halaman judul - portaccess.co.id · agar anggota direksi yang tercantum dalam penetapan hasil ukk...

Laporan Assessment GCG PT Akses Pelabuhan Indonesia Tahun Buku 2018 | 1

Halaman Judul


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................................... 2

I.RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................................................................... 3

II.SIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................................................................................................................... 5

2.1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan…………………………………….........5

2.2 Pemegang Saham dan RUPS...................................................................................................................................... 6

2.3 Dewan Komisaris ...................................................................................................................................................... 8

2.4 Direksi ................................................................................................................................................................... 13

2.5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi............................................................................................................... 21

III.PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI ........................................................................................................................ 32

3.1 Profil PT Akses Pelabuhan Indonesia ........................................................................................................................ 32

3.2 Visi dan Misi PT Akses Pelabuhan Indonesia .............................................................................................................. 33

3.3 Nilai Perusahaan ..................................................................................................................................................... 33

3.4 Metodologi Assessment GCG .................................................................................................................................... 34

IV.URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI DI PT Akses Pelabuhan Indonesia ............................................................................. 39

4.1 Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan ................................... 39

4.2 Aspek Pemegang Saham dan RUPS .......................................................................................................................... 59

4.3 Aspek Dewan Komisaris .......................................................................................................................................... 98

4.4 Aspek Direksi ........................................................................................................................................................ 186

4.5 Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi ................................................................................................... 292

4.6 Aspek Lainnya ...................................................................................................................................................... 331


I. RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Dharma Kreasi Nusantara (DKN) telah melakukan asssessment atas penerapan tata kelola yang baik (Good

Corporate Governance) di PT Akses Pelabuhan Indonesia berdasarkan Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment GCG yang

telah dikembangkan oleh Kementerian BUMN, yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola yang baik

(Good Corporate Governance) pada BUMN. Ruang lingkup assessment meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan

perusahaan untuk periode tahun buku 2018.

Tujuan pelaksanaan assessment penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia adalah untuk: 1) Menyajikan

gambaran (potret) kondisi penerapan Good Corporate Governance; 2) Mengidentifikasi bidang-bidang penerapan Good

Corporate Governance yang mendekati atau telah mencapai praktik terbaik (best practices), maupun bidang-bidang yang

belum mendekati atau mencapai best practices sehingga masih memerlukan peningkatan dan perbaikan (areas of

improvement); dan 3) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk area of improvement guna lebih meningkatkan pelaksanaan

Good Corporate Governance di PT Akses Pelabuhan Indonesia.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan.

Pelaksanaan assessment penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Akses

Pelabuhan Indonesia, sehingga hasil assessment ini sekaligus menjadi penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini.

Hasil assessment penerapan GCG di tahun buku 2018, PT Akses Pelabuhan Indonesia memperoleh total nilai/skor

sebesar 73,437. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia pada tahun buku 2018 telah

mencapai kualifikasi “CUKUP BAIK”. Selanjutnya, ringkasan hasil penilaian atas penerapan Good Corporate Governance di

PT Akses Pelabuhan Indonesia tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:


Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan Good Corporate Governance pada Tahun Buku 2018

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER BOBOT CAPAIAN TAHUN

2018 KUALIFIKASI SKOR % CAPAIAN

I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7,000 6,239 89,123% Sangat Baik

II Pemegang Saham dan RUPS 9,000 7,714 85,711% Sangat Baik

III Dewan Komisaris 35,000 30,637 87,534% Sangat Baik

IV Direksi 35,000 26,171 74,774% Cukup Baik

V Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,000 2,949 32,763% Tidak Baik

VI Aspek Lainnya 5,000 - -

SKOR KESELURUHAN 100,000 73,709 73,709%

Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia Tahun Buku 2018 adalah " CUKUP BAIK "

Mengetahui,

Direktur Utama Komisaris Utama

Iwan Ridwan Arif Suhartono


II. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kami telah melakukan asssessment penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia sesuai Kerangka Acuan

Pelaksanaan Assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian

BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012. Ruang lingkup assessment meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk

periode tahun buku 2018. Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia meliputi 6 (enam)

Aspek, yaitu: (a) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; (b) Pemegang

Saham dan RUPS; (c) Dewan Komisaris; (d) Direksi; (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta (f) Aspek Lainnya.

Sedangkan, jumlah indikator pengujian penerapan GCG adalah 6 faktor/aspek penerapan GCG, 43 indikator, dan 153

parameter (subindikator) pengujian.

Hasil assessment penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia periode tahun buku 2018 memperoleh skor sebesar

73,709. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia periode tahun buku 2018 telah

mencapai kualifikasi “CUKUP BAIK”. Assessment penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia tahun buku 2018

menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan terhadap penerapan tata kelola perusahaan

yang baik. Adapun rekomendasi tersebut dijabarkan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,236 dari bobot sebesar

7,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 89,123%. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen penerapan

GCG secara berkelanjutan di PT Akses Pelabuhan Indonesia telah berjalan “SANGAT BAIK”.


Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No. Rekomendasi (Area of improvement) Nomor Indikator

(Parameter)

1 Terkait Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

Agar dibuat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.

Agar dilakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.

5 (12)

2 Terkait Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada

perusahaan (whistle blowing system).

Agar dilakukan penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima

perusahaan.

Agar dibuatkan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan

pada perusahaan (whistle blowing system)

Agar dilakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle blowing

secara berkala.

6 (15)

2. Pemegang Saham dan RUPS

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah

7,714 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 85,711%. Hal ini berarti bahwa secara

umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan SANGAT BAIK. Pada aspek ini, hal

yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:



(Parameter)

1 Terkait Pemegang Saham menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Agar dilakukan penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota

Direksi

7 (16)

2 Terkait Pemegang Saham melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.

Agar terdapat Tim (Lembaga Profesional) yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan

Agar terdapat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang menilai semua kriteria penilaian Direksi yang

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Agar Anggota Direksi yang tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi disampaikan oleh Tim.

7 (17)

3 Terkait Pemegang Saham melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris.

Agar Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris.

Agar Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris.

Agar dalam proses penilaian calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas didukung dengan Berita Acara

penilaian, dan menjadi dasar penetapan.

8 (23)

4 Terkait Pemegang Saham menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan komposisinya.

• Pemegang Saham disarankan agar menetapkan Anggota Dewan Komisaris Independen yang berjumlah

20% dari komposisi Dewan Komisaris.

8 (24)


5 Terkait Pemegang Saham menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan

Komisaris.

• Agar terdapat keputusan/peraturan Pemegang Saham yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum

jabatan Dewan yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

8 (25)

6

Terkait Pemegang Saham memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi

RJPP.

• Agar Pemegang Saham /RUPS/memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau

Revisi RJPP.

9 (27)

7 Terkait Pemegang Saham/RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.

Dalam Penilaian Kinerja Direksi:

• Agar terdapat pedoman penilaian berisi indikator penilaian kinerja utama dan kriteria keberhasilan.

• Agar terdapat target kinerja individu pada Kontrak Manajemen yang disahkan oleh Pemegang Saham.

• Agar Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan

kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.

Agar Penilaian kinerja dituangkan dalam Risalah RUPS.

10 (30)

3. Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah 30,637 dari

bobot sebesar 35,00 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 87,534%. Hal ini berarti bahwa secara umum

penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan SANGAT BAIK. Pada aspek ini, hal yang perlu


diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

No. Rekomendasi (Area of improvement) Nomor

Indikator

(Parameter)

1 Terkait Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:

• Agar pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja

Dewan Komisaris.

• Agar terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.

13 (41)

2 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.

• Agar terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap

kebijakan/rancangan sistem pengendaalian intern dan pelaksanaannya.

• Agar terdapat internal control report

• Agar terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan

pelaksanaannya.

16 (51)

3 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.

• Agar dalam RKAT tercantum rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat

terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

16 (52)

4 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.


terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.

16 (53)


• Agar Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan

pelaksanaan sistem teknologi informasi.

• Agar Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem

teknologi informasi.

• Agar Dewan Komisaris memberikan arahan dengan kualitas yang memadai tentang sistem teknologi

informasi perusahaan dan pelaksanaannya.

5 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.


mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

• Agar Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap kebijakan

suksesi manajemen dan pelaksanaannya.

• Agar Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan

pelaksanaannya.

• Agar Dewan Komisaris memberikan arahan yang memadai tentang kebijakan suksesi manajemen dan

pelaksanaannya.

16 (54)

6 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

• Agar dalam RKAT terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.

16 (55)

7 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

• Agar dalam RKAT terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat

terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

16 (56)


8 Terkait Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan

kebijakan tersebut.

• Agar dalam RKAT terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat

terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.

16 (57)

9 Terkait Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan

sesuai RKAP dan/atau RJPP.

• Agar Komisaris Utama menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh

anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas

Dewan Komisaris dan Direksi.

17 (59)

10 Terkait Dewan Komisaris (berdasarkan usulan dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada

RUPS/Pemilik Modal.

• Agar terdapat dokumen penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang

dan jasa, serta laporan evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria yang jelas bila

penunjukan kembali.

• Agar terdapat penyampaian oleh Dewan Komisaris kepada RUPS terkait alasan pencalonan tersebut dan

besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

• Agar terdapat dokumen evaluasi kinerja Auditor Eksternal oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

dan standar yang berlaku.

17 (61)

11 Terkait Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif.

• Agar dalam RKAT terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan

audit eksternal dan audit internal.

• Agar terdapat penilaian efektivitas pelaksanaan audit internal (SPI)

17 (62)


• Agar terdapat penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit

eksternal.

12 Terkait Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang

Saham/Pemilik Modal.

• Agar terdapat penilaian serta realisasi pencapaian kinerja individu Direksi oleh Dewan Komisaris.

• Agar dalam proses penilaian menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris.

• Agar Dewan Komisaris turut menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada

RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

19 (67)

13 Terkait Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian

kinerja Direksi.

• Agar dalam RKAT terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi.

19 (68)

14 Terkait Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan

secara efektif dan berkelanjutan.

• Agar Dewan Komisaris beserta seluruh perangkatnya melakukaan telaah terhadap laporan GCG serta

tindak lanjut area of improvement.

21 (70)

15

Terkait Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.

Agar terdapat komite lainnya selain Komite Audit guna membantu tugas Dewan Komisaris berdasarkan

analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.

24 (79)


4. Direksi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 26,171 dari bobot

sebesar 35,00 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 74,774%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan

GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan CUKUP BAIK. Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti

adalah sebagai berikut:

No. Rekomendasi (Area of improvement) Nomor

Indikator

(Parameter)

1 Terkait Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi

sesuai kebutuhan.

• Agar terdapat rencana kerja untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.

• Agar terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

25 (85)

2 Terkait Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

• Agar terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota

Direksi.

• Agar terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan

di struktur organisasi.

26 (86)

3 Terkait Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk

proses bisnis inti (core business) perusahaan.

• Agar terdapat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan.

26 (87)


• Agar terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan

perusahaan. (pengesahan 2019)

• Agar terdapat terdapat sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada karyawan yang

terkait. (dilakukan di tahun 2019)

• Agar SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan

atas prosedur.

4 Terkait Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.

• Agar Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau

sesuai jadwal waktu ditentukan. Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal

pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan.

27 (89)

5 Terkait Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh

RUPS/Menteri/Pemilik Modal.

• Agar terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan

menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP

tersebut.

• Agar Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan

Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.

• Agar Direksi menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan.

27 (90)

6 Terkait Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan

memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.

27 (91)


• Agar Perusahaan menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan sesuai dengan

spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan.

• Agar rencana promosi dan mutasi dapat segera direalisasikan sebagai bukti tindak lanjut

7 Terkait Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan

pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

• Agar terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah

Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

27 (92)

8 Terkait Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan

permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.

• Agar terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai

perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan

kinerja perusahaan.

27 (93)

9 Terkait Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam

organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

• Agar terdapat system pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer

28 (95)

10 Terkait Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit,

sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

• Agar terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran

dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.

28 (96)

11 Terkait Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah

Direksi dan tingkat perusahaan.

28 (97)


• Agar Direksi melakukan analisis dan evaluasi secara berkala dan tepat waktu terhadap perkembangan

kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi

12 Terkait Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan.

• Agar Perusahaan memiliki kebijakan teknologi informasi.

• Agar Penerapan TI di perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan perencanaan TI yang

matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang

diberikan TI.

• Agar terdapat audit atas TI.

• Agar terdapat tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan perusahaan.

• Agar Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris berupa laporan

pelaksanaan system TI.

28 (100)

13 Terkait Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga

maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

• Agar Pedoman/kebijakan pengadaaan dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok.

28 (102)

14 Terkait Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan

membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.

• Agar dibuat evaluasi dan kriteria keberhasilannya terkait pelaksanaan program pengembangan berhasil

yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan.

• Agar Perusahaan memiliki Sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan diterapkan

dengan konsisten dan dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.

• Agar terdapat program reward untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.

28 (103)


15 Terkait Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

• Agar dibuat Kebijakan Manajemen Risiko berbentuk Kebijakan Umum, SOP dan Work Instruction.

• Agar Kebijakan manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan.

• Agar Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.

• Agar Direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

29 (106)

16 Terkait Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan

investasi dan aset perusahaan.

• Agar Perusahaan menerbitkan internal control report

29 (107)

17 Terkait Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).

• Agar Pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit

3 (tiga) bulanan.

• Agar progress (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang

bersangkutan dan auditor eksternal.

• Agar tingkat komitmen yang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan

eksternal auditor.

29 (108)

18 Terkait Pelaksanaan hubungan dengan pemasok, agar terdapat pengukuran kepuasan pemasok melalui

survey dengan menilai fairness dan transparansi system dan prosedur pengadaan.

31 (112)

19 Terkait Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.

• Agar Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara

lengkap dan tepat waktu.

31 (113)

20 Terkait pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.

• Perusahaan agar memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan.

31 (115)


• Perusahaan agar memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan

21 Terkait Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan

operasi perusahaan.

• Agar Perusahaan memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan

lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

31 (118)

22 Terkait Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

• Agar Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.

• Agar Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.

34 (124)

23 Terkait Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat

hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

• Agar seluruh anggota Direksi dapat menghadiri Rapat Direksi sesuai yang direncanakan

• Agar seluruh anggota Direksi dapat menghadiri Rapat dengan Dewan Komisaris sesuai yang direncanakan

34 (125)

24 Terkait Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

• Agar draft Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) dapat segera dievaluasi sesuai pertimbangan

saran Komisaris dan segera disahkan.

• Agar Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

35 (128)

25 Terkait SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan

tugasnya.

• Agar jabatan SPI segera dipenuhi dengan posisi berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh

Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

35 (129)


• Agar Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan

Komisaris cq Komite Audit.

• Agar jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

• Agar Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan

tugas SPI, serta memiliki sertifikasi profesi Certified Internal Auditor dan pelatihan terkait.

• Agar SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian

program jaminan dan peningkatan kualitas.

26 Terkait SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki

operasional perusahaan.

• Agar SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan

sesuai yang sudah ditetapkan.

• Agar SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.

• Agar SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (governance),

manajemen risiko, dan pengendalian intern.

• Agar SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.

• Agar SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.

• Agar Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI dapat diterapkan/dijalankan; dan

rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya.

35 (130)

27 Terkait Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.

• Agar Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas tepat waktu

36 (132)


• Sekretaris Perusahaan agar memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan

maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala.

• Sekretaris perusahaan agar melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama, baik berupa

laporan tugas maupun laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

28 Terkait Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

• Agar terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.

• Agar terdapat capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.

36 (133)

29 Terkait Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

• Agar pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

• Agar RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam

puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya

berjalan

• Agar RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat

pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan

37 (134)

30 Terkait Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan

penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan.

• Agar dokumen Rencana Kerja dilampirkan dalam dokumen RUPS pengesahan Kontrak Manajemen yang

ditandatangani pula oleh Pemegang Saham

37 (135)


• Agar terdapat berita acara RUPS berisi penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan

perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan

tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang

dicapai adalah 2,949 dari bobot sebesar 9,00 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 32,763%. Hal ini berarti

bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah berjalan dengan TIDAK

BAIK. Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:


(Parameter)

1. Terkait Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Agar Laporan Tahunan perusahaan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan, diantaranya:

Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan.

Mencantumkan identitas Perusahaan dengan jelas. Nama Perusahaan dan tahun Laporan Tahunan dengan

jelas dan mudah terbaca ditampilkan pada:

1. Sampul muka,

2. Samping,

3. Sampul belakang, dan

4. Setiap halaman.

40 (143)


Laporan Tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang sehingga mudah dibaca dan jelas.

Laporan Tahunan disajikan dalam website Perusahaan dan dapat diunduh.

Agar Laporan Tahunan perusahaan menyajikan mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting antara lain:

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan relevan

dengan industry perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.

Informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan

(dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham

sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena

pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel.

Informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga,

dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, mencakup informasi mengenai (1) jumlah

obligasi/obligasi konversi yang beredar, (2) tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi.

40 (144)

Agar Laporan Tahunan turut memuat :

Laporan Dewan Komisaris antara lain

- Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan

- Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi

- Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris

- Perubahan komposisi Dewan Komisaris. (jika ada)

Laporan Direksi memuat:

- Kinerja Perusahaan yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang

dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan.

- Prospek usaha.

40 (145)


- Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dilaksankan oleh Perusahaan

- Perubahan komposisi Direksi. (jika ada)

Tanda-tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mencakup:

- Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri.

- Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan

Tahunan.

- Ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyebutkan nama dan

jabatannya.

- Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat Anggota Dewan

Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat

tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

Agar Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap, diantaranya:

Nama dan alamat Perusahaan mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor telepon

dan/atau nomor faksimili, email, dan website.

Riwayat singkat Perusahaan mencakup tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama Perusahaan

(jika ada).

Bidang usaha meliputi jenis produk dan jasa yang dihasilkan.

Struktur organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.

Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup:

(a) penjelasan tentang visi Perusahaan,

(b) penjelasan tentang misi Perusahaan.

40 (146)


Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota DewanKomisaris (umur, pendidikan, dan pengalaman

kerja).

Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Direksi (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).

Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek

pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain:

- Jumlah karyawan berdasarkan level organisasi,

- Jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan,

- Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;

- Biaya yang telah dikeluarkan.

Komposisi Pemegang Saham:

- Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham.

- Direktur dan Komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib

melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan

yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya).

- Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Sahammasing-masing kurang dari 5%.

Daftar Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan asosiasi

Kronologis pencatatan Saham

Kronologis pencatatan Efek lainnya

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang memuat antara lain:

- Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik (KAP)

Akuntan Perseroan memuat antara lain:


- Waktu periode audit akuntan publik mengaudit laporan keuangan Perusahaan

- Besarnya fee audit dan Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perseoran baik yang berskala nasional maupun internasional

Nama dan alamat anak perusahaan dan/atau Kantor Cabang.

Agar Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja

Perusahaan, diantaranya terkait:

Tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain:

- Produksi

- Penjualan /pendapatan usaha,

- Proftabilitas,

- Peningkatan/penurunan kapasitas program untuk masing-masing segmen usaha.

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan

antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan

tabel), antara lain mengenai:

- Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Jumlah Aset,

- Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, dan Jumlah Liabilitas,

- Pendapatan Usaha,

- Beban Usaha,

- Laba Bersih.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar Liabilitas dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang:

- Kemampuan Membayar Hutang,

40 (147)


- Tingkat Kolektibilitas Piutang,

Bahasan tentang Struktur Modal (capital structure), mengenai:

- Struktur Modal,

- Kebijakan manajemen atas Struktur Modal (Capital Structure Policies),

- Tingkat likuiditas Perusahaan.

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal tentang:

- Tujuan dari ikatan tersebut,

- Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan,

- Mata uang yang menjadi denominasi,

- Langkah langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing

Informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang

terjadi.

Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat

mengetahui hasil usaha Perusahaan.

Laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atas penurunan yang material dan penjualan atau

pendapatan bersih, disertai dengan bahasan tentang penyebab dari perubahan tersebut.

Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta

laba operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak Perusahaan memulai usahanya, jika baru mulai

usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan termasuk dampaknya terhadap

kinerja dan risiko udaha di masa datang.


Uraian tentang prospek usaha Perusahaan. Ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat

disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya

Uraian tentang aspek pemasaran atas Produk dan Jasa Perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.

Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah

dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir yang memuat uraian

tentang:

- Besarnya dividen untuk masing-masing tahun,

- Besarnya payout ratio.

Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Informasi material, antara lain mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi

Hutang/Modal.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap

Perusahaan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

Agar Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, diantaranya terkait:

Uraian Dewan Komisaris memuat antara lain:

- Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris,

- Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Anggota Dewan Komisaris,

- Frekuensi pertemuan,

- Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan.

Uraian Direksi memuat antara lain:

- Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi,

40 (148)


- Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi, yang meliputi gaji,

fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaanyang bersangkutan,

- Frekuensi Pertemuan,

- Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan,

- Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Komite Audit memuat antara lain:

- Nama, jabatan, riwayat hidup singkat, anggota komite audit

- Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit,

- Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit,

- Independensi anggota Komite Audit.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi memuat antara lain:

- Nama, jabatan, riwayat hidup singkat, anggota komite audit

- Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi

- Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi

- Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Manajemen Risiko memuat antara lain:

- Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit,

- Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit,

- Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit,

- Independensi anggota Komite Audit

Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan memuat antara lain:

- Nama dan riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan,


- Uraian pelaksanaan tugas sekretaris Perusahaan

Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern.

Uraian tentang Unit Audit Internal memuat antara lain:

- Informasi tentang keberadaan Satuan Pengawasan Intern,

- Penjelasan tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern;

- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern

- Uraian pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern,

- Nama dan riwayat hidup singkat Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Uraian mengenai manajemen risiko antara lain

- Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan

- Upaya untuk mengelola risiko tersebut

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial

Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan Produk dan Konsumen

memuat antara lain informasi tentang:

- Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen

- Program peningkatan layanan kepada Konsumen,


Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkanberkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutamamengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang telah dilakukan, memuat antara lain

informasi tentang:

- Program mitra usaha binaan perusahaan

- Program Pengembangan Pendidikan


- Program perbaikan kesehatan

- Program Pengembangan seni budaya

- Biaya yang dikeluarkan.

Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkanberkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

terutamaaktivitas lingkungan, memuat antara lain informasi tentang:

- Aktivitas pelestarian lingkungan,

- Aktivitas pengelolaan lingkungan,

- Sertifikasi Lingkungan,


Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaanmemuat antara lain:

- Pokok perkara/gugatan;

- Kasus posisi;

- Status penyelesaian perkara/gugatan;

- Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perusahaan.

Etika Perusahaan, antara lain:

- Keberadaan Pedoman Perilaku;

- Isi Pedoman Perilaku;

- Penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya;

- Pernyataan mengenai budaya Perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan.

Akses informasi dan data Perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data

Perusahaan kepada publik, misalnya melalui website Perusahaan, media masa,mailing list, buletin dsb.

Agar Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan, diantaranya: 40 (149)


Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan

Peraturan Bapepam.

Opini akuntan atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Deskiripsi Auditor Independen di Opini memuat antara lain:

- Nama dan tanda tangan,

- Tanggal Laporan Audit,

- Nomor Izin Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan Keuangan yang lengkap, yaitu berisi: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk

jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Penyajian Laporan Keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditertibkan

Bapepam LK dan/atau institusi yang berwenang.

2 Terkait Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Agar Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).

Perusahaan agar memenuhi standar penyusunan untuk menjuarai kompetisi ARA

41 (150)

Agar Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (Sustainability Reporting

Award) dan sejenisnya.

Agar Perusahaan memperoleh Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

41 (151)

6. Aspek Lainnya

Aspek Lainnya akan dibuka ketika skor keseluruhan telah melebihi nilai 85.


PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

3.1 Profil PT Akses Pelabuhan Indonesia

PT Akses Pelabuhan Indonesia selanjutnya disingkat “API” atau Perusahaan merupakan anak perusahaan dari PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia dan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang didirikan pada tanggal 4 Agustus 2014. Pendirian API

oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) dipicu oleh kebutuhan akses darat dengan

kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung pengembangan Pelabuhan New Priok Kalibaru. IPC melalui PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia dari tahun 2012 mulai melakukan konstruksi Pelabuhan New Priok Kalibaru berupa terminal

kontainer dengan kapasitas sampai 12.5 teus/tahun dan terminal curah cair (petrolium) sebesar 10.000 metric ton/tahun. Target

awal yang dibebankan pada API adalah melakukan akuisisi saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dimiliki oleh perusahaan

Malaysia. Sebuah jalan tol yang sangat strategis bagi pelabuhan Tanjung Priok menghubungkan dengan hinterland utama berupa

daerah industri di arah Timur.

Bagi IPC bahkan secara nasional API adalah pioneer dalam bidang penyediaan jalan akses khusus dan/atau jalan tol ke pelabuhan

dan fasilitas pendukungnya yang pada tahap awaldibuat untuk mendukung akses menuju pelabuhan-pelabuhan di lingkungan

IPC dan ditahap berikutnya tidak tertutup kemungkinan untuk mendukung akses menuju pelabuhan-pelabuhan di luar IPC.

Logo PT Akses Pelabuhan Indonesia


3.2 Visi dan Misi PT Akses Pelabuhan Indonesia

Semua jajaran Perusahaan harus mempunyai gambaran yang sama tentang tujuan akhir perusahaan sehingga visi dan misi yang

ditetapkan mampu membawa Perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Jangka Panjang Tahun 2016 – 2020.

Visi

“Menjadi Pengembang Jalan Akses Pelabuhan (berupa Jalan Tol atau jalan non Tol) Dalam Rangka Peningkatan Efesiensi Biaya Logistik

di Indonesia”

Misi

“Memperlancar Arus Barang Dari Area Industri Menuju Pelabuhan Untuk Mengurangi Biaya Logistik Nasional”

3.3 Nilai Perusahaan

Dalam mencapai visi dan misinya, PT Akses Pelabuhan Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang

terbaik dengan menerapkan 4 Tata Nilai, yaitu :

Integritas (Integrity)

Menunjukkan etos kerja kepada semua orang dan pengambilan langkah berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan

yang berlaku.

Profesional (Professional)

Mendorong setiap insan di perusahaan untuk senantiasa bekerja dengan standard kualitas yang tinggi berdasarkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mutakhir.


Inovasi (Innovation)

Mendorong setiap insan di perusahaan untuk senantiasa berpikir dan bertindak dalam memberikan produk dan layanan

dengan inovasi terbaik bagi kepuasan pelanggan dan stakeholder.

Keberlanjutan (Sustainability)

Memastikan pertumbuhan pendapatan perusahaan untuk pengembangan masa depan.

3.4 Metodologi Assessment GCG

3.4.1 Tujuan Assessment GCG

Tujuan pelaksanaan assessment penerapan GCG di PT Akses Pelabuhan Indonesia adalah:

1. Menyajikan gambaran (potret) kondisi penerapan GCG;

2. Mengidentifikasi bidang-bidang penerapan GCG yang mendekati atau telah mencapai praktik terbaik (best practices),

maupun bidang-bidang yang belum mendekati atau mencapai best practices sehingga masih memerlukan peningkatan

dan perbaikan (areas of improvement/AOI);

3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk AOI guna lebih meningkatkan pelaksanaan GCG di PT Akses Pelabuhan

Indonesia.

