kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam...

KESAKSIAN NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI

DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

AHMAD ROIKAN

NIM : 22108010

JURUSAN SYARIAH

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA

2013

SKRIPSI

KESAKSIAN NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI

DALAM PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

DISUSUN OLEH

AHMAD ROIKAN

NIM: 21208010

Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Skripsi Jurusan Hukum Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, pada tanggal 31 Juli 2013 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh

gelar sarjana S1 Hukum Islam

Susunan Panitia Penguji

Ketua Penguji : Drs. Mubasirun, M.Ag __________________

Sekretaris Penguji : Dra. Siti Zumrotun, M. Ag. __________________

Penguji I : Prof. Dr. Muh Zuhri, M.A __________________

Penguji II : Dr. Adang Kuswaya, M.Ag. __________________

Penguji III : Luthfiana Zahriani, S. H., M.H. __________________

Salatiga, 31 Juli 2013

Ketua STAIN Salatiga

Dr. Imam Sutomo, M. Ag

NIP. 19580827 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Roikan

NIM : 21208010

Jurusan : Syari’ah

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakana hasil karya saya

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, pendapat atau temuan orang lain yang

terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga,10 Mei 2013

Yang menyatakan,

Ahmad Roikan

NIM : 21208010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga

engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan

berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. (Sayidina Ali bin Abi

Thalib)

PERSEMBAHAN

Untuk orang tuaku, isteri dan buah hatiku yang tercinta

Almira Syafa Al Raihani dan Amanda Raisya Al Raihani,

para Guru dan Dosen STAIN Salatiga, saudara-

saudaraku, sahabat-sahabat seperjuanganku, serta

teman-teman yang selalu memotivasiku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam saya sampaikan

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju

ke jalan yang terang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan program S-1 Jurusan Syari’ah, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah,

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai bila tanpa bantuan dari berbagai pihak

yang telah berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan petunjuk

yang berharga demi terselesainya skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis

menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Sutomo, M. Ag Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Salatiga.

2. Bapak Drs. Mubasirun, M.Ag Selaku Kepala Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

3. Bapak Ilyya Muhsin, S.HI, M.Si Selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-

Syakhshiyyah (AHS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan

skripsi.

vii

4. Ibu Heny Satar Nurhaida, SH, M.Si Selaku pembimbing yang telah memberikan

pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Hj. Andi Mulyani Hasyim, SH.MH.MSI Selaku Ketua Pengadilan Agama

Boyolali yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan bapak Hakim,

bapak Panitera, Wakil Panitera dan seluruh pegawai, karyawan dan karyawati

Pengadilan Agama Boyolali yang telah membantu selama kegiatan penelitian di

Pengadilan Agama Boyolali.

6. Bapak Tanwir Winoto dan Ibu Sobiroh Selaku Orang tua saya dan istri beserta anak

anak tercinta yang telah banyak memberi bantuan moral dan spiritual sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman semuanya yang telah bersedia memberikan kritik, saran dan dorongan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikannya mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangannya, untuk itu

diharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat khususnya bagi almamater dan semua pihak yang membutuhkannya.

Amiiin yaa rabbal ‘alamiin.

Salatiga, 10 Mei 2013

penulis,

Ahmad Roikan

viii

ABSTRAK

Roikan, Ahmad. 2013. Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali). Skripsi. Jurusan Syari’ah. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Heny Satar Nurhaida, SH.M.Si

Kata Kunci: Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat bukti Perceraian

Dalam pelaksanaan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum, namun terdapat penambahan pada hal yang pokok saja. Sehingga, di perlukan kesempurnaan pada masa yang akan datang. Agar masing-masing peradilan dapat menegakkan hukum secara sempurna dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut kebanyakan ahli Hukum Islam dalam Hukum beracara peradilan Islam bahwa seorang saksi itu mutlak harus beragama Islam kecuali dalam masalah wasiat ditengah perjalanan. Sedangkan pada Hukum Acara Peradilan Umum tidak di tentukan mengenai perbedaan agama tersebut. Salah satu alat pembuktian dalam Hukum Acara adalah keterangan saksi, keterangan saksi diperlukan untuk menguatkan suatu gugatan untuk menghasilkan putusan yang tepat. Keterangan saksi membutuhkan aturan yang tetap khususnya bagi Peradilan Agama, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara oleh Hakim.

Dari paparan di atas, penelitian memfokuskan pada “ Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Perceraian”, sehingga peneliti mengetahui apakah diterimanya saksi non muslim sebagai alat bukti perceraian itu sudah sesuai dengan Hukum Peradilan Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Dan apakah alasan-alasan/ faktor yang melatar belakangi dan dasar hukumnya bahwa saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali. Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas adalah menggunakan metode penelitian kwalitatif yang memfokuskan penelitian pada studi kasus . Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis murni dan Pendekatan Yuridis Sosiologis.

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa keterangan saksi non muslim tidak dapat diterima oleh ahli fiqih dan sebagai kalangan imam-imam mazhab. Menurut Hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak disebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada dasarnya tidak menerima kesaksian non muslim namun tidak secara mutlak, Jika saksi non muslim tidak dapat diterima maka para pencari keadilan akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………. i

HALAMAN LOGO STAIN SALATIGA...........………………………. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN …………………………. iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ……………….. v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……......……………… vi

KATA PENGANTAR.......………………………………………………. vii

ABSTRAK.. ……….…………………………………………………….. ix

DAFTAR ISI............................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ………………………………... 1

B. Rumusan Masalah ………………………………………. 3

C. Tujuan Penelitian. ………………………………………... 4

D. Kegunaan Penelitian …...................………………………. 4

E. Penegasan Istilah …………………………………………. 6

F. Tinjauan Pustaka …………………………………………. 7

G. Metode Penelitian ………………………………………… 8

H. Sistematika Penulisan …………………………………...... 11

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI

A. Pengertian Alat Bukti ………………...…........………….. 13

B. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya.. 14

C. Persangkaan …......……………………………………….. 17

D. Pengakuan ........................................................................... 19

E.

F.

G.

Sumpah ................................................................................

Bukti Saksi ………………………………………………...

X

Saksi Menurut Hukum Islam dan Perundang Undangan

yang berlaku ……………………………………………….

20

25

27

BAB III

PERKARA KESAKSIAN NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali .................. 31

B. Perkara-Perkara Dengan Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat

Bukti Pengadilan Agama Boyolali ...……………… 44

C. Alasan dan Faktor-Faktor yang melatar belakangi Pengadilan

Agama Boyolali Menerima Perkara Kesaksian non muslim

sebagai alat bukti Perceraian ........................…

56

BAB IV ANALISIS KESAKSIAN NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

A. Analisis Terhadap Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti

Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali

Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku ..................................................

58

B. Analisis Terhadap Alasan / Faktor yang melatar belakangi Saksi

non Muslim dapat diterima sebagi alat bukti Perceraian di

Pengadilan Agama Boyolali ……………….. 65

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan ……………………………………………... 69

B Saran ……………………………………………………. 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah

mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan di

lingkungan Peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus

sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.

Dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa perkawinan pada

umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara

khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Kompilasi Hukum Islam.

Diantara tugas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian adalah

mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang

dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi dan hal ini hanya

dapat dilakukan melalui pembuktian.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu

fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian

yang berlaku.

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu

fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan

putusan hakim yang benar dan adil.

Adapun alat bukti yang sering diajukan dalam perkara perceraian

adalah berupa bukti saksi. Menurut Ibnu Rusyd, para ahli Hukum Islam

sepakat bahwa persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi

harus beragama Islam sehingga saksi non muslim tidak dapat diterima

kesaksiannya. Demikian pula mayoritas para Hakim Peradilan Agama dalam

menyelesaikan perkara perceraian tetap mensyaratkan saksi sebagai alat bukti

harus beragama Islam dan saksi non muslim tidak dapat diterima

kesaksiannya, tetapi untuk saat sekarang ini pendapat diatas sudah sulit untuk

dipertahankan.

Masyarakat dalam era globalisasi dunia sekarang ini, kehidupan

masyarakat menjadi sangat komplek, termasuk kehidupan masyarakat

diwilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali. Di dalam masyarakat yang

majemuk sudah terjadi pembauran dalam segala aspek kehidupan sehingga

banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga /

keluarga muslim kebetulan disaksikan oleh non muslim dan peristiwa tersebut

menjadi suatu kasus yang memerlukan penyelesaian dan putusan oleh

Pengadilan Agama.

Seperti halnya kasus terjadinya pertengkaran antara suami istri dalam

suatu rumah tangga yang hidup dikawasan perumahan, kebetulan yang

menyaksikan adalah tetangganya yang non muslim, penganiayaan seorang

suami terhadap istrinya kemudian dilakukan visum oleh dokter non muslim.

Jika kesaksian mereka tidak dapat diterima, padahal saksi tersebut

yang kebetulan melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang dijadikan

dalil gugatanya, maka para pihak yang berpekara akan merasa dirugikan dan

menganggap diperlakukan tidak adil, bahkan para hakim pun akan mengalami

kendala dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Saksi non muslim yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara

perceraian adalah merupakan permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan

Agama Boyolali dan merupakan sebagian kendala Majelis Hakim dalam

menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan abstraksi diatas, penulis mengangkat topik permasalahan

ini dalam sebuah skripsi dengan judul: “ KESAKSIAN NON MUSLIM

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat beberapa pokok

permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi yaitu:

1. Apakah diterimanya saksi non muslim sebagai alat bukti perkara

perceraian itu sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

berlaku ?

2. Apakah alasan-alasan / faktor yang melatar belakangi dan dasar hukumnya

bahwa saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti perkara

perceraian di Pengadilan Agama Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diterimanya saksi non muslim sebagai alat bukri

tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku .

