 99.850 10 91.740 10 440.490 46

Monitoring dan

Evaluasi Lalu Lintas

Angkutan Sungai,

Danau dan

Penyeberangan

(paket)

23.190 17 245.650 17 173.830 17 169.740 17 155.960 17 768.370 85

Terwujudnya

Konektivitas LLASDP

(Prasarana) (QW)

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga

Penyeberangan Baru

(QW)

57.500 14 135.610 11 235.540 27 289.640 34 219.160 28 937.450 114

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga

Penyeberangan

Lanjutan (QW)

100.640 26 306.100 11 157.530 8 211.510 11 282.680 16 1,058.460 72

Jumlah Paket

Pembangunan

Dermaga

Penyeberangan

Selesai (QW)

41.260 7 41.860 2 162.930 11 130.180 9 159.480 12 535.710 41

(11). Gebe - Patani – Weda; Marisa – Wakai – Parigi Montong; Geser - Kataloka; Aranda - Babi; Fak Fak Kaimana; Babang - P. Mandioli; Sanana - Taliabu; P. Obi – P. Bisa; Lintas Kep. Mentawai (Siberut, Sikakap, Tua Pejat, Sikabaruan); Sorong – Salawati; Sapudi – Kangean; Dabo – Lingga; Lintas Cadangan Perintis KBI (2 Unit)

(12). Lintas Cadangan Perintis KTI (3 Unit); Mengkapan – P.Padang; Patumbukan – P.Tanah Jampea; Babang - P. Kasiruta; Airnanang – Fakfak; Dongkala - Bambaea; Inanwatan - Fakfak; Tarempa – Matak; P. Telo – Teluk Dalam; Paciran – Garongkong; Waipirit – Kamaru; Kaimana - Pamako


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Paket

Peningkatan

Dermaga

Penyeberangan (QW)

57.240 19 195.640 9 184.580 12 120.170 8 55.200 4 612.830 52

Jumlah Paket


Penyeberangan (QW)

65.030 30 58.960 5 250.330 30 277.040 34 389.310 52 1,040.670 151

Terwujudnya

keselamatan

transportasi darat

Jumlah Unit

Pengadaan Rambu

Sungai Danau

9.950 1,623 0 52.770 2,000 54.620 2,000 47.350 2,000 164.690 7,623

Jumlah Unit

Pembangunan SBNP

11.000 23 32.960 29 24.160 39 27.660 78 20.180 36 115.960 205

Jumlah Kegiatan

Pengerukan Alur

ASDP

44.910 5 201.910 14 102.060 10 99.660 10 91.570 10 540.110 49

Jumlah Paket

Pembangunan Break

Water

0.000 0 76.920 5 54.430 5 53.150 5 48.840 5 233.340 20

5 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen

Perhubungan Darat

242.247 267.729 282.792 300.485 321.217 1,414.471

B PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI

PERKERETAAPIAN

18,670.667 39,558.846 46,200.814 63,253.295 65,641.932 233,325.554

RPJMN TAHUN 2015-

2019

18,554.441 39,433.600 46,066.800 63,109.900 65,488.500 232,653.241

1 Kegiatan

Pembangunan dan

Pengelolaan Bidang

Sarana

Perkeretaapian

442.777 686.000 725.600 562.400 795.900 3,212.677

Jumlah Paket

Kegiatan

Sosialisasi/Rakor/

Seminar/Workshop

Bidang Sarana

Perkeretaapian

0.368 0.394 0.421 0.451 0.482 2.116 0.0

242.01,920.45651.0436.820Jumlah unit

pengadaan sarana KA

termasuk kereta kerja

(unit)

38.0346.504 (17)85.0422.970(16)20.0324.570(14)48.0389.592(13) (15)

(14). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - (14). Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja

untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo)

(15). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja untuk

ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo), Sumut, Sumbar, Sumsel

(13). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo

- Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo)


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah unit

pengadaan sarana KA

(unit) pada (KRL)

sistem AC untuk

lintas Yogyakarta -

Solo

30.000 Yogyakarta – Solo 45.000 8.0 Yogyakarta – Solo 75.000 8.0

Jumlah unit

pengadaan

fasilitas/peralatan

sarana KA (unit)

33.812 6.0 204.390 11.0 289.671 14.0 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Riau,

Jambi, Banten, DKI

Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim, Sulsel

54.576 9.0 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Riau,

Jambi, Banten, DKI

Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim, Sulsel

296.955 15.0 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Riau,

Jambi, Banten, DKI

Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim, Sulsel, Sulut,

Gorontalo, Kaltim,

879.403 55.0

Jumlah paket

perawatan/

pengoperasian sarana

dan fasilitas sarana

KA (paket)

28.434 3.0 30.424 4.0 32.554 4.0 34.833 4.0 37.271 4.0 163.515 19.0

Jumlah dokumen

Studi/Kajian/Desain/

Norma/Standar/

Pedoman/

Kriteria/Prosedur

Bidang Sarana

Perkeretaapian

(dokumen)

11.764 11.0 7.773 9.0 8.317 9.0 8.899 9.0 9.522 9.0 46.276 47.0

Jumlah paket

pembinaan

penyelenggaraan

sarana

Perkeretaapian

(paket)

16.352 4.0 17.496 6.0 18.721 6.0 20.032 6.0 21.434 6.0 94.035 28.0

Penyelenggaraan

administrasi dan

layanan perkantoran

(tahun)

5.543 1.0 5.931 1.0 6.346 1.0 6.790 1.0 7.266 1.0 31.876 5.0

2 Kegiatan

Pembangunan dan

Pengelolaan Bidang

Lalu Lintas dan

Angkutan Kereta Api

170.588 156.400 164.600 172.400 180.700 844.688

(19) (21) (22)2.0 69.736 2.0

(17). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran. Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa

Tengah (Ngrombo), Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel, Sulut, Kalsel

(16). Peruntukan untuk KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan & kereta ekonomi untuk angkutan KA lebaran.

Kereta kerja untuk ditempatkan di Jawa Tengah (Ngrombo), Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel

Jumlah paket subsidi

angkutan kereta api

(paket) termasuk

subsidi angkutan KA

untuk mengangkut

motor pada masa

mudik lebaran

61.836 3.0 69.036(18) (20) 70.536 2.0 71.436 2.0 342.581 11.0

(18). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan

Sumatera Bagian Selatan.


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah paket fasilitas

dan peralatan bidang

lalu lintas dan

angkutan kereta api

(paket)

0.0 3.275 1.0 6.550 2.0 6.550 2.0 6.550 2.0 22.925 7.0

Jumlah dokumen


Norma/Standar/

Pedoman/

Kriteria/Prosedur

bidang Lalu Lintas dan

Angkutan kereta

api(dokumen)

73.014 31.0 45.401 20.0 46.918 21.0 51.020 24.0 55.320 26.0 271.672 122.0

Jumlah paket

pembinaan

penyelenggaraan

bidang lalu lintas dan

angkutan kereta api

(paket)

30.657 4.0 33.251 4.0 35.579 4.0 38.069 4.0 40.734 4.0 178.291 20.0

Penyelenggaraan

administrasi dan

layanan perkantoran

(tahun)

5.081 1.0 5.437 1.0 5.817 1.0 6.224 1.0 6.660 1.0 29.220 5.0

3 Kegiatan

Pembangunan dan

Pengelolaan

Prasarana dan

Fasilitas Pendukung

Kereta Api

17,773.695 38,415.400 44,992.100 62,182.300 64,310.400 227,673.895

(23). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Jakarta Kota - Bogor, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Cirebon - Kroya, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Semarang - Solo, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Padang -

Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi - Kisaran - Tanjung Balai, Bireun - Lhokseumawe.

(24). • Jawa-Bali: Jakarta – Tj. Priok, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Solo, Purwosari - Wonogiri, Semarang -

Bojonegoro - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan,

Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi - Kisaran - Tanjung Balai.

(25). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka,

Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. •

Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan -

Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe.

(23)170.78554.578Jumlah Km'sp jalur KA

yang direhabilitasi

dan tingkatkan

keandalannya (Km'sp)

1,198.397 4,650.052 1,225.8333.80(26) (27)605.896 246.16772.938(24) (25)

(21). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor

diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

(20). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk

lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

(22). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon -

Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.

196.07 1,518.243279.00

(19). Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan. Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk

lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan.


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Km'sp jalur KA

yang dibangun

termasuk jalur ganda

dan reaktivasi (Km'sp)

8,928.460 186.99 (28) 23,937.950 409.65 (29) 28,883.080 716.73 (30) 46,557.980 896.60 (31) 50,658.049 1,022.30 (32) 158,965.519 3,232.3

Jumlah Km'sp jalur

lingkar KA layang

yang dibangun

(Km'sp) di

Jabodetabek (2015-

2019)

1,908.000 Manggarai - Tanah

Abang - Ps. Senen –

Jatinegara –

Manggarai

3,339.000 7.70 Manggarai - Tanah


Jatinegara –

Manggarai

2,862.000 3.40 Manggarai - Tanah


Jatinegara –

Manggarai

732.000 14.30 Manggarai - Tanah


Jatinegara –

Manggarai

8,841.000 25.4

(30). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian),

Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari (reaktivasi),

Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebon, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos -

Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Kutoarjo - Purworejo (emplasemen), Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Solo – Madiun

(jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama). • Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Bandar

Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut

Padang-Solok (tahap pertama), Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), KA Perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang –

Sukamenti – Tarahan (jalur ganda).• Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung• Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda

(28). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen – Jatinegara – Manggarai, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Cibungur - Tanjungrasa, Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda

termasuk elektrifikasi), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Solo – Madiun (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram)

• Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi),Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur

ganda).

• Sulawesi: Makassar - Pare-Pare

(32). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Cikampek -

Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebon, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama),

Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Shortcut Solo

Kota - Solo Jebres, Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bangil -

Banyuwangi (jalur ganda tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama) • Sumatera: Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Rantauprapat-Gunung Tua-Sibolga (tahap pertama),

Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut Padang-Solok (tahap pertama), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur

Ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), KA Perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama). • Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung,

Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare-Mamuju (tahap pertama), Makassar-Bulukumba-Watampone (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama) • Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya -

Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama) • Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama), Jayapura-Sarmi (tahap pertama)

(31). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda & test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian),

Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Cibungur - Tanjungrasa, Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses

menuju Pelabuhan Cirebon, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang -

Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Shortcut Solo Kota - Solo Jebres, Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk

Lamong, Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama) • Sumatera:

Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi),

Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), KA Perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan

Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama). • Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung, Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare--Mamuju (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama) • Kalimantan: Tanjung - Bandara

Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya - Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama) • Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama),

Jayapura-Sarmi (tahap pertama)

(29). • Jawa-Bali: Maja – Rangkasbitung (jalur ganda), Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang -

Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari (reaktivasi), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun -

Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo), Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama). • Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi -

Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Rantauprapat-Duri-Dumai, Duri – Pekanbaru, Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda),

Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), KA perkotaan Palembang, Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Cempaka - Tarahan (jalur ganda).

• Sulawesi: Makassar - Pare-Pare










INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Pembangunan Kereta

Ringan Perkotaan

(km)

5.530 Jabodetabek 6,270.000 12.00 Sumatera Selatan

(Bandara SMB II –

Kolonel H. Burlian –

Demang Lebar

Daun – Angkatan

45 – Kapten A.

Rivai – Jln.

Jenderal Sudirman

– Masjid Agung -

Jakabaring Sport),

Jabodetabek

(Cibubur-Cawang)

12,540.000 24.00 Sumatera Selatan

(Bandara SMB II –


Demang Lebar

Daun – Angkatan

45 – Kapten A.

Rivai – Jln.

Jenderal Sudirman

– Masjid Agung -

Jakabaring Sport),

Jabodetabek

(Cibubur-Cawang,

Cawang-Dukuh

Atas, Cawang-

Bekasi Timur)

2,090.000 5.70 Sumatera Selatan

(Bandara SMB II –


Demang Lebar

Daun – Angkatan

45 – Kapten A.

Rivai – Jln.

Jenderal Sudirman

– Masjid Agung -

Jakabaring Sport),

Jabodetabek

(Cibubur-Cawang,

Cawang-Dukuh

Atas, Cawang-

Bekasi Timur)

0.000 20,905.530 Pendanaan

On Top

Jumlah unit

jembatan/underpass/

flyover KA yang

direhabilitasi dan

tingkatkan

keandalannya (unit)

349.016 44.00 384.349 50.00 440.791 57.00 460.000 58.00 520.000 60.00 2,154.156 269.0

Jumlah unit

jembatan/underpass/

flyover KA yang

dibangun (unit)

856.552 66.00 929.631 68.00 1,073.495 68.00 1,142.295 70.00 1,198.108 72.00 5,200.082 344.0

Jumlah Km'sp

pengadaan material

rel (Km'sp)

1,711.067 2,030.00 1,303.990 350.00 761.877 550.00 1,015.274 700.00 1,015.274 700.00 5,807.481 4,330.0

Jumlah unit

pengadaan material

wesel (unit)

55.000 600.00 82.614 125.00 121.302 200.00 161.602 250.00 161.602 250.00 582.120 1,425.0

Jumlah unit

stasiun/bangunan

operasional KA yang

direhabilitasi dan

tingkatkan

keandalannya (unit)

37.964 6.00 47.019 6.00 51.146 7.00 55.315 9.00 56.000 10.00 247.443 38.0

Jumlah unit

stasiun/bangunan

operasional KA yang

dibangun (unit)

122.663 15.00 128.928 15.00 145.974 17.00 155.173 17.00 160.000 18.00 712.738 82.0

Jumlah paket

rehabilitasi dan

peningkatan

persinyalan dan

telekomunikasi KA

(paket)

269.011 7.00 353.687 7.00 844.631 8.00 866.879 8.00 875.329 11.00 3,209.537 41.0

Jumlah paket

pembangunan

persinyalan dan

telekomunikasi KA

(paket)

433.141 12.00 446.635 13.00 457.426 14.00 465.428 16.00 600.000 16.00 2,402.631 71.0


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Km'sp listrik

aliran atas KA yang

direhabilitasi dan

tingkatkan

keandalannya (Km'sp)

termasuk gardu listrik

106.355 33.90 Jakarta Kota -

Manggarai – Bogor

61.251 44.90 Jatinegara -

Pondok jati - Senen

- Kampungbandan -

Tanah Abang –

Manggarai, Duri –

Tangerang,

Manggarai -

Jatinegara - Bekasi

– Cikarang

105.000 45.00 Tanah Abang –

Rangkasbitung,

Citayam – Nambo,

Jatinegara -

Pondok jati - Senen

- Kampungbandan -

Tanah Abang –

Manggarai, Jakarta

Kota - Manggarai –

Bogor, Jakarta Kota

– Tj. Priok, Duri –

Tangerang,

Manggarai -

Jatinegara - Bekasi

– Cikarang

105.000 45.00 Tanah Abang –

Rangkasbitung,

Citayam – Nambo,

Jatinegara -

Pondok jati - Senen

- Kampungbandan -

Tanah Abang –

Manggarai, Jakarta


Bogor, Jakarta Kota


Tangerang,

Manggarai -

Jatinegara - Bekasi

– Cikarang

133.439 58.95 Tanah Abang –

Rangkasbitung,

Citayam – Nambo,

Jatinegara -

Pondok jati - Senen

- Kampungbandan -

Tanah Abang –

Manggarai, Jakarta


Bogor, Jakarta Kota


Tangerang,

Manggarai -

Jatinegara - Bekasi

– Cikarang

511.045 227.8


aliran atas KA yang

dibangun (Km'sp)

termasuk gardu listrik

291.282 17.35 Tanah Abang -

Maja -

Rangkasbitung,

Manggarai - Bekasi

– Cikarang,

Kutoarjo –

Yogyakarta,

Perkotaan

Surabaya (tram)

1,357.781 24.30 Tanah Abang -

Maja -

Rangkasbitung –

Merak, Manggarai -

Bekasi – Cikarang,

Padalarang -

Bandung –

Cicalengka,

Perkotaan

Surabaya (tram)

1,880.000 32.00 Tanah Abang -

Maja -

Rangkasbitung,

Manggarai - Bekasi

– Cikarang,

Padalarang -

Bandung –

Cicalengka,

Perkotaan

Surabaya (tram)

1,105.760 32.00 Medan - Araskabu -

Kualanamu,

Rangkasbitung –

Merak, Jakarta

Kota - Tj Priok/JICT,

Citayam – Nambo,

Manggarai - Bekasi

– Cikarang,

Padalarang -

Bandung –

Cicalengka,

Kutoarjo –

Yogyakarta,

Perkotaan

Surabaya (tram)

800.000 40.00 Medan - Araskabu -

Kualanamu,

Rangkasbitung –

Merak, Jakarta

Kota - Tj Priok/JICT,

Citayam – Nambo,

Cikarang –

Cikampek,

Padalarang -

Bandung –

Cicalengka,

Kutoarjo –

Yogyakarta

5,434.824 145.7


aliran atas KA yang

dibangun (Km'sp)

pada jalur KA antara

Yogyakarta – Solo

(2015-2017)

643.593 Yogyakarta – Solo 346.550 59.00 Yogyakarta – Solo 990.143 59.0

Jumlah paket

peningkatan/

pembangunan

Bangunan Khusus

(paket)

16.938 1.00 Jateng 52.500 3.00 Sumut, Sumbar,

Sumsel, DKI

Jakarta, Jawa

Barat, Jateng, Jatim

35.000 3.00 Aceh, Lampung,

Riau, Banten, DIY,

Sulsel

19.976 3.00 Jambi, Sulut, Kalsel 29.277 2.00 Gorontalo, Kaltim,

Kalteng, Kalbar

153.691 12.0

Jumlah paket

pemagaran prasarana

dan fasilitas

prasarana

perkeretaapian

(paket)

35.445 5.00 303.343 11.00 305.320 13.00 315.000 15.00 315.000 15.00 1,274.109 59.0

34.00Jumlah unit

pengamanan

perlintasan sebidang

(unit)

218.050.634 (37) 414.85269.718 94.500 45.00 110.000 50.00(36)44.00 90.000 45.00 (35)(33) (34)

(33). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Semarang - Solo, Bojonegoro - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tarahan, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang -

Pariaman, Medan - Araskabu - Kualanamu.


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah paket

pengadaan dan

penertiban lahan

(paket)

1,297.785 34.00 2,864.515 30.00 2,094.445 31.00 2,127.610 31.00 1,600.000 32.00 9,984.355 158.0

Jumlah paket

Perawatan

Peralatan/Fasilitas

Prasarana (paket)

6.000 17.00 8.020 17.00 10.000 18.00 11.500 19.00 12.300 20.00 47.820 91.0

Jumah Paket

Pengadaan MTT

(Multi Tie Tamper

Machine), Profile

Ballast regulator,

Track Laying

Machine, Flash Butt

Welding & Peralatan

Prasarana Lainnya

616.205 20.00 99.743 14.00 126.134 7.00 43.861 3.00 54.134 2.00 940.078 46.0

Pelaksanaan

Perawatan dan

Pengoperasian

Prasarana

Perkeretaapian Milik

Negara/ IMO (tahun)

1,712.351 1.00 1,712.351 1.0

Pelaksanaan

Perawatan dan

Pengoperasian

Prasarana

Perkeretaapian Milik

Negara (tahun)

2,500.350 1.00 2,750.385 1.00 3,025.424 1.00 3,327.966 1.00 11,604.124 4.0

Jumlah dokumen


Norma/Standar/

Pedoman/

Kriteria/Prosedur

bidang prasarana

perkeretaapian

(dokumen)

265.535 84.00 257.394 89.00 275.411 90.00 294.690 90.00 315.318 90.00 1,408.348 443.0

Jumlah paket

pembinaan

penyelenggaraan

prasarana

Perkeretaapian

(paket)

17.624 4.00 20.392 4.00 24.471 4.00 29.365 4.00 35.238 4.00 127.089 20.0









(34). • Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Semarang - Solo, Solo - Madiun, Purwosari - Wonogiri, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal -

Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi. • Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung -

Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai.






INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Penyelenggaraan

administrasi dan

layanan perkantoran

(tahun)

40.087 1.00 48.105 1.00 57.725 1.00 69.271 1.00 83.125 1.00 298.312 5.0

4 Kegiatan

Pembangunan dan

Pengelolaan Bidang

Keselamatan

Perkeretaapian

167.381 175.800 184.500 192.800 201.500 921.981

Jumlah paket

Kegiatan

Sosialisasi/Rakor/Sem

inar/Workshop

Bidang Keselamatan

Perkeretaapian

(paket)

3.000 3.00 3.210 3.00 3.435 3.00 3.675 3.00 3.932 3.00 17.252 15.0

Jumlah paket fasilitas

dan peralatan bidang

keselamatan

perkeretaapian

(paket)

59.879 18.00 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Banten,

DKI Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim

63.597 20.00 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Banten,

DKI Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim

64.443 20.00 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Banten,

DKI Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim, Sulsel

64.339 19.00 Aceh, Sumut,

Sumbar, Sumsel,

Lampung, Riau,

Banten, DKI

Jakarta, Jawa

Barat, DIY, Jateng,

Jatim, Sulsel

64.047 18.00 Riau, Jambi, Sulsel,

Sulut, Gorontalo,

Kaltim, Kalsel,

Kalteng, Kalbar

316.305 95.0

Jumlah dokumen


Norma/Standar/

Pedoman/

Kriteria/Prosedur

bidang keselamatan

perkeretaapian

(dokumen)

64.467 7.00 66.155 9.00 70.786 9.00 75.741 9.00 81.042 9.00 358.190 43.0

Jumlah paket

pembinaan

penyelenggaraan

bidang keselamatan

perkeretaapian

(paket)

36.721 6.00 39.291 4.00 42.042 4.00 44.985 4.00 48.134 4.00 211.173 22.0

Penyelenggaraan

administrasi dan

layanan perkantoran

(tahun)

3.315 1.00 3.547 1.00 3.795 1.00 4.060 1.00 4.345 1.00 19.061 5.0

5 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen

Perkeretaapian

116.227 125.246 134.014 143.395 153.432 672.313

C PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI LAUT

22,842.956 25,513.008 25,216.711 25,362.225 26,985.451 125,920.351

RPJMN TAHUN 2015-

2019

18,169.557 19,721.907 18,556.945 17,703.494 18,177.910 92,329.813


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


1 Kegiatan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan di

Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Laut

4,311.575 4,893.756 3,713.779 2,594.686 2,911.529 18,425.325

Jumlah Rute

Angkutan Laut Tetap

Dan Teratur untuk

MendukungTol Laut

325.000 1 Paket Tersebar pada lima

pangkalan yaitu :

Waingapu,

Manokwari, Tual,

Babang dan Kijang


pangkalan yaitu :

Waingapu,

Manokwari, Tual,

Babang dan Kijang


pangkalan yaitu :

Waingapu,

Manokwari, Tual,

Babang dan Kijang


pangkalan yaitu :

Waingapu,

Manokwari, Tual,

Babang dan Kijang


pangkalan yaitu :

Waingapu,

Manokwari, Tual,

Babang dan Kijang

1,708.307

Jumlah Pembangunan

baru kapal negara

angkutan laut perintis

100 unit - -

Lanjutan

pembangunan kapal

negara angkutan laut

perintis

- 70 unit - - - -

Penyelesaian

pembangunan kapal

negara angkutan laut

perintis

3 unit 30 unit 70 unit - - -

Jumlah

pembangunan/

pengadaan fasilitas

pendukung Lalu lintas

dan Angkutan Laut

:(46)

788.932 Tersebar di 33

Provinsi


Provinsi


Provinsi

1,111.862 Tersebar di 33

Provinsi

1,243.585 Tersebar di 33

Provinsi

4,959.317

(40). Tersebar pada 33 Provinsi dengan pangkalan laut Meulaboh, Calang, Teluk Bayur (2), Bengkulu, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotaburu, Semarang (2), Surabaya (2), Tanjung Wangi, Bima (3), Kupang (4), Maumere (2), Bitung (2), Tahuna (2), Pagimana, Kolonedale, Kendari (2), Tilamuta (2),

Kwandang, Makassar (2), Mamuju, Ambon(7), Tual (4), Saumlaki (4) Ternate (4), Babang, Sanana (2), Jayapura (5), Biak (3), Merauke (7), Manokwari (4) Sorong (6)

167 Trayek1,132.835(40)140 TrayekJumlah Pelayanan

Rute Angkutan Laut

Perintis

193 Trayek1,309.205(41)

(46). ( Perbaikan dan Perawatan Kapal Perintis (Docking Repair) milik Ditjen Hubla / Pengadaan camera CCTV/ Pemasangan Upgrade Monitoring Tracking Sistem / Pembangunan Infrastruktur Multimedia Tracking / Pembangunan Sistem Informasi Spasial Kapal Perintis / Penyelenggaran Mudik Gratis Sepeda Motor / Monitoring

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru / Monitoring Pelabuhan Singgah Perintis dan Center Pangkalan Perintis / Pemberdayaan Industri Pelayaran Rakyat)

(44) 1,455.807

89 Trayek671.561 949.682

(45)2,526.082 (43) 2,946.000









4,829.813(42)

6,927.889



(39)113 Trayek(38) 766.529






INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


2 Kegiatan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan di

Bidang

Penyelenggaraan

Pelabuhan dan

Pengerukan

7,377.269 7,423.024 7,470.651 7,520.242 7,571.895 37,363.082

Jumlah

Pembangunan/Penga

daan Fasilitas

Pendukung

Pelabuhan dan

Pengerukan : (52)


Provinsi


Provinsi


Provinsi


Provinsi


Provinsi

2,608.858

3 Kegiatan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan di

Bidang

Penyelenggaraan

Perkapalan dan

Kepelautan

137.219 136.965 13.000 13.000 13.000 313.184

Pembangunan Kapal

Marine Surveyor

- - 13.000 5 Unit 13.000 5 Unit 13.000 5 Unit 13.000 5 Unit 52.000

(47). Pelabuhan Sigli, Sabang, Meulaboh, Tapak Tuan, Singkil, P. Banyak, Sinabang, Sibigo, Labuhan Angin, Pangkalan Susu, Teluk Dalam, Lahewa, Sirombu, P. Tello, Leidong, Parlimbungan Ketek, Sei Berombang, Barus, Tg. Sarang Elang, Pekanbaru, Tanjung Buton, Bagan Siapi-api, Tanjung Samak, Meranti - Selat Panjang,

Kuala Gaung, Panipahan, Batu Panjang, Sungai Guntung, Dumai, Dompak, Mocoh, Malarko, Pulau Sambu, Letung, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan, Dabo Singkep, Tanjung Berakit , Carocok Painan, Tiram, Teluk Bayur, Bungus, Air Bangis, Pariaman, Tiku, Tarusan, Pasapuat, Talang Dukuh, Nipah Panjang, Ujung Jabung,

Kuala Mendahara, Tanjung Api-api, Tanjung Pandan, Pulau Baai, Linau Bintuhan, Sibesi, Sebalang, Batu Balai, Tg. Priok, Marunda, Sunda Kelapa, Banten, Karangantu, Cituis, Kronjo, Labuhan, Panimbang, Bayah, Karangsong, Indramayu, Pamanukan, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Kendal, Tegal, Cilacap, Batang, Jepara, Juwana,

Rembang, Brebes, Pekalongan, Keramaian, Taddan, Branta, Bawean, Pacitan, Sapudi, Telaga Biru, Tanah Ampo, Benoa, Padang Bai, Celukan Bawang, Nusa Lembongan, Nusa Penida, Benete, Pamenang Tanjung, Nunbaunsabu, Maritaing, Baing, Seba, Raijua, P. Salura, Waikelo, Kendidi Reo, Pota, Marapokot, Maurole,

Atapupu, Batutua, Papela, Ba'a, Kolbano, Larantuka, Terong, Wulandoni, Bari, Labuhan Bajo, Ketapang, Sambas, padang Tikar, paloh,Sukadana, Kuala Pembuang, Teluk Segintung, Pegatan, Mendawai, Parenggean, Sampit, Pulang Pisau, Bahaur, Batanjung, Marabatuan, Matasiri, Pelaihari, Sebuku, Palaran, Samarinda,

Penajam Pasir, Maloy, Tanjung Redep, Tanah Grogot, Kuala Semboja, Tarakan,Sungai Nyamuk, Tanah Tidung, Manado, Kawio, Matutuang, Kawaluso, Petta, Tamako, Lipang, Bukide, Kahakitang, Kalama, Tahuna, Ngalipaeng, Marore, Lirung, Melonguane, Mangarang, Karatung, Rainis, Miangas, Makalehi, Pehe, Ulu Siau,

Biaro, Sawang, Buhias, Labuhan Uki, Amurang, Gorontalo , Anggrek, Tilamuta, Moutong, Parigi, Kolonedale, Bungku Luwuk, Teluk Malala, Ogoamas, Mantangisi, Una-una, Pagimana, Leok, Palele, Banggai, Bungkutoko, Kendari, Ereke, Maligano, Bau-bau, Pasarwajo, Boepinang, Batu Atas, Wanci, Lasalimu, Kolaka,

Watunohu, Dawi-dawi, Molawe, Lakara, Makassar, Paotere, Awerange, Garongkong, Jampea, Kayuadi, Munte, Belopa, Bulukumba, Jeneponto, Pattiro Bajo, Tuju-Tuju, Cappa Ujung, Sinjai, Biringkasi, Sabutung, Sapuka, Sailus, Kalukalukuang, Maccini Baji, Selayar, Benteng, Bajoe, Siwa, Majene (Banggae), Palipi ,

Popoongan, P. Ambo, Belang-belang, Polewali, Tanjung Silopo, Yos Sudarso, Ambon, Gudang Arang, Tulehu,Tuhaha, Tutu Kembong, Kroing, Saumlaki, Larat, P. Buano, Taniwel, Dawelor, Wonreli, Mahaleta, Namlea, Amahai, Kobror, Marlasi, Dobo, Gorom, Teor, Fogi, Namrole, Ambalau, Tual, Loleojaya, Tifure, Manu

Gamunu, Mangga Dua, Bicoli, Tapaleo, Daruba, Tikong, Dama, Tobelo, Dorume, Galela, Bisui, Koititi, Indari , Yaba, Babang, Labuha, Sofifi, Laiwui, Wayaloar, Jojame, Banemo, Depapre, Merauke, Serui, Sarmi, Biak, Nabire, Agats, Mumugu, Waren, Bade, Asiki, Moor, Arar, Manokwari, Kaimana, Saonek, Sausapor,

Kokas, Teminabuan, Korido, Oransbari Wasior.

(48). Pelabuhan : Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu panjang, Batutua, Bau bau, Belang belang, Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok painan, Dabo singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi reo, Kendal,

Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala semboja, Labuhan bajo, Labuhan angin, Lakara, Larantuka, Letung, Linau bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor

Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu,Pulau banyak, Pulau buano, Pulau salura, Pacitan, Padang tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan, ketek, Patani, Pelaihari, Penajam pasir, Pomalaa, Pota, Pulau laut, Pulau teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi speed boat,

Subi, Taddan, Tanah ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapi Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar













(52). (Pengadaan Reach Stacker / Pengadaan Forklift / Pengadaan Prasarana Pemanduan / Pengadaan Truck Crane / Pengadaan Excavator, Grab Cham Shell dan Wheel Loader / Peningkatan Fasilitas Pelabuhan dalam Rangka Pelayanan Publik / Fasilitas Pendukung Operasional (Gedung Bangunan, Rumah Dinas, Pembuatan

Sumur, Lampu Penerangan, Pos jaga, Pagar, Gapura dll))

Jumlah Lokasi

Pembangunan dan

Pengembangan

Pelabuhan Non

Komersial

30,659.449(49) 100 lokasi (50) (51)6,138.016100 lokasi6,125.758 100 lokasi (48) 6,144.154 100 lokasi6,131.8846,119.638 306 lokasi (47)


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah

Pembangunan/Penga

daan Fasilitas

Pendukung

Perkapalan dan

Kepelautan

137.219 3Paket 123.965 2 Paket 261.184

(Pengadaan Enginee

Room Simulator /

Pengadaan Full

Mission Bridge

Simulator /

Pengadaan Komputer

Base Assessment)

4 Kegiatan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan di

Bidang

Penyelenggaraan

Kenavigasian

3,073.839 3,172.717 3,247.880 3,448.167 3,525.917 16,468.520

Jumlah Pembangunan

Sistem

Telekomunikasi

Pelayaran

142.911 16 Unit (53) 148.627 17 Unit (54) 154.573 18 Unit (55) 160.755 18 Unit (56) 167.186 19 Unit (57) 774.052

Lanjutan

pembangunan kapal

negara Kenavigasian

5 Unit 5 Unit

Penyelesaian

pembangunan kapal

negara Kenavigasian

5 Unit 10 Unit 15 Unit 11 Unit

Jumlah Pembangunan

Reverse Osmosis (RO)

6.550 5 Unit Disnav Sibolga, 32.730 25 Unit 32.730 25 Unit 28.800 22 Unit 26.190 20 Unit 127.000

934.000 934.00011 Unit

(57). Tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong




4,290.50011 Unit10 Unit

527.945 137 Unit (62) 2,444.332

Jumlah Pembangunan

baru kapal negara

Kenavigasian

807.500


807.500

507.640

10 Unit807.50010 Unit

137 Unit (61)137 Unit (60)Jumlah Pembangunan

Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran

(SBNP)

451.290 206 Unit (58) 469.342 137 Unit (59) 488.115


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


(62). Tersebar di 33 Provinsi. Seruway, Kuala Raja, Pusong, Sigli, Laweung, Sabang, Sibigo, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik, Sei Barombong, Teluk Leidong, Tg. Sarang Elang, Pangkalan Susu,Pulau Kampai, Tanjung Pura, Tapak Kuda, Kuala Sarapu, Pangkalan Brandan,

P.Wunge, Pel.Sibolga, Pel. Sikara-kara, Tg.Bai, Sasak Teluk Tapang, Muara Haji, Carocok Painan, Surantih, Tg. Sading, Sekatap Darat, Senggarang, Tanjung Ayun, Tanjung Duku Tanjung Geliga, Tanjung Lanjut, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Tanjung Unggat, Wisata Penyengat, Tanjung Samak Tanjung Kedadu, Penyalai,

Panipahan, Sinaboi, Buatan, Kurau/Si Lalang, Sel Apit, Sungai Siak, Tanjung Buton, Kuala Mendahara, Lambur Luar, Muara Sabak, Nipah Panjang, Pamusiran, Simbur Naik, Sungai Lokan, Ujung Jabung, Tanjung Api-Api, Sungsang, Karang Agung, Rangga Ilung, Batanjung, Behaur, Kuala Kapuas, Pegatan Mendawai, Uj. Tk. Punggur Krui,

Kalianda, Lagundi, P. Sebesi, Sebalang, Bakauheni, Way Seputih, Kuala Penat, Labuhan Maringgai, Way Penat Way Sekampung, Mesuji, Kota Agung, P. Tabuan, Kelumbayan, Teladas, Manggala/Menggala, Sungai Burung, Tulang Bawang, Semarang, Tegal, Karimun Jawa, Tanjung Emas, Glimandangin, Sampang/Taddan, Tanlok,

Besuki, Jangkar Kalbut, Gayam, Kalianget, Kangean, P. Raas, Sapudi, Sapeken, Keramaian, Masalembo, Giliraja, Tg. Tekurenan, Celukan Bawang, Pegametan, Penuktukan, Bima, Sape, Waworada, Cempi, Calabahi, Kempo, Lembar, Tg. Muna, Tg. Kopondai P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg.

Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata Samuda, Bagendang, Kereng Bengkirai, Teluk Sebangau, Bukit Pinang, Pulang Pisau, Kuala Pembuang, Teluk Sigintung/Seruyan, Kuala Jelay, Sukamara, Banjarmasin, Sesayap, Tarakan, Tg.Aru, Sangatta, Maloy, Sangkulirang Tg. Sarupo, Tg. Suramana, Majene, Malunda, Palipi, Pamboang,

Sendana, Ambo, Belang-Belang, Budong-Budong, Kaluku Mamuju, Poongpongan, Salisingan, Sampaga, Kr. Timur Batumarimpih, Kr. Timur Tg. Wawobatu, Kr. Utara Kaledupa Kr. Utara Kapota, Kr. Utara P. Papado, Kr. Utara Tg. Teipa, Kr.P.Hoga, Kr .Utara Lapuko, P. Damalawa Kcl., P. Sangurabangi P. Togomongolo, Pel. Lasalimu, Pel.

Lasalimu, Pel. Mandiodo, Pel. Mawasangka, Tg.Talabu, Tahuna, Tamako, Biaro Buhias, P. Ruang, Pehe, Sawang, Tagulandang, Ulu Siau, Beo, Damao, Dapalan, Tg. Hatanua, Tg. Libobo, Tg Namaa Tg. Ngolopopo, Tg. Weduar, Tg. Sial, Tg.Watina, Walwat tinggi, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar Pel.Kroing, Pel.

Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Geser, Tg. Openta, Wayeteri, Kaimana, Kanoka, Lobo P. Adi, Senini, Susunu, Manokwari, Makbon, Mega, Muarana, Kasim, Oransbari, Bagusa, Kasonaweja, P. Liki, Sarmi, Takar Trimuris, Wakde, Janggerbun, Kameri, Korido, Waren, Ambai, Ampimoi, Angkaisera, Sungai Asty, Sungai

Asty, Tg. Kondo Pel. Selaru, Pel. Lakor, Pel. Romang, Pel. Damer, Pel. Kaiwatu, Tual

(58).Tersebar di 33 Provinsi. Bukit Ujung Babang Sinabang Kab. Simeulue, Pulau Buro Kota Banda Aceh, Tambun Tulang, Kab Asahan Tg. Leidong, Kab. Labuhan Batu Tembilahan, Kab. Indragiri hilir, Karang Singa Kab. Bintan, Karang Berakit Kab. Bintan, Pelabuhan Tg. Berakit Kab. Bintan, pangkil Kota Tanjung Pinang, lobam Kab.

Bintan, Pelabuhan muara saibi Kab. Kep Mentawai, Palembang, Muara Kalikuto Kendal, Muara Sungai Pencongan Pekalongan, Laut Hijau Pemalang, Tanjung Lorok Pacitan, Gunung Batur Kab Gunung Kidul, Sadeng Kab Gunung Kidul, Sindang Barang Kab. Cianjur, Disnav Cilacap, Sempu Kab. Malang, Castur Kota Surabaya, Pulau

Paserang Kab. Sumbawa Barat, TG. Bungkulan Kab. Buleleng. Pel. Lembar Kab. Lombok Barat, Pel. Badas Kab. Sumbawa, TG. Mobulu Kab. Badung, Sedihing Kab. Klungkung, Buleleng Kab. Buleleng, Waingapu Kab. Nagekeo, Pulau Mangudu Kab. Sumba timur, Pulau Dana Kab. Kupang, Wajok Hili Kab. Pontianak, Muara

Kendawangan Kab Ketapang dan Kab. Hulu, Karang Ontario Kab. Ketapang, Muara Kubu Kab. Kubu Raya, Muara Ketapanng Kab. Ketapang Gosungan Berau Kab. Berau, Kr. Besar Kab. Bulungan, P. Bunyu Kab. Bulungan, Pelabuhan Mantuil Kota Banjarmasin, Pelabuhan Jembatan Rumpiang Kota banjarmasin, Gosong Muara Sungai

Serapat Alur Barito Kab Bariton Kuala , Pulau Alalak Berangas Sungai Barito Kab. Barito Kuala, Ujung Panti Sungai Barito Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, Gosong Ujung Selatan Pulau Bakut Alur Barito Kota Banjarmasin, Pulau Tampaan Selat Laut Kab. Kotabaru, Kab. Kota Waringin Timur, Kab. Kota Waringin Timur, Tg.Ulu

Kabupaten Kutai Kartanegara Kab. Kertanegara, pelabuhan marisa Kab. Pohuwotu, tg.malangi Kab. Pohuwotu, Pulau Magenti Kab. Muna, Pulau Sagori Kab. Bombana, Sikeli Hijau Kab. Bombana, Bero Masidi Kab. Muna, Mamuju dan Dam Paotere Kota Palopo, Kota Makassar Kab. Pare-pare Plabuhan Romang-Kisar Kab.Maluku

Barat Daya, Pelabuhan Damer-Moa Kab.Maluku Barat Daya, Plabuhan Kaiwatu-Kisar Kab.Maluku Barat Daya, Kab. Buru, Kab. Pulau Morotai, Pel. Dawai Kab. Yapen Waropen, Pel. Miosnum Kab. Biak Numfor, Disnav Merauke, Muara SG Maro Kab. Merauke, Muara SG Digul Kab. Boven Digul, P. Habe Aman Kab. Boven Digul, Selat

Muli Kab. Merauke, Sungai Atsy Kab. Asmat, Sungai Digul Kab. Boven Digul, Pelabuhan Arar dan Selat Sele Kab. Sorong, Kab Raja Ampat, Pulau Tinggi Kab. Simeulue, matang Kab. Bintan, kentar, Kab. Lingga, Cikoneng dan Lengkuas, Kab. Serang, Bawean, Kab Gresik, Masalembo, Kab. Sumenep, TG. Motamasin, Kab. Belu, Kab. Alor

dan Kupang, P. Pengiki , Kab. Pontianak, P. Sebatik, Kab. Nunukan, Gorontalo, Kota Gorontalo, Pelabuhan Lakor - Kisar Kab. Maluku Barat Daya, Pelabuhan Malahayati, Kab. Aceh Besar, Disnav Semarang, Tg. Padang Tikar, Pel. Sedau Singkawang, Kota Singkawang, Gosong Niger (Perbatasan Malaysia), Kab. Sambas, Disnav Sorong,

P.Wuring dan P. Treweng, Kab. Sikka, P. Sintete, Kab. Sambas, P. Pulau Tam, Kota Tual, Pulau Tayando, Kota Tual, Seira - Saumlaki, Kab. Maluku Tanggara Barat, Marsella – Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, Romang – Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, P.Damar – Moa, Kab. Maluku Barat Daya, Pel. Tobelo, Bemo, Wayabula, Bobong,

Galela, Tikong, Daruba, Dame, Kab. Halmahera Utara, Pel. Seku, Leksula, Sanana dan Tulehu, Kab Maluku Tengah Tanjung Kumbis, Kab. Merauke, Kelapa Lima, Kab. Merauke P. Banamepe, Kab. Merauke.

(59). Tersebar di 33 Provinsi. Uj. Mangki, Kr. Biawak, Kr. Gatui , Sinabang, P. Batu Berlayar, P. Ina, Malahayati, Meulingge, Calang, Lhok Kruet, Tg. Pertandang, Sei. Berombang, Ujung Peusangan, Ujung Peureula, Tg.Tiram, Pangkalan Susu, Pulau Kampai, Tanjung Pura, Pantai Cermin, Barus, Amboina, Kr.Karang, Kr.Lago, Kr.Tonga,

P.Jawyawi, Uj. Tanjung, P. Simangke, Pel. Sikakap, Gosong Laut, Uj. Batu Berlayar, Pel. Tiram, Tjg. Sigep, Mr. Air Haji, P. Simasin, Tg. Simansih, Tg. Sakaladat, Tg. Toyolawa, P.Timau, Tg. Cakang, P. Ritan, Batu Berlayar, Kr.Jackson, P., Batuberlayar, Batu Besar, Batulicin, P. Buton, P. Hantu, P. Kelong, Tg. Batu, Gs.Mumbul, P. Babi

Karimun, Gandir, Utara P.Tengah, Bengkalis, Sungai Pakning, Kuala Enok, Tembilahan, Selat Panjang, Bagan Siapi-api, Ayermasin, Uj. Batakarang, Kr.Haji, Ma. Kuala Tungkal, Sg. Banyuasi, Sel. Bangka, P.Lalang, Selat Nando, Tg. Terentang, Talang Duku, Tg. Bangka, Tg. Api, Karimata, Tg. Satai, Sukadana, Kendawangan,

Ketapang,Paloh/Sakura, Singkawang, Pontianak, Sanding, Seblat, Bayangan Air, Kr. Kerbau, Indramayu, Cirebon, P.Selanga, Tg. Selokan, Tg.Karawang, Ujung Walor,Kertapati, Pulau Long, Cikalong, Batu Gajah, Batu Tunggur, Tg. Gedeh, Kr. Pabayang, Tg. Guhakolak, Tg. Pemalang, Alur Pel. Juwana, P. Karimunjawa, Batang, Jepara,

Kendal, Pekalongan, Pemalang, Gosong Pasir, Payangan, Pasosongan, Batu Putih, Kamal, Sapulu,Telaga Biru, Banyu Wangi/Boom, Paciran, Branta, P. Menjangan, Tg. Amat, Tg Beranti, Tg. Palonan, Benoa, Sanur, Gilimanuk, Padang Bai, Nusa Lembongan, P. Raja, Pel. Lewoleba, Alur Pelab. Balauring, Balauring, Barat daya Pade, Pel.