3.4.2 Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;


2. RUPS/Pemegang Saham;

3. Dewan Komisaris;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;

6. Aspek Lain.

3.4.3 Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja Assessment.

Kertas kerjapenilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pertama, assessor mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter

Dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.

b. Tahap kedua, assessor menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya, yaitu meliputi:

o Review Dokumen

Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh assessor dari pihak Perusahaan melalui tim counterpart

Perusahaan. Dalam proses ini assessor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang

terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter

pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan

dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.

o Penyebaran Kuesioner


Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari

review dokumen atau simpulan hasil review dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada

pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk

mendukung data dari review dokumen.

o Wawancara, dan/atau observasi

Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari review dokumen dan kuesioner. Materi

wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode review dokumen dan kuesioner.

2. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang

diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap parameter/subindikator.

3. Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/sub indikator

dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan

kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan.

4. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang

diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator yang memberikan usulan rekomendasi yang

dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.

5. Berdasarkan butir (3), menyusun analisis pelaksanaan GCG PT Akses Pelabuhan Indonesia dimaksud dan dimuat

pada kolom Analisis Penerapan GCG.

c. Tahap ketiga, setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/sub indikator, penilai/assessor dapat

mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/sub indikator beserta penjelasannya,

dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.


d. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya

dalam setiap parameter/subindikator ditetapkan, sebagai berikut:

1. Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT API (Pemegang

Saham, Dewan Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;

2. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;

3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;

4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;

5. Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main;

6. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;

7. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkat pemenuhan faktor yang diuji kesesuaian Penerapannya dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol),

0.25, 0.50, 0.75 dan 1 (satu). Sebagai langkah akhir, assessor menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi

penerapan GCG PT Akses Pelabuhan Indonesia dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik

per indikator aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tingkat Capaian Peringkat

1 Nilai diatas 85 Sangat Baik

2 75 < X ≤85 Baik

3 60 < X ≤75 Cukup Baik

4 50 < X ≤60 Kurang Baik

5 Nilai < 50 Tidak Baik


3.4.4 Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap

penerapan PT Akses Pelabuhan Indonesia. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

a. Halaman judul;

b. Daftar isi;

c. Daftar Lampiran;

d. Ringkasan Eksekutif;

e. Simpulan dan Rekomendasi;

f. Profil Perusahaan dan Metodologi.

g. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.


IV. URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI DI PT AKSES PELABUHAN INDONESIA 4.1 ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

INDIKATOR/ PARAMETER

ANALISIS PENERAPAN GCG

(KEKUATAN DAN KELEMAHAN

PENERAPAN GCG)

IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI

KESIMPULAN / PENILAIAN

BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

1 Perusahaan memiliki

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG

Code) dan pedoman

perilaku (Code of Conduct)

1,218

100,00% 1,218


Pedoman Telola

Perusahaan yang Baik

(GCG Code) yang

ditinjau dan

dimutakhirkan secara

berkala.

Kekuatan

Telah terdapat Pedoman Tata

Kelola Perusahaan yang Baik

(GCG Code). Dalam bentuk

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan (Good Corporate

Governance Code) PT Akses

Pelabuhan Indonesia yang

disahkan tahun 2017.



(GCG Code) yang

ditandatangani di Jakarta,

Desember 2017 oleh Komisaris

Utama dan Direksi (Direktur

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,609 100,00% 0,609





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Utama, Direktur Operasi dan

Pengembangan Bisnis,

Direktur Keuangan dan SDM).



(GCG Code) mengacu kepada

Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor Per-

01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) pada

Badan Usaha Milik Negara (hal

13)



(GCG Code) ditinjau dan

dimutakhirkan secara berkala

yaitu pada Desember 2017 oleh

Komisaris Utama dan Direksi

(Direktur Utama, Direktur

Operasi dan Pengembangan

Bisnis, Direktur Keuangan dan

SDM).





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Kelemahan

-

2 Perusahaan

memiliki Pedoman

Perilaku yang

ditinjau dan

dimutakhirkan

secara berkala.

Kekuatan

Telah terdapat Pedoman Etika

Perusahaan (Code of Conduct)

PT Akses Pelabuhan Indonesia

Tahun 2017.

Telah terdapat Pedoman Etika

Perusahaan (Code of Conduct)


Tahun 2017 yang disahkan oleh

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Akses Pelabuhan Indonesia.

Code of Conduct PT API tahun

2017 telah memuat beberapa

hal yang diminta/

dipersyaratkan oleh Faktor Uji

Kesesuaian SK 16/S.MBU/2012,

antara lain:

- Muatan Code of Conduct telah

memuat

Pernyataan Komitmen Direksi

dan Dewan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,609 100,00% 0,609





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Komisaris;

- Nilai-nilai perusahaan

(values); (hal.7)

- Benturan kepentingan;

(hal.17)

- Pemberian dan penerimaan

hadiah, jamuan,

hiburan, dan pemberian donasi;

(hal.19)

- Kepedulian terhadap

kesehatan dan

keselamatan kerja serta

pelestarian; (hal.11)

- Kesempatan yang sama untuk

mendapatkan

pekerjaan dan promosi; (hal.4)

- Integritas laporan keuangan

(hal.24)

- Perlindungan informasi

perusahaan (hal.29)

- Informasi orang dalam; (N/A)

- Perlindungan harta

perusahaan; (hal.26)





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

- Kegiatan sosial dan politik;

(hal.19)

- Etika yang terkait dengan

stakeholders;

(hal.12)

- Pelanggaran dan sanksi. (hal

35)

- Mekanisme penegakan

Pedoman Perilaku

termasuk pelaporan atas

pelanggaran (hal 34)

Code of Conduct telah ditinjau

dan dimutakhirkan pada

Desember 2017 oleh Komisaris

dan Dewan Direksi.

Kelemahan

-

2 Perusahaan melaksanakan

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan

Pedoman Perilaku secara

konsisten.

1,217 100% 1,217





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

3 Direksi menunjuk

seorang anggota

Direksi sebagai

penanggungjawab

dalam penerapan

dan pemantauan

Tata Kelola

Perusahaan yang

Baik.

Kekuatan

Berdasarkan SK Direksi PT

Akses Pelabuhan Indonesia

Nomor:HK.569/01/01/01/API-

18 disahkan pada Januari 2018,

telah terdapat seorang anggota

Direksi yang ditunjuk oleh

Rapat Direksi sebagai

penanggung jawab dalam

penerapan dan pemantauan

Tata Kelola Perusahaan yang

Baik, yaitu Direktur Utama.

Telah terdapat pemaparan

Tugas anggota Direksi yang

ditunjuk oleh Rapat Direksi

sebagai penanggung jawab

dalam penerapan dan

pemantauan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik.

Telah terdapat laporan

mengenai pelaksanaan Tata


yang disampaikan kepada

RUPS/Pemilik Modal dan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,456 100,00% 0,456





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas minimal sekali dalam

setahun yaitu pada Laporan

Manajemen Triwulan dan

Laporan Tahunan

Kelemahan

-

4 Perusahaan

menciptakan situasi

kondusif untuk

melaksanakan

Pedoman Tata

Kelola Perusahaan

yang Baik (GCG

Code) dan Pedoman

Perilaku.

Kekuatan

Perusahaan telah memiliki

berbagai kebijakan dan

panduan tambahan untuk

memberikan panduan

mengenai praktik yang

terdapat dalam Pedoman Tata

Kelola Perusahaan (Code Of

GCG) antara lain:

1. Board manual

2. Pedoman Perilaku (Code of

Conduct)

3. Pedoman Whistle Blowing

System

4. GCG Code

5. SOP

Hambatan

-

Rekomendasi

-.

0,761 100,00% 0,761





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR


kebijakan dan panduan

tambahan yang dapat

memberikan panduan lebih

jauh tentang berbagai perkara

yang terdapat dalam Pedoman

Perilaku. Tertuang dalam Code

of Conduct, Board manual,

Pedoman Whistle Blowing,

Gratifikasi. Kebijakan tersebut

disosialisasikan melalui

website resmi perusahaan.

Seluruh anggota Direksi dan

Komisaris telah

menandatangani lembar

Pernyataan Komitmen

Kepatuhan Terhadap Pedoman

Etika Perusahaan pada 1

Januari 2018.

Seluruh Karyawan telah

menandatangani lembar





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Pernyataan Komitmen

Kepatuhan Terhadap Pedoman

Etika Perusahaan.

Telah terdapat tingkat

pemahaman yang baik terhadap

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan

Pedoman Perilaku oleh Dewan

Komisaris dan organ

pendukungnya, Direksi dan

karyawan perusahaan

berdasarkan hasil survey

melalui Google Form (SDM).

Pedoman Perilaku dan

peraturan teknis/pedoman

pelaksanaannya telah

termasuk menjadi materi dalam

proses induction (pengenalan)

bagi karyawan baru.

Kelemahan





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

-

3 Perusahaan melakukan

pengukuran terhadap

penerapan Tata Kelola


0,608 100,00% 0,608

5 Perusahaan

melakukan assessment

terhadap pelaksanaan

Tata Kelola


dan review secara

berkala.

Kekuatan

Telah terdapat Penilaian (self

assessment) GCG tahun 2017

dengan skor 49,236.

Telah terdapat evaluasi

(review), yaitu program untuk

mendeskripsikan tindak lanjut

pelaksanaan dan penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang

Baik di perusahaan yang

dilakukan pada tahun

berikutnya setelah penilaian.

Bukti dokumen yaitu Laporan

Tindak Lanjut Hasil Assessment

GCG 2017 & Laporan

Manajemen

Telah terdapat Laporan Hasil

Assessment dan evaluasi GCG

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,304 100,00% 0,304





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Tahun 2017 di Laporan

Tahunan.

6 Pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan

yang Baik menjadi

salah satu unsur Key

Performance Indicator

(KPI) yang dituangkan

dalam Kontrak

Manajemen.

Kekuatan

Telah terdapat KPI mengenai

pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik yang

dituangkan dalam Kontrak

Manajemen tahun 2018 dengan

target skor GCG 78.

Telah terdapat Tingkat

pencapaian tahun buku 2018

yang sudah memadai atas KPI

mengenai pelaksanaan Tata


tersebut dengan peningkatan

skor dari 49,24 di tahun 2017,

menjadi 73,709 di tahun 2018.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,304 100,00% 0,304

4 Perusahaan melakukan

koordinasi pengelolaan dan

administrasi Laporan Harta

1,370 100% 1,370





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN).


kebijakan tentang

kepatuhan pelaporan

harta kekayaan

penyelenggara negara

bagi Dewan Komisaris

Pengawas, Direksi dan

pejabat satu tingkat di

bawah Direksi.

Kekuatan

kebijakan/SOP tentang

pengelolaan kepatuhan dan

Penyampaian LHKPN. (N/A)

Perusahaan telah menetapkan

Jabatan dalam Organisasi

Perusahaan yang wajib

menyampaikan LHKPN di

lingkungan Perusahaan. (N/A)

Ketentuan tentang pejabat

perusahaan yang ditugaskan

melaksanakan koordinasi

berkaitan dengan pengelolaan

LHKPN di lingkungan

Perusahaan. (N/A)

Sanksi bagi yang tidak

menyampaikan LHKPN sesuai

dengan ketentuan perundang-

undangan. (N/A)

Kelemahan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,609 100,00% 0,609





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

-

8 Penyelenggara

Negara/Wajib Lapor

memahami

kebijakan/SOP

tentang kepatuhan

pelaporan harta

kekayaan

penyelenggara negara.

Kekuatan

Telah terdapat pelaksanaan

sosialisasi dan bimbingan teknis

tentang LHKPN kepada pegawai

terkait melalui pendistribusian

dokumen dan sosialisasi formal.

(N/A)

Pejabat wajib lapor telah

menyampaikan LHKPN tepat

waktu. (N/A)

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,304 100,00% 0304

9 Perusahaan

melaksanakan

kebijakan/SOP

tentang kepatuhan

pelaporan harta

kekayaan

penyelenggara negara.

Kekuatan

Pejabat yang diwajibkan Lapor

LHKPN mematuhi kewajiban

menyampaikan LHKPN. (N/A)

Terdapat pelaporan berkala

tentang perkembangan

pemenuhan kewajiban

menyampaikan LHKPN. (N/A)

Terdapat pemberian

teguran/sanksi bagi

penyelenggara negara yang

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,457 100,00% 0,457





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

belum/tidak menyampaikan

LHKPN sesuai peraturan

perundang-undangan. (N/A)

Kelemahan

-


program pengendalian

gratifikasi sesuai ketentuan

yang berlaku.

1,370 77,76% 1,065


ketentuan/kebijakan

tentang Pengendalian

Gratifikasi.

Kekuatan

Telah terdapat

kebijakan/ketentuan tentang

Pengendalian Gratifikasi yaitu

Pedoman Pelaksanaan

Pelaporan dan Pengendalian

Gratifikasi PT API 2018.

Telah terdapat

Kebijakan/ketentuan tentang

Pengendalian Gratifikasi yang

meliputi komitmen Dewan

Komisaris dan Direksi,

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,304 100,00% 0,304





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

ketentuan-ketentuan tentang

gratifikasi, fungsi yang

ditugaskan mengelola

gratifikasi, mekanisme

pelaporan gratifikasi,

pemantauan atas pelaksanaan

dan sanksi atas penyimpangan

ketentuan gratifikasi.

Kelemahan

-

11 Perusahaan

melaksanakan upaya

untuk meningkatkan

pemahaman terhadap

kebijakan/ketentuan

pengendalian

gratifikasi.

Kekuatan


komunikasi dan sosialisasi

tentang Pengendalian

Gratifikasi kepada Dewan

Komisaris, Direksi dan

karyawan perusahaan melalui

sosialisasi serta banner anti-

gratifikasi.

Perusahaan telah

melaksanakan kegiatan

pendistribusian ketentuan dan

perangkat Pengendalian

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,609 100,00% 0,609





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Gratifikasi di lingkungan

perusahaan berupa Pedoman

Pelaksanaan Pelaporan dan

Pengendalian Gratifikasi yang

dapat diunduh di website resmi

perusahaan.


pemahaman Dewan Komisaris,

Direksi dan karyawan yang

memadai terhadap kebijakan

Pengendalian Gratifikasi

berdasarkan hasil interview

dan survey.

Telah terdapat kegiatan

diseminasi tentang

Pengendalian Gratifikasi

kepada stakeholder perusahaan

melalui sosialisasi, banner, dan

website perusahaan.

Kelemahan

-

12 Perusahaan

mengimplementasikan

Kekuatan Hambatan

-

0,457 33,33% 0,152





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

pengendalian

gratifikasi.


pengelolaan gratifikasi yang

sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dengan

dibuatnya Pedoman

Pengendalian Gratifikasi 2018

dimana Sekretaris Perusahaan

ditugaskan memonitor

penerapan pedoman ini dan

memberikan laporan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan

sekali kepada Direktur Utama

mengenai implementasinya

termasuk laporan-laporan yang

telah diterima berkaitan

dengan Gratifikasi.

Kelemahan

Belum terdapat pelaporan

tentang pengendalian

gratifikasi di lingkungan

perusahaan.

Belum terdapat peninjauan dan

penyempurnaan berkala

Rekomendasi

Agar dibuat pelaporan tentang

pengendalian gratifikasi di

lingkungan perusahaan.

Agar dilakukan peninjauan dan

penyempurnaan berkala terhadap

perangkat pendukung.





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

terhadap perangkat pendukung

pengendalian gratifikasi

perusahaan.


kebijakan atas sistem

pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada

perusahaan yang

bersangkutan (whistle

blowing system).

1,217 62,47% 0,760


kebijakan tentang


penyimpangan pada

perusahaan (whistle

blowing system).

Kekuatan


kebijakan mengenai pelaporan

atas dugaan penyimpangan

pada perusahaan (whistle

blowing system) yaitu Pedoman

Whistleblowing System PT API

Tahun 2018

Materi Sistem Pelaporan

Pelanggaran (Whistleblowing

System) PT Akses Pelabuhan

Indonesia telah memuat:

a. Perlindungan Pelapor;

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,304 100,00% 0,304





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

b. Unit pengelola sistem

pelaporan pelanggaran;

c. Kewajiban untuk

melakukan pelaporan atas

pelanggaran;

d. Mekanisme penyampaian

pelanggaran (infrastruktur

dan mekanisme,

kerahasiaan dan

perlindungan pelapor,

komunikasi dengan

pelapor);

e. Pelaksanaan investigasi;

f. Pelaporan atas

penyelenggaraan sistem

pelaporan pelanggaran.

Kelemahan

-

14 Perusahaan

melaksanakan

kegiatan untuk

memberikan

pemahaman atas

Kekuatan


sosialisasi kebijakan whistle

blowing system kepada

karyawan perusahaan dengan

Hambatan

-

Rekomendasi

0,304 100,00% 0,304





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

kebijakan pelaporan

atas dugaan

penyimpangan

(whistle blowing

system).

mempublikasikan pedoman

pada website perusahaan.


sosialisasi kebijakan whistle

blowing system kepada

stakeholders perusahaan

dengan mempublikasikan

pedoman WBS pada website

perusahaan serta sosialisasi.

Kelemahan

-

15 Perusahaan

melaksanakan

kebijakan tentang


penyimpangan pada

perusahaan (whistle

blowing system).

Kekuatan

Telah terdapat sarana/media

perusahaan yang memadai

untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan whistle blowing

system.

Kelemahan

Belum terdapat dokumen

laporan terkait pelaksanaan

WBS,

Hambatan

-

Rekomendasi

-

- Agar dilakukan penanganan/tindak

lanjut sesuai dengan kebijakan atas

pengaduan yang diterima

perusahaan.

- Agar dibuatkan pelaporan atas

pelaksanaan kebijakan tentang

pelaporan atas dugaan penyimpangan

0,609 25,00% 0,152





PENERAPAN GCG)


USULAN REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENU

HAN

SKOR

Belum terdapat dokumentasi

penanganan/tindak lanjut atas

pengaduan yang diterima

perusahaan.

Belum terdapat evaluasi


kebijakan whistle blowing

secara berkala.

pada perusahaan (whistle blowing

system).

- Agar pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan terhadap plaksanaan

kebijakan whistle blowing system

secara berkala.

JUMLAH ASPEK I 7,000 89, 12% 6,239

4.2 ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

INDIKATOR / PARAMETER



PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

7 RUPS/Pemilik Modal

melakukan pengangkatan

dan pemberhentian Direksi.

2,423 85,01% 2,060

16 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

pedoman pengangkatan

Kekuatan

Telah terdapat pedoman pengangkatan

dan pemberhentian Direksi, yaitu pada

Hambatan

-

Rekomendasi

0,346 75,00% 0,260





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

dan pemberhentian

Direksi.

Anggaran Dasar tahun 2014 pasal 10

halaman 11

Telah terdapat pemaparan mekanisme

penjaringan atau nominasi calon anggota

Direksi pada Anggaran Dasar tahun 2014

pasal 10 halaman 11 ayat 2-10

Kelemahan

Belum terdapat materi pedoman terkait

penilaian/pengujian atas kepatutan dan

kelayakan (fit and proper test) bagi

anggota Direksi. Pengangkatan Direksi

dilakukan dengan cara penunjukkan

langsung SK oleh Induk Pemegang Saham.

Agar melengkapi

materi pedoman

penilaian/pengujian

atas kepatutan dan

kelayakan (fit and

proper test) bagi

anggota Direksi.

17 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal melaksanakan

penilaian terhadap

calon anggota Direksi.

Kekuatan

Telah terdapat Daftar Bakal Calon yang

disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan

berisikan nama-nama yang diperoleh

melalui proses penjaringan dalam rangka

memperoleh calon anggota Direksi.

Konfirmasi selama tahun 2018 tidak

terdapat perubahan Direksi.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar terdapat Tim

(Lembaga

Profesional) yang

dibentuk untuk

melaksanakan uji

0,692 60,00% 0,415





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh

Pemegang Saham diundang secara tertulis

oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan

kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konfirmasi selama tahun 2018 tidak


Terdapat penetapan hasil akhir UKK dan

Evaluasi oleh Tim dan disampaikan

kepada Pemegang Saham. Konfirmasi

selama tahun 2018 tidak terdapat

perubahan Direksi.

Kelemahan

Uji Kepatutan dan Kelayakan belum

dilakukan oleh Lembaga Profesional dan

dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon.

Belum terdapat Anggota Direksi

tercantum dalam penetapan hasil UKK dan

Evaluasi yang disampaikan oleh Tim. Hasil

Konfirmasi proses penunjukkan langsung

kelayakan dan

kepatutan

Agar terdapat

pelaksanaan uji

kelayakan dan

kepatutan yang

menilai semua

kriteria penilaian

Direksi yang

ditetapkan dalam

ketentuan perundang-

undangan.

Agar Anggota Direksi

yang tercantum dalam

penetapan hasil UKK

dan Evaluasi

disampaikan oleh

Tim.

18 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

Kekuatan

Pemegang Saham telah menetapkan

Pengangkatan anggota dan komposisi

Hambatan

-

0,520 100,00% 0,520





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

pengangkatan anggota

dan komposisi Direksi.

Direksi berdasarkan Keputusan RUPS

Tanpa melalui RUPS PT Akses Pelabuhan

Indonesia Nomor: PPI-623-004214

Nomor: HK.55/22/9/2/PTP-17 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan

Anggota Direksi PT Akses Pelabuhan

Indonesia disahkan pada 22 September

2017 oleh President Director PT

Pengembang Pelabuhan Indonesia dan

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung

Priok.

Pengangkatan Direksi:

- Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan,

Pemegang Saham telah melakukan

penetapan kepada sebagian anggota

Direksi secara definitif tidak melebihi 30

(tiga puluh) hari sejak masa jabatan

tersebut berakhir serta didasari oleh

Berita Acara RUPS, berdasarkan dokumen

Anggaran Dasar Pasal 10 dan Keputusan

RUPS Tanpa melalui RUPS PT Akses

Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-623-

004214 Nomor: HK.55/22/9/2/PTP-17.

Rekomendasi

Sebaiknya Direksi

memiliki latar

belakang pendidikan/

pengetahuan

dan/atau pengalaman

yang sesuai dengan

jenis usaha

perusahaaan.

Sebaiknya Seluruh

anggota Direksi

memiliki pengalaman

yang sesuai dengan

pembidangan tugas

anggota Direksi.





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Pembidangan tugas Direksi telah

ditetapkan dalam Berita Acara Keputusan

RUPS 2017.

Komposisi Direksi per tanggal 31

Desember 2018 adalah:

Direktur Utama : Iwan Ridwan

Direktur : Ari Sunaryono

Direktur : Noval Hayin K.

Telah terdapat kesesuaian antara Jumlah

personil Direksi dengan kebutuhan

Perusahaan untuk mengisi 3 jabatan

Direksi. (Per 31 Desember 2018

komposisi Direksi terdiri dari 3 Orang

untuk mengisi 3 jabatan Direksi)

Berdasarkan CV Direksi, seluruh Anggota

Direksi yang diangkat telah memiliki latar

belakang pendidikan/ pengetahuan

dan/atau pengalaman yang sesuai dengan

jenis usaha Perusahaan.

Kelemahan

-

19 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

Kekuatan

Pemegang Saham/RUPS telah

menetapkan ketentuan mengenai jenis-

Hambatan

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

pengaturan mengenai

rangkap jabatan bagi

anggota Direksi.

jenis jabatan rangkap anggota Direksi

yang menimbulkan benturan

kepentingan, sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar Perusahaan yaitu:

- Jabatan sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan;

- Jabatan lainnya yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan.

Telah terdapat ketentuan mengenai

rangkap jabatan yang menimbulkan

benturan kepentingan telah memuat

pengaturan/mekanisme pengunduran

diri dari jabatan rangkap tersebut atau

jabatan anggota Direksi yang paling

lambat 30 hari sejak terjadinya

perangkapan jabatan tersebut.

Kelemahan.

-

Rekomendasi

-

20 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal

memberhentikan

Kekuatan

Telah terdapat Penetapan pemberhentian

anggota Direksi yang dilakukan dengan

Hambatan

-

Rekomendasi

0,173 100,00% 0,173





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

anggota Direksi

sesuai dengan

peraturan

perundang-

undangan.

keputusan RUPS, selama tahun 2018 tidak


Telah terdapat tahapan pemberhentian

anggota Direksi sewaktu-waktu, namun

selama tahun 2018 tidak terdapat

perubahan Direksi. Tahapan

Pemberhentian sewaktu-waktu

berdasarkar Anggaran Dasar terdiri dari:

- Telah terdapat Rencana

pemberhentian anggota Direksi yang

diberitahukan kepada yang

bersangkutan secara tertulis oleh

Pemegang Saham.

- Sesuai Anggaran Dasar, keputusan

pemberhentian Direksi oleh Pemegang

Saham telah memuat alasan-alasan

seperti :

(a) tidak dapat memenuhi

kewajibannya yang telah disepakati

dalam kontrak manajemen;

(b) tidak dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik;

-





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

(c) tidak melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan/atau

ketentuan Anggaran Dasar;

(d) terlibat dalam tindakan yang

merugikan Perusahaan dan/atau

Negara;

(e) melakukan tindakan yang

melanggar etika dan/atau kepatuhan

yang seharusnya dihormati sebagai

anggota Direksi

(f) dinyatakan bersalah dengan

putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

(g) mengundurkan diri;

Alasan lainnya yang ditetapkan oleh

RUPS demi tujuan dan kepentingan

Perusahaan. Keputusan

pemberhentian diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan

membela diri.

Berdasarkan konfirmasi,

Pemberhentian dan Pemindahan Ybs.

Dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan Top Management di





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Lingkungan Anak Perusahaan IPC

Pemberhentian ini telah sesuai dengan

Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Keputusan RUPS/Pemilik Modal telah

memuat alasan pemberhentian dalam

Keputusan Pemegang Saham, namun

karena selama tahun 2018 tidak terdapat

perubahan Direksi.

Kelemahan

-

21 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

respon terhadap

lowongan jabatan

dan/atau

pemberhentian

sementara Direksi oleh

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak

terdapat pemberhentian sementara

Direksi oleh Dewan Komisaris. Apabila

terdapat pemberhentian sementara

Direksi oleh Dewan Komisaris telah diatur

dalam Anggaran Dasar Perusahaan bahwa

pemberhentian sementara anggota

Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara

pengambilan keputusan Dewan Komisaris

dengan memberitahukan secara tertulis

kepada yang bersangkutan disertai alasan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

yang menyebabkan pemberhentian

sementara tersebut.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari

setelah tanggal pemberhentian sementara

harus diselenggarakan RUPS sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar pasal 10.

Anggaran Dasar telah memuat ketentuan

bahwa dalam RUPS, anggota Direksi yang

diberhentikan sementara diberi

kesempatan untuk membela diri.

Dalam Anggaran Dasar telah memuat

mengenai pemberhentian sementara

Anggota Direksi. Apabila dalam RUPS

tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah pemberhentian

sementara itu, maka pemberhentian

sementara tersebut batal demi hukum.

Kelemahan

-


melakukan pengangkatan

dan pemberhentian Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

1,731 59,19% 1,025





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

22 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

pedoman pengangkatan

dan pemberhentian

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Telah terdapat ketentuan umum

mengenai pengangkatan dan

pemberhentian DewanKomisaris

sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar Pasal 14

Pedoman pengangkatan dan

pemberhentian, telah mengatur

mengenai: (a) penjaringan atau nominasi

calon anggota Dewan Komisaris; (b)

penilaian bagi calon anggota Dewan

Komisaris.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346

23 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal melaksanakan

penilaian terhadap

calon anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

-

Kelemahan

Belum terdapat proses Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik Modal mencari

usulan calon anggota Dewan Komisaris.