2. Untuk mengetahui alasan atau faktor-faktor yang melatar belakangi dan

dasar hukumnya bahwa saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti

dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna secara

kompreherensif, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat di antaranya:

1. Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum yang

memiliki kaitan dengan persoalan kesaksian non muslim sebagai alat bukti

dalam perkara perceraian, sehingga dapat mengungkap permasalahan-

permasalahan dan menemukan solusinya.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum Islam

kontemporer yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekaligus dapat

memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa

hukum Islam selalu berkembang dan dinamis.

b. Bagi Pengadilan Agama

Bagi kalangan praktisi hukum dengan hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberi sumbangsih dan masukan yang bermanfaat

dan berharga dalam melaksanakan tugas negara. Selain itu juga agar

pengadilan agama dapat memberi solusi pemecahan terbaik bagi para

pencari keadilan sehingga masyarakat puas dan mendapatkan keadilan

atas kinerja penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan.

c. Bagi STAIN Salatiga

Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat

dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih

lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan referensi dalam

menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian

hari.

d. Bagi penulis

Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan maupun pembentukan

pola fikir dalam pembaharuan perdata Islam sehingga dapat menjadi

pedoman di dalam melangkah meniti kehidupan sosial bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas permasalahan, maka lebih dahulu perlu

dijelaskan pengertian istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini,

dengan tujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan tidak terjadi salah

penafsiran terhadap masalah yang dibahas. Oleh karena itu yang perlu penulis

jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Saksi : Orang yang memberikan keterangan dimuka

sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu,

tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat,

dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti

terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

(Muktiarto, 1996 : 160)

2. Non Muslim : Tidak, bukan penganut Agama Islam.

(Depdikbud, 1995 : 692)

3. Alat Bukti : Berbagaima tambahan yang dibutuhkan oleh

Hakim baik yang diketahui sendiri oleh Hakim

maupun yang diajukan oleh pihak saksi untuk

membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau

gugatan. (Depdikbud, 1995 : 675)

4. Perceraian : Dalam istilah ahli Fiqih disebut thalak atau

Furqoh; Thalak berarti membuka ikatan;

membatalkan perjanjian. Furqoh berarti bercerai,

kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah

oleh ahli fiqih yang berarti “Perceraian antara

suami istri”. (Depag, 1986 : 58)

5. Pengadilan Agama : Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam,

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur

dalam Undang-Undang. (Muktiarto, 1996 : 16)

6. Boyolali : Kota di Karesidenan Surakarta (Jawa Tengah)

letaknya di jalan raya antara Surakarta dan

Semarang. (Depag, 2004 : 84)

Dari uraian kata demi kata diatas, maka dapat diketahui maksud dari

judul skripsi yaitu menelaah dan membahas tentang saksi non muslim yang

diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian yang terjadi di

Pengadilan Agama Boyolali jika ditinjau dari hukum Islam yang bertitik tolak

dari nash, kitab fiqih serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi tentang Kesaksian atau saksi yang pernah ada yaitu tentang

kekuatan kesaksian testimonium de audito dalam hukum acara perdata,

dimana kesaksian seseorang berdasarkan sumber dari orang lain yang tidak

dilihat, didengar, ataupun dialami sendiri dan tidak dapat dijadikan satu-

satunya alat bukti saksi untuk diputuskanya suatu perkara tersebut, namun

tidak ada larangan kepada Majelis Hakim untuk mendengarnya di dalam

sidang untuk dijadikan sebagai bahan persangkaan guna menyusun bukti-

bukti yang lebih kuat. Berbeda dengan yang penulis teliti tentang kesaksian

saksi non muslim sebagai alat bukti dalam perceraian dimana diperbolehkan

kesaksian non muslim sebagai saksi dalam kasus perceraian.

Disini penulis ingin mendalami dan meneliti mengapa Pengadilan

Agama Boyolali menerima kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam

perkera perceraian. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan-

pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan

perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berangkat dari judul dan permasalahan atau kasus yang mendasari

penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kwalitatif. Peneliti akan

memfokuskan penelitian pada studi kasus yang dilengkapi dengan data-

data di lapangan.

Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam

pendekatan yaitu :

- Pendekatan yuridis murni normatif,yaitu penulis meneliti sesuatu kasus

berdasarkan nash-nash yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penulis meneliti peristiwa-

peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen

sekaligus pengumpul data. Peneliti akan berpartisipan penuh dalam

mengumpulkan data.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama

Boyolali yang beralamat di Jl. Pandanaran No 167 Boyolali. Peneliti

memilih lokasi tersebut karena kasus saksi non muslim terdapat di

Pengadilan Agama Boyolali.

4. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian dapat

dikelompokkan dalam dua jenis yaitu.

a. Data Primer

Data primer menurut Cahya Suryana, SH adalah data yang diperoleh

atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti

harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain

observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Cahya Suryana, SH adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah

ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh

dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan,

jurnal, dan berkas perkara.

Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai

landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan

data penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data

yang diperlukan, relevan, serta dapat memberikan gambaran yang jelas

dari aspek yang akan diteliti baik penelitian pustaka ataupun penelitian

lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara

mengumpulkan bahan-bahan pustaka, baik yang berupa buku-buku

literature maupun dokumen-dokumen. Disini yang penulis maksud

adalah data-data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Boyolali

berupa salinan putusan dan arsip-arsip berkas perkara.

b. Wawancara (interview)

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung

(direct interview) dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

ini. Penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim-hakim dan

panitera yang menangani perkara tersebut, juga mewawancarai hakim

yang lainnya yaitu bapak Drs.Romadhon dan Drs.H.Asrori,SH.MH.

6. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai

untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu,

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang

permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan analisa data deduktif yaitu cara memberi alasan dengan

berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian

ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian yakni dengan

merujuk pada teori-teori setelah itu dikaitkan dengan kenyataan

dilapangan. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana

penerapan kaidah-kaidah normatif dan yuridis dalam perkara kesaksian

saksi non muslim sebagai alat bukti dalam perceraian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mencoba memberikan

gambaran seluruh penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah,

tinjauan pustaka, metode penelitian, (pendekatan dan jenis penelitian,

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data,

analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti

dan kekuatan pembuktiannya, persangkaan, pengakuan, sumpah, bukti saksi,

saksi menurut hukum islam dan perundang-undang yang berlaku.

Bab ketiga berisi hasil penelitian dalam perkara kesaksian non

muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di pengadilan agama

boyolali yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agana Boyolali (sejarah

singkat Pengadilan Agama Boyolali, nama nama Ketua Pengadilan Agama

Boyolali, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali,), Perkara-perkara

dengan kesaksian non muslim sebagai alat bukti di Pengadilan Agama

Boyolali, Alasan dan faktor-faktor yang melatar belakangi Pengadilan Agama

Boyolali menerima perkara kesaksian non muslim sebagai alat bukti

perceraian.

Bab keempat berisi analisis terhadap perkara kesaksian non muslim

sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali

yang meliputi analisis terhadap kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali menurut hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, analisis terhadap alasan / faktor

yang melatar belakangi kesaksian non muslim dapat diterima sebagai alat bukti

perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran

saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI

1. PENGERTIAN , MACAM-MACAM ALAT BUKTI DAN KEKUATAN

PEMBUKTIANNYA

1. Pengertian Alat Bukti

1.1 Menurut Bahasa

Kata alat bukti berasal dari dua kata yaitu : “alat” dan “bukti”.

Alat artinya : perkakas, berbagai-bagai alat.(Depdikbud, 1995 : 39)

Bukti artinya : tanda kebenaran, memberi bukti, menerangkan dengan

bukti.(Depdikbud, 1995 : 47)

1.2 Menurut Istilah

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH alat bukti adalah

segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada

hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Menurut Prof.Subekti, SH alat bukti adalah segala sesuatu yang

dipergunakan sebagai pembuktian di depan hakim tentang terjadinya

peristiwa atau keadaan.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa alat bukti adalah

macam-macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim baik yang

diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak saksi

untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau

gugatan.(Fauzan, 2005 :36)

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat diambil pengertian

bahwa alat bukti adalah :

Segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian

kepada hakim tentang adanya peristiwa atau keadaan baik yang

diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak

untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan.

2. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya.

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam Undang-

Undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) ada 5 macam yaitu :

2.1 Alat bukti tertulis / surat

Alat bukti tertulis yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda

bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai

pembuktian.

Alat bukti ini diatur dalam pasal 138,165,167 HIR, pasal 164, 285,

305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis yang diajukan

dalam acara perdata harus dibubuhi dengan meterai yang cukup, hal ini

untuk memenuhi pasal 2 (1) a Undang-Undang nomor 13 tahun 1985

yang berbunyi :

“dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan dan keadaan yang bersifat perdata”.(Amin, 1995 : 23)

2.2. Macam-macam alat bukti surat :

2.2.1. Akta yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang menurut

peristiwa-peristiwa suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak

semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta dibagi menjadi 2 yaitu :

- Akta otentik

Yaitu “akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang

diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut

ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun

tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat mana

pejabat berwenang menjalankan tugasnya”.

- Akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para

pihak dengan sengaja untuk pembuktian oleh para pihak

tanpa bantuan dari seorang pejabat.(Subekti, 1983 : 419)

2.2.2. Surat-surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat

tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu

ditandatangani.

Sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta otentik

merupakan bukti sempurna dan lengkap sebagai berikut :

1. Kekuatan bukti lahiriyah.

Sebagai asas berlaku akta publica probant sescipsa artinya

bahwa suatu akta yang ujudnya tampak sebagai akta otentik

serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta

itu berlaku sebagai akta otentik, kecuali bila terbukti

sebaliknya.

2. Kekuatan bukti formil.

Dalam arti formil, akta otentik menjadi bukti kebenaran

dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat.

