ikhtisar eksekutif, kata pengantar, daftar isi rev
DESCRIPTION
bagusTRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada
stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang
mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari
anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud.
Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci
pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab
pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu,
informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam
rangka pencapaian visi dan misinya.
Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP) Tahun 2013
adalah Rencana Strategis Setditjen P2HP Tahun 2010-2014 dan Target Kinerja
Setditjen P2HP Tahun 2013 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula
pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Setditjen P2HP.
Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi
harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemicu
peningkatan kinerja bagi organisasi Setditjen P2HP.
Jakarta, 10 Maret 2014
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dr. Ir. Syafril Fauzi, M.Sc
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP)
Tahun 2013 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kinerja (performance results) Setditjen P2HP selama tahun 2013, dikaitkan dengan
Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada
Rencana Strategis Setditjen P2HP Tahun 2010-2014.
Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2013, Setditjen
P2HP melakukan pengukuran terhadap kegiatan pengembangan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang P2HP untuk mencapai tujuan
strategis meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
di lingkungan Ditjen P2HP.
Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis
Setditjen P2HP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara
Sekretaris Ditjen P2HP dengan Direktur Jenderal P2HP terdiri dari 15 sasaran
strategis dan 41 indikator kinerja utama, yaitu:
1. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional, yang ditunjukkan
dengan Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup
DJP2HP sebesar 56,96%;
2. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses, yang
didukung dengan penilaian positif pengguna layanan Ditjen P2HP berbasis
teknologi informasi (website) (Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen
P2HP 91,23% dan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen
P2HP (nilai 4,37, skala likert 1-5);
3. Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen P2HP, yang
didukung dengan pencapaian 100% tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP,
tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP, kecukupan pengungkapan BAS
dalam Laporan Keuangan Ditjen P2HP, pencapaian 94,98% rekomendasi APIEP
yang ditindaklanjuti oleh Ditjen P2HP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di
Ditjen P2HP (Nilai AKIP A, atau 78,80, yang terdiri dari a) Nilai Perencanaan
iii
Kinerja=31,98; b) Nilai Pengukuran Kinerja=16,31; c) Nilai Pelaporan
Kinerja=13,43; d) Nilai Evaluasi Program=3,54; dan e) Nilai Pencapaian
Kinerja=17,8), Nilai integritas Ditjen P2HP = 7,12, Nilai Inisiatif anti korupsi
Ditjen P2HP = 8,0005, Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP
sebesar 79,2;
4. Terkelolanya anggaran Ditjen P2HP secara optimal, yang dibuktikan dengan
peningkatan persentase penyerapan DIPA Ditjen P2HP dari 95,79% pada tahun
2012 menjadi 96,99% pada tahun 2013;
5. Terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai Ditjen P2HP sesuai
kebutuhan, yang dibuktikan dengan pencapaian 60% pegawai yang kompeten
dan profesional sesuai kebutuhan;
6. Terintegrasinya data dan informasi P2HP, yang didukung dengan penyediaan
data dan statistik P2HP yang terintegrasi di 33 Provinsi, terfasilitasinya
pemberitaan kegiatan Ditjen P2HP di media informasi dan komunikasi DJP2HP
yang valid, handal dan mudah diakses sebanyak 300 kali, pencapaian 100%
informasi manajemen kepegawaian Ditjen P2HP yang terintegrasi, dan
pencapaian 100% data surat dan arsip Ditjen P2HP yang tertib;
7. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandat,
yang ditunjukkan dengan pencapaian 75% dokumen peraturan perundang-
undangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat, dan pencapaian 100%
dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat;
8. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana Ditjen P2HP yang efektif, yang
didukung dengan tersedianya 5 rekomendasi penataan dan pengembangan
organisasi dan tatalaksana Ditjen P2HP yang efektif;
9. Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan Ditjen P2HP yang
berkualitas dan tepat waktu, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100%
dokumen perencanaan dan pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat
waktu, dan pencapaian 60% implementasi kerjasama bidang P2HP;
10. Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dan BMN Ditjen P2HP yang
akuntabel, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100% pengelolaan keuangan
dan BMN Ditjen P2HP yang transparan dan akuntabel;
iv
11. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal, yang ditunjukkan dengan
pencapaian 100% kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar,
pencapaian 100% ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal, dan
pencapaian 100% ketepatan waktu penyampaian LK;
12. Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional, yang
ditunjukkan dengan indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon II dan III
lingkup Setditjen P2HP sebesar 56,96%;
13. Tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses,
yang didukung dengan penilaian positif pengguna layanan Setditjen P2HP
berbasis teknologi informasi (website) (Service Level Agreement (SLA) lingkup
Setditjen P2HP 91,23% dan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi
Setditjen P2HP (nilai 4,37, skala likert 1-5);
14. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen P2HP, yang
