KOMPUTER DAN HUKUM

KOMPUTER DAN HUKUM

A.   Pendahuluan

perkembangan teknologi computer, telekomunikasi dan informatika di era

globalisasi bukanlah suatu hal yang fiktif melainkan sudah menjadi kenyataan

yang di wujudkna dalam berbagai bentuk. Penyebaran informasi telah melintasi

batas-batas wilayah dan perkembangan waktu sudah tidak lagi memisahkan

manusia. Dengan kemajuan dan perkembangan telekomunikasi multimedia,ruang

lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat,ini berarti masalah

hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan hukum

yang berlaku terhadap suatu sengketa multi yurisdiksi akan bertambah penting dan

kompleks.

Disinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat. Fungsi

hukum dalam masyarakat ada dua yaitu :

1.     Produk hukum harus mampu mengangkat peristiwa-peristiwa (gejala hukum)

dalam masyarakat ke dalam hukum sebagai sarana pegaturan masyarakat di masa

akan dating. Fungsi pengaturan di wujudkan dengan dibentuknya norma-norma

yang merupakan alat pengawas masyarakat ( social control). Fungsi ini bertujuan

agar orang-orang bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat umum yang

telah di wujudkan dalam norma hukum yang di bentuk bersama.

2.     Fungsi kedua dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat

dalam suasana perubahan masyarakat yang terus menerus terjadi. Ini di maksudkan

agar setiap perubahan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di

rencanakan atau di kehendaki

B.   Hukum pada computer dan teknologi informasi

Suatu perangkat yang di buat oleh Negara dan mengikat warga negaranya untuk

mengikuti aturan tersebut agar tercapai perdamaian yang di dasarkan atas

keserasian antara ketertiban da ketentraman yang secara umum di sebut hukum.

Hukum dalam arti luas sesungguhnya mencangkup segala macam ketentuan

hukum yang ada,baik materi hukum tertulis (tertuang dalam perundang-undagan)

dan hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum sebagai rule of law berbanding lurus

dengan melihat sejauh mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat

itu sendiri terhadap informasi hukum yang berlaku.

Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang mewah, alat ini sudah digunakan

di berbagai bidang pekerjaan seperti halnya pada bidang pendidikan. Pada awalnya

komputer dimanfaatkan di sekolah sebagai penunjang kelancaran pekerjaan bidang

administrasi dengan memanfaatkan software Microsoft word, excel dan access.

Dengan masuknya materi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kurikulum

baru, maka peranan komputer sebagai salah satu komponen utama dalam TIK

mempunyai posisi yang sangat penting sebagai salah satu media pembelajaran.

Kutipan dari Kurikulum untuk Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan

Komunikasi

·  Visi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu agar siswa dapat

dan terbiasa menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara

tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan

belajar, bekerja, dan aktifitas lainnya sehingga siswa mampu berkreasi,

mengembangkan sikap imaginatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi

mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan baru di lingkungannya ·

Melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan siswa

dapat terlibat pada perubahan pesat dalam kehidupan yang mengalami penambahan

dan perubahan dalam penggunaan beragam produk teknologi informasi dan

komunikasi.

C.   Hukum telematika

Sejak berkembanganya teknologi informasi yang ditandai perkembangan

perangkat-perangkat pengolah informasi seperti komputer, maka sistem jaringan

komunikasi menjadi semacam infrastruktur bagi teknologi informasi. Hubungan

bisnis melalui komunikasi konvensional via telepon misalnya, dirasakan sudah

tidak lagi memenuhi kebutuhan dalam dunia perdagangan global. Internet banyak

digunakan. Bahkan tidak hanya informasi-informasi yang sifatnya ekonomis,

informasi sebagai entertainment juga menjadi bagian jaringan komunikasi yang

global ini.