3. Kekuatan bukti materiil

Kekuatan pembuktian materiilnya yaitu tentang

kebenaran isi dari suatu perbuatan atau penyataan yang dimuat

di dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, diatur

dalam pasal 2 dan 3 S, 1867 Nomor 29, pasal 288-290 Rbg, pasal

1875-1977 sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahir.

Apabila tanda tangan diakui oleh para pihak yang

bersangkutan, maka mempunyai kekuatan hukum dan menjadi

bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan dan isi

pernyataan di dalam akta tersebut tidak lagi dapat

disangkal.Apabila tulisan atau tanda tangan akta itu dipungkiri,

maka ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian lain.

2. Kekuatan pembuktian formil.

Apabila tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui,

berarti bahwa keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan

itu benar dari orang yang menandatanganinya. Kekuatan

pembuktian formil akta tersebut sama dengan kekuatan

pembuktian akta otentik.

3. Kekuatan bukti materiil.

Menurut pasal 1875 BW, akta di bawah tangan yang diakui

mempunyai kekuatan pembuktian materiil seperti akta otentik

yaitu bukti sempurna, bagi orang yang terhadap siapa akta itu

digunakan, bagi para pihak, bagi ahli warisnya, serta orang

yang mendapat hak dari padanya.

2.3. Persangkaan

Yaitu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah

terang dan nyata, dari peristiwa itu ditarik kesimpulan bahwa suatu

peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.(Subekti, 1980 :

181)

Alat bukti persangkaan ini diatur dalam pasal 173 HIR dan 1916

BW.

Dalam hukum pembuktian, ada 2 macam persangkaan yaitu :

2.3.1 Persangkaan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

misalnya panggilan melalui Mass Media dianggap sah dan

patut (pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

2.3.2 Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim dan keadaan yang

timbul di persidangan

Sebagai alat bukti saksi kekuatan bukti persangkaan juga dilakukan

oleh majelis hakim dikarenakan, Persangkaan merupakan pembuktian

sementara dan pada hakekatnya merupakan alat bukti yang bersifat

tidak langsung.Hakim bebas dalam menemukan persangkaan

berdasarkan kenyataan, setiap peristiwa yang telah terbukti dalam

persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan jika memenuhi

syarat-syaratnya.

Kekuatan bukti persangkaan menurut Undang-Undang bersifat

memaksa, hakim terikat pada ketentuan Undang-Undang kecuali jika

dilumpuhkan oleh bukti lawan.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, SH bukti persangkaan

hakim yang berdasarkan kenyataan, kekuatan pembuktiannya

diserahkan kepada pertimbangan hakim, maka hakim wajib

mempertimbangkannya secara logis.

2.4. Pengakuan

Yaitu pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak

dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.(Fauzan, 2005 :52)

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174,175,176,HIR,

pasal 311,312,313 Rbg dan pasal 1923-1928 BW.

Pengakuan ini dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di

luar persidangan dan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan

didepan sidang.

Bentuk pengakuan ada 3 macam yaitu :

2.4.1. Pengakuan murni.

2.4.2. Pengakuan dengan kualifikasi

2.4.3. Pengakuan dengan klausula.

Sebagai bentuk kekuatan pembuktian pengakuan dengan

pengertian dan penjelasan bahwa :

` 1. Pengakuan murni di muka sidang merupakan bukti yang

sempurna terhadap yang melakukannya, dan bersifat

menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan

(pasal 174 HIR, pasal 311 Rbg, pasal 1925 BW).

2. Pengakuan dengan kualifikasi ini merupakan pengakuan yang

disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan, oleh

karena itu pengakuan seperti ini harus diterima seutuhnya dan

tidak boleh dipisah-pisahkan, sehingga merugikan pihak yang

memberikan pengakuan.

Pengakuan ini harus diterima bulat dan pengakuan ini disebut

“ Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan”.(Fauzan, 2005 :

53)

3. Pengakuan dengan klausula merupakan suatu pengakuan yang

disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat

membebaskan. Pengakuan ini juga tidak boleh dipisah-

pisahkan, harus diterima seutuhnya.

2.5. Sumpah

Adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan

pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan

sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang

memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum

olehnya.(Mukti, 1996 : 179)

Pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat

relegius yang dipergunakan dalam peradilan.

Sumpah ada 2 macam yaitu :

2.5.1. Sumpah Promissoir

Yaitu sumpah / janji untuk melakukan atau tidak melakukan dan

ini mempunyai fungsi formil yaitu syarat sah dilakukanya suatu

tindakan yang menurut hukum harus dilakukan diatas sumpah

itu.

Sumpah ini ada 6 macam :

1. Sumpah Jabatan

2. Sumpah PNS

3. Sumpah Saksi

4. Sumpah Ahli

5. Sumpah Juru Bahasa / Tplk

6. Sumpah Hakim.(Mukti, 1996 : 179)

2.5.2 Sumpah Assertoir / Confirmatoir

Yaitu sumpah / janji untuk memberikan keterangan guna

meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar.

Sumpah ini mempunyai fungsi materiil yaitu sebagai alat bukti

di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Sumpah ini ada 3 macam yaitu :

1. Sumpah Suppletoir / Pelengkap

2. Sumpah Decissoir / Pemutus

3. Sumpah Penaksir

Kekuatan alat bukti sumpah

Kekuatan pembuktian sumpah suppletoir bersifat :

a) Menyelesaikan perkara

b) Memiliki kekuatan pembuktian sempurna

c) Masih memungkinkan adanya bukti lawan dapat

dibatalkan dengan putusan hakim yang lebih tinggi.

d) Apabila sumpah itu terbukti palsu, dapat dijadikan alasan

mohon peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung.(Mukti, 1996 : 185)

Apabila pihak yang diperintahkan tersebut telah

mengucapkan sumpah, maka ia dimenangkan, sedangkan

apabila pihak tersebut menolak untuk bersumpah, maka ia

akan dikalahkan dalam perkara.

Kekuatan hukum dari sumpah decissoir ialah bersifat :

a. Kebenaran peristiwa menjadi pasti.

b. Merupakan alat bukti yang bersifat menentukan.

c. Tidak memungkinkan bukti lawan.

d. Pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu

palsu.

e. Tidak dapat dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi.

f. Apabila sumpah itu palsu berdasarkan putusan hakim

pidana, maka tidak dapat diajukan Peninjauan

Kembali.(Mukti, 1996 : 190)

Kekuatan sumpah penaksiran sama dengan sumpah

suppletoir yakni bersifat sempurna dan masih memungkinkan

pembuktian lawan.

Disamping 3 macam sumpah tersebut di atas, dalam

hukum Islam dikenal 2 macam sumpah yaitu :

1. Sumpah Li’an

Sumpah ini diatur dalam pasal 88 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 127 Kompilasi

Hukum Islam dan Alqur’an Surat Annur ayat 6-9.

Sumpah ini menyebabkan putusnya perkawinan antara

suami istri untuk selama lamanya karena suami menuduh

isterinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam

kandungan atau yang sudah lahir dari isterunya, sedangkan

isterinya menolak tuduhan tersebut.(Mukti, 1996 : 190)

2. Yaminul Istidhhar

Yaitu sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan

sumpah suppletoir, tetapi hanya bisa dipakai dalam

sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana

pihak lawan tidak hadir dalam sidang.

Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan hakim

terhadap orang yang ghaib, sehingga dalil-dalil gugat

harus dibuktikan dengan alat bukti lain yang

cukup.(Mukti, 1996 : 193)

Kekuatan pembuktian Yaminul Istidhhar ini sama

dengan sumpah suppletoir.

Disamping 5 macam alat bukti yang diuraikan di

atas menurut pasal 164 HIR, maka masih terdapat alat

bukti yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian

mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi

sengketa yaitu antara lain :

1. Pemeriksaan di tempat / Descente

Yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim

karena jabatannya, yang dilakukan diluar gedung atau

tempat kedudukan Pengadilan, agar hakim dengan

melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan

yang memberi kepastian tentang peristiwa yang

menjadi sengketa.(Mukti, 1996 : 193)

Pemeriksaan setempat ini diatur dalam pasal 153 HIR,

pasal 180 Rbg dan pasal 211 RV.

Kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan di tempat ini

diserahkan kepada pertimbangan hakim.

2. Keterangan Ahli / Saksi Ahli

Yaitu keterangan dari pihak ketiga yang obyektif dan

bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan

guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

Di dalam praktek pengadilan sering disebut saksi

ahli hal ini diatur dalam pasal 154 HIR, pasal 181 Rbg

dan 215 RV.

Hakim menggunakan keterangan ahli bertujuan

untuk :

- Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam

tentang sesuatu hanya dimiliki oleh seorang ahli

tertentu, misalnya : hal yang bersifat tehnis, ilmu

kedokteran dan lain-lain.

- Memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah

yang bersangkutan.

Kekuatan pembuktian saksi ahli ini adalah bebas,

hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu dan

bebas untuk menilai pendapat saksi ahli.

Hakim tidak terikat pada keterangan ahli, bahkan boleh

berpendapat lain daripada keterangan ahli, jika

bertentangan dengan keyakinannya. Apabila hakim akan

mengikuti pendapat saksi ahli, maka harus yakin bahwa

hal tersebut adalah benar sesuai dengan keyakinannya.

2.6. Bukti saksi

Yaitu orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan

memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan

yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya

peristiwa atau keadaan tersebut.(Mukti, 1996 : 116)

Alat bukti saksi ini diatur dalam pasal 168-172 HIR. Adapun

kewajiban saksi adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri sidang sesuai dengan panggilan.