didukung dengan pencapaian 94,98% rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti
oleh Setditjen P2HP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Setditjen P2HP
(Nilai AKIP A, atau 78,80), Nilai integritas Setditjen P2HP = 7,12, Nilai Inisiatif
anti korupsi Setditjen P2HP = 8,0005, Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB)
Setditjen P2HP sebesar 79,2;
15. Terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal, yang dibuktikan dengan
peningkatan persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP pada tahun 2013
sebesar 97,35%.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas
kinerja tahun 2013, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Setditjen P2HP telah
berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari seluruh
komponen Setditjen P2HP dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan
harapan untuk dapat memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
masyarakat dan unit kerja lingkup Ditjen P2HP.
v
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ........................................................................................ i
Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................... ii
Daftar Isi .. ................................................................................................. v
Daftar Tabel .............................................................................................. ix
Daftar Gambar .......................................................................................... x
I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 2
1.3 Tugas dan Fungsi ................................................................................. 2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia ........................................................ 3
1.5 Sistematika Penyajian .......................................................................... 4
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ............................................... 6
2.1 Rencana Strategis ................................................................................. 6
2.1.1 Visi ............................................................................................ 6
2.1.2 Misi ............................................................................................ 6
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................... 7
2.1.4 Kebijakan .................................................................................. 8
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 8
III. Akuntabilitas Kinerja ........................................................................ 13
3.1 Prestasi Kinerja .................................................................................... 13
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .............................................................. 17
3.2.1 Tersedianya SDM P2HP yang Kompeten dan Profesional ..... 17
1. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III
lingkup Ditjen P2HP ..................................................... 17
3.2.2 Tersedianya Informasi P2HP yang Valid, Handal dan Mudah
Diakses .................................................................................... 19
2. Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen P2HP .. 19
3. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen
P2HP .............................................................................. 20
vi
3.2.3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Ditjen
P2HP ....................................................................................... 21
4. Tingkat Ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP ............. 22
5. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP ........... 23
6. Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK Ditjen P2HP 23
7. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan
Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti
dibanding Total Rekomendasi di Ditjen P2HP ........... 24
8. Nilai Perencanaan Kinerja Ditjen P2HP ...................... 25
9. Nilai Pengukuran Kinerja Ditjen P2HP ....................... 25
10. Nilai Pelaporan Kinerja Ditjen P2HP ........................... 26
11. Nilai Evaluasi Program Ditjen P2HP ............................ 26
12. Nilai Pencapaian Kinerja Ditjen P2HP ......................... 27
13. Nilai Integritas Ditjen P2HP ........................................ 27
14. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP ...................... 28
15. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP 30
3.2.4 Terkelolanya Anggaran Ditjen P2HP secara Optimal .......... 33
16. Persentase Penyerapan DIPA Ditjen P2HP ................. 33
3.2.5 Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Ditjen
P2HP sesuai Kebutuhan ......................................................... 38
17. Persentase Pegawai yang Kompeten dan Profesional sesuai
Kebutuhan ..................................................................... 39
3.2.6 Terintegrasinya Data dan Informasi P2HP ........................... 39
18. Data dan Statistik P2HP yang Terintegrasi ................. 39
19. Media Informasi dan Komunikasi Ditjen P2HP yang Valid,
Handal dan Mudah Diakses ......................................... 41
20. Persentase Informasi Manajemen Kepegawaian Ditjen
P2HP yang Terintegrasi ................................................ 41
21. Persentase Data Surat dan Arsip Ditjen P2HP yang Tertib
........................................................................................ 42
vii
3.2.7 Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan Bidang P2HP
sesuai Mandat ........................................................................ 42
22. Persentase Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Bidang P2HP yang Ditetapkan sesuai Mandat ............ 43
23. Persentase Dokumen Kebijakan Bidang P2HP yang
Ditetapkan sesuai Mandat ............................................ 43
3.2.8 Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana DJP2HP yang Efektif