Konvergensi antara telekomunikasi dan informatika kemudian menghasilkan

sebuah media baru yang oleh penggunanya disebut-sebut sebagai cyberspace, suatu

dunia maya yang bergerak tanpa batas. Semua informasi yang merupakan hasil

ekspresi pikiran dan gagasan manusia tertuang di dalamnya. Seolah setiap orang

dapat menuangkan dengan bebas setiap ide dan gagasannya yang merupakan

manifestasi dari prinsip kebebasan mengemukakan pendapat.

Istilah cyberspace sendiri mulai popular dalam sebuah novel science fiction karya

William Gibson, Neuromancer. Cyberspace itu menggambarkan suatu halusinasi

adanya alam lain saat bertemunya teknologi telekomunikasi dan informasi.

Keberadaan alam lain yang global ini seolah memberi kesempatan kepada

penggunanya untuk mengekspresikan kebebasan yang sebebas-bebasnya atas dasar

kebebasan mengemukakan pendapat. Mereka cenderung tidak mengindahkan

norma-norma yang berlaku sehari-hari di masyarakat.

Benarkah cyberspace adalah dunia maya yang tanpa batas? Sepertinya agak sulit

menerima kebenaran yang demikian. Menurut Edmon Makarim SH, SKom., dalam

bukunya Kompilasi Hukum Telematika, dikemukakan bahwa substansi dari

cyberspace sebenarnya adalah keberadaan informasi dan komunikasi itu sendiri

yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka yang

interaktif. Kemudian, virtual communication ini disadari merupakan virtual reality

yang sering disalahartikan sebagai alam maya, padahal keberadaan dari sistem

elektronik itu sendiri adalah konkret karena bentuk komunikasi virtual tersebut

sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital (0 dan 1) yang

bersifat diskrit.

Informasi yang disampaikan melalui dunia maya (Virtual communication) itu tidak

lepas dari virtual reality, akan ada semacam feedback dari virtual reality terhadap

virtual communication, misalnya karena merugikan atau mengganggu kepentingan

umum. Menunjukkan gambar porno seorang artis terkenal yang hanya merupakan

manipulasi gambar di internet, tentu bukan pekerjaan sulit bagi mereka yang

memang menguasai teknologi informasi. Tapi dampaknya dalam virtual reality,

nama baik artis yang bersangkutan akan tercemar. Jadi keduanya pasti akan

bersinggungan.

Persinggungan ini disadari memang banyak menimbulkan kerugian, baik bagi

personal maupun kepentingan publik. Untuk itu, keberadaannya perlu diselaraskan

dengan kehidupan manusia, perlu dibatasi oleh seperangkat peraturan-peraturan.

Namun di sisi lain, jangan sampai peraturan-peraturan tersebut membelenggu juga

kebebasan orang untuk mendapatkan informasi, kebebasan orang untuk

mengemukakan pendapat.

Dalam ilmu hukum, istilah cyberspace sering disebut sebagai telematika. Jadi,

hukum yang dikembangkanpun dinamakan hukum telematika. Digunakannya

istilah telematika karena lebih menunjukkan suatu sistem elektronik yang lahir dari

hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.

Sementara istilah cyberspace lebih menunjukkan halusinasi alam virtualnya saja.

Telematika melihat bahwa konvergensi telekomunikasi, media dan informatika

sebagai suatu perkembangan dalam teknologi perlu mendapat pengaturan-

pengaturan. Aturan-aturan tersebut, sebagai mana layaknya tujuan keberadaan

hukum, berguna untuk melakukan pengendalian sosial di masyarakat,

mengharmoniskan interaksi antara sesama anggota masyarakat dan mencapai

tujuan tertentu. Dengan demikian, hukum telematika dapat mengendalikan

masyarakat dalam menilai arti kebebasan mengemukakan pendapat dalam

cyberspace, agar konsep kebebasan mengemukakan pendapat yang selama ini

dijunjung tinggi tidak sampai merugikan kepentingan pihak lain yang tidak

bersalah

Namun, telah disadari oleh banyak kalangan, termasuk pakar hukum dan teknologi

informasi, bahwa terdapat kesenjangan antara hukum dan teknologi. Hukum selalu

tertinggal oleh dinamika teknologi. Perkembangan hukum cenderung memakan

waktu yang lama, hal ini mungkin karena sifatnya yang kaku dan terlalu birokratis.