2. Mengangkat sumpah sesuai agamanya.

3. Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar

dan alaminya.(Mukti, 1996 : 163)

Kekuatan hukum alat bukti saksi dapat menguatkan bukti saksi,

apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil,

mempunyai nilai pembuktian bebas yaitu hakim bebas untuk

menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, tidak terikat dengan

keterangan saksi, bahkan hakim dapat menyingkirkannya asal

dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi kuat.

Menurut pasal 172 HIR, pasal 309 Rbg, 1908 BW, hakim tidak

wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi, sehingga kesaksian

sebagai alat bukti berlainan dengan alat bukti surat, tidak bersifat

memaksa.

2. SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN

PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

1. Saksi menurut Hukum Islam

Saksi menurut hukum Islam disebut “Syahid” untuk saksi laki-laki dan

“Syahidah” untuk saksi perempuan yang diambil dari kata

“Musyahadah” yang artinya : menyaksikan dengan dugaan dengan mata

kepala sendiri dan saksi adalah manusia hidup.(Roihan, 1994 : 156)

Hal ini berdasarkan Firman AllahS.A.W :

(#rß‰Îhô± tFó™ $#urÈûøïy‰‹Íky`ÏBöNà6 Ï9%y Íh‘() ٢٨٢: البقرة(

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki

(diantaramu) “.(Q.S.Albaqoroh ayat 282).(Alqur’an dan terjemah,1976:

56)

Dan firman Allah yang berbunyi :

(#rß‰Íkôr&urô“ ursŒ5A ô‰tãóO ä3ZÏiB(….) ٢: الطلاق(

“ ……. Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara

kamu…… “ (Q.S. Attholaq, ayat 2).(Alqur’an dan terjemah, 1976 : 945)

Para Jumhur Fuqaha menyamakan pengertian syahadah dengan

bayyinah, sedangkan menurut Ibnu Qayyim, pengertian bayyinah lebih

luas dari syahadah, karena bayyinah meliputi apa saja yang dapat

mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu perkara yang

disengketakan sebagaimana karinah-karinah yang qath’iyyah.(Ridlo,

1976 : 123)

Dari uraian diatas, maka kesaksian merupakan sebagaian dari Al

bayyinah karena bisa dua orang saksi dan bisa juga dalam bentuk lain

seperti sangkaan atau petunjuk ( dilalatul hal ).

Oleh karena itu menurut hukum Islam, pihak penggugat harus

membuktikan gugatannya dengan bayyinah, diantaranya adalah dengan

kesaksian saksi-saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran dalil

gugatanya.

Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W :

)رواه البي ھقي (البینة على المدعي و الیمین على المدعي

“orang yang mendakwa harus menunjukkan bukti dan yang terdakwa

harus bersumpah “( H.R. Baihaqi)

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi mempunyai syarat-syarat

tertentu pula sebagaimana syarat saksi dalam hukum acara perdata

sebagaimana tersebut diatas.

Menurut Madzab Syafii dan Iman Abu Hanifah, secara garis besar

ada 5 syarat sifat saksi yang harus dipegangi hakim dalam memeriksa

kesaksian yaitu :

1. Adil yaitu menjauhkan diri dari semua dosa besar, selalu

menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, selamat aqidahnya, tidak

mudah marah dan menjaga kehormatan dirinya.

2. Dewasa / baliqh

3. Islam

4. Merdeka / bukan budak

5. Mempunyai iktikad baik dalam memberi kesaksian di dalam

persidangan.

Menurut Sayid Sabiq, syarat saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi harus memberikan kesaksian yang ia lihat dan alami sendiri

seperti mengetahui terangnya matahari dengan mata kepalanya sendiri.

2. Saksi tidak memberikan keterangan kesaksiannya secara ragu atau

secara istifadlah (testimonium de audito).

3. Batas minimal saksi adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki

dan dua orang wanita.(Sayid, 1971 : 427)

Dalam praktek Peradilan Islam, menetapkan alat bukti saksi sebagai

berikut :

1. Perkara zina / tuduhan zina, saksi harus empat orang laki-laki yang

beragama Islam dan adil.

2. Perkara pidana, saksi harus dua orang laki-laki yang beragama Islam

dan adil

3. Masalah harta, boleh saksi seorang laki-laki dan dua orang

perempuan.

4. Khusus perkara yang lazim hanya diketahui perempuan seperti

keperawanan, aib perempuan, dapat dengan dua atau empat orang

perempuan.(Abdul Manan, 2000 : 230)

2. Saksi Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Menurut hukum acara perdata pada umumnya, alat bukti saksi diatur

dalam pasal 139-152, 168-172 HR ( pasal 165-179 Rbg ), 1895 dan 1902-

1912 BW.

Saksi yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan agar dapat

menjadi alat bukti harus memenuhi syarat yang meliputi syarat formil

maupun syarat materiil.

2.1. Syarat formil saksi yaitu :

2.1.1 Berumur 15 tahun keatas dan sehat akalnya.

2.1.2 Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi ( pasal

144-145 HIR ) yaitu keluarga sedarah dan semenda karena

perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri

maupun suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

2.1.3 Menghadap di persidangan dan mengangkat sumpah serta

memberikan keterangan secara lesan.

2.2. Syarat materiil saksi menurut pasal 170 dan 171 HIR yaitu :

2.2.1 Menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami

sendiri.

2.2.2 Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya dari sumber

pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat /

kesimpulannya sendiri.

2.2.3 Keterangan saksi harus saling bersesuai satu sama lain dan tidak

bertentangan dengan akal sehat.

BAB III

PERKARA KESAKSIAN NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Boyolali

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Dra.Hj. Andi

Muliany Hasyim, SH, MH, MSI Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada hari

Jum’at tanggal 7Desember 2012, bahwa Kabupaten Boyolali terletak pada arah

selatan dari Kabupaten Semarang dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. Secara

geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi

dan berada pada titik koordinat 7° 28' lintang selatan dan garis bujur 107° 48’

bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Purwodadi

Sebelah Timur : Kabupaten Sragen dan Karanganyar

Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo

Sebelah Barat : Kabupaten Magelang.

Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan dan 150

desa/kelurahan, luas wilayah 1.015 Km, dengan jumlah penduduk berdasar

sensus tahun 2010 sebanyak 944.181 orang dengan perincian 461.806 orang

laki-laki dan 482.375 orang perempuan. Dilihat dari pemeluk agama, Islam

sebagai agama mayoritas dengan jumlah 915.282 orang, Kristen 11.479, Katolik

7.119, Hindu 3.737 dan Budha 3.530 orang.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama

Boyolali

a. Masa sebelum Penjajahan Belanda.

Kabupaten Boyolali berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Dalam sejarah

Kerajaan Mataram terdapat beberapa jabatan keagamaan di tingkat desa diantaranya Kaum,

Amil, Modin, Kayim dan Lebai. Kemudian di tingkat kecamatan ada Penghulu dan Naib.

Sementara di tingkat kabupaten seorang bupati didampingi oleh patih untuk urusan bidang

pemerintahan umum dan seorang penghulu di bidang agama. Pada pusat Kerajaan Matarm,

dilingkungan kerajaan terdapat dijumpai Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang

berfungsi sebagai Hakim pada Mejelis Pengadilan Agama saat itu. Konsep dari sebuah

"pengadilan" agama saat itu juga masih sederhana sekali, sebuah majelis hanya terdiri dari

Penghulu yang bertugas mengadili suatu perkara perdata, yang terdiri dari Penghulu Kanjeng

dan Penghulu Kabupaten.

Dengan demikian pada saat itu pola masyarakat Kerajaan Mataram telah ada Majelis

Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antar umat islam di bidang tertentu dan peranan

Hakim dipegang oleh seorang Penghulu, baik Penghulu Kabupeten (untuk tingkat Kabupaten)

dan Penghulu Kanjeng (untuk tingkat Kerajaan).

b. Masa Penjajahan Belanda

Pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Belanda Willem III dengan ketetapan Nomor 24

menetapkan suatu peraturan tentang Pengadilan Agama dengan nama ”Priesteraden” untuk

Jawa dan Madura di muat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, diatara pasal adalah : Pasal 1 :

”Disamping setiap Landraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang

wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad, Pasal 2 menyebutkan : Pengadilan

Agama tersusun atas :

1. Penghulu diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua.

2. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan ”pristers” sebagai anggota.

Berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di

Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara

resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Saat

itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang merangkap pejabat Adviseur

Bij De Landraadatau yang dikenal dengan Penghulu Landraad .Kemudian berdasarkan

Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama

membahas tentang hal-hal diantaranya: masalah yang bisa diselesaikan melalui Pengadilan

Agama adalah masalah-masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan,

dengan dasar tersebut Kompetensi Pengadilan Agama meliputi :

1) Persilisihan

antara suami isteri yang beragama Islam.

2) Perkara-

perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam

yang memerlukan perantaraan Hakim Agama (Islam).

3) Memberi

putusan perceraian.

4) Menyatakan

bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada.

5) Perkara mahar

(mas kawin ), sudah termasuk mut’ah.

6) Perkara

tentang keperluan kehidupan suami isteri yang wajib diadakan oleh suami.

c. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa ini, Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Paraturan

Peralihan Pasal 4 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osamu Saire) tanggal 7 Maret

1942 Nomor 1 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama masuk dalam Departemen

Kehakiman (Shihobu) dari Gunseilanbu (nama kabinet waktu itu) dan disebut degan istilah

Sooriyo Hooin (Pengadilan Agama dalam istilah Jepang).

Pada masa ini melalui proses penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dari

Pengadilan Agama seperti Ketua, Mejelis dan karyawan yang membantu dalam proses

persidangan.

d. Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia merdeka Pengadilan Agama berada di bawah

Departeman Kehakiman (sekarang Kementerian Kehakiman), dan berdasarkan Penetapan

Pemerintah No. 1/S.D tanggal 3 Januari 1945 Departemen Agama (sekarang Kementerian

Agama) berdiri, maka Pengadilan Agama beralih di bawah Departemen Agama

(berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946).

