jurnal maritim edisi 18 - oktober 2014

9

Upload: jurnal-maritim

Post on 21-Nov-2015

132 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Kamla, Kunci Utama WujudkanIndonesia Poros Maritim DuniaUsai Pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2014, gagasan presiden terpilih Joko Widodo tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan lagi terma politik. Ia akan berubah dalam kebijakan derivatif yang realistis bertumpu pada profesionalitas peran masing-masing stakeholder.Joko Widodo tengah mengirim pesan kuat tentang pentingnya menomorsatukan kembali potensi kemaritiman Indonesia yang selama ini kurang dieksplorasi. Maritim tentu saja bukan hanya tentang industri kapal atau pelayaran. Maritim bahkan bisa dimaknakan sebagai manunggalnya rakyat Indonesia dengan kodrat alam pemberian Tuhan Yang Maha Esa.Poros Maritim adalah simplikasi Jokowi untuk mengajak publik agar tak ingkar pada takdir Negara Maritim. Jokowi sadar sepenuhnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kemaritiman dunia, bila kepemimpinan nasionalnya efektif.Undang-Undang Kelautan telah disahkan. Meski tak seluruhnya mengatur kemaritiman, undang-undang yang hampir tak lahir ini membuka jalan penting bagi porsi keamanan laut (kamla) yang lebih baik. Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun diamanatkan undang-undang untuk segera dilahirkan. Bakamla dapat dianggap cara paling solutif, menepis ego sektoral 13 institusi yang kemarin, berwenang di laut.Mengapa keamanan laut menjadi sangat penting? Karena Negara Maritim dan keamanan laut itu sepaket. Tanpa pengawasan dan pengamanan laut memadai, mustahil dapat menyelamatkan potensi kelautan yang sungguh besar di Perairan Nusantara.Undang-Undang Kelautan menjadi pintu menuju unified platform. Tidak ada lagi istilah ‘koordinasi’ di laut. Pada konteks laut, ‘koordinasi’ merepresentasi kepermisifan dan kepemimpinan yang lemah. Berurusan dengan laut, Indonesia harus rigid. Faktanya, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mewakili kedaulatan dan keamanan—termasuk keselamatan—menjadi berimpit. Empat fungsi laut, yakni geopolitik, transportasi, resources, dan defence harus direvitalisasi dan disatukan dalam one policy. Jadi, hanya ada dua institusi yang bertanggung jawab di laut, ialah TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).Semisal terjadi kecelakaan laut, pihak yang kompeten untuk bertanggung jawab menjadi jelas. Kinerja dua lembaga kamla pun menjadi akuntabel, bisa dievaluasi, dan bisa dimitigasi.Kesimpulannya, Undang-Undang Kelautan yang mengintegrasikan multisektor telah memperlihatkan format yang sama dengan Indonesia Poros Maritim Dunia. Mari menyongsong era maritim untuk Indonesia yang lebih baik.— Dari Redaksi, Jurnal Maritim Edisi 18, Oktober 2014

TRANSCRIPT

  • 1MaritimJ U R N A LOKTOBER 2014 EDISI 18

  • 2 MaritimJ U R N A L EDISI 18 OKTOBER 2014

  • 3MaritimJ U R N A LOKTOBER 2014 EDISI 18

    PEMIMPIN UMUMSabrun Jamil Amperawan

    PEMIMPIN REDAKSIA Shalahuddin

    DEWAN REDAKSIRubiantoSabrun Jamil AmperawanA ShalahuddinAdhi PrastowoK WisnubrotoBagus Satriyanto

    REDAKTUR PELAKSANAK Wisnubroto

    REDAKTUR K WisnubrotoA ShalahuddinAchmad FadjarArif GiyantoSuryo AB

    SEKRETARIS REDAKSIDian Purnama Sari

    REPORTERIkawatiIndartiTinu SicaraDamar Budi PurnomoAnwar IqbalBenny SyahputraAdityo Nugroho

    FOTOGRAFI DAN PERISET FOTOFirmanto Hanggoro

    DESAIN KREATIFSena Putra PratamaArwindraTania Novianti

    PEMIMPIN USAHAAdhi Prastowo

    IKLAN DAN PEMASARANM Ashim IslamYodsa RienaldoAndri RezekiAllifia Fitriani Citra

    HRDRahayu Dian Lestari

    DISTRIBUSI/SIRKULASIAchmad SubhanRudi KamalVidra HanafiM Yasin

    KOLUMNIS KHUSUSProf Dr Ir Budi Susilo Soepandjidr Hariman SiregarDr Chandra Motik Yusuf, SH, MScProf Dr Ir Rokhmin Dahuri, MSIr Daniel M Rosyid PhD, M RINAIr Sunaryo, PhDIr Harsusanto, MMIr Sjaifuddin Thahir, MScIr Tri Achmadi, MSc PhD