Sementara, dinamika teknologi berkembang begitu cepat tanpa batas-batas kaku

yang birokratis seperti hukum. Ketimpangan ini sering menimbulkan ruang-ruang

kosong dalam hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

D.   Perlindungan dan Penegakan Hukum pada Komputer dan Teknologi

Informasi

Pada saat ini perkembangan teknologi internet mulai merambah ke Indonesia, baik

dalam kepentingan menjadi konsumen maupun sebagai produsen. Perlindungan

hukum atas transaksi melalui internet menjadi sangat diperlukan. Kita sepantasnya

mendukung upaya penegakan hukum di bidang teknologi internet ini. Meski

penetrasi internet masih terbilang kecil dibandingkan negara tetangga di Asia

Pasifik, namun untuk era perdagangan bebas Indonesia adalah pasar yang

potensial. baik sebagai subyek maupun obyek. Untuk itu perlindungan hukum

kepada konsumen pun hendaknya dapat diakomodasikan oleh perundang-

undangan.

Dalam pemanfaatan teknologi ini pun perlu diatur oleh undang-undang sehingga

tidak terjadi penyimpangan teknologi yang akhirnya merugikan masyarakat dan

bangsa Indonesia pada khususnya dalam segala bidang. Belajar dari pengalaman

negara- negara lain yang sudah terlebih dahulu merancang dan menerapkan

undang-undang mengenai teknologi informasi, Indonesia perlahan-lahan menuju

tahap itu.

Kerjasama antara kalangan profesional, hukum dan pemerintah perlu diadakan

untuk  pembentukan undang-undang yang mengatur kehidupan teknologi informasi

di Indonesia. Beberapa saat ini penulis telah mengikuti diskusi, pembicaraan dan

telah membaca draft rancangan undang-undang mengenai pemanfaatan teknologi

informasi, dan juga draft rancangan undang- undang yang mengatur transaksi

elektronik dan tanda tangan elektronik (digital), termasuk naskah-naskah lainnya

mengenai undang-undang dunia cyber ini seperti RUU tentang Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE) dan juga RUU tentang

Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-TPTI). Nantinya kedua RUU ini dapat

saling melengkapi, ataupun dilebur menjadi satu, yang sebelumnya disempurnakan

dengan mendengar usulan atau tanggapan dari beberapa kalangan seperti

akademisi, profesional ataupun perusahaan TI yang terkait agar produk undang-

undang yang mengatur kehidupan teknologi informatika di negara kita dapat

mengakomodir hal-hal penting dari teknologi ini.

Ruang lingkup dari undang-undang yang akan dibentuk hendaknya dapat

mengakomodir seluruh permasalahan yang mungkin timbul dari penyalahgunaan

teknologi informasi. Produk undang-undang itu sendiri diharapkan dapat meliputi

masing-masing sub-masalah dari teknologi informasi sehingga memungkinkan

adanya beberapa produk undang-undang yang saling melengkapi satu dengan

lainnya. Perlindungan hukum itu meliputi pemanfaatan teknologi digital.

perlindungan atas data dan informasi beserta hak aksesnya, perlindungan atas hak

kekayaan intelektual, perlindungan terhadap konsumen internet banking,

perlindungan terhadap anak-anak sebagai obyek yang bertentangan dengan hokum

dan etika moral, dan pencegahan pornografi di dunia internet. Ruang lingkup atau

sub-masalah dalam teknologi informatika yang nantinya dapat dibuat perundang-

undangannya dapat diklasifikasikan antara lain menjadi peraturan mengenai

transaksi elektronik, peraturan mengenai informasi elektronik, peraturan mengenai

hak atas kekayaan intelektual, peraturan mengenai kejahatan komputer dan

perlindungan hak-hak konsumen.