Hambatan

-

Rekomendasi

• Agar Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal mencari usulan

calon anggota Dewan

0,519 0,00% 0,000





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Berdasarkan konfirmasi proses melalui

penunjukkan langsung.

Belum terdapat proses Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik Modal

melaksanakan penilaian terhadap Calon

Dewan Komisaris. Proses Uji Kelayakan

dan Kepatuhan (UKK) sesuai ketentuan

yang berlaku, yaitu:

- UKK dilakukan oleh Tim terhadap: (1)

Bakal calon anggota Dewan Komisaris

yang telah menyelesaikan masa

jabatannya untuk diangkat menjadi

anggota Dewan Komisaris dan jabatan

yang berbeda atau menjadi Anggota

Dewan Komisaris pada Perusahaan

yang lain; (2) Bakal calon anggota

Dewan Komisaris yang berasal dari

pejabat 1 level dibawah Direksi atau

pejabat eselon I dan II Instansi

Pemerintah;

- UKK dilakukan oleh Lembaga

Profesional dan dievaluasi oleh Tim

terhadap bakal calon.

Komisaris beserta

bukti dokumentasi.

• Agar Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal melaksanakan

penilaian terhadap

Calon Dewan

Komisaris beserta

bukti dokumentasi.

• Agar dalam proses

penilaian calon Dewan

Komisaris didukung

dengan Berita Acara

penilaian, dan

menjadi dasar

penetapan.





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Berdasarkan dokumen Keputusan RUPS

Tanpa Melalui RUPS PT Akses Pelabuhan

Indonesia Nomor: PPI-623-

003426.Nomor: HK.55/20/4/1/PTP-17

tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Dewan Komisaris PT API

serta konfirmasi proses melalui

penunjukkan langsung.

Belum terdapat Berita Acara Penilaian

yang mencakup semua kriteria penilaian

Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan di bidang

BUMN (penilaian terhadap persyaratan

integritas, dedikasi, memahami masalah-

masalah manajemen perusahaan yang

berkaitan dengan salah satu fungsi

manajemen dan memiliki pengetahuan

yang memadai di bidang usaha

perusahaan).

Belum terdapat bukti hasil akhir penilaian

terkait Penetapan Dewan Komisaris

terpilih pada Keputusan RUPS Tanpa

Melalui RUPS PT Akses Pelabuhan






PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR


Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan

Komisaris PT API

24 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

pengangkatan anggota

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

komposisinya.

Kekuatan

Penetapan pengangkatan Dewan

Komisaris telah dilaksanakan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa

jabatan tersebut berakhir melalui

RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Keputusan RUPS Tanpa

Melalui RUPS PT Akses Pelabuhan




Komisaris PT API.

- Pengangkatan Dewan Komisaris

telahdilakukan berdasarkan

Keputusan PemegangSaham.

- Penetapan Dewan Komisaris melalui

RUPS telah didukung dengan Berita

Acara RUPS.

Telah terdapat penetapan pengangkatan

Dewan Komisaris melalui

RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris

Hambatan

-

Rekomendasi

Pemegang Saham

disarankan agar

menetapkan Anggota

Dewan Komisaris

Independen yang

berjumlah 20% dari

komposisi Dewan

Komisaris.

0,347 95,83% 0,333





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Keputusan RUPS Tanpa Melalui RUPS PT

Akses Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-

623-003426 Nomor: HK.55/20/4/1/PTP-

17 tentang Pemberhentian dan


Komposisi Dewan Komisaris per 31

Desember 2018 berjumlah 1 (satu) orang

yaitu Arif Suhartono sebagai Komisaris

Utama sehingga tidak melebihi batas

maksimal dibanding dengan jumlah

Direksi yaitu 3 (tiga) orang. Komposisi

Dewan Komisaris Per 31 Desember 2018

berjumlah 1 (satu) orang yaitu Komisaris

Utama Arif Suhartono.

Dalam komposisi Dewan Komisaris tidak

terdapat mantan anggota Direksi

Perusahaan yang menjabat sehingga tidak

berlaku masa cooling off sekurang-

kurangnya satu tahun.

Kelemahan

RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling

sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris

secara eksplisit dalam keputusan





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

pengangkatannya. Komisaris Independen

memiliki kompetensi dibidang auditing,

keuangan dan akuntansi.

25 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

pengaturan mengenai

rangkap jabatan bagi

anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Telah terdapat Keputusan Pemegang

Saham/RUPS mengatur dan menetapkan

jabatan Dewan Komisaris yang

menimbulkan benturan kepentingan,


Dasar Perusahaan Pasal 14 poin 32, yaitu:

- Jabatan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pengurus partai politik

dan/atau calon/anggota legislative

dan/atau calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah;

- Jabatan lain yang dapat

menimbulkanbenturan kepentingan.

Kelemahan

Pemegang Saham belum menetapkan

keputusan yang mengatur dan

menetapkan jumlah maksimum jabatan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar terdapat

keputusan/peraturan

Pemegang Saham

yang mengatur dan

menetapkan jumlah

maksimum jabatan

Dewan yang boleh

dipegang oleh

seorang anggota

Dewan Komisaris.

0,346 50,00% 0,173





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Dewan Komisaris yang boleh dipegang

oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

26 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberhentikan

anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas sesuai

dengan peraturan

perundang-undangan.

Kekuatan

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris

telah dilakukan melalui Keputusan RUPS

Tanpa Melalui RUPS PT Akses Pelabuhan




Komisaris PT API.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan

Pasal 14, Anggota Dewan Komisaris dapat

diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan RUPS dengan menyebutkan

alasannya dan melalui tahapan sebagai

berikut:

1) Rencana pemberhentian anggota

Dewan Komisaris telah diberitahukan

kepada yang bersangkutan secara tertulis

olehPemegang Saham.

2) Anggota Dewan Komisaris dapat

diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan keputusan RUPS karena

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,173 100,00% 0,173





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

alasan-alasan: (a) tidak dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik;

(b) tidak lagi memenuhi peraturan

perundang-undangan dan/atau

Anggaran Dasar; (c) terlibat dalam

tindakan yang merugikan Perusahaan

dan/atau Negara; (d) melakukan tindakan

yang melanggar etika dan/atau kepatuhan

yang seharusnya dihormati oleh Dewan

komisaris (e) dinyatakan bersalah dengan

putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap (f) Mengundurkan

diri.

3) Keputusan pemberhentian tersebut

diambil setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan membela diri.

Risalah Keputusan Pemegang Saham

(sirkuler) terkait pemberhentian Dewan

Komisaris telah menyebut alasan

pemberhentian yaitu dengan alasan

restrukturisasi organisasi. RUPS PT Akses

Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI-623-

003426 Nomor: HK.55/20/4/1/PTP-17





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

tentang Pemberhentian dan


Kelemahan

-


memberikan keputusan yang

diperlukan untuk menjaga

kepentingan usaha

perusahaan dalam jangka

panjang dan jangka pendek

sesuai dengan dengan

peraturan perundang-

undangan dan/atau

anggaran dasar.

1,385 90,63% 1,255

27 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

pengesahan Rencana

Jangka Penjang

Perusahaan (RJPP) atau

Revisi RJPP.

Kekuatan


menetapkan menetapkan tentang

Pedoman RJPP yaitu Surat PT. Pelindo II

No: KU.211/29/8/I/PI.II-16 tanggal 29

Maret 2016 tentang Penyampaian

Petunjuk Teknis Penyusunan RJPP serta

Keputusan Menteri Negara BUMN No.

KEP-102/MBU/2002 Pasal 2.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Pemegang Saham

/RUPS/memberikan

pengesahan/

persetujuan terhadap

0,519 100,00% 0,519





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Dewan Komisaris telah memberikan

pengesahan/ persetujuan terhadap

rancangan RJPP atau Revisi RJPP

dibuktikan dengan dokumen Surat

Taggapan Dewan Komisaris atas usulan

RJPP PT API 2016-2020 nomor 03/SRT-

DK/VIII/API2017.

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal

telah melakukan

pembahasan/pengkajian terhadap

rancangan RJPP atau Revisi RJPP melalui

Komisaris Utama sekaligus perwakilan

Pemegang Saham dalam Surat Taggapan

Dewan Komisaris atas usulan RJPP PT API

2016-2020 nomor 03/SRT-

DK/VIII/API2017.

- Direksi telah menyerahkan RJPP

kepada pemegang saham untuk RUPS

- Dewan Komisaris telah

menyampaikan pemaparan/

tanggapan atas hal-hal dalam RJPP

2016-2020 yang diusulkan oleh

Direksi untuk diputuskan oleh RUPS.

Berdasarkan surat tanggapan Dewan

rancangan RJPP atau

Revisi RJPP.





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Komisaris persetujuan Rancangan

RJPP 2016-2020 nomor

03/SRTDK/VIII/API-2017

Kelemahan

Pemegang Saham belum memberikan

pengesahan/ persetujuan terhadap

rancangan RJPP atau Revisi RJPP.

Pengesahan hanya sampai Komisaris

melalui Surat Taggapan Dewan Komisaris

atas usulan RJPP PT API 2016-2020 nomor

03/SRT-DK/VIII/API2017

28 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

pengesahan Pengesahan

Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan

(RKAP).

Kekuatan

Telah tedapat pedoman penyusunan

RKAP yang diatur dalam Petunjuk Teknis

Penyusunan Usulan RKAP tahun 2019 PT

Pelabuhan Indonesia II yang disahkan

pada Mei 2018.


pembahasan/pengkajian/penelaahan

terhadap rancangan RKAP berdasarkan

Risalah RUPS Sirkuler Persetujuan RKAP

dan Kontrak Manajemen 2018 Nomor:

PPI-623-004953

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,520 100,00% 0,520





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Nomor: HK.55/30/1/1/PTP-18 pada 30

Januari 2018 meliputi:

- Pembahasan/pengkajian/penelaahan

terhadap rancangan RKAP didahului oleh

pemaparan Direksi atas hal-hal yang

diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS;

- Dewan Komisaris menyampaikan

pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang

diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan

oleh RUPS.

Pemegang Saham telah memberikan

pengesahan/persetujuan rancangan RKAP

dibuktikan dengan Risalah RUPS Sirkuler

Persetujuan RKAP dan Kontrak

Manajemen 2018 Nomor: PPI-623-

004953 Nomor: HK.55/30/1/1/PTP-18

pada 30 Januari 2018.

Sesuai Anggaran Dasar

Pengesahan/persetujuan RKAP 2018 oleh

Pemegang Saham paling lambat 1 bulan

setelah tahun berjalan. Pengesahan RKAP

oleh Pemegang Saham dilakukan pada

tanggal 30 Januari 2018.





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Kelemahan

-

29 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

persetujuan/keputusan

atas usulan aksi

korporasi yang perlu

mendapat

persetujuan/keputusan

RUPS/Pemilik Modal.

Kekuatan

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal

telah melakukan pembahasan/

pengkajian/ penelaahan terhadap usulan

aksi korporasi Direksi yang perlu

mendapat persetujuan/keputusan

RUPS/Pemilik Modal sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Risalah RUPS Sirkuler

Pada 20 Desember 2018 terkait

Penambahan Modal.

a. Pengambilan keputusan

RUPS/Pemegang Saham secara

Sirkuler didahului dengan pemaparan

oleh Direksi atas permintaan

penjelasan atas hal-hal yang

diagendakan untuk diputuskan oleh

RUPS /Pemegang Saham.

b. Pengambilan keputusan RUPS

mempertimbangkan tanggapan Dewan

Komisaris atas hal-hal yang diusulkan

oleh Direksi. Pemegang Saham telah

memberikan persetujuan/ keputusan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

terhadap usulan aksi korporasi

Direksi.


memberikan persetujuan/ keputusan

terhadap usulan Direksi melalui

Keputusan RUPS Sirkuler PT Akses

Pelabuhan Indonesia, antara lain tentang

persetujuan RKAP dan Kontrak

Manajemen tahun 2018. Risalah RUPS

Sirkuler Persetujuan RKAP dan Kontrak


004953

Nomor: HK.55/30/1/1/PTP-18 pada 30

Januari 2018

Persetujuan/keputusan oleh Pemegang

Saham telah dilaksanakan tepat waktu.

Risalah RUPS Sirkuler Persetujuan

Laporan Tahunan dan Keuangan Tahun

2017 tanggal 21 Mei 2018.

Kelemahan

-


memberikan persetujuan

2,077 95,84% 1,991





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

laporan tahunan termasuk

pengesahan laporan

keuangan serta tugas

pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas

sesuai peraturan perundang-

undangan dan/atau

anggaran dasar.


memberikan penilaian

terhadap kinerja Direksi

dan kinerja Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Penilaian Kinerja Direksi

- RUPS memberikan penilaian terhadap

kinerja Direksi dan kinerja Dewan

Komisaris sesuai yang ditetapkan

dalam Surat Keputusan Direksi Pelindo

II (Persero) tentang Pola Pembinaan

Anak dan Kerjasama Operasi.

Berdasarkan SK Direksi PT PELINDO II

(Persero) No. HK.56/7/4/2/PI.II14, tgl

7 April 2014 tentang Pola Pembinaan

Anak Perusahaan dan Kerjasama

Operasi di lingkungan PT Pelindo II

(Persero) Pasal 4 tentang RKAP yang

berbunyi :

a. Rencana Kerja anak perusahaan

Hambatan

-

Rekomendasi

Sebaiknya Kontrak

Manajemen

perusahaan memuat

tidak hanya kinerja

kolegial namun juga

disertai kinerja

individu yang disetujui

Pemegang Saham.

Sebaiknya Penilaian

kinerja individu

Direksi dituangkan

dalam Risalah RUPS.

0,346 75,00% 0,260





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

b. Anggaran pada Anak Perusahaan

c.Proyeksi keuangan pokok anak

perusahaan

d. Key Performance Indikator

Penilaian Kinerja Direksi

Telah terdapat sistem/pedoman penilaian

kinerja Direksi secara kolegial yang

memuat indikator kinerja utama dan

kriteria keberhasilan pada Kontrak

Manajemen 2018.

Telah terdapat Kontrak Manajemen atau

Key Performance Indicators/KPI Direksi

yang memuat target kinerja kolegial yang

disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham

yaitu Kontrak Manajemen/ KPI Korporat

Tahun 2018


penilaian Kinerja anggota Direksi kolegial

berdasarkan laporan kinerja Direksi dan

telah mempertimbangkan tanggapan

Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Sebaiknya pada board

manual dicantumkan

pula pedoman

penilaian terkait

kriteria keberhasilan

kinerja Dewan

Komisaris yang

memuat pula kriteria

keberhasilan.

Agar dilengkapi

dengan bukti fisik

laporan penilaian

Kinerja

Komisaris/Dewan

Pengawas oleh

RUPS/Pemegang

Saham.

Agar dilengkapi

dengan penilaian

kinerja Dewan

Komisaris dalam

Risalah RUPS





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Telah terdapat sistem/pedoman penilaian

kinerja Dewan Komisaris (majelis) yang

memuat indikator kinerja utama dan

kriteria keberhasilan.

Telah terdapat Kontrak Manajemen

Dewan Komisaris (majelis) yang memuat

indikator kinerja utama dan kriteria

keberhasilan.

Telah terdapat kontrak manajemen

Dewan Komisaris (majelis) yang memuat

target kinerja Dewan Komisaris yang

disahkan/disetujui Pemegang Saham.

Kelemahan

Belum terdapat sistem/ penilaian kinerja

Direksi secara individu yang memuat

indikator kinerja utama dan kriteria

keberhasilan.

Belum terdapat Kontrak Manajemen atau

Key Performance Indicators/KPI Direksi

yang memuat target kinerja individu yang

disahkan/disetujui oleh Pemegang

Saham.





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Pemegang Saham belum memberikan

penilaian Kinerja anggota Direksi secara

individu berdasarkan laporan kinerja

Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris

atas Kinerja Direksi.

Penilaian kinerja Direksi belum

dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris

belum dituangkan dalam Risalah RUPS

Tahunan.

31 RUPS menetapkan

gaji/honorarium,

tunjangan, fasilitas dan

tantiem/insentif kinerja

untuk Direksi dan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Telah terdapat pedoman

gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas

Direksi dan Dewan Komisaris diantaranya

memuat tentang : (1) formula pehitungan

gaji/honorarium; (2) Formula

perhitungan gaji/honorarium, tunjangan

dan fasilitas tersebut memperhatikan

pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta

mempertimbangkan sektor industri

sejenis yang terukur (benchmark), kondisi

persaingan usaha (competitiveness) atau

kompleksitas usaha, dan kelangkaan

Sumber Daya Manusia. Berdasarkan RUPS

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Sirkuler Penetapan Insentif Kinerja 2017

dan Remunerasi 2018 Direksi dan

Komisaris tertanggal 23 Mei 2018.

Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan

penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Telah terdapat pedoman penetapan

pedoman tantiem/insentif kinerja Dewan

Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur

dalam Keputusan RUPSdiantaranya

memuat tentang: (1) formulaperhitungan

tantiem/insentif kinerja; (2) formula

perhitungan tantiem/insentif

kinerja,tersebut mempertimbangkan

faktorpencapaian target, tingkat

kesehatan, danfaktor-faktor lain yang

relevan. Berdasarkan RUPS Sirkuler

Penetapan Insentif Kinerja 2017 dan

Remunerasi 2018 Direksi dan Komisaris

tertanggal 23 Mei 2018

Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal

telah menetapkan tantiem/insentif

kinerja Dewan Komisaris/Dewan





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Pengawas dan Direksi sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan.

Kelemahan

-

32 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal menetapkan

auditor eksternal yang

mengaudit Laporan

Keuangan perusahaan.

Kekuatan


pedoman penunjukkan Audit Eksternal


Dasar Perusahaan.


pembahasan/ pengkajian/penelaahan

terhadap calon-calon Auditor Eksternal

terdapat pada Risalah RUPS Sirkuler

Penetapan KAP Tahun Buku 2017

tertanggal 31 Oktober 2017.


persetujuan besaran nilai jasa auditor

eksternal berdasarkan Risalah RUPS

Sirkuler Persetujuan Laporan Tahunan

dan Keuangan Tahun 2017 tanggal 21 Mei

2018 yaitu KAP Purwantono, Sungkoro,

Surja (Ernst & Young).

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Kelemahan

-

33 Pemegang

Saham/RUPS/Pemilik

Modal memberikan

persetujuan laporan

tahunan termasuk

pengesahan laporan

keuangan serta tugas

pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Telah terdapat pedoman penyusunan

laporan tahunan (annual report) dan

laporan tentang tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang ditetapkan oleh Pemegang

Saham yaitu pada Anggaran Dasar Pasal

18.

Telah terdapat telaahan terhadap laporan

tahunan (termasuk laporan keuangan)

dan laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang

Saham berdasarkan dokumen Risalah

RUPS Sirkuler Persetujuan Laporan

Tahunan dan Keuangan Tahun 2017

tanggal 21 Mei 2018.

Telah terdapat Pengesahan Laporan

Keuangan serta tugas pengawasan Dewan

Komisaris yang dituangkan dalam risalah




Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,520 100,00% 0,520





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Telah terdapat keputusan RUPS tentang

memberikan/tidak memberikan

pembebasan tanggung jawab terhadap

pengurusan yang dilaksanakan oleh

Direksi dan pengawasan yang

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris

berdasarkan Risalah RUPS Sirkuler

Persetujuan Laporan Tahunan dan

Keuangan Tahun 2017 tanggal 21 Mei

2018.

Kelemahan

-

34 Pemegang

Saham/RUPS/ Pemilik

Modal menetapkan

penggunaan laba bersih.

Kekuatan

Telah terdapat pedoman/kebijakan

deviden dalam Anggaran Dasar Pasal 26

tentang Penggunaan Laba dan Undang-

Undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas

Telah terdapat penetapan penggunaan

laba bersih untuk deviden

mempertimbangkan pengembangan

usaha/investasi perusahaan berdasarkan


Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR



Penetapan penggunaan laba bersih untuk

deviden tidak melanggar ketentuan

perjanjian pinjaman atau ketentuan

penerbitan obligasi.

Kelemahan

-

35 Pengesahan terhadap

laporan tahunan dan

persetujuan terhadap

laporan keuangan

dilaksanakan tepat

waktu.

Kekuatan

Pengesahan laporan tahunan dalam

RUPS/Keputusan Pemilik Modal telah

dilaksanakan tepat waktu sesuai

ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam)

bulan setelah berakhirnya tahun buku

yang lampau.




Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,173 100,00% 0,173





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR


mengambil keputusan

melalui proses yang terbuka

dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan.

0,519 100,00% 0,519

36 RUPS mengambil

keputusan sesuai

dengan Undang Undang

No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan

Terbatas dan/atau

Anggaran Dasar

Perusahaan sehingga

menghasilkan

keputusan yang sah.

Kekuatan

RUPS yang diselenggarakan tahun 2018

telah mengambil keputusan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

tentang PerseroanTerbatas dan/atau

Anggaran Dasar perusahaansehingga

menghasilkan keputusan yang sah

berdasarkan Risalah RUPS Sirkuler

Persetujuan Laporan Tahunan dan

Keuangan Tahun 2017 tanggal 21 Mei

2018.

Ketua RUPS yang diselenggarakan tahun

2017 telah sesuai dengan ketentuan

perundangundangan di bidang Perseroan

Terbatas dan/atau Anggaran Dasar

Perusahaan.

Peserta rapat telah memenuhi kuorum

sesuai dengan ketentuan perundang-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,173 100,00% 0,173





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

undangan di bidang Perseroan Terbatas

dan/atau anggaran dasar perusahaan.

Kelemahan

-

37 RUPS mengambil

keputusan melalui

proses yang terbuka dan

adil.

Kekuatan

Pemegang Saham telah diberikan

kesempatan untuk mengajukan usul mata

acara RUPS sesuai dengan peraturan

perundang-undangan berdasarkan




Dalam Anggaran Dasar PT API Pasal 20

&21 telah mengatur adanya keputusan

RUPS tentang hal-hal yang berkaitan

dengan usaha perusahaan, keputusan

yang diambil harus memperhatikan

kepentingan wajar para pemangku

kepentingan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak

berhak mengambil keputusan kecuali

semua Pemegang Saham hadir dan/atau

diwakili dalam RUPS dan menyetujui

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

tambahan mata acara RUPS. Keputusan

atas mata acara tambahan tersebut selalu

disetujui dengan suara sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar

Kelemahan

-

12 Pemegang Saham/Pemilik

Modal melaksanakan Tata


sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawabnya.

0,865 100,00% 0,865

38 Pemegang

Saham/Pemilik Modal

memberikan

arahan/pembinaan

penerapan Tata Kelola


kepada Direksi dan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Telah terdapat arahan Pemegang

Saham/Pemilik Modal dalam RUPS

maupun dalam Keputusan Pemegang

Saham tentang persetujuan transaksional

dan dituangkan dalam Risalah RUPS Luar

Biasa terkait Persetujuan PT API sebagai

Penjamin Kredit Investasi Proyek Tol

Cibitung tertanggal 22 November 2018.

Telah terdapat pembahasan dan evaluasi

atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik pada perusahaan dan

Hambatan

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

dituangkan dalam Risalah RUPS Sirkuler



004953 Nomor: HK.55/30/1/1/PTP-18

pada 30 Januari 2018.

Dalam rangka mendorong pengelolaan

anak perusahaan secara professional,

transparan dan efisien RUPS meminta

Direksi dan Dewan Komisaris konsistem

mengimplementasikan prinsip GCG dan

melaksanakan assessment GCG tahun

2018 oleh assessor independen RUPS

Sirkuler Persetujuan RKAP dan Kontrak

Manajemen 2018.

Pemegang Saham belum menindaklanjuti

area of improvement yang dihasilkan dari

assessment atas pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik pada Perusahaan.

Kelemahan

-

39 Pemegang

Saham/Pemilik Modal

Kekuatan Hambatan

-

0,173 100,00% 0,173





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

tidak mencampuri

kegiatan operasional

perusahaan yang

menjadi tanggung jawab

Direksi.

Berdasarkan konfirmasi dan hasil

kuesioner, tidak terdapat instruksi secara

tertulis/surat/keputusan dari Pemegang

Saham/Pemilik Modal yang bersifat

transaksional/operasional yang tidak

berdasarkan usulan dari Direksi, maka hal

tersebut merupakan intervensi Pemegang

Saham.

Kelemahan

-

Rekomendasi

-

40 Pemegang

Saham/Pemilik Modal

merespon terhadap

informasi yang diterima

dari Direksi dan/atau

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas mengenai

gejala penurunan

kinerja dan kerugian

perusahaan yang

signifikan

Kekuatan

Pemegang Saham selalu merespon

terhadap informasi yang diterima dari

Direksi dan Dewan Komisaris terkait

kinerja perusahaandan tertuang dalam

Laporan Triwulan tahun 2018 dan Risalah





system penerimaan laporan mengenai

gejalapenurunan kinerja dari Direksi

dan/atau DewanKomisaris melalui

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00 % 0,346





PENERAPAN GCG

IDENTIFIKASI

HAMBATAN DAN

USULAN REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

penerimaan Laporan BulananPerusahaan

serta mekanisme pembahasandalam

RUPS.

Berdasarkan Risalah RUPS, Pemegang

Saham/Pemilik Modal telah memberikan

respon/tanggapan atas informasi

mengenai penurunan kinerja dan/atau

kerugian perusahaan yang signifikan yang

disampaikan oleh Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau

Direksi. Bentuk respon/tanggapan berupa

pemanggilan/permintaan untuk informasi

dan klarifikasi terkait penurunan kinerja

serta dibahas dalam RUPS Sirkuler.

Kelemahan

-

JUMLAH ASPEK II 9,000 85,71% 7,714


4.3 ASPEK DEWAN KOMISARIS




PENERAPAN GCG)

IDENTIFIKASI HAMBATAN

DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

13 Dewan Komisaris

melaksanakan program

pelatihan/pembelajaran

secara berkelanjutan.

1,348 83,33% 1,123

41 Dewan Komisaris

yang baru diangkat

mengikuti program

pengenalan yang

diselenggarakan oleh

perusahaan.

Kekuatan

Berdasarkan konfirmasi, telah

terdapat progran pengenalan

bagi anggota Dewan Komisaris

yang baru diangkat saat Rapat

Komisaris dan Direksi tanggal

25 Januari 2017.

Anggota Dewan Komisaris yang

baru diangkat telah mengikuti

program pengenalan

perusahaan berdasarkan daftar

hadir.


kehadiran/keaktifan anggota

Dewan Komisari tertuang dalam

Daftar Hadir Rapat Komisaris

dan Direksi sekaligus Program

Pengenalan Komisaris baru.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,674 100,00% 0,674





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan

-

42 Dewan Komisaris

melaksanakan

program pelatihan

dalam rangka

meningkatkan

kompetensi anggota

Dewan Komisaris

sesuai kebutuhan.

Kekuatan

Telah terdapat kebijakan

Dewan Komisaris tentang

pelatihan bagi Dewan

Komisaris dan tertuang dalam

Board Manual II.5.1 Program

Pengenalan dan Pelatihan

Dewan Komisaris.