Pengadilan Agama Boyolali sebelum tahun 1949 berkantor di serambi masjid,

kemudian sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Boyolali

menempati gedung Departemen Agama (baca Kementerian Agama) yang terletak di Jalan

Pandanaran 67 Boyolali. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Boyolali masih

sedikit karena masih banyak perceraian (Cerai Talak) yang dijatuhkan oleh suami tidak

dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama Boyolali, namun setelah lahirnya

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, dan

sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tugas-tugas Pengadilan Agama

menjadi semakin bertambah, perkara-perkara perkawinan diatur dengan jelas, sehingga

volume perkara yang diterima di Pengadilan Agama Boyolali meningkat.

Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali telah memiliki gedung tersendiri

seluas 348 m², yang terletak di Jl. Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas tanah

seluas 546 m² dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali / tanah hak milik Negara

dengan status hak pakai sebagaimana tersebut dalam seftifikat Hak Pakai Nomor : 12 tahun

1987.

Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah lembaga Mahkamah

Agung khususnya lembaga Peradilan Agama mengalami kemajuan yang signifikan,

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan citra Peradilan

yang lebih berwibawa dan bermartabat, baik dari segi sarana dan prasarana maupun

kualitas sumber daya manusia (SDM), Dan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan

Administrasi MA-RI Nomor 42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006

kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Gedung

lama Pengadilan Negeri Boyolali yang terletak di Jalan Pandanaran No. 167 Boyolali

kepada Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 19 September 2007. Dan Tahun 2007

melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali tersebut

direnovasi dan selesai pada bulan Desember 2007. Dan secara resmi Pengadilan Agama

Boyolali berkantor di Jalan Pandanaran Nomor 167 Boyolali sejak bulan Pebruari 2008

sampai sekarang.

Eksistensi Pengadilan Agama makin diakui setelah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Agama

mengalami perubahan besar dan mendasar yang diperkuat keberadaannya melalui Pasal 106

Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan

menambah dan memperluas kewenangan Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan lebih disempurnakan lagi dengan perubahan kedua atas Undang-Undang

Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

e. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Sejak kehadiran dan diundangkan berlakunya undang-undang no.14 tahun 1970

pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Pengadilan Agama semakin jelas

dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Boyolali, namun umat Islam Indonesia masih

harus berjuang karena belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang keluarga

muslim. Melalui proses kehadiranya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik.

Para ulama dan umar Islam Boyolali juga ikut berpartisipasi untuk mewujudkan undang-

undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang

diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 sebagai ketentuanhasil kompromi yang luas

seluruh rakyat Indonesia.

Setelah secara efektif undang-undang perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya

peraturan pemerintah No.9 tahun 1975. Pengadilan Agama Boyolali dilihat dari fisiknya

masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin

mantap karena semakin banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya, sehingga

terasa sekali Pengadilan Agama Boyolali kekurangan personel atau pegawai. Untuk

mengatasi hal itu Pengadilan Agama Boyolali merekrut tenaga tidak tetap atau tenaga

honorer. Dan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan

perkara yang masuk masih sangat sederhana. Untuk melaksanakan pemanggilan kepada

para pihak diangkatlah juru sita.

f. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Sejak diundangkannya Undang-undang No.7 tahun 1989 posisi Pengadilan Agama

Boyolali semakin kuat. pengadilan agama berwenang menjalankan keputusannya sendiri

tidak perlu lagi melalui pengadilan negeri. Selain itu hukum acara yang berlaku di

Pengadilan agama sama dengan hukum acara yang berlaku di pegadilan negeri.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai

dengan tuntutan reformasi di bidang hokum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-

undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman.

g. Sejak berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diberlakukan, Pengadilan Agama

secara administrasi dan finansial berada dibawah Departemen Agama. Akan tetapi sejak

undang-undang tersebut diberlakukan, pembinaan tekhnis peradilan, organisasi,

administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka

sesuai petunjuk Mahkamah Agung mulai diadakan pemisahan jabatan antara kepaniteraan

dan kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara jurusita dan panitera pengganti

selain itu hakim juga diberi tugas pengawasan bidang-bidang.

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pasal 24 ayat (2)

bahwa peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya. Di lingkungan peradilan umum,

peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer, peradila agama merupakan salah satu

badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum

dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan

bidang ekonomi syari’ah.

Secara bertahap namun pasti semenjak peradilan agama berada dalam satu atap

bersama dibawah naungan Mahkamah Agung, secara administrasi Pengadilan Agama

Boyolali mulai mendapatkan perhatian, salah satunya dengan pembangunan gedung baru,

kantor Pengadilan Agama Boyolali yang semula berada di Jl. Perintis Kemerdekaan,

Boyolali sampai dengan tanggal 1 Januari 2007 kantor Pengadilan Agama Boyolali pindah

ke gedung baru di Jl. Pandanaran No.167 Boyolali. Kemudian kantor lama digunakan

sebagai penyimpanan arsip-arsip dan rumah dinas.

3. Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama

Boyolali

Sejak terbentuk Pengadilan Agama Boyolali tahun 1937, Penghulu /Ketua

Pengadilan Agama Boyolali telah beberapa kali berganti, namun nama-nama Ketua

Pengadilan Agama sebelum tahun 1949 tidak dapat diketemukan walaupun telah berusaha

dengan mengunjungi informan dan mencari di beberapa literature. Dan untuk Ketua

Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai sekarang nama Ketua Pengadilan

Agama Boyolali serta periodenya seperti tersebut dibawah ini :

1. Ky. Djamaludin, Masa Jabatan Tahun

1949 – 1955

2. Pujo Taruno,Masa Jabatan Tahun 1955

1962

3. Dirjo Sukarso,Masa Jabatan Tahun 1962

– 1974

4. Drs. Achmad Slamet,Masa Jabatan

Tahun 1974 – 1980

5. Drs. A. Barizi,Masa Jabatan Tahun 1980

– 1984

6. Drs.H. Muzamil, SH Masa Jabatan

Tahun 1985 - 1997

7. Drs. H. Ali Muchson, M.Hum Masa

Jabatan Tahun 1997 - 2003

8. Drs.H. Syadzali Musthofa, SH Masa

Jabatan Tahun 2003 - 2007

9. Drs.H. Noor Salim, SH.M.H Masa

Jabatan Tahun 2007 – 2010

10. Dra. Hj. A. Muliany

Hasyim,SH.,MH.,MSI Masa Jabatan Tahun 2010 – sekarang

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali Kabupaten Boyolali terletak pada arah selatan

dari Kota Semarang dengan jarak tempuh sepanjang kurang lebih 70 Km.

Secara Geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara lereng gunung Merapi (alam :

Laut, Selat, Samudra, Sungai) atau secara administrasi (kewilayahan ) Pengadilan Agama

Boyolali berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Barat Kabupaten Magelang

Sebelah Utara Kabupaten Semarang dan Purwodadi

Sebelah Timur Kabupaten Sukoharjo,Karanganyar dan Sragen

Sebelah Selatan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo.

dengan luas wilayah 1.015 Km.

Secara astronomis Pengadilan Agama Boyolali terletak pada titik koordinat :

a. 70 28’ Lintang Selatan

b. 1070 48’ Bujur Timur

Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boyolali. dari 19 kecamatan terdiri 261 Desa dan 3

Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. KECAMATAN AMPEL terbagi 20 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan

Agama Boyolali kurang lebih 55 km

2. KECAMATAN CEPOGO terbagi 14 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan

Agama Boyolali kurang lebih 55 km.

3. KECAMATAN BOYOLALI terbagi 3 Kelurahan dan 6 Desa dengan jarak /radius terjauh

dari Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 5 km.

4. KECAMATAN MOJOSONGO terbagi 12 Desa dengan jarak /radius terjauh dari

Pengadilan Agama Boyolali kurang lebih 5 km.

5. KECAMATAN TERAS terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


6. KECAMATAN SAWIT terbagi 12 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan Agama

Boyolali kurang lebih 15 km.

7. KECAMATAN MUSUK terbagi 20 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


8. KECAMATAN BANYUDONO terbagi 15 Desa dengan jarak /radius terjauh dari


9. KECAMATAN SAMBI terbagi 16 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


10. KECAMATAN NGEMPLAK terbagi 12 Desa dengan jarak /radius terjauh dari


11. KECAMATAN NOGOSARI terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari


12. KECAMATAN SIMO terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


13. KECAMATAN KARANGGEDE terbagi 16 Desa dengan jarak /radius terjauh dari


14. KECAMATAN SELO terbagi 8 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


15. KECAMATAN KLEGO terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


16. KECAMATAN ANDONG terbagi 16 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


17. KECAMATAN KEMUSU terbagi 13 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


18. KECAMATAN WONOSEGORO terbagi 18 Desa dengan jarak /radius terjauh dari


19. KECAMATAN JUWANGI terbagi 10 Desa dengan jarak /radius terjauh dari Pengadilan


B. Perkara –

Perkara dengan kesaksian non muslim sebgai alat bukti di Pengadilan Agama

Boyolali.

Peranan hakim sebagai aparat penegak hukum, pada prinsipnya tidak lain dari pada

melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam

menjalankan fungsi Peradilan ini, para Hakim Pengadilan Agama harus menyadari

sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim

harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung

asas hukum yang benar. Jangan sampai ada putusan yang justru menimbulkan keresahan

dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkara di Pengadilan Agama baik perkara cerai gugat maupun cerai talak,

para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mengajukan alat bukti yang berupa saksi

walaupun sudah ada pengakuan. Hal ini mengakibatkan para pihak sering merasa kesulitan

bahkan merasa dirugikan karena saksi yang dihadirkan tidak diterima sebagai alat bukti

oleh Majelis Hakim yang memeriksanya karena tidak beragama Islam.