1.     Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum HAKI

Program komputer didefenisikan sebagai sekumpulan instruksi yang diwujudkan

dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan

dengan media yang dapat dibaca dengan komuter akan membuat komputer bekerja

untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus,

termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Namun di satu sisi, hak cipta kekayaan intelektual memberikan masalah baru

terkait dengan aplikasinya oleh para pengguna di seluruh dunia. Disebarluaskannya

penggunaan floppy disk drive pada PC hingga alat yang saat ini populer yaitu CD-

RW dan DVD-RW membuat kasus pembajakan software semakin marak di

seluruh dunia. Kemampuan alat ini untuk menciptakan software lebih banyak

dimanfaatkan oleh pengguna komputer untuk menggandakan software dengan

mudah tanpa mengurangi kualitas produknya. Bahkan produk hasil

penggandaannya akan berfungsi tidak sama seperti software yang asli.

Selain mengakibatkan kerugian pada perusahaan komputer yang menciptakan

software, pembajakan juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak cipta

kekayaan intelektual (HAKI). Memang tak dapat dipungkiri bahwa makin

meluasnya penggunaan teknologi komputer untuk kantor maupun pribadi

memungkinkan setiap individu di seluruh dunia untuk menggandakan software

tanpa diketahui oleh pemilik hak cipta sehingga pembajakan software sulit untuk

diawasi dan ditindak. Namun sejauh ini berbagai upaya tengah dilakukan

pemerintah dan produsen software untuk melindungi properti intelektual hasil

inovasi mereka dari pembajakan. Pemerintah mengeluarkan aturan hukum

berkaitan dengan undang-undang tentang hak cipta kekayaan intelektual (HAKI)

yang berisi tentang tata cara perlindungan software, berbagai bentuk pembajakan

serta sanksi bagi pelaku pembajakan sofware. Oleh karena itu, dibalik keterbatasan

kemampuan ekonomi masyarakat ditambah lagi dengan kesadaran hukum yang

masih rendah menjadikan program komputer, baik dalam jumlah besar seperti

kantor-kantor dan perusahaan maupun individu sebagian besar merupakan

software illegal dan ini tentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.     Penegakan Hukum Atas Pembajakan Software Komputer

Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas

Undang-undagn No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6

Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa program komputer

adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer

melakukan fungsi tertentu. Pengertian yang lebih jelas mengenai software ini dapat

dilihat di Australian Copyright Act, dimana dijelaskan bahwa software ini

sesungguhnya meliputi source code dan object code yang merupakan suatu set

instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode atau notasi-notasi yang

disusun atau ditulis sedrmikian rupa sehinga membuat suatu alat yang mempunyai

kemampuan memproses informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja

tertentu.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran atas suatu software dapat dilakukan dengan

berbagai cara yaitu :

Pemuatan ke dalam hard disk. Perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli

komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya meng-instal sistem

operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer.

Softlifting, yaitu dimana sebuah lisensi penggunakan sebuah software dipakai

melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software secara resmi

tapi kemudian meng-install-nya di sejumlah komouter melebihi jumlah lisensi

untuk meng-install yang diberikan.

Pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya

dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat

perbelanjaan, Penyewaan software, Ilegal downloading, yakni dengan men-

download software dari internet secara illegal

Menurut pasal 2 ayat 1 UUHC, Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta

maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

maupun memberikan izin untuk itu dengna tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya

dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan

“mengumumkan” adalah penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat

apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,

didengar atau dilihat oleh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan

“memperbanyak” adalah tindakan menambah suatu ciptaan, dengan pembuatan

yang sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Dari ketentuan di atas

dapat terlihat bahwa tindakan-tindakan pembajakan software tersebut termasuk

dalam kategori melanggar Hak Cipta.

Atas pelanggaran Hak Cipta, maka pelaku pembajakan software ini dapat diancam

dengan hukuman penjara selama 7 tahun atau denda maksimum 100 juta rupiah.