Telah terdapat rencana kerja

untuk kegiatan pelatihan bagi

anggota Dewan


dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris PT API Tahun 2018. `

Pelaksanaan pelatihan bagi

anggota Dewan


telah direalisasikan.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar pelaksanaan

pelatihan bagi anggota

Dewan Komisaris

direalisasikan sesuai

dengan rencana kerja

Dewan Komisaris.

Agar dibuat Laporan

evaluasi kesesuaian

pelatihan dewan

komisaris dengan

Rencana Kerja Dewan

Komisaris.

0,674 66,67% 0,449





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


untuk kegiatan pelatihan bagi

anggota Dewan Komisaris

dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris PT API Tahun 2018.

Kelemahan

Belum terdapat pelaksanaan

pelatihan bagi anggota Dewan

Komisaris yang telah

direalisasikan.

Belum terdapat laporan

evaluasi pelaksanaan pelatihan

untuk Dewan Komisaris sesuai

dengan Rencana Kerja Dewan

Komisaris.

14 Dewan Komisaris

melakukan pembagian

tugas dan menetapkan

faktor-faktor yang

dibutuhkan untuk

mendukung

2,127 100,00% 2,127





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris .

43 Dewan Komisaris

memiliki kebijakan

dan melaksanakan

pembagian tugas

diantara anggota

Dewan Komisaris.

Kekuatan

Telah terdapat ketentuan yang

mengatur tentang kewajiban

Dewan Komisaris untuk

melakukan pembagian tugas di

antara anggota Dewan

Komisaris dalam Board Manual

II.9 Pembagian Tugas,

Wewenang dan Tanggung

Jawab diantara Anggota Dewan

Komisaris

Telah terdapat penetapan


pembagian tugas diantara


dalam Keputusan RUPS Tanpa

Melalui RUPS PT Akses

Pelabuhan Indonesia Nomor:

PPI-623-003426 Nomor:

HK.55/20/4/1/PTP-17 tentang

Pemberhentian dan

Pengangkatan Dewan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,648 100,00% 0,648





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Komisaris PT API. Sepanjang

tahun 2018, Personil Dewan

Komisaris PT API hanya terdiri

dari 1 personil, yaitu Bapak Arif

Suhartono

Pembagian tugas telah

mencakup seluruh bidang tugas

Komisaris.

Telah terdapat pembagian

tugas mencakup seluruh bidang

tugas Direksi.

Telah terdapat penugasan


sebagai ketua/wakil/anggota

Komite Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas.

Hanya terdapat satu Komisaris

sekaligus Komisaris Utama di

PT API.

Kelemahan

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

44 Dewan Komisaris

menetapkan

mekanisme

pengambilan

keputusan Dewan

Komisaris .

Kekuatan

Telah terdapat pengaturan

mengenai mekanisme

pengambilan keputusan Dewan

Komisaris. secara formal, yaitu

(1) pengambilan keputusan

melalui rapat Dewan


dan (2) pengambilan

keputusan diluar rapat (melalui

sirkuler dan lain-lain). Terdapat

dalam Board Manual II.11.8

Mekanisme dan Pengambilan

Keputusan Rapat ayat 1 poin a.

Telah terdapat standar waktu

tingkat kesegeraan

pengambilan keputusan

persetujuan terhadap usulan

Direksi yaitu dalam jangka

waktu 14 hari sejak tanggal

pengiriman risalah rapat

Komisaris terdapat dalam

Board Manual II.11.8

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,493 100,00% 0,493





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


Keputusan Rapat ayat 1 poin b

Telah terdapat ketentuan

tentang tingkat kesegeraan

untuk mengkomunikasikan

keputusan Dewan


kepada Direksi, maksimal 7 hari

sejak disahkan/ditandatangani

terdapat dalam Board Manual

II.11.8 Mekanisme dan

Pengambilan Keputusan Rapat

ayat 1 poin c

Kelemahan

-

45 Dewan Komisaris

menyusun rencana

kerja setiap tahun

yang memuat

sasaran/target yang

ingin dicapai dan

melaporkan secara

tertulis kepada

RUPS/Pemilik Modal.

Kekuatan


mengenai penyusunan rencana

kerja dan anggaran tahunan

Dewan Komisaris yang

memadai. Terdapat dalam

Board Manual II.10 Rencana

Kerja dan Anggaran Dewan

Komisaris.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,493 100,00% 0,493





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat penyusunan

rencana kerja dan anggaran

tahunan oleh Dewan Komisaris.

Terdapat dalam Rencana Kerja

dan Anggaran Dewan Komisaris

PT API Tahun 2018 disahkan

pada 1 Oktober 2017.

Rencana kerja tahunan telah

memuat rencana kerja untuk

melaksanakan rencana kerja

tersebut, serta disahkan oleh

Dewan Komisaris. Tertuang

dalam Program Kerja Dewan

Komisaris Tahun 2017. Berisi:

- RKAT Dewan Komisaris

memuat Rencana Kerja dan

Anggaran untuk

melaksanakan rencana kerrja

tersebut, serta disahkan oleh

Dewan Komisaris

- RKAT memuat indicator

kinerja utama dan target-

targetnya yang

mencerminkan ukuran





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

keberhasilan pelaksanaan

tugas pengawasan dan

pemberian nasihat kepada

Direksi.

- Proses penyusunan RKAT

Dewan Komisaris

menggunakan perangkat

Dewan Komisaris.

Proses penyusunan Rencana

Kerja Tahunan Dewan


telah menggunakan perangkat


Pengawas secara optimal.

Rencana kerja Dewan Komisaris

telah dilengkapi dengan

anggaran biayanya.

Telah terdapat penyampaian

Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Dewan


kepada Direksi untuk

dimasukkan sebagai bagian dari

RKAP.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Rencana kerja dan anggaran

tahunan Dewan Komisaris telah

disampaikan secara tertulis

kepada Pemegang

Saham/Pemilik Modal untuk

mendapatkan pengesahan.

Kelemahan

-

46 Dewan Komisaris

mendapatkan akses

informasi perusahaan

sesuai

kewenangannya.

Kekuatan

Telah terdapat

kebijakan/pedoman Dewan

Komisaris tentang informasi

yang harus disediakan oleh

Direksi dan kebijakan tersebut

disampaikan kepada Direksi

dalam Board Manual II.6.4

Kebijakan Informasi yang Harus

disediakan oleh Direksi Kepada

Dewan Komisaris.

Substansi kebijakan/pedoman

diantaranya telah memuat

bentuk informasi yang

disampaikan baik yang berkala

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,493 100,00% 0,493





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

maupun insidentil, standar

waktu penyampaiannya dan

mekanisme penyampaian

informasi tersebut oleh Direksi.

Terdapat dalam Board Manual

II.6.4 Kebijakan Informasi yang

Harus disediakan oleh Direksi

Kepada Dewan Komisaris poin

5a.

Telah terdapat upaya

komunikasi dengan Direksi

untuk meminta informasi yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan

tugasnya melalui urat/nota

pribadi secara tertulis

(hardcopy), email, group

chatting, rapat dan lain-lain.

Kelemahan

-

15 Dewan Komisaris

memberikan persetujuan atas

rancangan RJPP dan RKAP

2,904 100,00% 2,904





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

yang disampaikan oleh

Direksi.

47 Dewan Komisaris

memberikan

persetujuan atas

rancangan RJPP yang

disampaikan oleh

Direksi.

Kekuatan


mengenai mekanisme

pemberian

persetujuan/tanggapan/

pendapat Dewan Komisaris

terhadap rancangan RJPP yang

disampaikan oleh Direksi.


II.6.2 Tugas Dewan Komisaris

Dalam Memberikan

Persetujuan Atas Rancangan

RJP yang Disampaikan Kepada

Direksi.



Pengawas yang berkaitan

dengan proses persetujuan

RJPP yang disampaikan Direksi

pada Pembahasan RJPP 2016 -

2020 dilakukan di tahun 2017.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

1,296 100,00% 1,296





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


Pengawas telah melakukan

telaah terhadap rancangan RJPP

yang disampaikan oleh Direksi.

Tertuang dalam RJPP Tahun

2017-2021.

- Telah terdapat telaahan atas

tanggapan tertulis Dewan

Komisaris kepada Direksi

No.03/SRT-DK/VIII/API-2017

tentang Tanggapan Tertulis

Dekom atas usulan RJPP 2016-

2020 tanggal 9 Agustus 2017

- Telah terdapat hasil telaahan

yaitu melalui arahan Dekom

terkait RJPP agar dalam

pelaksanaanya bepedoman

pada Prinsip GCG dan sesuai

dengan ketentuan berlaku.

Tingkat kualitas arahan Dewan

Komisaris terhadap rancangan

RJPP yang memadai.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan

-

48 Dewan Komisaris

memberikan

persetujuan atas

rancangan RKAP yang

disampaikan oleh

Direksi.

Kekuatan


Dewan Komisaris mengenai

pelaksanaan pemberian

persetujuan/tanggapan/penda

pat Dewan Komisaris terhadap

rancangan RKAP yang

disampaikan oleh Direksi.

Terdapat pad Board Manual

Bab II.6.3 hal.2324.



berkaitan dengan proses

persetujuan rancangan RKAP

yang disampaikan Direksi pada

Rencana Kerja dan Anggaran

Dewan Komisaris PT API Tahun

2018 disahkan 1 Oktober 2017.

Dewan Komisaris telah

melakukan telaah terhadap

Hambatan

-

Rekomendasi

-

1,608 100,00% 1,608





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

rancangan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan. Proses

telaah sesuai dengan rencana

kerja yang ditetapkan, baik

melalui proses pembahasan

internal maupun rapat

gabungan Dewan Komisaris dan

Direksi.

Telah terdapat telaah

olehDewan Komisaris terhadap

rancangan RKAP yang

disampaikan oleh Direksi pada

dokumen Risalah RUPS Sirkuler


Manajemen Tahun 2018 pada

30 Januari 2018 & Surat

Komisaris terkait tanggapan

RKAP dan Rencana Kerja serta

anggaran Komisaris.


Pengawas telah memastikan

hasil telaah dikomunikasikan

dan ditindaklanjuti oleh Direksi.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Proses telaah yang dilakukan

oleh Dewan Komisaris telah

menggunakan seluruh

perangkat di Dewan Komisaris.

Tanggapan atas rancangan

RKAP oleh Dewan


telah diberikan dalam jangka

waktu sebagaimana diatur

dalam Board manual.

Telah terdapat simpulan bahwa

rancangan RKAP selaras

dan/atau tidak selaras dengan

RJPP.

Telah terdapat kualitas yang

memadai atas tanggapan Dewan


terhadap rancangan RKAP. Hal

ini tertuang dalam Risalah RUPS

Sirkuler Persetujuan RKAP dan

Kontrak Manajemen Tahun

2018 pada 30 Januari 2018 &

Surat Komisaris terkait





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tanggapan RKAP dan Rencana

Kerja serta anggaran Komisaris.

Kelemahan

-

16 Dewan Komisaris

memberikan arahan terhadap

Direksi atas implementasi

rencana dan kebijakan

perusahaan.

9,593 72,95% 7,190

49 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang hal-hal

penting mengenai

perubahan lingkungan

bisnis yang

diperkirakan akan

berdampak besar pada

usaha dan kinerja

perusahaan secara

tepat waktu dan

relevan.

Kekuatan

Telah Terdapat

kebijakan/kriteria yang

ditetapkan Dewan Komisaris

mengenai informasi lingkungan

bisnis dan permasalahannya

yang diperkirakan berdampak

pada usaha perusahaan dan

kinerja perusahaan yang perlu

mendapat perhatian Dewan


Hambatan

-

Rekomendasi

-

1,100 100,00% 1,100





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Tertuang pada Board Manual

Bab II.6.5.1 hal 26-27

Telah terdapat penyediaan

bahan bacaan/referensi yang

memudahkan Dewan


memperbaharui pengetahuan

tentang perubahan lingkungan

bisnis dan permasalahan yang

dihadapi perusahaan dan/atau

permintaan arahan dari Direksi

tentang permasalahan yang

dihadapi perusahaan. Berupa

Laporan Manajemen Triwulan I,

II, III, IV.


Pengawas telah melakukan

telaah mengenai isu-isu terkini

tentang perubahan lingkungan


dihadapi perusahaan. Didukung

dengan dokumen Risalah Rapat

Komisaris Direksi 2018 &

Laporan Triwulan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


Pengawas telah memberikan

arahan kepada Direksi

berdasarkan hasil telaah

mengenai isu-isu terkini tentang

perubahan lingkungan bisnis

dan permasalahan yang

dihadapi perusahaan, termasuk

pemberian persetujuan jika

respon perusahaan dalam

kewenangan Dewan


Arahan ini terdapat dalam

Risalah Rapat Komisaris Direksi

tahun 2018.


oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas telah menggunakan

seluruh perangkat di Dewan


(Komite Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas)

berdasarkan Daftar Hadir di

tahun 2018.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat respon Dewan


terkait dengan perubahan

lingkungan bisnis tersebut.

Tidak terdapat

permasalahan/tantangan

(ancaman dan peluang) yang

terjadi dan berdampak

signifikan terhadap kinerja

perusahaan, yang tidak

direspon oleh Dewan


Kelemahan

-

50 Dewan Komisaris

dalam batas

kewenangannya,

merespon saran,

harapan,

permasalahan dan

keluhan dari

stakeholders

(pelanggan, pemasok,

Kekuatan

Telah terdapat mekanisme bagi


merespon/menindaklanjuti

saran, permasalahan atau

keluhan dari stakeholder dan

menyampaikan kepada Direksi

tentang saran penyelesaian yang

diperlukan.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,789 100,00% 0,789





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

kreditur, dan

karyawan) yang

disampaikan langsung

kepada Dewan

Komisaris ataupun

penyampaian oleh

Direksi.

Telah terdapat pembahasan

intensif oleh Dewan


dan pembahasan menghasilkan

simpulan berupa saran

penyelesaian kepada Direksi.

Surat Keputusan terkait WBS

Terdapat Mekanisme Merespon

Keluhan dari Stakeholders.

Kelemahan

-

51 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang penguatan

sistem pengendalian

intern perusahaan.

Kekuatan



pengawasan dan pemberian

nasihat terhadap

kebijakan/rancangan sistem

pengendalian intern dan

pelaksanaannya dalam Board

Manual Bab II.6.5.3 hal.29

Terkait Dewan Komisararis

melakukan pengawasan dan

pemberian nasihat terhadap

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar disusun rencana

Dewan Komisaris

mengenai pengawasan

dan pemberian nasihat

terhadap

kebijakan/rancangan

sistem pengendaalian

1,100 71,67% 0,788





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

kebijakan/rancangan


pelaksanaannya:


melakukan telaah atas: (1) hasil

evaluasi atas efektivitas

pengendalian intern pada

tingkat internal Perusahaan

pada Board Manual Bab II.6.5.

hal 29; (2) hasil evaluasi atas

efektivitas pengendalian intern

pada tingkat

operasional/aktivitas melalui

internal control perusahaan;

(3) hasil evaluasi atas


pada tingkat

operasional/aktivitas pada

Notulen Rapat Rutin Dewan


21 Maret 2018.

- Telah terdapat pembahasan

terkait Pengendalian Intern

oleh seluruh perangkat Dewan

intern dan

pelaksanaannya.

Agar disusun internal

control report

Agar dibuat hasil telaah

Dewan Komisaris atas

kebijakan/rancangan

sistem pengendalian

intern dan

pelaksanaannya.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Komisaris berdasarkan Daftar

Hadir dan Notulen Rapat Rutin

Dewan Komisaris dan Direksi

tanggal 21 Maret 2018.


Pengawas telah

menyampaikan arahan tentang

peningkatan efektivitas sistem

pengendalian intern kepada

Direksi, hal ini tertuang dalam

Notulen Rapat Rutin Dewan


21 Maret 2018 terkait dengan

percepatan proses pembebasan

lahan proyek JTCC dan terkait

dengan pangihan outstanding

kepada BLU-LMAN agar dapat

melakukan pelunasan pinjaman

kepada BRI sehingga dapat

menghindari beban bunga

usaha.


memadai atas arahan Dewan






PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tentang peningkatan efektivitas

sistem pengendalian intern.

Kelemahan

Belum terdapat rencana Dewan

Komisaris mengenai


nasihat terhadap

kebijakan/rancangan sistem

pengendaalian intern dan

pelaksanaannya.

Belum terdapat Internal Control

Report

Belum terdapat hasil telaah

Dewan Komisaris atas kebijakan

Sistem Pengendalian Internal

dikarenakan belum dibuat

kebijakan tersebut.

52 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang manajemen

risiko perusahaan.

Kekuatan


mengenai pengawasan dan


kebijakan manajemen risiko

Perusahaan dan pelaksananya

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT

tercantum rencana

1,100 90,00% 0,990





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tertuang di dalam Board Manual

Bab II.6.5.4 hal.30.

Terkait Dewan Komisaris

melaksanakan Pengawasan dan


kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko Perusahaan

pada Risalah RUPS Sirkuler


Manajemen 2018 Nomor: PPI-

623-004953 Nomor:

HK.55/30/1/1/PTP-18 pada 30

Januari 2018:


melakukan telaah

atau evaluasi atas kebijakan dan

pelaksanaan manajemen risiko

perusahaan.

- Telah terdapat hasil telaahan

Dewan Komisaris atas kebijakan

dan pelaksanaan manajemen

risiko perusahaan secara

tertulis.

Dewan Komisaris

mengenai pengawasan


terhadap kebijakan dan

pelaksanaan manajemen

risiko perusahaan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

-Telah terdapat hasil telaah


Pengawas atas kebijakan dan


perusahaan.

-Telah terdapat Proses telaah

yang dilakukan oleh Dewan

Komisaris menggunakan


Komisaris (Komite Dewan

Komisaris).


Pengawas telah menyampaikan

arahan tentang peningkatan

kualitas kebijakan dan


perusahaan dalam Risalah Rapat

Komisaris dan Direksi 2018.


memadai atas arahan Dewan


tentang manajemen risiko

perusahaan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan






manajemen risiko perusahaan.

53 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang sistem

teknologi informasi

yang digunakan

perusahaan.

Kekuatan




nasihat terhadap kebijakan

sistem teknologi informasi

perusahaan dan

pelaksanaannya, tertuang

dalam Board Manual Bab

II.6.5.5 hal.31.

Kelemahan


Komisaris mengenai



sistem teknologi informasi

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT

tercantum rencana

Dewan Komisaris

mengenai pengawasan


terhadap kebijakan

sistem teknologi


dan pelaksanaannya.

Agar Dewan Komisaris

melaksanakan

pengawasan dan

pemberian nasihat

1,100 20,00% 0,220





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

perusahaan dan

pelaksanaannya.


melaksanakan pengawasan dan



Teknologi Informasi:

- Dewan Komisaris belum

melakukan telaahan terhadap

kebijakan system IT dan

pelaksanaan sesuai dengan yang

direncanakan.

- Belum terdapat hasil telaahan

DewanKomisaris atas kebijakan

Sistem IT Perusahaan dan

pelaksanaanya

- Dikarenakan belum terdapat

telaahan Dewan Komisaris

terkait kebijakan dan

pelaksanaan, sehingga belum

terdapat keterlibatan perangkat

Dewan Komisaris dalam

telaahan tersebut.

terhadap kebijakan dan

pelaksanaan sistem



menyampaikan arahan

kepada Direksi tentang

kebijakan dan

pelaksanaan sistem



memberikan arahan

dengan kualitas yang

memadai tentang sistem

teknologi informasi

perusahaan dan

pelaksanaannya.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Dewan Komisaris belum

menyampaikan arahan kepada

Direksi tentang kebijakan dan

pelaksanaan teknologi

informasi perusahaan.

Kualitas arahan Dewan

Komisaris tentang sistem

teknologi informasi Perusahaan

dan pelaksanaannya dipandang

belum memadai.

54 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang kebijakan dan

pelaksanaan

pengembangan karir.

Kekuatan





pengelolaan sumber daya

manusia, khususnya tentang

manajemen karir di

perusahaan, sistem dan

prosedur promosi, mutasi dan

demosi di perusahaan dan

pelaksanaan kebijakan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT

tercantum rencana

Dewan Komisaris

mengenai pengawasan


mengenai kebijakan

sumber daya manusia dan


tersebut.

1,101 30,00% 0,330





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tersebut. Terdapat pada Board

Manual Bab II.5.6 hal 31-32.

Kelemahan:

Belum terdapat rencana



nasihat mengenai kebijakan

sumber daya manusia dan


tersebut.


melakukan pembahasan

mengenai kebijakan Sumber

Daya Manusia dan

Pelaksanaanya:



kebijakan pengelolaan SDM,

khususnya tentang Manajemen

Karir di Perusahaan, Sistem dan

Prosedur, Promosi, Mutasi dan

Demoasi di Perusahaan dan


melaksanakan

pengawasan dan

pemberian nasihat

terhadap terhadap

kebijakan suksesi

manajemen dan

pelaksanaannya.


menyampaikan arahan


kebijakan suksesi

manajemen dan

pelaksanaannya.


memberikan arahan yang

memadai tentang

kebijakan suksesi

manajemen dan

pelaksanaannya.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

pelaksanaan kebiajkan

tersebut.


memberikan saran dari hasil

telaah terhadap kebijakan

pengelolaan SDM, khususnya

tentang Manajemen Karir di

Perusahaan, Sistem dan


Demosi di Perusahaan dan


tersebut.

- Pembahasan yang dilakukan

Dewan Komisaris terhadap

kebijakan pengelolaan SDM,

khususnya tentang Manajemen

Karir di Perusahaan, Sistem dan


Demosi di Perusahaan dan

pelaksanaan kebijakan tersebut

belum menggunakan








PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Direksi tentang kebijakan

pengelolaan SDM, khususnya

tentang Manajemen Karir di

Perusahaan, Sistem dan


Demoasi di Perusahaan dan

pelaksanaan kebiajkan tersebut.

Tingkat kualitas arahan Dewan

Komisaris yang belum memadai

tentang kebijakan pengelolaan

SDM, khususnya tentang

Manajemen Karir di Perusahaan,

Sistem dan Prosedur, Promosi,

Mutasi dan Demosi di

Perusahaan dan pelaksanaan

kebijkan tersebut.

55 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang kebijakan

akuntansi dan

penyusunan laporan

keuangan sesuai

dengan standar

akuntansi yang

Kekuatan





akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT

terdapat rencana Dewan

Komisaris melakukan

pengawasan terhadap

1,101 90,00% 0,991





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

berlaku umum di

Indonesia (SAK).

umum di Indonesia, terdapat

pada Board Manual Bab III.6.5.7

hal.32-33.

Telah terdapat rencana Dewan

Komisaris melakukan

pengawasan terhadap

penyusunan laporan keuangan

dibahas dalam agenda kegiatan

Pembahasan

Pertanggungjawaban Laporan

Keuangan pada Rencana Kerja


terkait Program Kerja Tahun

2018 disahkan pada tanggal 1

Oktober 2017.



mengenai kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan

keuangan beserta

penerapannya dalam Notulen

Rakomdir 26 Juni 2018 & 27

November 2018 terkait Laporan

Keuangan triwulan.

kebijakan akuntansi dan

penyusunan laporan

keuangan serta

penerapan kebijakan

tersebut.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR



melakukan pengawasan

terhadap kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan

keuangan serta penerapan

kebijakan tersebut. Program

Kerja Dewan Komisaris Tahun

2017.





laporan keuangan beserta

penerapannya pada Notulen

Rakomdir 26 Juni 2018 & 27

November 2018 terkait Laporan

Keuangan triwulan.

Telah terdapat kualitas

memadai atas saran Dewan

Komisaris atas kebijakan


laporan keuangan beserta

penerapannya.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan

• Belum terdapat rencana Dewan

Komisaris melakukan

pengawasan terhadap kebijakan

akuntansi serta penerapan

kebijakan tersebut.

56 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang kebijakan

pengadaan dan

pelaksanaannya.

Kekuatan



Pengawas mengenai



pengadaan barang dan jasa

beserta pelaksanaannya.

Terdapat pada Board Manual

II.6.5.8 Terkait Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

serta Berita Acara Kesepakatan

Direksi Tata Cara Pengadaan

Barang dan Jasa di Lingkungan


Tahun 2015 Nomor:

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT


Komisaris mengenai

pengawasan dan

pemberian nasihat

terhadap kebijakan

pengadaan dan

pelaksanaannya.

1,101 90,00% 0,991





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

UM.339/8/32/API-15 tanggal

28 Agustus 2015.

Terkait pembahasan yang

dilakukan Dewan Komisaris

terhadap kebijakan pengadaan

dan pelaksanaannya

diantaranya:



kebijakan pengadaan dan

pelaksanaannya


memberikan saran berdasarkan

hasil pengawasan dan

penelaahan atas kebijakan

pengadaan dan pelaksanaannya.

- Proses telaah yang dilakukan


menggunakan seluruh

perangkat di Dewan Komisaris

(Komite Dewan Komisaris).

Berdasarkan Notulen Rapat

Komisaris dan Direksi 24 Mei

2018 hal 2 Komisaris Utama





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

memberikan tanggapan dari

pemaparan Direksi sebelumnya

"bahwa diperlukan pembuatan

SCurve khusus untuk

pengadaan lahan sehingga

dapat diketahui rencana

kebutuhan dana serta dapat

dikontrol realisasi pembayaran

lahan untuk masing-masing

wilayah."







Komisaris mengenai kebijakan


Kelemahan


Komisaris mengenai






PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR



57 Dewan Komisaris

memberikan arahan

tentang kebijakan

mutu dan pelayanan

serta pelaksanaannya.

Kekuatan:





mutu dan pelayanan serta


tersebut. Terdapat dalam Board

Manual II.6.5.9 Terkait

Kebijakan Mutu dan Pelayanan.



terhadap terhadap kebijakan

mutu dan pelayanan beserta

pelaksanaannya terdapat dalam

Notulen Rapat Komisaris dan

Direksi Tahun 2018,

diantaranya:



kebijakan mutu dan pelayanan

beserta pelaksanaannya.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT


Komisaris mengenai

tugas pengawasan dan

pemberian nasihat

terhadap kebijakan mutu

dan pelayanan beserta

pelaksanaannya.

1,101 90,00% 0,991





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


memberikan arahan

berdasarkan hasil hasil telaah

atas kebijakan mutu dan

pelayanan beserta

pelaksanaannya tersebut.



menggunakan seluruh





Direksi tentang kebijakan mutu

dan pelayanan beserta

pelaksanaannya.




mengenai kebijakan mutu dan

pelayanan beserta

pelaksanaannya.

Kelemahan:





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


Komisaris mengenai tugas



mutu dan pelayanan beserta

pelaksanaannya.

17 Dewan Komisaris

melaksanakan pengawasan

terhadap Direksi atas

implementasi rencana dan

kebijakan perusahaan.

6,479 83,19% 5,390

58 Dewan Komisaris

mengawasi dan

memantau kepatuhan

Direksi dalam

menjalankan

peraturan

perundangan yang

berlaku dan perjanjian

dengan pihak ketiga.