Waingapau, Pel. Waewole, Pel. Pemana, Pel. Wuring, Tg. Dewa, P. Alalak, Uj. Panti, P. Bakut, P. Datu, Banitan 1, Banitan 2, Gosong Pasir, Ma. Peking, Tg.Buasin, Tg.Keris, P. Sebatik, Tg.Sadau, Nunukan, Sungai Nyamuk, Tg. Bayurr, Balikpapan, Kampung Baru, Talisayan, Tanjung Redep, Lhok Tuan, Tanjung Laut, Tanjung Selor,

Sagara, Tg. Keramat, Karang Boliogut, Tg. Laimpangi, Dam Paotere, Kr. Melintang, Kr. P.P. Takabonerate, Kr. Taka Rangkap, Kr. Ug. Pepe, Kr.Laubang, Tg. Goram, Banabungi, Lasalimu, Lawele, Siompu, Ereke, Labuhan Belanda, Kendari, Bungkutoko, Langara, P. Bentenan, Batu tengah Labuhan Uki, Molibagu, Torosik, Kotabunan,

Wori, Tilamuta, Wongosari, Gorontalo, Banda Besar, Batusambo, Pel. Tobelo, Bemo, P. Kaburuang, Tg. Gorua, P. Daram, P. Tumbutumbu, P. Panjang, P. Momfafa, Fuilu,, P.Sagin, P.Wayam, P. Anus, Kr.Jaunan, P. Ayawi, P.Isomanai, P.Mengge, P.Miosindi, P. Pombo, Alur Pel. Kelapa Lima, Tg. Yamursba, Tg. Wasio, Sungai Torasi,

Sungai Torasi, Pel. Elat, Alur Pel. Kasui, P. Inggar, Kr. Saribatsir, P. Anggarmasa

(60). Tersebar di 33 Provinsi. Uj. Pesanga, P.Lakon, P.Rubiah, Tg. Sabin, Tg.Ketaping, Uj.Lampuyang, Uj.Meuduroe, Sussoh, Lhok Pawoh, Tapaktuan, Sei. Berombang, Ujung Peusangan, P. Paru Buso, Ujung Peureula, Tg.Tiram, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung Pangkalan Dodek, Perupuk, Tanjung Tiram, P. Salaut Besar, Kr.Kasi,

Tg.Ikhunene, Tg.Lambaru, Tg.Siginigini, Tg.Toyolawa, Ug. Batu Panjang, Ug.Teduihu, Uj. Talukasai, Mr. Surantiah, Pel. Muara Surantiah, Pel. Muara Sabi, Tg. Sero, Tg. Betumonga Pasapuat, Siuban, Tua Pejat, Subelen, Labuhan Bajau, Sinakak, Nunbing, P. Pelampong, Karang Singa, Kr.Nginang, P.Selanga P.Tokong Kemudi, Pel.

Letung, Pel. Letung, Pel. Midai, Pel. Midai, Pel. Midai, P. Ti, Tg. Sekodi, P. Rupat, Tg. Kedabu Pel. Meranti, Selat Rupat, Bandul, Melibur, Batu Panjang, Tanjung Medang, Kuala Gaung, Uj. Batakarang, Kr.Haji, Ma. Sabak Ma. Kuala Tungkal, Ma.Ka. Berbak, Pel. Boom Baru, Sg. Musi, Sg. Banyuasi, Sel. Bangka, P.Lalang, Ma.

Kendawangan Ma. Kendawangan, Pel. Padangtikar, Pel. Penebangan, Air Hitam, Teluk Melano/Teluk Batang, Teluk Air, Tg. GedehTg. Losari Tg. Batu Kebutjung, Gs. Toborjantan, Kr. Gundul, Kr. Rakit Utara, Pel. Sadai, Tg. Kahoabi, Tg. Kooma, Malakoni/P. Enggano Bintuhan/Linau, Pulau Baai, Tg. Lokon, Tg. Ngeres Langu, Tg.

Tawulan, Kr. Wuni Wates, Alur Pel. Juwana, Muara Kalikuto Kendal, Muara Sungai Pecnongan, P. Karimunjawa, P. Karimunjawa, Kr. Sverre, Kr. Wen-wen, Pel. Rembang, Tg. Sbkah Tg. Awar-awar, Tg. Bantenan, P.Sepekan, Pel. Kangean, Tanjung Bulu Pandan, Tanjung Wangi, Ketapang, Bawean, Gresik Marba, P. Paserang, Tg. Batu

Licin, Tg. Ungasan, Tg. Mebulu, P. satonda, Tg. Srae, Buleleng (Sangsit), Celukan Bawang P.Nusa Ende, Seraja Besar, Tg. Muna, Tg. Lai, Pel. Binanatu, Labuhan bajo, Mananga, Nangalill-Buteng, Tg. Selaka, P. Kaget P. Balukung 1, P. Balukung 2, P. Belandean, Pel. Mantuil, Pel. Jemb. Rumpiang, Gs. Muara Sg. Barito, Gosong Batu

Buaya Gosong Batu Buaya, Tg. Batu, Kr.Adat, Tanah Grogot, Teluk Adang, Tg. Jumalai, Kariangau, Semayang, Kr.Unarang, Tg. Bodjo Pel. Palippi, Jampea, Bulukumba, Mamuju, KrvP.Saujung, P. Sainoa, Bungku Toko, Ge. Saponda Selatan, Gs. Selatan, Gs.Utara Kr. Barat Langara Bugis, Kr. Barat P. Maloan, Kr. Bokori, Kr. Dungi, Kr.

Generaal Pel, Kr. Langara Bugis, Kr. Lingoro, Kr. P. Basa P. Puludua,Tutuyan – Jikoblanga, Boroko, Tg. Sidupa, Air Tembaga, Bitung, Bentung, Bukide, Kahakitang, Kalama, Kawaluso Kawio, Manuwui, P. Ambelau, Tg. Lelai, P. Fani, Lomiosu, Galela, Tobelo, Buli, Kobisadar, Wayabula dan Dame, Bobong P. Ayu, Tg. Namaripi, Tg. Sekar,

Tg.Dore, Tg.Dore, Tg.Monfafa, P. Evanas, Selat Sele, Selat Sele, Windesi, P. Miosnum,, P.Miospandi, P.Nutabari, P.Roon, P.Rurbas Beba, P.Wairandi, Pel. Bosnik, Tg. Wasanbari,Tg. Basari, Tg. Narwaku Tg. Kamdara, Tg. Kelapa, Tanah Merah, Muara Selat Muli, Sungai Asty, Sungai Asty, P. Nuhunayat, P. Er, Pel. Sofiani Larat P. Dawera

Dawelor

(61). Tersebar di 33 Provinsi. Sibadeh, Meukek, P. Banyak, P. Sarok, Singkil, Sei. Berombang, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik,, P.Wunge, Pel.Sibolga, Muara Siberut/Pokai, Muara Sikabaluan/Simailepet, Muara Padang, Air Bangis, Tg. Kemantan, Pl.Selanga, P.

Sekatung, Sel.Kijang, Sel.Kijang, Karang Berakit, Karang Singa, P. Senggakang, Karang Getting, Tg.Gabi, Pulau Bulan, Pulau Sambu, Belakang Padang, Sagulung, , Sijantung, Kuala Mandah, Kuala Raya, Concong Luar, Bekawan Luar, Sungai Buluh, Perigi Raja, Pulau Kijang, Sapat, Sungai Guntung, Rengat, P.tokong Kembang, Selat

Nando, Tg. Terentang, Tg.Buyut, Talang Duku, Kuala Tungkal, Muara Delli, Pangkal Duri, Sungai Jambat, Air Hitam Laut, Mempawah, Jaruju, Sambas, Sintete, Kelanis, Tg. Sedari, Muko-Muko, Tanjung Batu, Manggar, Dendang, Pulau, Buku Limau, Pulau Sekunyit, Pulau Ketapang, Pulau Batu, Pangkal Balam, Teluk Betung, Batu Balai,

Brebes, Cilacap, Jepara, Pati, Rembang, Rembang, Teluk Lamong, Brondong, LIS, Sendang Biru, Pacitan, Pasean, Pasuruan, Probolinggo/ Tg.Tembaga, Paiton, Panarukan, Tg. Lessek, Pegametan, Penuktukan, Labuhan Lalang, Labuan Amuk/Tanahampo, Labuhan Amed, Nusa Penida (Mentigi), Buyuk, Kusamba, Buleleng (Sangsit), Tg.

Boda, Tg. Mas, P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg. Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata, Tg.Kumba, Gosong Batu Buaya, Sei Kahayan 6, P. Tangguk, P. Batimbul, Sei.Kahayan no.7, Sei.Mentaya(green), P. Kembang, Kumai, Pangkalan Bun, Sampit, Penajam Paser, Pulau Bunyu, Tg. Perupu,

Kariangau, Semayang, Kr.Unarang, Kuala Semboja, Sebulu, Kr.Tete, Kr. Tg.Tonrangang, Pel. Jinatu, Kalaotoa, Bonerate, P. Maharatiangana, P. Marasende, P. Sailus, P. Sambarjaga, P. Sapuoka, Pel. Macici Baji, P. Balang Lompo, Pel.Serayar, Polewali, Polewali, Tg. Appatana, Kayuadi, Tg. Salangketo, P. Anano, Kr. P. Randa, Kr. Pel.

Rahe, Kr. Pomalaa, Kr. Raha, Kr. Bintang Selatan, Kr. Rosa Marie, Kr. Runduma, Kr. Selat Masiri, Kr. Selatan, Kr. Selatan Kaledopa, Kr. Selatan Kapota, Kr. Teluk Lemobajo, Kr. Tg. Barat Laut Kaledupa, Kr. Timur (Oneete), P.Sago, Tg. Dominango, Lipang, Makalehi, Marore, Matutuang, Ngalipaeng, P. Damar, P. Nusalaut, P.Pombo

linggi, Sarangburung, Tikong, Namlea, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar, Pel.Kroing, Pel. Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Makian, Tg. Ngoni, Tg. Papisoi, Tg. Saweba, Tg. Wesio, Selat Sele, Alur Pelayaran Raja Ampat, Tg.Nasaulang, Tg.Opmarai, Tg.Poweri, Tg.Saweba, Pel. Kabare, Tg.Wariai,

Tg.Wibain, Bomberai, Fak-fak, Karas, Kokas, Sagan, Selasi, Tg. Mandundi, Sorido, Sorido, Tg. Abwari, Tg. Mangguar, Tg. Riarwepam, Pel. Dawai, Sungai Kuk / cook, Gosong Tripon, Tg. Pohon Batu, Amarapia, P. Karang, Sungai Torasi, Sungai Belatar, Kr. Sametinke, Uj. Komoran, Uj. Salah, Pel. Mahleta, P. Sermata, Pel. Elat, Pel. Kur,

Alur Pel. Dobo, Pel. Ngolin, Pel . Yayaru, Pel. Tepa


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Pembangunan VTS 197.000 6 Lokasi Belawan,

Palembang,

Jakarta, Surabaya,

Bitung, Kuala

Tanjung

204.880 3 lokasi Samarinda, Sorong,

Manokwari,

213.075 4 lokasi Lhokseumawe,

Dumai, Makassar,

Jawapura,

221.598 20 lokasi Sabang, Sibolga,

Batu Ampar,

Panjang, Bengkulu ,

Cilacap, Benoa,

Lembar, Kupang,

Pontianak,

Banjarmasin, Batu

Licin, Samarinda,

Tarakan, Pare Pare,

Kendari, Ambon,

Ternate, Jayapura,

Merauke

230.462 2 lokasi Cirebon , Semarang 1,067.016

Jumlah

Pembangunan/

Pengadaan Fasilitas

Pendukung

Kenavigasian :

1,179.588 1,209.078 1,239.305 1,270.288 1,302.045 6,200.303

5 Kegiatan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan di

Bidang

Penyelenggaraan

Penjagaan Laut dan

Pantai

3,269.654 4,095.445 4,111.635 4,127.399 4,155.569 19,759.701

Lanjutan

pembangunan kapal

patroli

- 30 unit 30 unit 31 unit 9 unit

Penyelesaian

pembangunan kapal

patroli

37 unit 45 unit 59 unit 67 unit 74 unit

3,380.893 30 unit 3,389.937 35 unit 3,398.485 17 unit

(65). Ulee Lheule, Meulabo, Tembilahan, Tarempa, Pulau Sambu, Pulau Pisau, Sunda Kelapa, Panarukan, Gersik, Bawean, Samalembo, Padang Bai, Kalaibai, Larantuka, Reo, Tanjung Redep, Mamuju, Banabungi, Palopo, Gorontal, Kolonedale, Banggai, Amamapare, Nabire, Bade, Kula Tanjung , Lhokseumawe, sabang, Tapak Tual,

tanjung Uban, Sei Kolak KIjang , Natuna, Teluk Bayur, Sipora, Palembang, Jambi, Pangkal Balam, Panjang, Cirebon , Bengkulu, Cigading/ Merak, Ende, Maumere, Ketapang, Kota Baru, Balikpapan , Kendari, Bau bau, Tahuna, Ambon , Saumlaki, Bintuni, Jayapura , Agats

(66). Sigli, Singkil, Pekan Baru, Bagan Siapa api, Kuala Enok, Sikakap, Celukang Bawang , Raha, Donggala, Kwandang, Ampana, Tobelo, Banda, Dobo, Sarmi, Belawan, Bengkalis, Semarang, Tegal, Cilacap, Surabaya, Kupang, Makassar, Pantoloan, Namlea, Fakfak,

(67). Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai, Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai,

(68). ( Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan CCTV Survailance System / Genset / Mobil crane/ Kendaraan Operasional / Pengadaan Sistem Pengamatan Alur / Peralatan Survey Telkompel / Reporting System, Remote Cliane VTS / Vessel Monitoring sistem Kapal /Pelampung Suar / Sistem Lampu Suar untuk SBNP / Rigid

Inflatable Boat (RIB) / Perangkat Penunjang Operasional Mensu/ Water Treatment)

(70). Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke,

KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP

Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa.




16,200.528(72) 3,407.416 -(70)

1,565.31723 lokasi289.000

(63). Sinabang, Kuala Langsa, Pangkalan Susu, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Selat Panjang, Rengat, Tg. Balai Karimun, Dabo Singkep, Air Bangis, Probolinggo, Gilimanuk, Waingapu, Sintete, Luwuk, Kaimana, Serui, Jakarta, Banjarmasin, Tarakan, Bitung, Sorong, Merauke

26 lokasi 338.089(66) (67)17 lokasi23 lokasi 312.582 55 lokasi 325.086

(64). Pulau Tello, Lahewa, Panipahan, Karimun Jawa, Rembang, Atapupu, Nunukan, Kolaka, Pomala, Parigi, Muntok, Kuala Tungkal, Sampit, Kumai, Batu Licin, Samarinda, Poso, Toli Toli, Manado, Ternate, Sanana, Tual ,Biak,

Pembangunan

GMDSS

Jumlah Pembangunan

Baru Kapal Patroli

2,623.797 38 unit

(63) (64) (65)300.560

(69) (73)(71)


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah

Pembangunan/Penga

daan Fasilitas

Pendukung

Penjagaan Laut dan

Pantai: ( Perbaikan

dan Perawatan Kapal

/ Pengadaan

Helikopter /

Pengadaan Senjata /

Amunisi / Pengadaan

Penanggulangan

pencemaran /

Peralatan SAR / GIRO

Vertical / Rigid

Inflatable Boat (RIB) /

ECDIS dan Sistem

Mobile Survilance

Kapal Patroli/Mobil

Patroli Lapangan /

Pengembangan

Pangkalan

645.857 714.552 721.697 728.914 748.153 3,559.173

6 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen

Perhubungan Laut

4,673.399 5,791.101 6,659.766 7,658.731 8,807.541 33,590.538

D PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI

UDARA

11,745.870 18,376.110 17,820.380 17,620.360 17,748.300 83,311.020

RPJMN 9,502.163 16,054.661 15,437.333 15,222.091 15,206.084 71,422.332

1 Pelayanan Angkutan

Udara Perintis

466.620 620.700 631.480 643.020 655.380 3,017.200

Jumlah rute

pelayanan perintis

dan subsidi untuk

angkutan udara (rute)

217 228 240 252 265

265

(74) (78)(75) (76) (77)











INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah subsidi

angkutan BBM

(drum)

6,677 6,677 6,677 6,677 6,677

6,677

2 Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana Bandar

Udara

8,278.292 14,075.608 13,562.820 13,078.432 12,855.650 61,850.802

Jumlah Bandar Udara

yang direhabilitasi

dan dikembangkan

(antara lain

perpanjangan,

pelebaran dan

peningkatan

kekuatan, pekerjaan

tanah, rehab gedung

terminal, gedung

operasional, dll)

3,321.325 100 9,481.253 100 11,448.820 100 12,806.432 100 (82) 12,855.650 100

100

Jumlah Bandar Udara

yang direhabilitasi

dan dikembangkan

(perpanjangan,

pelebaran dan

peningkatan

kekuatan, pekerjaan

tanah) untuk didarati

B-737 Series

1,271.842 8 1,007.923 13 15

(74). antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute),

Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep ( 5 Rute), Oksibil (7 Rute )









(83). Lokasi akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain terkait transportasi udara.

(79). Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar Udara Kasiguncu Poso, dan (Prioritas 8 bandar udara : Bandar Udara Rembele - Takengon, Bandar

Udara Tujo Una-una, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Komodo-Labohan Bajo, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra-Langgur, Bandar Udara Batlayeri Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo)

(80). Bandar Udara Rembele Takengon, Bandar Udara Tojo Una Una, dan (Prioritas 13 bandar udara : Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar

Udara Kasiguncu Poso, Bandar Udara Komodo Labuhan Bajo, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra Langgur, Bandar Udara Matilda Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo)



(74) (78)(75) (76) (77)

(79) (80) (81) (83)


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah Bandar Udara

yang direhabilitasi

dan dikembangkan

(perpanjangan,

pelebaran dan

peningkatan

kekuatan, pekerjaan

tanah) untuk didarati

ATR-42 & ATR-72

166.352 9 Bandar Udara

Teuku Cut Ali,

Bandar Udara

Bawean, Bandar

Udara Melak,

Bandar Udara

Tanah Merah,

Bandar Udara Kepi,

Bandar Udara

Sarmi , (Bandar

Udara Letung,

Bandar Udara

Tambelan, dan

Bandar Udara

Maratua

ditampung dalam

alokasi bandar

udara baru)


Teuku Cut Ali,

Bandar Udara

Bawean, Bandar

Udara Melak,

Bandar Udara

Tanah Merah,

Bandar Udara Kepi,

Bandar Udara

Sarmi , (Bandar

Udara Letung,

Bandar Udara

Tambelan, dan

Bandar Udara

Maratua

ditampung dalam

alokasi bandar

udara baru)

Lokasi akan

ditetapkan sesuai

kebutuhan

berdasarkan

Tatanan

Kebandarudaraan

Nasional dan

pelaksanaan

Undang-Undang

lain terkait

transportasi udara.

Lokasi akan

ditetapkan sesuai

kebutuhan

berdasarkan

Tatanan

Kebandarudaraan

Nasional dan

pelaksanaan

Undang-Undang

lain terkait

transportasi udara.

Lokasi akan

ditetapkan sesuai

kebutuhan

berdasarkan

Tatanan

Kebandarudaraan

Nasional dan

pelaksanaan

Undang-Undang

lain terkait

transportasi udara.

9

Jumlah

pembangunan/penge

mbangan terminal

penumpang bandar

udara

240.743 8 (84) 760.280 26 283.000 5 (86) 272.000 5 (87) 26

Jumlah Bandar Udara

yang Dikembangkan

di Daerah Perbatasan

dan Rawan Bencana*

2,288.030 25 980.000 25 730.000 25 25

Jumlah pembangunan

bandar udara baru

949.350 15 (91) 1,376.000 15 (92) 956.000 15 (93) 15

(85)

(88)

(89). Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren/Gayo Lues, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko Muko,

Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Sumenep, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Apung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Datah Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah

(90). Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren/Gayo Lues, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko Muko,


(84). Bandar Udara Pangsuma - Putussibau, Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun, Bandar Udara Kuala Pembuang, Bandar Udara Muara Teweh Baru, Bandar Udara Tjilik Riwut - Palangkaraya, Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng, Bandar Udara Wamena, Bandar Udara Timika

(86). Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun,Bandar Udara Bone,Bandar Udara Aroepala - Selayar,Bandar Udara Timika, Bandar Udara Mopah-Merauke

(87). Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun,Bandar Udara Bone,Bandar Udara Aroepala - Selayar,Bandar Udara Timika, Bandar Udara Mopah-Merauke

(85). Bandar Udara Silampari,Bandar Udara Pangsuma - Putussibau,Bandar Udara H.Asan - Sampit,Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun,Bandar Udara Kuala Pembuang,Bandar Udara Muara Teweh Baru,Bandar Udara Tjilik Riwut - Palangkaraya,Bandar Udara Melak,Bandar Udara Sultan Bantilan - Toli-Toli,Bandar Udara

Seko,Bandar Udara Bua,Bandar Udara Bone, Bandar Udara Aroepala-Selayar, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda - Waingapu,Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng,Bandar Udara Gewayantana - Larantuka,Bandar Udara Tardamu - Sabu,Bandar Udara Saumlaki,Bandar Udara Oesman Sadik - Labuha,Bandar Udara

Kambuaya,Bandar Udara Tanah Merah,Bandar Udara Illu,Bandar Udara Bokondini,Bandar Udara Wamena,Bandar Udara Timika,Bandar Udara Mopah-Merauke

(89) (90)

(91). Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel,

Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu





(88), Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren/Gayo Lues, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko Muko,



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Jumlah pembangunan

bandar udara baru**


Muara Teweh,

Bandar Udara

Maratua, Bandar

Udara Samarinda

Baru


Muara Teweh,

Bandar Udara

Maratua, Bandar

Udara Samarinda

Baru


Muara Teweh,

Bandar Udara

Maratua, Bandar

Udara Samarinda

Baru

0.000 Lokasi akan

ditetapkan sesuai

kebutuhan

berdasarkan

Tatanan

Kebandarudaraan

Nasional dan

pelaksanaan

Undang-Undang

lain terkait

transportasi udara.

0.000 Lokasi akan

ditetapkan sesuai

kebutuhan

berdasarkan

Tatanan

Kebandarudaraan

Nasional dan

pelaksanaan

Undang-Undang

lain terkait

transportasi udara.

3

3 Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana Keamanan

Penerbangan

265.888 434.202 260.835 234.868 217.480 1,413.273

Jumlah peningkatan

fasilitas pelayanan

darurat (paket)

185.050 53 (94) 174.750 44 (95) 166.750 42 (96) 123.750 37 (97) 111.250 36 (98) 212

Jumlah peningkatan

fasilitas keamanan

penerbangan (paket)

80.838 186 259.452 164 94.085 90 111.118 98 106.230 95 633(99) (100) (101) (102) (103)

(94). Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Pogogul,

bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa,

Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara

Radin Inten II




Radin Inten II




Radin Inten II




Radin Inten II




Radin Inten II

(99). Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli

toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, tambolaka-Waikabubak,

Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik

Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan






INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


4 Pengawasan dan

Pembinaan Kelaikan

Udara dan

Pengoperasian

Pesawat Udara

331.370 659.150 622.840 772.880 819.250 3,205.490

Jumlah Surveillance 36.460 50 Sentani, Batam,

Halim, Cengkareng,

Bandung,

Yogyakarta, Curug,

Jayawijaya,

Balaraja

Tangerang,

Surabaya,

Denpasar, Lombok,

Jepang, Pekan

Baru, Pontianak

56.180 52 seluruh bandara di Indonesia 73.850 54 Cengkareng, Halim,

Balikpapan,

Kualanamu,

Surabaya,

Denpasar,

Makasar, Sentani,

Pekanbaru, Batam,

Jogja, Solo,

Bandung, Wamena

78.750 56 seluruh bandara di Indonesia 76.050 58 seluruh bandara di Indonesia 58

Jumlah Inspection 36.460 1,272 Cengkareng, Lippo

Karawaci, Halim

Perdanakusuma,

Balikpapan, Banda

Aceh, Lombok,

Surabaya,

Yogyakarta,

Makassar,

Kualanamo,

Palembang,

Denpasar,

Banjarmasin,

Batam

56.180 1,631 seluruh bandara di Indonesia 73.850 1,673 seluruh bandara di Indonesia 78.750 1,631 seluruh bandara di Indonesia 76.050 1,713 seluruh bandara di Indonesia 1,713

Jumlah Audit 16.530 70 seluruh bandara di

Indonesia

24.080 75 seluruh bandara di

Indonesia


Indonesia


Indonesia


Indonesia 110

Jumlah pengadaan

Pesawat Udara

Kalibrasi (Multiyears

contract)

221.290 4 Jakarta 492.630 4 Jakarta 405.840 4 Jakarta 540.880 Jakarta 594.970 Jakarta 4

Dukungan sertifikasi

terhadap pesawat

industri nasional N-

219

5.000 1 Bandung 6.000 1 Bandung 6.000 1 Bandung 7.000 Bandung 7.000 Bandung 1














INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Alat uji kesehatan 15.630 5 24.080 7 Jakarta 31.650 9 Jakarta 33.75010

Jakarta 32.59012

Jakarta 12

5 Program pembinaan

Navigasi

Penerbangan

160.000 265.000 359.365 492.900 658.330 1,935.595

Pembinaan

(Pengaturan,

Pengendalian,

Pengawasan)

70.400 1,096 115.480 1,488 146.975 1,481 187.394 1,756 239.388 2,438 2,438

Penunjang tupoksi 89.600 149.520 212.390 305.506 418.942

6 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya

2,243.700 2,321.450 2,383.040 2,398.260 2,542.210 11,888.660

E PROGRAM

PENGEMBANGAN

SDM PERHUBUNGAN

4,401.610 4,401.610 6,712.099 6,741.825 6,819.239 7,507.361 32,182.133

RPJMN 4,096.440 6,351.580 6,362.604 6,424.663 7,010.172 30,245.459

1 Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Perhubungan Darat

233.780 165.040 176.143 328.507 609.937 1,513.408

Pusat

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

233.780 165.040 176.143 328.507 609.937 1,513.408

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

1,349.950 2 Jakarta 931.000 2.000 Jakarta 837.900 2 Jakarta 2,094.750 5 Jakarta 4,256.000 9.225 Jakarta

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Darat

38,770.100 32 Jakarta 26,738.000 11.000 Jakarta 24,064.200 10 Jakarta 60,160.000 25 Jakarta 123,328.000 50.738 Jakarta

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Darat


Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Darat

16,729.200 1,752 Jakarta 12,392.000 1,452 Jakarta 11,152.800 1,307 Jakarta 27,882.000 3,267 Jakarta 62,734.500 6,697 Jakarta

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Darat


Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Monitoring,

Analisa dan Evaluasi

Bidang SDM

Perhubungan Darat


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhiubungan

Darat

1,367.550 32 Jakarta 1,013.000 32.000 Jakarta 813.000 29 Jakarta 1,991.850 72 Jakarta 4,322.315 147.600 Jakarta


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Pehrubungan

Darat


Laporan Kegiatan dan

Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Darat


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,

Publikasi dan Promosi

901.800 3 Jakarta 668.000 2.000 Jakarta 509.000 2 Jakarta 1,247.050 5 Jakarta 2,805.863 9.225 Jakarta

Laporan Kerjasama 4,477.950 4 Jakarta 3,317.000 3.000 Jakarta 2,985.300 3 Jakarta 7,313.985 7 Jakarta 14,993.669 13.838 Jakarta

Laporan Penataan

Kelembagaan


Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

1,425.600 14 Jakarta 1,056.000 12.000 Jakarta 750.000 11 Jakarta 1,837.500 27 Jakarta 3,766.875 55.350 Jakarta

lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan Darat

4,560.300 1,752 Jakarta 3,378.000 1,182.000 Jakarta 3,040.200 1,064 Jakarta 7,448.490 2,660 Jakarta 15,269.405 5,451.975 Jakarta

Layanan Perkantoran 35,386.000 12 Jakarta 27,220.000 12.000 Jakarta 24,498.000 12 Jakarta 55,120.500 12 Jakarta 114,099.435 12.000 Jakarta

Kendaraan Bermotor 1,253.200 2 Jakarta 964.000 2.000 Jakarta 867.600 2 Jakarta 2,125.620 5 Jakarta 4,782.645 9.225 Jakarta

Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran


Gedung/Bangunan

Diklat Perhubungan

Darat

48,841.000 21,971 Pontianak dan Madiun 31,173.000 Pontianak 56,613.000 Pontianak 37,962.200 Pontianak

2 Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Perhubungan Laut

395.680 1,007.595 893.331 1,042.916 1,368.574 4,708.096

Pusat

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

245.307 790.475 568.814 481.564 506.929 2,593.089

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan

0.707 2 0.630 3 0.860 3 0.250 2 0.971 3 3.419

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan

0.925 12 1.799 52 1.586 53 1.237 47 1.360 52 6.907

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000 2 5.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

3.714 480 7.259 1,050 3.631 600 4.380 630 3.214 480 22.198

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.820 7 0.902 1 0.992 1 1.091 1 1.200 1 5.005


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.431 3 0.457 4 0.484 4 0.514 4 0.544 4 2.431

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

4.829 8 6.792 12 10.971 13 7.153 10 7.589 8 37.335

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

2.899 29 2.926 20 3.218 20 3.540 20 3.894 20 16.477

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

2.446 8 0.173 6 0.190 6 0.209 6 0.230 6 3.249

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.246 5 0.270 5 0.297 5 0.327 5 0.360 5 1.500


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

1.193 2 1.312 2 1.443 2 1.587 2 1.746 2 7.281

Laporan Kehumasan,

keprotokolan,

Publikasi, dan

Promosi

0.072 1 0.079 1 0.087 1 0.095 1 0.105 1 0.437

Laporan Kerjasama 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Jaringan

Internet/Telekomunik

asi

0.132 1 0.145 1 0.160 1 0.176 1 0.193 1 0.806

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

20.240 2 204.167 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 224.406

Buku - Buku dan

Bahan Cetakan

0.470 50 0.517 50 0.569 50 0.626 50 0.689 50 2.872

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

0.547 10 0.602 10 0.662 10 0.728 10 0.801 10 3.341

Layanan Perkantoran 4.294 12 4.552 12 4.825 12 5.115 12 5.421 12 24.207Kendaraan Bermotor 0.000 0 0.300 1 0.330 1 0.363 1 0.000 0 0.993

Peralatan dan


0.386 0 34.945 0 0.467 0 0.514 0 0.566 0 36.879

Gedung/Bangunan 199.957 0 521.648 0 537.040 0 452.658 0 477.046 0 2,188.349

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Balai Besar

Pendidikan,

Penyegaran dan

Peningkatan Ilmu

Pelayaran (BP3IP)

109.022 118.720 169.442 326.404 494.102 1,217.690

Layanan Perkantoran 23.385 12 25.676 12 28.197 12 30.969 12 34.019 12 142.247

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.137 1 0.151 1 0.151 1 0.151 1 0.151 1 0.740


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.503 3 0.553 3 0.608 3 0.669 3 0.736 3 3.070

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

45.167 5,250 45.549 5,310 48.163 5,370 58.996 6,480 63.648 6,990 261.523

Lulusan Pendidikan

Penyegaran

(Refreshing) SDM

Perhubungan Laut

2.084 4,200 2.084 4,200 1.108 2,100 0.550 900 0.413 600 6.239

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

6.667 19,340 6.791 19,560 7.298 19,780 7.424 20,000 7.550 20,220 35.730

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.418 7 0.460 7 0.506 7 0.557 7 0.613 7 2.554

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

0.556 13 0.611 13 0.673 13 0.740 13 0.814 13 3.393

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.554 13 0.609 13 0.670 13 0.737 13 0.810 13 3.380

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.097 8 0.107 8 0.117 8 0.129 8 0.142 8 0.593

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

0.728 14 0.801 14 0.881 14 0.969 14 1.066 14 4.445

Laporan Pengelolaan

dan Pembinaan

Bidang Umum SDM

Perhubungan Laut

0.866 4 0.951 4 1.045 4 1.149 4 1.262 4 5.273


Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

22.071 13 16.800 42 9.600 601 4.000 1 55.700 3 108.171

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

4.240 15 4.664 15 5.130 15 5.643 15 6.208 15 25.886

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan SDM

0.493 150 0.543 150 0.597 150 0.657 150 0.723 150 3.013

Gedung/Bangunan 0.000 0 1.400 0 6.380 0 83.100 0 318.702 0 409.582

Lahan 0.000 0 9.808 1 57.039 1 128.558 100 0.000 100 195.405

Balai Pendidikan dan

Pelatihan

Transportasi Laut

(BP2TL)

41.351 98.400 155.076 234.948 367.543 897.318


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan

0.350 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 0.250 1 1.350


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.450 2 0.495 2 0.545 2 0.599 2 0.659 2 2.747

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

29.809 1,350 32.790 1,350 36.069 1,350 39.676 1,350 43.643 1,350 181.987

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.200 1 0.200 1 0.220 1 0.242 1 0.266 1 1.128

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.429 5 0.515 5 0.566 5 0.623 5 0.685 5 2.818

Laporan Monitoring,

Analisa, dan Evaluasi

Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.352 5 0.423 5 0.465 5 0.512 5 0.563 5 2.314

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.424 7 0.508 7 0.559 7 0.615 7 0.677 7 2.783

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.374 5 0.449 5 0.494 5 0.543 5 0.597 5 2.457

Laporan Kegiatan Dan

Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.430 3 0.516 3 0.568 3 0.624 3 0.687 3 2.824

Gedung/Bangunan 0.000 1,267 23.424 1,260 42.362 1,603 48.479 1,622 74.453 1,110 188.719

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 28.784 0 61.928 0 130.629 0 231.692 0 453.032

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

0.610 47 1.331 47 1.464 47 1.611 47 1.772 47 6.787


Kendaraan Bermotor 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

3 Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Perhubungan Udara

284.450 327.246 312.242 454.188 465.575 1,843.701

Pusat

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

123.422 111.551 123.221 186.910 171.006 716.110

Layanan Perkantoran 12.915 12 Banten 11.844 12 Banten 12.456 12 Banten 13.701 12 Banten 15.072 12 Banten 65.988


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

6.079 2 Banten 8.289 1 Banten 0.671 2 Banten 0.738 2 Banten 0.812 2 Banten 16.590

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Udara

13.407 37 Tangerang, Jambi, Palembang 10.926 36 Tangerang, Banten 9.428 18 Tangerang, Banten 11.345 21 Tangerang, Banten 13.593 20 Tangerang, Banten 58.699

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Udara

6.188 8 Banten 7.031 8 Banten 7.882 8 Banten 21.100

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara


Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

0.000 0 0.000 0 0.000 0.000

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

0.000 0 0.000 0 0.000 0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Udara

44.984 450 Belanda, Banten 39.501 366 Banten 32.616 337 Banten 32.648 327 Banten 37.093 337 Banten 186.842

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Udara

2.663 10 Kupang, Jayapura,banjarmasin, Semarang2.766 10 Banten 4.351 3 Banten 4.894 3 Banten 5.642 3 Banten 20.317

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Udara

18.023 20 Banten, Makassar, surabaya, medan19.863 24 Banten 19.038 13 Banten 24.135 13 Banten 21.973 13 Banten 103.032

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Udara

4.847 10 banten 1.133 7 Banten 1.012 6 Banten 1.164 6 Banten 1.338 6 Banten 9.494

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Udara

3.234 9 banten, jyp, plb, makasar, medan , banyuwangi, 1.440 8 Banten 0.895 6 Banten 0.940 6 Banten 0.987 6 Banten 7.497

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Udara



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Udara


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


2.586 5 bali, banten 4.363 8 Banten 2.610 2 Banten 2.740 2 Banten 2.877 2 Banten 15.177


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Kerjasama 3.694 4 banten 2.822 3 Banten 19.400 4 Banten 19.597 4 Banten 20.153 4 Banten 65.667

Laporan Penataan

Kelembagaan


Gedung/Bangunan 0.190 120 banten 50.000 10,000 Banten 30.000 5,000 Banten 80.190

Jaringan 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Diklat

Perhubungan Udara


Peralatan Penyuluhan 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Kantor 0.329 96 Banten 1.059 60 Banten 1.165 60 Banten 1.281 60 Banten 3.834

Kendaraan Bermotor 0.563 1 Banten 0.366 1 Banten 0.403 1 Banten 0.443 1 Banten 1.775

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.684 92 Banten 0.686 76 Banten 0 Banten 0.000 0 Banten 0.000 0 Banten 1.370

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.100 25 Banten 0.100 25 Banten 0.067 50 Banten 0.073 50 Banten 0.081 50 Banten 0.420

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

6.586 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar, jayapura, banyuwangi4.259 6 Medan,Plb, surabaya, Makassar, jayapura, banyuwangi3.491 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar, jayapura, banyuwangi4.190 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar, jayapura, banyuwangi5.028 7 Medan,Plb, surabaya, Makassar, jayapura, banyuwangi23.553

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

0.339 50 jawa barat 0.595 90 bali 0.433 50 malang 0.476 50 malang 0.523 50 malang 2.366


Pelatihan

Penerbangan (BPP

Pnb) Palembang

54.147 65.848 61.407 69.355 133.031 383.787

Layanan Perkantoran 9.995 12 Palembang 10.497 12 Palembang 11.542 12 Palembang 12.691 12 Palembang 13.955 12 Palembang 58.679

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.525 1 Palembang 0.358 1 Palembang 0.394 1 Palembang 0.019 1 Palembang 0.021 1 Palembang 1.317

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Udara

13.664 1,114 Palembang 16.674 1,020 Palembang 23.260 1,340 Palembang 27.033 1,360 Palembang 27.605 1,380 Palembang 108.237

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Udara


Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Udara


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Udara



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Udara


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Kerjasama 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000 0 0.000 0 0.000

Gedung/Bangunan 16.939 4,203 Palembang 10.446 4,211 Palembang 22.617 4,020 Palembang 26.315 2,294 Palembang 5.299 790 Palembang 81.616

Jaringan 2.011 1 Palembang 1.011 1 Palembang 0.000 0 3.021

Lahan 20.027 40,000 Palembang 0.000 0 0.000 0 20.027

Peralatan Diklat

Perhubungan Udara

9.199 191 Palembang 1.266 1 Palembang 0.515 1 Palembang 0.000 0 82.016 1 Palembang 92.995

Peralatan Penyuluhan 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Kantor 0.400 75 Palembang 1.136 150 Palembang 1.111 50 Palembang 0.000 0 1.811 180 Palembang 4.459

Kendaraan Bermotor 0.400 1 Palembang 0.000 0 0.000 0 0.400

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.389 17 Palembang 0.000 0 0.000 0 0.389

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.150 200 Palembang 0.150 200 Palembang 0.000 0 0.300

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan Udara



Pelatihan

Penerbangan (BPP

Pnb) Jayapura

38.535 45.129 73.072 58.329 124.226 339.291

Layanan Perkantoran 9.046 Jayapura 10.052 Jayapura 7.915 12 Jayapura 8.917 12 Jayapura 9.585 12 Jayapura 45.515

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.108 Jayapura 0.204 1 Jayapura 0.052 1 Jayapura 0.056 1 Jayapura 0.061 1 Jayapura 0.481

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Udara

0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Udara

0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.000

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Udara

0.000

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Udara

0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Udara

13.987 1,120 Jayapura 16.592 1,100 Jayapura 20.605 1,140 Jayapura 30.107 1,300 Jayapura 33.118 1,520 Jayapura 114.410

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Udara

0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan


Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Udara

0.153 4 Jayapura 0.143 4 Jayapura 0.317 3 Jayapura 0.348 3 Jayapura 0.411 3 Jayapura 1.372

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Udara



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Udara

0.382 1 Jayapura 0.482 0.280 1 Jayapura 0.308 1 Jayapura 0.339 1 Jayapura 1.792

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.000

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.029 1 Jayapura 0.028 0.144 1 Jayapura 0.182 1 Jayapura 0.222 2 Jayapura 0.606

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.082 1 Jayapura 0.082

Laporan Kerjasama 0.018 1 Jayapura 0.051 0.090 1 Jayapura 0.099 1 Jayapura 0.257

Laporan Penataan

Kelembagaan

0.029 1 Jayapura 0.051 0.000 0 Jayapura 0.000 0 Jayapura 0.080

Gedung/Bangunan 4.953 940 Jayapura 9.057 10,490 Jayapura 31.530 2,600 Jayapura 8.350 1,016 Jayapura 3.700 3,000 Jayapura 57.590

Jaringan 1.082 92 Jayapura 1.082

Lahan 1.804 8,000 Jayapura 1.804

Peralatan Diklat

Perhubungan Udara


Peralatan Penyuluhan 0.000

Peralatan Kantor 0.215 20 Jayapura 0.215

Kendaraan Bermotor 0.246 0.246

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.343 37 Jayapura 0.496 30 Jayapura 0.839

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.162 100 Jayapura 0.200 100 Jayapura 0.362

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat


Lulusan Diklat

Pengembangan dan

0.102 48 Jayapura 0.536 53 Jayapura 0.530 62 Jayapura 1.168


Pelatihan

Penerbangan (BP3)

Curug

68.346 104.717 54.542 139.540 37.313 404.458

Layanan Perkantoran 7.910 12 Banten10.497

12 Banten 11.542 12 Banten 13.960 12 Banten 13.955 12 Banten 57.863

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.358 1 Banten 0.394 1 0.433 1 Banten 0.021 1 Banten 1.205

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Udara

0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Udara

0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Udara

0.000

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Udara

0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Udara

4.591 450 Banten 15.178 795 14.124 775 Banten 18.831 760 Banten 10.236 560 Banten 62.960

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Udara

0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Udara

0.165 1 0.174 1 Banten 0.183 1 Banten 0.194 1 Banten 0.716

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Udara


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Udara


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Udara


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.000

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.000

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

0.000

Laporan Kerjasama 0.000

Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000

Gedung/Bangunan 46.154 5,772 Banten 60.000 23,365 5.969 45,000 Banten 64.212 44,120 Banten 176.335

Jaringan 1.470 1 1.470

Lahan 0.000

Peralatan Diklat

Perhubungan Udara


Peralatan Penyuluhan 0.000

Peralatan Kantor 5.807 5,636 Banten 14.886 770 14.971 700 20.545 1,000 Banten 1.811 180 Banten 58.022

Kendaraan Bermotor 1.157 3 Banten 0.400 1 0.600 1 1.800 4 Banten 3.957


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

1.098 23 Banten 1.098

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.150 200 0.150 200 Banten 0.300

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

0.000

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan Udara


4 Pendidikan

Perhubungan Darat

448.530 710.928 638.894 591.635 569.180 2,959.168

Sekolah Tinggi

Transportasi Darat

(STTD)

90.089 163.500 146.209 121.494 117.971 639.262

90,088.500 163,500.000 146,209.221 121,494.014 117,970.688

90,088.541 163,500.075 146,209.288 121,494.070 117,970.742

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

727.527 1.000 Bekasi 1,320.375 0.894 bekasi 1,180.740 1 bekasi 981.148 0.664 bekasi 952.694 0.645 bekasi

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Darat

262.758 2.000 Bekasi 476.875 1.788 bekasi 426.444 2 bekasi 354.358 1.329 bekasi 344.081 1.290 bekasi

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat


Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan

17,335.287 792.000 Bekasi 31,461.500 708.243 bekasi 28,134.321 633 bekasi 23,378.495 526.283 bekasi 22,700.519 511.021 bekasi

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Darat


Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Darat


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Darat



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Darat



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Darat

749.222 7.000 Bekasi 1,359.750 6.260 bekasi 1,215.951 6 bekasi 1,010.407 4.651 bekasi 981.105 4.517 bekasi

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,

Publikasi, dan

Promosi


Jaringan 1,620.904 2.000 Bekasi 2,941.750 1.788 bekasi 2,630.648 2 bekasi 2,185.963 1.329 bekasi 2,122.570 1.290 bekasi

Peralatan Diklat

Perhubungan Darat


Buku-Buku dan Bahan

Cetakan


Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat


Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

750.187 476.000 Bekasi 1,361.500 425.661 bekasi 1,217.516 381 bekasi 1,011.707 316.301 bekasi 982.368 307.129 bekasi

Layanan Perkantoran 15,518.389 12.000 Bekasi 28,164.045 12.000 bekasi 25,185.585 12 bekasi 20,928.213 12.000 bekasi 20,321.295 12.000 bekasi

Peralatan dan



Gedung/ Bangunan 32,766.146 8,610.000 Bekasi 59,466.690 bekasi 53,177.849 bekasi 44,188.666 bekasi 42,907.194 bekasi

Politeknik

Keselamatan

Transportasi Jalan

(PKTJ) Tegal

94.501 135.001 121.501 103.276 101.211 555.490

SISTEM INFORMASI

PENGEMBANGAN IT

KAMPUS

774.900 1 Tegal 1,107.000 0.900 tegal 996.300 1 tegal 846.855 0.689 tegal 829.926 0.675 tegal

LAPORAN HASIL

PENELITIAN

PENGEMBANGAN

SDM PHB DARAT

468.300 40 Tegal 669.000 36.000 tegal 602.100 32 tegal 511.785 27.540 tegal 501.554 26.989 tegal

LULUSAN

PENDIDIKAN

PEMBENTUKAN SDM

PERHUBUNGAN

DARAT

23,664.900 654 Tegal 33,807.000 588.600 tegal 30,426.300 530 tegal 25,862.355 450.279 tegal 25,345.367 441.278 tegal

LULUSAN PELATIHAN

SDM PERHUBUNGAN

DARAT

22,577.800 2,675 Tegal 32,254.000 2,407.500 tegal 29,028.600 2,167 tegal 24,674.310 1,841.738 tegal 24,181.071 1,804.921 tegal


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


LAPORAN HASIL

PENILAIAN

PEMENUHAN

STANDAR MUTU

DIKLAT

PERHUBUNGAN

DARAT

946.400 13 Tegal 1,352.000 11.700 tegal 1,216.800 11 tegal 1,034.280 8.951 tegal 1,013.605 8.772 tegal

DOKUMEN

PERENCANAAN

BIDANG SDM

PERHUBUNGAN

DARAT


MONITORING /

PENGAWASAN

PELAKSANAAN

PROGRAM /

KEGIATAN


LAPORAN

PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG SDM

PERHUBUNGAN

DARAT


LAPORAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN BIDANG

SDM PERHUBUNGAN

DARAT


LAPORAN KEGIATAN

DAN PEMBINAAN

BIDANG UMUM SDM

PERHUBUNGAN

DARAT


LAPORAN HASIL

PENGABDIAN

MASYARAKAT


LAPORAN

KEHUMASAN,

KEPROTOKOLAN,

PUBLIKASI DAN

PROMOSI


LAPORAN

KERJASAMA


PERALATAN DIKLAT

PERHUBUNGAN

DARAT


BUKU-BUKU DAN

BAHAN CETAKAN

742.000 202 Tegal 1,060.000 181.800 tegal 954.000 164 tegal 810.900 139.077 tegal 794.690 136.297 tegal