Seperti halnya dengan Perkara-perkara yang ada dibawah ini :

1. Perkara Nomor : 0159/Pdt.G/2011/PA.Bi

Telah di terima dan terdaftar di register perkara di Pengadilan Agama Boyolali

dengan Nomor : 0159/Pdt.G/2011/PA.Bi, dengan Pemohon Bowo Santoso Bin D.

Wignyo Sumarto, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Coca-cola,

bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.01/01 Desa Bringin, Kecamatan Bringin,

Kabupaten Semarang. Melawan Hidayah Binti Abdul Fatah, umur 37 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dudan Rt.07/01 Desa Teras,

Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Tentang Duduk Perkaranya : point ke 3 dan 5

,Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik,

rukun dan bahagia namun kemudian menjadi goyah karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon

telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Bahwa sejak itu Pemohon merasa

tidak dapat dapat lagi mengendalikan dan membina Termohon, Pemohon berpendapat

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling pengertian dan tidak ada lagi

kecocokan, dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah.Kemudian

Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Joko Margono, Umur 32 tahun,

Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan PT. Coca Cola, dengan Sigit Wahyudi, Umur 30

Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan PT. Coca Cola. Dengan alasan kedua

saksi tersebut yang menyaksikan langsung peristiwa pertengkaran antara Bowo Santoso

dengan istrinya bahkan menyaksikan saat Pemohon disiram bensin oleh istrinya

kemudian baju-baju Pemohon yang ada dilemari dibakar oleh Termohon. Tentang

Hukumnya : Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah disampaikan, setelah

mengangkat sumpah dan kesaksian para saksi sesuai dengan apa yang mereka lihat,

dengar sendiri dan ternyata kesaksiannya para saksi telah menguatkan dalil permohonan

Pemohon dan sebagaian diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga keterangan para

saksi dapat dijadikan alat bukti. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,

maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

dan sendi-sendi pokok dalam rumah tangga telah rapuh, sehingga jalinan rumah tangga

yang sakinah telah hancur, disebabkan karena tidak adanya saling pengertian (saling

percaya mempercayai) antara suami isteri sehingga mengakibatkan pertengkaran secara

terus menerus. Menimbang, maka bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup alasan

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975 dan

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat

dikabulkan.(MENGADILI): - Mengabulkan permohonan Pemohon. – Memberi izin

kepada Pemohon Bowo Santoso Bin D.Wignyo Sumarto untuk berikrar menjatuhkan

talak terhadap Termohon Hidayah Binti Abdul Fatah dihadapan sidang Pengadilan

Agama Boyolali.- menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa

nafkah iddah dan mut’ah. – Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp………

( Putusan 0159/Pdt.G/2011/PA.Bi ).


Telah di terima dan terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Boyolali dengan

Nomor : 0882/Pdt.G/2011/PA.Bi Dengan Penggugat Fransisca Omaela Dewi, umur 31

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat ringgal di Perum

Persada Asri Gupitasari Rt.06 Rw.02 Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali,

Melawan Muh Nur Muntoha Bin Syakuri, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Dukuh Pamotan Rt.02 Rw.07 Desa

Tanggen, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sebagai Tergugat, Tentang Duduk

Perkaranya poin ke 4- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak tentram yang disebabkan masalah: a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi

nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang hasilnya hanya untuk dirinya

sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat memberi

nafkah wajib tidak menentu jumlah dan waktunya sehingga yang memenuhi kebutuhan

rumah tangga bersama adalah orang tua Penggugat. b. Bahwa dengan keadaan tersebut

diatas maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran jika bertengkar

Tergugat sering berkata kasar serta menganiaya fisik Penggugat sehingga sangat

menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat juga sering meninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa ijin Pengggugat yang pulangnya tidak menentu waktunya. c.Bahwa pada

bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat

memberi nafkah wajib tidak layak serta sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah

berubah yang akhirnya Tergugat tanpa ijin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat

dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sampai

sekarang. Kemudian Penggugat mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dalam perkara Cerai

Gugat Nomor : 0882/Pdt.G/2011/PA.Bi masing-masing Sriyani bin Sonorejo, Umur 55

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Perum Persada Asri Gupitasari

Rt.06 Rw.02Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dan Sarumiyati binti

Supono, Umur 27 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, tinggal di Dukuh Karangbulu

Rt.03 Rw.01 Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dengan alasan saksi

Sriyani sebagai ibu kandung Penggugat yang menyaksikan langsung saat Penggugat

dianiaya suaminya karena pada saat kejadian tersebut Sriyani sedang berada di dalam

rumah Penggugat dan saksi Sriyani sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sedang

berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan Hakim atau Tentang

Hukumnya, Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai adalah sebagaimana

tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah rumah tangganya goyah sejak tahun 2007

rumah tangganya sering bertengkar dan berselisih masalahnya ekonomi dan Tergugat suka

memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga pisah

rumah selama 1 tahun dan selama itu tidak lagi mengurusi apapun terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah

mengajukan bukti saksi-saksi dan ternyata keterangan kesaksian para saksi satu sama lainya

saling menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat terutama

mengenai menyakiti badan jasmani dan membiarkan serta tidak mengurus selama 1 tahun

patut dinyatakan terbukti kebenaranya. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan

Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan kesaksian para saksi Penggugat, Majelis

Hakim menilai telah terbukti menurut hukum Tergugat melanggar ta’lik talak butir 3 dan 4

padahal ta’lik talak itu bersifat mengingatkan dan Penggugat telah membayar iwadl

Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka haruslah dinyatakan syarat jatuhnya talak

berdasarkan ta’lik talak telah terpenuhi, Menimbang, bahwa berdasarkan segenap

pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat menilai

gugatan telah cukup beralasan dan terbukti menurut sehingga patut dikabulkan dengan

menerapkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dengan amar putusan

: (MENGADILI) – Menghabulkan gugatan Penggugat, - Menetapkan jatuh talak satu

khul’I Tergugat (Muh Nur Muntoha Bin Syakuri) terhadap Penggugat (Fransisca Omaela

Dewi Binti Suristono) dengan iwadl Rp.10.000,-. - Membebankan kepada Penggugat untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.328.000,-.(Putusan, 0882/Pdt.G/2011/PA.Bi)



Nomor : 0636/Pdt.G/2011/PA.Bi Dengan Pemohon : Widodo Bin Harto Suwarno, umur 35

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dukuh Gumuk

Rt.33 Rw.06 Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Melawan Tutik

Hastuti Binti Suroso, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan

SMA, tempat tinggal di Dukuh Gudang, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten

Boyolali, sebagai Termohon, Tentang Duduk Perkaranya poin ke 2: - Bahwa setelah

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal kadang di rumah orang

tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun dan telah hidup

sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama Daniel Maxi

Pratama, laki-laki umur 7 tahun sekarang ikut Termohon, - Bahwa sejak bulan Juli tahun

2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tentram yang disebabkan; a.

bahwa Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama di tempat Pemohon

namun Termohon selalu tidak mau tanpa mengemukakan alasan yang jelas dan Pemohon

selalu berusaha bersabar dan membujuk Termohon agar mau bertempat tinggal di tempat

Pemohon namun Termohon selalu tidak mau dan Termhon kalau diajak oleh Pemohon

untuk membicarakan persoalan rumah tangga bersama Termohon juga tidak mau, b. bahwa

Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon malah tidak

menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, namun Termohon hanya diam saja

tanpa memberikan jawaban kepada Pemohon walaupun nasehat Pemohon tersebut dalam

rangka membina rumah tangga yang baik sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi

pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Termohon pernah dua kali meminta cerai

kepada Pemohon, c. bahwa pada bulan Januari 2012 untuk membantu keuangan rumah

tangga bersama Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk bekerja di pabrik dan sejak itu

Termohon mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda kepada Pemohon contohnya kalau

Termohon mau berangkat bekerja diantar oleh Pemohon tidak mau dan Termohon pulang

dari bekerja di jemput oleh Pemohon juga tidak mau; d. bahwa pada bulan Pebruari 2012

Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau diajak

bertempat tinggal di tempat Pemohon serta sikap dan perilaku Termohon yang pernah

berubah yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Kemudian

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muji binti Somorejo, Agama

Kristen, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dukuh Gumuk Rt.33 Rw.06 Desa Siwal

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, dengan Suroso bin Citrorejo, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Gudang Desa Ngargosari Kecamatan Ampel

Kabupaten Semarang. dengan alasan kedua saksi tersebut yang menyaksikan langsung

peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahui mereka

telah berpisah. Pertimbangan Hakim atau Tentang Pertimbangan Hukumnya, Menimbang,

bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

jo.Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Udang-undang Nomor 3 tahun

2010, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena

Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka usaha damai

tidak berhasil. Menimbang, bahwa dalil pokok permasalahan ini adalah cerai talak dengan

alasan sejak bulan Juli 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau diajak

tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, bahkan sejak bulan pebruari 2012 antara

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan selama itu tidak pernah saling

melaksanakan hak dan kewajibannya. Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil

permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangganya yang berakibat pisah rumah sejak bulan pebruari 2012 diakui kebenaranya oleh

Termohon. Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat dan

saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka majelis berpendapat bahwa

alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Pemohon. Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat tersebut dia atas dan

sesuai yang dimaksud Pasal 113 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka

perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat diputuskan dan dijatuhkan oleh

Pengadilan dengan talak bain shugra. (MENGADILI) 1. Mengabulkan permohonan

Pemohon. 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (widodo bin Harto Suwarno)

terhadap Termohon (Tutik Hastuti binti Suroso). 3. Membebankan kepada Pemohon untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp………. (Putusan, 0636/Pdt.G/2012/PA.Bi)



Nomor : 0742/Pdt.G/2012/PA.Bi Dengan Penggugat Sri Sulastri Binti Hadi Sutrisno, umur

38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembuat Makanan Kecil, Pendidikan SMP, tempat

tinggal di dukuh Sanggrahan Rt.15 Rw.04 Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten

Boyolali Melawan Sapto Widayatno Bin Harto Wiyono, umur 40 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Kondektur Bus, Pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di dukuh

Sanggrahan Rt.15 Rw.04 Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, sekarang

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Tentang

Duduk perkarannya poin ke 3 dan 4 : Bahwa pada bulan April 2002 Tergugat minta izin

kepada Penggugat untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan

jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia sehingga sekarang sudah 10 tahun 2 bulan

lamanya. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak ketemu.