Kekuatan



pemberian nasihat Dewan

Komisaris atas kepatuhan

perusahaan dalam menjalankan


undangan yang berlaku dan

anggaran dasar serta

kepatuhan perusahaan

terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak

Hambatan

-

Rekomendasi

-

1,417 100,00% 1,417





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

ketiga terdapat dalam Board


Kepatuhan Direksi dalam

Menjalankan Peraturan

Perundangan.



membahas kepatuhan direksi

terhadap peraturan per-UU-an

dan perjanjian dengan pihak

ketiga dalam Rencana Kerja dan

Anggara Dewan Komisaris

2018.


membahas kepatuhan Direksi

terhadap peraturan perundang-

undangan dan perjanjian

dengan pihak ketiga,

diantaranya:

- Telah terdapat telaahan atas

kepatuhan Direksi terhadap

anggaran dasar, peraturan

perundang-undangan yang

mengatur bisnis perusahaan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

(regulasi sektoral), dan

peraturan perundang-undangan

lainnya serta perjanjian dengan

pihak ketiga.

-Telah terdapat hasil telaahan

atas kepatuhan perusahaan

dalam menjalankan peraturan


berlaku dan anggaran dasar

serta kepatuhan perusahaan

terhadap seluruh perjanjian

dan komitmen yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak

ketiga.



menggunakan seluruh



Telah terdapat arahan Dewan


kepada Direksi berdasarkan

hasil telaahan dalam Notulen

Rakomdir 2018.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


melaporkan hasil

evaluasi/pembahasan tersebut

kepada RUPS/Pemilik Modal

dalam laporan tugas

pengawasan yang dilaksanakan

oleh Dewan Komisaris

semesteran dan tahunan dalam

Risalah Rakomdir 2018 dan

Laporan Manajemen Triwulan.

Tingkat kualitas yang telah

memadai atas evaluasi Dewan

Komisaris atas kepatuhan

Direksi dalam menjalankan

perusahaan dan kesesuaian

dengan RKAP dan/atau RJPP.

Proses evaluasi yang dilakukan


menggunakan seluruh




pengawasan yang memadai

atas kepatuhan Direksi





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

terhadap anggaran dasar dan


undangan serta perjanjian

dengan pihak ketiga dalam

Notulen Rakomdir 2018.

Kualitas pengawasan atas

kepatuhan Direksi terhadap

anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan serta

perjanjian dengan pihak ketiga

telah memadai.


melakukan tindakan sesuai

dengan kewenangannya dan

melaporkan kepada Pemegang

Saham jika terdapat

pelanggaran yang dilakukan

oleh Direksi.

Kelemahan

-

59 Dewan Komisaris

mengawasi dan

Kekuatan : Hambatan

-

1,106 75,00% 0,830





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

memantau kepatuhan

Direksi dalam

menjalankan

perusahaan sesuai

RKAP dan/atau RJPP.



memantau kepatuhan Direksi

dalam menjalankan

pengurusan perusahaan

terhadap RKAP dan/atau RJPP.


II.6.6.2 Terkait Kepatuhan

Direksi Sesuai RKAP dan/atau

RJP


Komisaris untuk melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan

RKAP dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris



Oktober 2017.


pencapaian Perusahaan yang

mencakup kesesuaian

pelaksanaan program kerja

(inisiatif perusahaan) dan

anggaran yang telah ditetapkan

Rekomendasi

Agar Komisaris Utama

menandatangani

Laporan Manajemen

Triwulanan I s.d.

Triwulan III, serta

seluruh anggota Dewan

Komisaris

menandatangani

Laporan Manajemen

Tahunan, setelah

dievaluasi/dibahas

Dewan Komisaris dan

Direksi.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dalam RKAP, tertuang dalam

laporan manajemen triwulanan

I, II, III & IV.

Kelemahan:

Komisaris Utama/Ketua Dewan

Pengawas belum

menandatangani Laporan

Manajemen Triwulanan I s.d.

Triwulan III, serta seluruh


menandatangani Laporan

Manajemen Tahunan, setelah

dievaluasi/dibahas Dewan

Komisaris.

60 Dewan Komisaris

memberikan

persetujuan atas

transaksi atau

tindakan dalam

lingkup kewenangan

Dewan Komisaris atau

RUPS/Pemilik Modal.

Kekuatan :

Telah terdapat mekanime bagi


Pengawas mengenai pemberian

persetujuan/otorisasi/rekome

ndasi Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas terhadap tindakan

Direksi yang memerlukan

rekomendasi/persetujuan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,966 100,00% 0,966





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


Pengawas sesuai ketentuan

yang berlaku dan/atau

anggaran dasar. Terdapat pada

Board Manual II.6.6.3 Terkait

Persetujuan Atas Transaksi

atau Tindakan dalam Lingkup

Kewenangan Dewan Komisaris.



membahas transaksi atau

tindakan dalam lingkup

kewenangan Dewan Komisaris

atau RUPS/Pemilik Modal,

terdapat pada Rencana Kerja




Oktober 2017.

Terkait pemberian otorisasi

atau rekomendasi oleh Dewan


atas transaksi atau tindakan

Direksi dalam lingkup





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

kewenangan Dewan


atau RUPS/Pemilik Modal,

diantaranya:

-Telah terdapat telaah

terhadap transaksi atau

tindakan Direksi melalui proses

pembahasan internal Dewan


dan dengan Direksi, yang

keduanya dituangkan dalam

risalah rapat internal Dewan


dan risalah rapat Dewan

Komisaris dan Direksi.

- Dalam proses otorisasi Dewan

Komisaris telah memastikan

tindakan-tindakan strategis

yang membutuhkan

persetujuan atau rekomendasi


didukung dengan analisis risiko

yang memadai.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR



menggunakan seluruh



Berdasarkan Keputusan Para

Pemegang Saham Luar Biasa di

Luar Rapat Umum Pemegang

Saham (Sirkuler) PT API

Nomor: PPI-400-22112018-

003 Nomor:

UM.339/22/11/1/PTP-18

Tentang Persetujuan PT API

Menjadi Penjamin untuk Kredit

Investasi Sindikasi Proyek Jalan

Tol Cibitung Cilincing

Telah terdapat pemberian

otorisasi atau rekomendasi

paling lambat 14 hari sejak

usulan atau dokumen secara

lengkap diterima oleh Dewan


Kelemahan:





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

-

61 Dewan Komisaris

(berdasarkan usul dari

Komite Audit)

mengajukan calon

auditor eksternal

kepada RUPS/Pemilik

Modal.

Kekuatan

Telah terdapat kebijakan dan

prosedur Dewan Komisaris

mengenai proses penunjukan

calon auditor eksternal

dan/atau penunjukan kembali

auditor eksternal dan

penyampaian usulan calon

auditor eksternal kepada

RUPS/Pemilik Modal. Hal ini

terdapat dalam Board Manual

II .6.6.4 Terkait Pengajuan

Calon Auditor Eksternal.


penunjukan calon auditor dan

anggaran biaya audit eksternal

dalam RKAT Dewan Komisaris.

Terdapat dalam Rencana Kerja


Tahun 2018.

Kelemahan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar terdapat dokumen

penunjukan calon

auditor eksternal sesuai

dengan ketentuan

pengadaan barang dan

jasa, serta laporan

evaluasi atas kinerja

auditor eksternal

berdasarkan kriteria

yang jelas bila

penunjukan kembali.

Agar terdapat

penyampaian oleh

Dewan Komisaris

kepada RUPS terkait

alasan pencalonan

tersebut dan besarnya

honorarium/imbal jasa

0,778 40,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Dewan Komisaris melalui

Komite Audit belum melakukan

proses penunjukan calon

auditor eksternal sesuai dengan

ketentuan pengadaan barang

dan jasa masing -masing

perusahaan, dimana proses

penunjukkan kembali belum

terdapat proses evaluasi atas

kinerja auditor eksternal

berdasarkan kriteria yang jelas.


menyampaikan kepada

RUPS/Pemilik Modal alasan

pencalonan tersebut dan

besarnya honorarium/imbal

jasa yang diusulkan untuk

eksternal auditor tersebut.


Pengawas belum mengevaluasi

kinerja Auditor Eksternal

sesuai dengan ketentuan dan

standar yang berlaku.

yang diusulkan untuk

eksternal auditor

tersebut.

Agar terdapat dokumen

evaluasi kinerja Auditor

Eksternal oleh Dewan

Komisaris sesuai dengan

ketentuan dan standar

yang berlaku.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

62 Dewan Komisaris

memastikan audit

eksternal dan audit

internal dilaksanakan

secara efektif.

Kekuatan



pengawasan terhadap

efektivitas pelaksanaan audit

eksternal dan audit internal,

terdapat pada Board Manual II

.6.6.5 Terkait Efektivitas Audit

Internal dan Audit Eksternal.

Pelaksanaan Kegiatan:

- Terdapat penilaian atas


eksternal melalui: (1)

pemantauan kesesuaian

penyelesaian progres audit

dengan rencana kerjanya; (2)

telaah kesesuaian pelaksanaan

audit dengan standar profesi

akuntan publik; dan (3)

telaahan hasil audit eksternal

dan kualitas rekomendasi audit

eksternal.

- Terdapat pelaksanaan: (1)

telaah atas pengaduan yang

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dalam RKAT

terdapat rencana kerja

Dewan Komisaris

tentang pengawasan

efektivitas pelaksanaan

audit eksternal dan audit

internal. Agar terdapat penilaian

efektivitas pelaksanaan

audit internal (SPI)

Agar terdapat

penyampaian arahan


peningkatan efektivitas

audit internal dan audit

eksternal.

1,106 68,75% 0,760





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

berkaitan dengan BUMN yang

diterima oleh Dewan Komisaris

serta penyampaian saran

berdasarkan hasil telaahan

kepada Direksi; (2) telaahan

terhadap seluruh pengaduan

yang diterima oleh Dewan


(N/A)



menggunakan seluruh



Kelemahan

• Belum terdapat rencana kerja


pengawasan efektivitas

pelaksanaan audit eksternal dan

audit internal.

Belum terdapat penilaian atas


internal melalui telaah atas





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

efektivitas pemantauan tindak

lanjut hasil audit SPI

Belum terdapat penyampaian

arahan kepada Direksi tentang

peningkatan efektivitas audit

internal dan audit eksternal.

63 Dewan Komisaris

melaporkan dengan

segera kepada

RUPS/Pemilik Modal

apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja

perusahaan serta

saran-saran yang

telah disampaikan

kepada Direksi untuk

memperbaiki

permasalahan yang

dihadapi.

Kekuatan


prosedur: (1) pelaporan


jika terjadi gejala menurunnya

kinerja perusahaan; dan (2)

mekanisme pemberian saran

segera kepada Direksi untuk

memperbaiki permasalahan

yang berdampak pada

menurunnya kinerja

perusahaan tersebut; (3)

mekanisme untuk segera

membahas gejala menurunnya

kinerja perusahaan. Tertuang

dalam Board Manual II.6.6.6

Terkait Gejala Menurunnya

Kinerja Perusahaan.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

1,106 100,00% 1,106





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR



tentang pencapaian kinerja

Perusahaan namun tidak

terdapat gejala menurunnya

kinerja Perusahaan sehingga

tidak terdapat pembahasan

mengenai:

- Terdapat telaahan Dewan

Komisaris tentang menurunnya

kinerja Perusahaan, antara lain

terkait dengan Pendapatan

Perusahaan dan strategi bisnis

Perusahaan.

- Terdapat arahan Dewan

Komisaris kepada Direksi

terkait menurunnya kinerja

perusahaan.

- Dewan Komisaris membahas

dengan segera apabila terjadi

gejala menurunnya kinerja

perusahaan dan memberikan

saran perbaikan yang





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

diperlukan melalui Rapat

gabungan.

- Proses telaah terkait gejala

menurunnya kinerja

perusahaan, Dewan Komisaris

menggunakan seluruh

perangkat Dewan Komisaris.

Tidak terdapat laporan Dewan

Komisaris kepada RUPS tentang


Perusahaan yang signifikan dan

pemberian saran-saran

perbaikan yang telah


untuk mengatasi permasalahan

penyebab gejala menurunnya

kinerja tersebut mengingat

sampai Laporan Ini disusun

tidak ada permasalahan yang

berdampak pada menurunnya

kinerja perusahaan, sehingga

Dewan Komisaris tidak

melakukan pembahasan tentang





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


perusahaan.

Telah terdapat kualitas arahan

langkah-langkah Dewan

Komisaris yang memadai yang


berdasarkan Notulen Rakomdir

2018.

Kelemahan;

-

18 Dewan Komisaris melakukan

pengawasan terhadap


pengelolaan Anak

Perusahaan/perusahaan

patungan.

1,504 100,00% 1,504

64 Dewan Komisaris

melaksanakan

pengawasan terhadap

kebijakan pengelolaan

Anak

Perusahaan/perusaha

Kekuatan





pengelolaan anak

perusahaan/perusahaan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,985 100,00% 0,985





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

an patungan dan

pelaksanaannya.

patungan dan pelaksanaan

kebijakan tersebut. Terdapat

pada Board Manual II.6.6.7

Terkait Kebijakan Pengelolaan

Anak Perusahaan/Perusahaan

Patungan.

Telah terdapat rencana

pembahasan mengenai


pengelolaan anak


patungan dalam Rencana Kerja




Oktober 2017.



mengenai kebijakan

pengelolaan perusahaan anak


patungan dan pelaksanaannya

secara komprehensif dan telah

terdapat melibatkan seluruh





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

organ Dewan Komisaris

berdasarkan Notulen Rakomdir

2018.

Telah kualitas yang memadai

atas hasil evaluasi terhadap

kebijakan dan pengelolaan anak

perusahaan berdasarkan

Notulen Rakomdir 2018.

Kelemahan

-

65 Dewan Komisaris

berperan dalam

pemilihan calon

anggota Direksi dan

Dewan Komisaris

Anak Perusahaan

/perusahaan

patungan.

Kekuatan


prosedur peran Dewan

Komisaris dalam pengangkatan

Direksi dan Dewan Komisaris

anak perusahaan. Terdapat

dalam Board Manual III.6.2.10

Terkait Kebijakan Pengelolaan

Anak Perusahaan/Perusahaan

Patungan.

Dewan Komisaris perusahaan

telah melakukan penilaian

terhadap proses pengangkatan

Hambatan:

-

Rekomendasi:

-

0,519 100,00% 0,519





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


anak perusahaan/perusahaan

patungan, serta memberikan

persetujuan tertuang dalam

Perjanjian pemegang saham PT

MTD CTP tanggal 28 Agustus

2015 yang diubah dan

dinyatakan kembali antara PT

WTR dan PT API.


tertulis terhadap proses

pengangkatan Direksi dan

Dewan Komisaris anak


patungan paling lambat 15 hari

kalender terhitung sejak

tanggal diterimanya calon


anak perusahaan/perusahaan

patungan.

Kelemahan

-

19 Dewan Komisaris berperan

dalam pencalonan anggota

2,438 85,10% 2,074





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Direksi, menilai kinerja

Direksi (individu dan

kolegial), dan mengusulkan

tantiem/insentif kinerja

sesuai ketentuan yang

berlaku dan

mempertimbangkan kinerja

Direksi.

66 Dewan Komisaris

mengusulkan calon

anggota Direksi

kepada Pemegang

Saham/Pemilik Modal

sesuai kebijakan dan

kriteria seleksi yang

ditetapkan.

Kekuatan

Dewan Komisaris memiliki

kebijakan dan kriteria seleksi

bagi calon Direksi dan

pengusulan calon tersebut

kepada Pemegang Saham.


II.6.6.8 Terkait Kebijakan

Seleksi dan Pengusulan Calon

Direksi Kepada Pemegang

Saham.


melakukan telaah dan/atau

penelitian/pemeriksaan

terhadap calon-calon Direksi

yang diusulkan Direksi. Tidak

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,501 100,00% 0,501





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

terdapat perubahan Direksi

selama tahun 2018.

Telah terdapat usulan

Komisaris atas calon-calon

anggota Direksi yang baru

kepada RUPS/Pemilik Modal.

Tidak terdapat perubahan

Direksi selama tahun 2018.

Kelemahan

-

67 Dewan Komisaris

menilai Direksi dan

melaporkan hasil

penilaian tersebut

kepada Pemegang


Kekuatan



penilaian kinerja Direksi dan

pelaporan kepada Pemegang


Tercantum dalam Board


Kebijakan Penilaian Kinerja

Direksi (Individu dan Kolegial).


Komisaris mengenai

pamantauan kinerja Direksi dan

pelaporan kepada Pemegang

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar terdapat penilaian

serta realisasi pencapaian

kinerja individu Direksi

oleh Dewan Komisaris.

Agar dalam proses

penilaian menggunakan

seluruh perangkat Dewan

Komisaris mencakup

penilaian individu

0,968 75,00% 0,726





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


Tertuang pada Rencana Kerja




Oktober 2017.

Terkait penilaian penilaian

Dewan Komisaris:

- Telah terdapat penilaian

kinerja Direksi berdasarkan

telaahan kriteria, target dan

indikator kinerja utama yang

tercakup dalam Kontrak

Manajemen Direksi secara

kolegial dengan realisasi

pencapaiannya dalam Laporan


Laporan Tahunan.

-Telah terdapat proses

penilaian yang dilakukan oleh

Dewan Komisaris Pengawas

menggunakan seluruh


(Komite Dewan Komisaris),


turut menyampaikan

hasil penilaian kinerja

Direksi secara individu

kepada RUPS/Pemilik

Modal dalam laporan

tugas pengawasan Dewan

Komisaris secara

semesteran dan tahunan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

namun hanya penilaian

kolegial.

Proses penilaian yang

dilakukan oleh Dewan

Komisaris menggunakan



Komisaris) belum mencakup

penilaian individu.


menyampaikan hasil penilaian

kinerja Direksi kepada

RUPS/Pemilik Modal dalam

laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris secara

semesteran dan tahunan,

namun hanya secara kolegial.

Terdapat pada Laporan


Laporan Tahunan.

Kelemahan

Tidak terdapat penilaian kinerja

Direksi berdasarkan telaahan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

kriteria, target dan indikator

kinerja utama yang tercakup

dalam Kontrak Manajemen

Direksi secara individu dengan

realisasi pencapaian masing-

masing.


menyampaikan hasil penilaian

kinerja Direksi secara individu


dalam laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris

secara semesteran dan tahunan.

68 Dewan Komisaris

mengusulkan

remunerasi Direksi


berlaku dan penilaian

kinerja Direksi.

Kekuatan



pengusulan remunerasi Direksi.

Tercantum dalam Board


Kebijakan Pengajuan Usulan

Remunerasi Direks i.



pengusulan remunerasi Direksi,

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar didalam Rencana

Kerja Dewan Komisaris

dimasukkan rencana

melakukan telaah

terhadap usulan

remunerasi Direksi

0,968 87,50% 0,847





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dalam Surat Tanggapan Tertulis

Dewan Komisaris atas Usulan

Remunerasi Direksi dan

Komisaris PT API 2018 Nomor :

02/SRT-DK/V/API-2018 pada

27 April 2018.



menggunakan seluruh



menyampaikan usulan

remunerasi (gaji, tunjangan dan

fasilitas serta tantiem/insentif

kinerja) Direksi kepada

RUPS/Pemilik Modal.

Kelemahan



menelaah pengusulan

remunerasi Direksi secara jelas.


berlaku.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

20 Dewan Komisaris melakukan

tindakan terhadap potensi

benturan kepentingan yang

menyangkut dirinya.

0,571 100,00% 0,571

69 Dewan Komisaris

memiliki kebijakan

benturan kepentingan

dan melaksanakan

secara konsisten

kebijakan tersebut.

Kekuatan



(potensi) benturan kepentingan

yang dapat mengganggu

pelaksanaan tugas Dewan

Komisaris. Terdapat dalam

Board Manual II.6.6.11 Terkait

Kebijakan Potensi Benturan

Kepentingan Yang Menyangkut

Dewan Komisaris.

Telah terdapat Dewan

Komisaris menandatangani

pernyataan tidak memiliki

benturan kepentingan dan

menyatakan secara tertulis hal-

hal yang berpotensi

menimbulkan benturan

kepentingan terhadap dirinya

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar setiap dokumen

dilengkapi dengan

keterangan tanggal dan

tahun pengesahannya.

0,571 100,00% 0,571





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dan menyampaikannya kepada

RUPS/Pemilik Modal tercantum

dalam Pakta Integritas

Komisaris Utama pada 1 Januari

2018.


melaporkan kepada

perusahaan (Sekretaris

Perusahaan) untuk dicatat

dalam Daftar Khusus

mengenai kepemilikan

sahamnya dan/atau

keluarganya pada perusahaan

tersebut dan perusahaan lain.

Tertera dalam Daftar Khusus

Kepemilikan Saham Anggota

Dewan Komisaris.

Kelemahan

-

21 Dewan Komisaris memantau

dan memastikan bahwa

prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik telah

1,659 92,58% 1,536





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

diterapkan secara efektif dan

berkelanjutan.

70 Dewan Komisaris

memastikan prinsip-

prinsip Tata Kelola


telah diterapkan

secara efektif dan

berkelanjutan.

Kekuatan

Telah terdapat kebijakan/

pedoman Dewan Komisaris

untuk memantau penerapan


Perusahaan yang Baik. Tertera

dalam Board Manual II.6.6.12

Terkait Kebijakan Praktik Tata

Kelola Perusahaan yang Baik.



memantau penerapan prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (GCG) dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Dewan

Komisaris terkait Program

Kerja Tahun 2018 disahkan

pada tanggal 1 Oktober 2017.


menindaklanjuti area of

improvement hasil

Hambatan

-

Rekomendasi


beserta seluruh

perangkatnya

melakukaan telaah

terhadap laporan GCG

serta tindak lanjut area

of improvement yang

tercantum pada notulen

rapat.

0,985 87,50% 0,862





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

assessment/review GCG yang

menjadi kewenangannya,

berdasarkan Dokumen Laporan

Hasil Tindak Lanjut Assessment

GCG 2017.

Kelemahan


melaksanakan pemantauan

penerapan prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik,

diantaranya:

- Dewan Komisaris melakukan

telaah terhadap laporan hasil

assessment/review atas

Pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, GCG

Code dan kebijakan/ketentuan

teknis lainnya, serta memantau

tindak lanjut area of

improvement hasil assessment

GCG oleh Direksi, namun belum

tereksplisit dalam notulen

rapat.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

-Dewan Komisaris

menindaklanjuti area of

improvement hasil

assessment/review GCG yang

menjadi kewenangannya,

namun belum tereksplisit

dalam notulen rapat.


oleh Dewan Komisaris

menggunakan seluruh

perangkat di Dewan


Komisaris), namun belum

tereksplisit dalam notulen

rapat.

71 Dewan Komisaris

melakukan

pengukuran dan

penilaian terhadap

kinerja Dewan

Komisaris .

Kekuatan


Pengawas telah memiliki

kebijakan mengenai

pengukuran dan penilaian

terhadap kinerja Dewan


tertera dalam Board Manual

II.14. Pelaporan Dan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,674 100,00% 0,674





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Pertanggungjawaban Dewan

Komisaris dan II.15.

Pengukuran dan Penilaian

Kinerja Dewan Komisaris.


menetapkan Indikator

Pencapaian Kinerja beserta

target-targetnya, dan disetujui

oleh RUPS/Menteri setiap

tahun berdasarkan usulan dari


Pengawas yang bersangkutan

yaitu pada (KPI) 2018.

Dewan Komisaris/ atau Komite


mengevaluasi pencapaian

kinerja masing-masing anggota

Dewan Komisaris dan

dituangkan dalam risalah Rapat


Pengawas. Selama tahun 2018,

hanya terdapat satu Komisaris

di PT API (N/A).





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat penilaian

kinerja Dewan Komisaris

dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, hanya

terdapat satu Komisaris di PT

API (N/A).

Kelemahan :

22 Dewan Komisaris

menyelenggarakan rapat


efektif dan menghadiri rapat

tersebut sesuai dengan


undangan

1,348 100,00% 1,348

72 Dewan Komisaris

memiliki

pedoman/tata tertib

rapat Dewan

Komisaris yang

memadai.

Kekuatan


memiliki pedoman/tata tertib

Rapat Dewan Komisaris| yang

memadai tentang Etika rapat.

Board Manual II.11.2 Rapat

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Dewan Komisaris, yang

diantaranya mengatur:

- Etika rapat

- Tata penyusunan risalah rapat

- Pelaksanaan evaluasi tindak

lanjut hasil rapat sebelumnya

- Pembahasan/telaah atas

usulan Direksi dan

arahan/keputusan RUPS terkait

dengan usulan Direksi.

Kelemahan :

-

73 Rapat Dewan

Komisaris diadakan

secara berkala sesuai

ketentuan yang

berlaku dan/atau

Anggaran Dasar.

Kekuatan


Pengawas telah memiliki

rencana penyelenggaraan

rapat internal Dewan


dan Rapat Dewan


yang dihadiri Direksi (Rapat

Gabungan), dengan jumlah dan

waktu penyelenggaraan rapat

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,657 93,75% 0,615





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris

Tahun 2018.

Jumlah rapat dan agenda yang

dibahas telah sesuai dengan

yang direncanakan.

Anggota Dewan Komisaris

telah menghadiri rapat-rapat

Dewan Komisaris.

Telah terdapat penjelasan

ketidakhadiran anggota Dewan

Komisaris dalam rapat, yang

dituangkan dalam Risalah

Rapat.

Telah terdapat lampiran surat

kuasa yang dibuat oleh anggota

Dewan Komisaris apabila

berhalangan hadir di dalam

rapat Komisaris/ Pengawas.

Kelemahan:

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

74 Dewan Komisaris

melakukan evaluasi


keputusan hasil rapat

sebelumnya.

Kekuatan

Telah terdapat evaluasi Dewan

Komisaris atas tindak lanjut

hasil rapat internal

sebelumnya. Tertera pada

Notulen Rapat Komisaris dan

Direksi Tahun 2018.

Hasil rapat Dewan Komisaris

sebelumnya telah ditindak

lanjuti seluruhnya.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,346 100,00% 0,346

23 Dewan Komisaris memiliki

Sekretaris Dewan Komisaris

untuk mendukung tugas

kesekretariatan Dewan

Komisaris.

2,593 100,00% 2,593

75 Sekretariat Dewan

Komisaris memiliki

Kekuatan

Telah terdapat uraian tugas

bagi Sekretariat Komisaris yang

Hambatan

-

0,804 100,00% 0,804





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

uraian tugas yang

jelas.

ditetapkan oleh Komisaris

Utama yaitu dalam Surat

Keputusan Dewan Komisaris PT


Nomor:01/KEP-

DK/XI/API2017 tanggal 1

November 2017 tentang

Pengangkatan dan

Pemberhentian Sekretaris

Dewan Komisaris PT API

(Sdr.Dikka Bayu Prihananta).

Tugas pokok dan fungsi


dalam membantu Dewan

Komisaris telah mencakup:

- Menyelenggarakan kegiatan

administrasi kesekretariatan di

lingkungan Dewan Komisaris;

- Menyelenggarakan rapat


Pengawas dan

rapat/pertemuan antara Dewan

Komisaris dengan Pemegang

Saham/Pemilik Modal, Direksi

Rekomendasi

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

maupun pihak-pihak terkait

lainnya;

- Menyediakan data/informasi

yang diperlukan oleh Dewan

Komisaris dan komite-komite di

lingkungan Dewan Komisaris

yang berkaitan dengan (a)

monitoring tindak lanjut hasil

keputusan, rekomendasi dan

arahan Dewan Komisaris; (b)

Bahan/materi yang bersifat

administrasi mengenai

laporan/kegiatan Direksi dalam

mengelola perusahaan; (c)

Dukungan administrasi serta

monitoring berkaitan dengan

hal-hal yang harus

mendapatkan persetujuan atau

rekomendasi dari Dewan

Komisaris sehubungan dengan

kegiatan pengelolaan

perusahaan yang dilakukan oleh

Direksi;





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

- Mengumpulkan data-data

teknis yang berasal dari Komite-

Komite di lingkungan Dewan

Komisaris dan tenaga ahli


keperluan Dewan Komisaris.