LAPORAN

DUKUNGAN

PENYELENGGARAAN

DIKLAT


LULUSAN DIKLAT

PENGEMBANGAN

DAN PENINGKATAN

KAPASITAS SDM

PERHUBUNGAN


LAYANAN

PERKANTORAN



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


PERALATAN KANTOR 9,249.800 51 Tegal 13,214.000 45.900 tegal 11,892.600 41 tegal 10,108.710 35.114 tegal 9,906.637 34.412 tegal

GEDUNG /

BANGUNAN

13,872.600 26,739 Tegal 19,818.000 tegal 17,836.200 tegal 15,160.770 tegal 14,857.706 tegal


Pelatihan

Transportasi Darat

(BP2TD) Palembang

54.059 60.740 54.666 49.199 48.215 266.879

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

487.720 10 Palembang 548.000 9 palembang 493.200 8 palembang 443.880 7 palembang 435.002 7 palembang

LULUSAN

PENDIDIKAN

PEMBENTUKAN SDM

10,488.650 239 Palembang 11,785.000 215 palembang 10,606.500 194 palembang 9,545.850 174 palembang 9,354.933 171 palembang

LULUSAN PELATIHAN

SDM PERHUBUNGAN

DARAT


LAPORAN

PENYULUHAN

PERHUBUNGAN


LAPORAN HASIL

PENILAIAN

PEMENUHAN


DOKUMEN

PERENCANAAAN

BIDANG SDM


LAPORAN

MONITORING,

ANALISA DAN


LAPORAN

PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN

1,067.110 6 Palembang 1,199.000 5 palembang 1,079.100 5 palembang 971.190 4 palembang 951.766 4 palembang

LAPORAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN BIDANG


LAPORAN KEGIATAN

DAN PEMBINAAN

BIDANG UMUM SDM


LAPORAN

KEHUMASAN,

KEPROTOKOLAN,


JARINGAN 658.600 1 Palembang 740.000 1 palembang 666.000 1 palembang 599.400 1 palembang 587.412 1 palembang

PERALATAN DIKLAT

PERHUBUNGAN

DARAT


KENDARAAN 323.070 1 Palembang 363.000 1 palembang 326.700 1 palembang 294.030 1 palembang 288.149 1 palembang

BUKU BUKU DAN

BAHAN CETAKAN


LAPORAN

DUKUNGAN

PENYELENGGARAAN


LULUSAN DIKLAT

PENGEMBANGAN

DAN PENINGKATAN

947.850 95 Palembang 1,065.000 86 palembang 958.500 77 palembang 862.650 69 palembang 845.397 68 palembang

LAYANAN

PERKANTORAN



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


PERALATAN DAN

FASILITAS KANTOR


GEDUNG/BANGUNAN 11,707.950 4,204 Palembang 13,155.000 palembang 11,839.500 palembang 10,655.550 palembang 10,442.439 palembang


Pelatihan

Transportasi Darat

(BP2TD) Bali

106.634 163.963 147.567 132.810 126.170 677.143

Jaringan 713.439 3 Bali 1,097.000 3 bali 987.300 2 bali 888.570 2 bali 844.142 2 bali

Peralatan Diklat

Perhubungan

1,333.878 15 Bali 2,051.000 14 bali 1,845.900 12 bali 1,661.310 11 bali 1,578.245 10 bali

Buku-buku Dan

Bahan Cetakan

65.036 1,000 Bali 100.000 900 bali 90.000 810 bali 81.000 729 bali 76.950 693 bali

Kendaraan Bermotor 880.581 2 Bali 1,354.000 2 bali 1,218.600 2 bali 1,096.740 1 bali 1,041.903 1 bali

Peralatan dan Fasilias

Perkantoran


Gedung/Bangunan 72,621.241 6,607 Bali 111,664.000 5,946 bali 100,497.600 5,352 bali 90,447.840 4,817 bali 85,925.448 4,576 bali

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Darat


Lulusan Pendidikan

Pelatihan SDM

Perhubungan Darat

8,364.216 1,104 Bali 12,861.000 994 bali 11,574.900 894 bali 10,417.410 805 bali 9,896.540 765 bali

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

334.933 6 Bali 515.000 5 bali 463.500 5 bali 417.150 4 bali 396.293 4 bali

Laporan Monitoring,


Bidang SDM


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Kegiatan Dan

Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Darat


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


660.761 3 Bali 1,016.000 3 bali 914.400 2 bali 822.960 2 bali 781.812 2 bali

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

802.538 4 Bali 1,234.000 4 bali 1,110.600 3 bali 999.540 3 bali 949.563 3 bali

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

723.845 248 Bali 1,113.000 223 1,001.700 201 901.530 181 856.454 172

Gedung/Bangunan 899.441 Bali 1,383.000 0 1,244.700 0 1,120.230 0 1,064.219 0

Layanan Perkantoran 8,444.762 12 Bali 12,984.850 12 11,686.365 12 10,517.729 12 9,991.842 12


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Akademi

Perkeretaapian

Indonesia (API)

Madiun

103.248 187.724 168.952 152.056 144.454 756.434

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

63.250 1 Madiun 115.000 1 madiun 103.500 1 madiun 93.150 1 madiun 88.493 1 madiun

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Darat

2,918.850 8 Madiun 5,307.000 7 madiun 4,776.300 6 madiun 4,298.670 6 madiun 4,083.737 6 madiun

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Darat


Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

901.450 14 Madiun 1,639.000 13 madiun 1,475.100 11 madiun 1,327.590 10 madiun 1,261.211 10 madiun

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan


Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Darat

563.200 4 Madiun 1,024.000 4 madiun 921.600 3 madiun 829.440 3 madiun 787.968 3 madiun

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Darat


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Darat



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Darat


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,

Publikasi, dan

Promosi



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Kerjasama 202.950 6 Madiun 369.000 5 madiun 332.100 5 madiun 298.890 4 madiun 283.946 4 madiun

Peralatan Diklat 13,763.200 108 Madiun 25,024.000 97 madiun 22,521.600 87 madiun 20,269.440 79 madiun 19,255.968 75 madiun

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

581.900 1,274 Madiun 1,058.000 1,147 madiun 952.200 1,032 madiun 856.980 929 madiun 814.131 882 madiun

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat


Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan


Layanan Perkantoran 5,622.650 12 Madiun 10,223.000 12 madiun 9,200.700 12 madiun 8,280.630 12 madiun 7,866.599 12 madiun

Kendaraan Bermotor 1,546.050 4 Madiun 2,811.000 4 madiun 2,529.900 3 madiun 2,276.910 3 madiun 2,163.065 3 madiun

Peralatan Dan



Gedung/Bangunan

Diklat Perhubungan

Diklat

40,859.500 15,308 Madiun 74,290.000 madiun 66,861.000 madiun 60,174.900 madiun 57,166.155 madiun


Pelatihan

Transportasi Darat

(BP2TD) Pontianak

0.000 0.000 0.000 32.800 31.160 63.959

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

63 1 mempawah 60 1 mempawah

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Darat

3,009 15 mempawah 2,859 14 mempawah

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Darat


Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Darat


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Darat


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Darat



Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Darat



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,

Publikasi, dan

Promosi


Peralatan Diklat 9,763 90 mempawah 9,275 86 mempawah

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan


Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat


Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan


Layanan Perkantoran 5,023 12 mempawah 4,772 12 mempawah

Kendaraan Bermotor 736 2 mempawah 699 2 mempawah

Peralatan Dan



5 Pendidikan

Perhubungan Laut

1,470.430 1,332.080 1,483.509 1,565.009 1,886.965 7,737.992

Sekolah Tinggi Ilmu

Pelayaran (STIP)

272.817 268.956 273.558 294.756 367.341 1,477.428


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.288 3 0.340 3 0.674 4 0.411 3 0.453 3 2.166

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.456 20 2.572 40 3.000 40 3.300 40 3.630 40 12.958

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

55.582 2,670 49.525 1,620 47.983 1,620 47.983 1,620 47.983 1,620 249.058

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

13.026 1,200 10.589 700 12.878 900 12.878 900 12.878 900 62.249

Lulusan Pelatihan

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Lulusan Pendidikan

Penyetaraan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan Laut

11.338 15,000 2.706 2,850 3.933 3,850 3.933 3,850 3.933 3,850 25.843

Lulusan Pendidikan

Penyegaran

(Refreshing) SDM

Perhubungan Laut

1.481 600 0.846 350 1.390 600 1.390 600 1.390 600 6.498

Lulusan Pendidikan

Pengukuhan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

16.727 32,651 17.520 32,717 13.988 31,586 14.314 32,378 15.014 33,516 77.562

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.147 1 0.427 2 0.494 2 0.544 2 0.598 2 2.210

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.328 5 0.853 6 0.324 5 0.357 5 1.006 6 2.869

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.382 11 0.865 11 0.866 11 0.953 11 1.048 11 4.115

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.209 14 0.206 14 0.227 14 0.249 14 0.274 14 1.165

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.724 11 1.149 11 1.264 11 1.391 11 1.530 11 6.058


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.521 1 0.398 1 0.438 1 0.482 1 0.530 1 2.368

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.151 2 0.231 4 0.365 4 0.402 4 0.442 4 1.592

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.194 3 0.208 3 0.208 3 0.228 3 0.251 3 1.089

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bangunan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Jaringan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Lahan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

64.456 21 86.098 198 71.999 289 46.522 33 103.488 4,740 372.563

Peralatan Penyuluhan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Peralatan Kantor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Kendaraan 0.000 0 2.688 3 3.278 4 2.000 4 0.000 0 7.966

Buku-buku dan Bahan

Cetakan

0.200 125 0.200 125 0.220 125 0.242 125 0.266 125 1.128

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

12.952 7 11.679 4 12.855 4 14.141 4 15.479 8 67.106

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

0.068 15 0.728 83 0.120 33 0.058 30 0.000 0 0.974

Kendaraan Bermotor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Peralatan dan


3.745 40 2.259 132 1.007 602 0.060 15 0.087 20 7.158

Gedung/Bangunan 25.731 4,684 0.000 0 11.490 1,600 49.906 13,736 54.748 30,700 141.875

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP)

Semarang

203.724 204.258 222.128 155.780 243.594 1,029.484


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.651 2 3.161 2 0.672 2 3.184 2 0.695 2 8.363

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.555 6 0.555 6 0.565 6 0.565 6 0.565 6 2.805

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.585 20 0.585 22 0.635 24 0.667 24 0.699 24 3.171

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

27.719 2,075 27.719 2,075 27.466 2,075 28.466 1,985 29.466 1,985 140.836

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

9.782 900 9.782 900 9.782 900 9.782 900 9.782 900 48.908

Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan

6.197 7,920 6.197 7,920 6.197 7,920 6.197 7,920 6.197 7,920 30.983

Lulusan Pendidikan

Penyegaran

(Refreshing) SDM

Perhubungan Laut

6.143 24,570 6.143 24,570 6.143 24,570 6.143 24,570 6.143 24,570 30.713


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

21.596 31,165 24.596 31,265 24.596 31,265 21.124 31,265 21.124 31,265 113.035

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.785 23 0.795 23 0.604 20 0.639 20 0.675 20 3.497

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.329 6 0.345 6 0.363 6 0.381 6 0.400 6 1.818

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.122 5 0.128 5 0.138 5 0.144 5 0.154 5 0.685

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.216 9 0.238 9 0.261 9 0.287 9 0.316 9 1.319

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

2.370 22 2.607 22 2.868 22 3.154 22 3.470 22 14.469


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.775 1 0.853 1 0.938 1 1.032 1 1.135 1 4.731

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.145 3 0.160 3 0.175 3 0.193 3 0.212 3 0.885

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


2.075 14 2.283 14 2.511 14 2.762 15 3.038 15 12.668

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


Laporan Penataan

Kelembagaan

0.077 1 0.083 1 0.088 1 0.095 1 0.010 1 0.353

Gedung/Bangunan 66.063 8,088 60.309 10,576 80.844 13,064 20.828 6,000 32.040 4,671 260.084

Jaringan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

18.921 505 14.570 535 14.870 540 7.670 785 71.170 760 127.201

Peralatan Penyuluhan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan dan


1.530 740 1.530 740 1.530 740 1.530 740 1.530 740 7.650


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS



Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.078 900 0.083 900 0.089 900 0.095 900 0.102 900 0.448

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

8.476 19 9.037 19 9.624 19 7.599 19 19.350 19 54.087

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

0.919 140 0.984 140 1.053 140 1.126 140 1.205 140 5.287

Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP)

Makassar

368.839 72.224 180.473 457.201 324.009 1,402.746


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.220 2 0.231 2 0.242 2 0.254 2 0.267 2 1.215

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.874 5 0.917 5 0.961 5 1.009 5 1.058 5 4.818

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

1.266 14 1.328 14 1.493 15 1.567 15 1.646 15 7.301

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

12.318 1,579 13.147 1,680 35.258 1,854 36.838 2,012 38.494 2,187 136.055

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

19.392 704 14.342 774 21.338 852 22.384 936 23.481 1,030 100.937

Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan Laut

0.860 750 0.902 750 0.947 750 0.993 750 1.042 750 4.744

Lulusan Pendidikan

Penyegaran

(Refreshing) SDM

Perhubungan Laut

0.509 100 0.534 100 0.561 100 0.588 100 0.617 100 2.809

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

6.356 14,150 6.238 14,300 7.167 14,500 7.884 14,700 8.672 15,000 36.316

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

1.883 7 1.175 7 2.072 7 2.176 7 2.285 7 9.591

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.486 4 0.510 4 0.535 4 0.562 4 0.590 4 2.682

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.250 5 0.262 5 0.276 5 0.289 5 0.304 5 1.381

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.142 5 0.149 5 0.156 5 0.164 5 0.172 5 0.783

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

2.698 17 1.833 17 2.975 17 3.123 17 3.279 17 13.908


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

1.177 3 0.736 3 1.298 3 1.363 3 1.431 3 6.006

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.522 3 0.548 3 0.576 3 0.605 3 0.635 3 2.886

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.404 2 0.424 2 0.446 2 0.468 2 0.491 2 2.233

Laporan Penataan

Kelembagaan

0.363 3 0.381 3 0.400 3 0.420 3 0.441 3 2.004


Gedung/Bangunan 286.804 43,486 0.000 0 0.000 0 338.911 180,289 111.881 1,000 737.595

Jaringan 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

0.300 3 0.000 6 71.754 27 4.628 28 91.621 32 168.303


Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.187 15 0.197 15 0.207 15 0.217 15 0.228 15 1.036

Peralatan dan


0.384 30 0.404 40 0.424 50 0.445 60 0.467 70 2.124


Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.301 425 0.235 450 0.374 450 0.417 450 0.464 450 1.790

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

4.545 6 2.395 6 5.010 6 5.261 6 5.524 6 22.735


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

1.796 450 1.890 450 1.985 450 2.084 450 2.188 450 9.943

0.000

Politeknik Pelayaran

(PP) Surabaya

207.300 143.162 167.830 178.394 222.357 919.042


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan

2.011 6 2.111 6 2.433 6 2.676 6 2.944 6 12.176

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.675 12 0.709 12 0.780 12 0.858 12 0.943 12 3.964

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

41.241 510 41.241 510 45.365 510 49.902 510 54.892 510 232.642

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

12.399 1,950 12.399 2,140 13.639 2,355 15.003 2,590 16.504 2,850 69.945

Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan Laut

2.045 1,450 2.045 1,580 2.250 1,740 2.250 1,910 2.475 2,100 11.064

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

21.970 23,073 21.970 25,181 24.167 27,918 24.167 30,710 26.584 33,783 118.858

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

1.355 3 1.422 3 1.565 3 1.565 3 1.721 3 7.627

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.483 6 0.483 6 0.532 6 0.532 6 0.585 6 2.615

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.123 3 0.129 3 0.142 3 0.142 3 0.156 3 0.692

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

1.324 6 1.390 6 1.529 6 1.529 6 1.682 6 7.452


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.571 7 0.599 7 0.659 7 0.659 7 0.725 7 3.214


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.399 2 0.419 2 0.461 2 0.461 2 0.507 2 2.247

Laporan

Kehumasan,Keprotok

olan, Publikasi dan

Promosi

1.388 1 1.457 1 1.603 1 1.603 1 1.763 1 7.815


Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Jaringan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

28.294 80 5.387 90 5.926 99 5.926 109 26.518 120 72.051


Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.200 200 0.210 220 0.231 242 0.231 266 0.254 293 1.126

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

0.182 1 0.201 1 0.221 1 0.243 1 0.267 1 1.113

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

1.969 150 2.068 165 2.275 182 2.502 200 2.752 220 11.567

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan dan


12.551 500 6.276 550 6.903 605 7.594 666 8.353 732 41.677

0.000


Pelatihan Ilmu

Pelayaran (BP2IP)

Tangerang

108.970 133.400 126.715 88.182 137.109 594.376


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

2.185 1 2.292 1 2.404 1 2.524 1 2.650 1 12.055

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.157 20 0.165 20 0.173 20 0.182 20 0.191 20 0.868

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

19.367 870 20.316 1,020 21.312 1,020 22.378 1,200 23.496 1,380 106.870

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Penyegaran

(Refreshing) SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

2.390 3,510 2.507 4,620 2.630 4,620 2.761 4,620 2.899 6,180 13.186

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

1.526 4 1.600 4 1.679 4 1.763 4 1.851 4 8.418

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.312 5 0.327 5 0.343 5 0.360 5 0.378 5 1.720

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.125 6 0.131 6 0.138 6 0.145 6 0.152 6 0.691

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.193 4 0.202 4 0.212 4 0.223 4 0.234 4 1.063


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.223 2 0.234 2 0.245 2 0.258 2 0.270 2 1.230

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


Gedung/Bangunan 24.000 4,840 27.200 6,072 15.500 3,340 1.800 400 14.100 18,613 82.600

Jaringan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

31.740 20 51.125 20 53.630 20 25.835 20 59.127 20 221.456


Peralatan dan


1.843 28 1.933 28 2.028 28 2.130 28 2.236 28 10.170

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


Buku-buku dan Bahan

Cetakan

0.220 50 0.231 50 0.243 50 0.255 50 0.267 50 1.216

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

10.594 8 11.113 8 11.658 8 12.241 8 12.853 8 58.459

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

1.365 298 1.358 342 1.415 308 1.293 322 1.005 203 6.434

0.000


Pelatihan Ilmu

Pelayaran (BP2IP)

Barombong

116.918 90.631 92.361 69.043 108.731 477.684


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.305 1 0.364 1 0.434 1 0.519 1 0.621 1 2.242

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

29.792 480 32.213 480 38.619 600 40.032 720 51.875 720 192.530

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Penyetaraan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Penyegaran

(Refreshing) SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pengukuhan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

1.187 1,680 1.187 1,680 1.217 1,740 1.232 1,800 1.232 1,800 6.055

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

0.100 1 0.120 1 0.140 1 0.160 1 0.180 1 0.700

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

1.972 7 0.172 5 0.172 5 0.172 5 0.172 5 2.660

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.143 4 0.143 4 0.143 4 0.143 4 0.143 4 0.716

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.143 6 0.143 6 0.143 6 0.143 6 0.143 6 0.713

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.186 5 0.186 5 0.186 5 0.186 5 0.186 5 0.930


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.647 2 0.647 2 0.647 2 0.647 2 0.647 2 3.236

Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000


Laporan Penataan

Kelembagaan

0.148 1 0.148 1 0.148 1 0.148 1 0.148 1 0.739

Jaringan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

10.162 295 10.656 295 11.349 295 0.000 295 14.591 295 46.757


Buku-buku dan Bahan

Cetakan

0.130 50 0.155 50 0.184 50 0.220 50 0.262 50 0.952

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

0.389 2 0.417 2 0.451 2 0.492 2 0.540 2 2.289

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

0.759 280 0.819 280 0.891 280 0.977 280 1.081 280 4.526


Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan dan


4.604 252 2.992 252 2.285 252 2.337 252 2.399 252 14.617

Gedung/Bangunan 51.867 0 24.533 0 16.933 0 0.000 0 7.933 0 101.266

0.000


Pelatihan Ilmu

Pelayaran (BP2IP)

Sorong

103.313 148.646 131.899 107.708 149.309 640.875


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

1.625 2 0.078 2 1.085 3 0.143 3 0.155 3 3.086

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan Laut

0.400 2 0.440 2 0.484 2 0.532 2 0.586 2 2.442


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

31.483 600 34.631 600 38.094 600 41.903 600 46.094 600 192.204

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

6.155 120 6.771 120 7.448 120 14.337 180 15.770 180 50.480

Lulusan Pendidikan

Pemutahiran SDM

Perhubungan Laut

1.041 360 1.145 360 1.259 360 1.385 360 1.523 360 6.353

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

2.069 840 2.276 840 4.007 960 4.470 1,020 5.357 1,080 18.179

Laporan Penyuluhan

Perhubungan Laut

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.194 1 0.213 1 0.234 1 0.258 1 0.283 1 1.182

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.266 5 0.292 5 0.322 5 0.354 5 0.389 5 1.623

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan Laut

0.245 5 0.270 5 0.297 5 0.327 5 0.359 5 1.498

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.193 7 0.213 7 0.234 7 0.257 7 0.283 7 1.180

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

Laut

0.253 4 0.278 4 0.306 4 0.336 4 0.370 4 1.543


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan Laut

0.581 2 0.640 2 0.704 2 0.774 2 0.851 2 3.550

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


0.517 1 0.569 1 0.626 1 0.688 1 0.757 1 3.157

Laporan Dukungan

Penyelenggaraan

Diklat

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000



INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

32.694 15 0.000 0 43.200 3 4.024 1 6.450 2 86.368


Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.217 280 0.239 285 0.263 290 0.289 295 0.318 300 1.328


Peralatan dan


0.667 100 0.733 110 0.807 121 0.887 133 0.976 146 4.070

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Gedung/Bangunan 15.713 14 89.694 26 15.069 8 12.895 14 45.254 12 178.625

Jaringan 0.000 0 0.000 0 7.600 1 0.000 0 7.600 2 15.200

Lahan 0.850 1 0.000 0 0.000 0 13.000 1 0.000 0 13.850


Pelatihan Ilmu

Pelayaran (BP2IP)

Malahayati Aceh

Besar

88.548 132.634 149.469 125.101 169.746 665.500

Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

0.288 2 0.253 2 0.458 3 0.264 2 0.270 2 1.533

Lulusan Pendidikan

Pembentukan SDM

Perhubungan Laut

14.903 457 19.560 637 21.120 640 23.760 720 23.760 720 103.103

Lulusan Pendidikan

Penjenjangan SDM

Perhubungan Laut

2.329 150 7.567 270 5.412 360 8.192 420 11.036 540 34.536

Lulusan Pelatihan

SDM Perhubungan

Laut

15.087 5,100 7.149 5,970 8.635 6,510 9.417 7,110 10.263 7,770 50.551

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan Laut

0.386 2 0.568 5 0.760 6 0.506 4 0.557 4 2.777

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

1.854 6 2.039 7 2.243 7 2.467 7 2.714 7 11.318

KONSULTASI DETAIL

ENGINEERING

DESAIGN (DED)

1.500 2 1.650 2 1.815 2 1.997 2 2.196 2 9.158

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

0.257 4 0.283 4 0.311 4 0.342 4 0.377 4 1.570

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

0.304 7 0.334 7 0.367 7 0.404 7 0.445 7 1.854


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

0.339 6 0.373 6 0.410 6 0.451 6 0.496 6 2.070


Pembinaan Bidang

Umum SDM

0.889 2 0.978 2 1.076 2 1.183 2 1.302 2 5.428

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


1.148 2 1.263 2 1.390 2 1.528 2 1.681 2 7.011

Peralatan Diklat

Perhubungan Laut

8.458 371 11.317 916 52.750 3 17.806 26 60.550 26 150.880

Buku-buku dan Bahan

Cetakan

0.290 302 0.319 386 0.351 425 0.386 467 0.425 513 1.770

Lulusan Diklat

Pengembangan dan

Peningkatan

1.119 40 1.231 270 1.354 280 1.489 290 1.638 300 6.831


Kendaraan Bermotor 1.133 2 0.000 0.000 0.000 0.000 1.133

Peralatan dan


3.045 1,186 1.606 64 1.183 250 0.955 131 0.000 217 6.788

Gedung dan

Bangunan

22.695 17,123 62.170 214,372 33.025 124,460 33.593 9,200 0.000 31,500 151.482

0.000

7 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya

231.070 258.999 262.562 268.207 274.489 1,295.327

Sekretariat Badan

Pengembangan SDM

231.070 258.999 262.562 268.207 274.489 1,295.327


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Perhubungan

5.999 7 6.514 6 7.166 6 7.882 6 8.671 6 36.232

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Perhubungan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Pedoman Metode

Pelaksanaan Diklat

Perhubungan

0.000 6.817 3 7.151 3 7.330 3 7.513 4 28.811

Laporan Hasil

Penelitian

Pengembangan SDM

Perhubungan

0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lulusan Pendidikan

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Perhubungan

30.881 309 42.350 465 46.585 465 51.244 465 56.368 465 227.427

Laporan Penerimaan

Calon Taruna

4.471 1 4.095 1 4.504 1 4.955 1 5.450 1 23.475

Lulusan Pelatihan

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

47.405 8,936 45.853 6,498 50.438 6,498 55.482 6,498 61.030 6,498 260.209

Laporan Penyuluhan

Perhubungan

0.813 2 1.179 3 1.297 3 1.427 3 1.570 3 6.286


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Perhubungan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Perhubungan

5.947 18 7.327 19 8.059 19 8.865 19 9.752 19 39.950

Laporan Monitoring,


Bidang SDM

Perhubungan

3.754 15 4.483 15 4.931 15 5.424 15 5.967 15 24.558

Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Perhubungan

10.826 16 10.333 15 11.366 15 12.503 15 13.753 15 58.781

Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Perhubungan

12.490 52 15.435 55 16.978 55 18.676 55 20.544 55 84.124


Pembinaan Bidang

Umum SDM

Perhubungan

10.681 12 12.204 11 13.424 11 14.767 11 16.244 11 67.320

Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,


20.425 10 16.034 28 17.637 28 19.401 28 21.341 28 94.839

Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Perhubungan

3.718 4 1.491 4 1.640 4 1.804 4 1.984 4 10.635


Laporan Penataan

Kelembagaan

4.590 5 3.680 4 4.048 4 4.452 4 4.898 4 21.667

Bangunan 25.760 5,760 30.177 4,600 39.057 4,000 22.888 3,000 5.188 2,002 123.070

Jaringan 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lahan 0.000 4.294 15,000 0.000 0 0.000 0 0.000 0 4.294

Peralatan Diklat 4.022 45 13.613 2 0.000 0 0.000 0 0.000 0 17.636

Peralatan Penyuluhan 0.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Peralatan Kantor 6.373 1,659 9.756 100 2.577 100 2.835 100 3.119 100 24.660

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.773 37 0.387 50 0.426 50 0.469 50 0.515 50 2.570

Kendaraan 0.940 2 0.840 2 0.924 2 1.016 2 1.118 2 4.837

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.044 100 0.048 100 0.053 100 0.059 100 0.064 100 0.269

0.000

8 Pengembangan SDM

Aparatur

Perhubungan

74.100 101.519 116.659 126.369 222.699 641.347

Pusat

Pengembangan SDM

Aparatur

Perhubungan

74.100 101.519 116.659 126.369 222.699 641.347


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Sistem Informasi

Pengembangan SDM

Aparatur

Perhubungan

0.577 1 Jawa Barat 0.034 1 Jawa Barat 0.041 1 Jawa Barat 0.051 1 Jawa Barat 0.064 1 Jawa Barat 0.766

Dokumen Kurikulum,

Silabus dan Bahan

Ajar/Modul Diklat

Aparatur

Perhubungan


Lulusan Diklat Teknis

Manajerial

26.410 3,580 Jawa Barat 31.597 3,980 Jawa Barat 40.378 4,140 Jawa Barat 55.104 4,528 Jawa Barat 74.112 4,878 Jawa Barat 227.601

Lulusan Diklat

fungsional


Lulusan Diklat

Prajabatan


Laporan Penyuluhan

Perhubungan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Hasil

Penilaian Pemenuhan

Standar Mutu Diklat

Aparatur Phb

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Dokumen

Perencanaan Bidang

SDM Aparatur

Perhubungan


Laporan Monitoring,


Bidang SDM Aparatur

Perhubungan


Laporan Pengelolaan

Kepegawaian Bidang

SDM Aparatur

Perhubungan


Laporan Pengelolaan

Keuangan Bidang

SDM Aparatur

Perhubungan


Laporan Pengelolaan

dan Pembinaan

Bidang Umum SDM

Aparatur

Perhubungan


Laporan Hasil

Pengabdian

Masyarakat


Laporan Kehumasan,

Keprotokolan,



Laporan Bidang

Hukum

Pengembangan SDM

Aparatur

Perhubungan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Laporan Kerjasama 0.176 1 Jawa Barat 0.167 1 Jawa Barat 0.200 1 Jawa Barat 0.251 1 Jawa Barat 0.313 1 Jawa Barat 1.107


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


Laporan Penataan

Kelembagaan

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Jaringan 0.000 0.129 1,650 0.000 0.000 0.000 0.129

Lahan 0.000 0.000 0.000 6.000 3,000 0.000 6.000

Peralatan Diklat

Aparatur

Perhubungan


Peralatan Penyuluhan 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Peralatan dan



Kendaraan 2.587 4 Jawa Barat 2.398 9 Jawa Barat 2.200 4 Jawa Barat 0.000 Jawa Barat 2.833 2 Jawa Barat 10.018

Buku-Buku dan Bahan

Cetakan

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Layanan Perkantoran 18.655 12 Jawa Barat 20.226 12 Jawa Barat 24.271 12 Jawa Barat 30.339 12 Jawa Barat 37.924 12 Jawa Barat 131.416

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Gedung/Bangunan 2.179 2,590 Jawa Barat 29.256 8,121 Jawa Barat 23.797 10,850 Jawa Barat 0.852 880 Jawa Barat 63.673 8,970 Jawa Barat 119.757

9 Terwujudnya

peningkatan kinerja

pelayanan

transportasi (QW)

0.000 1,065.316 1,177.688 622.803 554.070 3,419.877

Terbangunnya

Kampus Terpadu

SDM Transportasi

272.936 315.141 352.732 504.570 1,445.379

Terbangunnya

Kampus PIP Makassar

320.035 470.893 55.079 0.000 846.007

Terbangunnya

Kampus ATKP

Makassar

85.000 85.000 55.680 49.500 275.180

Terbangunnya

Kampus BP2TD di Bali

237.344 156.654 6.000 0.000 399.999

Terbangunnya

Kampus Baru

Akademi

Perkeretaapian di

Madiun

150.000 150.000 153.313 0.000 453.313

F BADAN PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

228.259 377 240.359 330 251.107 332 237.048 339 247.941 339 1,204.715

A Penelitian dan

Pengembangan

Perhubungan

102.073 226 117.714 201 122.352 203 102.168 210 107.036 210

1 Penelitian dan

Pengembangan

Manajemen

Transportasi

Multimoda

23.207 41 35.612 32 36.295 32 12.101 36 13.112 36 120.327


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


- Jumlah Penyusunan

Laporan Program,

Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan

(laporan)

2.034 10 2.770 10 2.860 10 2.951 10 3.047 10 13.661

- Jumlah Penelitian

dan Pengembangan

Transportasi (laporan)21.174 31 32.843 22 33.435 22 9.150 26 10.065 26 106.666

2 Penelitian dan

Pengembangan

Darat dan

Perkeretaapian

29.099 33.609 35.141 36.859 38.722 173.430

Jumlah Penyusunan

Laporan Program,

Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan

(laporan)

2.959 13 5.083 13 5.330 13 5.558 13 5.856 13 13 24.786

Jumlah Penelitian dan

Pengembangan

Transportasi (laporan)

26.140 66 28.527 60 29.811 62 31.301 62 32.866 62 148.644

3 Penelitian dan

Pengembangan Laut

20.734 17.508 18.383 19.210 20.075 95.909

Jumlah Penyusunan

Laporan Program,

Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan

(laporan)

1.514 8 1.590 8 1.669 8 1.745 8 1.823 8 8.341

-Jumlah Penelitian

dan Pengembangan


19.219 36 15.918 28 16.713 28 17.466 29 18.251 29 87.567

4 Penelitian dan

Pengembangan

Udara

21.482 23.056 24.209 25.298 26.037 120.083

-Jumlah Penyusunan

Laporan Program,

Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan

(laporan)

2.205 10 2.315 10 2.431 10 2.540 10 2.654 10 12.144

-Jumlah Penelitian

dan Pengembangan


19.278 40 20.741 38 21.779 38 22.759 40 23.383 40 107.939

5 Perencanaan

Kebijakan Sistranas

7.551 7.928 8.325 8.699 9.091 41.593

-Jumlah Penyusunan

Laporan Program,

Evaluasi dan

Monitoring Kegiatan

(laporan)

2.845 7 2.987 7 3.136 7 3.277 7 3.425 7 15.670

-Jumlah Penelitian

dan Pengembangan


4.706 5 4.941 5 5.188 5 5.422 5 5.666 5 25.923


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


B DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

DUKUNGA TEKNIS

LAINNYA

126.186 151 122.645 129 128.755 129 134.881 129 140.905 129 653.373

1 Peningkatan Akses ke

Sumber Informasi

IPTEK Transportasi

104.791 102 99.778 82 104.799 82 109.957 82 114.864 82 534.188

Penyusunan Updating

Data dan Informasi

(laporan)

10.895 17 4.290 14 4.485 14 4.860 14 5.073 14 29.602

Peningkatan

Kapasitas Pegawai

(paket)

11.375 1 12.005 1 12.691 1 13.240 1 13.813 1 63.124

Penyelenggaraan

Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) dan

Pengelolaan Barang

Milik Negara (BMN)

(laporan)

9.699 58 10.612 41 11.135 41 11.643 41 12.176 41 55.265

Tata Kelola

Kepegawaian

(laporan)

1.878 8 2.412 8 2.506 8 2.616 8 2.712 8 12.124

Layanan Perkantoran

(bulan)

44.887 12 48.206 12 50.770 12 53.320 12 56.010 12 253.193

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Litbang (unit)

22.420 5 18.434 5 19.203 5 20.089 5 20.702 5 100.847

Gedung / Bangunan

(paket)

3.636 1 3.818 1 4.009 1 4.190 1 4.378 1 20.032

2 Peningkatan

Informasi dan

Publikasi Hasil Litbang

21.396 49 22.867 47 23.957 47 24.924 47 26.041 47 119.185

Dukungan Publikasi

Litbang (paket)

13.544 5 14.765 5 15.475 5 16.051 5 16.760 5 76.595

Penyelenggaraan

Workshop/ Seminar/

FGD/ Rakor (laporan)

7.852 44 8.102 42 8.481 42 8.873 42 9.282 42 42.591

G INSPEKTORAT

JENDERAL

100.311 105.330 110.590 116.120 122.930 555.282

1 Pelaksanaan

Pengawasan Oleh

Inspektorat I

10.111 10.617 11.148 11.705 12.291 55.872

2 Pelaksanaan

Pengawasan Oleh

Inspektorat II

8.063 8.466 8.889 9.333 9.800 44.551

3 Pelaksanaan

Pengawasan Oleh

Inspektorat III

6.727 7.063 7.416 7.787 8.176 37.169

4 Pelaksanaan

Pengawasan Oleh

Inspektorat IV

6.968 7.317 7.683 8.067 8.470 38.506


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


5 Pelaksanaan

Pengawasan Oleh

Inspektorat V

6.744 7.081 7.435 7.807 8.197 37.263

6 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya Inspektorat

Jenderal

61.699 64.787 68.019 71.421 75.996 341.921

H SEKRETARIAT

JENDERAL

887.221 1,036.891 1,031.456 1,087.927 1,148.374 5,191.869

1 Penyusunan

Dokumen Rencana,

Program, Evaluasi

serta Penetapan

Kebijakan Pentarifan

di Sektor

Perhubungan

30.421 30.500 32.030 33.600 35.250 161.801

2 Pembinaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

39.685 41.669 43.752 45.940 48.537 219.583

3 Pembinaan dan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan dan

Perlengkapan /

Barang Milik Negara

di Lingkungan

Kemenhub

39.795 41.785 43.874 46.069 48.372 219.895

4 Pembinaan dan

Koordinasi

Penyusunan Produk

dan Pelayanan

Hukum serta Kerja

Sama Luar Negeri

40.828 42.869 45.425 47.464 49.827 226.413

5 Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Pelayanan

Penunjang

Pelaksanaan Tugas

Biro Umum Setjen

Kemenhub

540.066 567.069 595.422 625.294 656.454 2,984.305

6 Pengelolaan Data

dan Informasi

Perhubungan

44.454 146.410 92.969 98.980 105.688 488.501


INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI

INDIKASI

ANGGARAN

(Rp. Miliar)

TARGET LOKASI


ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)


TARGET

2015-2019NO

PROGRAM /

KEGIATAN

STRATEGIS


7 Pengelolaan

Komunikasi Publik

dan Pemberian

Informasi di Bidang

Perhubungan

57.650 67.241 73.965 81.362 89.498 369.716

8 Pemanfaatan Kajian

Kemitraan Pelayanan

Jasa Transportasi

33.204 34.864 36.607 38.538 40.360 183.573

9 Penegakan Hukum di

Bidang Keselamatan

Pelayaran

22.885 24.229 25.231 26.492 27.817 126.654

10 Pelayanan

Pemeriksaan

Lanjutan Kecelakaan

Moda Transportasi

38.233 40.255 42.181 44.188 46.571 211.428

JUMLAH 64,954.005 102,162.883 110,404.527 127,977.434 133,455.739 538,954.587


LAMPIRAN D

NO. KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL

I. PROVINSI ACEH

PERHUBUNGAN DARAT

1 Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong)

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh*

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Banda Aceh - Lhokseumawe

2 Pembangunan Jalur KA Banda Lhokseumawe - Langsa - Besitang

3 Pembangunan Jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe

4 Pembangunan Jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh

2 Pengembangan Pelabuhan Sabang

3 Pembangunan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh*

4 Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya

5 Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa

6 Pengembangan Pelabuhan Singkil

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda

2 Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang

3 Peningkatan Bandara Lasikin

4 Peningkatan Bandara Gayo Lues

5 Peningkatan Bandara Rambele

6 Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien

7 Peningkatan Bandara T.Cut Ali

II. PROVINSI SUMATERA UTARA

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Medan

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gn. Sitoli*

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Telo*

3 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tanah Masa*

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tanah Bala*

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Pini*

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Karang Baru*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung

2 Pembangunan Jalur KA dari spoor simpang menuju KEK Sei Mangkei

3 Reaktivasi Jalur KA antara Binjai - Besitang

4 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Medan - Araskabu (termasuk elevated track dan elektrifikasi)

5 Pembangunan Jalur KA menuju Gabion

6 Pembangunan Jalur KA antara Rantau Prapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan - Sibolga (tahap 1)

7 Pembangunan KA perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo

8 Pembangunan angkutan massal berbasis KA (monorel) dan berbasis BRT di kawasan perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo

9 Peningkatan Jalur KA reguler menghubungkan Aceh - Sumut - Riau

10 Pembangunan KA dari KEK Sei Mangkei - Pelabuhan Kuala Tanjung - Pelabuhan Belawan

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Paket I dan Paket II (700 m)

2 Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung (terminal curah cair, terminal peti kemas)

3 Pengembangan Pelabuhan Pulau Tello

4 Pengembangan Pelabuhan Parlimbungan Ketek

5 Pengembangan Pelabuhan Sirombu

6 Pembangunan Pelabuhan Penumpang /kargo terminal kargo sibolga

7 Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal labuhan angin

8 Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo termina teluk nibung

9 Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Bagan Asahan

10 Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo termina Gunung Sitoli

11 Pembangunan/Pengembangan pelabuhan penumpang/kargo terminal Pulau Batu

KEGIATAN STRATEGIS KEMENHUB DALAM RPJM NASIONAL TAHUN 2015-2019

Lampiran D - Kegiatan Strategis Kemenhub dalam RPJM Nasional 2015-2019 1 dari 16 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019


PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Kualanamu

2 Pengembangan Bandara Dr.Ferdinand Lumban Tobing (Kab.Tapanuli Tengah)

3 Pengembangan Bandara Binaka (Kota Gunung Sitoli)

4 Pengembangan Bandara Silangit (Kab.Tapanuli Utara)

5 Pengembangan Bandara Sibisa (Kab.Toba Samosir)

6 Pengembangan Bandara Silambo dan Lasondre (Kab.Nias Selatan)

III. PROVINSI SUMATERA BARAT

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Padang*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tua Pejat

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikakap

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Danau Ombilin*

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pagai Selatan*

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Padang

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh

2 Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok

3 Pembangunan Jalur KA antara Duku – Bandara Internasional Minangkabau

4 Reaktivasi Jalur KA antara Pariaman - Naras

5 Reaktivasi Jalur KA antara Muaro Kalaban - Muaro

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan

2 Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang*

3 Pengembangan Pelabuhan Tiram

4 Pengembangan Pelabuhan Pasapuat

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Minangkabau

2 Pengembangan Bandara Rokot

IV. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Batam*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tj. Pinang

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tambelan*

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Selat Lampah

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lingga

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban - Matak *

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penarik (P. Lingga) Lintas Dabo – Penarik*

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penagi (P. Bunguran) Lintas Natuna - Sintete (Kalbar) *

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebangka*

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Letung*

10 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tarempa*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim*

2 Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center*

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Dompak

2 Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut

3 Pengembangan Pelabuhan Pulau Subi

4 Pengembangan Pelabuhan Letung

5 Pengembangan Pelabuhan Kabil ( Tanjung Sauh)*

6 Pengembangan Pelabuhan Malarko

7 Pengembangan Pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam

8 Pembangunan Pelabuhan Subang Mas

9 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mocoh

10 Pembangunan Pelabuhan Punggur Kabil

11 Pembangunan Pelabuhan Belakang Padang

12 Pengembangan Pelabuhan Midai

13 Pengembangan Pelabuhan Pulau Laut

14 Pengembangan Pelabuhan Serasan

15 Pengembangan Pelabuhan Dabo Singkep

16 Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sekupang

17 Pengembangan dan pembangunan Balai Diklat Perhubungan Di Jalur Trans Barelang



PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Bandara Letung Anambas

2 Pembangunan Bandara Tambelan

3 Pemotongan Bukit Bandara Raja Haji Fisabillah

4 Pengembangan bandara Dabo

V. PROVINSI RIAU

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pekanbaru*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ketam Putih Kab. Bengkalis*

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dangkal Kab. Kep. Meranti

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meranti Bunting Kab. Kep. Meranti*

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Desa Sepiring Kec. Batang Tuaka

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Desa Pecah Buyung, Kec. Rangsang Barat Pecah Buyung

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Desa Seberang Kec. Keritang

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir *

8 Pembangunan Dermaga di Muko Muko Danau Maninjau Kab. Agam

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan di Paninggahan Danau Singkarak Kab. Solok

10 Pengembangan Angkutan Penyeberangan Dumai - Tanjung Bruas

11 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dakal*

12 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Padang*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Duri –Pekanbaru (tahap I)

2 Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri – Dumai

3 Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro

4 Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok

5 Pembangunan Jalur KA Pekanbaru - Buatan- Tanjung Buton

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Dumai*

2 Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru

3 Pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton

4 Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok

5 Pembangunan Pelabuhan Batu Panjang

6 Pembangunan Pelabuhan Meranti

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II

2 Pengembangan Bandara Japura

VI. PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Palembang*

ASDP

1 Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pel. Tanjung Api Api

2 Pembangunan Dermaga Sungai di Karang Baru Kab. Banyuasin*

3 Pembangunan Dermaga Bus Air 16 Ilir di Kota Palembang

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA ruas Prabumulih - Simpang - Tanjung Api-Api

2 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Martapura - Baturaja

3 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Tanjung Enim – Prabumulih

4 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Prabumulih - Simpang

5 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cempaka - Tulungbuyut - Negeriagung

6 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Muaraenim – Lahat

7 Pembangunan Jalur KA antara Simpang-Tanjung Api-Api (swasta)

8 Pembangunan Jalur KA antara Tanjung Enim - Kota Padang (Sumsel, Bengkulu) tahap 1 (swasta)

9 Pembangunan jalur kereta api stadion Jakabaring menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II oleh Pemprov Sumsel (pemda)

10 Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-api

11 Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi - Kertapati/Palembang

12 Pembangunan Monorel Sumatera Selatan

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan di Palembang (South Sumatra Coal Terminal)

2 Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api

3 Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

2 Pengembangan Bandara Silampari Lubuk Linggau



VII. PROVINSI JAMBI

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Jambi*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Penumpang Tanah Tumbuh

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kuala Tungkai*

3 Pembangunan Halte Sungai lokasi Kuala Indah

4 Pembangunan Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit

5 Pembangunan Halte Sungai lokasi Sungai Rambe

6 Pembangunan Dermaga Bus Air lokasi Kota Jambi

7 Pembangunan Halte Sungai lokasi Pasir Panjang

8 Pembangunan Halte Sungai lokasi Tanjung Raden

9 Pembangunan Halte Sungai lokasi Olak Kemang

10 Pembangunan Halte Sungai lokasi Kampung Tengah

11 Pembangunan Halte Sungai lokasi Arab Melayu

12 Pembangunan Halte Sungai lokasi Tatuk Yaman

13 Pembangunan Halte Sungai lokasi Tanjung Johor

14 Pembangunan Halte Sungai lokasi Candi Ma. Jambi

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur Kereta Api Jambi-Kertapati/Palembang