................................................................................................. 43
24. Rekomendasi Penataan dan Pengembangan Organisasi dan
Tata Laksana Ditjen P2HP yang Efektif ....................... 44
3.2.9 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Kerjasama dan Pelaporan
Ditjen P2HP yang Berkualitas dan Tepat Waktu ................. 44
25. Persentase Dokumen Perencanaan Ditjen P2HP yang
Berkualitas dan Tepat Waktu ....................................... 45
26. Persentase Dokumen Pelaporan Ditjen P2HP yang
Berkualitas dan Tepat Waktu ....................................... 45
27. Persentase Implementasi Kerjasama Bidang P2HP .... 46
3.2.10 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN
Ditjen P2HP yang Akuntabel ................................................. 47
28. Persentase Pengelolaan Keuangan Ditjen P2HP yang
Transparan dan Akuntabel ........................................... 47
29. Persentase Pengelolaan BMN Ditjen P2HP yang Akuntabel
........................................................................................ 48
3.2.11 Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran yang Optimal ..... 48
30. Persentase Kesesuaian Rencana Belanja dengan Bagan
Akun Standar ................................................................ 48
31. Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pengadaan B/J
sesuai Jadwal ................................................................. 49
32. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Keuangan ....................................................................... 49
viii
3.2.12 Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang Kompeten dan
Profesional .............................................................................. 50
33. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III
lingkup Setditjen P2HP ................................................ 50
3.2.13 Tersedianya Informasi Setditjen P2HP yang Valid, Handal dan
Mudah Diakses ....................................................................... 51
34. Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP 52
35. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi
Setditjen P2HP .............................................................. 53
3.2.14 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di
Setditjen P2HP ........................................................................ 54
36. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan
Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti
dibanding Total Rekomendasi di Setditjen P2HP ....... 54
37. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Setditjen P2HP
........................................................................................ 55
38. Nilai Integritas Setditjen P2HP .................................... 56
39. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen P2HP ................. 57
40. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP
........................................................................................ 58
3.2.15 Terkelolanya Anggaran Setditjen P2HP secara Optimal ..... 58
41. Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP ............. 58
IV. Penutup ............................................................................................. 63
4.1 Permasalahan ....................................................................................... 65
4.2 Tindak Lanjut ....................................................................................... 66
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ............................. 9
Tabel 2.2. Perubahan Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ......... 10
Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ............. 14
Tabel 3.2. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen P2HP .
21
Tabel 3.3. Rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti di Ditjen P2HP Tahun
2013 ................................................................................................... 24
Tabel 3.4. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP, 2011–2013 ...................... 28
Tabel 3.5. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen P2HP Tahun 2013 .... 32
Tabel 3.6. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 .......... 34
Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 .................................. 35
Tabel 3.8. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut
Kewenangan .................................................................................... 36
Tabel 3.9. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Kegiatan
36
Tabel 3.10. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber
Pembiayaan ..................................................................................... 37
Tabel 3.11. Nilai AKIP Ditjen P2HP ................................................................... 56
Tabel 3.12. Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP, 2010-2013 .............. 59
Tabel 3.13. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 ...................... 61
Tabel 3.14. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Output 61
Tabel 3.15. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber
Pembiayaan ..................................................................................... 61
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Setditjen P2HP .............................................. 3
Gambar 2.1. Peta Strategi Setditjen P2HP .......................................................... 12
Gambar 3.1. Ikhtisar Pencapaian Sasaran Strategis Setditjen P2HP Thn 2013 . 14
Gambar 3.2. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 ............................. 34
Gambar 3.3. Perkembangan Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 . 37
Gambar 3.4. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP, 2010-2013 ......................... 60
Gambar 3.5. Perkembangan Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 62