Kelemahan

-

76 Sekretariat Dewan

Komisaris melakukan

administrasi dan

penyimpanan

dokumen.

Kekuatan


telah mengadministrasikan

surat keluar dan surat masuk ke

Dewan Komisaris, dan dokumen

lainnya dengan tertib.


telah mempunyai fasilitas

penyimpanan dokumen

Komisaris yang disediakan oleh

Perusahaan.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,337 100,00% 0,337





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

77 Sekretaris Dewan

Komisaris

menyelenggarakan

rapat Dewan

Komisaris dan

rapat/pertemuan

antara Dewan

Komisaris dengan

Pemegang

Saham/Pemilik Modal,

Direksi maupun pihak-

pihak terkait lainnya.

Kekuatan

Telah terdapat undangan rapat

Dewan Komisaris, yang

disampaikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris dan

pihak-pihak lain yang diundang.

Bahan-bahan rapat telah

disediakan dan disampaikan

kepada peserta rapat paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum

diadakan rapat.

Risalah rapat Komisaris telah

dibuat untuk setiap Rapat

Dewan Komisaris.

Terdokumentasi dalam arsip

risalah rapat.

Risalah rapat Dewan Komisaris

telah dicantumkan: (1)

Pendapat yang berbeda

(dissenting comments) dengan

apa yang diputuskan dalam

Rapat Dewan Komisaris (bila

ada); (2) jalannya rapat

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,959 100,00% 0,959





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

(dinamika rapat); (3) Risalah

hasil evaluasi atas pelaksanaan

keputusan rapat sebelumnya;

(4) keputusan rapat.

Setiap anggota Dewan

Komisaris telah menerima

salinan risalah Rapat Dewan

Komisaris, terlepas apakah

bersangkutan hadir atau tidak

hadir dalam Rapat tersebut.

Validasi risalah rapat telah

sesuai dengan tatatertib yang

ditetapkanmaksimal pada

selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari setelah Rapat selesai

dilaksanakan.

Risalah asli dari setiap Rapat


disimpan di kantor Perusahaan.


Dewan Komisaris telah dapat

diakses oleh setiap anggota

Dewan Komisaris apabila

dibutuhkan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan :

-

78 Sekretaris Dewan

Komisaris

menyediakan

data/informasi yang

diperlukan oleh

Dewan Komisaris dan

komite-komite di

lingkungan Dewan

Komisaris .

Kekuatan

Telah terdapat bahan/materi

yang bersifat administrasi

mengenai laporan/kegiatan

Direksi dalam mengelola

perusahaan dalam Notulen

Rapat Komisaris Direksi 2018.

Telah terdapat data/informasi

yang berkaitan dengan

dukungan administrasi dan

monitoring yang berkaitan

dengan hal-hal yang harus






Direksi dalam Notulen Rapat

Komisaris Direksi 2018.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,493 100,00% 0,493





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat data/informasi

yang berkaitan dengan

dukungan administrasi dan

monitoring yang berkaitan

dengan hal-hal yang harus






Direksi dalam Notulen Rapat

Komisaris Direksi 2018.

Terdapat dalam

1) Notulen Rapat Dewan Komisaris

Tahun 2018

2) Laporan Manajemen Triwulanan

3) Bahan rapat Dewan Komisaris

4) Surat Keluar masuk Dewan

Komisaris tahun 2018

Kelemahan

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

24 Dewan Komisaris memiliki

Komite Dewan Komisaris

yang efektif.

2,437 93,40% 2,276

79 Dewan Komisaris

memiliki komite

Dewan Komisaris

sesuai dengan


undangan yang

berlaku dan

kebutuhan Dewan

Komisaris .

Kekuatan

Telah terdapat komite audit

yang bekerja secara kolektif dan

berfungsi membantu Dewan

Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya.

Ketua maupun Anggota Komite

diangkat dan diberhentikan

oleh Dewan Komisaris dan

telah dilaporkan kepada

RUPS/Pemilik Modal.

Berdasarkan SK Dewan

Komisaris PT API Nomor:

01/KEP-DK/II/API-2018

Tentang Pembentukan dan

Pengangkatan Ketua dan

Anggota Komite Audit PT API

tanggal 26 Februari 2018

dengan Ketua yaitu Komisaris

Utama Arif Suhartono serta

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar terdapat komite

lainnya selain Komite

Audit guna membantu

tugas Dewan Komisaris

berdasarkan analisis

mengenai kebutuhan

untuk mendukung

Dewan Komisaris

melaksanakan tugasnya,

seperti Komite Risiko

dan Komite Numerasi.

0,643 75,00% 0,482





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

anggota Andie Megantara dan

Eddy Kuswaedi..

Ketua Komite Dewan Komisaris

adalah anggota Dewan

Komisaris yaitu Komisaris

Utama Arif Suhartono.

Kelemahan

Belum terdapat komite lain

untuk membantu tugas Dewan

Komisaris berdasarkan analisis

mengenai kebutuhan untuk

mendukung Dewan Komisaris

melaksanakan tugasnya.

80 Komposisi

keanggotaan yang

mendukung

pelaksanaan fungsi

komite dan

independensi dari

masing-masing komite

Dewan Komisaris .

Kekuatan

Salah seorang anggota Komite

telah memiliki pengetahuan

dan pengalaman kerja yang

cukup di bidang tugas masing-

masing Komite berdasarkan CV

Komite Audit.

Telah terdapat anggota Komite

berasal dari pihak di luar

perusahaan dan tidak

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,487 100,00% 0,487





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

mempunyai kaitan dengan

manajemen, kaitan kepemilikan

dan dengan kegiatan usaha

perusahaan.

Jumlah keanggotaan masing-

masing Komite yang berasal

dari luar Dewan Komisaris

telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku berdasarkan SK

Dewan Komisaris PT API

Nomor: 01/KEP-DK/II/API-

2018 Tentang Pembentukan

dan Pengangkatan Ketua dan

Anggota Komite Audit PT API

tanggal 26 Februari 2018

dengan Ketua yaitu Komisaris

Utama Arif Suhartono serta

anggota Andie Megantara dan

Eddy Kuswaedi.

Kelemahan

-

81 Komite Dewan

Komisaris memiliki

Kekuatan Hambatan

-

0,643 100,00% 0,643





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

piagam/charter dan

program kerja

tahunan.

Telah terdapat Piagam untuk

Komite Audit yang ditetapkan

oleh Dewan Komisaris, yang

ditinjau dan di mutakhirkan

secara berkala. Ada Piagam

Komite Audit.

Muatan Piagam Komite Audit

telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; Muatan piagam

Komite lainnya sesuai

kebutuhan Dewan Komisaris.

Telah terdapat program kerja

tahunan yang

disetujui/ditetapkan oleh


Program Kerja Komite Audit

2018.

Kelemahan:

-

Rekomendasi

-

82 Komite Audit

melaksanakan

pertemuan rutin

sesuai dengan

Kekuatan

Jumlah pertemuan berkala dan

agenda yang dibahas telah

sesuai dengan program kerja

Hambatan

-

Rekomendasi

0,332 100,00% 0,332





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

program kerja

tahunan serta

melakukan kegiatan

lain yang ditugaskan

Dewan Komisaris .

tahunan serta jumlah kegiatan

lain yang ditugaskan sesuai

yang ditugaskan Dewan

Komisaris.

Risalah Rapat Komite Dewan

Komisaris telah dibuat untuk

setiap rapat, telah memuat

hasil-hasil analisis, telaahan,

dan evaluasi atas acara yang

diagendakan, serta risalah asli

dari setiap Rapat Komite Dewan

Komisaris diserahkan kepada


untuk disimpan di perusahaan.

Kelemahan

-

-

83 Komite melaporkan

kegiatan dan hasil

penugasan yang

diterimanya kepada

Dewan Komisaris .

Kekuatan

Telah terdapat laporan kepada

Dewan Komisaris atas setiap

pelaksanaan penugasan

disertai dengan rekomendasi

dalam Laporan Komite Audit

Triwulan 2018.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,332 100,00% 0,332





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat laporan Komite

kepada Dewan Komisaris,

tertuang dalam risalah rapat

komite.

Kelemahan

-

JUMLAH ASPEK III 35,000 87,53% 30,637

4.4 ASPEK DIREKSI




PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

25 Direksi melaksanakan

program

pelatihan/pembelajaran

secara berkelanjutan.

1,089 87,50% 0,934

84 Direksi yang baru

diangkat mengikuti

program pengenalan

yang diselenggarakan

oleh perusahaan.

Kekuatan


Telah memiliki ketentuan

program pengenalan

Perusahaan berdasarkan Board

Hambatan

-

Rekomendasi

0,467 100,00% 0,467





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Manual Tahun 2017 pada Hal.

85 Bab III.5.1 Program

Pengenalan & Pelatihan Direksi.

Sepanjang tahun 2018 tidak

terdapat perubahan komposisi

anggota Direksi.

Tingkat kehadiran/keaktifan

anggota Direksi dalam

mengikuti rangkaian program

pengenalan perusahaan

tertuang dalam Daftar Hadir

Rapat Komisaris & Direksi PT

API dengan tingkat keaktifan

yang baik.

Kelemahan

-

-


program pelatihan

dalam rangka

meningkatkan

kompetensi anggota

Direksi sesuai

kebutuhan.

Kekuatan


tentang pelatihan bagi anggota

Direksi sesuai kebutuhan dalam

Board Manual Tahun 2017 pada

bab III.5.2 Program Pengenalan

& Pelatihan Direksi, Hal. 85.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar PT API dapat

membuat perencanaan

0,622 66,67% 0,415





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Pelaksanaan program

pelatihan/pembelajaran:

a. Telah terdapat pelatihan

bagi anggota Direksi

direalisasikan sesuai

dengan rencana kerja

Direksi sebagaimana

telah ditetapkan dalam

anggaran Training

Budget di RKAP Tahun

Buku 2018 PT API.

Kelemahan

Belum terdapat rencana kerja

kegiatan pelatihan bagi anggota

Direksi.

Belum terdapat laporan tentang

hasil pelatihan yang telah

dijalani anggota Direksi.

pelatihan bagi Direksi di

dalam RKAP.

Agar dalam pelaksanaan

program pelatihan

dalam rangka

meningkatkan

kompetensi anggota

Direksi, membuat

laporan evaluasi

kesesuaian pelatihan

Direksi dengan rencana

kerja dan anggaran

Direksi.

26 Direksi melakukan pembagian

tugas/fungsi, wewenang dan

tanggung jawab secara jelas.

1,867 58,34%





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

86 Direksi

menetapkan

struktur/susunan

organisasi yang

sesuai dengan

kebutuhan

perusahaan.

Kekuatan

Telah terdapat struktur

organisasi yang dirancang untuk

memastikan pencapaian sasaran

dan tujuan organisasi.

Keputusan Direksi PT API

Nomor: HK.569/11/31/01/API-

17 tentang Penyempurnaan

Struktur Organisasi di

Lingkungan PT Akses Pelabuhan

Indonesia.

Telah terdapat permintaan

persetujuan Dewan Komisaris

atas struktur organisasi. Hal ini

tertuang pada Surat

Permohonan Persetujuan atas

Usulan Struktur Organisasi PT


tertanggal 16 Oktober 2017

Kelemahan

Belum terdapat penetapan oleh

Direksi tentang uraian tugas

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar PT API membuat surat penetapan oleh Direksi terkait uraian

tugas dan tanggung

jawab masing-masing anggota Direksi.

Agar PT API membuat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.

-

0,622 50,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi.

Belum terdapat penetapan

deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.

87 Direksi

menetapkan

kebijakan-

kebijakan

operasional dan

standard

operasional baku

(SOP) untuk proses

bisnis inti (core

business)

perusahaan.

Kekuatan

Telah terdapat peninjauan dan

penyempurnaan SOP secara

berkala oleh Direksi pada tahun

2018 yaitu review dan

penyempurnaan SOP di bidang

pengelolaan SDM dan Keuangan

PT API

Kelemahan

Belum terdapat kebijakan

tentang pedoman penyusunan

SOP di perusahaan.

Telah terdapat SOP untuk

seluruh proses bisnis inti

Hambatan

-

Rekomendasi

- Agar Direksi membuat

kebijakan tentang

pedoman penyusunan

SOP di perusahaan.

- Agar Direksi dapat

mengesahkan SOP

Perusahaan segera

setelah SOP tersebut

disusun.

0,778 40,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

perusahaan sebagai panduan

melaksanakan kegiatan

perusahaan namun SOP

tersebut baru disahkan pada

tahun 2019.


sosialisasi SOP untuk proses

bisnis inti perusahaan kepada

karyawan yang terkait namun

belum terdapat absensi

kegiatan.


evaluasi terkait pelaksanaan

SOP proses bisnis inti

perusahaan dilaksanakan

konsisten dan tidak terdapat

penyimpangan atas prosedur

dikarenakan belum adanya unit

kerja SPI/Internal Auditor

- Agar dalam kegiatan

sosialisasi SOP, PT API

dapat

mendokumentasikan

kegiatan dan

kepesertaan (absensi).

- Agar PT API dapat

mengevaluasi

pelaksanaan SOP proses

bisnis inti melalui

keberadaan unit

pengawasan internal

(SPI).

88 Direksi menetapkan

mekanisme

pengambilan

keputusan atas

Kekuatan

Telah terdapat pengaturan

mengenai mekanisme


Kelemahan

-

Rekomendasi

0,467 100,00% 0,467





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tindakan perusahaan

(corporate action)

sesuai ketentuan

perundang-undangan

dan tepat waktu.

Direksi secara formal dalam

Board Manual pada Bab III.12.8


Keputusan Rapat.

Telah terdapat standar waktu

tingkat kesegeraan


Direksi, sebagaimana tertuang

dalam Board Manual pada Bab

III.12.8 Mekanisme dan

Pengambilan Keputusan Rapat

pada ketentuan angka 1.b.

Telah terdapat ketentuan

tentang kesegeraan untuk

mengkomunikasikan kepada

tingkatan organisasi dibawah

direksi yang terkait dengan

keputusan tersebut, maksimal 7

hari sejak

disahkan/ditandatangani.

Sebagaimana tertuang dalam

Board Manual pada Bab III.12.8


-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Keputusan Rapat pada

ketentuan angka 1.c.

Kelemahan

-

27 Direksi menyusun

perencanaan perusahaan.

4,044 69,81%

89 Direksi memiliki

Rencana Jangka

Panjang (RJPP) yang

disahkan oleh

RUPS/Pemilik Modal.

Kekuatan

Telah terdapat kebijakan,

prosedur dan pedoman

penyusunan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP) yang

memadai sebagaimana

termaktub pada Board Manual

pada Bab III.11.1 Rencana

Jangka Panjang Perusahaan

(RJPP)

Telah terdapat rancangan RJPP

yang sesuai dengan pedoman

penyusunan RJPP yang

ditetapkan.

Telah terdapat proses telaah

oleh Direksi atas rancangan

RJPP yang disusun oleh Tim

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Direksi PT API

dapat melakukan

penyampaian rancangan

RJPP tepat waktu atau

sesuai jadwal waktu

ditentukan yaitu dalam

waktu 60 hari sebelum

berakhirnya RJPP

periode sebelumnya.

0,778 58,33% 0,454





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Penyusun RJPP dan

menindaklanjuti/membahas

hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan


atas rancangan RJPP

sebagaimana

terdokumentasikan dalam Surat

Tanggapan Tertulis Dewan

Komisaris atas Usulan RJPP PT

API Tahun 2016-2020 Nomor:

03/SRT-DK/VIII/API-2017

tanggal 9 Agustus 2017

Kelemahan

Belum tepat waktu atau sesuai

jadwal waktu ditentukan yaitu

dalam waktu 60 hari sebelum

berakhirnya RJPP periode

sebelumnya dalam hal

penyampaian rancangan RJPP

oleh Direksi kepada RUPS

dan/atau Dewan Komisaris

tepat waktu. Penyampaian





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Rancangan RJPP termaktub

pada Surat PT Akses Pelabuhan

Indonesia Nomor:

UM.330/8/125/2/API-17

tanggal 7 Agustus 2017 tentang

Penyampaian dan Permohonan

Persetujuan Dokumen RJPP PT

API Tahun 2016-2020.

90 Direksi memiliki

Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan

(RKAP) yang disahkan

oleh

RUPS/Menteri/Pemili

k Modal.

Kekuatan

Telah terdapat kebijakan,

prosedur dan pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP)

yang memadai sebagaimana

termaktub pada Board Manual

III.11.2 Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP).

Telah terdapat rancangan RKAP

yang sesuai dengan pedoman

penyusunan RJPP yang

ditetapkan dan rancangan RKAP

tersebut merupakan penjabaran

Hambatan

-

Rekomendasi

- Agar Direksi PT API

melakukan proses telaah

atas rancangan RKAP

yang disusun oleh Tim

Penyusun RKAP dan

menindaklanjuti/memb

ahas hasil telaahan

(tanggapan/pendapat)

Dewan Komisaris atas

0,778 66,67% 0,519





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tahunan RJPP. Terdapat pada

RKAP PT API tahun 2018.


rancangan RKAP kepada RUPS

dan/atau Dewan Komisaris

tepat waktu atau sesuai jadwal

waktu ditentukan yaitu

selambat-lambatnya dalam

waktu 60 hari sebelum tahun

anggaran perusahaan.

Kelemahan

Belum terdapat proses telaah

oleh Direksi atas rancangan

RKAP yang disusun oleh Tim

Penyusun RKAP dan

menindaklanjuti/membahas

hasil telaahan

(tanggapan/pendapat) Dewan

Komisaris atas rancangan RKAP

tersebut.

rancangan RKAP

tersebut.

Agar Direksi PT API

melakukan kegiatan

sosialisasi RKAP kepada

seluruh karyawan PT

API.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Belum terdapat kegiatan

sosialisasi RKAP kepada seluruh

karyawan PT API.

91 Direksi menempatkan

karyawan pada semua

tingkatan jabatan

sesuai dengan

spesifikasi jabatan

dan memiliki rencana

suksesi untuk seluruh

jabatan dalam

perusahaan.

Kekuatan

Telah terdapat

kebijakan/pedoman

perusahaan mengenai

manajemen karir di perusahaan,

dan sistem dan prosedur

promosi, demosi dan mutasi di

perusahaan sebagaimana diatur

pada SOP Promosi dan Mutasi

Pegawai.

Direksi telah memiliki database

(list) tentang orang yang

memiliki skill dan kompetensi

serta pengalaman yang cukup

untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang ditargetkan

dapat tersedia di setiap

posisi/jabatan-jabatan di

perusahaan. Database tersebut

ada di dalam SOP.01/SDM-

Hambatan

-

Rekomendasi

Agara Perusahaan segera

melengkapi lowong

jabatan.

1,088 70,00% 0,762





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

API/01/API-19 tentang

Prosedur Perencanaan SDM

Tahunan PT API dan

SOP.05/SDM-API/01/API-19

tentang Prosedur Promosi dan

Mutasi Pegawai.

Pelaksanaan seleksi untuk

suksesi/promosi pejabat satu

level di bawah Direksi telah

sesuai dengan ketentuan melalui

proses assessment. Hal ini salah

satunya terdapat dalam SK

Direksi PT API Penetapan

Manajer Keuangan tahun 2015.


obyektivitas dan transparansi

yang memadai dalam

penempatan karyawan pada

setiap level jabatan. Hal ini

didukung dengan bukti Hasil

Assessment untuk setiap

jabatan.

Kelemahan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Belum terdapat penempatan

karyawan pada setiap level

jabatan dalam organisasi

perusahaan. Terdapat jabatan

yang kosong.

Belum terdapat penempatan

karyawan pada setiap level

jabatan sesuai dengan

spesifikasi jabatan yang

ditetapkan.

Telah terdapat rencana promosi

dan mutasi satu level jabatan di

bawah Direksi dibahas secara

intens dalam Rapat Direksi dan

disampaikan kepada Dewan


untuk kesempatan pemberian

arahan terhadap rencana

promosi dan mutasi tersebut

namun belum terealisasikan

hingga saat ini.

92 Direksi memberikan

respon terhadap

Kekuatan Hambatan

-

0,778 80,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

usulan peluang bisnis

yang berpotensi

meningkatkan

pendapatan

perusahaan,

penghematan/efisien

si perusahaan,

pendayagunaan aset,

dan manfaat lainnya.

Telah terdapat Direksi

membahas secara intensif

untuk: (1) mengidentifikasi

peluang bisnis; (2) mengambil

keputusan atas usulan tersebut;

(setuju atau tidak setuju) yang

antara lain ditunjukkan dalam

Notulensi Rapat Komisaris &

Direksi di bulan Mei 2018

Direksi telah menyampaikan

kepada Dewan Komisaris

tentang usulan peluang disertai

dengan studi kelayakan dan

membahas dengan Dewan

Komisaris sebagaimana

termaktub dalam Notulensi

Rapat Komisaris & Direksi di

bulan Januari 2018 terkait

dengan Pengembangan Rest

Area Logistik.

Peluang bisnis Perusahaan yang

telah dibahas dan disampaikan


merupakan peluang yang belum

Rekomendasi

- Agar Direksi

menetapkan

mekanisme bagi

Direksi untuk

merespon usulan

peluang bisnis dari

manajemen di bawah

Direksi/anggota

Direksi/Dewan

Komisaris.

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

terlambat untuk

ditindaklanjuti. Hal ini

ditunjukan pada Notulensi

Rapat Komisaris & Direksi di

bulan Juni 2018 terkait Peluang

kerjasama bisnis Proyek Jalan

Tol Pelabuhan Panjang bersama

PT Hutama Karya (Persero)

Realisasi peluang bisnis telah

mampu memberikan manfaat

bagi perusahaan sesuai dengan

rencana yang dibuat. Hal ini

tertuang pada Notulensi Rapat

Komisaris & Direksi di bulan

Januari 2018 terkait dengan

Pengembangan Rest Area

Logistik.

Kelemahan

Belum terdapat mekanisme

bagi Direksi untuk

merespon usulan peluang

bisnis dari manajemen di





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

bawah Direksi/anggota

Direksi/Dewan Komisaris.

93 Direksi merespon isu-

isu terkini dari

eksternal mengenai

perubahan

lingkungan bisnis dan

permasalahannya,

secara tepat waktu

dan relevan

Kekuatan

Telah terdapat pembahasan

internal Direksi mengenai isu-

isu terkini mengenai perubahan


permasalahan yang berdampak

besar pada usaha perusahaan

dan kinerja perusahaan. Hal

tersebut terdokumentasikan

dalam Notulensi Rapat

Komisaris - Direksi pada bulan

Mei 2018 terkait beberapa hal:

Terkait perubahan lingkungan

bisnis berdampak besar pada

usaha perusahaan dan kinerja

perusahaan, Direksi telah

menyampaikan isu-isu tersebut

kepada Dewan Komisaris untuk

meminta arahan untuk

merespon isu tersebut. Hal

tersebut terdokumentasikan

Hambatan

-

Rekomendasi

- Agar Direksi

menetapkan mekanisme

bagi Direksi untuk

sewaktu-waktu segera

membahas isu-isu

terkini mengenai

perubahan lingkungan

bisnis dan permasalahan

yang berdampak besar

pada usaha perusahaan

dan kinerja perusahaan

dalam Board Manual.

0,622 75,00% 0,467





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dalam Notulensi Rapat

Komisaris - Direksi pada bulan

Mei 2018.

Sepanjang Tahun 2018 tidak

terdapat perubahan lingkungan


berdampak signifikan pada

usaha perusahaan dan kinerja

perusahaan, yang tidak

direspon oleh Direksi.

Kelemahan

Belum terdapat mekanisme

bagi Direksi untuk sewaktu-

waktu segera membahas isu-isu

terkini mengenai perubahan


permasalahan yang berdampak

besar pada usaha perusahaan

dan kinerja perusahaan dalam

Board Manual.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

28 Direksi berperan dalam

pemenuhan target kinerja

perusahaan.

8,089 73,11%


program/kegiatan

sesuai dengan RKAP

dan mengambil

keputusan yang

diperlukan setelah

melalui analisis yang

memadai dan tepat

waktu.

Kekuatan

Setiap pelaksanaan

program/kegiatan yang

membutuhkan persetujuan


Pengawas, telah melalui

mekanisme yang sesuai dengan

anggaran dasar perusahaan atau

sesuai dengan wewenang yang

ditetapkan dalam Anggaran

Dasar. Hal ini dibuktikan dengan

terdapat Notulensi Rapat

Komisaris & Direksi di bulan

Januari 2018 terkait dengan

Pengembangan Rest Area

Logistik.

Program/kegiatan yang

membutuhkan investasi dan

hutang dalam jumlah signifikan

telah diputuskan melalui

analisis yang memadai

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,467 100,00% 0,467





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

berdasarkan informasi yang

cukup, studi/kajian kelayakan

serta analisis risiko terhadap

program/kegiatan tersebut dan

tindakan pengendalian untuk

mencegah terjadinya risiko

tersebut. Hal ini dibuktikan

Notulensi Rapat Komisaris &

Direksi di bulan Juni 2018

terkait dengan progress proyek

JTCC atas paparan Direksi

mengenai rencana kredit

investasi yang memerlukan

persetujuan Pemegang Saham.

Komisaris memberikan arahan

agar Direksi PT API melakukan

kajian serta pengecekan

terhadap garansi Pemegang

Saham.

Proses pengambilan

keputusan atau kebijakan

Direksi telah dilaksanakan

tepat waktu, sesuai

pedoman/mekanisme





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

tentang pengambilan

keputusan. Hal ini

terdokumentasikan dalam

Notulensi Rapat Komisaris

& Direksi di bulan Juli 2018

Kelemahan

-

95 Direksi memiliki

sistem/pedoman

pengukuran dan

penilaian kinerja

untuk unit dan

jabatan dalam

organisasi

(struktural) yang

diterapkan secara

obyektif dan

transparan.

Kekuatan

Telah terdapat prosedur

operasional standar pengukuran

dan panilaian kinerja untuk unit

dan jabatan (struktural) dalam

perusahaan. Terdapat dalam

SOP Prosedur Penilaian Kinerja

Pegawai PT API


mengenai Indikator Kinerja,

minimal berupa formula/rumus,

cara-cara penilaian, informasi

sumber data, saat pelaporan,

dsb. Terdapat dalam SOP

Prosedur Penilaian Kinerja

Pegawai PT API.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Direksi PT API

menetapkan Sistem

pengukuran kinerja

didukung dengan

aplikasi komputer.

0,311 66,67% 0,207





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat Indikator kinerja

untuk setiap jabatan dalam

struktur organisasi sesuai

dengan ruang lingkup tugas dan

peran unit dan jabatan

(struktural) dalam organisasi.