2 Pembangunan Jalur KA Pekanbaru-Muara-Lembu-Teluk Kuantan-Muaro

3 Pembangunan Jalur KA Taluk Kuantan - Rengat- Kuala Enok

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung

2 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanah Pilih Kota Jambi

3 Pengembangan Pelabuhan Kuala Tungkal

4 Pengembangan Pelabuhan Mendahara

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara dan Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci

2 Pengembangan Bandara Sultan Thaha

3 Pengembangan Bandara Muaro Bungo

VIII. PROVINSI BENGKULU

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Air Putih

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bado

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kahyapu*

PERKERETAAPIAN

1 Pengembangan KA Bengkulu-Lubuk Linggau

2 Pembangunan KA Pulau Baai – Muara Enim

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

2 Pengembangan Pelabuhan Linau/Bintuhan

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno

2 Pembangunan Bandara Enggano

IX. PROVINSI LAMPUNG

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandar Lampung*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kp. Balak

2 DED Pembangunan Dermaga KTM Rawapitu Tulang Bawang

3 Pengadaan Alat Komunikasi

4 Pengadaan Genset 10.000 KVA

5 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakauheni 7

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakauheni 4

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Rejosari - Tarahan

2 Pembangunan/reaktivasi Jalur KA menuju Pelabuhan Panjang Lampung

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Panjang*

2 Pembangunan Pelabuhan Sebalang

3 Pembangunan Pelabuhan Pulau Sebesi

4 Pembangunan Pelabuhan Batu Balai

5 Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Mesuji sebagai pintu masuk kawasan industrial yang terkoneksi tol laut



PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Radin Inten II

2 Pengembangan Bandara Pakon Serai

X. PROVINSI BANGKA BELITUNG

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lepar

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mendanau

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tjg. Ru

4 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar

5 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Liat

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah

2 Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj. Batu - Manggar (P. Belitung)

3 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan* (menjadi entry point masuknya yacht)

4 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu

5 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang

6 Pengembangan Pelabuhan Pangkal Sadai

7 Pengembangan Pelabuhan Balam

8 Pengembangan Pelabuhan Manggar

9 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular

10 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara H.A.S Hananjoeddin

2 Pengembangan Bandara Depati Amir

XI. PROVINSI DKI JAKARTA

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan BRT Transjakarta*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated loopline ) Jabodetabek

2 Pembangunan MRT North-South antara Kampung Bandan – Lebak Bulus

3 Pembangunan MRT East-West

4 Pembangunan Jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Peti Kemas JICT/KOJA

5 Monorail Jakarta koridor green line (circular & extention line ) oleh Pemda DKI Jakarta

6 Pembangunan Jalur KA antara Batu Ceper - Bandara Soetta

7 Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta -Halim

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok*

2 Pengembangan Terminal Multipurpose di area Reklamasi Ancol Timur

XII. PROVINSI JAWA BARAT

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung*

2 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor*

3 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi*

4 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok*

5 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi*

6 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Bandung - Tanjungsari - Sumedang - Kertajati - Kadipaten - Cirebon

2 Pembangunan Jalur KA Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang

3 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi)

4 Pembangunan Jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam

5 Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai – Jatinegara – Bekasi - Cikarang

6 Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa

7 Pembangunan Jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon

8 Elektrifikasi rel ganda KA Cikarang - Cikampek

9 Reaktivasi Jalur KA antara Rancaekek - Tanjung Sari

10 Pembangunan Jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati

11 Reaktivasi Jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan Jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati

12 Reaktivasi Jalur KA antara Banjar – Kroya

13 Reaktivasi Jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang

14 Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS)

15 Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang - Cikadongdong

16 Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong - Padalarang

17 Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang - Tenjo

18 Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta - Ciganea



19 Pembangunan Jalur KA Elektrifikasi Citayam - Nambo

20 Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur - Tanjungrasa

21 Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan - Pelabuhan Cirebon

22 Pembangunan Jalur KA Bandung - Tanjungsari

23 Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage

24 Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Pemanukan

2 Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan

3 Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon

4 Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak

5 Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi

6 Pengembangan Pelabuhan Pangandaran

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Bandara Kertajati*

2 Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran

3 Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon

4 Pembangunan Airstrip Pangandaran

XIII. PROVINSI JAWA TENGAH

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Semarang*

2 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surakarta*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Nyamuk - Karimunjawa Kab. Jepara

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto - Kroya

2 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan JawaKroya - Kutoarjo

3 Reaktivasi Jalur KA antara Kedungjati - Tuntang

4 Reaktivasi Jalur KA antara Yogyakarta - Magelang

5 Pembangunan Jalur KA layang antara Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (perkotaan Semarang) termasuk flyover Kaligawe

6 Reaktivasi Jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan Tanjung Mas

7 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang

8 Reaktivasi Jalur KA antara Purwokerto - Wonosobo

9 Pembangunan LRT dalam Kota Semarang termasuk akses ke bandara

10 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Paron

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan Pelabuhan Wonogiri di Kecamatan Paranggupito

2 Pengembangan Pelabuhan Kendal

3 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas

4 Pembangunan Pelabuhan Cilacap*

5 Pengembangan Pelabuhan Batang

6 Pengembangan Pelabuhan Jepara

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang

XIV. PROVINSI DI YOGYAKARTA

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Yogyakarta

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA Perkotaan Yogyakarta (tahap 1) termasuk akses ke Bandara baru Yogyakarta

2 Elektrifikasi Jalur KA Kutoarjo - Yogya - Solo

3 Jalur KA menuju Bandara Kulonprogo

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Bandara International Kulon Progo

XV. PROVINSI JAWA TIMUR

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surabaya

2 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Malang

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ketapang 3

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - Paron – Madiun – Mojokerto - Wonokromo

2 Pembangunan Jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir

3 Pembangunan Tram Surabaya

4 Pembangunan Monorail Surabaya

5 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Surabaya - Kalimas/Tanjung Perak



6 Pembangunan Jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong

7 Reaktivasi Jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak*

2 Pengembangan Pelabuhan Probolinggo

3 Pengembangan Pelabuhan Branta

4 Pengembangan Pelabuhan Lamongan

5 Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Tahap I

6 Pengembangan Pelabuhan Keramaian

7 Pengembangan Pelabuhan Taddan/Sampang

8 Pengembangan Pelabuhan Telaga Biru

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Sumenep

2 Pengembangan Bandara Blimbingsari Bannyuwangi

3 Pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember

4 Pembangunan Bandara P. Bawean Gresik

5 Pengembangan Terminal Penumpang Bandara Djuanda

XVI. PROVINSI BANTEN

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tanggerang*

2 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tanggerang Selatan*

3 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Serang*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 7

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak Dermaga 4

PERKERETAAPIAN

1 Revitalisasi Jaringan KA Rangkasbitung-Saketi-Malimping-Bayah

2 Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Labuhan

3 Pembangunan Jalur Ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak

4 Pembangunan Jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara

5 Reaktivasi Jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan

6 Reaktivasi Jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan Pelabuhan Petikemas Bojonegara

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Terminal 3 dan Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta

2 Pembangunan Bandara Banten Selatan

XVII. PROVINSI BALI

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Denpasar*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Singaraja

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gilimanuk 3

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Padang Bai 4

4 Pembangunan Dermaga di Danau Beratan

5 Pembangunan tanggul pengamanan Dermaga Pelabuhan Gunaksa

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengerukan alur di Pelabuhan Benoa

2 Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kab Buleleng

3 Pengembangan Pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo

4 Pembangunan Pelabuhan Toya Pakeh Nusa Penida

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Bandara Bali Utara

XVIII. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Plengsengan di Pel. Kayangan

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Plengsengan di Pel. Pototano

3 Pembangunan Talud di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan

4 Pembangunan Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lembar 4

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pototano 2

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kayangan 2



PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Faspel Bima

2 Pembangunan Faspel Laut Pelabuhan Lombok*

3 Pengembangan Pelabuhan Lembar

4 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kayangan

5 Pengembangan Pelabuhan Badas

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Sultan Salahuddin Bima

2 Pengembangan Bandara Internasional Lombok*

XIX. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Kupang*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Hansisi

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakalang

3 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kajadoi

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wairiang (P. Lembata)

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maritaing*

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waikelo*

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pamana*

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante*

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo

2 Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca

3 Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende

4 Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere

5 Pengembangan Faspel Laut Marapokot

6 Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata

7 Pembangunan Pelabuhan Tenau Kupang*

8 Pengembangan Pelabuhan Maritaing

9 Pengembangan Pelabuhan Baing

10 Pengembangan Pelabuhan P.Salura

11 Pengembangan Pelabuhan Kendidi/Reo

12 Pengembangan Pelabuhan Pota

13 Pengembangan Pelabuhan Maurole

14 Pengembangan Pelabuhan Atapupu

15 Pengembangan Pelabuhan Batutua

16 Pengembangan Pelabuhan Larantuka

17 Pengembangan Pelabuhan Terong

18 Pengembangan Pelabuhan Wulandoni

19 Pengembangan Pelabuhan Bari

20 Pengembangan Pelabuhan Ippi

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Komodo

2 Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang

XX. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kemboja*

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete*

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Durian*

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang)

2 Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing*

3 Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Supadio

2 Pembangunan Bandara Singkawang

3 Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang)



XXI. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok

2 Pembangunan Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir

3 Pengadaan Bus Air

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai

2 Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung

3 Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga

4 Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)

5 Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung

6 Pembangunan Jalur KA Banjarmasin - Palangkaraya

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai

2 Pengembangan Pangkalan Bun

3 Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang

4 Pengembangan Pelabuhan Bagendang*

5 Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau

6 Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan

7 Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Tjilik Riwut

2 Pembangunan Bandara Muara Teweh

XXII. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan KA Tanjung - Paringin - Rantau - Martapura - Bandara Syamsoedin Noor - Banjarmasin

2 Pembangunan Jalur kereta api : Banjarmasin - Pelaihari - Batu Licin - Sengayam - Tanah Grogot

3 Pembangunan Jalur KA Tanjung - Balikpapan

4 Pembangunan Jalur KA Banjarmasin - Palangkaraya

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin

2 Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku)

3 Pengembangan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan

4 Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin*

5 Pengembangan Pelabuhan Marabatuan

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam

2 Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin

XXIII. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda*

2 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA antara Balikpapan - Samarinda

2 Pembangunan Jalur KA antara Muara Wahau - Muara Bengalon (swasta)

3 Pembangunan Jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan (swasta)

4 Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran

2 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang*

3 Pelabuhan Kuala Samboja

4 Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau)

5 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser

6 Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot

7 Pengembangan Pelabuhan Samarinda

8 Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project



PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Bandara Tana Paser

2 Pengembangan Bandara Bontang

3 Pengembangan Bandara Samarinda Baru

4 Pengembangan Bandara Datah Dawai

5 Pembangunan Bandara Perintis Long Apari

XXIV. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik

3 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan

4 Peningkatan Pelabuhan Ferry Ancam

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Nunukan

2 Pengembangan Pelabuhan Tarakan

3 Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tg. Selor

4 Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka

5 Pengembangan Pelabuhan Malundung

6 Pengembangan Pelabuhan Sebatik

7 Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning

8 Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung)

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan

2 Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan

3 Pembangunan Bandara Maratua

4 Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan

5 Pembangunan Bandar Udara Sebatik

XXV. PROVINSI SULAWESI UTARA

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Manado

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Melonguane

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marampit

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas*

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Likupang*

5 Kapal Penyeberangan Danau Tondano

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawakuso

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Talise

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Manado Tua*

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Siladen

10 Pembangunan Terminal/Shelter Bis Air Pesisir Pantai Manado dan Sungai Tondano

11 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Miangas

12 Penyeberangan RoRo ASEAN Bitung - General Santos

13 Pembangunan Kapal Penyeberangan 1000 GT



16 Pembangunan Kapal Pembersih Alur Pelayaran

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA antara Manado - Bitung *

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan (UPP) Tahuna

2 Pengembangan Pelabuhan Lirung

3 Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Internasional Bitung)*

4 Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil perikanan Bitung

5 Pengembangan Pelabuhan Manado

6 Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Tahuna

7 Pengembangan Pelabuhan Petta

8 Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Melangoane

9 Pengembangan Pelabuhan Miangas

10 Pengembangan Pelabuhan Buhias

11 Pengembangan Pelabuhan Pehe

12 Pengembangan Pelabuhan Ruang

13 Pengembangan Pelabuhan Amurang

14 Pengembangan Pelabuhan Bangka

15 Pengembangan Pelabuhan Montehage



16 Pengembangan Pelabuhan Gangga

17 Pengembangan Pelabuhan Multipurpose Labuan Uki

18 Pengembangan Pelabuhan Kawio

19 Pengembangan Pelabuhan Marore

20 Pengembangan Pelabuhan Matutuang

21 Pengembangan Pelabuhan Kawaluso

22 Pengembangan Pelabuhan Tamako

23 Pengembangan Pelabuhan Lipang

24 Pengembangan Pelabuhan Bukide

25 Pengembangan Pelabuhan Kahakitang

26 Pengembangan Pelabuhan Kalama

27 Pengembangan Pelabuhan Ngalipaeng

28 Pengembangan Pelabuhan Mangarang

29 Pengembangan Pelabuhan Karatung

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Samratulangi

2 Pembangunan Bandara Sitaro

3 Pembangunan Bandara Miangas*

4 Pengembangan Bandar Udara Melonguane

5 Pengembangan Bandar Udara Naha Tahuna

XXVI. PROVINSI GORONTALO

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Gorontalo*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marisa

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wakai

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA antara Isimu - Kota Gorontalo - Taludaa -Molibagu - Tutuyan - Belang - Kema - Bitung

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Anggrek

2 Pengembangan Pelabuhan Kwandang

3 Pengembangan Pelabuhan Tilamuta

4 Pengembangan Pelabuhan Gorontalo

5 Pengembangan Pelabuhan Bumbulan

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Jalaludin

2 Pembangunan Bandara Pohuwato*

XXVII. PROVINSI SULAWESI BARAT

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan II Pel. Penyeb. Mamuju

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Parigi

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Salulebo

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Belang-belang, Sulawesi Barat

2 Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Tanjung Silopo Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

3 Pengembangan Pelabuhan Majene

4 Pengembangan Pelabuhan Poopongan

5 Pengembangan Pelabuhan Ambo

6 Pengembangan Pelabuhan Tutu Kembong

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Tampa Padang

2 Pengembangan Bandara Sumarorong

XXVIII. PROVINSI SULAWESI TENGAH

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaea

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amalengo

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuan

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga*

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan

10 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Banggai*



PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Pantoloan

2 Pengembangan Pelabuhan Poso

3 Pengembangan Pelabuhan Toli - toli

4 Pengembangan Pelabuhan Moutong Parigi

5 Pengembangan Pelabuhan Kolonadale

6 Pengembangan Pelabuhan Teluk Malala

7 Pengembangan Pelabuhan Ogoamas

8 Pengembangan Pelabuhan Leok

9 Pengembangan Pelabuhan Matagisi

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una*

2 Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk

3 Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu

4 Pembangunan Bandara Morowali*

XXIX. PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Makassar*

2 Pembangunan kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Makassar

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Garongkong

2 Pengembangan Pel. Penyeberangan Sinjai Lintas Konawe

3 Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Bajoe

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gangga*

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Jampea*

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maros*

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pare-Pare*

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ujung Lero*

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bangsalae Siwa*

10 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bira*

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Jalur KA antara Makassar - Pare-Pare

2 Pembangunan Jalur KA Pare - Pare – Mamuju - Isimu

3 Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata (tahap 1)*

4 Pembangunan Jalur KA Makassar - Bulukumba - Watampone

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan Pelabuhan Pare-pare

2 Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port)*

3 Pengembangan Pelabuhan Garongkong

4 Pengembangan Pelabuhan Munte

5 Pengembangan Pelabuhan Jeneponto

6 Pengembangan Pelabuhan Sabutung

7 Pengembangan Pelabuhan Sapuka

8 Pengembangan Pelabuhan Sailus

9 Pengembangan Pelabuhan Kalukalukuang

10 Pengembangan Pelabuhan Benteng

11 Pengembangan Pelabuhan Bajoe

12 Pengembangan Pelabuhan Pattirobajo

13 Pengembangan Pelabuhan Sinjai

14 Pengembangan Pelabuhan Paotere

15 Pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar*

2 Pembangunan kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Makassar

3 Bandara Buntu Kunik

XXX. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Dongkala

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bambaea

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kolonedale

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baturube

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ampana

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kabonga

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lero pada Lintas Lero - Kambonga

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pasokan



9 Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Kolaka

10 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Binongko*

11 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaledupa*

12 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Raha*

13 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikeli (Tanjung Phising)*

14 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bombana*

15 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wanci*

16 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Amolengu*

17 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Labuhan*

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Lawele

2 Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko

3 Pengembangan Pelabuhan Bau - Bau

4 Pengembangan Pelabuhan Raha

5 Pengembangan Pelabuhan Kendari

6 Pengembangan Pelabuhan Kolaka

7 Pengembangan Pelabuhan Watunohu

8 Pengembangan Pelabuhan Wanci

9 Pengembangan Pelabuhan Banabungi

10 Pengembangan Pelabuhan Ereke

11 Pengembangan Pelabuhan Pomalaa

12 Pengembangan Pelabuhan Rante

13 Pengembangan Pelabuhan Olo-oloho

14 Pengembangan Pelabuhan Lapuko

15 Pengembangan Pelabuhan Kaledupa

16 Pengembangan Faspel Bungkutoko

17 Pengembangan Pelabuhan Malingano

18 Pengembangan Pelabuhan Banabungi - Pasar Wajo

19 Pengembangan Pelabuhan Dawi-Dawi

20 Pengembangan Pelabuhan Molawe

21 Pengembangan Pelabuhan Langara

22 Pengembangan Pelabuhan Boepinang

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Matahora

2 Pengembangan Bandara Haluoleo

3 Pengembangan Bandara Sangia Nibandera

4 Pengembangan Bandara Sugi Manaru

5 Pengembangan dan Peningkatan Bandara Beto ambari

XXXI. PROVINSI MALUKU

PERHUBUNGAN DARAT

1 Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRTKota Ambon*

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wonreli

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sewaru

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Moa

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lakor

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Sermata

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tepa

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sanana

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Bara

9 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tual

10 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Adaut

11 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Geser

12 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teor *

13 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kesui*

14 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wunlah*

15 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gorom*

16 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kur (Kota Tual) untuk membuka keterisolasian

17 Pelabuhan Penyeberangan Lamerang (Kab. Kepulauan Aru)

18 Pembangunan Ferry Jenis RoRo 500 DWT (5 unit)



PERHUBUNGAN LAUT

1 Pembangunan Dermaga Kapal di Waisamu

2 Pembangunan Pelabuhan Areate

3 Pembangunan Dermaga Laut di Makariki

4 Pelabuhan Container di Passo

5 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ambon*

6 Pelabuhan Ilath (Kab. Buru)

7 Pelabuhan Loki (Kab. Seram Bagian Barat)

8 Pelabuhan Pelita Jaya (Kab. Seram Bagian Barat)

9 Pelabuhan Tifu (Kab. Buru Selatan)

10 Pelabuhan Wamsisi (Kab. Buru Selatan)

11 Pelabuhan Kur (Kota Tual)

12 Pelabuhan Taniwel (Kab. Maluku Tengah)

13 Pelabuhan Fogi (Kab. Buru Selatan)

14 Pelabuhan Tual (Kota Tual)

15 Pelabuhan Dobo (Kab. Kepulauan Aru)

16 Pelabuhan Dawelor (Kab. Maluku Barat Daya)

17 Pelabuhan Mahaleta (Kab. Maluku Barat Daya)

18 Pelabuhan Yos Sudarso (Kota Ambon)

19 Pelabuhan Tulehu (Kab. Maluku Tengah)

20 Pelabuhan Amahai (Kab. Maluku Tengah)

21 Pelabuhan Saparua (Kan. Maluku Tengah)

22 Pelabuhan Tual (Kota Tual)

23 Pelabuhan Saumlaki (Kab. Maluku Tenggara Barat)

24 Rehab/Pengembangan Pelabuhan Larat (Kab. Maluku Tenggara Barat)

25 Pelabuhan Wonreli (Kab. Maluku Barat Daya)

26 Pembangunan kapal barang dan penumpang 7 unit

27 Pengembangan Pelabuhan Namrole

28 Pengembangan Pelabuhan Larat

29 Pengembangan Pelabuhan P.Buano

30 Pengembangan Pelabuhan Namlea

31 Pengembangan Pelabuhan Marlasi

32 Pengembangan Pelabuhan Kobror

33 Pengembangan Pelabuhan Teor

34 Pengembangan Pelabuhan Kroing

PERHUBUNGAN UDARA

1 Perpanjangan Runway Bandara di Tual

2 Pengembangan Bandar Udara Amahai*

3 Pembangunan Bandara Namniwel*

4 Pembangunan Bandara Moa*

5 Pengembangan Bandara Sultan Babullah

6 Pengembangan Bandara Tepa (Kab. Maluku Barat Daya) untuk membuka keterisolasian

7 Pengembangan Bandara Pattimura (Kota Ambon)

8 Pengembangan Bandara Dobo (Kab. Kepulauan Aru)

9 Pengembangan Bandara Namrole (Kab Buru)

XXXII. PROVINSI MALUKU UTARA

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mangole

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Obi

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wahai

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Makian

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sofifi

6 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Soasio

7 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Weda *

8 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti

9 Pengembangan Sisi Darat Dermaga Penyeberangan Bastiong

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa

2 Pengembangan Pelabuhan Subaim

3 Pengembangan Pelabuhan Malbufa

4 Pengembangan Pelabuhan Tikong

5 Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi

6 Pengembangan Pelabuhan Saketa

7 Pengembangan Pelabuhan Bosua

8 Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli



9 Pengembangan Pelabuhan Tobelo

10 Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo

11 Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang

12 Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya

13 Pengembangan Pelabuhan Loleojaya

14 Pengembangan Pelabuhan Tifure

15 Pengembangan Pelabuhan Manu/Gamumu

16 Pengembangan Pelabuhan Bicoli

17 Pengembangan Pelabuhan Tapaleo

18 Pengembangan Pelabuhan Daruba

19 Pengembangan Pelabuhan Damao

20 Pengembangan Pelabuhan Dorume

21 Pengembangan Pelabuhan Galela

22 Pengembangan Pelabuhan Bisui

23 Pengembangan Pelabuhan Kotiti

24 Pengembangan Pelabuhan Indari

25 Pengembangan Pelabuhan Yaba

26 Pengembangan Pelabuhan Banemo

27 Pengembangan Pelabuhan Laiwui

28 Pengembangan Pelabuhan Wayabula

29 Pengembangan Pelabuhan Gebe

30 Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter - Pelabuhan Sofifi

31 Pembangunan Pelabuhan Ternate*

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate

2 Pembangunan Bandara Pitu Morotai

3 Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha

XXXIII. PROVINSI PAPUA

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waren*

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaonda Kab. Kep. Yapen *

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Numfor Kab. Kab. Biak Numfor *

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Timika

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Agats

6 Pembangunan Dermaga Sungai di Kab. Memberamo

7 Pembangunan Dermaga Sungai di Kab. Mappi

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan akses kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Jayapura*

2 Pengembangan Pelabuhan Pomako

3 Pengembangan Pelabuhan Serui

4 Pembangunan Pelabuhan Bade

5 Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre

6 Pengembangan Pelabuhan Nabire

7 Pengembangan Pelabuhan Agats

8 Pengembangan Pelabuhan Amamapare

9 Pengembangan Pelabuhan Sarmi

10 Pengembangan Pelabuhan Waren

11 Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika

12 Pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh dan Wogikel

13 Pengembangan Pelabuhan Merauke*

14 Pengembangan Pelabuhan Asmat

15 Pembangunan Dermaga Tanah Merah

16 Pembangunan Dermaga Keppi

17 Pengembangan Pelabuhan Mumugu

18 Pengembangan Pelabuhan Asiki

19 Pengembangan Pelabuhan Moor

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pembangunan Bandara Taria*

2 Pembangunan Bandara Keenyam*

3 Pembangunan Bandara Aboy*

4 Pembangunan Bandara Koroway Batu*

5 Pengembangan Bandara Sentani

6 Perpanjangan Bandara Mopah Merauke



7 Pembangunan Bandara Elelim

8 Pembangunan Bandara Kiworok

9 Pembangunan Bandara Sinak Baru

10 Pembangunan Bandara Nabire Baru

11 Pengembangan Bandara Sentani

12 Pengembangan Bandara Frans Kaisiepo Biak

13 Pengembangan Bandara Wamena

XXXIV. PROVINSI PAPUA BARAT

ASDP

1 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Raja Ampat*

2 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kaimana

3 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Fak-Fak*

4 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Arar

5 Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waigeo

6 Pengembangan Dermaga Folley (Pulau Missol)

PERKERETAAPIAN

1 Pembangunan Kereta Api Sorong - Manokwari

PERHUBUNGAN LAUT

1 Pengembangan Pelabuhan Kaimana

2 Pembangunan Pelabuhan Seget

3 Pengembangan Pelabuhan Owi

4 Pengembangan Pelabuhan Teminabuan

5 Pengembangan Pelabuhan Saunek

6 Pengembangan Pelabuhan Kokas

7 Pembangunan Faspel Laut Arar

8 Pengembangan Pelabuhan Arardi Sorong*

9 Pengembangan Pelabuhan Fak Fak

10 Pembangunan Pelabuhan Biak

11 Pembangunan Pelabuhan Saukorem

12 Pelabuhan Abun di Kabupaten Tambraw

13 Pelabuhan Bomberai di Kabupaten Fakfak

14 Pelabuhan Maruni di Kabupaten Manokwari

PERHUBUNGAN UDARA

1 Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok

2 Pengembangan Bandara Bintuni

3 Pembangunan Bandara Segun

4 Pembangunan Bandara Werur

5 Pengambangan Bandara Rendani

6 Bandara Segun di Kabupaten Sorong

7 Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak


J A K A R T A T A H U N 2 0 1 5

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP. 430 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan

sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019. Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran perhubungan baik tingkat Pusat maupun Daerah. Secara berjenjang dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra atau dokumen rencana masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan perhubungan yang telah ditetapkan.

Jakarta, September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 - 1 -

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................. i DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. v

BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................... 1-1 1.1 KONDISI UMUM ................................................................................ 1-1 1.1.1 CAPAIAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2010-2014 ................................................................. 1-3

1.1.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 .................................................................

1-10

1.1.3 REALISASI KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014 ......................................

1-19

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ........................................................ 1-21 1.2.1 LINGKUNGAN STRATEGIS ...................................................... 1-21 1.2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................ 1-29 BAB 2 VISI DAN MISI PRESIDEN, SERTA SASARAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN ....................................................................................... 2-1

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN ................................................................... 2-1 2.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) ......................... 2-1 2.3 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL .............................................. 2-2 2.4 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ......... 2-5 BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN................................... 3-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .................................... 3-1 3.1.1 ISU STRATEGIS 1 : MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL

UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ......... 3-1

3.1.2 ISU STRATEGIS 2 : MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN ............................................................

3-8

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ... 3-10 3.2.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN .......................................... 3-11 3.2.2 PELAYANAN TRANSPORTASI .................................................. 3-14 3.2.3 KAPASITAS TRANSPORTASI .................................................. 3-22

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ii

3.3 KERANGKA REGULASI ........................................................................ 3-26 3.3.1 KERANGKA REGULASI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN

JALAN .................................................................................... 3-27

3.3.2 KERANGKA REGULASI BIDANG PERKERETAAPIAN ................. 3-27 3.3.3 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT .......... 3-28 3.3.4 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA ....... 3-30 3.3.5 KERANGKA REGULASI BIDANG TRANSPORTASI

ANTARMODA/MULTIMODA .................................................. 3-31

3.3.6 KERANGKA REGULASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ........................................

3-31

3.3.7 KERANGKA REGULASI BIDANG SDM TRANSPORTASI …………. 3-32 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................... 3-32 3.4.1 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI

KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ........................................ 3-33

3.4.2 PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN ...........................................................................

3-37

3.4.3 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ) .............................................................

3-40

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................... 4-1 4.1 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-

2019 .................................................................................................. 4-1

4.1.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI................. 4-1 4.1.2 PELAYANAN TRANSPORTASI .................................................. 4-4 4.1.3 KAPASITAS TRANSPORTASI .................................................... 4-9 4.2 KERANGKA PENDANAAN ................................................................... 4-22 4.2.1 SKENARIO PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ............................ 4-22 4.2.2 SKEMA FINANSIAL KREATIF ................................................... 4-23 4.2.3 KRITERIA SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ................. 4-24 4.2.4 SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR SELAIN SKEMA

APBN, APBD DAN KPS ............................................................ 4-25

4.2.5 PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS SEKTOR PERHUBUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PENDANAAN BUMN/SWASTA................................................

4-26

4.2.6 BADAN LAYANAN UMUM ...................................................... 4-26 4.2.7 SKEMA PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2015-2019 ................................................................. 4-27

4.2.8 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 .................................................................

4-30

4.2.9 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 TERKAIT KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR, MITIGASI IKLIM, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS),

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 iii

DAN JUGA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) .........................

4-44

BAB 5 PENUTUP ................................................................................................. 5-1

LAMPIRAN I. PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DALAM RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

LAMPIRAN II. LAMPIRAN A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ...............................

LAMPIRAN B. KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ..........................................................

LAMPIRAN C1. TABEL REKAPITULASI ALOKASI PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ......

LAMPIRAN C2. TABEL INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN DALAM RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 ......................................................................

LAMPIRAN D. KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019..

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 ..........................................................

1-6

Tabel 1.2 Capaian Pembangunan Transportasi Darat Tahun 2010-2014 ............ 1-11 Tabel 1.3 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2010-

2014 ..................................................................................................... 1-12

Tabel 1.4 Capaian Pembangunan Transportasi Laut Tahun 2010-2014 .............. 1-14 Tabel 1.5 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2010-2014 ........... 1-16 Tabel 1.6 Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2010-

2014 ........................................................................................... 1-16

Tabel 1.7 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ........................... 1-17 Tabel 1.8 Komposisi Sumberdaya Manusia di Kementerian Perhubungan

Tahun 2010-2014 ................................................................................ 1-17

Tabel 1.9 Peserta Diklat BPSDMP Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 .....................................................................................................

1-18

Tabel 1.10 Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 ...........................................................................................

1-19

Tabel 1.11 Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi ............................. 1-22 Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019 ................................ 2-2 Tabel 4.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan Tahun

2015-2019 ........................................................................................... 4-16

Tabel 4.2 Skenario Pendanaan Berdasarkan Kerangka RPJMN Tahun 2015-2019 .....................................................................................................

4-22

Tabel 4.3 Rincian Pendanaan Untuk Tiap Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ..........................................................

4-27

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prosentase Capaian Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan Menurut Unit Kerja Eselon I Tahun 2010-2014 ..............................

1-20

Gambar 1.2 Global Competitiveness Index Tahun 2014-2015 ........................... 1-23 Gambar 1.3 Distribusi Pergerakan Peti Kemas Dunia ......................................... 1-25 Gambar 1.4 Distribusi Pergerakan Peti Kemas Indonesia .................................. 1-25 Gambar 2.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ............................... 2-7

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan ………………………………………………………………………………

3-35

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan ………………………………………………………………

3-36

Gambar 3.3 Penguatan Koordinasi Transportasi Nasional ................................. 3-37 Gambar 3.4 Pengembangan Kelembagaan Multimoda dengan Skema

Penempatan Pada Unit Kerja Eselon II Tahun 2015-2019 .............. 3-38

Gambar 3.5 Pembentukan Balai Dalam Mendukung Tupoksi Ditjen Perkeretaapian di Daerah ...............................................................

3-39

Gambar 3.6 Struktur Organisasi BPTJ ................................................................. 3-42

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 vi

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 I - 1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 tahun. Renstra memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedomanan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019 saat ini masuk dalam tahapan ke-3 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja Eselon I serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bidang transportasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagaimana visi Presiden ke-7 (tujuh) Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Mencermati dinamika perkembangan yang terjadi, maka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan, antara lain kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industri.

Indonesia yang memiliki keunggulan dan karakteristik baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduk, dimana diperkirakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2019 akan mencapai sekitar 268 juta jiwa, dan lebih dari 60% tinggal di perkotaan. Sedangkan sesuai data yang ada diperkirakan lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dimana Pulau Jawa masih menyumbangkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar dibandingkan pulau-pulau lainnya. Upaya untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar


Jawa dalam kerangka pemerataan pembangunan harus didorong melalui dukungan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi yang merata, proses perencanaan pembangunan transportasi untuk lima tahun ke depan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMN dan Renstra sampai dengan tahun 2014, perlu digarisbawahi bahwa secara umum target output bisa tercapai, namun secara outcome masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan.

1.1.1 CAPAIAN TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014 telah disusun Indikator Kinerja Utama/IKU untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014:

1. Pada sasaran “Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)” dengan capaian indikator kinerja utama, meliputi :

a. Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2014 terdapat kecelakaan sebesar 4.390 kejadian/tahun;


b. Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2014 terdapat 4 kejadian/tahun;

c. Rata-rata persentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat) sampai dengan tahun 2014 tercapai 63,01%;

d. Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi sampai dengan tahun 2014 tercapai 13.434 unit;

e. Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi sampai dengan tahun 2014 tercapai 355 unit;

2. Pada sasaran “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah” dengan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, yaitu Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 712 lintas;

3. Pada sasaran “Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi” dengan beberapa indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan yang menjadi ukuran kinerja, meliputi :

a. Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 3,6%;

b. Total produksi angkutan penumpang dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 1.107.480.320 penumpang/tahun;

c. Total produksi angkutan barang dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 511.806.011 ton/tahun;

4. Pada sasaran “Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi” dengan indikator kinerja utama Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta dengan realisasi sampai dengan tahun 2014 sejumlah 1 proyek;

5. Pada sasaran “Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi” dengan beberapa indikator kinerja utama, meliputi :

a. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi dengan capaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 sebesar B;

b. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan predikat pada tahun 2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);


c. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 147,4 Trilliun;

d. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebanyak 76.961 Orang;

e. Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan dengan capaian sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 1.938 orang;

f. Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Perkeretaapian, Laut, Udara dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebanyak 298.594 orang;

g. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan dengan capaian sampai dengan tahun 2014 sebanyak 621 peraturan;

6. Pada sasaran “Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim” dengan beberapa indikator kinerja utama, meliputi :

a. Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional dengan realisasi pada tahun 2014 sebesar 4.229.390 juta liter/tahun;

b. Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional pada tahun 2014 sebesar 252.134 juta ton/tahun;

c. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi dengan realisasi pada tahun 2014 sejumlah 3.906 lokasi (unit);

d. Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan dengan realisasi pada tahun 2014 sebanyak 90 lokasi;

Hasil capaian indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut ini.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 1 - 6

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014

No Sasaran


Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1 Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan

kejadian/ tahun

5.356 5.488 5.359 4.965 4.390

2) Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan

kejadian/ tahun

10 9 6 7 4

3) Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat)

% 54,84 56,66 72,24 66,98 63,01

4) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi

unit 2.129 9.324 13.619 13.127 13.434

5) Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi

unit 0 25 13 345 355


No Sasaran



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah

6) Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi

lintas 494 561 583 639 712

3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

7) Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

% - - 1.15 1.17 3.6

8) Total produksi angkutan penumpang

penumpang/ tahun

760.685.901 774.134.177 830.785.753 1.038.054.913 1.107.480.320

9) Total produksi angkutan barang

ton/tahun 329.819.146 337.758.783 374.726.641 461.146.776 511.806.011

4 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya

10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta

Jumlah proyek yang

siap ditawarkan

melalui skema KPS

- - 3 2 1


No Sasaran



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi

5 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi

11) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

nilai CC CC B B B

12) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

Opini WDP WDP WDP WDP WTP

13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN

Rp Triliun 77,9 137,7 162,7 147,4 147,4

14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat

Orang 50.499 50.649 58.175 60.046 76.961

15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan

Orang 558 1.099 3.637 6.181 1.938

16) Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/ kelulusan

Orang 142.386 140.246 162.364 201.838 298.594

17) Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan

Peraturan 95 74 65 200 621


No Sasaran



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

6 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional

juta liter/tahun

- 3.379.507 3.758.484 4.201.000 4.229.390

19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional

juta ton/th - - 88.691 94.500 252.134

20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi

lokasi (unit) 333 1076 2.946 2.564 3.906

21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

lokasi 18 19 53 48 90

Sumber: LAKIP Kementerian Perhubungan, Tahun 2010-2014


Di dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 terdapat beberapa permasalahan terkait sistem pengumpulan data kinerja yang terpadu dan kontiniu, belum tersedianya data secara lengkap, karakteristik kinerja pada masing-masing Direktorat Jenderal (darat, perkeretaapian, laut, dan udara) yang berbeda sehingga menjadi faktor kesulitan tersendiri dalam mengukur kinerja pada level kementerian. Terdapat persepsi indikator kinerja yang belum seragam sehingga berdampak pada data yang disediakan mengikuti persepsi yang berkembang. Dalam pola penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 belum memperhatikan ketersediaan data (baseline) dan belum disusun tata cara perhitungan pencapaian indikator dalam bentuk formula atau meta indikator.

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas, perlu penguatan sistem manajemen kinerja di Kementerian Perhubungan, terutama yang berkaitan dengan (1) sistem pengukuran, pengumpulan, dan pelaporan data kinerja melalui penetapan metode dan prosedurnya; (2) pemanfaatan data kinerja sebagai alat evaluasi kemajuan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan; serta (3) penilaian publik terhadap capaian kinerja, sehingga kebijakan yang ditempuh lebih adaptive dalam merespon keinginan publik.

1.1.2 CAPAIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014

Capaian pembangunan perhubungan selama tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut, transportasi udara, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan, dengan hasil capaian sebagai berikut :

1.1.2.1 Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana

A. Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan pembangunan rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail di jalan nasional, kampanye keselamatan jalan dalam rangka mendukung Dekade Aksi Keselamatan Jalan sesuai program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035, pembangunan terminal bus, pengembangan transportasi massal berbasis bus melalui pengembangan Bus Rapid Transit di kota-kota besar, pembangunan/rehabilitasi dermaga sungai, danau dan penyeberangan, dengan capaian pembangunan transportasi darat selama tahun 2010-2014, meliputi penyelesaian pembangunan terminal sebanyak 15 lokasi, rehabilitasi pada 8 terminal, penyelesaian pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) sebanyak 4 unit, penyelesaian pembangunan jembatan timbang sebanyak 8 unit, penyelesaian rehabilitasi jembatan timbang 4 unit, pembangunan dermaga penyeberangan 70 dermaga (selesai), 162 dermaga lanjutan dan pembangunan baru sebayak 62 dermaga penyeberangan, pembangunan


prasarana dermaga sungai sebanyak 44 dermaga (selesai), pembangunan 20 dermaga lanjutan dan pembangunan 36 dermaga sungai baru, penyelesaian pembangunan prasarana dermaga danau di 9 lokasi, lanjutan pembangunan dermaga di 2 lokasi dan 10 pembangunan dermaga danau baru, pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 57 kapal, pembangunan kapal perintis sebanyak 39 kapal, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 99 unit. Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Capaian Pembangunan Transportasi Darat Tahun 2010-2014

No Kegiatan Satuan

Pencapaian Per Tahun

Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

1 Pembangunan Terminal yang selesai

terminal 2 1 6 2 4 15

2 Peningkatan/Rehabilitasi Terminal yang selesai

terminal 1 2 2 2 1 8

3 Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah terselesaikan

unit 1 0 1 2 - 4

4 Pembangunan jembatan timbang yang selesai

unit 0 3 2 3 0 8

5 Peningkatan/Rehabilitasi jembatan timbang yang selesai

unit 0 0 2 0 2 4

6 Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT)

unit 40 21 0 30 258 349

7 Pembangunan dermaga penyeberangan (selesai)

dermaga 15 14 9 14 18 70

- Lanjutan dermaga 35 37 20 37 33 162

- Baru dermaga 8 15 19 10 10 62

8 Pembangunan dermaga sungai (selesai)

dermaga 8 3 6 13 14 44

- Lanjutan dermaga 7 2 6 5 - 20

- Baru dermaga 1 12 10 7 6 36

9 Pembangunan dermaga danau (selesai)

dermaga 1 3 0 5 0 9

- Lanjutan dermaga 1 - - 1 - 2

- Baru dermaga - 2 3 3 2 10

10 Pembangunan Kapal penyeberangan

kapal 14 9 17 8 9 57


No Kegiatan Satuan


Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

11 Pembangunan kapal perintis

kapal 6 6 17 4 6 39

12 Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran

unit 4 28 23 26 18 99

13 Pelayanan angkutan bus perintis

Trayek 142 157 169 185 205 -

14 Pelayanan angkutan perintis SDP

Lintas 91 117 135 169 178 -

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2015

B. Transportasi Perkeretaapian

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda sepanjang 922 Km’sp, panjang jalur kereta api yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya termasuk reaktivasi sepanjang 923 Km’sp,

peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/keandalannya sepanjang 73 Km’sp, pengadaan rel sepanjang 1.296 Km’sp, pengadaan wesel sejumlah 645 unit, jembatan KA yang ditingkatkan/direhabilitasi dan dibangun pada sebanyak 501 unit, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 206 paket, peningkatan/pembangunan pelistrikan sejumlah 50 paket, pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun sebanyak 80 paket, pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian sebanyak 38 paket, peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang sebanyak 17 unit, pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian sejumlah 59 paket, kereta ekonomi yang dibangun sebanyak 82 unit, pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus, Sarana Kerja sebanyak 107 unit dan modifikasi sarana kereta api sebanyak 49 unit pelayanan angkutan KA perintis sebanyak 1 lintas. Rincian pembangunan perekeretaapian setiap tahunnya sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2010-2014

No Kegiatan Satuan


Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

1 Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

Km'sp 81 135 103 497 106 922


No Kegiatan Satuan


Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

2 Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya termasuk reaktivasi

Km'sp 297 140 79 75 332 923

3 Panjang km jalur KA yang direhabilitasi

Km'sp 11 4 20 - 38 73

4 Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp 168 100 550 155 323 1.296

5 Jumlah unit pengadaan wesel Unit 163 20 232 420 10 645

6 Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi dan dibangun

Unit 89 70 140 123 79 501

7 Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi

Paket 27 26 69 65 19 206

8 Jumlah paket pekerjaan peningkatan/pembangunan pelistrikan

Paket 10 9 14 13 4 50

9 Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun

Paket 11 12 9 10 38 80

10 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

Paket 10 7 8 5 8 38

11 Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang

Unit 5 4 4 - 4 17

12 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian

Paket 1 21 25 10 2 59

13 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian

Paket 1 6 17 6 5 35

14 Jumlah kereta ekonomi yang dibangun

Unit 16 11 55 - - 82

15 Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus, sarana kerja

Unit 3 61 20 11 12 107

16 Jumlah unit modifikasi sarana KA

Unit - 33 - 3 - 36


No Kegiatan Satuan


Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

17 Pelayanan angkutan perintis Lintas - - - - 1 1 Sumber : Ditjen Perkeretaapian, 2015

C. Transportasi Laut

Capaian pembangunan transportasi laut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu bidang angkutan laut, bidang kepelabuhan, bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan capaian pembangunan selama tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Pembangunan kapal perintis sebanyak 54 Kapal dalam rangka meningkatkan aksesibilitas khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

2. Pembangunan/Pengembangan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 289 paket meliputi pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan pada sisi perairan dan sisi daratan serta pemeliharaan alur pelayaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi laut dalam rangka mendukung pertumbuhan kawasan.

3. Pembangunan bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan untuk memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi: Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 2.269 unit, menara suar sebanyak 282 unit, rambu suar sebanyak 1.339 unit, tanda siang sebanyak 135 unit, anak pelampung sebanyak 38 unit, pelampung suar sebanyak 415 unit, stasiun vessel traffic services (VTS) sebanyak 34 unit, kapal patroli KPLP sebanyak 315 unit, dan pelayanan angkutan laut perintis untuk 84 trayek.

Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut tahun 2010-2014, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.4 Capaian Pembangunan Transportasi Laut Tahun 2010-2014

No Kegiatan Satuan

Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pembangunan kapal perintis unit 23 25 32 36 64

2 Pembangunan fasilitas pelabuhan laut

paket 156 262 386 379 289

3 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

unit 2.069 2.124 2.142 2.188 2.269

4 Pembangunan menara suar unit 277 278 279 281 282


No Kegiatan Satuan

Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

5 Pembangunan rambu suar unit 1.263 1.284 1.313 1.332 1.399

6 Tanda siang (Day Mark) unit 125 149 138 140 135

7 Anak pelampung (Unlighted Buoy) unit 49 50 40 36 38

8 Pembangunan pelampung suar unit 355 363 372 399 415

9 Pembangunan stasiun Vessel Traffic Services (VTS)

unit 8 10 15 33 34

10 Pembangunan kapal patroli KPLP unit 195 233 261 292 315

11 Pelayanan angkutan laut perintis trayek 60 67 80 80 84

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, 2015

D. Transportasi Udara

Capaian pembangunan transportasi udara selama tahun 2010-2014 antara lain meliputi :

1. Pengembangan/rehabilitasi prasarana bandar udara antara lain perpanjangan landas pacu, perluasan apron, pelebaran taxiway, pelapisan/peningkatan daya dukung landas pacu, apron, taxiway, pengadaan dan pemasangan peralatan bantu pendaratan, pemenuhan catu daya bandar udara, pemagaran area bandar udara pada tahun 2010 sebanyak 80 bandar udara, sedangkan tahun 2014 sebanyak 140 bandar udara;

2. Untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan meningkatan perekonomian daerah selama tahun 2010-2014 telah dibangun 28 bandar udara baru;

3. Untuk memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan navigasi penerbangan telah dibangun dan direhabilitasi fasilitas navigasi penerbangan antara lain meliputi peralatan ILS, DVOR, DME, Radar, NDB sebanyak 365 paket pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 409 paket fasilitas navigasi dibangun dan direhabilitasi;

4. Untuk meningkatkan keamanan penerbangan, selama tahun 2010-2014 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan peralatan keamanan penerbangan antara lain peralatan X-Ray Cabin, X-Ray Bagasi dan X-Ray Cargo serta peralatan CCTV sebanyak 102 paket pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 224 paket;

5. Dalam rangka memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan peralatan penanggulangan dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, dilakukan melalui pengadaan dan rehabilitasi kendaraan PKP-PK sebanyak 24 paket pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 88 paket;

6. Pelayanan angkutan udara perintis tahun 2010 sebanyak 118 rute dan tahun 2014 sebanyak 164 rute.

Rincian capaian kegiatan pembangunan transportasi udara sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1.5 Capaian Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2010-2014

No Kegiatan Satuan Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

1 Bandara dikembangkan/direhabilitasi Bandara 80 148 146 140 140

2 Bandara baru yang dibangun Bandara 14 5 3 4 2

3 Fasilitas Navigasi yang dibangun dan direhabilitasi

Paket 365 385 388 409 0

4 Fasilitas Keamanan yang dibangun dan direhabilitasi

Paket 102 180 112 622 224

5 Fasilitas Pelayanan darurat (PK-PPK) Paket 24 7 7 95 88

6 Pelayanan angkutan perintis Rute 118 130 130 138 164

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2015

Keterangan : Fasilitas navigasi yang dibangun dan direhabilitasi adalah termasuk fasilitas penunjang navigasi penerbangan. Khusus untuk :

1. Fasilitas navigasi tahun 2011 dan fasilitas keamanan tahun 2011 serta 2. Fasilitas PKP-PK, data dari tahun 2010-2011

berasal dari Memorandum Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2010-2014

1.1.2.2 Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kurun waktu 2010-2014 Kementerian Perhubungan, telah menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan/Keputusan Menteri sebagai amanat dari 4 (empat) Undang-undang di bidang transportasi, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan yang disusun dalam rangka kebutuhan organisasi dan menunjang operasional kegiatan Kementerian Perhubungan. Rincian capaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6 Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2010-2014

Capaian Pencapaian

Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan, dalam bentuk: 1. Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Presiden 3. Peraturan Menteri Perhubungan 4. Keputusan Menteri Perhubungan

3 -

86 525

4 -

78 1.030

5 1

49 1.097

2 -

74 1.389

4 -

25 709

18 1

312 4.750

Sumber : Biro Hukum dan KSLN, 2015


1.1.2.3 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ditujukan untuk mewujudkan struktur organisasi yang terbebas dari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi maupun kewenangan di dalam organisasi maupun antar instansi pemerintah, serta terwujudnya organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efektif dan efisien. Hasil capaian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

No Tahun Jumlah Penataan (Berupa Permenhub)

1 2010 6

2 2011 8

3 2012 7

4 2013 5

5 2014 7

Sumber : Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2015

1.1.2.4 Capaian Kinerja Pengembangan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 sebanyak 29.994 orang, dengan komposisi pegawai terdiri dari Sekretariat Jenderal sebanyak 876 orang, Inspektorat Jenderal sebanyak 263 orang, Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 736 orang, Ditjen Perkeretaapian sebanyak 574 orang, Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 15.745 orang, Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 8.622 orang, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 2.928 orang, dan Badan Litbang sebanyak 250 orang.

Tabel 1.8 Komposisi Sumberdaya Manusia Kementerian Perhubungan 2010-2014

No Unit Kerja Jumlah SDM (orang)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Sekretariat Jenderal 1.045 983 941 897 876

2 Inspektorat Jenderal 284 276 271 261 263

3 Ditjen Perhubungan Darat 713 668 645 649 736

4 Ditjen Perkeretaapian 582 577 565 574 574

5 Ditjen Perhubungan Laut 18.520 17.375 16.856 15.782 15.745

6 Ditjen Perhubungan Udara 9.329 8.945 8.687 8.437 8.622

7 BPSDM Perhubungan 3.170 3.059 2.993 2.917 2.928

8 Badan Litbang Perhubungan 292 276 276 249 250

Jumlah 33.935 32.159 31.234 29.766 29.994

Sumber : BPSDMP, 2015


Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta tenaga pendidik selama tahun 2010-2014 telah dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan berupa diklat pembentukan, diklat penjenjangan dan diklat ketrampilan khusus kepada peserta diklat yang berasal dari masyarakat maupun aparatur perhubungan, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.9 Peserta Diklat BPSDMP Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014

No Uraian Jumlah Peserta

2010 2011 2012 2013 2014

1 SDM Perhubungan Darat 3.236 5.023 6.702 6.999 4.027

a. Pendidikan Pembentukan 839 1.023 1.247 1.324 1.324

b. Pendidikan Penjenjangan 56 39 41 17 17

c. Pelatihan Teknis (Short Course) 2.060 3.378 5.181 5.166 2.686

d. Pelatihan Lainnya 281 583 233 492 0

2 SDM Perhubungan Laut 135.350 130.001 153.604 188.532 94.100

a. Pendidikan Pembentukan 4.784 6.953 8.978 9.202 7.918

b. Pelatihan Penjenjangan 14.517 17.595 20.169 20.484 3.912

c. Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)/Pelatihan Teknis (Short Course)

115.030 104.168 122.797 154.759 82.270

d. Pelatihan Lainnya 1.019 1.285 1.660 4.087 0

3 SDM Perhubungan Udara 3.696 5.491 7.705 10.601 4.133

a. Pendidikan Pembentukan 1.667 2.338 2.602 2.699 1.707

b. Pendidikan Penjenjangan 229 288 200 118 0

c. Pelatihan Teknis (Short Course) 1.526 2.497 4.514 6.235 2.426

d. Pelatihan Lainnya 274 368 389 1.549 0

4 PPSDM Aparatur Perhubungan dan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

5.888 8.779 7.782 8.858 6.461

a. Pelatihan Prajabatan 2.570 4.774 0 91 737

b. Pelatihan Struktural/Kepemimpinan 205 336 476 488 320

c. Pelatihan Fungsional 20 40 156 145 210

d. Pelatihan Teknis Manajerial 379 479 2.495 2.709 1.439


No Uraian Jumlah Peserta

2010 2011 2012 2013 2014

e. Pelatihan Lainnya 140 0 0 0 0

f. Rintisan Gelar S2/S3 111 300 298 323 323

g. Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

2.463 2.850 4.357 5.102 3.432

Jumlah 148.170 149.294 175.793 214.990 108.721

Sumber : BPSDMP, 2015

1.1.3 REALISASI KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010-2014

Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan selama tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Namun dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penyerapan anggaran masih relatif kecil. Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi keuangan Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2010-2014 dapat diidentifikasi target dan capaian keuangan yang menunjukkan angka fluktuatif, dimana terjadi beberapa perubahan fluktuatif dari masing-masing direktorat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10 Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014

No Unit Kerja Pagu Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Sekretariat Jenderal

322.940,2 408.031,6 462.851,5 1.019.145,2 1.450.724,7

2 Inspektorat Jenderal

71.001,7 67.721,2 69.099,0 85.751,7 79.618,8

3 Ditjen Perhubungan Darat

1.838.442,6 2.095.941,0 2.859.805,2 3.013.165,2 3.619.419,9

4 Ditjen Perkeretaapian

3.916.862,3 4.727.369,1 9.252.127,7 9.372.585,7 11.907.537,4

5 Ditjen Perhubungan Laut

4.623.016,0 7.758.927,5 11.562.984,5 11.622.244,9 9.619.922,8

6 Ditjen Perhubungan Udara

4.462.999,9 5.360.813,8 6.898.259,8 7.568.474,1 7.505.786,1

7 BPSDM Perhubungan

2.572.463,3 2.753.427,8 2.611.975,2 3.023.619,9 2.867.346,8

8 Badan Litbang Perhubungan

87.828,6 136.568,9 194.878,7 221.298,0 205.717,7

Jumlah 17.895.554,9 23.318.055,9 33.899.548,2 35.926.284,7 37.256.101,2


Dalam melaksanakan pembangunan sektor transportasi, tidak seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap, yang berakibat hilangnya manfaat belanja. Rata rata penyerapan anggaran rendah di awal tahun, karena unit kerja berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya, sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Selain itu, adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga mengakibatkan penundaan penyerapan anggaran, dimana hal ini menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Besarnya prosentase penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 seperti gambar berikut:

Gambar 1.1 Prosentase Capaian Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan

Menurut Unit Kerja Eselon I Tahun 2010-2014 Fluktuasi realisasi capaian keuangan tahun 2010-2014 tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa target capaian keuangan yang masih di bawah 80% sampai dengan akhir tahun 2014, yaitu pada Unit Kerja Ditjen Perkeretaapian sebesar 53,26% dan Badan Litbang Perhubungan sebesar 79,34%. Sedangkan unit kerja yang melakukan penyerapan anggaran terbesar pada tahun 2014 adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar 91,14%.


1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 LINGKUNGAN STRATEGIS

1.2.1.1 Lingkungan Strategis Global

A. Transformasi Perekonomian Global

Transformasi perekonomian global ditandai dengan adanya pergeseran pendulum perekonomian dunia (global shifting) ke Asia. Asian Development Bank1 memproyeksi atas skema peralihan perekonomian dunia ke Asia, dimana pada tahun 2050 perekonomian Asia diproyeksikan akan bangkit mencapai 52% dari perekonomian dunia dan Indonesia bersama lima Negara Asia lainnya akan menyumbang sekitar 91% (China, India, Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang) dari perekonomian Asia pada tahun 2010-2050. Kebangkitan ekonomi Asia ini membawa dua konsekuensi bagi Indonesia. Di satu sisi akan terjadi persaingan yang sangat ketat di antara bangsa-bangsa di Asia untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi. Di sisi lain membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk segera tampil berada di barisan depan dari negara-negara maju dan modern Asia dengan proyeksi pendapatan per kapita jauh di atas USD 14.000.

Aspek ekonomi dalam mendukung transportasi nasional perlu menjadi perhatian terlebih sejarah Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang menenggelamkan perekonomian nasional tahun 1997. Ekonomi mengalami kontraksi sampai dengan minus 14% dan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi sektor-sektor ekonomi dan infrastruktur. Pada tahun 1999 sampai 2003 ekonomi mulai tumbuh positif walaupun lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibanding investasi dan ekspor. Bahkan pada tahun 2003 ekonomi hampir sepenuhnya ditopang oleh konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat .

Sejak 2004 ekonomi terus tumbuh pada kisaran sekitar 5%-6,3%, juga kebanyakan masih ditopang oleh konsumsi dan investasi belanja barang dan modal pemerintah. Ekonomi menurun ke angka sekitar 4,5% di tahun 2008-2009 akibat krisis global, namun meningkat kembali ke kisaran 6,3% sejak 2010 sampai semester pertama 2013. Di semester kedua 2013, ekonomi mengalami penurunan ke skala 5,5-5,9% akibat menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar (Rp.12.700 per US dolar di penghujung tahun 2013) dan defisit transaksi berjalan. Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan sejalan dengan menguatnya tekanan inflasi, melebarnya defisit neraca berjalan, dan depresiasi rupiah. Pertumbuhan produksi domestik bruto (PDB) turun menjadi 5,9% pada periode Januari-Juni. Pertumbuhan investasi melemah, sedangkan konsumsi swasta tetap kuat. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi melambat, Indonesia tetap mampu menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan baru, dan jumlah ini lebih banyak dari jumlah angkatan kerja baru. Inflasi melonjak menjadi 8,8% year-on-year Tahun 2014, setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar pada bulan Juni untuk mengurangi biaya subsidi. Harga beberapa bahan pokok juga meningkat, yang diakibatkan oleh pembatasan impor. Pasar ekspor yang lemah dan menurunnya harga komoditas ekspor memangkas nilai ekspor menjadi 5,2% pada tengah tahun pertama. Sebagai akibatnya, necara berjalan mengalami defisit sebesar $15,7 milyar, atau 3,5% dari PDB.

1Asian Development Bank (ADB). Asian Development Outlook 2013 Update.


B. Daya Saing Global

Adanya pergeseran perekonomian dunia membawa konsekuensi bagi adanya persaingan ketat dalam memperebutkan hegemoni ekonomi dunia, semua itu mengarah pada perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Sebagaimana diketahui bahwa World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report edisi 2014-2015, menempatkan Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia pada peringkat 34 dunia dari 144 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Thailand) dengan skor 4,6 (skala 7). Salah satu penyebab belum maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur, dimana WEF memberikan skor 4,2 (skala 7) di peringkat 72 dari 144 negara.

Tabel 1.10 berikut memperlihatkan peringkat kualitas infrastruktur Indonesia, termasuk transportasi dari tahun 2010 sampai 2014. Dalam tabel terlihat bahwa Indonesia mengalami fluktuasi peringkat kualitas infrastruktur yang bersaing dengan negara lain. Pada tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 90 dari 139 negara, meningkat menjadi peringkat 82 dari 142 negara pada tahun 2011 dengan nilai 3,9 (skala 7). Sedangkan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan, yaitu nilai 3,7 (skala 7) dengan peringkat ke-92 dari 144 negara di tahun 2012, menjadi nilai 4,0 (skala 7) dengan peringkat ke-82 dari 148 negara di tahun 2013, dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi nilai 4,2 (skala 7) dengan peringkat ke-72 dari 144 negara.

Tabel 1.11 Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi

Indikator Infrastruktur

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Nilai Peringkat/ 139 negara





Kualitas Infrastruktur keseluruhan

NA 90 3,9 82 3,7 92 4,0 82 4,2 72

Kualitas Jalan NA 84 3,5 83 3,4 90 3,7 78 3,9 72

Kualitas Infrastruktur Kereta Api

NA 56 3,1 52 3,2 51 3,5 44 3,7 41

Kualitas Infrastruktur Pelabuhan

NA 96 3,6 103 3,6 104 3,9 89 4,0 77

Kualitas Infrastruktur transportasi udara

NA 69 4,4 80 4,2 89 4,5 68 4,5 64

Sumber : The Global Competitiveness Report, WEF 2010-2014


Gambar 1.2 Global Competitiveness Index Tahun 2014-2015

Sumber : The Global Competitiveness Report, WEF 2014-2015

Sepanjang tahun 2014 ini pun infrastruktur Indonesia masih tetap memegang posisi sebagai salah satu dari lima faktor besar yang menghambat investasi dan bisnis ekonomi. Mengingat infrastruktur masuk dalam salah satu pilar yang utama dalam peningkatan daya saing global, sehingga diperlukan perubahan besar dalam membangun infrastruktur Indonesia ke depan, khususnya dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019.

C. Kerjasama Ekonomi Global dan Regional

Pertimbangan terhadap lingkungan strategis global dalam hal ini dilakukan terkait dengan perkembangan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk Free Trade Area (FTA) dan berlokasi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Economic Community, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional.

Sebagai anggota WTO, Indonesia saat ini sudah menghadapi tekanan persaingan yang sedemikain ketat untuk berbagai jenis produk yang sudah dikurangi/ dihilangkan hambatan perdagangannya. Selanjutnya, APEC juga telah mensyaratkan bahwa di antara negara anggota pada tahun 2020 sudah tercipta pasar bebas. Dalam waktu dekat di akhir tahun 2015, seluruh anggota AEC (Asean Economi Community) akan memberlakukan liberalisasi perdagangan diantara negara ASEAN.


1.2.1.2 Lingkungan Strategis Nasional

A. Kependudukan dan Urbanisasi

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 1,21% per tahun. Sementara itu proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan fakta bahwa jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar jiwa pada 31 Oktober 2011 dan akan mencapai 8 miliar jiwa pada pertengahan tahun 2024 (10 tahun mendatang).

Pada akhir tahun 2013, penduduk Indonesia menurut versi PBB ini sudah mencapai 251,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini, dua dekade setelah program keluarga berencana di Masa Orde Baru berhasil menekan pertumbuhan ini. Namun setelah Orde reformasi program tersebut mulai tidak efektif ditujukkan dengan angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,21%, sejak tahun 2000-an.

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2035 yang disusun BPS-Bappenas-UNFPA memperkirakan bahwa penduduk Indonesia tumbuh secara konsisten mencapai 271 juta di 2020, 285 juta di 2025, 297 juta di tahun 2030, dan 306 juta di tahun 2035. Implikasi dari jumlah penduduk yang makin membesar ini terhadap transportasi sangat luar biasa besar dan kompleks. Pergerakan antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar desa serta pergerakan antar wilayah menjadi beban besar bagi sistem dan jaringan transportasi yang saat ini sudah sangat jenuh dan rapuh menahan beban ekonomi yang ada.

B. Kesenjangan Antar Wilayah

Selama ini masih terjadi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (KBI-KTI). Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah di timur Indonesia masih sangat kurang akan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi. Kawasan Barat Indonesia-Jawa, Sumatera, dan Bali telah menyumbang sekitar 82% dari PDB nasional sedangkan Kawasan Timur Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam, laut, hutan, dan mineral, hanya menyumbang sekitar 18%. Pulau Jawa saja menyumbang sekitar 58,8% dari PDB nasional.

Kesenjangan wilayah ini disebabkan antara lain (1) belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, (2) tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, (3) rata-rata pendapatan perkapita yang masih rendah, (4) masih banyak wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang belum tersedia fasilitas infrastruktur yang memadai; (5) belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur, (6) belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perdalaman; serta (7) belum meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.

C. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2009, dimana salah satu tujuannya untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan


kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Pada Pasal 13 Undang-undang ini menegaskan bahwa pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari pemerintah/pemerintah daerah, swasta, KPS, atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.1.3 Lingkungan Strategis Transportasi

A. Transportasi dan Perdagangan Dunia (Global Sea Borne-Trade)

Untuk jangka waktu yang sangat lama kedepan, perdagangan dunia melalui laut masih akan mendominasi pergerakan barang antar negara dan antar benua. Sementara itu, peningkatan perdagangan dunia melalui laut dari tahun 1980 sampai tahun 2012 dan tumbuh sebesar 4% dengan total volume menyentuh rekor 8,7 miliar ton. Ekspansi ini didorong oleh pertumbuhan yang cepat dalam volume dry cargo (5,6 %) yang digerakkan oleh peti kemas dan perdagangan besar, yang tumbuh sebesar 8,6 persen (dalam ton) dan 5,4 persen, masing-masing tahun 2011 dan 2012.

Arus perdagangan internasional dengan menggunakan peti kemas utamanya dipicu oleh arus perdagangan dari Amerika Serikat dan Eropa dan oleh permintaan impor berkelanjutan untuk bahan mentah di negara berkembang besar lainnya, terutama Cina dan India. Arus barang curah kering utamanya ditopang oleh pertumbuhan perdagangan bijih besi (6%), yang melayani permintaan impor yang kuat di China, yang membutuhkan sekitar dua pertiga dari volume perdagangan bijih besi global pada 2011. Volume perdagangan tanker (minyak mentah, produk minyak olahan, dan cair minyak bumi dan gas) tetap berada hampir rata, tumbuh dengan kurang dari 1 persen akibat turunnya volume minyak mentah. Bersama-sama, perdagangan produk minyak olahan dan gas tumbuh sebesar 5,1 persen, terutama karena ledakan terbaru di perdagangan gas alam cair (LNG).

Kontribusi negara-negara berkembang (new emerging economies) terhadap perdagangan lewat laut dunia juga meningkat. Pada tahun 2011, total 60 persen dari volume perdagangan lewat laut dunia berasal dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang sekarang pemain utama dunia baik sebagai eksportir dan importir, suatu pergeseran yang luar biasa dari pola sebelumnya. Transportasi Indonesia, khususnya pelabuhan dan akses transportasi darat ke pelabuhan, harus mengantisipasi berkembangnya perdagangan inter-nasional ini. Indonesia harus melakukan upaya besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam perdagangan global menggunakan peti kemas.

Gambar 1.3 Distribusi Pergerakan

Peti Kemas Dunia

Gambar 1.4 Distribusi Pergerakan Peti Kemas

Indonesia (Pelindo I, 2012)


B. Transportasi Terkait Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Pertimbangan lebih lanjut adalah pada pelaksanaan program lintas bidang perubahan iklim pada kurun RPJMN 2010-2014 telah berhasil menyelesaikan: (i) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diterbitkan dalam bentuk Perpres No. 61/2011, dan diikuti dengan penyusunan dan penerbitan 33 Peraturan Gubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii) penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim/Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center untuk inventarisasi GRK sesuai Perpres No. 71/2011 tentang Inventarisasi GRK; (iii) Tersusunnya Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI). Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan para pemimpin negara pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU dengan usaha sendiri dan mencapai 41% apabila mendapat dukungan internasional.

Sesuai dengan hasil perhitungan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat disampaikan bahwa sektor transportasi pada Tahun 2012 akan memberikan sumbangan sekitar 60%-70% emisi gas rumah kaca nasional. Hal ini artinya masalah transportasi menjadi salah satu komponen serius yang perlu ditangani ke depan, mengingat kontribusi transportasi cukup besar dalam memberikan pengaruh terhadap terjadinya masalah-masalah perubahan iklim global.

C. Konektivitas Transportasi Nasional

Peraturan Presiden No. 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional memberi dasar hukum dan landasan substansi bagi Renstra Kemenhub 2015-2019 untuk menindaklanjutinya dalam program strategis membangun konektivitas nasional ini. Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) menggariskan tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien sehingga terwujud konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity), dan konektivitas global (global connectivity) yang terintegrasi dengan transportasi laut sebagai tulang punggungnya. Perwujudan dari kebijakan tersebut adalah terbentuknya jaringan transportasi antar pulau dan nasional dengan membangun jaringan infrastruktur transportasi yang mengikat kuat interkoneksi antara pedesaan, kawasan-kawasan industri, perkotaan dan antar pulau, serta infrastruktur dan jaringan transportasi global yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama (national gate way) ke pelabuhan Hub internasional baik di wilayah barat Indonesia maupun wilayah timur Indonesia serta antara Pelabuhan Hub International di Indonesia dengan Hub Port International di berbagai negara yang tersebar pada lima benua.

Sebagaimana diinginkan dalam agenda pembangunan nasional, seperti MP3EI (Perpres No. 32 Tahun 2011) dan Sislognas (Perpres No. 26 Tahun 2012) bahwa dalam 10 tahun ke depan diharapkan sudah terwujud konektivitas transportasi nasional yang efisien dan handal yang


menjangkau seluruh titik NKRI melalui terintegrasinya jaringan transportasi intermoda/multimoda.

Penguatan konektivitas nasional menjadi salah satu bagian dari lingkungan strategis Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah yang didorong dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas nasional dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan informasi. Keseimbangan pembangunan antarwilayah saat ini kondisinya belum memadai terutama di wilayah Indonesia bagian Timur yang berdampak pada tingginya biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga mengurangi daya saing produk dan gerak ekonomi. Hal tersebut diakibatkan oleh belum memadainya jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan lapisan wilayah serta masih terbatasnya infrastruktur broadband termasuk belum terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan backbone serat optik nasional terutama wilayah timur Indonesia.

D. Biaya Logistik Nasional

Pada Tahun 2014, World Bank merilis data bahwa LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada rangking 53 dunia, dengan skor 3,08. Sedangkan perkiraan total biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, yakni di atas 25% dari PDB, dengan komposisi 12,04% untuk biaya transportasi, 9,47% untuk biaya persediaan (inventory), dan 4,52% untuk biaya administrasi. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%). Pengembangan moda transportasi sangat penting khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja transportasi untuk meningkatkan nilai LPI Indonesia ke depan, serta usaha untuk memberikan nilai biaya logistik yang lebih rendah sebagai salah satu upaya memberikan jaminan kemudahan dalam sistem distribusi komoditas.

E. Pengembangan Teknologi Transportasi Melalui ITS

Tinjauan lingkungan strategis dalam kaitannya dengan aspek transportasi juga mempertimbangkan pada beberapa hal diantaranya Intelligent Transport System (ITS). Intelligent Transport System (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas yang dilakukan melalui teknologi informasi dimana pengumpulan data-data langsung dari lapangan selanjutnya diolah sedemikian rupa, sehingga hasil dari pengolahan yang dilakukan tersebut kemudian dikembalikan kepada pengguna jalan dalam bentuk informasi-informasi melalui papan informasi atau dalam bentuk digital map dan lain sebagainya. Pengembangan ITS di beberapa negara pada dasarnya adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Terdapat banyak teknologi dan konfigurasi sistem ITS. Oleh karena itu, pilihan terhadap teknologi jika akan menerapkan ITS harus dapat memenuhi beberapa hal, antara lain: dapat direncanakan dengan logis, dapat dilakukan integrasi sistem terbuka (open system), mempunyai karakteristik yang sesuai dengan kondisi lalu lintas maupun kondisi lingkungan, mempunyai tingkat kinerja yang sesuai dengan kebutuhan, mudah untuk dioperasikan dan dikelola, mudah untuk dilakukan perawatan, mudah untuk dikembangkan, dan sesuai dengan keinginan pengguna.

Intelligent Transport System (ITS) adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini mempunyai


tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

Mendapatkan informasi;

Mempermudah transaksi;

Meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;

Mengurangi kemacetan atau antrian;

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan;

Mengurangi polusi lingkungan;

Mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Penerapan ITS telah dilakukan di negara-negara maju seperti: Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan sebagainya. Negara berkembang juga sudah mulai menerapkan ITS dalam skala terbatas, misalnya sistem pengumpulan tol secara elektronis dan sistem informasi lalu lintas. Contoh beberapa negara tetangga yang telah menggunakan sistem pengumpulan tol adalah Malaysia dan Filipina. Pengorganisasian ITS di negara-negara maju dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, kepolisian, operator transportasi, dan kalangan industri. Selain masalah kebijakan, industri-industri terkait juga turut mendukung dari segi riset dan pengembangan teknologi. Kalangan industri yang terkait antara lain industri otomotif, elektronika, komputer, telekomunikasi, penerbangan, perhubungan, dan jalan tol. Karena itu ITS menjadi primadona dan dianggap sebagai masa depan transportasi.

F. Isu Gender dan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Transportasi

Penyusunan Renstra sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan yang demokratis dan berkeadilan di bidang transportasi penting untuk mengintegrasikan aspek gender dan aspek sosial inklusif lainnya. Perencanaan pembangunan di bidang transportasi perlu mendorong terciptanya peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dan kelompok masyarakat lain yang berkebutuhan khusus sehingga aspirasi, kebutuhan dan kepentingan mereka dalam bidang transportasi dapat terakomodir dengan baik.

Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

G. Angkutan Umum Massal

Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai kompleksitas permasalahan didalamnya, tak terkecuali masalah transportasi jalan. Infrastruktur dan sistem yang terbatas menimbulkan permasalahan-permasalan yang perlu ditangani secara serius. Berbagai permasalahan transportasi jalan saat ini, antara lain:

1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas;

2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum;


3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas; 4. Rendahnya disiplin berlalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat 5 Pilar Kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan Peran Angkutan Umum (Prioritas); 2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL); 3. Penurunan Polusi Udara dan Suara; 4. Transportastion Demand Management (TDM); 5. Pengembangan Non Motorized Transport (NMT).

Sebagai salah satu bentuk dari implementasi 5 pilar tersebut adalah penerapan sistem Angkutan Umum Massal. Melihat kondisi Indonesia saat ini yang memiliki 11 kota metropolitan dan 15 kota besar serta berbagai kompleksitas permasalahan di dalamnya, dipandang perlu untuk mengiplementasikan sistem angkutan umum massal karena sistem ini merupakan sistem yang memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama serta integrasi dan konektivitas sebagai penunjang utamanya. Sistem ini juga dapat menekan angka jumlah kendaraan pribadi serta jumlah kejadian kecelakaan di jalan raya.

1.2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN TRANSPORTASI

1.2.2.1 Potensi Sektor Transportasi

1. Indonesia merupakan salah satu pasar potensial dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, dimana jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan permintaan transportasi (transport demand).

Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa.

Potensi penduduk yang besar, serta sumberdaya yang besar memberikan pengaruh positif pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh semakin berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa, serta aktivitas komersial maupun industri yang membutuhkan jasa layanan transportasi. Lebih lanjut seiring dengan semakin meningkatnya pangsa pasar transportasi, maka pertumbuhan perjalanan akan linier dengan semakin meningkatnya pertumbuhan aktivitas transportasi ke depan dan akan memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat tersebut dapat diwujudkan pada peningkatan aktivitas dalam distribusi komoditas dan distribusi penumpang. Hal ini tentunya juga akan memberikan dukungan pada peningkatan pendapatan nasional maupun regional.

2. Pengembangan antarmoda/multimoda yang terintegrasi didukung dengan konektivitas transportasi antara lain dengan pengembangan pelabuhan, bandar udara, terminal-terminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, angkutan SDP, angkutan kereta api, dan Bus Rapid Transit

Transportasi multimoda berkaitan erat dengan Sistem Logistik Nasional (Perpres 26/2012) yang mensyaratkan konektivitas untuk mewujudkan konsep koridor ekonomi. Oleh karena itu, regulasi yang terkait dengan pengembangan transportasi multimoda


(PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, Permenhub Nomor KM 15/2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, Permenhub Nomor PM 8/2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda) perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda menetapkan 25 pelabuhan utama, 7 pelabuhan khusus untuk batubara dan CPO, 9 kota-kota besar, dan 183 wilayah belakang (hinterland) untuk logistik atau angkutan antarmoda/multimoda. Sedangkan Permenhub Nomor PM 8/2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda mengatur sisi bisnis dari transportasi sebagai penjelasan operasional dari PP 8/2011. Kebijakan yang digariskan dalam Permenhub Nomor KM 15/2010 dan juga Permenhub Nomor KP.414/2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) mensyaratkan perlunya integrasi pelabuhan dengan akses jalan atau kereta api. Untuk itu, akses langsung jaringan jalan atau kereta api ke pelabuhan (terutama pelabuhan utama) harus diwujudkan dan dioperasionalkan.

3. Tersedianya jaringan prasarana KA yang dapat mendukung sistem logistik nasional serta angkutan penumpang massal perkotaan dan antar kota

Potensi transportasi perkeretaapian dengan tersedianya prasarana kereta api (panjang jalan kereta api) sejumlah 4.861,10 m dan sarana kereta api berupa lokomotif sejumlah 486 unit, KRD/KRL sejumlah 920 unit, kereta sejumlah 1.716 unit, serta gerbong sejumlah 6.249 unit. Potensi pasar angkutan untuk kereta api sangatlah besar khususnya terkait dengan keunggulan angkutan KA dibandingkan moda lain seperti kapasitas angkut, ketepatan waktu, dan biaya angkut yang lebih murah. Angkutan kereta api mendukung pengembangan multimoda yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi umum lainnya khususnya pada kawasan perkotaan dan antar kota, baik pelabuhan (transportasi laut), bandar udara (transportasi udara), serta terminal-terminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, dan bus rapid transit (transportasi jalan).

4. Wilayah Indonesia sangat strategis karena dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasarterbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Lebih lanjut Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar.

Melihat kondisi geografis dan demografis sebagaimana dikemukakan di atas, maka sistem transportasi Indonesia tidak dapat mengandalkan hanya satu jenis moda transportasi saja, melainkan membutuhkan sistem transportasi intermoda (darat, laut dan udara) maupun intramoda secara terintegrasi dalam pola transportasi multimoda. Pada saat ini, secara umum dapat dikatakan, bahwa sektor transportasi belum mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu kesatuan pembangunan. Hal ini terlihat dari belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah ini berimplikasi pada ketahanan nasional yang juga belum merata.


5. Pelabuhan utama nasional yang beroperasi memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dalam volume yang besar

Pelabuhan utama nasional yang beroperasi saat ini memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dengan sistem kontainer. Dari seluruh pelabuhan utama di Indonesia yang terbesar adalah Tanjung Priok. Peningkatan fasilitas pelabuhan dan manajemen kepelabuhan akan meningkatkan trend lalu lintas komoditas antar pulau dan antar wilayah. Pada tahun 2009, tercatat pelabuhan di seluruh Indonesia secara total menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta ton muatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatan curah cair (86 persennya adalah minyak tanah atau produk minyak tanah dan minyak kelapa sawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas. Sedangkan perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatan yang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5 juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 juta ton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutan batubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun yang 2009. Pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 juga menunjukkan angka yang tinggi yaitu rata-rata 11,0 %.

6. Dilewati oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional

Kenaikan volume angkutan udara dalam 20-30 tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh kemajuan e-commerce, perkembangan global supply chain, dan upaya untuk menurunkan biaya inventory yang mahal serta memperpendek order cycle time. Walaupun volume barang yang diangkut melalui angkutan udara ini masih relatif kecil, namun nilai barang yang diangkut terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk pengiriman dalam negeri maupunluar negeri. Lebih lanjut potensi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah dilewatinya Indonesia oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional yang memberikan peluang dalam pengembangan pangsa pasar transportasi udara ke depan khususnya terkait dengan open sky tahun 2015.

1.2.2.2 Permasalahan Transportasi

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Di masa mendatang Kementerian Perhubungan berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu dipengaruhi dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Aspek-aspek tersebut diantaranya :

A. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi;


Saat ini fungsi lembaga keselamatan moda transportasi ditangani oleh masing-masing unit kerja moda transportasi, padahal keselamatan transportasi saling berkaitan antar moda transportasi, dan juga terkait dengan unit K/L lain karena keselamatan transportasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Termasuk pada tahap pencegahan kecelakaan maupun setelah terjadinya kecelakaan, misalnya pendataan kecelakaan yang terjadi.

2. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang meliputi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, angkutan penyeberangan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda lainnya. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan ini akibat kurangnya disiplin pengguna jalan dan rendahnya tingkat kelaikan armada. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan penerbangan yang terlihat dari masih diaktifkannya peralatan elektronik dan komunikasi serta masih terdapatnya barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa saat menggunakan jasa penerbangan. Masih ditemukannya masyarakat yang merusak fasilitas bandar udara antara lain fasilitas lampu pendaratan, pagar bandar udara akibat kurang sosialisai akan pentingnya peralatan bandar udara. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat dalam keselamatan pelayaran ditunjukan pada masih terdapatnya masyarakat yang merusak fasilitas navigasi pelayaran. Sedangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan perkeretaapian terlihat dari pemanfaatan jalur kereta api untuk berjualan dan mendirikan bangunan pada daerah larangan.

3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

Pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dianggap belum optimal banyak disebabkan karena keterbatasan personil dan lebih pada aspek keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia. Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tingginya tingkat toleransi aparatur dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh pengguna alat elektronik di dalam pesawat tentunya perlu ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga pelaku pelanggaran terhadap lalu lintas di jalan, maupun pengguna jasa layanan transportasi laut, dan perkeretaapian.

4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Saat ini tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi masih kurang, dimana masih terdapat daerah rawan kecelakaan yang belum dipasang pagar pengaman jalan, masih belum optimalnya tingkat kecukupan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, serta masih terdapatnya kinerja yang kurang pada peralatan navigasi udara. Hal ini menjadi permasalahan yang harus ditangani untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan


rasa aman dan kenyamanan pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident.

5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.

Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat serta pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

6. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan

Fatalitas korban kecelakaan khususnya pada lalu lintas jalan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kendaraan setiap tahun. Hal ini memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas khususnya pada kawasan perkotaan. Dominasi pengguna sepeda motor di jalan menjadi salah satu bagian penyumbang permasalahan lalu lintas di ruas jalan khususnya kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas jalan yang berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas karena banyak diantaranya terjadi karena ketidaktertiban terhadap aturan maupun rambu, serta marka lalu lintas. Dominasi kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor adalah paling tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

7. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan

Data menjadi bagian penting dalam memberikan informasi dan menjadi bahan analisis kaitannya dengan pencegahan dan penanganan masalah keselamatan jalan. Namun ketersediaan data keselamatan jalan saat ini masih belum memberikan informasi yang komprehensif, serta belum menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan secara optimal dalam perencanaan dan pembangunan transportasi. Integrasi data kecelakaan dengan data-data sub sektor transportasi menjadi bagian penting didalam usaha meningkatkan keselamatan jalan.

8. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam UU 23/2009 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa perlintasan sebidang jalur KA tidak diizinkan. Namun pada kenyataannya telah terbangun jalur KA yang sebidang dengan jalan sebelum terbitnya UU tersebut, sehingga penanganan perlintasan sebidang sebagai jalur kereta api di beberapa wilayah menemui berbagai macam kendala, khususnya terkait dengan masalah pendanaan/penganggaran. Persilangan sebidang pada ruas jalan tidak hanya melewati ruas jalan nasional, melainkan juga melewati ruas jalan berstatus sebagai jalan provinsi, jalan kota maupun Kabupaten, sehingga pendanaan dalam penanganannya (misalnya pembangunan flyover/ underpass) menjadi kewenangan masing-masing wilayah sesuai dengan kewenangan ruas jalan tersebut. Namun perlu dipahami bahwa persilangan sebidang ruas jalan dengan jalur kereta api pada beberapa lokasi menimbulkan permasalahan signifikan


terkait dengan tundaan lalu lintas sampai dengan menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan.

B. Aspek Pelayanan

1. Belum optimalnya skema multi operator dalam penyelenggaraan transportasi

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini terutama adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi jika dibandingkan dengan permintaan akan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi oleh Pemerintah dan BUMN. Peran swasta dalam skema penyelenggaraan transportasi sampai saat ini masih perlu peningkatan, karena masih minimnya minat swasta sebagai operator dalam penyelenggaraan transportasi. Hal ini menyebabkan kurangnya kompetisi dalam penyediaan pelayanan transportasi oleh operator.

2. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi

Kaitannya perlindungan lingkungan terhadap penyelenggaraan transportasi adalah peningkatan emisi gas buang kendaraan akibat pertumbuhan kendaraan bermotor, serta peningkatan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan. Perlindungan lingkungan terkait dengan penyelenggaraan transportasi saat ini dapat dikatakan belum optimal, mengingat peningkatan emisi gas buang kendaraan tidak diiringi dengan usaha mereduksi pengaruh emisi gas buang, misalnya melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau, mekanisme punishment untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi maupun penyediaan lokasi pengolahan limbah B3 yang dapat mengakomodir limbah pembuangan oli bekas tersebut.

3. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi

Masalah lain yang dihadapi sektor transportasi adalah besarnya jumlah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi transportasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004 hampir separuh (48 persen) konsumsi BBM nasional digunakan oleh sektor transportasi. Penggunaan BBM untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif/bahan bakar non BBM yang ramah lingkungan untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini merupakan suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil memunculkan permasalahan lebih lanjut kaitannya dengan pencemaran lingkungan dari emisi gas buang kendaraan yang berkorelasi dengan masalah lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan pencemar lain, seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, senyawa organik berbau, dan logam berat.

4. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa ongkos transportasi publik di Indonesia masih mahal, yang disebabkan oleh belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi secara menyeluruh yang dapat mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Saat ini sudah


terdapat beberapa moda transportasi yang terkoneksi dengan moda lainnya, seperti Bus Damri yang menghubungkan antara Bandar Udara Soekarno Hatta dengan Stasiun Gambir, serta beberapa lokasi terminal bus di wilayah Jakarta, demikian juga dengan Bus Rapid Transit (BRT) yang dikembangkan di beberapa kota di Indonesia, sudah terkoneksi dengan Bandar Udara, Stasiun, maupun Terminal Bus Reguler. Konektivitas antar dan intermodal tersebut masih terkendala dengan belum terbentuknya sistem feeder dari bus-bus regular yang beroperasi pada ruas-ruas jalan, sehingga beberapa diantaranya masih tercampur.

5. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Saat ini kondisi sarana dan prasarana transportasi masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan, yang tercermin dari kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang ada. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dan kondisi angkutan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar (public service) tentu sangat maksimal, yaitu : aman (safety and secure), nyaman (bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan), tarif terjangkau (tarif yang pantas), tepat waktu (on schedule), bahkan door to door (sedikit mungkin pergantian moda angkutan), dan memiliki fasilitas penunjang yang memadai (misalnya jumlah toilet di simpul transportasi yang cukup). Namun, secara faktual kondisi pelayanan sarana dan prasarana transportasi masih belum memenuhi harapan masyarakat tersebut.

6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan

Keperintisan merupakan jalan pembuka terisolasinya suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lain atau dari daerah minus ke daerah maju maupun berkembang. Guna menjaga kesinambungan pelayanan keperintisan, maka perlu adanya pengaturan sarana dan cadangannya apabila terjadi kerusakan atau pelaksanaan pemeliharaan tahunan. Permasalahan penyelenggaraan angkutan perintis yang paling menonjol adalah waktu pelayanan. Untuk transportasi laut, lama pelayaran (round voyage) kapal perintis berkisar 10 sampai dengan 22 hari karena keterbatasan jumlah sarana angkutan laut perintis. Pelayanan keperintisan udara juga memiliki permasalahan yang sama, dimana pelayanan flight perintis tidak tersedia setiap hari, bahkan ada beberapa flight perintis yang akhirnya ditiadakan karena tidak ada maskapai yang melayani. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh operator dalam penyelenggaraan pelayanan keperintisan.

7. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi sebagai bagian dari dampak peningkatan pertumbuhan penduduk, serta belum optimalnya penyediaan sarana transportasi dalam melayani kebutuhan penduduk. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang cukup, aman, nyaman, dan handal masih belum terpenuhi sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selain lebih aman dan nyaman, menggunakan kendaraan pribadi dianggap dapat menempuh perjalanan lebih cepat dibandingkan menggunakan angkutan umum. Pertumbuhan kendaraan pribadi juga menimbulkan kerentanan kaitannya dengan keamanan dan keselamatan transportasi, salah satunya sepeda motor yang menjadi bagian moda transportasi pribadi dengan pelayanan nyaman, fleksibel, cepat, namun dari aspek keselamatan cukup rendah.


8. Pengaturan slot time penerbangan yang masih menumpuk pada jam-jam sibuk di bandara tertentu.

Kondisi pengalokasian slot time penerbangan di Indonesia sangat berbeda dengan kondisi dari negara lain yang telah melakukan koordinasi slot time dengan baik. Di beberapa negara di dunia, slot time di suatu bandar udara telah tersebar merata dan tidak hanya menumpuk pada jam-jam sibuk pada rute-rute tertentu. Slot time penerbangan di Indonesia belum teratur dan terencana dengan baik karena belum berjalannya market intelegent yang sudah seharusnya dilakukan oleh operator penerbangan nasional yang bertujuan untuk mengukur keberlangsungan rute-rute penerbangan baik yang baru akan masuk ke dalam airline business plan maupun yang telah dioperasikan oleh operator penerbangan tersebut. Permasalahan utama yang terjadi pada pengalokasian slot time penerbangan di Indonesia dapat disebabkan terlebih dahulu oleh permasalahan yang terjadi pada komponen yang berkaitan dengan slot time di bandar udara, diantaranya adalah: i) Airside, yaitu terbatasnya kapasitas runway, taxiway dan apron/parking stand; ii) Landside, yaitu terbatasnya kapasitas terminal khususnya pada check-in counter, ruang tunggu penumpang, conveyer belt serta pengaturan ruang Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (bandar udara); iii) Operator penerbangan, yaitu yang berkaitan dengan pengajuan slot time pada jam-jam sibuk dan slot time di luar jam operasi bandar udara; iv) Tenaga kerja, yaitu permasalahan pada keterbatasan jumlah Petugas Pemandu Lalu Lintas Udara atau Air Traffic Controller dan Petugas Pengawas Pergerakan Lalu Lintas di area Apron atau Apron Movement Controller; dan v) Sistem, yaitu yang menyangkut pengaturan ruang udara atau Air Traffic Flow Management, Central Operating Terminal dan Coordinated Airport System serta proses penerbitan rekomendasi slot time yang belum terkoordinasi baik oleh petugas di bandar udara pada masing-masing unit.

9. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi

Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan konsekuensi akan pemenuhan sumber daya manusia transportasi yang berdaya saing. Pemenuhan akan sumber daya manusia transportasi (regulator dan operator) yang berdaya saing menemui beberapa hambatan antara lain adalah kurangnya standar kompetensi SDM transportasi, terbatasnya ketersediaan kesempatan sekolah dan diklat transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik transportasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dalam penyelenggaraan transportasi menyebabkan sumber daya manusia transportasi perlu ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing.

10. Masih rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta belum menggunakan teknologi informasi secara optimal;

Terkait dengan rendahnya tindak lanjut hasil audit lebih banyak disebabkan karena permasalahan sumberdaya manusia, serta komplektisitas kasus yang terjadi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan, kompetensi tenaga auditor yang belum merata, Standar Operating Procedure (SOP) kegiatan internal belum tersusun dengan baik, Sistem Informasi Pengawasan (SIP) yang belum


dimanfaatkan secara maksimal, dan kurangnya kesadaran objek audit untuk menindaklanjuti hasil audit menjadi beberapa permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia tenaga auditor internal. Dalam kaitannya dengan hal tersebut tindaklanjut rekomendasi hasil audit perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi.

11. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peneliti sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan belum optimalnya kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset transportasi serta ujicoba sektor transportasi;

Dari sisi sumber daya manusia (SDM) kecenderungan formasi rekrutmen SDM yang ditetapkan untuk Badan Litbang Perhubungan masih dalam jumlah yang sangat terbatas, sedangkan jumlah SDM Badan Litbang Perhubungan selama lima tahun terakhir mengalami stagnasi yang akan berakibat fatal pada keberlanjutan Badan Litbang Perhubungan kedepan apabila tidak ada rekrutmen pegawai baru khususnya untuk tenaga peneliti akan berakibat pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan. Dari komposisi jenjang peneliti di tahun 2014, tercatat peneliti pertama mendominasi sebesar 40%, selanjutnya peneliti madya 34%, peneliti muda 24% dan peneliti utama 2%. Kondisi ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan Sarjana/S1 yang mendominasi SDM Badan Litbang Perhubungan, yakni sebesar 37%. Sementara itu untuk tingkat pendidikan Magister/S2 sebanyak 32% dan tingkat pendidikan Doktoral/S3 sebesar 4%. Tingkat pendidikan S1 dan jenjang peneliti pertama yang mendominasi cukup menunjukkan kondisi sumber daya manusia Badan Litbang Perhubungan saat ini masih membutuhkan dukungan peningkatan kompetensi secara sistematis yang besar.

Lebih lanjut terkait dengan kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset transportasi serta uji coba sektor transportasi masih belum optimal. Dalam hal ini optimalisasi pada prinsipnya akan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan konsep, strategi, serta perumusan perencanaan, dan kebijakan pembangunan transportasi ke depan.

12. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

Reformasi birokrasi menjadi grand design nasional yang ingin dicapai dari tahun 2010 – 2025. Agenda nasional ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 yang diterjemahkan oleh Kementerian Perhubungan ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 38 Tahun 2011 tentang roadmap reformasi birokrasi 2010 – 2014 di lingkungan kementerian perhubungan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung tata kelola yang baik (good governance).

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan tentunya lebih pada kinerja organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, sistem pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta mindset maupun cultural set aparatur. Permasalahan tersebut tentunya

Upaya mewujudkan optimalisasi reformasi birokrasi diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi yang : i) tepat fungsi dan tepat ukuran, ii) sistem, proses dan prosedur kerja


yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance, iii) regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, iv) SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, v) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, vi) meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, vii) pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta viii) birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

C. Aspek Kapasitas Transportasi

1. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi

Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini sangat terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Keterbatasan dalam penyediaan sarana transportasi menyebabkan masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan keterbatasan dalam penyediaan prasarana transportasi menyebabkan wilayah akan sulit diakses, sehingga menyebabkan sistem distribusi barang dan penumpang menjadi terhambat. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi banyak direpresentasikan tidak hanya pada aspek kuantitas, melainkan juga terkait dengan kualitas (kemudahan, keamanan, serta kenyamanan) dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi.

2. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi

Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi, seperti pengembangan transfer point (transfer moda), lokasi park and ride, maupun terminal dan stasiun feeder akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja transportasi. Fasilitas penunjang akan membantu pengguna dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, fasilitas penunjang seperti jalan akses pada simpul transportasi masih ada beberapa yang belum terbangun, sehingga memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun Kementerian PU.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan

Teknologi bidang transportasi pada prinsipnya memberikan dampak signifikan terhadap penataan dan pengaturan sistem transportasi di Indonesia. Beberapa konsep pengembangan teknologi melalui Intelligent Transport System (ITS) akan memberikan kemudahan dalam manajemen transportasi. Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa permasalahan transportasi di Indonesia tidak serta merta karena masalah teknologi, melainkan lebih pada masalah sosial dan ekonomi.

4. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan road map, penataan transportasi, serta kepastian investasi yang akan dilakukan oleh swasta dan pertimbangan ekonomi. Pola pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terkait dengan prosedur dan komitmen pembangunan maupun sharing sampai saat ini


masih memerlukan perbaikan terkait dengan usaha mewujudkan kemudahan prosedur KPS dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.

Di dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional yang tertuang di RPJMN Tahun 2015-2019 Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran badan usaha. Permasalahan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS atau PPP adalah (1) Masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan resiko tersebut; (2) Masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK); (3) Masalah pengadaan lahan yang terkadang belum terlihat di awal pengusulan proyek; (4) Kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS masih belum sesuai kebutuhan; (5) Belum optimalnya dokumen perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD, sedangkan proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta.

5. Masih minimnya peralihan transportasi barang yang selama ini didominasi moda jalan

Pemilihan moda jalan banyak dipilih oleh perusahaan jasa pengiriman ekspedisi dikarenakan beberapa kelebihannya, salah satunya adalah tidak terikat oleh waktu dimana pengiriman dapat dilakukan kapan saja apabila kuota pengiriman telah tercapai. Namun tingginya beban jalan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan jalan, kemacetan, serta dampak lain seperti meningkatnya polusi udara, inefisiensi penggunaan BBM dan meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masih minimnya peralihan moda transportasi barang yang didominasi moda jalan menjadikan peran transportasi lainnya kurang optimal. Khususnya transportasi laut dan udara. Transportasi laut dan udara lebih banyak mendominasi pengangkutan komoditas/barang pada wilayah lain di luar Pulau Jawa atau wilayah terpencil. Namun optimalisasi pola pengangkutan dalam mewujudkan konektivitas nasional belum terwujud dengan baik, sehingga optimalisasi pengembangan angkutan non darat sangat dibutuhkan ke depan khususnya dalam sistem distribusi barang dan komoditas.

6. Belum optimalnya dukungan hasil penelitian untuk menunjang kebutuhan sektor transportasi

Peningkatan kinerja penelitian/pengkajian transportasi membutuhkan peran aktif dari setiap sub-sektor khususnya untuk merumuskan kebutuhan penelitian/pengkajian sehingga hasil penelitian/kajian memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya hasil penelitian yang dilakukan belum optimal untuk menunjang kebutuhan sektor transportasi, yang disebabkan banyak kegiatan penelitian/kajian masih bersifat sektoral dan belum memberikan nuansa lintas sektor. Hal ini menyebabkan penanganan permasalahan transportasi yang pada prinsipnya membutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk mewujudkan peran transportasi yang maju, handal, dan produktif menjadi kurang optimal.


7. Angkutan Barang/Logistik masih didominasi moda jalan

Angkutan barang (logistik) di Indonesia masih didominasi oleh angkutan jalan. Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya kerusakan jalan. Selain itu, terlalu banyaknya angkutan barang melalui transportasi jalan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga tidak ramah lingkungan akibat kemacetan dan yang dapat meningkatkan emisi gas buang. Hingga saat ini, sekitar 80% pergerakan transportasi di Pulau Jawa masih didominasi oleh transportasi jalan. Para pelaku usaha lebih memilih penggunaan truk daripada kereta api karena alasan handling, jadwal, aksesibilitas, dan sebagainya. Pengurangan beban jalan dapat dialihkan dan diseimbangkan dengan moda transportasi lainnya seperti kereta api dan transportasi laut yang memiliki kapasitas daya angkut lebih besar dan waktu perjalanan yang relatif cepat, bebas pungutan liar dan keamanan serta keselamatan barang lebih terjaga.


BAB 2. VISI DAN MISI PRESIDEN, SERTA SASARAN

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.3 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama;

b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru;

c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara;

d) Peningkatan On-time Performance Penerbangan menjadi 95%;

e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran;



f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder;

g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut;

h) Dwelling time pelabuhan;

i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis;

j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer;

k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan;

l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.

2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global

a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal;

b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;

c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya;

d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung;

e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;



f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline;

g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;

h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.

3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline;

b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle;

c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun;

d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api;

e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.

4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan;

b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

a) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/ metropolitan/besar minimal 32 %;



b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.

7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan

Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.

8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan

a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi;

b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;

c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

2.4 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

- Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

- Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).


Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

B. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;

3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;

5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;

6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;

7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance;

C. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;

3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan


dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada diagram berikut ini.

Gambar 2.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan


membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

3.1.1 ISU STRATEGIS 1 : MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas

antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.


Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;

2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;

3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

3.1.1.1 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA

Ketergantungan terhadap transportasi jalan yang terlalu tinggi mengakibatkan inefisiensi karena alternatif moda kurang tersedia, baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, beban anggaran negara sangat tinggi untuk pemeliharaan jalan. Ketergantungan terhadap moda transportasi jalan harus dikurangi dengan mengembangkan sistem transportasi multimoda. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pembentukan badan atau regulator yang independen dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda;

2. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, Darat (Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya;

3. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang,


serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan;

4. Pembangunan terminal terpadu (terintegrasi) serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman;

5. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak – Bakauheni.

3.1.1.2 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN TRANSPORTASI YANG MENDORONG PENGUATAN INDUSTRI NASIONAL UNTUK MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK NASIONAL DAN PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL DALAM KERANGKA MENDUKUNG KERJASAMA REGIONAL DAN GLOBAL

Pengembangan pasar dan industri transportasi nasional mempunyai dua aspek, yakni aspek industri jasa konstruksi nasional (termasuk pengembang, konsultan, kontraktor, jasa keuangan, jasa penasehat ahli) dan industri sarana dan alat-alat transportasi serta dengan pengembangan industri perangkat keras yakni alat-alat angkut atau sarana transportasi. Konektivitas nasional terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu Sislognas, Sistranas, pengembangan wilayah (RPJMN dan RTRWN) dan Information Communication Technology (ICT). Keempat komponen tersebut harus diintegrasikan untuk mendukung perpindahan komoditas baik barang, jasa maupun informasi secara efektif dan efisien, melalui integrasi simpul dan jaringan transportasi inter-moda, komunikasi dan informasi serta logistik, serta penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, dan juga keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar arus perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan melalui strategi:

1. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera).

2. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang;


3. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi diantaranya:

a. Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 87 juta penumpang per-tahun.

b. Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung. c. Penyelesaian jalur kereta api Trans Sumatera, pembangunan kereta api

Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa.

d. Pembangunan fasilitas dry port di Kawasan Pertumbungan Ekonomi yang tinggi (Kendal dan Paciran).

4. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional;

5. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus;

6. Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai-Malaka, Ro-Ro Belawan-Penang, dan Ro-Ro Bitung-Sangihe-General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung;

7. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni;

8. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung Sislognas;

9. Membangun/Merevitalisasi terminal penumpang angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pelayanan penumpang angkutan jalan;

10. Penyediaan alat penimbangan kendaraan bermotor (Jembatan Timbang) dalam rangka meningkatkan pengawasan muatan lebih;

11. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru, Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi Bandara lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

12. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans Kaisepo, Sentani.


3.1.1.3 MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI NASIONAL DENGAN TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI LOKAL DAN KEWILAYAHAN

Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan. Tantangan inilah yang harus dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Kebijakan Utama Konektivitas Nasional dirumuskan untuk menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, regional, dan lokal, dimana konektivitas ini menghubungkan transportasi nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki komoditas unggulan di masing-masing pulau. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi melalui pendanaan DAK Bidang Transportasi, seperti infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi, Kab/Kota meliputi fasilitas perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan kinerja jaringan jalan;alat PKB, RASS, media sosialisasi keselamatan dan transportasi perkotaan;

2. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;

3. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar;

4. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian;

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan


nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah - daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

8. Pembangunan kapal perintis untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan angkutan laut perintis.

3.1.1.4 MEMBANGUN SISTEM DAN JARINGAN TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG INVESTASI PADA KORIDOR EKONOMI, KAWASAN INDUSTRI KHUSUS, KOMPLEKS INDUSTRI, DAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN LAINNYA DI WILAYAH NON-KORIDOR EKONOMI

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, dirumuskan kebijakan antara lain:

1. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya;

2. Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung, Sei Mangke –Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar KeretaApi, dan lainnya;

3. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya.

3.1.1.5 MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN MEMPERTIMBANGKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MAUPUN PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KUALITAS KONDISI LINGKUNGAN

Kemampuan melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem transportasi. Perencanaan disertai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi di sektor transportasi kedepan didasarkan pada pengelolaan potensi dan sumberdaya alam, peningkatan kapasitas individu serta organisasi yang tepat, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim agar tercipta sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Strategi sektor transportasi yang andal dan berkelanjutan mendukung konektivitas nasional adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;


b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;

c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;

d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;

e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

3.1.1.6 MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DALAM PENYELENGARAAN PELAYANAN TRANSPORTASI SERTA PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN KORBAN KECELAKAAN TRANSPORTASI

Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident. Di sisi lain, perubahan mental dalam berdisiplin berlalu-lintas, ketaatan terhadap peraturan, serta penguatan terhadap kemampuan kelembagaan untuk pendidikan dan pencegahan maupun pertolongan serta penyelamatan korban kecelakaan transportasi juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatan respon terhadap terjadinya kecelakaan transportasi dan upaya pertolongan dan penyelematan jiwa manusia. Khusus untuk transportasi jalan, dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dan diperkuat melalui Inpres No 4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020. Strategi yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain melalui :

1. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan/Daerah Rawan Kecelakaan, sarana bantu navigasi pelayaran maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional;

2. Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor melalui uji tipe dan uji berkala;

3. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;

4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR).


3.1.1.7 MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas, dan layanan transportasi untuk memenuhi mobilitas ekonomi yang menuntut pelayanan cepat, efisien, dan andal. Maka, diperlukan manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri yang saat ini masih terbatas. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembaangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional;

2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta;

3. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat;

4. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

3.1.2 ISU STRATEGIS 2 : MEMBANGUN TRANSPORTASI UMUM MASSAL PERKOTAAN

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :


1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;

2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;

3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

3.1.2.1 MENGEMBANGKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL YANG MODERN DAN MAJU DENGAN ORIENTASI KEPADA BUS MAUPUN REL SERTA DILENGKAPI DENGAN FASILITAS ALIH MODA TERPADU

Seluruh sistem transportasi massal memerlukan interchange (tempat berganti kendaraan) dengan elemen-elemen sistem transportasi umum lain, dan integrasi dengan moda-moda sistem transportasi lain seperti mengendarai mobil, berjalan kaki dan bersepeda. Untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu, beberapa strategi yang dilakukan mencakup:

1. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang;

2. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar;

3. Pengembangan BRT di 34 kota besar beserta fasilitas pendukungnya antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon;

4. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

3.1.2.2 MENGEMBANGKAN MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG BERIMBANG DENGAN MEMPERHATIKAN INTERAKSI ANTARA TRANSPORTASI DAN TATA GUNA LAHAN

Terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi yang terjadi, sehingga masalah ini akan selalu membayangi perkembangan suatu wilayah perkotaan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, antara lain:

1. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Transit Oriented Demand/TOD dan pengembangan fasilitas Non Motorized;


2. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride;

3. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan sistem APILL terkoordinasi (ATCS) dan Virtual Mobility;

4. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan Push and Pull.

3.1.2.3 MENINGKATKAN INTEGRASI KELEMBAGAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Kelembagaan yang lemah merupakan suatu sumber permasalahan yang menjadi sorotan dalam sistem transportasi perkotaan di Indonesia (World Bank, 2006). Kelembagaan dalam sektor transportasi kurang berfungsi dengan baik karena kurang terorganisir, akibat tumpang tindih, pertentangan kepentingan, serta penegakan hukum yang lemah.

Namun, di beberapa kota di Indonesia, Pemerintah Daerah sebagai regulator secara efektif mulai meningkatkan efektifitas kewenangannya melalui sistem organisasi efektif yang mampu melakukan pengendalian sistem transportasi perkotaannya. Untuk itu, Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan dan mengintegrasikan kelembagaan transportasi perkotaan melalui strategi percepatan pembentukan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I.

Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari


perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

3.2.1 Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi :

a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan transportasi telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan juga dilakukan di dunia usaha melalui pembentukan unit khusus yang menangani fungsi pengawas keselamatan.

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi

Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini

Pendidikan keselamatan transportasi secara dini dengan menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (transfer of knowledge) dan menanamkan nilai-nilai (transform of values) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku pada


generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan.

d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria.

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (human error) dilakukan juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan tingkat kehandalan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan

Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional.

g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;

Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan.

h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya

Pengujian kehandalan/kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya.

i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah


RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat Decade of Action for Road Safety 2011-2020 Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Instruksi Presiden No. 4/2013 tertanggal 11 April 2013.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi:

1) Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral.

2) Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

3) Kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

4) Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI.

5) Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

Gerakan penurunan jumlah dan kualitas kecelakaan lalu-lintas di jalan melalui “Decade of Action” memiliki potensi mencapai sukses jika didorong oleh seluruh komponen masyarakat, industri, jalan dan transportasi secara terpadu.

j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan

Perlintasan sebidang merupakan faktor kritis dalam penyelenggaraan kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang diterjadi di lokasi perlintasan. Berdasarkan pada amanat UU 23/2007, setiap perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36/2011, sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.

2. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi


Dalam upaya pemenuhan standar keamanan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random check yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata cara pengangutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keamanan, serta pemberian sanksi kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas.

b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi

Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat pemidai barang-barang berbahaya dan alat pemidai jarak jauh dengan sistem terkoordinasi.

c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang

Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparatur pengawas keamanan transportasi.

d. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll)

3.2.2 Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. Masing-masing sasaran tersebut ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute


Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan terminal bus type A, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan jaringan jalan kereta api, sedangkan kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan kehandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, pembatasan usia kapal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur Indonesia.

b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai acuan penilaian kualitas yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender

Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan

Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang memenuhi standar pelayanan.


2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, ditempuh melalui strategi antara lain :

a. Menyusun Man Power Planning SDM transpotasi

Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui perencanaan tenaga kerja untuk mendapat tenaga kerja ahli yang kompeten di masa yang akan datang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi

Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi agar pelaksanaan pelatihan dapat tepat sasaran, bukan hanya pelatihan yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban ataupun instruksi yang kurang mendasar.

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis (TNA).

c. Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan


pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi.

d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi

e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan


unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung.

Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung sehingga penelitian yang dihasilkan kedepannya dapat berkualitas sehingga mampu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian.

Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian.

c. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi.

Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan meningkatkan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi.

d. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

Penguatan peran penelitian dan pengembangan Perhubungan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi dan kelembagaan sehingga dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan.


4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, melalui strategi antara lain :

a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia).

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penuntasan agenda reformasi birokrasi dengan penataan kelambagaan baik dari sisi organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya.

b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik.

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik.

c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah.

Peningkatan kinerja dalam mewujudkan good governance dengan penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah. Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang berkualitas.

d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi.

Penyederhanaan perijinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah dalam perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi. Penyederhanaan ini ditujukan agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian hukum, serta sebagai usaha untuk meningkatkan dunia investasi transportasi di Indonesia.

e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance melalui penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan tata hubungna kerja yang efektif dan efisien.

f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan.

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan di sektor transportasi, sehingga setiap kebijakan dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Pemetaan arah / kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi selama lima tahun kedepan.

b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan.

c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan amanah undang-undang bidang transportasi perlu dipercepat agar dapat menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi.

e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat percepatan pembangunan transportasi. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat diminimalisir untuk mempercepat pembangunan sektor transportasi.

6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi antara lain :


a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/ cuaca ekstrim.

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim. Prasarana dan sarana transportasi yang ramah lingkungan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pemanasan global yang disumbangkan dari sektor transportasi.

b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.

Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis fossil fuel saat ini sangat tinggi, sementara jumlah bahan bakar fossil fuel terus menipis. Dengan kondisi tersebut pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan di sektor transportasi harus dikedepankan.

c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien.

Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien dilakukan untuk mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang disumbangkan dari sektor transportasi dan peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.

d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/ massal.

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi dengan mendorong penggunaan angkutan umum/massal terutama bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi.

7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah, melalui strategi antara lain :

a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance.

Dalam rangka mendorong terwujudnya clean governance serta memastikan tujuan pembangunan transportasi dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan paradigma yang diarahkan kepada peningkatan peran Inspektorat Jenderal menjadi Konsultan dan Katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi.


b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan

Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance melalui peningkatan kualitas hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan

Peningkatan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

3.2.3 Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Dalam mencapai sasarana peningkatan kapasitas transportasi ditempuh melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor transportasi selama lima tahun kedepan.

b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes, sehingga pembangunan transportasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dirasakan langsung manfaat pembangunan oleh masyarakat.

c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta.


Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda melalui peningkatan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta peningkatan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional melalui penguatan kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan.

Kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi antara lain : Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor perkeretaapian sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019; Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor transportasi laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek; Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek.

d. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan transportasi diamanahkan untuk

menyusun tatanan dan rencana induk masing-masing moda, yaitu rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, tatanan perkeretaapian nasional, tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kebandarudaraan nasional serta tersusunnya perencanaan umum jaringan jalan nasional dan jalan tol. Salah satu faktor yang diamanahkan dalam penyusunan tatanan dan rencana induk transportasi adalah keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Pada dasarnya transportasi antarmoda/multimoda adalah pembangunan transportasi yang mempertimbangkan jenis dan karakteristik sistem transportasi yang digunakan, dan mempertimbangkan sisi efisiensi, efektivitas dan kemudahan sistem operasinya, sehingga mampu melahirkan sistem transportasi yang berdaya saing tinggi. Upaya keterintegrasian ini diwujudkan melalui antara lain ketersediaan angkutan kereta api di bandar udara dan pelabuhan.

e. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.

Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau diperlukan konsep untuk memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada Indonesia bagian Timur yang dimaksudkan selain untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari Barat ke Timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Pada prinsipnya, ketersediaan pelayanan angkutan kapal dari barat ke timur Indonesia merupakan penataan trayek tetap dan teratur yang harus didukung dengan pengembangan pelabuhan agar dapat melayani kapal dengan ukuran besar, mengingat saat ini untuk terminal-terminal domestik, ukuran kapal peti kemas yang bisa masuk tidak


lebih dari 2600 TEUs dan kebanyakan hanya mampu melayani kapal ukuran 800 atau 900 TEUs, dengan demikian akan mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional.

2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui strategi antara lain :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar

Jaringan transportasi ke depan akan diperluas dan dibangun lebih banyak lagi untuk meningkatkan keseimbangan transportasi antara Jawa dan luar Jawa dan meningkatkan aksesibilitas di daerah kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan pedesaan, kawasan perbatasan, serta daerah tertinggal lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi;

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;

Selain upaya penyediaan prasarana transportasi juga dilakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan konektivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, prasarana transportasi juga diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas daerah rawan bencana melalui penyediaan bandar udara yang dapat didarati pesawat Hercules dan pelabuhan untuk kepentingan pasokan logistik di saat terjadi bencana alam.

c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan

Guna merangsang pertumbuhan wilayah, Pemerintah berupaya untuk membuka keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju melalui penyediaan pelayanan angkutan keperintisan darat, laut dan udara.

3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi antara lain :

a. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif

Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk perkotaan yang akan menggunakan sistem angkutan umum, meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, dan menciptakan transportasi kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Kota akan bertahan secara lingkungan


dan efisiensi energi kalau pergerakan ekonominya didukung oleh sistem angkutan umum cepat masal yang didukung dengan jaringan pengumpan (feeder services).

b. Pengembangan BRT

Penerapan angkutan umum massal perkotaan salah satunya dilakukan melalui pengembangan Bus Rapid Transit/BRT. Penerapan sistem BRT perlu terpadu dalam fisik/prasarana, pelayanan, serta dalam konteks transportasi cerdas dengan memanfaatkan Information Technology. Transportasi antar moda di perkotaan perlu dibangun dengan memperhatikan pengembangan transportasi tidak bermotor dalam rangka menuju terwujudnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan, yang didukung komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam bentuk perencanaan, pendanaan dan kesiapan pengoperasian.

c. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel

Selain pengembangan angkutan umum perkotaan dengan Bus Rapid Transit, angkutan perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan angkutan massal perkotaan berbasis rel.

d. Penyediaan dana subsidi/ PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan

Penerapan angkutan umum dengan BRT dan MRT dianggap tidak menarik bagi kota-kota yang belum menerapkannya karena dipersepsikan membebani anggaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem angkutan umum yang handal dan berkelanjutan dibutuhkan antara lain dukungan kebijakan secara nyata dari pemerintah di sektor anggaran melalui penyediaan dana subisidi/PSO yang terarah.

4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan, melalui strategi antara lain :

a. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility

Penerapan Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan yang modern, mulai dari skala mikro persimpangan dan ruas jalan dengan Manajemen Lalu Lintas sampai kepada full-scale demand management seperti Electronic Road Pricing. Dalam skala dan kondisi tertentu yang memungkinkan, penerapapan Area Traffic Control System (ATCS) dapat dikembangkan secara efektif hanya kalau ruas-ruas jalan tidak berada dalam keadaan jenuh (over-saturated). Jaringan jalan dalam kedaan macet parah pada semua ruasnya akan tidak efektif apabila diterapkan ATCS. Transportasi kota dengan 2 komponen utama yakni jaringan jalan dan sIstem angkutan umum perlu dinaungi oleh Sisem Manajemen Transportasi yang komprehensif dan sesuai dengan


hierarki pergerakan, fasilitas ruang jalan, dan skala kepadatan/kemacetan lalu lintas yang ada.

b. Penerapan sistem tiket elektonik yang terintegrasi

Intelligent Transport System/ITS pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat system transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrean, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan, mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dari sisi regulasi, Kementerian Perhubungan telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi, yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang sektor transportasi beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan penyelenggaraan transportasi yang pada intinya pemisahan antara peran regulator dan operator.

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, yang meliputi aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan, dan kapasitas transportasi. Penyelesaian mandat-mandat Undang-Undang sektor transportasi tersebut, bukan hanya berada pada Kementerian Perhubungan, namun juga melibatkan stakeholders lainnya, khususnya BUMN terkait, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Oleh karenanya sinergi dan komitmen dari seluruh stakeholders merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang sektor transportasi tersebut. Dalam Tahun 2015-2019 ditargetkan dapat diselesaikan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 220 peraturan, dengan rincian antara lain sebagai berikut :


a. 85 Peraturan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari 14 Peraturan Pemerintah, 70 Peraturan Menteri Perhubungan, dan 1 Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Presiden;

b. 28 Peraturan Menteri Perhubungan Bidang Perkeretaapian;

c. 63 Peraturan Bidang Pelayaran, yang terdiri dari 8 Peraturan Pemerintah dan 55 Peraturan Menteri Perhubungan;

d. 44 Peraturan Bidang Perhubungan Udara, yang terdiri dari 5 Peraturan Pemerintah, 36 Peraturan Menteri Perhubungan, dan 3 Peraturan yang akan disesuaikan dengan amanat dan kebutuhan.

3.3.1 KERANGKA REGULASI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang perlu disusun baik terkait dengan penyelenggaraan angkutan orang maupun barang di jalan, khususnya perumusan terkait :

1. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan PP/Perpres pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda;

2. Peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan yang diatur nantinya didalam Perpres/PP tersebut termasuk dalam PSO untuk angkutan perkotaan, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan massal di kota-kota besar, yang secara finansial pemda setempat belum mampu membiayai investasi maupun operasinya.

3.3.2 KERANGKA REGULASI BIDANG PERKERETAAPIAN

Kerangka regulasi bidang perkeretaapian yang dibutuhkan disusun dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, serta 58 (lima puluh delapan) Peraturan Menteri Perhubungan sebagai pelaksanaannya, meliputi:


1. Revisi PP Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian berupa penyederhanaan perizinan untuk mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api oleh pihak swasta/BUMN/Pemda;

2. Revisi PP Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk memberikan dasar legalitas dalam pengadaan sarana kereta api ekonomi guna mendukung pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang perkeretaapian;

3. Revisi Perpres Nomor 83 Tahun 2011 untuk penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah perkotaan, seperti Jabodatebek, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang dan wilayah perkotaan lainnya;

4. Penyediaan regulasi terkait dengan pelaksanaan PNBP bidang perkeretaaapian;

5. Penyempurnaan regulasi terkait standar spesifikasi teknis sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai jenis teknologi terkini;

6. Penyempurnaan regulasi sebagai upaya peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

3.3.3 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Mewujudkan sistem transportasi laut yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perwujudan ini dilakukan melalui implementasi pengaturan terhadap angkutan di pengairan, kepelabuhan, kenavigasian, keselamatan dan

kemananan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya dilakukan ratifikasi maupun perumusan landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999” untuk melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on


Maritime Liens and Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993).

Dalam rangka mendukung pemberdayaan Pelayaran Rakyat (Pelra) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan bahwa pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Dengan karakteristik pelayaran rakyat yang menggunakan kapal tradisional, trayek yang tidak tetap dan tidak teratur serta masih minimnya aspek keselamatan dan keamanan maka diperlukan Perpres Pelayaran Rakyat yang akan mengatur spesifikasi teknis, muatan, dan pembiayaan.

Sejalan dengan hal tersebut didalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 penerbitan Peraturan Presiden akan menjadi domain lintas sektor khususnya sektor transportasi laut dan lintas lembaga mengingat terdapat beberapa pemangku kebijakan yaitu Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan (Bea Cukai).

Selain regulasi tersebut, juga akan dilakukan perubahan dan penyusunan regulasi yang disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional antara lain :

1. Menjamin dan memperkuat keterkaitan antara keselamatan, keamanan, efisiensi dan ramah lingkungan transportasi laut, dalam rangka pengembangan perdagangan global dan ekonomi dunia dan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs);

2. Mendorong pemenuhan ketentuan peraturan internasional dengan mengatur pelayaran internasional dan dalam negeri dengan mempromosikan pelaksanaan yang selaras dengan negara-negara anggota lainnya;

3. Menjamin keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim dan secara berkesinambungan akan melakukan peninjauan ulang peraturan untuk memastikan kecukupan, efektivitas dan relevansi sarana dan prasarana yang tersedia;

4. Ratifikasi atas konvensi internasional khususnya yang dikeluarkan IMO dan ILO sesuai perkembangan amandemen;

5. Penguatan regulasi untuk penyelenggaraan investasi terkait persyaratan dan bentuk kerjasama pemerintah & swasta dalam penyelenggaraan transportasi laut;

6. Standarisasi dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana transportasi laut; 7. Standarisasi dan spesifikasi teknik fasilitas bagi pengguna transportasi laut

berkebutuhan khusus.


3.3.4 KERANGKA REGULASI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

Pembangunan transportasi udara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transportasi udara memiliki karakteristik khusus berupa keunggulan kecepatan dibandingkan moda transportasi lainnya. Namun transportasi udara merupakan sub sektor transportasi yang sarat dengan aturan internasional. Interkoneksi antara transportasi udara dengan moda transportasi lainnya perlu dijamin, termasuk adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah Indonesia. Jaminan tersebut diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara lembaga Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelola transportasi udara bersama operator bandara dan perusahaan penerbangan serta pemenuhan standar keselamatan penerbangan internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (Internasional Civil Aviation Organization). Untuk itu perlu dilaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi udara sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam kerangka penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan pengaturan prosedur dan operasi penerbangan, meliputi :

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain mengatur tentang : pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara;

2. Penyusunan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain mengatur : tentang pendelegasian kewenangan pembinaan kepada unit di bawah Menteri, mengatur tentang lembaga penyelenggaran pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi;

3. Penyusunan Peraturan Menteri sebagai turunan PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, antara lain mengatur tentang : standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas bandar udara, serta standar kelaikan fasilitas, mengatur tentang rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara dan pengesahan;

4. Penyusunan Peraturan Menteri sebagai turunan PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), antara lain mengatur tentang : penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya, mengatur tentang penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.


3.3.5 KERANGKA REGULASI BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA/ MULTIMODA

Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan antarmoda maka diperlukan keterpaduan pelayanan guna mewujudkan pelayanan one step service pada angkutan penumpang dan barang. Sampai dengan saat ini penanganan keterpaduan pelayanan angkutan antarmoda/multimoda masih belum optimal dikarenakan belum adanya satu unit organisasi yang memiliki kewenangan tunggal terhadap perencanaan dan pengelolaan transportasi antarmoda/multimoda, sehingga diperlukan pembentukan unit pengembangan transportasi manajemen antarmoda/multimoda.

3.3.6 KERANGKA REGULASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

Kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menjawab permasalahan transportasi yang semakin kompleks serta kebutuhan penyediaan kebijakan transportasi kedepan membutuhkan peran Badan Litbang Perhubungan dengan kewenangan yang lebih luas. Transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kelengkapan regulasi dan kelembagaan pendukung sebagai penguatan peningkatan peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan kedepannya. Terlebih lagi dengan adanya tuntutan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Upaya transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan akan dilakukan

secara bertahap mulai tahun 2015 yang ditandai dengan penetapan Perpres Nomor

40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Tugas pokok dan fungsi Badan

Litbang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2015

pada Pasal 24 dan Pasal 25 adalah:

Tugas Pokok Badan Litbang Perhubungan:

Menyelenggarakan Penelitian Dan Pengembangan di Bidang Transportasi

Fungsi Badan Litbang Perhubungan:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan

pengembangan di bidang transportasi;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama

penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan

teknologi dan rekayasa serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang transportasi;


4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka memenuhi amanat kebijakan penelitian nasional untuk

mengoptimalkan peran lembaga penelitian maka Badan Litbang Perhubungan

membutuhkan kerangka regulasi meliputi:

1. Penguatan peran, fungsi dan kewenangan Badan Litbang Perhubungan dalam

penyusunan perumusan kebijakan transportasi dan mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Kementerian Perhubungan

melalui revisi KM No 60 Tahun 2010 sebagai turunan dari Perpres Nomor 40

Tahun 2015.

2. Kedepannya Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kerangka regulasi

untuk mendukung pelaksanaan operasional unit balai penelitian dan

pengembangan teknologi di bidang transportasi sebagaimana diamanatkan

dalam UU No. 18 Tahun 2002.

3.3.7 KERANGKA REGULASI BIDANG SDM TRANSPORTASI

Kerangka Regulasi Bidang SDM Transportasi antara lain adalah :

1. Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai tindak lanjut Peraturan

Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang SDM transportasi

2. Penyusunan standarisasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi

3. Penyusunan pedoman pembinaan diklat SDM transportasi yang

diselenggarakan oleh masyarakat

4. Penguatan peran Komite Nasional Pengawasan Mutu Diklat Transportasi

5. Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Diklat SDM transportasi

6. Penyusunan Peraturan Menteri Diklti dan Ristek tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) untuk kompetensi SDM transportasi (Perpres Nomor

8 Tahun 2012 tentang KKNI)

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam sektor transportasi merupakan salah satu isu sentral, yakni bagaimana suatu kelembagaan dapat merespons tanggung-jawab global permasalahan transportasi. Fungsi regulator ke depan sesuai amanat Undang-Undang sektor transportasi akan lebih mengarah pada stakeholders-management, yakni mengelola potensi setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi


penyediaan layanan transportasi nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Namun mengelola stakeholders pada pasar yang terbuka memberikan tantangan baru bagi Pemerintah yang dibentuk, karena akan muncul lebih banyak konflik yang harus dikelola dengan cara pandang yang jernih dan adil. Untuk itu diperlukan sinergi program Kementerian Perhubungan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Dinas

Perhubungan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Kerangka kelembagaan memuat konteks pencapaian pada 2 (dua) sub-prioritas pembangunan, meliputi penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi massal perkotaan.

3.4.1 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang dalam hal ini memiliki beberapa skema pengembangan dan revitalisasi kelembagaan, sebagai berikut :

1. Amanat kebijakan nasional untuk melakukan :

a. Pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda;

b. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Perhubungan Darat, meliputi : Terminal Tipe A, BLU Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

c. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta- Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi. PT. KAI (Persero) memiliki dana yang terbatas sementara dana pemerintah tidak dapat membantu karena bertentangan dengan Perpres ini;

d. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi laut melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Pelayanan Navigasi Pelayaran, BLU Pelayanan Perkapalan dan Kepelautan serta penguatan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai;


e. Sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator bandar udara, dan menjawab hasil temuan ICAO USOAP, dalam penyediaan pelayanan oleh negara seperti penyediaan bandar udara, kalibrasi dan kesehatan penerbangan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dipisahkan menjadi pelaksanaan pelayanan oleh negara (State Operating Agency) dan pelaksana pembuat aturan (State Regulatory Agency) tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerbangan. Pemisahan fungsi regulator dan operator bandar udara saat ini masih dilakukan secara internal. Untuk pelaksana pembuat aturan, telah terbentuk 10 (sepuluh) kantor otoritas bandar udara melalui Permenhub Nomor PM.41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam 5 (lima) tahun mendatang pelaksanaan pelayanan oleh negara akan mulai dipisahkan dari pelaksana pembuat aturan sebagaimana berikut :

1) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaikan Udara dan Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU Teknik Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

2) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 173 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan (advisory circular part 171-7) yang menyatakan bahwa penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. Oleh sebab itu dimungkinkan penyelenggara bandar udara dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia;

3) Pembentukan Balai Teknik Bandar Udara

Rencana pembentukan Balai Teknik Bandar Udara akan digabungkan dengan Balai Elektronika yang saat ini telah berubah menjadi Balai Teknik Penerbangan (Permenhub Nomor KM.33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan);

4) Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan;

5) Pembentukan Balai Sertifikasi Kelaikudaraan.

f. Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengembangan SDM Perhubungan, meliputi : BP3IP Jakarta, STIP Marunda-Jakarta, PIP Makassar, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Surabaya, PKTJ Tegal;

g. Satker BPSDMP yang proses menjadi PK-BLU, meliputi : STTD Bekasi, STPI Curug Tangerang, ATKP Medan, LP3 Banyuwangi, BP2IP Sorong, BPPTD Bali , API Madiun, BPPTD Palembang, BPP PNB Palembang, BPP PNB Jayapura, BP3


Curug Tangerang, BPPTL Jakarta, BP2IP Barombong, BP2IP Malahayati Aceh, ATKP Makassar, BP2IP Tangerang, dan pembentukan BLU Pengelola Kapal Latih;

h. Pembentukan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi, meliputi : Balai Litbang Teknologi Keselamatan Penerbangan, Balai Litbang Teknologi Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, dan Balai Litbang Teknologi Perhubungan Laut;

Tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan adalah memberikan rekomendasi strategis dalam pengambilan langkah dan kebijakan di sektor transportasi. Saat ini kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan masih berorientasi pada penelitian kebijakan (policy research).

Adanya tuntutan bahwa setiap program pembangunan dan pengambilan kebijakan didukung oleh hasil penelitian maka tidak hanya cukup dengan policy research semata. Perumusan kebijakan akan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh engineering research. Dengan demikian, Badan Litbang Perhubungan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU No 18/2002.

Pada Pasal 11 ayat 1 juga disebutkan bahwa salah satu sumber daya penelitian dan pengembangan adalah adanya sarana dan prasarana sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Hal inilah yang menjadi dasar kebutuhan pembangunan balai litbang perhubungan. Direncanakan balai-balai tersebut akan menjadi unit eselon III di bawah Puslitbang Perhubungan.

Tugas dan fungsi Balai Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian rekayasa teknologi sektor transportasi.

2) Dalam melaksanakan tugasnya Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi;

b) Pelaksanaan penelitian rekayasa teknologi keselamatan sarana dan prasarana;

c) Pelaksanaan penelitian rekayasa teknologi fasilitas peralatan sarana dan prasarana;

d) Pelaksanaan penelitian rekayasa teknologi di sektor transportasi;

e) Penyiapan rekomendasi guna penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana penerbangan;

f) Pelaksanaan kerjasama penelitian rekayasa teknologi keselamatan penerbangan;


g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

h) Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.

Adapun usulan konsep bagan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Bagan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Perhubungan

Secara rinci konsep struktur organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Perhubungan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Konsep Struktur Organisasi Balai Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Perhubungan

Balai Litbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

Balai Litbang Perhubungan Laut

Balai Litbang dan Teknologi

Keselamatan Penerbangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Perhubungan

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Manajemen Transp. Multimoda


Perhubungan Darat dan KA


Perhubungan Laut


Perhubungan Udara

Balai Penelitian dan Pengembangan

Teknologi

Subbagian Tata Usaha

Seksi Penelitian dan Pengembangan Sarana

Teknologi

Seksi Penelitian dan Pengembangan

Prasarana Teknologi

Kelompok Jabatan Fungsional


2. Sinergisasi program antara Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengelola integrasi moda di pelabuhan dan bandara;

3. Sinergisasi program Pemerintah Daerah dan Pusat;

4. Perkuatan lembaga pengelola pengadaan sarana transportasi;

5. Pengembangan sistem transportasi massal perkotaan, melalui:

a. Perkuatan kelembagaan Kementerian Perhubungan untuk berperan di kota aglomerasi;

b. Pembentukan Lembaga Otoritas Transportasi.

3.4.2 PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN

1. Penguatan Kelembagaan Kementerian dan Pembentukan Badan Otoritas Baru

a. Pembentukan Unit Kerja Penyelengara Angkutan Kereta Api Perintis

Pembentukan unit kerja ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan prasarana angkutan perintis khususnya kereta api dalam pembangunan sarana dan prasarana serta mendukung operasional dan pemeliharaan kereta api perintis. Kebutuhan kelembagaan yang dibangun adalah lembaga pemerintah yang dikerjasamakan dengan swasta atau BUMN dengan pola dan mekanisme Kerjasama Pemerintah-Swasta.

b. Penguatan Koordinasi Transportasi Nasional

Penguatan koordinasi transportasi nasional dilakukan melalui pengkoordinasian potensi, permasalahan, dan usulan program/ kegiatan pusat (sektor transportasi dan lintas sektor), serta usulan program/ kegiatan daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dalam pembangunan transportasi. Yang nantinya akan dilakukan pencermatan output/ target capaian pembangunan transportasi baik di daerah (provinsi dan kabupaten), maupun tingkat pusat (nasional). Hal ini bertujuan untuk memberikan konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan kaitannya dengan sharing anggaran pusat (APBN) dalam bentuk dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun dana alokasi khusus, serta sharing anggaran daerah (APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Penguatan koordinasi transportasi nasional juga dilakukan terkait dengan peluncuran anggaran yang bersumber dari dana hibah maupun bantuan internasional, serta kontribusi sektor swasta dalam pembangunan sektor transportasi, yang nantinya akan disesuaikan dengan muatan substansi perencanaan pembangunan yang disusun dan disepakati oleh Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).


Gambar 3.3 Penguatan Koordinasi Transportasi Nasional

c. Pembentukan Unit Kerja Pengembangan Angkutan Multimoda

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelayanan one stop service pada angkutan penumpang dan barang maka diperlukan pembentukan unit pengembangan transportasi manajemen antarmoda/ multimoda. Pembentukan unit kerja pengembangan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1) Bukan merupakan amanat langsung dari Undang-Undang sektor transportasi, namun skema ini disusun untuk mengkoordinasi kebutuhan pengembangan angkutan multimoda sesuai UU 23/2007, UU 17/2008, UU 1/2009, UU 22/2009;

2) Dapat dikembangkan dalam 1 unit kerja di Kementerian Perhubungan setingkat Eselon I atau Eselon II.

Pola koordinasi dan kebutuhan pengembangan kelembagaan angkutan multimoda pada Kementerian Perhubungan pada unit kerja Eselon II dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


Gambar 3.4 Pengembangan Kelembagaan Multimoda dengan Skema PenempatanPada Unit Kerja Eselon II Tahun 2015-2019

Unit Kerja Pengembangan Angkutan Multimoda nantinya akan mempunyai tugas, sebagai berikut :

1) Mengkoordinasi kebutuhan perencanaan, pembangunan, dan pengendalian transportasi multimoda;

2) Mengembangkan angkutan multimoda;

3) Mengatur kinerja pelayanan angkutan multimoda;

4) Mengatur pengalokasian sarana dan prasarana pengembangan angkutan multimoda.

2. Pembentukan Balai Dalam Mendukung Tupoksi Ditjen Perkeretaapian di Daerah

Seiring dengan perluasan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan perkeretaapian di berbagai wilayah di Indonesia, maka tugas teknis dalam pelaksanaan fungsi regulator maupun pembangunan perkeretaapian yang akan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian akan menjadi lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, berbagai tugas tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh kelembagaan eksisting yang terkonsentrasi di Pusat. Untuk itu, perlu dibentuk beberapa UPT di daerah untuk membantu pelaksanaan tugas teknis di lapangan.


Gambar 3.5 Pembentukan Balai Dalam Mendukung Tupoksi Ditjen Perkeretaapian di Daerah

3.4.3 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ)

3.4.3.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi yang baik untuk masyarakat. Hal itu tertuang dalam undang-undang transportasi yaitu Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

Transportasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;

Pembinaan dan penyelenggaraan transportasi antar/lintas provinsi atau negara dilakukan Pemerintah.

Di samping itu, dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dengan dasar Undang-undang tersebut dan beranjak dari beberapa permasalahan tersebut di atas maka pemerintah pusat wajib membentuk suatu lembaga atau unit


organisasi yang menyelenggarakan transportasi Jabodetabek untuk dapat memberikan pelayanan transportasi umum yang handal, aman, nyaman, selamat, dan terintegrasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan transportasi, khususnya permasalahan lintas daerah dan lintas sektor.

Berangkat dari latar belakang di atas maka perlu dibentuk organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan, yaitu Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek yang memiliki kewenangan dan fungsi melakukan tugas lintas daerah provinsi dalam rangka mendukung pembangunan nasional terutama kelancaran dan kemajuan transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, meliputi Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi; serta sebagian wilayah Provinsi Banten, meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Tujuan Pembentukan Lembaga BPTJ (Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek), yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.

3. Mengatur manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.

4. Menyusun regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegritasi di wilayah Jabodetabek.

5. Melakukan pengkajian penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal.

3.4.3.2 VISI DAN MISI

Visi:

Terwujudnya peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas orang dan barang/ jasa transportasi di wilayah Jabodetabek.

