kajian yuridis putusan mahkamah konstitusi … · semua sahabat yang telah memberikan pesan dan...

i

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH

PERKAWINAN TERHADAP ASAS-ASAS PERJANJIAN DAN AKIBAT

HUKUMNYA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan guna meraih derajat sarjana dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

DESI NAPITUPULU

NIM: E0013117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2018

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




HUKUMNYA

Oleh:

Desi Napitupulu

E0013117

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 05 Desember 2017

Pembimbing

Anjar Sri C.N., S.H., M.Hum

NIP.19770107 2005011001

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




HUKUMNYA

Disusun Oleh :

DESI NAPITUPULU

E0013117

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2017

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Djuwityastuti, S.H., M.H. (…………………………….)

Ketua

2. Nama : Diana Tantri C., S.H., M.Hum (…………………………….)

Sekretaris

3. Nama : Anjar Sri C.N., S.H., M.Hum (…………………………….)

Anggota

Mengetahui

Dekan

Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 19601107 1986011001

iv

PERNYATAAN

Nama : Desi Napitupulu

NIM : E0013117

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (skripsi)

berjudul KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

SETELAH PERKAWINAN TERHADAP ASAS-ASAS PERJANJIAN DAN

AKIBAT HUKUMNYA merupakan hasil karya murni sendiri. Hal-hal yang

bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan

saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan

hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

DESI NAPITUPULU

NIM. E0013117

v

ABSTRAK

Desi Napitupulu. E0013117. 2013. KAJIAN YURIDIS PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG

PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN TERHADAP

ASAS-ASAS PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas

konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sunts

servanda dan asas kepribadian. Selain itu juga membahas terkait akibat hukum

yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstutusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap

pihak ketiga.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif terhadap

asas-asas hukum dan sistematika hukum yang bersifat deskriptif. Jenis data yang

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah studi dokumen yang dianalisis menggunakan metode kualitatif

dan menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.

69/PUU-XIII/2015 tidak menerapkan asas kepribadian mapun asas

konsensualisme. Sedangkan asas itikad baik telah dikesampingkan dengan

diperluasnya cakupan asas kebebasan berkontrak dalam mekanisme pembuatan

perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Terhadap asas pacta sunt servanda

ketentuannya masih diterapkan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun akibat hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga

adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dapat mengikat bagi pihak ketiga hanya

perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan pada Akta

Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris namun tidak

dicatatkan pada Akta Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tidak dapat

mengikat pihak ketiga. Apabila sebelum adanya perjanjian perkawinan setelah

perkawinan, suami istri telah membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak

ketiga, maka pihak ketiga yang dapat membuktikannya dapat menuntut pelunasan

hutang dari harta bersama suami istri.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, Putusan MK No.

69/PUU-XIII/2015, Asas-Asas Perjanjian.

vi

ABSTRACT

Desi Napitupulu. E0013117. 2013. THE JURIDIS STUDY OF

CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69 / PUU-XIII / 2015

CONCERNING POSTNUPTIAL AGREEMENT TO THE AGREEMENT

PRINCIPLES AND LEGAL CONCEQUENCES. Law Faculty of Sebelas

Maret University.

This study aims to determine the conformity of Constitutional Court. Decision

Number 69 / PUU-XIII / 2015 with the principles of agreement such as the

principle of concencualism, freedom of contract, good faith, pacta sunt servanda

and personality principle. It also discusses the related legal consequences caused

by Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 against third

parties.

This study is a type of normative legal research on the principles of law

and the sistematics statutory approach which has descriptive characteristic. The

type of data used is secondary data obtained from literature materials in the form

of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques

used are document studies that are analyzed qualitatively and generate

descriptive data analysis.

The result of the research shows that Constitutional Court Decision No. 69

/ PUU-XIII / 2015 does not apply any principle of personality nor the principle of

consensualism. While the principle of good faith has been ruled out by extending

the scope of freedom of contract in the mechanism of making a postnuptial

agreement. Against the principle of pacta sunt servanda the provisions are still

applied as in Law no. 1 Year 1974. As for the legal consequences of

Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 against third parties

is that a marriage agreement which may be binding on third parties is only

marriage agreement made with an authentic deed and registered on the Marriage

Deed . A marriage agreement authorized by a Notary but not registered in a

Marriage Certificate by a Marriage Officer may not be binding to the third

parties. If the postnuptial agreement is preceded by the debt agreement, then the

third parties who can prove it can demand the repayment of the debts of the joint

property of husband and wife.

Keywords: Postnuptial Agreement, Constitutional Court Decision Number

69/PUU-XIII/2015, Principles of Agreement.

vii

MOTTO

“Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan

dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi

menciptakan kasih"

(Lao Tzu)

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka

menyukainya atau tidak”

(Aldus Huxley)

“Orang-orang yang sangat sibuk senantiasa mempunyai waktu untuk melakukan

segala hal. Kebalikannya, orang-orang dengan waktu luang yang sangat banyak

mempunyai waktu untuk tidak melakukan apa-apa”.

(Teodore Roosevelt)

viii

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orangtua yang memberikan semangat dan dengan sabar mendidik penulis

hingga detik ini.

Kakakku dan adekku yang banyak memberi pengalaman riil.

Pasangan terbaik yang setia berproses bersama.

Semua sahabat yang telah memberikan pesan dan kesan dalam perjalanan

hidup penulis

Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Penulisan Hukum (skripsi) ini guna meraih derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul

“Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2017

Terhadap Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan.”