Terdapat pada SOP Prosedur

Penilaian Kinerja Pegawai PT

API

Kelemahan

Belum terdapat Sistem

pengukuran kinerja yang

didukung dengan sistem aplikasi

Komputer.


target kinerja

berdasarkan RKAP

dan diturunkan secara

berjenjang di tingkat

unit, sub unit dan

jabatan di dalam

organisasi

Kekuatan

Telah terdapat kontrak kinerja


struktur organisasi. Terdapat

pada KPI Individu.

Kelemahan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Direksi PT API

menetapkan target

kinerja untuk setiap

0,155 50,00% 0,078





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

(struktural) di

organisasi.

Belum terdapat target kinerja


struktur organisasi sesuai

dengan kapasitas peran dan

potensi tugas unit dan jabatan

(struktural) didalam organisasi.

jabatan dalam struktur

organisasi sesuai dengan

kapasitas peran dan

potensi tugas unit dan

jabatan (struktural)

didalam organisasi.

97 Direksi melakukan

analisis dan evaluasi

terhadap capaian

kinerja untuk

jabatan/unit-unit di

bawah Direksi dan

tingkat perusahaan.

Kekuatan


pencapaian Perusahaan yang

mencakup: kesesuaian

pelaksanaan program kerja

(inisiatif perusahaan) dan

anggaran yang telah ditetapkan

dalam RKAP.

Kelemahan


analisis dan evaluasi terhadap

perkembangan kinerja

jabatan/unit-unit di bawah

Direksi, yaitu:

- laporan berkala

pengukuran dan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Direksi

melakukan kegiatan

analisis dan evaluasi

terhadap

perkembangan

kinerja jabatan/unit-

unit di bawah

Direksi.

0,311 33,33% 0,104





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

informasi kinerja dari

jabatan/unit-unit di

bawah Direksi secara

berkala dan tepat

waktu.

- Laporan

pembahasan/evaluasi

bulanan atas kinerja dari

jabatan/unit-unit

dibawah Direksi secara

berjenjang.

- Tindakan Direksi

menindaklanjuti hasil

pembahasan bulanan

atas kinerja jabatan/unit

di bawah Direksi yang

tidak/belum mencapai

target yang ditetapkan.


Direksi melakukan analisis dan

evaluasi terhadap

perkembangan kinerja

jabatan/unit-unit di bawah

Direksi.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

98 Direksi melaporkan

pelaksanaan sistem

manajemen kinerja

kepada Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Direksi telah menyusun dan

menyampaikan kepada Dewan


mengenai pencapaian kinerja

perusahaan berdasarkan target-

target kolegial Direksi. Hal ini

tertuang Laporan Manajemen

Triwulanan PT API di tahun

2018.


pencapaian target kinerja

Direksi dalam Laporan

Manajemen Triwulanan PT API

di tahun 2018.

Direksi telah menyusun dan

menyampaikan kepada Dewan

Komisaris mengenai pencapaian

kinerja masing-masing

Direktorat berdasarkan target-

target dalam Kontrak

Manajemen. Hal ini tertuang

dalam Laporan Manajemen

Hambatan

-

Rekomendasi

0,311 100% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Triwulanan PT API di tahun

2018.


pencapaian target kinerja

anggota Direksi (individu). Hal

ini tertuang dalam Laporan

Manajemen Triwulanan PT API

di tahun 2018.

Kelemahan

99 Direksi menyusun dan

menyampaikan

kepada RUPS/Pemilik

Modal tentang usulan

insentif kinerja untuk

Direksi

Kekuatan

Telah terdapat usulan kepada

RUPS/Pemilik Modal yang

sudah disetujui Dewan


tentang insentif kinerja Direksi,

sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat PT Akses Pelabuhan

Indonesia Nomor:

DK.018/SRT.DEKOM/4/API-18

perihal Usulan Insentif Tahun

Buku 2017 tanggal 27 April

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,156 100,00% 0,156





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

2018. Sedangkan persetujuan

Komisaris PT API tertuang

dalam Surat Nomor:

UM.330/5/88/1/API-18 perihal

Usulan Insentif Tahun Buku


Penentuan usulan insentif

kinerja Direksi telah

mencerminkan kesesuaian

dengan kinerja yang dicapai

(KPI). Hal ini tertuang dalam

Surat Nomor:

UM.330/5/88/1/API-18

perihal Usulan Insentif Tahun

Buku 2017 tanggal 3 Mei 2018.

Kelemahan

-

100 Direksi menerapkan

sistem tentang

teknologi informasi

sesuai dengan

Kekuatan

Kelemahan

Belum terdapat Information

Technology Master Plan (ITMP)

Hambatan

-

Rekomendasi

0,778 00,00% 0,00





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

kebijakan yang telah

ditetapkan.

sebagai pedoman dalam

pengembangan teknologi

informasi dan Information

Technology Detail Plan (ITDP)

sebagai penjabaran lebih lanjut

dari ITMP, yang digunakan

sebagai acuan pelaksanaan atas

perencanaan tahunan sesuai

ITMP.

Belum terdapat Arsitektur

sistem informasi yang

mendesain sampai dengan level

data dan sistem keamanannya.

Belum terdapat Arah

penggunaan dan pengadaan

teknologi informasi yang

digunakan dalam merencanakan

dan memperkirakan trend

perkembangan teknologi.

Belum terdapat kebijakan

pengelolaan data, prosedur

pengelolaan data, dan pelaporan

TI. Terdapat pada Kebijakan dan

Agar Direksi PT API

menyusun dan

menetapkan Information

Technology Master Plan

(ITMP) sebagai pedoman

dalam pengembangan

teknologi informasi dan

Information Technology

Detail Plan (ITDP)

sebagai penjabaran lebih

lanjut dari ITMP, yang

digunakan sebagai acuan

pelaksanaan atas

perencanaan tahunan

sesuai ITMP.

Agar Direksi PT API

menyusun dan

menetapkan Arsitektur

sistem informasi yang

mendesain sampai

dengan level data dan

sistem keamanannya.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Standard Pengelolaan dan

Pengamanan Informasi Data

Elektronik/Digital di dalam

Kegiatan Penyusunan Master

Plan Informasi Teknologi di PT

API.

Belum terdapat Penerapan TI di

perusahaan sesuai dengan

masterplan dan disertai dengan

perencanaan TI yang matang

mencakup sumber daya

manusia, struktur organisasi

pengelolaan dan tingkat layanan

yang diberikan TI.

Belum terdapat Audit atas IT

yang dilakukan oleh KAP.

Belum terdapat tingkat

kesesuaian penerapan TI saat ini

sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.


pelaksanaan sistem TI secara

tertulis terkait dengan

Agar Direksi PT API

menetapkan Arah

penggunaan dan

pengadaan teknologi

informasi yang

digunakan dalam

merencanakan dan

memperkirakan trend

perkembangan teknologi.

Agar Direksi PT API

menetapkan kebijakan

pengelolaan data,

prosedur pengelolaan

data, dan pelaporan TI.

Terdapat pada Kebijakan

dan Standard

Pengelolaan dan

Pengamanan Informasi

Data Elektronik/Digital

di dalam Kegiatan

Penyusunan Master Plan

Informasi Teknologi di

PT API.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

pelaksanaan IT Master Plan dan

ITDP serta disampaikan kepada


Pengawas, baik diminta ataupun

tidak diminta.

Belum terdapat laporan kinerja

teknologi yang disampaikan

kepada Direktur.

Agar Direksi PT API

menetapkan Penerapan

TI di perusahaan sesuai

dengan masterplan dan

disertai dengan

perencanaan TI yang

matang mencakup

sumber daya manusia,

struktur organisasi

pengelolaan dan tingkat

layanan yang diberikan

TI.

Agar Direksi PT API

memerintahkan Audit

atas IT yang dilakukan

oleh KAP.

Agar Direksi PT API

menetapkan tingkat

kesesuaian penerapan TI

saat ini sesuai dengan

kebutuhan perusahaan

berdasarkan audit TI oleh

KAP.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Agar Direksi PT API

menyusun laporan

pelaksanaan sistem TI

secara tertulis terkait

dengan pelaksanaan IT

Master Plan dan ITDP

serta disampaikan

kepada Dewan

Komisaris, baik diminta

ataupun tidak diminta.

Agar Direksi PT API

terdapat laporan kinerja

teknologi yang

disampaikan kepada

Dewan Komisaris.


sistem peningkatan

mutu produk dan

pelayanan.

Kekuatan

N/A

Kelemahan

Hambatan

-

Rekomendasi

0,778 100,00% 0,778


pengadaan barang

Kekuatan Hambatan

-

0,933 75,00% 0,700





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dan jasa yang

menguntungkan bagi

perusahaan, baik

harga maupun

kualitas barang dan

jasa tersebut.


pedoman pengadaan

barang/jasa yang menerapkan

prinsip-prinsip efisien, efektif,

kompetitif, transparan, adil dan

wajar, akuntabel; dan memuat

hak-hak dan kewajiban pemasok

sesuai dengan peraturan


berlaku. Hal ini tertuang dalam


Nomor: HK.569/09/25/01/API-

17 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan PT

API.

Telah terdapat perencanaan

pengadaan barang dan jasa

secara optimal berdasarkan

perhitungan kebutuhan

perusahaan sebagaimana

ditetapkan di dalam RKAP 2018.

Pengadaan barang dan jasa

perusahaan telah terbuka bagi

Rekomendasi

PT API agar menetapkan

Pedoman/kebijakan

pengadaaan yang

dipublikasikan/dapat

diakses oleh

pemasok/calon

pemasok.

PT API agar

meningkatkan kualitas

transparansi dalam

proses pengadaan

barang dan jasa.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

penyedia barang/jasa yang

memenuhi persyaratan dan

dilakukan persaingan sehat

diantara penyedia barang/jasa

yang setara dan memenuhi

syarat/kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang jelas dan

transparan. Adapun proses

penyediaan barang/jasa

tercermin di dalam proses

bidding asuransi kesehatan bagi

pegawai PT API.


harga perkiraan sendiri (HPS)

yang dikalkulasikan secara

keahlian dan berdasarkan data

yang dapat

dipertanggungjawabkan. Nilai

total HPS terbuka dan tidak

bersifat rahasia.

Perusahaan telah memastikan

SOP pengadaan barang dan jasa





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dan kebijakan perusahaan telah

dijalankan dengan benar.

Ketentuan pengadaan barang

dan jasa diatur di dalam


Nomor: HK.569/09/25/01/API-

17 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan


API.

Tidak terdapat temuan audit

baik oleh auditor eksternal dan

auditor internal mengenai

pengadaan yang merugikan

perusahaan dan tidak terdapat

sanggahan pemilihan penyedia

barang/jasa perusahaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Keuangan tercermin dalam

Financial Audited Report 2018

oleh Eksternal Auditor Earnts &

Young.

Kelemahan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Belum terdapat

Pedoman/kebijakan

pengadaaan yang

dipublikasikan/dapat diakses

oleh pemasok/calon pemasok.

Belum terdapat tingkat

transparansi dalam proses

pengadaan barang dan jasa.

103 Direksi

mengembangkan

SDM, menilai kinerja

dan memberikan

remunerasi yang

layak, dan

membangun

lingkungan SDM yang

efektif mendukung

pencapaian

perusahaan.

Kekuatan

Pendidikan dan Pelatihan


kebijakan/program pendidikan

dan pelatihan untuk

memberikan peningkatan

knowledge, skill dan ability yang

dapat digunakan meningkatkan

efektivitas kinerja karyawan dan

kebijakan evaluasi kinerja pasca

pendidikan dan pelatihan untuk

mengukur hasil-hasil

pendidikan dan pelatihan. Hal

ini diatur dalam SOP Prosedur

Pelatihan Pegawai PT API.

Hambatan

-

Rekomendasi

Sistem Penilaian Kinerja


menerapkan Sistem

penilaian kinerja

(performance appraisal)

bagi karyawan dengan

konsisten.


menerapkan hasil

penilaian performance

3,267 88,02% 2,876





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Perusahaan telah melaksanakan

kebijakan/program pendidikan

dan pelatihan tersebut sesuai

dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan. Adapun kegiatan

pelatihan tersebut yaitu

Seminar & Workshop Series

2018 tentang "Best Practices

GCG di Perusahaan" tanggal 18-

19 Juli 2018 di Bandung.

Telah terdapat evaluasi pasca

pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dilakukan dalam

forum “knowledge sharing”

kepada pegawai PT API yang

tidak mengikuti pelatihan.

Telah terdapat tingkat keadilan

yang memadai atas kesempatan

pendidikan dan pelatihan

karyawan.

Telah terdapat program

pengembangan SDM melalui

training, coaching dan

assignment yang dilakukan oleh

appraisal dapat

dimanfaatkan untuk

pengembangan karyawan.

Reward and Punishment

Agar Direksi PT API

dapat merevisi

Keputusan Direksi PT

API Nomor:

HK.569/7/7/API-15

agar dalam kebijakan

tersebut menyentuh

penerapan unit kerja.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

perusahaan. PT API telah

mengadakan beberapa kegiatan

in-house training bagi pegawai

PT API dan mengikutsertakan

pegawai PT API pada beberapa

training eksternal untuk

meningkatan kapasitas pegawai

PT API.

Program pengembangan SDM

telah dilaksanakan sesuai

pedoman/sistem yang

ditetapkan. Hal ini tercermin

pada Sertifikat Seminar &

Workshop Series 2018 tentang

"Best Practices GCG di

Perusahaan" tanggal 18-19 Juli

2018 di Bandung.

Program K3


kebijakan perlindungan

keselamatan pekerja melalui

program K3 yang tertuang

dalam Kebijakan K3 PT API yang





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

disahkan tanggal 28 Oktober

2017.


program tersebut, fasilitas K3 di

lingkungan kerja (APAR,

Hydrant, P3K, dll), asuransi

kesehatan terhadap pekerja dan

keluarga seperti BPJS juga telah

terdapat tunjangan kesehatan

lain yang lebih baik, informasi

mengenai adanya tingkat

bahaya tertentu bagi pekerja).

telah terdapat petunjuk

pelaksanaan kegiatan darurat di

kantor PT API beserta dukungan

peralatan keselamatan kerja.

Perusahaan telah melakukan

evaluasi dan menindaklanjuti

hasil evaluasi. Evaluasi

dilakukan secara berkala.






PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat Kebijakan sistem

penilaian kinerja (performance

appraisal) mencakup sisi kinerja

individu dan kompetensi

karyawan. Terdapat dalam SOP

Prosedur Penilaian Kinerja

Pegawai PT API Nomor:

SOP.03/SDM-API/01/API-19.

Telah terdapat indikator kinerja

individu dan target yang

ditetapkan bersama oleh

karyawan dan atasan langsung

melalui SOP Prosedur Penilaian

Kinerja Pegawai PT API Nomor:

SOP.03/SDM-API/01/API-19.

Perusahaan telah memberikan

kesempatan yang memadai

untuk menduduki posisi

tertentu yang sesuai dengan

kompetensi. Terlihat dalam SOP

Promosi dan Mutasi Pegawai PT

API Nomor: SOP.05/SDM-

API/01/API-19.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Remunerasi dan Kesejahteraan

Direksi PT API telah

menetapkan bentuk remunerasi

bagi karyawan PT API dalam

bentuk beberapa tunjangan:

1. Tunjangan Jabatan Pegawai

Organik dalam Keputusan

Direksi PT API Nomor:

HK.569/7/3/API-15

2. Tunjangan Komunikasi

dalam Keputusan Direksi PT

API Nomor:

HK.569/7/6/API-15

3. Tunjangan Transportasi


API Nomor:

HK.569/7/5/API-15

4. Tunjangan Perumahan


API Nomor:

HK.569/7/4/API-15

5. Tunjangan Prestasi dalam






PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Nomor: HK.569/7/7/API-

15

6. Program Asuransi Allianz

bagi karyawan PT API



kebijakan/program reward dan

punishment. Kebijakan tersebut

diatur dalam Keputusan Direksi

PT API Nomor:

HK.569/7/7/API-15.

Telah terdapat Kebijakan

Perusahaan terkait remunerasi

dan kesejahteraan

disosialisasikan dan dipahami

oleh seluruh karyawan.

Telah terdapat Penerapan

reward dan punishment kepada

karyawan sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan dan

konsisten.


kebijakan mengenai





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

keterbukaan informasi yang

berkaitan dengan perencanaan

Perusahaan yang dapat

berpengaruh signifikan bagi

karyawan/pekerja.

Sebagaimana diatur di dalam

Board Manual III.6.2.17 Terkait

Pengelolaan Keterbukaan

Informasi dan Komunikasi.

Telah terdapat media

komunikasi atau sistem

informasi yang menyediakan

kebijakan perusahaan serta

dapat diakses oleh seluruh

karyawan. Hal ini termaktub


Triwulan dan Annual Report.

Telah terdapat Pelaksanaan

kebijakan keterbukaan

informasi tersebut secara

konsisten. Hal ini termaktub


Triwulan dan Annual Report.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan:


Belum terdapat Sistem

penilaian kinerja (performance

appraisal) bagi karyawan

diterapkan dengan konsisten.

Belum terdapat hasil penilaian

performance appraisal

dimanfaatkan untuk

pengembangan karyawan.


Tunjangan Prestasi dalam


Nomor: HK.569/7/7/API-15

hanya menyentuh pada individu

PT API namun belum

menyentuh pada unit kerja PT

API.


kebijakan pengaturan

untuk anak

Kekuatan

Direksi telah menetapkan

kebijakan pengaturan untuk anak

Hambatan

-

0,622 100,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

perusahaan

(subsidiary

governance) dan/atau

perusahaan patungan.

perusahaan (subsidiary

governance) dan perusahaan

patungan antara lain mencakup:

pengangkatan Dewan Komisaris

dan Direksi, penetapan target

kinerja dan penilaian kinerja

serta insentif bagi Dewan

Komisaris dan Direksi.

Sebagaimana telah diatur dalam


Pengelolaan Anak Perusahaan

(Subsidiary Governance)

dan/atau Perusahaan Patungan.

PT API telah memiliki Pedoman

Pengangkatan dan

Pemberhentian Direksi dan

Dewan Komisaris, diantaranya

memuat: (1) penjaringan atau

nominasi calon Direksi; (2)

penilaian/pengujian atas

kelayakan dan kepatutan (fit and

proper test) bagi calon Direksi

dan Dewan Komisaris; (3) proses

Rekomendasi

Agar Direksi

menerapkan kebijakan

pengaturan untuk anak

perusahaan (subsidiary

governance) dan/atau

perusahaan patungan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

penetapan calon Direksi dan

Dewan Komisaris terpilih.

N/A

N/A

Pengangkatan Direksi dan Dewan

Komisaris anak


patungan, melalui proses

penjaringan, proses penilaian,

dan proses penetapan.

N/A

N/A

Kelemahan


pengendalian operasional dan

keuangan terhadap

implementasi rencana dan

kebijakan perusahaan.

3,266 65,88%


kebijakan akuntansi

dan penyusunan

Kekuatan


kebijakan akuntansi dan

Hambatan

-

0,622 100,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

laporan keuangan

sesuai dengan standar

akuntansi keuangan

yang berlaku umum di

Indonesia (SAK).


sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan. Terdapat

dalam Prosedur Pengendalian

Akuntansi. Hal ini diatur dalam


Penerapan Kebijakan Akuntansi

dan Penyusunan Laporan

Keuangan Sesuai SAK.

Kebijakan akuntansi dan


telah diterapkan secara

konsisten, tidak ada

penyesuaian dan temuan

auditor atas pengakuan,

pengukuran dan pencatatan

serta pembukuan transaksi dan

pengungkapan kebijakan

akuntansi. Hal ini termaktub

dalam Financial Audited Report

oleh Auditor Eksternal Earnts &

Young Tahun Buku 2018

Laporan Keuangan Triwulanan

dan Tahunan telah sesuai

Rekomendasi

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dengan standar akuntansi

keuangan yang berlaku umum di

Indonesia dan diterbitkan tepat

waktu. Hal ini terdapat dalam

Laporan Manajemen

Triwulanan dan Annual Report.

Hasil opini auditor independen

atas penyajian laporan

keuangan adalah wajar dalam

semua hal material serta kinerja

keuangan dan arus kasnya yang

berakhir pada tanggal tersebut

sesuai dengan standar akuntansi

keuangan di Indonesia. Opini

tersebut termaktub dalam

Financial Audited Report oleh

Auditor Eksternal Earnts &

Young Tahun Buku 2018 dengan

opini WTP.

Kelemahan

-


manajemen risiko

Kekuatan Hambatan

-

1,244 60,42% 0,752





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

sesuai dengan

kebijakan yang telah

ditetapkan.

Direksi telah memiliki fungsi

yang bertugas melaksanakan

program manajemen risiko.

Berdasarkan konfirmasi,

langsung dibawah Direktur

Utama.


perusahaan untuk menerapkan

kebijakan manajemen risiko.

Terdapat dalam Kontrak

Manajemen Tahun 2018 dalam

Rencana Kerja Manajemen 2018

terkait Kepemimpinan, Tata

Kelola, dan Tanggung Jawab

Kemasyarakatan dalam Poin 9.

Pembangunan Sistem

Manajemen Risiko

Terintegrasi/Integrated

Enterprise Risk Management

(ERM)

Direksi telah melaksanakan

program manajemen risiko

(program manajemen risiko

antara lain mencakup

Rekomendasi

- Direksi PT API agar

menyusun dan

menetapkan kebijakan

manajemen risiko

tersendiri yang bersifat

kongkret dan

komprehensif, yang

diantaranya memuat:

kerangka, tahapan


risiko, pelaporan risiko

dan penanganannya.

- PT API agar

menyosialisasikan

kebijakan manajemen

risiko kepada seluruh

karyawan perusahaan.

- Direksi agar

melaksanakan

pemantauan terhadap





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

indentifikasi dan penanganan

risiko pada proses bisnis, proyek

maupun usulan tindakan

perusahaan yang harus

mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris dan/atau

Pemegang Saham.

Telah terdapat kesungguhan

kepedulian Direksi terhadap

risiko (risk awareness). hal ini

terekam dalam Rakomdir pada

setiap bulan dalam paparan

progress bisnis perusahaan dan

rencana pengembangan bisnis

perusahaan baik pada proyek

Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan

pelaksanaan rencana bisnis Rest

Area.

Kelemahan

PT API belum memiliki

kebijakan manajemen risiko

yang kongkret dan

program manajemen

risiko.

- Direksi agar

menyampaikan


risiko kepada Dewan

Komisaris dan Pemegang

Saham tentang

pelaksanaan program

manajemen risiko.

- Direksi agar

menyampaikan kepada

Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham

tentang analisis risiko

atas Rancangan RKAP

dan strategi

penanganannya.

Direksi agar menyampaikan

laporan pelaksanaan

manajemen risiko tiga

bulanan dan/atau sewaktu-

waktu jika diminta oleh

Dewan Komisaris.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

komprehensif, yang diantaranya

memuat: kerangka, tahapan

pelaksanaan manajemen risiko,

pelaporan risiko dan

penanganannya. Hal ini diatur

dalam GCG Code poin 18

Kebijakan Manajemen Risiko.

Belum terdapat Kebijakan

manajemen risiko yang

disosialisasikan kepada seluruh

karyawan perusahaan.

Direksi belum melaksanakan

pemantauan terhadap program

manajemen risiko.

Direksi belum menyampaikan


kepada Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham tentang

pelaksanaan program

manajemen risiko.


kepada Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham tentang

analisis risiko atas Rancangan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

RKAP dan strategi

penanganannya.


laporan pelaksanaan

manajemen risiko tiga bulanan

dan/atau sewaktu-waktu jika

diminta oleh Dewan Komisaris.


dan menerapkan

sistem pengendalian

intern untuk

melindungi dan

mengamankan

investasi dan aset

perusahaan.

Kekuatan


rancangan sistem pengendalian

intern yang mengatur kerangka

(framework) pengendalian

intern antara lain dengan

pendekatan unsur lingkungan

pengendalian, pengelolaan

risiko, aktivitas pengendalian,

sistem informasi dan

komunikasi dan pemantauan,

pelaksanaan dan pelaporannya.

Hal ini diatur dalam GCG Code

Poin 5. Kebijakan Pengendalian

Internal.

Hambatan

-

Rekomendasi

PT API agar dapat

membuat pernyataan

bahwa manajemen

bertanggung jawab untuk

menetapkan dan

memelihara suatu

struktur pengendalian

intern dan prosedur

pelaporan keuangan

yang memadai;

PT API agar dapat

melakukan penilaian atas

efektivitas struktur

0,778 80,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Direksi (Direktur Utama dan

Direktur Keuangan) telah

memberi sertifikasi (asersi)

terhadap laporan keuangan

tahunan. Annual Report tahun

2018.

Telah terdapat Cascading atas

sertifikasi terhadap laporan

keuangan kepada tingkatan di

bawah Direksi yang menjadi

entitas akuntansi dan pelaporan

atas laporan keuangannya yang

akan dikonsolidasikan. Tertuang

dalam Laporan Keuangan

Konsolidasian PT API Tahun

2018.

PT API telah melakukan

evaluasi/penilaian atas


pada tingkat entitas. Hal ini

terdokumentasi dalam

Notulensi Rakomdir terkait

dengan Progress Pembebasan


prosedur pelaporan

keuangan pada akhir

tahun buku perusahaan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Lahan beserta proses penagihan

outstanding kepada BLU-LMAN


evaluasi/penilaian atas


pada tingkat

operasional/aktivitas. Notulensi

Rakomdir terkait dengan

Progress Pembebasan Lahan

beserta proses penagihan

outstanding kepada BLU-LMAN.

Kelemahan

Belum terdapat pernyataan

bahwa manajemen bertanggung

jawab untuk menetapkan dan

memelihara suatu struktur


prosedur pelaporan keuangan

yang memadai;

Belum terdapat penilaian atas

efektivitas struktur


prosedur pelaporan keuangan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

pada akhir tahun buku

perusahaan.

108 Direksi


pemeriksaan SPI dan

auditor eksternal

(KAP dan BPK).

Kekuatan

Telah terdapat monitoring

tindak lanjut hasil pemeriksaan

auditor eksternal (KAP).

Kelemahan

Belum terdapat Pelaksanaan

tindak lanjut hasil audit

(internal/eksternal) oleh

Direksi kepada Dewan

Komisaris secara berkala paling

sedikit 3 (tiga) bulanan.

belum terdapat progress

(tingkat penyelesaian)

pelaksanaan tindak lanjut dari

rekomendasi SPI pada tahun

yang bersangkutan dan auditor

eksternal.

belum terdapat tingkat

komitmen yang tinggi dari

Direksi dalam menindaklanjuti

Hambatan

-

Rekomendasi

PT API agar


audit

(internal/eksternal) oleh

Direksi kepada Dewan

Komisaris secara berkala

paling sedikit 3 (tiga)

bulanan.

PT API agar

menyelesaikan

pelaksanaan tindak

lanjut dari rekomendasi

SPI pada tahun yang

bersangkutan dan

auditor eksternal.

0,622 25,00% 0,156





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

rekomendasi/temuan audit SPI

dan eksternal auditor.

PT API agar

meningkatkan komitmen

yang tinggi dari Direksi

dalam menindaklanjuti

rekomendasi/temuan

audit SPI dan eksternal

auditor.


pengurusan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan

anggaran dasar.

0,778 100,00%


mekanisme untuk

menjaga kepatuhan

terhadap peraturan

perundang-undangan

dan perjanjian dengan

pihak ketiga.