Kemudian di persidangan Penggugat mendatangkan dua saksi yaitu: Kurniawan

Widiyanto bin FX.Sugito, umur 41 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dukuh Sanggrahan Rt.15 Rw. 04 Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten

Boyolali dan Sabdo Wasono bin Harjo Suwito, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dukuh sanggrahan Rt.15 Rw.04 Desa Pelem, Kecamatan Simo,

Kabupaten Boyolali.dengan alasan kedua saksi tersebut yang mengetahui langsung

peristiwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta kapan mereka berpisah.

Pertimbangan Hakim atau Tentang Pertimbangan Hukumnya: Menimbang, bahwa

Penggugat mengendalilkan, sejak bulan April 2002 terjadi pisah tempat kediaman

disebabkan Tergugat ijin Penggugat untuk pergi bekerja sampai sekarang sudah

berlangsung selama 10 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak

memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak

diketahui tempa tinggalnya yang jelas. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil

Penggugat dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka

majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pokoknya bahwa dalam masa selama

10 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah serta

telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat.(MENGADILI) – Menyatakan

Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,

tidak hadir. – Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. – Menetapkan jatuh

talak satu khul’I Tergugat (sapto Widayatno Bin Harto Wiyono) terhadap Penggugat (Sri

Sulastri binti Hadi Sutrisno) dengan iwadl Rp.10.000,-. – Membebankan kepada Penggugat

untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp……….. (Putusan 0742/Pdt.G/2012/PA.Bi)

C. Alasan dan Faktor-Faktor yang melatar belakangi Pengadilan Agama Boyolali

Menerima Perkara Kesaksian nonmuslim sebagai alat bukti perceraian.

Kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam

dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan

Ekonomi Syariah. Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 49

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang

mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan

dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Perkara kesaksian saksi non muslim sebagai alat bukti perceraian di Pengadilan

Agama Boyolali sebagaimana terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama

Boyolali, perkara tersebut diterima oleh majelis hakim. Adapun alasan majelis hakim dalam

menerima perkara tersebut dikarenakan kewenanganya dalam menyelesaikan perkara

perceraian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Ketua Majelis A dengan

ibu Dra. Hj. Andi Muliany Hasyim, SH, MH, MSI,Ketua Majelis Ketua Majelis B dengan

bapak Drs.H.Achmad Harun Shofa, SH, Ketua Majelis C1 dengan ibu Dra. Hj. Aina Aini

Iswati Husnah dan Ketua Majelis C2 dengan Ibu Dra.Hj.Amroh Zahidah, SH,pada hari

Jum’at tanggal 4Januari 2013, bahwa alasan atau faktor diterimanya perkara kesaksian non

muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, karena kewenangan lembaga atau

institusi,dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat yang selalu berkembang dan

adanya faktor menyimpang dari aturan hukum yang ada. Kemudian perkara yang sudah ada

membutuhkan suatu penyelesaian. Untuk itu kita sebagai aparat penegak hukum wajib

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan sebaik baiknya.

BAB IV

ANALISIS KESAKSIAN NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI

DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

BOYOLALI

A. Analisis TerhadapKesaksian Saksi Non Muslim Sebagai Alat

Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali

Menurut HukumIslam dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Pada dasarnya asas keislaman adalah asas utama yang melekat pada

undang-undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang

tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan

agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang

menjadi dasar kewenangan pengadilan agama di lingkungan peradilan agama.

Dengan kata lain, seorang penganut agama non Islam tidak tunduk dan tidak

dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur

dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penegasan asas personalitas dapat

dianalisis sebagai berikut :

a. Menunjuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi bagian

dalam penyelesaian perkara harus beragama Islam, Jika salah satu pihak

atau yang menjadi bagian dalam perkara tersebut tidak beragama Islam,

maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan

di lingkungan peradilan agama.

b. Menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam

hal ini haruslah hukum Islam, jika hubungan hukum yang terjadi bukan

berdasarkan hukum Islam, maka perkara tersebut tidak menjadi

kewenangan pengadilan agama.

Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila

didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah

mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan pegangan yang dapat

dijadikan acuan kapan pengadilan agama berwenang dan menyelesaiakan

permasalahan yang terjadi.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

(#rß‰Îhô± tFó™ $#urÈûøïy‰‹Íky`ÏBöNà6 Ï9%y Íh‘() ٢٨٢: البقرة(

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (diantaramu)”

(Alqur’an dan Terjemahnya, 1976 : 152)

Pengertian kata “diantaramu” disini adalah diantara laki-laki yang

beragama Islam, sehingga syarat mutlak saksi harus beragama Islam.

Pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh H.R. Baihaqi: tidak diterima

kesaksian seorang beragama kepada orang yang beragama lain, kecuali

Islam, sebab mereka adil pada dirinya dan pada orang lain.

Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa

kesaksian saksi non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama

mereka sama maupun agama mereka berbeda karena orang yang bukan Islam,

bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang yang bukan Islam,

bukanlah orang bersifat adil dan bukan dari orang yang ridha kepada kaum

muslim, Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq

sehingga tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti

memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang dusta dan fasiq.

Sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang yang

bukan Islam, karena jika kesaksian mereka diterima berarti sama dengan

memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan Islam melarang

yang demikian itu. (Ibnu Rusyd, 1989 : 685)

Menurut Ibnu Ruyd dalam kitabnya Biayatul Mujtahid bahwa secara

garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam

memeriksa saksi yaitu :

1. Adil

2. Dewasa

3. Islam

4. Merdeka bukan budak

5. Beritikad baik memberikan kesaksiannya di dalam persidangan. (Ibnu

Rusyd, 1989 : 684)

Al Mahalli berpendapat bahwa masalah sifat adil di dalam seorang

saksi merupakan suatu hal yang pokok yang telah disepakati oleh kaum

muslimin dalam menerima kesaksian seseorang, dan syarat adil yang hakiki

adalah menjauhkan diri dari semua dosa-dosa besar, juga menjauhkan diri

dari terus menerus melakukan dosa kecil. Dengan melakukan dosa besar dan

dosa kecil dalam segala bentuknya, maka hilanglah sifat keadilannya. (Ibnu

khazim : 319)

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang

non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan , hal ini karena

kesaksian itu adalah masalah tauliyah ( kekuasaan ) sedangkan orang-orang

non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam.

Sedangkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu atau secara

kasuistik, seperti halnya perceraian karena alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi ( Pasal 19

huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ), Majelis C1 menerima kesaksian dari saksi

keluarga / orang dekat para pihak tanpa mempersoalkan agama.

Hal ini sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Para ahli Hukum Islam di kalangan Hanabilah membolehkan

kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat

apabila dilaksanakan dalam perjalanan ( musafir ) dan tidak ada orang lain

yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam. (Ibnu Rusyd,

1989 : 686)

Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai juga oleh syuraih, An

Nukha’I dan Al Ausat dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian non muslim, syuraih

mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang non muslim yang ahli kitab

saja, sedang yang lain mengatakan bahwa non muslim adalah mencakup

semua orang di luar Islam.

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’I menolak kesaksian non

muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti

kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa.

Sifat darurat ini merupakan alasan yang diterapkan juga oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama boyolali sebagaimana Qaidah Fiqhiyah :

“Kesempitan itu menurut syara’ bisa ditiadakan dan diterima “ (Abdul

Wahab : 349 )

Dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi tersebut dapat

mengungkapkan kebenaran dan saksi non muslim pun ada yang dapat dijamin

kepercayaanya sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti.

Sedangkan alasan diterimanya saksi non muslim yang diterapkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali adalah bahwa saksi bukan

sebagai syarat Hukum sebagaimana syarat sahnya perkawinan sesuai dengan

ketentuan syari’at sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

HR.Daruqthni : “ Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi ”.

(Ibnu Rusyd, 1989 : 416)

Akan “tidak sah” disini berarti menunjukkan bahwa saksi nikah merupakan

syarat dalam perkawinan, dengan demikian tidak adanya saksi saat ijab qabul

dinyatakan tidak sah.

Saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali adalah

sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang bersifat

qadhaan yaitu guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang

dipersengketakan oleh pihak yang berperkara sehingga jika saksi tersebut

telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima sebagai alat bukti.

Seperti hal sidang penyaksian Ikrar Talak, Majelis Hakim

mensyaratkan saksi harus muslim, karena saksi dalam persidangan tersebut

suami kepada istrinya sehingga hal ini saksi sebagai syarat hukum yang

berkaitan dengan diyanatan.

Kalangan sahabat berpendapat bahwa mempersaksikan thalak hukumnya

wajib dan merupakan syarat sahnya talak.