Selain itu pencipta maupun pemegang hak cipta juga dapat melakukan upaya

hukum secara perdata untuk menuntut ganti rugi, karena tindakan pembajakan

software dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

3.      TINDAK PIDANA CYBER CRIME

Berdasarkan Modus dan Korban, dikelompokkan

menjadi 2 yaitu:

1. Kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi untuk

melakukan perbuatannya.

2. Kejahatan yang yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran Teknologi Informasi

dan Telekomunikasi

Kejahatan yang dilakukan dengan TIT

- Cyber Gambling (Perjudian)

- Cyber Terrorism (Terorisme)

- Cyber Fraud (Penipuan Kartu Kredit)

- Cyber Sex (Pornografi)

- Cyber Smuggling (Penyelundupan)

- Cyber Narcotism (Narkotika)

- Cyber Attacks on Critical Infrastructure (Penyerangan terhadap infrastruktur

penting)

- Cyber Blackmail (Pemerasan)

- Cyber Threatening (Pengancaman)

- Cyber Aspersion (Pencemaran nama baik melalui internet)

- Phising.

- Dan lain-lain

Kejahatan dengan sasaran TIT

- Hacking; Cracking, Defacing

- Phreaking

- DoS Attack

- Penyebaran Kode Jahat (Malicious Code, Virus, Spyware, Trojan Horse, Adware,

dll)

- BotNet (Robot Internet)

- Dan lain-lain

Penegakan Hukum "Cyber Crime"

Praktisi Hukum Agustinus Dawaria:

Tidak perlunya kejahatan itu dipandang dengan cara berbeda.

“….Situs bisa dilihat seperti rumah, data sama dengan barang milik orang

lain….artinya Internet hanya Metode dan Hukum bisa ditegakkan meski dengan

(hukum) yang lama”

Hacker

Dani Firmansyah, konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Danareksa di Jakarta,

pada Sabtu 17 April 2004 berhasil membobol situs (Cracking) Pusat Tabulasi

Nasional Pemilu milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur

Jakarta Pusat dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama

"unik", semisal Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan

sebagainya.

Modus: dengan mengetes sistem keamanan server dengan cara XSS atau Cross Site

Scripting dan SQL Injection.

Barang bukti: router, log file kabinet, server warnet Yogyakarta, server Danareksa,

server KPU, grafik koneksi berupa webalizer, satu buah cd sofware, satu boks file

dan satu buku komputer.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Hamdi SH, pada

persidangan Kamis 23 Desember 2004, menetapkan vonis 6 bulan 21 hari kepada

Dani Firmansyah. Hukuman didasarkan pada UU RI No. 36 Thn. 1999 tentang

Telekomunikasi Pasal 22 c jo. Pasal 38 jo Pasal 50 dan Subsider pasal 406 KUHP

(Menghancurkan dan merusakkan barang).

Cyber Fraud (CC Fraud)

Beny Wong pada 14 Juli 2004 melakukan transaksi di “Hardy's Supermarket”

Batubulan Gianyar, Bali dengan menggunakan kartu kredit Citibank bernomor

4541 7900 1413 0605 atas nama Wahyu Nugroho. Saat itu transaksi berhasil

dilakukan.

Pada tanggal yang sama, Beny Wong kembali berbelanja di “Hardy's Supermarket”

Sanur, Bali. Dengan menggunakan empat kartu kredit palsu yaitu Mastercard dari

BNI, Visa dari Standard Cartered Bank, serta Mastercard dan Visa dari Citibank.

Namun transaksi gagal dilakukan karena Kartu Kredit yang digunakan diketahui

Palsu.

Pada 14 September 2004 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang

dipimpin oleh Hakim Ketua Arif Supratman SH memberikan "hadiah" kepada

terdakwa berupa putusan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

Sembilan bulan kemudian, tepatnya 6 Juni 2005, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Gianyar Bali yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gede Ginarsa dan Jaksa Penuntut

Umum Ida Ayu Surasmi memvonis untuk terdakwa yang sama dengan putusan

hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Secara keseluruhan,

hukuman atas terdakwa pemalsuan kartu kredit di Bali itu adalah 5 (lima) tahun 8

(delapan) bulan.