    KANTORJl Sungai Sambas VI No 1Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, 12130Telp +62 21 7229318Fax +62 21 [email protected]@[email protected]@jurnalmaritim.comTwitter @JurnalMaritimwww.jurnalmaritim.com

    Dari RedaksiKamla, Kunci Utama WujudkanIndonesia Poros Maritim Dunia

    Usai Pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2014, gagasan presiden terpilih Joko Widodo tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan lagi terma politik. Ia akan berubah dalam kebijakan derivatif yang realistis bertumpu pada profesionalitas peran masing-masing stakeholder.

    Joko Widodo tengah mengirim pesan kuat tentang pentingnya menomorsatukan kembali potensi kemaritiman Indonesia yang selama ini kurang dieksplorasi. Maritim tentu saja bukan hanya tentang industri kapal atau pelayaran. Maritim bahkan bisa dimaknakan sebagai manunggalnya rakyat Indonesia dengan kodrat alam pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

    Poros Maritim adalah simplifikasi Jokowi untuk mengajak publik agar tak ingkar pada takdir Negara Maritim. Jokowi sadar sepenuhnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kemaritiman dunia, bila kepemimpinan nasionalnya efektif.

    Undang-Undang Kelautan telah disahkan. Meski tak seluruhnya mengatur kemaritiman, undang-undang yang hampir tak lahir ini membuka jalan penting bagi porsi keamanan laut (kamla) yang lebih baik. Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun diamanatkan undang-undang untuk segera dilahirkan. Bakamla dapat dianggap cara paling solutif, menepis ego sektoral 13 institusi yang kemarin, berwenang di laut.

    Mengapa keamanan laut menjadi sangat penting? Karena Negara Maritim dan keamanan laut itu sepaket. Tanpa pengawasan dan pengamanan laut memadai, mustahil dapat menyelamatkan potensi kelautan yang sungguh besar di Perairan Nusantara.

    Undang-Undang Kelautan menjadi pintu menuju unified platform. Tidak ada lagi istilah koordinasi di laut. Pada konteks laut, koordinasi merepresentasi kepermisifan dan kepemimpinan yang lemah. Berurusan dengan laut, Indonesia harus rigid. Faktanya, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mewakili kedaulatan dan keamanantermasuk keselamatanmenjadi berimpit.

    Empat fungsi laut, yakni geopolitik, transportasi, resources, dan defence harus direvitalisasi dan disatukan dalam one policy. Jadi, hanya ada dua institusi yang bertanggung jawab di laut, ialah TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

    Semisal terjadi kecelakaan laut, pihak yang kompeten untuk bertanggung jawab menjadi jelas. Kinerja dua lembaga kamla pun menjadi akuntabel, bisa dievaluasi, dan bisa dimitigasi.

    Kesimpulannya, Undang-Undang Kelautan yang mengintegrasikan multisektor telah memperlihatkan format yang sama dengan Indonesia Poros Maritim Dunia. Mari menyongsong era maritim untuk Indonesia yang lebih baik.

  • 4 MaritimJ U R N A L EDISI 18 OKTOBER 2014

    PELAYARAN18 Efisiensi Konektivitas Domestik Melalui Jalur Short Sea Shipping

    KELAUTAN22 Perbaikan Perikanan, WWF Indonesia Inisiasi Program Seafood Savers

    LOGISTIK26 Membendung Praktik Rente Peti Kemas

    LIPUTAN KHUSUS30 Stig Traavik: Efisiensi Bahan Bakar Kunci Poros Maritim Dunia

    KORPORASI34 PLN Batam Pelopor CNG Marine dan Mini Plant LNG

    PELABUHAN36 Integrasi Ekonomi Lewat Reformasi Logistik Maritim40 Pentingnya Pelaksanaan Reformasi Logistik Kemaritiman Di Indonesia

    GEOPOLITIK44 Kisah Godzilla dari Bumi Marinir Cilandak

    KEAMANAN LAUT48 Bakamla, Energi Baru Kedaulatan Laut NKRI

    PERSPEKTIF52 Brigjen Pol DR Bambang Usadi, MM Good and Clean Governance pada Institusi Maritim56 Willy F Sumakul Strategi Maritim Cocok untuk Pertahanan Indonesia58 M Riza Damanik Menjadi Bangsa-Laut