Misi:

1. Melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatan pelayanan jasa transportasi di wilayah Jabodetabek;

2. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan dan atau manajemen


dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum, serta pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek;

3. Melakukan penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi penataan ruang dan kebijakan perizinan yang berorientasi angkutan umum massal dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

3.4.3.3 ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ)

1. Kedudukan

Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek merupakan unit organisasi tersendiri setingkat Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. BPTJ dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas dan Fungsi BPTJ mempunyai tugas pokok mengembangkan, mengelola, dan meningkatan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas Badan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek;

b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek;

c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek;

d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek;

e. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek;

f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;


g. Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek;

h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;

i. Pemberian perijinan angkutan umum yang melampaui batas propinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);

j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek;

k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator dan pihak lainnya;

l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

3.4.3.4 SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur organisasi BPTJ digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 3.6 Struktur Organisasi BPTJ


BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja Kementerian Perhubungan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 dengan tambahan indikator kegiatan yang bersifat strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu : (1) Keselamatan dan keamanan transportasi, (2) Pelayanan transportasi, dan (3) Kapasitas transportasi. Tiap aspek memiliki sasaran dan kebijakan, sebagai berikut:

4.1.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai dua sasaran, yaitu : (1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi; dan (2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi selama kurun waktu 2015-2019.


4.1.1.1 MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional :

a. Perkeretaapian yang diukur dengan angka kecelakaan kumulatif, dengan baseline tahun 2014 sebesar 0,65 (rasio kecelakaan/1 juta km), dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 0,55 (rasio kecelakaan/1 juta km), dengan kegiatan strategis diantaranya Peningkatan/rehabilitasi jalur KA sepanjang 1225 Km'sp, Peningkatan/rehabilitasi jembatan KA sepanjang 269 Unit, Peningkatan/rehabilitasi persinyalan, dan telekomunikasi KA sebanyak 41 Paket, Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Pembinaan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 22 paket, Pengamanan perlintasan sebidang, Pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket;

b. Transportasi Laut yang diukur melalui rasio kejadian kecelakaan yaitu jumlah kecelakaan yang terjadi pada setiap 10.000 freight pada 48 Pelabuhan sesuai SK Dirjen Hubla Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 dengan baseline tahun 2014 sebesar 1,080, ditargetkan sampai tahun 2019 rasio kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi sebesar 0,638;

c. Transportasi Udara yang diukur dengan angka kecelakaan, dengan baseline tahun 2014 sebesar 6,56 (rasio kejadian/ 1 juta flight), dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 2,45 (rasio kejadian/ 1 juta flight) melalui pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan penerbangan.

2. Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 141 dokumen :

a. Transportasi Darat dengan baseline 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 19 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Darat sampai pada tahun 2019;

b. Transportasi Perkeretaapian dengan baseline 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 2 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan dan keamanan bidang Perkeretaapian sampai pada tahun 2019;

c. Transportasi Laut dengan baseline 3 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 58 dokumen pedoman dan standar keselamatan dan keamanan transportasi laut sampai pada tahun 2019. Dalam rangka menurunkan angka kecelakaan Ditjen Hubla menerbitkan pedoman/standar terkait keselamatan dan keamanan pelayaran dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan baik yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla maupun Direktur Teknis terkait;

d. Transportasi Udara dengan baseline 2 dokumen pada tahun 2014, dan ditargetkan sebanyak 62 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/


pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Udara sampai pada tahun 2019.

3. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi :

a. Transportasi Darat berupa :

1) Jumlah Ketersediaan Marka Jalan dengan baseline tahun 2014 sepanjang 400.000 m2, ditargetkan menjadi 13.900.000 m2 sampai pada tahun 2019;

2) Jumlah Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dengan baseline tahun 2014 sebanyak 800 Unit, ditargetkan menjadi 9.800 Unit sampai pada tahun 2019;

3) Jumlah Ketersediaan APILL dengan baseline tahun 2014 sebanyak 50 Unit, ditargetkan menjadi 1.645 Unit sampai pada tahun 2019;

4) Jumlah Ketersediaan Alat Penerangan Jalan Umum dengan baseline tahun 2014 sebanyak 2.500 Unit, ditargetkan menjadi 47.500 Unit sampai pada tahun 2019;

5) Jumlah Ketersediaan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) dengan baseline tahun 2014 sebanyak 0 Unit, ditargetkan menjadi 68 Unit sampai pada tahun 2019;

6) Jumlah Ketersediaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dengan baseline tahun 2014 sepanjang 20.000 m’, ditargetkan menjadi 370.500 m’ sampai pada tahun 2019;

7) Pembangunan SBNP dan Rambu Sungai (LLASDP) dengan baseline tahun 2014 sebanyak 130 Unit, ditargetkan sebanyak 7.958 Unit SBNP dan rambu sungai sampai pada tahun 2019;

b. Transportasi Perkeretaapian yaitu pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan perkeretaapian berupa :

1) Fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan & SDM perkeretaapian dengan baseline tahun 2014 sebanyak 29 Unit, ditargetkan menjadi 124 Unit sampai pada tahun 2019;

2) Perangkat Automatic Train Protection (ATP) ditargetkan menjadi 17 Unit sampai pada tahun 2019;

c. Transportasi Laut mencakup:

1) Pembangunan SBNP dengan baseline tahun 2014 sebanyak 2.269 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 3.023 Unit;

2) Pembangunan dan upgrade GMDSS dengan baseline tahun 2014 sebanyak 73 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 216 Unit;

3) Pembangunan dan upgrade VTS dengan baseline tahun 2014 sebanyak 34 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 69 Unit;


4) Pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal patroli dengan baseline tahun 2014 sebanyak 315 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 599 Unit;

5) Pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal negara kenavigasian dengan baseline tahun 2014 sebanyak 64 Unit, ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 105 Unit.

d. Transportasi udara berupa fasilitas keamanan dan PK-PPK melalui pengadaan fasilitas dan peralatan bidang keamanan penerbangan, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 312 paket, dan ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 1.157 pengadaan fasilitas pelayanan darurat dan peralatan bidang keamanan penerbangan;

4.1.1.2 MENURUNNYA JUMLAH GANGGUAN KEAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 yaitu jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi (perkeretaapian, laut dan udara), dengan target capaian tahun 2015-2019 sebanyak 221 kejadian/tahun, meliputi:

a. Transportasi Perkeretaapian melalui Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 211 kejadian/tahun.

b. Transportasi Laut melalui pelaksanaan patroli dan pengawasan pada jalur lalu lintas pelayaran dengan baseline tahun 2014 sebanyak 8 kejadian, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menurun menjadi 5 kejadian gangguan keamanan/tahun;

c. Transportasi Udara melalui pembangunan fasilitas keamanan penerbangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 8 kejadian, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menurun menjadi 5 kejadian gangguan keamanan/tahun.

4.1.2 PELAYANAN TRANSPORTASI

Dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan, (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan


pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

4.1.2.1 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :

1. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 102 dokumen :

a. Transportasi Darat melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/desain/ norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang Perhubungan Darat dengan baseline tahun 2014 sebanyak 3 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 24 dokumen;

b. Transportasi Perkeretaapian melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/ desain/norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang lalu lintas dan angkutan kereta api (terkait SPM penyelenggaraan/pengoperasian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian yang senantiasa mengikuti tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan) yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 dokumen;

c. Transportasi Laut melalui penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan baik yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla maupun Direktur Teknis terkait, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 4 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 telah tersusun 34 dokumen pedoman dan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut;

d. Transportasi udara melalui Penyusunan dokumen studi/kajian/desain/ norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur bidang Perhubungan Udara dengan baseline tahun 2014 sebanyak 10 dokumen, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 40 dokumen.

2. Kinerja Pelayanan transportasi di Unit Pelayanan Teknis Perhubungan Laut (UPT), dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 73,33 persen :

a. Pencapaian waiting time (WT) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 36,80%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian waiting time sebesar 70%;

b. Pencapaian approach time (AT) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 43,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian approach time sebesar 70%;


c. Pencapaian effective time (ET) melalui pengawasan operasional bongkar muat di pelabuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 69,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 pencapaian effective time mencapai 80%;

4.1.2.2 TERPENUHINYA SDM TRANSPORTASI DALAM JUMLAH DAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu peningkatan jumlah lulusan sumber daya manusia transportasi yang bersertifikat melalui terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi (ATKP Makassar), Kampus Terpadu SDM Transportasi (PIP Makassar), Kampus BP2TD di Bali, dan Kampus Baru Akademi Perkeretaapian di Madiun. Melalui terbangunnya kampus-kampus tersebut, ditargetkan percapai peningkatan jumlah SDM aparatur dan SDM lulusan diklat, meliputi:

a. Baseline SDM aparatur pada tahun 2014 sebesar 35.925 orang, ditargetkan menjadi 108.493 orang sampai pada tahun 2019;

b. Baseline SDM lulusan diklat tahun 2014 sebesar 890.518 orang, ditargetkan menjadi 2.238.159 orang sampai pada tahun 2019.

4.1.2.3 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PENELITIAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 berupa persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dengan target pada tahun 2019 sebesar 80 %, melalui : perencanaan transportasi dengan menyusun dokumen perencanaan yang menjadi kebutuhan Ditjen, seperti penyusunan Rencana Induk (Terminal/Bandara/Pelabuhan/Stasiun) dan Tatrawil/Tatralok, Pengembangan klinik transportasi dengan memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan kepada daerah yang memerlukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di daerah, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyusunan NSPK dilakukan dalam memenuhi amanat/ turunan peraturan-perundangan.

4.1.2.4 MENINGKATNYA KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :


1. Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan baseline pada tahun 2014 mencapai 42% ( C ), dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 100% (A) melalui Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi, penyusunan roadmap reformasi birokrasi, dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN melalui penyusunan SIMAK BMN Tahunan dengan baseline pada tahun 2014 sebesar Rp. 162,6 Triliun, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar Rp. 721,5 Triliun;

3. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan target mempertahankan opini BPK berupa WTP sampai pada tahun 2019 melalui kegiatan strategis diantaranya :

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan berbasis akrual yang tepat waktu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami;

Sosialisasi kegiatan akuntansi dan sistem prosedur keuangan berbasis akrual;

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat internal maupun eksternal yang cepat dan tepat;

Pembekalan pengelola anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Nilai AKIP Kementerian Perhubungan dengan baseline nilai AKIP B tahun 2014, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 memperoleh nilai AKIP AA, melalui pelaksanaan e-performance di lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 100 persen :

a. Transportasi Darat melalui pengawasan penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan, yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 100 persen;

b. Transportasi Perkeretaapian: melalui penyederhanaan prosedur perizinan bidang perkeretaapian sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 100 persen;

c. Transportasi Laut melalui penyederhanaan perizinan baik dalam bentuk pengurangan waktu pengurusan perizinan maupun pengalihan dari manual menjadi online, dengan target sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019;

d. Transportasi Udara melalui pengawasan penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan, dengan target sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019;


6. Keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem basis data yang dapat diakses oleh publik, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 95,2 KIP, dengan target sampai pada tahun 2019 mencapai nilai 100 KIP.

4.1.2.5 MENINGKATNYA PENETAPAN DAN KUALITAS REGULASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG PERHUBUNGAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 berupa jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain Keputusan Menteri) melalui perencanaan, persiapan, dan pembahasan rancangan peraturan; pengesahan oleh Menhub; pengundangan oleh Menkumham; penyebarluasan peraturan yang telah diundangkan melalui portal Kemenhub dan kegiatan sosialisasi; dan evaluasi peraturan melalui uji petik dan rapat koordinasi teknis. Dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 100 peraturan, dan ditargetkan sampai tahun 2019 sebanyak 300 peraturan.

4.1.2.6 MENURUNNYA EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK) DAN MENINGKATNYA PENERAPAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN PADA SEKTOR TANSPORTASI

Untuk mencapai sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu :

1. Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 18,962 Juta ton CO2e:

a. Transportasi Darat melalui kegiatan smart driving, pengadaan bus BRT, pengadaan bus pemadu moda, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 0,172 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 1,330 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif);

b. Transportasi Perkeretaapian melalui pembangunan listrik aliran atas KA sepanjang 300 Km'sp, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 0,042 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 1,127 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif);

c. Transportasi Laut melalui pengadaan SBNP bertenaga genset menjadi solar cell, efisiensi operasional bongkar muat di pelabuhan, dengan baseline tahun 2014 mencapai 0,280 juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 0,560 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif);

d. Transportasi Udara melalui penggunaan pesawat yang lebih hemat bahan bakar dan penerapan ecoairport, dengan baseline tahun 2014 sebesar 4,252


juta ton CO2e, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 15,945 juta ton CO2e (merupakan capaian angka kumulatif).

2. Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 16.305 lokasi/unit :

a. Transportasi Darat melalui :

1) Penerangan Jalan Umum listrik yang dilengkapi dengan sensor, dengan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 13.000 unit;

2) Pembangunan SBNP, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 18 unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 223 unit;

b. Transportasi Perkeretaapian melalui Pembangunan listrik aliran atas KA (Jabodetabek, Yogyakarta - Solo, Bandung, Surabaya, Medan) sepanjang 300 Km'sp, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 1 lokasi/unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 5 lokasi/unit (merupakan elektrifikasi);

c. Transportasi Laut melalui :

Pembangunan SBNP Sollar Cell, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 2.269 unit, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 3.023 unit;

d. Transportasi Udara melalui penerapan bandara dengan konsep Eco Airport ,dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 25 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 50 lokasi.

4.1.2.7 MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PENGAWASAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, Kementerian perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, berupa :

1. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti melalui pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 25,70%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 75%;

2. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA melalui pelaksanaan pelaksanaan diklat JFA bekerja sama dengan Instansi terkait, dengan baseline pada tahun 2014 sebanyak 116 orang, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 190 orang (merupakan capaian angka kumulatif).

4.1.3 KAPASITAS TRANSPORTASI

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana


transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

4.1.3.1 MENINGKATNYA KAPASITAS SARANA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN KETERPADUAN SISTEM TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA

Untuk mencapai meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multimoda, Kementerian perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, berupa:

1. Peningkatan kapasitas prasarana, meliputi:

a. Jumlah pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi terminal penumpang tipe A, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 17 terminal dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 58 terminal;

b. Jumlah pembangunan dermaga sungai dan danau, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 38 dermaga dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 131 dermaga;

c. Jumlah pembangunan/pengembangan dermaga penyeberangan untuk menghubungkan seluruh lintas penyeberangan Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros – poros penghubungnya, dengan baseline tahun 2014 sebanyak 210 dermaga dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 275 dermaga;

d. Panjang jalur kereta api yang pada baseline tahun 2014 sepanjang 5.434 Km’sp dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sepanjang 8.692 Km’sp melalui pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 Km'sp;

e. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian dan pengembangan Pelabuhan Laut non komersial sebagai sub feeder tol laut, ditargetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 100 Pelabuhan;

f. Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur dalam mendukung Tol Laut sampai pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 13 rute;

g. Pembangunan/ pengembangan bandara berupa pengembangan bandara eksisting pada tahun 2014 sebanyak 100 bandara hingga tahun 2019 sebanyak 100 bandara eksisting, pembangunan bandara baru yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 2 bandara dan target pada sampai tahun 2019 sebanyak 17 bandara baru.


2. Peningkatan kapasitas sarana, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebesar 3.955 Bus/Unit/Kapal, meliputi:

a. Jumlah pengadaan bus BRT yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 303 bus dan ditargetkan sebanyak 3.473 bus sampai tahun 2019;

b. Jumlah pengadaan sarana kereta api untuk peningkatan kapasitas angkutan oleh Pemerintah (APBN) yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 42 unit dan ditargetkan menjadi sebanyak 204 unit sampai tahun 2019;

c. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian armada kapal negara angkutan laut perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 54 kapal dan ditergetkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 157 kapal;

d. Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian kapal penyeberangan yang pada baseline tahun 2014 sebanyak 71 kapal dan ditargetkan menjadi 121 kapal sampai pada tahun 2019.

3. Terselenggaranya proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 19 Proyek, meliputi:

a. Pembinaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan lalu lintas dan angkutan kereta api sebanyak 6 proyek sampai pada tahun 2019;

b. Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan usaha pada sektor Transportasi Laut ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 10 proyek;

c. Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada tahun 2019 sebanyak 3 proyek;

4.1.3.2 MENINGKATNYA LAYANAN TRANSPORTASI DI DAERAH RAWAN BENCANA, PERBATASAN NEGARA, PULAU TERLUAR, DAN WILAYAH NON KOMERSIAL LAINNYA

Untuk mencapai sasaran untuk meningkatkan pelayanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019 yaitu:

1. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 984 trayek/lintas/rute, melalui:

a. Kegiatan strategis angkutan jalan berupa subsidi operasional angkutan perintis jalan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 205 trayek, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 257 trayek ;


b. Kegiatan strategis angkutan penyeberangan berupa subsidi operasional angkutan perintis penyeberangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 178 lintas, dan ditargetkan sampai tahun 2019 menjadi 230 lintas;

c. Kegiatan strategis angkutan KA berupa penyelenggaraan subsidi angkutan kereta api dengan baseline tahun 2014 sebanyak 1 rute, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 8 rute;

d. Kegiatan strategis angkutan laut berupa penyelenggaraan angkutan laut perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 84 rute, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 193 rute;

e. Kegiatan strategis angkutan udara berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis dengan baseline tahun 2014 sebanyak 164 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 265 rute;

2. Jumlah lintasan/rute angkutan perintis menjadi komersial, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 56 trayek/lintas/rute, yaitu:

a. Angkutan penyeberangan dengan baseline tahun 2014 sebanyak 48 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 50 rute;

b. Angkutan KA ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 2 rute;

c. Angkutan udara dengan baseline tahun 2014 sebanyak 1 rute, dan ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 4 rute.

4.1.3.3 MENINGKATNYA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN

Untuk mencapai sasaran untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api, dengan target capaian s/d tahun 2019 sebanyak 47 lokasi, melalui:

a. Transportasi darat melalui pengadaan bus BRT dengan baseline tahun 2014 sebanyak 18 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 34 lokasi;

b. Transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jalur ganda kereta api termasuk listrik aliran atas KA dengan baseline tahun 2014 sebanyak 5 lokasi, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebanyak 13 lokasi;

2. Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/ Metropolitan/ Besar melalui kegiatan pengadaan bus BRT dengan baseline tahun 2014 sebesar 2%, dan ditargetkan sampai pada tahun 2019 sebesar 12%;


4.1.3.4 MENINGKATNYA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN SKEMA SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Untuk mencapai sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi dengan baseline tahun 2014 sebanyak 20 lokasi, dan ditargetkan tahun 2019 menjadi 50 lokasi dengan kegiatan strategis pengadaan dan pemasangan ATCS;

Rincian rumusan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah seperti tabel 4.1 berikut:


Tabel 4.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

NO. SASARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

SATUAN TAHUN 2014 (BASELINE)

2015-2019 CAPAIAN S/D

2019


1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi

1 Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional

a. Transportasi Perkeretaapian Ratio kecelakaan/ 1 juta km

0,65 0,55 0,55

b. Transportasi laut Ratio kejadian kecelakaan/ 10.000

Freight

1,080 0,638 0,638

c. Transportasi udara Rasio kejadian/ 1 juta fligth

6,56 2,45 2,45

2 Jumlah pedoman standar keselamatan

Dokumen 7 134 141

3 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

Meter2 400.000 13.500.000 13.900.000

m1 20.000 350.500 370.500

unit/ paket 7.181 65.704 72.884


2 Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi

4 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

Jumlah Kejadian / Tahun

16 221 221

II. Pelayanan

3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

5 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Dokumen 19 83 102

6 Kinerja Prasarana Transportasi (UPT) % 50,07 73,33 73,33

4 Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan

7 Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat:

Orang 926.443 1.420.209 2.346.652

5 Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

8 Persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan

% n/a 80 80


6 Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance

9 Penuntasan pelaksanaan reformasi birokrasi

Nilai RB 42 ( C ) 100 (A) 100 (A)

10 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN

% 162,6 558,9 721,5

11 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

Opini BPK WTP WTP WTP

12 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai AKIP B AA AA

13 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Prosentase (%) n/a 100 100

14 Keterbukaan Informasi Publik Nilai KIP 95,2 100 100

7 Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

15 Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan (selain keputusan menteri)

Peraturan 100 300 300

8 Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK)

16 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat diturunkan

Juta ton CO2e 4,746 18,962 18,962


dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi

17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Lokasi/Unit 2.313 13.992 16.305

9 Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance

18 Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

% 25.70 75 75

19 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA

Orang 116 190 190


10 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil

20 Peningkatan kapasitas prasarana Terminal/Dermaga/ Bandara

367 414 681

Km'sp 5.434 3.258 8.692

Rute n/a 13 13

21 Peningkatan kapasitas sarana: Bus/Unit/Kapal 470 3.485 3.955


dan khususnya wilayah timur Indonesia

22 Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

Proyek 2 17 19

11 Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia

25 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis

Trayek/ Lintas/ Rute

632 984 984

26 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial

Trayek/ Lintas/ Rute

49 55 56

12 Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

27 Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan kereta api

Lokasi 23 47 47

28 Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/ Besar khusus BRT

% 2 12 12


13 Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

29 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota provinsi/ kota besar/ kota metropolitan

Lokasi 20 50 50

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 4 - 22 -

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur, yang memerlukan dana yang besar. Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan yang terstruktur dalam periode yang panjang. Pemerintah dapat

meningkatkan pembelanjaan sektor publik hingga mencapai 5% bahkan hingga 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban (Public Sector Obligation) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) diperlukan untuk mendukung proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.

4.2.1 SKENARIO PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Dalam konteks skenario perencanaan infrastruktur perhubungan pembangunan jalan raya menjadi salah satu komponen terbesar dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan. Skenario peningkatan jaringan jalan akan memberikan implikasi terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia, serta memberikan jaminan peningkatan pelayanan distribusi barang dan penumpang. Hal ini akan meningkatkan pula pendapatan sektor transportasi meskipun pada beberapa kasus peningkatan infrastruktur jalan juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan lalu lintas. Namun permasalahan demikian menjadi salah satu aspek yang memerlukan penanganan mengingat roda perekonomian negara akan sangat tergantung pada pengembangan infrastruktur.

Tabel 4.2 Skenario Pendanaan Berdasarkan Kerangka RPJMN Tahun 2015-2019

Sektor Skenario Penuh

(100%) Skenario Parsial

(75%) Skenario Dasar

(50%)

Jalan 1.274 851 637

Perkeretaapian 278 222 140

Transportasi Perkotaan 169 127 84

Transportasi Laut 563 424 282

Transportasi Darat 91 80 60

Transportasi Udara 182 165 100

Total 2.557 1.869 1.303 Sumber : Bappenas, 2014

Skenario pendanaan memberikan implikasi terhadap beberapa skenario didalam peningkatan perjanjian dan pengembangan investasi dengan pihak swasta. Mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan lembaga-lembaga internasional maupun negara lain akan menjadi salah satu komponen yang harus dibangun. Peningkatan hubungan bilateral antar negara akan berpotensi meningkatkan investasi, sedangkan peningkatan komponen pinjaman luar negeri yang berpotensi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada Tahun 2015-2019, skenario tersebut menjadi salah satu alternatif yang paling signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara dengan tidak mengesampingkan kebutuhan lainnya.


Berdasarkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur yang diterbitkan Bappenas, mekanisme optimalisasi peran BUMN dan Swasta menjadi alternatif positif mengingat sumber pendanaan negara belum optimal memberikan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur. Peran swasta dan BUMN menjadi sangat penting dalam memberikan multiplier effect terhadap peningkatan iklim investasi, serta percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Beberapa kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur antara lain seperti dibawah ini:

4.2.2 SKEMA FINANSIAL KREATIF

Kerangka pembiayaan infrastruktur transportasi terdiri dari beberapa skema finansial kreatif yang didasarkan pendanaan APBN on Budget, DCM Off Budget, dan Off Budget Private Financing. Pembiayaan transportasi sendiri dibagi dalam dua strategi, yaitu: (1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (Private Financing Initiatives), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat unsolicited dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM harus ditingkatkan untuk mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembiayaan proyek-proyek PPP berkaitan dengan pembiayaan proyek modern. Proyek skala besar membutuhkan Equity Financing, Debt Financing yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, investment fund, bond, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.

a. Contoh pemanfaatan dana APBN/APBD adalah Subsidi dan Public Service Obligation (PSO). Subsidi adalah sumbangan atau pembayaran uang oleh pemerintah pada barang dan jasa untuk dapat menghasilkan produk barang/jasa yang lebih murah. Biasanya subsidi digunakan oleh pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap produk-produk dalam negeri ataupun untuk memberikan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas publik terhadap masyarakat yang marginal. Public Service Obligation (PSO) merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat untuk jasa non komersial, yang dilakukan melalui BUMN atau swasta dan didukung oleh pemerintah melalui skema dukungan sistem non-financial atau financial.

b. Sumber pendanaan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman luar negeri (PHLN), diupayakan tetap mengutamakan kedaulatan, kepentingan nasional dan meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN seharusnya dilihat bukan hanya dari sisi pendanaan tetapi juga


sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia. Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional.

2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) bertujuan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Skema KPS berfokus pada pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang memiliki kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk government support. Skema KPS juga dapat disinergikan dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk pendanaan prasarana dasar.

3. Investasi Swasta. Pihak swasta berpartisipasi secara langsung dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu melalui proyek KPS dengan skema unsolicited, special purpose, dan pemanfaatan hak kompensasi.

a. Penilaian dan evaluasi kelayakan berupa pemeriksaan semua dokumen administrasi di hadapan Tim Penilai;

b. Proses penetapan BLU penuh atu BLU bertahap.

4. Creative financing sebagai pembiayaan alternatif, terbagi menjadi:

a. Infrastructure Bond yang penggunaannya secara khusus untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;

b. Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah;

c. Private Finance Initiative (PFI)– multi-year contract 15 - 30 tahun;

d. Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment;

e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP);

f. Infrastruktur swasta (private infrastructure);

g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure).

4.2.3 KRITERIA SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Di dalam skema pembiayaan infrastruktur, khususnya transportasi, memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh Kementerian/Lembaga pengampu yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kriteria pembiayaan infrastruktur transportasi yang disusun pada periode 2015-2019, meliputi :

1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah timur Indonesia, perdesaan, dan wilayah terdepan/ perbatasan;

2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan swasta dan pemerintah khususnya dalam pembiayaan hybrid financing;


3. Layak secara ekonomi dan marjinal finansial dengan skema pembiayaan dominan dari swasta yang bekerja sama (sharing) dengan pemerintahdalam skema pembiayaan infrastruktur. Skema pembiayaan ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dengan dukungan pemerintah (VGF) atau creative financing lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain-lain;

4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta dan swastayang bekerja sama melalui model Public Private Partnership (PPP) regular;

5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN dan BUMN dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah barat Indonesia dan perkotaan. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pendanaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4.2.4 SKEMA PENDANAAN INFRASTRUKTUR SELAIN SKEMA APBN, APBD DAN KPS

Skema pendanaan infrstruktur diluar skema APBN dan APBD, serta KPS dilakukan melalui pendekatan insitusional dan pendekatan kebijakan.

Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional dalam perumusan kerangka pendanaan infrastrukturdijelaskan, sebagai berikut :

1. Penugasan BUMN (seperti: konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui modal pemerintah dan direct-lendingyang dijamin oleh pemerintah;

2. Infrastruktur swasta (private infrastructure) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik;

3. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil;

4. Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank) untuk mengelola project development revolving funddan pengelolaan dana dari infrastructure bond maupun dana dukungan pemerintah;

5. Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (bank tanah).

Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan dalam pendanaan infrastruktur di sektor transportasi, sebagai berikut:

1. Infrastructure Bond, obligasi yang penggunaannya dikhususkan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;

2. Private Finance Initiative (PFI)– pembiayaan multi-yearcontractselama 15-30 tahun;

3. Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesi;

4. Pengenaan tarif/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti Electronic Road Pricing (ERP);


5. Asset Sale/Lease back – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang, seperti kerja sama 10 bandar udara UPBU di Kementerian Perhubungan, untuk peningkatan layanan infrastruktur.

4.2.5 PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS SEKTOR PERHUBUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA PENDANAAN BUMN/SWASTA

Tingginya angka kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan terkendala beberapa dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan sektor transportasi, sehingga fokus pembangunan menggunakan APBN diarahkan untuk pembangunan di luar pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan segmen pembangunan infrastruktur komersial di Jawa dan Bali diarahkan dibiayai melalui peran serta swasta dan BUMN.

Beberapa rencana proyek investasi swasta/BUMN strategis antara lain :

1. Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Halim;

2. Pembangunan High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung;

3. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek;

4. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta;

5. Pembangunan MRT East-West (Balaraja-Cikarang);

6. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung;

7. Pengembangan Pelabuhan Bitung;

8. Pembangunan New Makassar Port;

9. Pembangunan Cruise terminal Tanah Ampo.

4.2.6 BADAN LAYANAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendahaaan Negara, BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU dapat mendorong pengelolaan yang lebih kreatif atas UPT Kemenhub, karena BLU memiliki sifat yang semi-bisnis, dimana pengelolaan keuangannya dapat dijalankan lebih mandiri. Selain itu, ke depan BLU dapat mengajak sejumlah tenaga ahli untuk bergabung agar pelayanan kepada konsumen meningkat. Pendapatan yang diperoleh BLU Kementerian Perhubungan sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan (termasuk hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan.

Di lingkungan Kementerian Perhubungan, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui pola BLU ini, seperti:

a. BLU Perhubungan Darat, meliputi : Terminal Tipe A;

b. BLU Perhubungan Laut, meliputi : BLU Pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Navigasi Pelayaran, BLU Perkapalan dan Kepelautan;


c. BLU Perhubungan Udara, meliputi : BLU di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, BLU Kelaiakn Udara dan Pengoperasian Udara, BLU Kesehatan Penerbangan, BLU Teknik Penerbangan, BLU Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

d. BLU BPSDMP, meliputi : BP3IP Jakarta, STIP Marunda-Jakarta, PIP Makasar, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Surabaya, PKTJ Tegal;

e. Satker BPSDMP yang proses menjadi PK-BLU, meliputi : STTD Bekasi, STPI Curug Tangerang, ATKP Medan, LP3 Banyuwangi, BP2IP Sorong, BPPTD Bali, API Madiun, BPPTD Palembang, BPP PNB Palembang, BPP PNB Jayapura, BP3 Curug Tangerang, BPPTL Jakarta, BP2IP Barombong, BP2IP Malahayati Aceh, ATKP Makasar, BP2IP Tangerang.

Dalam pembentukan BLU di Kementerian Perhubungan, terdapat tahapan yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Penyelesaian pemenuhan syarat administrasi yang terdiri dari : pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara independen;

b. Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan;

c. Evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang telah dipenuhi untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan;

d. Penilaian oleh Tim Kementerian Keuangan terhadap berkas yang telah diusulkan oleh Kementerian Perhubungan;

4.2.7 SKEMA PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Kerangka Pendanaan transportasi di Kementerian Perhubungan disusun berdasarkan kebutuhan capaian kinerja Kementerian Perhubungan yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta Kerangka Regulasi Kementerian rasi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 sejumlah Rp. 63.874,7 Miliar, sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp. 130.407,9 Miliar. Total Pendanaan Kementerian Perhubungan yang direncanakan antara tahun 2015-2019 mencapai Rp. 538.714,7 Miliar. Rincian pendanaan untuk tiap unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Rincian pendanaan untuk tiap unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

UNIT KERJA ALOKASI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat

Total 6.077,110 10.620,239 13.031,644 13.481,219 14.053,450 57.263,663

RPJMN 5.834,863 10.352,510 12.748,852 13.180,734 13.732,233 55.849,192

Dukungan Manajemen

242,247 267,729 282,792 300,485 321,217 1.414,471


UNIT KERJA ALOKASI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

Total 18.670,667 39.558,846 46.200,814 63.253,295 65.641,932 233.325,554

RPJMN 18.554,441 39.433,600 46.066,800 63.109,900 65.488,500 232.653,241

Dukungan Manajemen

116,227 125,246 134,014 143,395 153,432 672,313

Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut

Total

22.842,956

25.513,008

25.216,711

25.362,225

26.985,451

125.920,351

RPJMN

18.169,557

19.721,907

18.556,945

17.703,494

18.177,910

92.329,813

Dukungan Manajemen

4.673,399

5.791,101

6.659,766

7.658,731

8.807,541

33.590,538

Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

Total 11.745,870 18.376,110 17.820,380 17.620,360 17.748,300 83.311,020

RPJMN 9.502,170 16.054,660 15.437,340 15.222,100 15.206,090 71.422,360

Dukungan Manajemen

2.243,700 2.321,450 2.383,040 2.398,260 2.542,210 11.888,660

Badan Pengembangan

SDM Perhubungan

Total 4.401,610 6.712,099 6.741,825 6.819,239 7.507,361 32.182,133

RPJMN 4.096,440 6.351,580 6.362,604 6.424,663 7.010,172 30.245,459

Pusdiklat Aparatur Perhubungan

74,100 101,519 116,659 126,369 222,699 641,347

Dukungan Manajemen

231,070 258,999 262,562 268,207 274,489 1.295,327

Badan Litbang Perhubungan

228,259 240,359 251,107 237,048 247,941 1.204,715

Inspektorat Jenderal

100,311 105,330 110,590 116,120 122,930 555,282

Sekretariat Jenderal

887,221

1.036,891

1.031,456

1.087,927

1.148,374

5.191,869

TOTAL PENDANAAN

64.954,005

102.162,883

110.404,527

127.977,434

133.455,739

538.954,587

Total rencana pendanaan tersebut dialokasikan untuk pengembangan transportasi dengan pembagian pada beberapa sub sektor, yaitu untuk Inspektorat Jenderal Total Pendanaan sampai dengan Tahun 2019 yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 555,2 Miliar yang digunakan untuk pelaksanaan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk Sekretariat Jenderal sejumlah Rp. 5.191,869 Miliar.

Rencana pendanaan di Kementerian Perhubungan tersebut direncanakan pula untuk penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat sejumlah Rp. 57.263,663 Miliar dengan rincian penggunaannya untuk pelaksanaan dan implementasi kegiatan pengembangan dan pembinaan sistem transportasi perkotaan, manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi ASDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP serta dukungan manajemen dan teknis. Pendanaan tersebut juga digunakan salah satunya adalah untuk memenuhi target quick wins Kementerian Perhubungan khususnya untuk pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Transportasi Darat dengan beberapa sasaran, meliputi terlaksananya penataan


transportasi Jabodetabek (QW), terwujudnya konektivitas transportasi perkotaan di 28 Kota termasuk aksesibilitas, sarana, dan prasarana (QW), terselenggaranya transportasi perkotaan di 17 kota pengembangan BRT.

Di dalam usaha mewujudkan program strategis Kementerian Perhubungan, khususnya pada pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, kerangka pendanaan yang sudah disusun oleh Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 direncanakan pula untuk mendukung program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sejumlah Rp. 233.325,5 Miliar untuk implementasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang sarana perkeretaapian, kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan perkeretaapian serta dukungan manajemen dan teknis. Pendanaan tersebut juga digunakan untuk membiayai target percepatan pembangunan perkeretaapian sampai dengan tahun 2019 dengan skema quick win, serta program lanjutan yang diselenggarakan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kerangka pendanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 juga disusun dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan transportasi melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, sejumlah Rp. 125.920,35 Miliar yang merupakan angka total pendanaan Tahun 2015-2019. Pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, bidang penyelenggaraan Pelabuhan dan Pengerukan, Perkapalan dan Kepelautan, bidang Kenavigasian, dan Penjagaan Laut dan Pantai, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. Lebih lanjut kerangka pendanaan yang secara khusus pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut tersebut juga digunakan dalam kerangka membiayai percepatan pembangunan transportasi laut melalui pelaksanaan program quick win dengan beberapa sasaran kegiatan meliputi meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional, pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya serta meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Dalam penyelenggaraan pembangunan transportasi udara pendanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 digunakan untuk membiayai program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan total anggaran sejumlah Rp. 83.311,020 Miliar. Total anggaran pada program tersebut digunakan untuk membiayai rincian kegiatan, meliputi pelayanan angkutan udara perintis, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan, pengawasan dan pembinaan kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Pendanaan Kementerian Perhubungan di dalam pengembangan sumber daya transportasi diarahkan pada upaya mewujudkan implementasi program pengembangan sumberdaya manusia perhubungan dengan total anggaran dari tahun 2015-2019 mencapai Rp. 32.182,13 Miliar dengan rincian implementasi kegiatan pada program tersebut digunakan untuk pembiayaan pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat, pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara, pendidikan perhubungan darat, pendidikan perhubungan laut, pendidikan perhubungan udara, serta digunakan pula untuk percepatan pembangunan


program/kegiatan di Kementerian Perhubungan melalui program quick win dengan sasaran, meliputi terbangunnya kampus terpadu SDM transportasi, terbangunnya kampus BP2TD di Bali, serta terbangunnya kampus baru akademi perkeretaapian di Madiun.

Dalam upaya mewujudkan integritas, serta kualitas penelitian dan pengembangan pada Kementerian Perhubungan, disusun pula kerangka pendanaan yang dialokasikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan total rencana anggaran dari tahun 2015-2019 sejumlah Rp. 1.204,715 Miliar. Anggaran tersebut alokasinya direncanakan untuk membiayai beberapa program/kegiatan terkait dengan penelitian dan pengembangan teknologi dan dukungan manajemen serta dukungan teknis.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sudah memberikan gambaran terkait dengan upaya-upaya pembangunan transportasi yang secara komprehensif memperhatikan aspek lintas sektor, diantaranya penyelesaian masalah transportasi yang lebih memperhatikan pendekatan keruangan atau kewilayahan. Hal ini menjadi bagian penting mengingat aspek keruangan atau kewilayahan akan memberikan pengaruh besar, khususnya apabila menilik aspek penataan ruang di Indonesia yang sangat mempengaruhi pola perkembangan jaringan jalan, pertumbuhan aktivitas pergerakan, serta meningkatnya permasalahan-permasalahan transportasi. Tumbuhnya aktivitas bangkitan dan tarikan perjalanan, serta terhambatnya proses distribusi barang dan komoditas, maupun distribusi penumpang pada berbagai matra cukup signifikan dipengaruhi oleh perubahan dan pertumbuhan aktivitas ruang dan kewilayahan, sehingga upaya penataan dan pembangunan tata ruang di Indonesia menjadi bagian penting didalam perencanaan transportasi.

4.2.8 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan sasaran dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, ditetapkan target Program Strategis Kementerian Perhubungan meliputi :

A. Perhubungan Darat 1. Pengadaan sarana BRT sebanyak 3.170

unit di 34 kota besar antara lain : Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon;

2. Pengadaan sarana Bus Pemadu Moda sebanyak 95 unit di 17 Kota, antara lain Bengkulu, Palu, Kendari, Kupang, Jember, Bau-bau, Sumbawa Besar, Banda Aceh, Nias, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Padang, Malang, Bandung, Palembang, Lampung;

3. Pengadaan sarana ATCS (Area Traffic Control System) sebanyak 77 unit yang tersebar di 34 Provinsi;

4. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Pelajar/ Mahasiswa sebanyak 290 unit yang tersebar di 34 Provinsi;


5. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah perkotaan yang tersebar di 34 Provinsi;

6. Pembangunan prasarana fasilitas pendukung BRT sebanyak 340 halte yang tersebar di 34 Provinsi;

7. Peningkatan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/ UPPKB yang tersebar di 34 Provinsi;

8. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan LLAJ sebanyak 218 paket yang tersebar di 34 Provinsi;

9. Pengembangan Pengujian Kendaraan Bermotor yang tersebar di 34 Provinsi;

10. Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB yang tersebar di 34 Provinsi;

11. Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan sebanyak 1.425 paket yang tersebar di 34 Provinsi;

12. Pembangunan Terminal Tipe A (Baru) yang tersebar di 34 Provinsi pada lokasi Ponorogo (Jawa Timur), Padang (Sumbar), Aruk (Kalbar), Entikong (Kalbar), Motoain (NTT), Motomasin (NTT), Wini (NTT), Skouw (Papua), Badau (Kalbar), Lamongan (Jatim), Pondok Cabe (Banten), Magelang (Jawa Tengah), Jember (Jawa Timur), Probolinggo (Jawa Timur), Lamandau (Kalimantan Tengah), Jombor (Yogyakarta), Bobot Sari (Jawa Tengah), Singkawang (Kalbar), Daya (Makassar, Sulsel), Kendari (Sulsel), Dumai (Riau), Entrop (Jayapura, Papua), Asahan (Sumut), Demak (Jawa Tengah), Blitar (Jawa Timur), Kediri (Jawa Timur), Banyuwangi (Jawa Timur), Purwokerto (Jawa Tengah), Rajabasa (Lampung), Bekasi (Jawa Barat), Giilimanuk (Bali), Amurang (Sulut), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Manokwari (Papua Barat), Brebes (Jawa Tengah), Sofifi (Maluku Utara), Polewali (Sulawesi Barat), Batam (Kepri), Musi Banyuasin (Sumsel), Kawarang (Jawa Barat) .

13. Rehabilitasi/ Peningkatan Pembangunan Terminal tersebar di 34 Provinsi;

14. Pengadaan Bus Perintis sebanyak 595 unit yang tersebar di 34 Provinsi;

15. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan dan Operasional Keperintisan Angkutan Barang sebanyak 277 trayek tersebar di 34 Provinsi;

16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Penyeberangan/Sungai/ Danau Baru tersebar di 34 Provinsi, pada tahun 2015 sebanyak 13 lokasi di Raijua, Sabu (NTT): Wairiang (NTT): Karatung/Kawio (Sulut): Kawaluso (Sulut): Bombana (Sultra): Pure (Sultra): Moti, (Malut): Waren (Papua): Salawati (Papua): Wasior (Papua Barat): Tambelan (Kalbar): Penagi (Kepri): Sintete (Kepri); Pada tahun 2016 sebanyak 12 lokasi di Klademak (Papua Barat): Binongko (Sultra): Kaimana (Papua Barat): Gunung Tabur (Kaltim): Adaut (Maluku): Jampea (Sulsel): Pasokan (Sulteng): Moa (Maluku): Leti (Maluku): Bakalang (NTT): Alai (Riau): Batanta (Papua Barat); Pada tahun 2017 sebanyak 14 lokasi di Sekadau (Kalbar): Numfor (Papua): Tanjung Medang (Riau): Saubeba (Papua): Geser (Maluku): Binongko (Sultra): Kaledupa (Sultra): Sikabaluan


(Sumbar): Sei Guntung (Riau): Boniton (Sulteng): P. Telo (Sumut): Teluk Dalam (Sumut): P Sermata (Maluku): Makalehi (Sulut); Pada tahun 2018 sebanyak 12 lokasi di Weda (Malut): Kaonda (Papua): Siladen (Sulut): Talise (Sulut): Letung (Kepri): Meranti Bunting (Riau): Agats (Papua): Maritaing (NTT): Raha (Sultra): Gangga (Sulsel): Tomia (Sultra): P Merbau (Riau); Pada tahun 2019 sebanyak 14 lokasi di Tarempa (Kepri): Kuala Enok (Riau): Pulau Padang (Riau): Kabonga (Sulteng): Kadajoi (NTT): P. Pini (Sumut): Sinjai (Sulsel): Serasan (Kepri): Dakal (Riau): Tanah Bala (Sumut): Sekotong (NTB): Ketam Putih (Riau): P Bunyu (Kaltara): Mendanau, Babel;

17. Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru sampai Tahun 2019 di 50 lokasi yaitu Kupang - Ndao, Saumlaki - Adaut - Letwurung, Tual - Air Nanang, Babang - Saketa, Kapal Motor Sungai untuk Mimika, Lintas Paciran - Lamongan - Bahaur, Tiga Ras - Simanindo, Pulau Laut Timur – Sebuku; Wonreli – Serwaru – P.Moa; P.Raas – P. Sapeken; Tj.Pinang - Tambelan - Sintete; Natuna - Sintete; Tanjung Pinang - Matak; Pananaru - Melonguane; Pamana – Kawah Pante; Teor – Kesui; Wunlah - Gorom; P. Rangsang - P. Tebingtinggi; Tanjung Pinang – Natuna; Teluk Dalam – Gunung Sitoli – Pulau-Pulau Batu; Wahai/P.Seram - P.Obi; Tanjung Serdang – P. Sebuku; Gebe - Patani – Weda; Marisa – Wakai – Parigi Montong; Geser - Kataloka; Aranda - Babi; Fak Fak Kaimana; Babang - P. Mandioli; Sanana - Taliabu; P. Obi – P. Bisa; Lintas Kep. Mentawai (Siberut, Sikakap, Tua Pejat, Sikabaruan); Sorong – Salawati; Sapudi – Kangean; Dabo – Lingga; Lintas Cadangan Perintis KBI (2 Unit); Lintas Cadangan Perintis KTI (3 Unit); Mengkapan – P.Padang; Patumbukan – P.Tanah Jampea; Babang - P. Kasiruta; Airnanang – Fakfak; Dongkala - Bambaea; Inanwatan - Fakfak; Tarempa – Matak; P. Telo – Teluk Dalam; Paciran – Garongkong; Waipirit – Kamaru; Kaimana – Pamako.

18. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP sebanyak 261 trayek yang tersebar di 34 Provinsi;

19. Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat sebanyak 35 unit yang tersebar di 34 Provinsi.