4.     Perlindungan Hukum pada Pemanfaatan teknologi Internet

 Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia

dengan bekal pengetahuan melalui akal manusia. Namun teknologi kiranya

menjadi hal yang patut diatur dan dilindungi pemanfaatannya karena apabila

terjadi penyimpangan pada pemanfaatan teknologi, biasanya berakibat buruk bagi

kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah salah satu teknologi abad modern

yang dikembangkan dari beberapa ilmu dasar seperti matematika, fisika, dan

lainnya. Pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi menghasilkan

ciptaan berupa komputer, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan

termasuk pula internet. Hingga kini perkembangan teknologi informatika atau

dengan istilah lain yaitu teknologi telematika, menjadi perhatian di beberapa

negara termasuk Indonesia. Kalangan penemu dan peneliti menemukan teknologi,

insinyur menerapkannya, kalangan pendidikan, sosial dan keamanan pertahanan

merasakan manfaatnya, dan kalangan hukum mengatur pemanfaatannya.

Internet sebagai sebuah teknologi informatika yang terpesat perkembangannya,

kini sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar orang baik dalam proses

belajar mengajar, hiburan, sumber informasi, media masyarakat, dan bahkan

didalam dunia bisnis. Sekarang ini perlu dilihat bagaimana pemanfaatan teknologi

internet, apakah berjalan sesuai dengan tujuan awal, apakah dimanfaatkan untuk

memudahkan hidup manusia, atau justru sebaliknya malah menyimpang dari

tujuan ?

Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang strategis kedudukan geografisnya

dan memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, menjanjikan sebuah pasar

dan juga kekuatan internal yang potensial untuk segala hal, termasuk bisnis. Era

internet yang sudah mulai terasa denyutnya, cepat atau lambat mempengaruhi

kehidupan di negara kita termasuk perekenomian, ilmu

pengetahuan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya. Teknologi internet

yang

memiliki dua sisi yang berbeda menjadi sebuah teknologi yang hendaknya

ditanggapi dengan bijak dan arif. Apakah internet ini bermanfaat sebagai

pendukung kemajuan teknologi dan ekonomi atau justru membuat bobrok mental

dan moral bangsa?

Untuk itulah, perlindungan hukum akan sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan

teknologi internet yang dapat menembus batas lintas negara, lintas budaya.

Substansi teknologi itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti, namun penyimpangan

itulah yang harus diatur dan diperbaiki.

Teknologi Internet

Internet adalah salah satu tonggak kemajuan era teknologi informasi. Teknologi

yang berbasis komunikasi jaringan komputer ini mulai dikembangkan pada periode

sejak berakhirnya perang dunia II yaitu sejak tahun 1960-an. Internet pada awalnya

adalah sebuah proyek penelitian yang khusus dikembangkan untuk kalangan

akademik dan pertahanan keamanan. Pada masa sekarang ini internet tidak hanya

digunakan untuk proses pendidikan namun juga digunakan sebagai sarana hiburan,

komunikasi, pemasaran, dan bahkan pelayanan konsumen yang dilakukan oleh

para pebisnis. Hingga saat ini teknologi internet masih menjadi teknologi yang

populer dibandingkan teknologi-teknologi lainnya yang merupakan turunan dari

teknologi telematika seperti misalnya robotika, dan biopassword. Pertumbuhan

internet hampir seiring sejalan dengan pertumbuhan komputer dan software.

Potensi Pemanfaatan Internet

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan melalui internet ini baik untuk bidang

pendidikan, kesehatan, bisnis, perdagangan, hukum, pembayaran, dan hiburan. Apa

yang menjadi penyebab penggunaan internet ini semakin meluas ke beberapa

bidang kehidupan? Penyebabnya adalah karakteristik internet yang saling

terhubung

sehingga sanggup menjangkau seluruh bagian dunia melalui apa yang dinamakan

dengan jaringan komputer. Karena itulah maka melalui internet sebagai media,

memungkinkan segala aktivitas yang dilakukan bersifat global.