Ali bin Ali Tholib pernah berkata kepada orang yang bertanya tentang

talak bahwa talak yang tidak dipersaksikan dengan dua orang laki-laki yang

adil sebagaimana perintah Allah dalam Alqur’an adalah bukan thalak yang

sah. (Sayid sabit, 1978 : 35)

Perintah Allah tersebut termaktub dalam surat Atthalaq ayat 2 yang

berbunyi : ” Bila mereka telah mendekati masa akhir idahnya, rujukilah

mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang

baik dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil diantara kamu

“ (Alqur’an dan Terjemah, 1976 : 1305 )

Dan Sabda Nabi S.A.W :”Nikah itu dengan saksi, thalaq dengan saksi dan

rujuk dengan saksi ”. (Sayit sabit, 1978 : 35)

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Pengadilan Agama Boyolali

yang terdiri dari 4 Ketua Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara

perceraian pada prinsipnya tidak dapat menerima saksi non muslim sebagai

alat bukti, tetapi tidak secara mutlak, karena secara kasuistik dapat menerima

kesaksian saksi non muslim sebagai alat bukti.

Dan hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah

diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Hukum Acara Perdata yang diterapkan dan diberlakukan di Pengadilan

Agama Boyolali sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu HIR,

sedangkan hukum acara khusus yang diterapkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975.

3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

4. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

5. Peraturan dan Keputusan Menteri Agama.

6. Kitab Fiqih dan Sumber Hukum Islam.

B. Analisis terhadap alasan / faktor yang melatarbelakangi saksi non

muslim dapat diterima sebagai alat bukti perceraian di pengadilan

agama boyolali.

Dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, para pihak yang

berperkara diwajibkan untuk mengajukan alat bukti yang berupa saksi

walaupun sudah ada pengakuan.

Hal ini mengakibatkan para pihak sering merasa kesulitan bahkan

merasa dirugikan karena saksi yang dihadirkan tidak diterima sebagai alat

bukti oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksanya, karena tidak

beragama Islam.

Para pihak menghadirkan saksi non muslim, karena berbagai alasan

atau faktor antara lain :

- Tempat tinggal para pihak di lingkungan non muslim

- Kawan kerja / seprofesi

- Saksi sebagai tokoh masyarakat

- Saksi yang merupakan satu-satunya orang yang menyaksikan

langsung peristiwa yang dijadikan dalil.

Adapun Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama

yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya.

Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan

adalah peristiwanya.Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim

harus mengetahui secara obyektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai

dasar keputusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui melalui

pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi

sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang

menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Hakim dianggap tahu

hukumnya oleh karena itu hakim dalam mempertimbangan putusannya

wajib melengkapi alasan-alasan hukum.

Sebagaimana tugas proporsional antara hakim dan para pihak

dalam persidangan dimana para pihak harus mengemukakan rangkaian

peristiwa yang telah terjadi.

Dalam praktek di Pengadilan Agama Boyolali, Majelis Hakim

dalam menyelesaikan perkara perceraian secara kasuistik, dapat menerima

kesaksian non muslim sebagai alat bukti dengan alasan :

1. Saksi bukan sebagai syarat hukum.

2. Saksi sebagai alat bukti yang berhubungan dengan syarat formal yang

berkaitan dengan qadlaan.

3. Darurat, keterpaksaan atau kesempitan, misalnya tidak ada yang dapat

diajukan sebagai saksi peristiwa untuk menguatkan gugatan /

bantahannya.

4. Memenuhi syarat-syarat sebagai saksi baik syarat formil maupun

syarat materiil yang diatur pasal 168-172 HIR.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Pengadilan Agama Boyolali

yang terdiri dari 4 Ketua Majelis Hakim mempunyai kesimpulan, bahwa

dalam menyelesaikan perkara perceraian pada prinsipnya tidak dapat

menerima saksi non muslim sebagai alat bukti, akan tetapi tidak secara

mutlak, karena secara kasuistik dapat menerima kesaksian saksi non

muslim sebagai alat bukti. Yang berdasarkan atas kewenangan dan

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim, dan

sebagaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang hakim.Yang

terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48

tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dikarenakansuatu kewenangan yang terdapat di dalam Undang-

Undangan sekaligus sebagai aparaturpenegak hukum yang harus

menyelesaikan suatu permasalahan, dimana permasalahan yang terjadi di

masyarakat saat ini yang selalu berkembang. sehingga membutuhkan

suatu penyelesaian. Untuk itu kita wajib menyelesaikannya dengan rasa

keadilan meskipun adanya unsur menyimpang dari prinsip-prinsip

tersebut, namun demi menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada

kita wajib menyelesaikan nya dengan sebaik-baiknya. karena itu adalah

wujud tanggung jawab kita.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama

Boyolali mengenai Perkara Kesaksian non muslim sebagai alat bukti

perceraian, adalah suatu permasalahan riil dan nyata yang terjadi, di

karenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru terjadi di

masyarakat, dimana aturan yang berlaku saat ini belum mengikuti

permasalahan yang perkembang di masyarakat. Sehingga Pengadilan

Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan

tersebut, menerapkan pemikiran-pemikiran yang baru untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan penuh rasa keadilan,

sehingga masyarakat akan mendapatkan hasil dari pelayanan hukum

yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelahpenulismenguraikandanmenganalisatentangsaksinon

muslimsebagaialatbuktidalamperkaraperceraian di Pengadilan Agama

Boyolali, sebagaikesimpulannyapenuliskemukakansebagaiberikut :

1. BahwaDiterimanyasaksinon

muslimsebagaialatbuktiperceraianitubelumsesuaidenganaturanhukum

Islamnamuntelahsesuaidenganperundangundangan yang berlaku,

karenaPeradilan Agama tidaksemata-

matahanyaberpedomanpadahukumperdata yang

digunakanolehPeradilanUmum, dimanaadaaturankhusus yang

dimilikiPengadilan Agama yang diaturdalamketentuanpasal2 danpasal

49Undang- UndangNomor3Tahun2006tentangPeradilan Agama,

bahwaPengadilan Agama

hanyaberwenangmengadiliperkaraperdatatertentu di antara orang-orang

yang beragamaislamdandilaksankanberdasarkanHukum Islam. Dan

daripenjelasantentangHukum Islam bahwasanyasaksinon

muslimtidakdapatditerimamenjadisaksiperceraiannamunsecarakasuistikdi

Pengadilan AgamaBoyolalidapatmenerimakesaksiansaksinon

muslimsebagaialatbukti yang

berdasarkanataskewenangandanpertimbangan-pertimbangan yang

dilakukanolehMajelis Hakim.

2. Alasan - alasan / Faktor yang

melatarbelakangidandasarhukumnyasaksinon

muslimdapatditerimasebagaialatbuktiperkaraperceraian di Pengadilan

Agama Boyolali :

Di dalamprakteknya di Pengadilan Agama BoyolaliMajelisHakim

dalammenyelesaikanperkaraperceraiansecarakasuistikdapatmenerimakesai

ksiannon muslimsebagaialatbuktidenganalasan / faktor :

a. Saksibukansebagaisyarathukum / syaratsah yang

ditentukansyari’atataubersifatdiyanatan.

b. Saksisebagaialatbuktiyang berhubungandengansyarat formal

danbersifatqadhaan.

c. Darurat ,keterpaksaan / kesempitan.

d. Tidakmelanggarketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Dasarhukum yang dipakaiyaituPasal 54 Undang-UndanganNomor 7 tahun

1989, Pasal 49 ayat (1) Undang-UndangNomor 3 tahun 2006,

tentangPeradilan Agama, danPasal 19 Undang-UndangRepublik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman.

B. SARAN-SARAN

Dengandasarpemikiran yang telahpenulisuraikandalamskripsiini,

terutama yang tertulisdalamkesimpulan, makapenulismemberikan

saran,Hendaklahpraktisihukum di Pengadilan Agama

beranimemikultanggungjawabdalammenegakkankebenarandankeadilansecara

kongkritdenganberperansebaik-

baiknyadalammengantisipasiperubahannilaisosial di

masyarakatdanberperandalammenafsirkanaturan-aturanhukum yang

berlakudandapatmenemukanasas-asashukum yang baru.

Semogaskripsi yang sederhanainibermanfaatkhususnyabagipenulis,

karena yang jelasmempunyaiartibesardalamkehidupanpribadidanberguna pula

bagiparapembacadansemoga Allah senantiasameridloinya.

Boyolali,

Penulis

Ahmad Roikan

DAFTAR PUSTAKA

Alqur’andanTerjemahannya,

Arto, Mukti, 1996, PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilan Agama, Yogyakarta,

PustakaPelajar.

Depdikbud, KamusBesarBahasa Indonesia, Jakarta, PN. BalaiPustaka, 1995.

Depag, 1986, KompilasiHukum Islam Tentang NTCR, Jakarta.

Tunggal, Widjaya, Amin, 1995, HimpunanPeraturan Bea MateraiTahun 1995,

Jakarta, PT. Harvarindo.

Fauzan, 2005, Pokok – PokokHukumAcaraPerdataPeradilan Agama Dan

MahkamahSyar’iyah Di Indonesia, Jakarta, PT. Kencana.

Soebekti, 1980, Pokok-pokokHukumPerdata, Jakarta, PT. Intermasa.

Depag, 2004, YurisdiksiPengadilanTinggi Agama Semarang, Jakarta.

A Rosyid, Roihan, 2006, HukumAcaraPeradilan Agama, Jakarta, PT. Raja

GrafindoPersada.

Ridlo , Muhammad Rosyid, 1976, Tafsir Al Manar, Jilid III, Mesir, DarulFikri.

Sabiq, Sayid , 1971, FiqihSunah, Jilid III dan VIII, Libanon, DarulKitabilArobi.

Manan, Abdul, 2000, PenerapanHukumAcaraPerdata Di LingkunganPeradilan

Agama, Jakarta, Yayasan Al Hikmah.

Rusyd, Ibnu, 1989, BidayatulMujtahid, Jilid 3, Jakarta, Dar al jiilBeirut.

Khazim, Ibnu, Al Mahalla, Juz3, Beirut, DarulFikri, t.t.

Khalllaf , Abdul Wahab, Kaidah-KaidahHukum Islam, Jakarta, PT. Raja

GrafindoPersada.

kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam...

Documents