B. Perkeretaapian

1. Pengadaan sarana KA untuk angkutan perintis, kereta ekonomi untuk angkutan lebaran termasuk kereta kerja sebanyak 242 unit KA perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi-Sumsel, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Solok, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat – Panarukan, KA Sulawesi & KA Kalimantan;

2. Pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) sebanyak 77 unit untuk lintas Yogyakarta-Solo, Perkotaan bandung, Perkotaan Surabaya dan Perkotaan Medan serta pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA sebanyak 55 unit di Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar;

3. Subsidi angkutan kereta api sebanyak 11 paket, yang dibagi dalam dua peruntukan diantaranya:


- Peruntukan untuk subsidi perintis diantaranya untuk lintas Bireun-Lhokseumawe, Padang – Lubuk Alung –Padang Panjang – Solok, KA Riau-Jambi, Purwasari – Wonogiri, Mojokerto – Tulangan – Sidoarjo, Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Kertapati - Indralaya, Kalisat - Panarukan, KA Sulawesi, KA Kalimantan;

- Peruntukan untuk subsidi angkutan motor diantaranya untuk lintas Jakarta - Cirebon - Semarang, Jakarta - Yogyakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, lintas utama Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan;

4. Rehabilitasi dan peningkatan jalur KA sepanjang 1.249 Km’sp dengan lintas:

- Jawa-Bali : Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Solo - Madiun, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya, Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi;

- Sumatera : Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun – Lhokseumawe;

5. Pembangunan jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 3.258 Km’sp pada lintas:

- Jawa-Bali : Maja – Rangkasbitung – Merak (jalur ganda dan test track), Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi), Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (reaktivasi tahap pertama), Tonjong - Pelabuhan Bojonegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas perkeretaapian), Citayam - Nambo (jalur ganda), Parungpanjang – Citayam, Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama), Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen), Cibungur - Tanjungrasa, Cikarang - Pelabuhan Cilamaya (tahap pertama), Cikampek - Padalarang (jalur ganda), Padalarang - Bandung - Cicalengka (jalur ganda termasuk elektrifikasi), Rancaekek - Tanjungsari


(reaktivasi), Tanjungsari – Kertajati, Cirebon - Kadipaten (reaktivasi termasuk jalur KA baru), Akses menuju Pelabuhan Cirebo, Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda tahap pertama), Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi tahap pertama), Purwokerto - Kroya (jalur ganda), Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi tahap pertama), Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan), Kroya – Kutoarjo (jalur ganda), Kedungjati - Tuntang (reaktivasi), Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi), Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang), Solo - Semarang (jalur ganda tahap pertama), Yogyakarta - Magelang (reaktivasi tahap pertama), akses menuju KA Bandara Kulonprogo (tahap pertama), Kutoarjo - Purworejo (emplasemen), Shortcut Solo Kota - Solo Jebres, Surabaya - Kalimas/Sidotopo (jalur ganda), Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi), Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong, Solo – Madiun (jalur ganda), Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda), Perkotaan Surabaya (Reaktivasi tram Kalimas – Wonokromo, akses menuju Bandara Juanda), Tulangan – Gununggangsir, Kalisat - Panarukan (reaktivasi tahap pertama), Bangil - Banyuwangi (jalur ganda tahap pertama), Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi (tahap pertama);

- Sumatera: Bireun - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Langsa (tahap pertama), Kuala Langsa - Langsa – Besitang, Medan - Bandar Khalifah – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda, jalur KA layang), Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Binjai - Besitang (reaktivasi), Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track), Rantauprapat-Duri-Dumai, Rantauprapat-Gunung Tua-Sibolga (tahap pertama), Pekanbaru-Muaro, Duri – Pekanbaru, Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Pariaman - Naras, Sumbar (reaktivasi), Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi), Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (reaktivasi), Muaro Kalaban - Muaro (reaktivasi), Shortcut Padang-Solok (tahap pertama), Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Pekanbaru – Jambi, Jambi – Palembang, Muara Enim – Lahat (Jalur Ganda), Baturaja - Martapura (Jalur Ganda), Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Rejosari - Tarahan (tahap pertama), Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang (reaktivasi), Cempaka - Tanjung Karang – Sukamenti – Tarahan (jalur ganda), Tarahan/KM3 - Bakauheni (tahap pertama);

- Sulawesi: Makassar - Pare-Pare, Manado – Bitung, Isimu- Gorontalo--Bitung, Parepare--Mamuju (tahap pertama), Makassar--Bulukumba--Watampone (tahap pertama), Mamuju – Palu – Isimu (tahap pertama);

- Kalimantan: Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin, Balikpapan – Samarinda, Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama), Palangkaraya - Banjarmasin (tahap pertama), Palangkaraya – Pontianak – Batas Negara (tahap pertama), Samarinda – Tanjung Redep – Batas Negara (tahap pertama);

- Papua: Sorong - Manokwari (tahap pertama), Jayapura-Sarmi (tahap pertama);


6. Pembangunan Kereta Api Ringan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas transportasi di perkotaan antara lain :

- Pembangunan Kereta Api Ringan Perkotaan Trase Jabodetabek dengan rute Cibubur – Cawang (10.5 Km), Bekasi Timur – Cawang (17.9 Km), Cawang – Dukuh Atas (10.5 Km) ;

- Pembangunan Kereta Api Ringan Perkotaan Trase Sumatera Selatan dengan rute untuk koridor 1 (Bandara SMB II – Kolonel H. Burlian – Demang Lebar Daun – Angkaran 45 – Kapten A. Rivai – Jln. Jenderal Sudirman – Masjid Agung (17.5 Km)), rute untuk koridor 2 (Masjid Agung – Jakabaring Sport City (7 Km))

7. Pembangunan jalur lingkar KA layang (elevated) Jabodetabek sepanjang 25 Km’sp untuk lintas Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen – Jatinegara – Manggarai;

8. Rehabilitasi dan peningkatan jembatan/ underpass/flyover KA sebanyak 269 unit;

9. Pembangunan jembatan/underpass/flyover KA sebanyak 344 unit;

10. Pengadaan material rel dan wesel sebanyak 1.425 unit jalur KA sepanjang 4.330 Km’sp;

11. Rehabilitasi dan peningkatan stasiun/bangunan operasional KA untuk meningkatkan keandalan sebanyak 38 unit;

12. Pembangunan stasiun/bangunan operasional KA sebanyak 82 unit;

13. Rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi KA sebanyak 41 paket;

14. Pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA sebanyak 71 paket;

15. Rehabilitasi dan peningkatan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik) untuk meningkatkan keandalannya sepanjang 228 Km’sp untuk lintas Tanah Abang – Rangkasbitung, Citayam – Nambo, Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan - Tanah Abang – Manggarai, Jakarta Kota - Manggarai – Bogor, Jakarta Kota – Tj. Priok, Duri – Tangerang, Manggarai - Jatinegara - Bekasi – Cikarang;

16. Pembangunan listrik aliran atas KA (termasuk gardu listrik) sepanjang 299,7 Km’sp pada lintas Medan - Araskabu - Kualanamu, Tanah Abang - Maja - Rangkasbitung – Merak, Jakarta Kota - Tj Priok/JICT, Citayam – Nambo, Manggarai - Bekasi – Cikarang, Cikarang – Cikampek, Padalarang - Bandung – Cicalengka, Kutoarjo – Yogyakarta, Perkotaan Surabaya (tram);

17. Pembangunan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta – Solo sepanjang 59 Km’sp;

18. Pengamanan perlintasan sebidang sebanyak 218 unit pada lintas:

- Jawa-Bali: Tanah Abang - Merak, Duri – Tangerang, Jakarta – Tj. Priok, Manggarai - Tanah Abang - Ps. Senen - Jatinegara, Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang, Jakarta Kota - Bogor, Jatinegara - Cikampek - Cirebon, Cikampek - Padalarang, Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang, Padalarang - Bandung - Cicalengka, Cicalengka - Banjar - Kroya, Cirebon - Kroya, Kroya - Kutoarjo - Yogyakarta - Solo, Solo - Madiun, Cirebon - Brebes - Tegal - Pekalongan - Semarang, Tegal - Prupuk, Semarang - Bojonegoro - Surabaya,


Madiun - Surabaya, Surabaya - Bangil - Malang - Kertosono, Bangil – Banyuwangi.

- Sumatera: Prabumulih - Waytuba - Tanjungkarang - Tarahan, Prabumulih - Kertapati, Prabumulih - Lubuklinggau, Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Padang - Pariaman, Pariaman - Lubuk Alung - Padangpanjang - Solok - Sawahlunto, Medan - Araskabu - Kualanamu, Medan - Binjai - Besitang, Medan - Belawan, Medan - Tebingtinggi - Siantar, Tebingtinggi Kisaran - Tanjung Balai, Kisaran - Rantauprapat, Bireun - Lhokseumawe.

19. Pengadaan dan penertiban lahan untuk kegiatan peningkatan/pembangunan prasarana perkeretaapian sebanyak 158 paket;

20. Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana sebanyak 137 paket;

21. Penyediaan fasilitas dan peralatan bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 95 paket tersebar di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar.

C. Perhubungan Laut

Kegiatan Strategis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1. Rencana penempatannya akan melayani jarigan angkutan laut perintis pada 193 lintas yang tersebar di seluruh 33 provinsi pada Pangkalan Pelabuhan Meulaboh, Calang, Teluk Bayur, Bengkulu, Tj. Pinang, Kijang, Sintete, Sunda Kelapa, Kotabaru, Semarang, Surabaya, Tanjung Wangi, Bima, Kupang, Maumere, Bitung, Tahuna, Pagimana, Kolonedale, Kendari, Tilamunta, Kwandang, Makassar, Mamuju, Ambon, Tual, Saumlaki, Ternate, Babang, Sanana, Jayapura, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong.

2. Subsidi Angkutan Laut Tetap Dan Teratur Untuk Kapal Barang Dalam Rangka Menunjang Tol Laut untuk Rute : R1 Waingapu-Sabu (Seba/Biu)-Rote-Lewoleba-Maumere-Reo-Waingapu, R2 Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Manokwari, R3 Tuai-Fak Fak-Kaimana-Timika-Tual, R4 Babang-Tidore (Soasiu)-Tobelo-Gebe-Babang R5 Kijang-Letung-Tarempa-selat-Lampa (Natuna)-Midai-Serasan (PP).

3. Pembangunan kapal perintis dilaksanakan sampai tahun 2017 sebanyak 103 unit yang terdiri dari kapal Tipe 750 DWT, Tipe 500 DWT, Tipe 200 DWT, Tipe 2000 DWT, Tipe 2000GT, Tipe 1200 GT, Tipe 750 DWT, Semi Container, Kapal Rede, Kapal Barang Multipurpose dan Kapal Ternak dengan tahapan penyelesaian pada tahun 2015 sebanyak 3 unit, tahun 2016 sebanyak 30 unit dan tahun 2017 sebanyak 70 unit.

4. Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Laut tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal Perintis (Docking Repair) / Pengadaan camera CCTV / Pemasangan Upgrade Monitoring Tracking System / Pembangunan infrastruktur Multimedia tracking / Pembangunan sistem informasi spasial kapal perintis / Penyelenggaran mudik gratis sepeda motor / Monitoring angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru /


Monitoring pelabuhan singgah perintis dan center pangkalan perintis / Pemberdayaan industri pelayaran rakyat.

Kegiatan Strategis di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

5. Pembangunan/lanjutan/penyelesaian dan pengembangan pelabuhan laut non komersial pada ± 100 lokasi pelabuhan setiap tahun pada Pelabuhan Anggrek, Babang, Bade, Baing, Bajoe, Barus, Batang, Batanjung, Batuatas, Batu Panjang, Batutua, Bau-Bau, Belang-Belang , Bicoli, Bintuni, Boepinang, Branta, Bungkutoko, Bunta, Carocok Painan, Dabo Singkep, Daruba, Depapre, Dompak, Gamunu, Garongkong, Gorom, Jailolo, Kaimana, Kendidi Reo, Kendal, Keramaian, Kolbano, Kolonedale, Kuala Semboja, Labuhan Bajo, Labuhan Angina, Lakara, Larantuka, Letung, Linau Bintuhan, Malarko, Maloy, Mantangisi, Marabatuan, Matasiri, Meranti, Midai, Moor, Mumugu, Nabire, Nunbaunsabu, Pulau Banyak, Pulau Buano, Pulau Salura, Pacitan, Padang Tikar, Pagimana, Palopo, Pamanukan, Panarukan, Pangandaran, Parlimbungan Ketek, Patani, Pelaihari, Penajam Pasir, Pomalaa, Pota Pulau Laut, Pulau Teor, Sailus, Saumlaki, Sebalang, Sebuku, Sei Nyamuk, Serui, Siwa, Sofifi Speed Boat, Subi, Taddan, Tanah Ampo, Tanah Tidung, Tanjung Api-Api, Tanjung Buton, Tanjung Mooch, Telaga Biru, Teluk Segintung, Tilamuta, Tiram, Tobelo, Tual, Tulehu, Ujung Jabung, Waren, Watunohu, Bagan Siapa-Api, Pelabuhan Ratu, Bima, Luwuk, Breakwater Makassar;

6. Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan pada tahun 2015 sebanyak 13 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Muara Padang, Palembang, Tanjung Priok, Tg Emas, Benoa, Lembar, Pontianak , Ketapang, Samarinda, Sampit, Kumai dan Lirang (Total volume Pengerukan sebesar 9.250.000 m3); Tahun 2016 sebanyak 24 lokasi yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Belawan, Tg Balai Asahan, Pangkalan Dodek, Jambi Talang Duku, Kuala Tungkang, Palembang, Bengkulu, Pangkal Balam, Tg Priok, Tg Emas, Juwana, Tegal, Batang, Tg Perak, Benoa, Pontianak, Sintete, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Kumai, Sanana dan Muara Sabak (Total volume Pengerukan sebesar 25.100.000 m3); Tahun 2017 sebanyak 32 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Tg Berakit, Palembang, Pekanbaru, Bengkulu, Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Probolinggo, Benoa, Lembar, Pontianak, Ketapang, Kendawangan, Paloh, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Makassar, Karang Antu, Labuhan Banten, Manado, Fakfak, Kuala Enok, Cirebon, Sadai/Toboali, Kendal, Panjang, Balikpapan, Kupang, Ternate dan Ambon (Total volume Pengerukan sebesar 21.100.000 m3); Tahun 2018 sebanyak 33 lokasi yaitu Pelabuhan Belawan, Pangkalan Dodek, Muara Padang, Jambi Talang Dukuh, Kuala Tungkal, Palembang, Begkulu, Pangkal Balam, Tg Priok, Tg Emas, Juwana, Tegal, Batang, Tg Perak, Benoa, Pontianak, Sintete, Samarinda, Kumai, Rembang, Brondong, Labuhan Lombok, Singkawang, Mempawah, Tobelo, Kali Anget, Teluk Bayur, Tg Pandan, Cirebon, Sunda Kelapa, Manggar, Brebes dan Balikpapan (Total volume Pengerukan sebesar 18.800.000 m3); Tahun 2019 sebanyak 26 lokasi yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Belawan, Tg Balai Asahan, Palembang, Pekan Baru, Bengkulu, Tg Priok, Tg Emas, Tg Perak, Pontianak, Ketapang, Samarinda, Sampit, Pulang Pisau, Tg Redep, Tahuna, Sanana, Cirebon, Airbangis, Bima, Kendari, Tarakan, Balikpapan, Kupang, Ternate dan Ambon (Total volume Pengerukan sebesar 20.650.000 m3);


7. Pembangunan/ pengadaan fasilitas pendukung pelabuhan dan pengerukan tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Pengadaan Reach Stacker / Pengadaan Forklift / Kapal Pandu / Kapal Tunda / Pengadaan Truck Crane / Pengadaan Excavator, Grab Cham Shell dan Wheel Loader / Peningkatan fasilitas Pelabuhan dalam rangka pelayanan publik / Fasilitas pendukung operasional (Gedung Bangunan, Rumah Dinas, Pembuatan Sumur, Lampu Penerangan, Pos jaga, Pagar, Gapura dan lain-lain).

Kegiatan Strategis di Bidang Perkapalan dan Kepelautan

8. Pembangunan Kapal Marine Inspector / RIB sebanyak 20 unit yang tersebar di 33 Provinsi;

9. Pembangunan / pengadaan fasilitas pendukung perkapalan dan kepelautan tersebar di seluruh 33 provinsi dengan beberapa kegiatan meliputi Pengadaan Enginee Room Simulator / Pengadaan Full Mission Bridge Simulator / Pengadaan Komputer Base Assessment;

Kegiatan Strategis di Bidang Kenavigasian

10. Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian sebanyak 41 kapal yang tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong;

11. Pembangunan Reverse Osmosis (RO) sebanyak 97 unit yang tersebar pada 33 Provinsi di 25 Distrik Naviagasi Sabang, Sibolga, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Tarakan, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Bitung, Makassar, Kendari, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke, Sorong;

12. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran SBNP sebanyak 754 unit dan pemenuhan tingkat kehandalan sebanyak 99%, yang tersebar pada 33 Provinsi di Seruway, Kuala Raja, Pusong, Sigli, Laweung, Sabang, Sibigo, Teluk Nibung, Pantai Labu, Percut, Rantau Panjang, Tanjung Beringin, Gunung Sitoli, Labuhan Bilik, Sei Barombong, Teluk Leidong, Tg. Sarang Elang, Pangkalan Susu,Pulau Kampai, Tanjung Pura, Tapak Kuda, Kuala Sarapu, Pangkalan Brandan, P.Wunge, Pel.Sibolga, Pel. Sikara-kara, Tg.Bai, Sasak, Teluk Tapang, Muara

Haji, Carocok Painan, Surantih, Tg. Sading, Sekatap Darat, Senggarang, Tanjung Ayun, Tanjung Duku, Tanjung Geliga, Tanjung Lanjut, Tanjung Sebauk, Tanjung Siambang, Tanjung Unggat, Wisata Penyengat, Tanjung Samak, Tanjung Kedadu,


Penyalai, Panipahan, Sinaboi, Buatan, Kurau/Si Lalang, Sel Apit, Sungai Siak, Tanjung Buton, Kuala Mendahara, Lambur Luar, Muara Sabak, Nipah Panjang, Pamusiran, Simbur Naik, Sungai Lokan, Ujung Jabung, Tanjung Api-Api, Sungsang, Karang Agung, Rangga Ilung, Batanjung, Behaur, Kuala Kapuas, Pegatan Mendawai, Uj. Tk. Punggur, Krui, Kalianda, Lagundi, P. Sebesi, Sebalang, Bakauheni, Way Seputih, Kuala Penat, Labuhan Maringgai, Way Penat, Way Sekampung, Mesuji, Kota Agung, P. Tabuan, Kelumbayan, Teladas, Manggala/Menggala, Sungai Burung, Tulang Bawang, Semarang, Tegal, Karimun Jawa, Tanjung Emas, Glimandangin, Sampang/Taddan, Tanlok, Besuki, Jangkar, Kalbut, Gayam, Kalianget, Kangean, P. Raas, Sapudi, Sapeken, Keramaian, Masalembo, Giliraja, Tg. Tekurenan, Celukan Bawang, Pegametan, Penuktukan, Bima, Sape, Waworada, Cempi, Calabahi, Kempo, Lembar, Tg. Muna, Tg. Kopondai, P.Sukur, Pel. Aimere, Pel. Batu Tua, Pel. Wini, Tg. Kumba, Tg. Tutunnila, Tg. Uwakeka, Tg.Batu putih, Tg. Batuata, Samuda, Bagendang, Kereng Bengkirai, Teluk Sebangau, Bukit Pinang, Pulang Pisau, Kuala Pembuang, Teluk Sigintung/Seruyan, Kuala Jelay, Sukamara, Banjarmasin, Sesayap, Tarakan, Tg.Aru, Sangatta, Maloy, Sangkulirang, Tg. Sarupo, Tg. Suramana, Majene, Malunda, Palipi, Pamboang, Sendana, Ambo, Belang-Belang, Budong-Budong, Kaluku, Mamuju, Poongpongan, Salisingan, Sampaga, Kr. Timur Batumarimpih, Kr. Timur Tg. Wawobatu, Kr. Utara Kaledupa, Kr. Utara Kapota, Kr. Utara P. Papado, Kr. Utara Tg. Teipa, Kr.P.Hoga, Kr .Utara Lapuko, P. Damalawa Kcl., P. Sangurabangi, P. Togomongolo, Pel. Lasalimu, Pel. Lasalimu, Pel. Mandiodo, Pel. Mawasangka, Tg.Talabu, Tahuna, Tamako, Biaro, Buhias, P. Ruang, Pehe, Sawang, Tagulandang, Ulu Siau, Beo, Damao, Dapalan, Tg. Hatanua, Tg. Libobo, Tg Namaa, Tg. Ngolopopo, Tg. Weduar, Tg. Sial, Tg.Watina, Walwat tinggi, Tlk. Bara, Wayabula, Borong, Galela, Tikong, Pel. P. Damar, Pel.Kroing, Pel. Tutukembong, Pel.P. Teor, Pel. Moti, Pel. Tuhaha, Geser, Tg. Openta, Wayeteri, Kaimana, Kanoka, Lobo, P. Adi, Senini, Susunu, Manokwari, Makbon, Mega, Muarana, Kasim, Oransbari, Bagusa, Kasonaweja, P. Liki, Sarmi, Takar, Trimuris, Wakde, Janggerbun, Kameri, Korido, Waren, Ambai, Ampimoi, Angkaisera, Sungai Asty, Sungai Asty, Tg. Kondo, Pel. Selaru, Pel. Lakor, Pel. Romang, Pel. Damer, Pel. Kaiwatu, Tual;

13. Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran sebanyak 88 unit;

14. Pembangunan Vessel Traffic Service (VTS) pada 35 lokasi yang tersebar pada 33 Provinsi di Belawan, Palembang, Jakarta, Surabaya Bitung, Kuala Tanjung, Balikpapan, Sorong, Manokwari, Jayapura, Lhok Seumawe, Dumai, Makassar, Sabang, Sibolga, Batu Ampar, Panjang, Bengkulu, Cilacap, Benoa, Lembar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Batulicin, Samarinda, Tarakan, Parepare, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Merauke, Cirebon, Semarang.

15. Pembangunan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) pada 144 lokasi yang tersebar pada 33 Provinsi di Sinabang, Kuala Langsa, Pangkalan Susu, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Selat Panjang, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Dabo Sungkep, Air Bangis, Probolinggo, Gilimanuk, Waingapu, Sintete, Luwuk, Kaimana, Serui, Jakarta, Banjarmasin, Tarakan, Bitung, Sorong, Merauke, Pulau Tello, Lahewa, Panipahan, Karimunjawa, Rembang, Atapupu, Nunukan, Kolaka, Pomalaa, Parigi, Muntok, Kuala Tungkal, Sampit, Kumai, Batulicin, Samarinda, Poso, Toli Toli, Manado, Ternate, Sanana, Tual, Biak, Ulee Lheule, Meulaboh, Tembilahan, Tarempa, Pulau Sambu, Pulang Pisau, Sunda Kelapa, Panarukan, Gresik, Bawean,


Masalembo, Padang Bai, Kalabahi, Larantuka, Reo, Tanjung Redeb, Mamuju, Banabungi, Palopo, Kolonedale, Banggai, Amamapare, Nabire, Bade, Kuala Tanjung, Lhok Seumawe, Sabang, Tapak Tuan, Batu Ampar, Tanjung Uban, Sei Kolak Kijang, Natuna, Teluk Bayur, Sipora, Palembang, Jambi, Pangkal balam, Panjang,Cirebon, Bengkulu, Cigading/ Merak, ende, Maumere, Ketapang, Kotabaru, Balikpapan, Kendari, Bau Bau, Tahuna, Ambon, Saumlaki, Bintuni, Jayapura, Agats, Sigli, Singkil, Pekanbaru, Bagansiapiapi,Kuala Enok, Sikakap, Celukan Bawang, Raha,Donggala, Kwandang, Ampena, Tobelo, Banda, Dobo, Sarmi, Belawan, Bengkalis, Semarang, Tegal, Cilacap, Surabaya, Kupang, Makassar, Pantoloan, Namlea, Fak Fak, Pekalongan, Jepara, Juwana, Indramayu, Pasuruan, Badas, Ulu Siau, Amahai.

16. Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Kenavigasian dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan CCTV Survailance System / Genset / Mobil crane/ Kendaraan Operasional / Pengadaan Sistem Pengamatan Alur / Peralatan Survey Telkompel / Reporting System, Remote Cliane VTS / Vessel Monitoring sistem Kapal /Pelampung Suar / Sistem Lampu Suar untuk SBNP / Rigid Inflatable Boat (RIB) / Perangkat Penunjang Operasional Mensu/ Water Treatment;

Kegiatan Strategis di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

17. Pembanganan kapal patroli sebanyak 255 unit pada lokasi Kesyahbandaran Belawan/ KUPP Kuala Tanjung, KSOP Teluk Bayur, PLP Tg. Uban, KSOP Palembang, KSOP Panjang, KSOP Pontianak, PLP Bitung, Kesyahbandaran Makassar, UPP Bau-Bau, KSOP Batam, PLP Tanjung Priok, KSOP Tanjung Emas, PLP Tanjung Mas, KSOP Benoa, KSOP Sorong, KSOP Ambon, PLP Tual, KSOP Merauke, KUPP Tanjung Tiram, KUPP Pulau Kampai, KSOP Meulaboh, KUPP Pantai Cermin, KUPP Sei Barombang, KUPP Tg. Sarang Elang, KSOP Bagan Siapi-api, KUPP Kuala gaung, KSOP Pangkalan Bun, KSOP Pangkalan Balam, KSOP Tg. Pandan, KUPP Kendawangan, KSOP Kumai, KUPP Bengkirai/ Pinang, KUPP Tanah Grogot, KUPP Sangkulirang, KUPP Polewali, KUPP Malili, KUPP Awerange, KUPP Bau-Bau, KUPP Ulugian, KUPP Amamapara, Kesyahbandaran Tg.Priok, KSOP Kalibaru, KSOP Juwana, KUPP Rembang, KUPP Ketapang, KUPP Nusa Penida, KSOP Bima, KSOP Tulehu, KUPP Bara Nusa.

18. Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan laut dan Pantai dengan beberapa kegiatan meliputi Perbaikan dan Perawatan Kapal / Pengadaan Helikopter / Pengadaan Senjata / Amunisi / Peralatan Penanggulangan Pencemaran / Peralatan SAR / GIRO Vertical / Rigid Inflatable Boat (RIB) / ECDIS dan Sistem Mobile Survilance Kapal Patroli/Mobil Patroli Lapangan / Pengembangan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.


D. Perhubungan Udara 1. Peningkatan rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara sebanyak

265 rute, antara lain pada KPA : Nagan Raya (5 Rute), Takengon (7 Rute), Gunung Sitoli (8 Rute), Bengkulu (7 Rute), Singkep (10 Rute), Palangkaraya (6 Rute), Ketapang (5 Rute), Samarinda (5 Rute), Waingapu (9 Rute), Gorontalo (8 Rute), Tarakan (10 Rute), Masamba (12 Rute), Mamuju (5 Rute), Selayar (7 Rute), Ternate (4 Rute), Langgur (9 Rute), Manokwari (9 Rute), Sorong (5 Rute), Jayapura (8 Rute), Merauke (19 rute), Nabire (8 Rute), Timika ( 22 Rute), Wamena (17 Rute), Sumenep (5 Rute), Oksibil (7 Rute ) dimana lokasi akan ditetapkan untuk tahun bersangkutan berdasarkan rapat evaluasi angkutan udara perintis;

2. Rehabilitasi dan pengembangan Bandara Udara termasuk perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah, rehab gedung terminal, gedung operasional pada 100 Bandar Udara sampai akhir periode perencanaan;

3. Rehabilitasi dan pengembangan Bandar Udara (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati B-737 Series pada lokasi yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain diantaranya Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, Bandar Udara Tanjung Pandan, Bandar Udara Rembele Takengon, Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Bandar Udara DEO Sorong, Bandar Udara Hanandjoeddin, Bandar Udara Umbo Mehang Kunda Waingapu, Bandar Udara Beto Ambari Bau-bau, Bandar Udara Kasiguncu Poso, Bandar Udara Komodo Labuhan Bajo, Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi, Bandar Udara Kuabang Kao, Bandar Udara Ibra Langgur, Bandar Udara Matilda Saumlaki, Bandar Udara Dekai Yahukimo;

4. Rehabilitasi dan pengembangan Bandar Udara (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan, pekerjaan tanah) untuk didarati ATR-42 & ATR-72 pada lokasi yang akan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan pelaksanaan Undang-Undang lain diantaranya Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Bawean, Bandar Udara Melak, Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Kepi, Bandar Udara Sarmi, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, dan Bandar Udara Maratua;

5. Pengembangan 25 Bandar udara yang terdiri dari 7 (tujuh) Bandar udara di daerah rawan bencana, yaitu Bandar Udara Teuku Cut Ali, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Gayo Lues, Bandar Udara Kerinci, Bandar Udara Muko-muko, Bandar Udara Bawean, dan Bandar Udara Sumenep, dan 18 bandar udara di daerah perbatasan, yaitu Bandar Udara Sabang, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Rokot, Bandar Udara Tj. Balai Karimun, Bandar Udara Enggano, Bandar Udara Atambua, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Rote, Bandar Udara Long Ampung, Bandar Udara Long Bawan, Bandar Udara Data Dawai, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Moa, Bandar Udara Mopah-Merauke;


6. Pembangunan 15 Bandar Udara baru, dengan lokasi antara lain Bandar Udara Letung, Bandar Udara Tambelan, Bandar Udara Tebelian, Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Kertajati, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Miangas, Bandar Udara Siau, Bandar Udara Morowali, Bandar Udara Buntu Kunik, Bandar Udara Kabir, Bandar Udara Namniwel, Bandar Udara Werur, Bandar Udara Koroway Batu;

7. Pembangunan bandar udara baru di Kalimantan antara lain Bandar Udara Muara Teweh, Bandar Udara Maratua, Bandar Udara Samarinda Baru;

8. Peningkatan fasilitas pelayanan darurat sebanyak 212 paket di lokasi Bandar udara diantaranya Bandar Udara Bandara Sentani, Bandara Djalaluddin, Bandara Juwata, Bandara Mopah, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Tjilik Riwut, Bandara Halueleo, Bandara Wunopito, Bandara Beringin, Bandara Muara Bungo, Bandara Muko-muko, Bandara FL Tobing, Bandara Dobo, Bandara Ketapang, Bandara Dumatubun, bandara Abdul Rachman Saleh, bandara Pogogul, bandara Oesman Sadik, Bandara Torea, Bandara Sultan M. Kaharuddin, Bandara Sangia Nibandera, Bandara Mathilda Batlayeri, Bandara Komodo, Bandara Pekon Serai, Bandara Malinau, Bandara Sanggu, Bandara Melonguane, Bandara Enggano, bandara Pangsuma Putussibau, Bandara Andi Jemma, Bandara Stevanus Rumbewa, Bandara Soa Bajawa, Bandara Rokot, Bandara Bandaneira, Bandara Oksibil, Bandara Senggo, Bandara Mulia, Bandara Moanamani, Bandara Tanah Merah, Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Bandara Waghete, Bandara Lasondre, Bandara Maimun Saleh, Bandara Bilorai, Bandara Tambolaka, Bandara Dominic Eduard Osok, Bandara Radin Inten II;

9. Peningkatan fasilitas keamanan penerbangan sebanyak 633 paket diantaranya di Budairto-Curug, Nabire, Rokot-Sipora, Mutiara-Palu, Haluoleo-Kendari, Djalaluddin-Gorontalo,Olilit-Saumlaki, Susilo-Sintang, Kasiguncu-Poso, Torea-Fak-fak, Radin Inten II-Lampung, Fatmawati-Bengkulu, Aekgodang-Padang Sidempuan, Dabo-Singkep, H.Asan-SAmpit, Satartacik- Ruteng, Betoambari-Bau Bau, S.Bantilan-Toli toli, S.Babullah - Ternate, Deo-Sorong, Rendani -Manokwari, Wamena, Franseda-Maumere, M.Salahudin-Bima, Tampa Padang-Mamuju, Melongguane, Lasikin-Sinabang, T.Cut ali- Tapak tuan, SeiBati - Tj. Balai Karimun, Japura-Rengat, Cakrabuana-Cirebon, Brangbiji-Sumbawa besar, Komodo - Labuan Bajo, Tambolaka-Waikabubak, Sanggu-Buntok, Kuala Pembuang, Naha -Tahuna,Tual Baru-Tual, Utaron-Kaimana, Nunukan, Haliwen-Atambua, Pangsuma-Putusibau,Sentani-Jayapura, Hang Nadim-Batam, Juwata -Tarakan, Mopah-Merauke, Kalimarau-Tj. Redep, Syukuran Aminudin Amir - Luwuk, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Gewayantana-Larantuka,Tjilik Riwut- Palangkaraya, H.AS. Hanandjuddin - Tj Pandan;

10. Meningkatnya pemenuhan standar keselamatan transportasi udara :

- Jumlah Audit sebanyak 110 Audit di seluruh Bandar Udara di Indonesia;

- Jumlah Surveilance sebanyak 58 di seluruh Bandar Udara di Indonesia;

- Jumlah Inspection sebanyak 1.713 inspeksi di seluruh Bandar Udara di Indonesia.


E. BPSDM Perhubungan

1. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 8.522 lulusan diklat Transportasi Darat yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

2. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 135.808 lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

3. Target lulusan Pengembangan Sumber daya manusia perhubungan sebanyak 17.374 lulusan diklat Transportasi Udara yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

4. Target lulusan Pendidikan perhubungan darat sebanyak 35.459 lulusan diklat Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

5. Target lulusan Pendidikan Perhubungan Laut sebanyak 1.114.918 lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

6. Target lulusan Pendidikan Perhubungan Udara sebanyak 35.559 lulusan diklat Transportasi Udara yang dihasilkan BPSDM Perhubungan selama tahun 2015-2019 yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;

7. Target Lulusan SDM transportasi melalui kampus terpadu SDM Transportasi Makasar sebanyak 215.953 lulusan;

8. Target lulusan SDM transportasi darat (kampus BP2TD Bali) sebanyak 41.652 lulusan;

9. Target lulusan SDM transportasi Perkeretaapian (Kampus Baru Akademi Perkeretaapian Madiun) sebanyak 86.776 lulusan.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan target sasaran pembangunan infrastruktur perhubungan, diperlukan kerangka pendanaan yang diterjemahkan tiap unit kerja, quick win, dan kegiatan lanjutan untuk mendukung akselerasi pembangunan di Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Kerangka pendanaan pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran C. Disamping itu, disusun pula matrik kegiatan strategis yang diterjemahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menjadi target sasaran kewilayahan. Kegiatan strategis tersebut didalam implementasi dan perencanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Perhubungan. Kegiatan Strategis Kementerian Perhubungan tersebut dapat dilihat secara keseluruhan pada Lampiran D.


4.2.9 KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 TERKAIT KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL, KAWASAN INDUSTRI, MITIGASI IKLIM, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS), DAN JUGA STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK)

A. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN RAWAN BENCANA, WILAYAH PERBATASAN, DAN TERLUAR

Pembangunan transportasi di kawasan rawan bencana, wilayah perbatasan dan terluar adalah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi disparitas antar kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut difokuskan pada :

a. Tersedianya prasarana dan sarana transportasi dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai;

b. Terjangkaunya pelayanan transportasi ke seluruh wilayah perbatasan;

c. Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa transportasi;

d. Terwujudnya kerjasama luar negeri bidang perhubungan yang saling menguntungkan serta dapat menarik investasi yang dapat memberikan nilai tambah;

e. Meningkatnya aksebilitas angkutan udara di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Negara.

B. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi pada destinasi pariwisata diarahkan untuk mendorong daya tarik daerah tujuan wisata sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata. Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), pembangunan destinasi pariwisata nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan pada pengembangan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) maka pembangunan infrastruktur transportasi akan diarahkan untuk mewujudkan konektivitas menuju ke kawasan tersebut.


Pengembangan 16 KSPN diharapkan dapat meningkatkan target jumlah wisatawan mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang pada tahun 2019 dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 250 juta orang pada tahun 2014 menjadi sebesar 275 juta orang pada tahun 2019. Oleh karenanya, pembangunan infastruktur perhubungan didorong untuk meningkatkan aksesibilitas pada KSPN Danau Toba, KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa-Kepulauan Seribu, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, KSPN Menjangan-Pemuteran, KSPN Kintamani-Kuta-Sanur-Nusa Dua, KSPN Tanjung Puting, KSPN Rinjani, KSPN Komodo, KSPN Ende-Kelimutu, KSPN Toraja, KSPN Bunaken, KSPN Wakatobi dan KSPN Raja Ampat melalui beberapa strategi yaitu :

a. Mempercepat realisasi peningkatan infrastruktur bandar udara & pelabuhan di daerah tujuan wisata;

b. Mendorong perusahaan penerbangan & perusahaan pelayaran nasional menyediakan pelayanan dari dan ke destinasi pariwisata ;

c. Meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan, melalui bandara yang telah dibuka untuk ASEAN Open Sky;

d. Mendorong pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk berlabuh kapal pesiar & menyederhanakan perijinan kunjungan kapal pesiar;

e. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Sedangkan program kegiatan stategis yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembangunan destinasi pariwisata antara lain :

a. Peningkatan fasilitas Dermaga Simanindo, Dermaga Ajibata, Dermaga Tiga Ras, Dermaga Muara dan Dermaga Danau Haranggaol untuk mendukung KSPN Toba;

b. Peningkatan fasilitas Dermaga Taman Nasional Tanjung Puting untuk mendukung KSPN Tanjung Putting;

c. Pangembangan Bandara Matahora, Pelabuhan Wanci, dermaga penyeberangan Tomia untuk mendukung KSPN Wakatobi;

d. Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajo & Bandara Komodo untuk mendukung KSPN Komodo;

e. Pengembangan Pelabuhan Maumere, pengembangan Bandara Frans Seda dan Bandara Ende untuk mendukung KSPN Ende-Kelimutu;

f. Pengembangan fasilitas Pelabuhan di Waisai dan Misool serta pengembangan Bandara Domine Eduard Osok & Bandara Marinda untuk mendukung KSPN Raja Ampat.

C. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN

INDUSTRI

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan inklusif dengan memaksimalkan potensi ekonomi untuk dapat mendorong perbaikan pemerataan dan pengurangan kesenjangan maka pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor industri yang pada karya. Pembangunan kawasan industri harus terintegrasi dengan sistem dan jaringan


transportasi khususnya sektor perhubungan baik transportasi perkeretaapian, darat, laut maupun udara untuk mempermudah distribusi barang dari industri menuju ke konsumen secara lebih cepat sehingga biaya distribusi barang dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur perhubungan didorong untuk mewujudkan integrasi dan konektivitas kawasan industri menuju ke outlet pelabuhan, diantaranya

a. Pembangunan 14 kawasan industri baru diantaranya (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung;

b. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diantaranya KEK Bitung, KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangke, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Api-Api, KEK Maloy-Kalimantan Timur, KEK Morotai dsb;

c. Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

D. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT MITIGASI IKLIM

Dalam konteks perencanaan dan pembangunan transportasi pada Rencana Stratagis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 juga sangat memperhatikan aspek lingkungan, khususnya terkait dengan aspek peningkatan emisi gas buang pada kawasan-kawasan perkotaan dan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia. Aspek lingkungan pada prinsipnya menjadi bagian penting dalam perencanaan strategis pembangunan transportasi di Indonesia yang memberikan dampak pada kesehatan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat, sehingga didalam konteks perencanaan pembangunan transportasi ke depan aspek Eco Building menjadi bagian penting untuk diwujudkan melalui Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Dukungan kementerian perhubungan terkait mitigasi iklim dilakukan melalui:

a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;

b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;

c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien;

d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum/ massal.


E. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, SERTA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3A-KS)

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional pembangunan dengan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, prinsip pengarusutamaan gender diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, di bidang politik

termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan juga untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi penyempurnaan peraturan dan pedoman, peningkatan kapasitas SDM, penguatan mekanisme koordinasi, penyediaan dan pemutakhiran data terpilah, pemantauan dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan dalam kebijakan sebelumnya yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewadahi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.

Penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari prinsip pembangunan nasional secara utuh. Kementerian Perhubungan melalui Undang-undang Transportasi (UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 121, 134 dan 239 dan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 54 dan 131) secara substansi telah dan mendukung pelaksanaan pembangunan perhubungan yang responsif gender dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Aspek kesetaraan gender dan difable priority menjadi bagian penting dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, seperti pada penyediaan ruang khusus untuk wanita, anak, dan penyandang cacat pada moda transportasi, prioritas untuk naik terlebih dahulu menggunakan moda transportasi bagi difable, wanita, dan anak-anak sebagai wujud perlindungan pada wanita, anak-anak, dan difable. Konteks pengembangan transportasi berbasis gender dan difable priority menjadi sangat penting, serta memberikan ruang positif


terhadap upaya menghargai dan menanamkan nilai-nilai dalam mewujudkan pembangunan transportasi yang responsif terhadap gender dan kelompok difable.

Untuk mengakomodir beberapa hal tersebut diatas, dalam konsep pengembangan transportasi pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang memperhatikan terhadap tata ruang, lingkungan, gender, dan difable membutuhkan skema koordinasi, perencanaan, sampai dengan implementasi (fisik maupun non fisik) yang saat ini juga menjadi bagian dari target kinerja pembangunan transportasi pada Kementerian Perhubungan. Konsep pengembangan tersebut secara implisit dan eksplisit juga sudah disusun didalam kerangka pendanaan Kementerian Perhubungan, dimana sampai dengan tahun 2019 pembangunan transportasi juga akan memberikan prioritas-prioritas yang mengarah pada pembangunan infrastruktur perhubungan berbasis tata ruang, lingkungan, gender, dan kaum difable.

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) telah diatur tentang penanganan konflik sosial yang bertujuan antara lain menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum, yang disesuaikan dengan kapasitas dan tugas serta fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

F. DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK)

Mendasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620), pada tanggal 23 Mei tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi. K/L dan Pemda diwajibkan menyusun aksi PPK


setiap tahun sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK yang dituangkan ke dalam Inpres. Terdapat 6 (enam) strategi pelaksanaan stranas PPK yaitu 1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; 2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; 3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; 4) melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; 5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan 6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 5-1

BAB 5. PENUTUP

Naskah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, yang akan menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan dan program

Pemerintah di sektor transportasi.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015–2019 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 s.d 2019 dan menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

3. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 s.d. 2019 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 s.d. 2019 khususnya sektor transportasi.

4. Kementerian Perhubungan berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra Kemenhub dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 5-1

5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019, masing-masing Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

No. Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf

1. Dikonsep Dandun Prakosa Kabag Rencana Biro Perencanaan

2. Diperiksa Sri Lestari Rahayu Kepala Biro Hukum dan KSLN

3. Diperiksa Dwi Budi Sutrisno Kepala Biro Perencanaan

3. Disetujui Sugihardjo Sekretaris Jenderal

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 Peta - 1

PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DALAM

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019


LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN TIPE A


LOKASI PEMBANGUNAN BUS RAPID TRANSIT


LOKASI PEMBANGUNAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)


LOKASI PEMBANGUNAN BUS PEMADU MODA


LOKASI SUBSIDI OPERASIONAL KEPERINTISAN ANGKUTAN JALAN


LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN BARU


SEBARAN PENEMPATAN KAPAL PENYEBERANGAN EKSISTING


LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU


LOKASI PEMBANGUNAN KAPAL PENYEBERANGAN


LOKASI PSO ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS


LOKASI PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN JALAN BARU

DI KAWASAN PERBATASAN


LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN PERKERETAAPIAN

A. PULAU SUMATERA


B. PULAU JAWA


C. PULAU KALIMANTAN


D. PULAU SULAWESI


E. PULAU PAPUA


LOKASI PROGRAM PENYELENGGARAAN KERETA API PERINTIS

TAHUN 2015-2019


LOKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KERETA API PERKOTAAN

TAHUN 2015-2019


PEMBANGUNAN FASILITAS KENAVIGASIAN TAHUN 2015-2019


PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) TAHUN 2015


PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) PADA PADA WILAYAH PERBATASAN

TAHUN 2015-2019


PEMBANGUNAN GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS) PADA SETASIUN RADIO PANTAI (SROP) 2015-2019


PEMBANGUNAN VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) TAHUN 2015 - 2019


RENCANA PENEMPATAN KAPAL KENAVIGASIAN TAHUN 2015-2019


ALOKASI KAPAL PATROLI KELAS I & II

TAHUN 2015-2019


PEMBANGUNAN & ALOKASI KAPAL PATROLI KELAS III, IV dan V TAHUN 2015-2019


LOKASI 43 PELABUHAN PENDAFTARAN KAPAL


PETA PELABUHAN YANG MEMILIKI KODE REGISTER PENGUKURAN DISELURUH INDONESIA POSISI JULI 2015


PEMBANGUNAN BARU/LANJUTAN/PENYELESAIAN 100 PELABUHAN LAUT NON KOMERSIAL


LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN

TAHUN 2015-2019

A. PULAU SUMATERA


B. PULAU JAWA


C. PULAU NUSA TENGGARA


D. PULAU KALIMANTAN


E. PULAU SULAWESI


F. PULAU KEP. MALUKU


G. PULAU PAPUA


PENGERUKAN ALUR PELAYARAN TAHUN 2015-2019


DUKUNGAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS


RENCANA PENEMPATAN KAPAL PERINTIS 2015-2019


DUKUNGAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS PADA

WILAYAH PERBATASAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL

A. PULAU SUMATERA


B. PULAU KALIMANTAN


C. PULAU NUSA TENGGARA


D. PULAU SULAWESI


E. PULAU KEP. MALUKU


F. PULAU PAPUA


LOKASI PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN DARURAT


LOKASI PENINGKATAN FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN


LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN

100 BANDARA EKSISTING


LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BANDARA


LOKASI PENINGKATAN KAPASITAS BANDAR UDARA UNTUK PENDARATAN BOEING 737 SERIES DAN SEKELASNYA

(PERPANJANGAN RUNWAY)


LOKASI PENGEMBANGAN BANDAR UDARA UNTUK PENDARATAN MINIMAL SEJENIS ATR 42 DAN ATR 72

(PERPANJANGAN RUNWAY)


LOKASI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG BANDAR UDARA


LOKASI KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS


LOKASI BANDAR UDARA PADA DAERAH RAWAN BENCANA DAN PERBATASAN


LOKASI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUS BARU

kp_430_tahun_2015

Documents