Indonesia sebagai salah satu warga negara dunia tidak bisa menutup diri dengan

mengabaikan interaksi dan kerjasama dengan dunia global. Untuk memajukan

bidang perekonomian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lainnya, Indonesia perlu

berinteraksi dan bekerja sama dengan dunia global. Melalui internet misalnya,

akan membantu bangsa kita melakukan perdagangan yang jangkauannya global.

Melalui internet, akan membantu pertumbuhan perekonomian para pedagang

dalam memasarkan dan berinteraksi dengan konsumen di negara manapun, non-

stop 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Melalui internet, kemajuan teknologi dan

ilmu pengetahuan akan lebih dinamis dan meluas perkembangannya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Indonesia Infocosm Business

Community – i2bc, sebagai berikut:

“The Internet usage around the world itself has grown rapidly, eight times in just

three years, from 50 million in 1997 to 400 million at the end of year

2000. But, compared to any other countries in the Asia Pacific region,

Indonesia has the lowest growth rate of Internet users with only 0.7 to 0.9 percent

penetration. Mostly blamed for the low penetration percentage is the lack of

infrastructure facilities.”[1]

internet di negara kita masih terbilang rendah. Namun kita tidak perlu berkecil hati

dengan kondisi seperti ini. Penetrasi internet bukanlah satu-satunya indikasi maju

tidaknya sebuah bangsa. Namun amat disayangkan jika potensi yang dapat kita

manfaatkan dari teknologi internet barulah sedikit sedangkan internet menyediakan

beberapa manfaat dan keunggulan seperti penyediaan informasi yang sangat

beragam. Dengan ini diharapkan dengan pemanfaatan teknologi internet akan

mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa kita termasuk pertumbuhan

informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Selain dari tingkat penetrasi internet yang masih rendah, faktor penggunaan

teknologi internet pun masih terbilang rendah. Semakin tinggi penggunaan

internet, maka akan semakin tinggi pula tingkat penetrasi internet. Penulis memang

membedakan antara tingkat penetrasi dan tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan

internet itu diukur dari seberapa besar internet digunakan dan dimanfaatkan oleh

masyarakat, yang komponen ini dapat diukur dari beberapa hal. Tingkat pengguna

internet dapat diukur dari tempat asal melakukan akses yang dapat diklasifikasikan

ke dalam beberapa tempat asal akses internet yaitu dari kawasan perumahan,

perkantoran, universitas atau kampus, dan lainnya. Untuk saat ini pengguna

internet yang melakukan akses dari perumahan adalah 1% dari jumlah populasi

negara kita. Sedangkan untuk akses dari perkantoran 2%, universitas atau kampus

1%, dan diluar itu semua (misalkan warnet, hotel, dsb) adalah 2%. Data ini

bersumber dari survey yang dilakukan Taylor Nelson Sofres Interactive[2] pada

kota Jakarta dan Surabaya di tahun 2002. Tidak bermaksud pesimis dengan angka

ini, namun kita harus mengakui bahwasanya untuk meningkatkan pemberdayaan

teknologi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim pendidikan, ekonomi, dan

hukum yang mengaturnya.

Perlindungan Hukum

Perkembangan teknologi internet mulai merambah ke Indonesia, baik dalam

kepentingan menjadi konsumen maupun sebagai produsen. Perlindungan hukum

atas transaksi melalui internet menjadi sangat diperlukan. Kita sepantasnya

mendukung upaya penegakan hukum di bidang teknologi internet ini. Meski

penetrasi internet masih terbilang kecil dibandingkan negara tetangga di Asia

Pasifik, namun untuk era perdagangan bebas Indonesia adalah pasar yang

potensial, baik sebagai subyek maupun obyek. Untuk itu perlindungan hukum

kepada konsumen pun hendaknya dapat diakomodasikan oleh perundang-

undangan.

http://kapsel-ponk.blogspot.com/2011/03/komputer-dan-hukum.htm

02 agustus 14 ;32pm