Skripsi ini membahas tentang kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi

dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan

berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian.

Sebagaimana diketahui bahwa pertimbangan dikeluarkannya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mereduksi asas

kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas dalam perjanjian sehingga telah

bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga membahas akibat hukum Putusan

tersebut terhadap pihak ketiga karena dengan munculnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa akibat hukum dalam

pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Pembuatan perjanjian perkawinan

setelah perkawinan bukan hanya berakibat bagi para pihak yang membuatnya

namun juga memiliki dampak terhadap pihak ketiga saat menyangkut status harta

benda suami istri.

Penulisan hukum (skripsi) ini merupakan prasyarat untuk memperoleh

gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak

baik dukungan moril maupun materiil, penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan

terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

x

2. Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing

Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama penulis

menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

3. Ibu Anjar Sri C.N., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang

telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan menerima

kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam penyusunan penulisan hukum

(skripsi) ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi

akademik pada penulis, sehingga penulis bisa menempuh perkuliaan

dengan lancar hingga akhir studi.

5. Segenap Staf Pegawai Perpustakaan Pusat UNS, Pengelola Penulisan

Hukum (PPH), Bagian Pendidikan dan Bagian Kemahasiswaan Fakultas

Hukum UNS atas bantuan dan kebaikannya dalam penyediaan bahan,

mekanisme administrasi yang diperlukan serta informasi yang berguna

untuk mendukung terselesaikannya skripsi ini.

6. Keluarga Penulis mulai dari orangtua yaitu Bapak Tonni dan Bu Theresia,

kakak, adik penulis, Marolop dan Lidya yang menyayangi, memberikan

perhatian, kebahagiaan, nasihat, doa dan dukungan yang tidak pernah

berhenti menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan.

7. Andreas Pandhita Pratama yang sering memberikan pencerahan tentang

nilai-nilai kehidupan, memberi masukan, memberi kebahagiaan dan

menemani dikala suka maupun duka.

8. Sahabat-Sahabat dan Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret khususnya Angkatan 2013 terutama Bunga, Fatia, Disty,

Riry, Fitria, Yuliana, Asoka, Cempaka, Rida, Rege, juga Anindita yang

selama ini memberi kesan, pesan, bantuan, dan semangat untuk penulis.

9. Ahmad Arkan yang telah membantu penulis terkait segala permasalahan

yang muncul terhadap laptop yang penulis gunakan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

xi

10. Keluarga Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum, Klinik Etik

FH UNS 2017, dan KDFH UNS yang menjadi tempat terbaik untuk

memperoleh pengalaman yang dibutuhkan penulis baik dalam keseharian

maupun di masa mendatang.

11. Dan semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material dalam

bentuk apapun sehingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha

dengan segenap kemampuan yang ada. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini,

saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa-jasa,

kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan

bagi pembaca. Amin.


Penulis

Desi Napitupulu

E0013117

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………...i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………..ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………………………………………iii

HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………......iv

ABSTRAK……………………………………………………………………......v

ABSTRACT………………………………………………………………………vi

HALAMAN MOTTO…………………………………………………………..vii

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………….........viii

KATA PENGANTAR …….……………………………………………….……ix

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………xii

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................xiii

DAFTAR TABEL ..............................................................................................xiv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... .1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................... Error! Bookmark not defined.9

C. Batasan Masalah........................................................................................... 9

D. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 9

E. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 10

F. Metode Penelitian....................................................................................... 10

G. Sistematika Penulisan ................................................................................ 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 15

A. Kerangka Teori........................................................................................... 15

1. Tinjauan Tentang Perjanjian................................................................... 15

a. Pengertian dan Konsep Perjanjian...................................................16

b. Jenis-jenis Perjanjian……………………………………………….17

c. Asas-asas Perjanjian………………………………………………..18

2. Tinjauan Tentang Perkawinan ................................................................ 25

a. Pengertian dan Konsep Perkawinan……….………..……………...26

b. Tujuan Perkawinan............................................................................27

xiii

c. Asas-asas Perkawinan……………..……………………………….28

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .................................. 28

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan………………………………….30

b. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan…………………………….…31

c. Bentuk Perjanjian Perkawinan……………………………………..32

d. Isi Perjanjian Perkawinan…………………………………………..33

e. Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan…………………………35

f. Berlakunya Perjanjian Perkawinan...................................................36

g. Perubahan dan Pencabutan Perjanjian Perkawinan.........................38

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 41

A. Kasus Posisi ............................................................................................... 41

B. Analisis Kesesuaian Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap

Asas-asas Perjanjian...................................................................................47

1. Asas Konsensualisme..............................................................................55

2. Asas Kebebasan Berkontrak...................................................................57

3. Asas Itikad Baik......................................................................................63

4. Asas Pacta Sunt Servanda......................................................................66

5. Asas Kepribadian………………………………………………………68

C. Akibat Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015…………………......68

1. Akibat hukum bagi suami istri ...............................................................70

2. Akibat hukum bagi pihak ketiga.............................................................72

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 78

A. Simpulan .................................................................................................... 78

B. Saran ........................................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran………………………………………………....40

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (4) sebelum dan

sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 .....................................................46

kajian yuridis putusan mahkamah konstitusi … · semua sahabat yang telah memberikan pesan dan...

Documents