    ARCHIPELAGO64 Surga Burung Pulau Rambut

    Daftar Isi

    LAPORAN UTAMA6 Menyongsong Era LNG Shipping

    10 Wawancara Presiden Direktur PT Nusantara Regas Tammy Meidharma Sumarna

    12 Menyambut Era Gas di Industri Pelayaran

    ILUSTRASI COVER: GTT.fr/diolah

  • 5MaritimJ U R N A LOKTOBER 2014 EDISI 18

    Dari Pembaca

    Joeswanto Karijodimejo, Direktur Utama PT Janata Marina Indah, dan mantan Ketua Umum IperindoSejauh ini dan sepanjang sepengetahuan saya sebagai praktisi di industri perkapalan lebih dari tiga puluh lima tahun, saya masih belum melihat langkah konkret dari pemerintah bagaimana mendorong pertumbuhan industri komponen kapal.

    Pudjatmanto, Humas PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)Saat ini salah satu yg perlu dikembangkan dalam dunia perkapalan adalah scrapping shipyard. Sekarang banyak kapal-kapal tua yg sudah seharusnya discrap, akan tetapi masih tetap boleh dipakai. Ke depan perlu didorang regulasi yang akan mewajibkan scrapping bagi kapal-kapal yang sudah berusia tua.

    Rio Pratama, Mahasiswa FIKOM YAI, JakartaPesona 17.504 pulau di Indonesia dengan bentangan garis pantai 95.181 km dari Sabang sampai Merauke menjadi sajian terindah bagi para penikmat wisata bahari dunia. Disayangkan banyak masyarakat Indonesia sendiri masih lebih senang bepergian ke negara lain untuk berwisata. Dengan demikian pendapatan pariwisata Indonesia masih sejalan dengan pengeluaran masyarakat kita sendiri yang berwisata ke luar negeri. Sungguh patut disayangkan.

    Edo Pratama, Mahasiswa FISIP Universitas Nasional, JakartaDefinisi maritim memang masih simpang siur di kalangan masyarakat. Dalam pengamatan saya sebagai mahasiswa, pengertian maritim lebih ditekankan kepada segala aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga. Sedangkan hal lain yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Meski demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memang memiliki keunikan tersendiri dari segi geografis, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga kita bisa menerjemahkan sendiri makna maritim yang sesuai dengan karakteristik negara kita yang unik.

    Andreas Kambey, Mahasiswa Bina Sarana Informatika, DepokLaut Indonesia yang luas menyimpan beraneka ragam kekayaan seperti ikan, terumbu karang, dan makhluk lainnya. Namun, untuk mendapatkan kebutuhan hidup dari sumber laut di Indonesia, kadang nelayan masih suka menangkap ikan dengan cara yang salah untuk mendapatkan ikan di laut seperti memberi racun atau bahkan tidak segan menggunakan bom yang dapat merusak terumbu karang. Hal ini tentu harus ditindaklanjuti dengan lebih baik lagi agar laut Indonesia tetap terjaga.

  • 6 MaritimJ U R N A L EDISI 18 OKTOBER 2014

    JURNAL MARITIM/FIRMANTOLAPORAN UTAMA

    Menyongsong EraLNG ShippingPotensi deposit gas Indonesia yang amat besar serta memiliki geografis kepulauan menjadi peluang bagi pasar distribusi dan angkutan laut LNG skala kecil.

    JURNAL MARITIM/WISNUBROTO

    Tekanan membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (APBN) pada tahun ini membuat pemerintah kesulitan bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan DPR sudah menetapkan pada RAPBN 2015 alokasi subsidi BBM - termasuk di dalamnya untuk LPG dan biodiesel - sebesar Rp276 triliun! Di satu sisi, kalangan juga pengusaha menjerit dengan ketidakpastian penaikan harga jual

    BBM. Mereka juga mengeluhkan tingginya tarif listrik tapi tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik. Stimulus anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan sosial masyarakat diperkirakan tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2016 diprediksi tidak mencapai di atas 6%.

    Persoalan subsidi BBM yang mendera ini tak lantas membuat peluang lain memanfaatkan energi alternatif sebagai pendorong industri tertutup. Pemanfaatan gas

    domestik yang belum maksimal serta wilayah kepulauan Indonesia yang begitu luas diharapkan membuat sistem logistik nasional lebih efisien. Kesenjangan ekonomi antara wilayah barat dan timur diharapkan bisa ditutupi dengan sistem transportasi laut yang efisien baik dengan menggunakan bahan bakar gas ataupun menjadi feeder gas untuk kebutuhan listrik dan industri bagi wilayah timur sendiri atau mensuplai gas untuk wilayah barat.

    Demikian benang merah yang