Kekuatan

Telah terdapat fungsi yang

mengendalikan dan memastikan

kebijakan, keputusan

perusahaan, dan seluruh

kegiatan perusahaan sesuai

dengan ketentuan hukum dan


yang berlaku serta memantau

dan menjaga kepatuhan

perusahaan terhadap seluruh

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,156 100,00% 0,156





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

perjanjian dan komitmen yang

dibuat oleh perusahaan dengan

pihak ketiga. Berdasarkan

Konfirmasi Fungsi yang

mengendalikan dan memastikan

kebijakan dikoordinasikan oleh

Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan konfirmasi, fungsi

kepatuhan telah mengikuti

perkembangan peraturan

perundangan yang berlaku dan

yang akan berlaku bagi

perusahaan.

Kelemahan

-

110 Perusahaan

menjalankan


undangan yang

berlaku dan

perjanjian dengan

pihak ketiga.

Kekuatan

Telah terdapat kajian hukum

(legal opinion) atas rencana

tindakan dan permasalahan yang

terjadi terkait dengan kesesuaian

hukum atau ketentuan yang

berlaku. Hal ini tercermin dalam

dokumen LO atas Letter of

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,622 100,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Undertaking pada Kredit

Investasi Sindikasi Bank PT CTP

bulan Desember 2018.

Telah terdapat kegiatan evaluasi

kajian risiko dan legal (risk and

legal review) atas rencana

inisiatif bisnis, kebijakan dan

rencana kerjasama yang akan

dilakukan oleh perusahaan,

sebagaimana kajian risiko dan

legal dibuat oleh Wiyono &

Partners.

Sepanjang tahun 2018 PT API

tidak terdapat kegiatan/upaya-

upaya penyelesaian kasus litigasi

dan non litigasi.

Tingkat Kepatuhan Perusahaan

terhadap Perundang-undangan

dan Perjanjian dengan Pihak

Ketiga:

Sepanjang tahun 2018 tidak

terdapat teguran, tuntutan

maupun sanksi kepada





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

perusahaan oleh

otoritas/instansi yang

berwenang di bidang usaha

perusahaan;

Opini Auditor menunjukkan tidak

adanya pelanggaran atas


yang signifikan. Hal tersebut

tertuang dalam Laporan KAP

mengenai Kepatuhan Perusahaan

terhadap Perundang-undangan

tahun 2018 oleh Earnts and

Young dengan opini "Wajar

dengan semua material.

Unit-unit operasi perusahaan

tidak ada yang memperoleh

kinerja merah, merah minus atau

hitam dari Kementerian Negara

Lingkungan Hidup;

Seluruh Nota Kesepahaman dan

perjanjian yang melibatkan

perusahaan dan pihak ketiga

telah menggunakan bahasa

Indonesia.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Berdasarkan Laporan Hasil

Audit, Tidak ada

sengketa/permasalahan yang

terkait dengan transaksi bisnis

dengan pihak lain yang belum

diselesaikan.

Perusahaan tidak sedang

menjadi pembicaraan/sorotan

oleh publik/pers dalam masalah

tertentu.

Kelemahan

31 Direksi melakukan hubungan

yang bernilai tambah bagi

perusahaan dan stakeholders.

6,689 88,32%

111 Pelaksanaan

hubungan dengan

pelanggan.

Kekuatan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hambatan

-

Rekomendasi

-

1,244 100,00% 1,244





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

N/A

Kelemahan

-

112 Pelaksanaan

hubungan dengan

pemasok.

Kekuatan

Aspek Fairness


seleksi untuk menjadi pemasok

perusahaan berdasarkan

persyaratan yang terukur dan

jelas.

Telah terdapat ketentuan dan

informasi mengenai pengadaan

barang/jasa, Hanya secara

teknis pengadaan barang dan

administrasi pengadaan. Untuk

evaluasi serta hasil evaluasi dan

penetapan calon tidak

dipublikasi secara umum. Hal ini

diatur di dalam Keputusan


HK.569/09/25/01/API-17

tentang Pedoman Pelaksanaan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar PT API membuat

pengukuran/survey

kepuasan pemasok.

0,933 75,00% 0,700





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Pengadaan Barang/Jasa di PT

AKSES PELABUHAN

INDONESIA.

Perusahaan telah memberikan

perlakuan yang sama bagi

semua calon penyedia

barang/jasa dan tidak mengarah

untuk memberi keuntungan

kepada pihak tertentu, dengan

cara dan atau alasan apapun. Hal

ini tertuang di dalam Keputusan


HK.569/09/25/01/API-17

tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa di PT

AKSES PELABUHAN

INDONESIA.

Secara berkala perusahaan

melakukan telah asssessment

pemasok berdasarkan

pencapaian QCDS (quality, cost,

delivey, service). Hal ini terdapat

dalam Vendor survey pada

proses pengadaan barang/jasa





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

di PT API. Praktik terbaik di PT

API adalah pembayaran kepada

pemasok dilaksanakan dalam

kurun waktu 7 hari sejak invoice

diajukan

Kelemahan

Belum terdapat pengukuran

kepuasan pemasok.

113 Pelaksanaan

hubungan dengan

kreditur

Kekuatan

Perusahaan memiliki kebijakan

mengenai hak-hak dan kewajiban

perusahaan kepada kreditur.


kebijakan mengenai

perlindungan hak dan

kepentingan kreditur, antara

lain: (1) pemenuhan kewajiban

kepada kreditur sesuai

perjanjian; (2) pengungkapan

informasi secara transparan,

Hambatan

Rekomendasi

- Agar PT API dapat

memberikan informasi

yang akurat kepada

kreditur sesuai dengan

perjanjian, secara

lengkap dan tepat waktu.

Agar PT API menunjukkan

dokumen perusahaan dalam

melaksanakan kewajiban

0,778 75,00% 0,584





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

akurat dan tepat waktu, baik

pada saat permintaan maupun

penggunaan pinjaman; (3)

covenant yaitu jaminan

perusahaan untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu

untuk melindungi kepentingan

kreditur. Hal ini diatur di dalam

Board Manual - Hubungan

dengan Pemangku

Kepentingan.


kebijakan mengenai

manajemen/pengelolaan

penggunaan pinjaman jangka

panjang sesuai dengan

peruntukannya dan

pelunasannya. Hal ini diatur di

dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a

Anggaran Dasar Perusahaan.

PT API telah Kebijakan

perusahaan sebagai penjamin

(avalist). Hal ini diatur di dalam

kreditnya secara tepat

waktu/sesuai perjanjian.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Pasal 11 ayat 9 huruf f Anggaran

Dasar Perusahaan.

Dalam Financial Audited Report

PT API Tahun 2018 tidak

terdapat laporan yang

menyatakan adanya ketidak

sesuain penggunaan

pendapatan operasional dengan

pembayaran pokok hutang dan

bunga jangka Panjang.

Kelemahan

Berdasarkan notulen rakomdir

PT API terkait dengan

peminjaman dana pembebasan

lahan, PT API mendapat

dukungan dana dari Bank BRI,

namun asesor belum

memperoleh dokumen terkait.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

114 Pelaksanaan

kewajiban kepada

Negara

Kekuatan

Berdasarkan Surat Setoran

Pajak SPT Tahunan, PT API tidak

terdapat keterlambatan

penyampaian dokumen

kewajiban perpajakan (SPT

Tahunan maupun bulanan).

Berdasarkan Surat Setoran

Pajak PPN Dalam Negeri, PT API

tidak terdapat keterlambatan

penyampaian dokumen

kewajiban pada lembaga

regulator.

Berdasarkan konfirmasi, Tidak

terdapat keterlambatan

penyampaian dokumen

kewajiban pada lembaga

regulator.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,467 100,00% 0,467

115 Pelaksanaan

hubungan dengan

karyawan perusahaan

Kekuatan

Partisipasi Karyawan

Hambatan

-

Rekomendasi

1,089 77,08% 0,839





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat penyediaan

sarana partisipasi, misalnya

konsultasi bersama (sarana

diskusi antara serikat/wakil

pekerja dengan

manajemen), team briefing

(untuk memastikan

komunikasi dua arah secara

konsisten dengan

melibatkan karyawan), dan

lain-lain.


jenis kebijakan perusahaan

yang harus

dikomunikasikan kepada

karyawan dan jenis

kebijakan yang harus

melibatkan karyawan dalam

perumusannya. Hal tersebut

diatur di dalam Kebijakan

Pengelolaan Informasi, Data

dan Dokumen PT API.

Pengukuran Kepuasan

Karyawan

PT API agar menyusun

dan menetapkan

kebijakan yang

mendorong partisipasi

karyawan dalam bentuk

engagement survey

secara berkala.

PT API agar menyusun

dan menetapkan

kebijakan mengenai

metode penilaian untuk

mengukur kepuasan

karyawan dan

melaksanakan survei

kepuasan karyawan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat Pengukuran

kepuasan karyawan telah

dilakukan secara berkala.

Telah terdapat hasil survei

tingkat kepuasan (indeks

kepuasan karyawan).

Telah terdapat tindakan atau

program kerja untuk

menindaklanjuti hasil survei

kepuasan karyawan.

Kelemahan

PT API belum memiliki

kebijakan yang mendorong

partisipasi karyawan

PT API belum memiliki kebijakan

mengenai metode penilaian untuk

mengukur kepuasan karyawan dan

melaksanakan survai kepuasan

karyawan.

116 Terdapat prosedur

tertulis menampung

dan menindaklanjuti

Kekuatan

Telah terdapat mekanisme

penanganan keluhan

stakeholders (pemasok,

Hambatan

-

Rekomendasi

0,311 100,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

keluhan-keluhan

stakeholders

karyawan dan lain-lain). Hal ini

diatur di dalam Prosedur

Penanganan Keluhan dan

Banding PT API.


keluhan stakeholders telah

dilaksanakan secara konsisten

dan efektif. Hal ini diatur di

dalam Prosedur Penanganan

Keluhan dan Banding PT API.

Berdasarkan konfirmasi, telah

terdapat penyelesaian atas

keluhan stakeholders secara

tuntas di PT API.

Kelemahan

-

-

117 Upaya untuk

meningkatkan nilai

Pemegang Saham

secara konsisten dan

berkelanjutan.

Kekuatan

Perusahaan telah mampu

meningkatkan kinerja

perusahaan (sesuai KPI yang

ditetapkan) dari tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini dinyatakan

dalam dokumen RUPS Sirkuler

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,311 100,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

yang menyatakan bahwa

Pemegang Saham telah

menyetujui Laporan Tahunan

Tahun Buku 2017.

PT API telah mampu

meningkatkan kinerja

perusahaan (sesuai KPI yang

ditetapkan) dari tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini dinyatakan

dalam dokumen RUPS Sirkuler

yang menyatakan bahwa

Pemegang Saham telah

menyetujui Laporan Tahunan

Tahun Buku 2017.

Kelemahan

118 Perusahaan

melaksanakan

tanggung jawab sosial

perusahaan untuk

mendukung

Kekuatan


tentang tanggung jawab sosial

dan lingkungan Perusahaan.

Hal tersebut diatur di dalam

GCG Code poin 28 Kebijakan

Hambatan

-

Rekomendasi

PT API agar memiliki

SOP yang memuat

1,556 93,33% 1,452





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

keberlanjutan operasi

perusahaan.

Pengelolaan Corporate Social

Responsibility (CSR)

Telah terdapat unit/bagian

yang bertugas melaksanakan

tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan di

dalam Strukur Organisasi PT

API, yaitu pada Divisi Sekretaris

Perusahaan.

PT API telah memiliki Pedoman

CSR PT API yang memuat

kewajiban perusahaan dalam

kebijakan tentang pembinaan

usaha kecil.

N/A


penanganan keadaan darurat

yang disosialisasikan kepada

seluruh karyawan. Praktik di

PT API adalah terdapat

petunjuk Jalur evakuasi lantai

di PT API beserta peralatan

pendukung pelaksanaan

kegiatan kondisi darurat.

kewajiban perusahaan

memastikan bahwa

asset-asset dan lokasi

usaha serta fasilitas

perusahaan lainnya,

memenuhi peraturan

perundang-undangan

yang berlaku berkenaan

dengan pelestarian

lingkungan, kesehatan

dan keselamatan kerja.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Telah terdapat infrastruktur,

baik sebagai early warning

system maupun pelaksanaan

program keadaan darurat.

Praktik di PT API adalah

petunjuk Jalur evakuasi lantai

di PT API beserta peralatan

pendukung pelaksanaan

kegiatan kondisi darurat.

Penerapan PKBL belum ada

dikarenakan PT API belum

memiliki revenue dari

operasional perusahaan. N/A

Kelemahan

PT API belum memiliki SOP

yang memuat kewajiban

perusahaan memastikan

bahwa asset-asset dan lokasi

usaha serta fasilitas

perusahaan lainnya, memenuhi


undangan yang berlaku





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

berkenaan dengan pelestarian

lingkungan, kesehatan dan

keselamatan kerja.

32 Direksi memonitor dan

mengelola potensi benturan

kepentingan anggota Direksi

dan manajemen di bawah

Direksi.

1,089 100,00%


kebijakan tentang

mekanisme bagi

Direksi dan pejabat

struktural untuk

mencegah

pengambilan

keuntungan pribadi

dan pihak lainnya

disebabkan benturan

kepentingan.

Kekuatan


untuk mencegah pengambilan

keuntungan pribadi Direksi dan

pejabat struktural perusahaan

yang disebabkan benturan

kepentingan. Hal tersebut

diatur dalam GCG Code Poin 7

Kebijakan Benturan

Kepentingan dan Pedoman

Pelaksanaan Barang/Jasa di

Lingkungan PT API

Telah terdapat sosialisasi

kebijakan tentang mekanisme

untuk mencegah pengambilan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,467 100,00% 0,467





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

keuntungan pribadi bagi Direksi

dan pejabat struktural

perusahaan. Hal tersebut

dinyatakan dalam Bab VI

Penutup Pedoman Pelaksanaan


API.

Telah terdapat surat pernyataan

Direksi tidak memiliki benturan

kepentingan antara kepentingan

pribadi/keluarga, jabatan lain,

atau golongan dengan

kepentingan perusahan pada

awal pengangkatan yang

diperbaharui setiap awal tahun.

Hal tersebut dinyatakan dalam

dokumen pernyataan benturan

kepentingan tahun 2018 dalam

Pakta Integritas

Kelemahan

-





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


kebijakan untuk

mencegah benturan

kepentingan.

Kekuatan


laporan kepemilikan Saham

pada perusahaan dan

perusahaan lainnya kepada

Perusahaan (Sekretaris

Perusahaan) untuk dicatat

dalam Daftar Khusus. Terdapat

dalam dokumen Pakta Integritas

Anggota Direksi PT API.

Direksi telah menandatangani

Pakta Integritas yang

dilampirkan dalam Usulan

Tindakan Direksi yang harus

mendapatkan persetujuan dari

Dewan Komisaris dan/atau


Komisaris dan persetujuan

RUPS.

Sepanjang tahun 2018 Asesor

tidak mendapati peristiwan


Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,622 100,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

transaksional yang mengandung

benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2018 terdapat

informasi mengenai tingkat

kesungguhan Direksi dalam

pengambilan keputusan bebas

kepentingan pribadi Direksi dan

pihak-pihak lainnya

sebagaimana tercermin di dalam

notulensi Rapat Direksi maupun

Rapat Komisaris – Direksi.

Kelemahan

-

33 Direksi memastikan

perusahaan melaksanakan

keterbukaan informasi dan

komunikasi sesuai peraturan


berlaku dan penyampaian

informasi kepada Dewan


dan Pemegang Saham tepat

waktu.

1,089 100,00%





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

121 Direksi melaporkan

informasi-informasi

yang relevan kepada

Pemegang Saham dan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Direksi PT API telah

menyampaikan laporan

manajemen dan tahunan serta

laporan tahunan kepada Dewan

Komisaris sebelum disampaikan


Penyampaian laporan

manajemen (triwulanan dan

tahunan) dan laporan tahunan

PT API kepada Dewan Komisaris

telah tepat waktu, yakni

sebelum batas waktu

penyampaian kepada Pemegang

Saham.

Direksi telah menyampaikan

laporan manajemen triwulanan

yang telah ditandatangani

seluruh anggota Direksi serta

laporan manajemen tahunan

dan laporan tahunan yang

ditandatangani seluruh anggota

Direksi dan anggota Dewan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,622 100,00% 0,622





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Komisaris, dan laporan tahunan


Telah terdapat laporan

Manajemen disajikan tiap

triwulan dan laporan tahunan

yang disampaikan paling lambat

5 bulan (Mei) setelah tahun

buku berakhir.

Telah terdapat informasi terkait

Muatan (content) laporan

manajemen triwulanan dan

laporan manajemen tahunan

lengkap (untuk muatan laporan

tahunan parameter tersendiri)

minimal sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Kelemahan

-

122 Direksi memberikan

perlakukan yang sama

(fairness) dalam

memberikan

informasi kepada

Kekuatan

PT API telah memberikan

informasi (laporan manajemen

triwulanan dan tahunan)

dengan muatan dan waktu yang

Hambatan

-

Rekomendasi

0,467 100,00% 0,467





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Pemegang Saham dan

anggota Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

sama kepada Pemegang Saham

mayoritas. Berdasarkan

Laporan Manajemen S/D

Triwulan IV Tahun 2018 PT API.

PT API telah memberikan

informasi (laporan manajemen

dan laporan keuangan) yang

relevan kepada Dewan

Komisaris untuk pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris.

Terdapat dalam Laporan

Manajemen PT API.

PT API telah melakukan

pemenuhan prinsip perlakuan

yang sama dalam pemberian

informasi oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris dan para

Pemegang Saham.

Kelemahan

-

-

34 Direksi menyelenggarakan

rapat Direksi dan menghadiri

Rapat Dewan

1,556 100,00%





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

123 Direksi memiliki

pedoman/tata tertib

Rapat Direksi,

minimal mengatur

etika rapat dan

penyusunan risalah

rapat, evaluasi tindak

lanjut hasil rapat

sebelumnya, serta

pembahasan atas

arahan/usulan

dan/atau keputusan

Dewan Komisaris/

Dewan Pengawas.

Kekuatan

PT API telah memiliki

Pedoman/tata tertib Rapat

Direksi yang mengatur etika

rapat dalam Board Manual Bab

III.12 Rapat Direksi, yang

diantaranya mengatur tentang:

a. Etika rapat

b. Tata penyusunan risalah

rapat

c. Pelaksanaan evaluasi tindak

lanjut hasil rapat

sebelumnya

d. pembahasan/telaah atas

arahan/usulan dan/atau

tindak lanjut pelaksanaan

atas keputusan Dewan

Komisaris terkait dengan

usulan Direksi.

Kelemahan

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,156 100,00% 0,156





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

-

124 Direksi

menyelenggarakan

Rapat Direksi sesuai

kebutuhan, paling

sedikit sekali dalam

setiap bulan.

Kekuatan

Telah terdapat rencana Rapat

Direksi dan agenda yang

dibahas. Hal ini

terdokumentasikan dalam surat

undangan Rapat Komisaris –

Direksi dan Notulensi Rakomdir.

Kelemahan

Jumlah rapat yang direncanakan

belum sesuai dengan kebutuhan,

paling sedikit sekali dalam

sebulan. Tertuang dalam

kompilasi notulensi Rapat

Komisaris – Direksi sepanjang

tahun 2018 hanya sebanyak 7

kali.

Penyelenggaraan Rapat Direksi

belum sesuai dengan rencana

yang ditetapkan dalam RKAT.

Tertuang dalam kompilasi

notulensi Rapat Komisaris –

Hambatan

-

Rekomendasi

- Direksi PT API agar

dapat melaksanakan

rapat Direksi maupun

Rapat Komisaris –

Direksi minimal sebulan

sekali sebagaimana

ditetapkan di dalam

RKAP Perusahaan.

Penyelenggaraan Rapat

Direksi agar sesuai dengan

rencana yang ditetapkan

dalam RKAT.

0,467 83,33% 0,389





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Direksi sepanjang tahun 2018

hanya sebanyak 7 kali.

125 Anggota Direksi

menghadiri setiap

rapat Direksi maupun

rapat Direksi dan

Komisaris, jika tidak

dapat hadir yang

bersangkutan harus

menjelaskan alasan

ketidakhadirannya.

Kekuatan

Kelemahan

Tingkat kehadiran anggota

Direksi dalam Rapat Direksi

jauh dari sebagaimana

mestinya sebagaimana diatur di

dalam UU Perseroan Terbatas

maupun GCG Code.

Tingkat kehadiran anggota Direksi

dalam Rapat dengan Dewan

Komisaris belum sesuai

sebagaimana diatur di dalam UU

Perseroan Terbatas maupun GCG

Code.

Hambatan

-

Rekomendasi

- Direksi PT API agar dapat

meningkatkan kehadiran


Rapat Direksi.

Direksi dan Dewan

Komisaris PT API agar

dapat meningkatkan

kehadiran anggota

Direksi dan anggota


Rapat Komisaris -

Direksi.

0,311 75,00% 0,233

126 Direksi melakukan

evaluasi terhadap

pelaksanaan

Kekuatan

Dalam Risalah Rapat Direksi 19

Januari 2017 dengan agenda

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,311 100,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


sebelumnya.

Tindak Lanjut Audit Kepatuhan

KAP tahun 2016.

Di dalam setiap rapat Direksi

telah dilakukan evaluasi

(pemantauan progress)



sebelumnya.



sebelumnya yang belum selesai

telah dilakukan pembahasan

untuk tindaklanjutnya.

Kelemahan

-

127 Direksi

menindaklanjuti

arahan,dan/atau

keputusan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kekuatan

Telah terdapat tindak lanjut atas

arahan dan/atau keputusan

Dewan Komisaris termaktub

dalam seluruh Risalah Rapat

Direksi & Dewan Komisaris PT

API sepanjang tahun 2018.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,311 100,00% 0,311





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Tindak lanjut yang dilaksanakan

oleh Direksi telah sesuai dengan

arahan dan/atau keputusan

Dewan Komisaris.

Kelemahan

-


pengawasan intern yang

berkualitas dan efektif.

1,711 4,56% 0,078


Piagam Pengawasan

Intern yang

ditetapkan oleh

Direksi.

Kekuatan

Muatan Piagam pengawasan

Intern telah memuat:

1. Kesesuaian dengan

ketentuan yang berlaku

(Peraturan Bapepam, UU

perusahaan dan peraturan

pelaksanaannya).

2. Mempertimbangkan Standar

Profesional Audit Intern

yang dibuat oleh FK-SPI

perusahaan dan/atau

Konsorsium Organisasi

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,156 50,00% 0,078





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Profesi Audit Intern atau

international Professional

Practices Framework of

Internal Auditing.

Kelemahan

Belum terdapat Piagam

Pengawasan (Internal Audit

Charter) yang disepakati dan

ditetapkan oleh Direksi, setelah

mempertimbangkan saran-

saran Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas. Tertuang dalam

Piagam Audit Internal PT API

dan masih berbentuk draft.

Piagam audit belum ditinjau

dan dimutakhirkan sesuai

kebutuhan.

129 SPI/Fungsi Audit

Internal dilengkapi

dengan faktor-faktor

pendukung

keberhasilan dalam

pelaksanaan tugasnya

Kekuatan

-

Kelemahan

Hambatan

-

Rekomendasi

0,466 0,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Dikarenakan fungsi Audit Internal

belum berjalan maka belum dapat

dianalisis terkait :

Kepala Audit Internal diangkat

oleh Direktur Utama dan

mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris.

Pimpinan Fungsi Audit Internal

mempunyai akses langsung

melapor hasil kerjanya kepada


Pengawas cq Komite Audit.

Jumlah personil yang

ditugaskan di fungsi Audit

Internal belum sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan

tugas Internal Audit.

a. SPI/fungsi Audit Internal

memiliki rencana

kebutuhan tenaga auditor/SDM.

b. Jumlah tenaga auditor

mencukupi

Agar jabatan SPI segera

dipenuhi dengan posisi

berada langsung di

bawah Direktur Utama,

diangkat oleh Direktur

Utama setelah mendapat

persetujuan Dewan

Komisaris.

Agar Pimpinan Fungsi

Audit Internal

mempunyai akses

langsung melapor hasil

kerjanya kepada Dewan

Komisaris cq Komite

Audit.

Agar Pimpinan Fungsi

Audit Internal

mempunyai akses

langsung melapor hasil

kerjanya kepada Dewan

Komisaris cq Komite

Audit.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

kebutuhan Perusahaan. Kecukupan

tenaga

auditor dihasilkan dari analisis

beban kerja

Staff Audit Internal belum

memiliki keahlian yang diakui

dalam profesi auditor internal

dengan mendapatkan

sertifikasi profesi yang tepat

(Certified Internal

Auditor/Qualified Internal

Auditor).

SPI belum memiliki pedoman

audit, mekanisme kerja dan

supervisi di dalam organisasi

SPI, dan penilaian program

jaminan dan peningkatan

kualitas.

Agar jumlah personil

yang ditugaskan di SPI

sesuai dengan kebutuhan

untuk pelaksanaan tugas

SPI.

Agar Kualitas tenaga

auditor personil yang

ditugaskan di SPI sesuai

dengan kebutuhan untuk

pelaksanaan tugas SPI,

serta memiliki sertifikasi

profesi Certified Internal

Auditor dan pelatihan

terkait.

Agar SPI memiliki

pedoman audit,

mekanisme kerja dan

supervisi di dalam

organisasi SPI, dan

penilaian program

jaminan dan peningkatan

kualitas.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

130 SPI melaksanakan

pengawasan intern

untuk memberikan

nilai tambah dan

memperbaiki

operasional

perusahaan.

Kekuatan

-

Kelemahan

Dikarenakan fungsi internal audit

belum berjalan maka belum dapat

dianalisis terkait:

Fungsi Audit Internal

merencanakan Program Kerja

Tahunan pengawasan intern

danmelaksanakan pengawasan

sesuai yang sudahditetapkan,

antara lain:

a. Fungsi Audit Internal menyusun

Program Kerja Pengawasan

Tahunan /PKPT (Rencana Audit

Tahunan) dengan pendekatan

risiko(risk based auditing).

b. Rencana Penugasan (Program

Kerja Pengawasan Tahunan

/PKPT) disampaikankepada

Dewan Komisaris cq Komite

Hambatan

-

Rekomendasi


merencanakan Program

Kerja Tahunan

pengawasan intern dan

melaksanakan

pengawasan sesuai yang

sudah ditetapkan, antara

lain:

a. Fungsi Audit Internal

menyusun Program

Kerja Pengawasan

Tahunan /PKPT

(Rencana Audit

Tahunan) dengan

pendekatan risiko (risk

based auditing).

b. Rencana Penugasan

(Program Kerja

Pengawasan Tahunan

1,089 0,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Audit untuk mendapatkan

pertimbangan dan saran-saran.

c. Rencana penugasan (PKPT)

disetujui oleh Direktur Utama

dikomunikasikan kepada Direksi

dan Dewan Komisaris cq Komite

Audit.

d.Fungsi Audit Internal

melaksanakan audit

berdasarkan program kerja

pengawasan tahunan yang

ditetapkan.

e. Tingkat pencapaian (kinerja)

target-target dalam PKPT

(Jumlah Audit dan Pelaporan

Audit) yang memadai sesuai

dengan yang telah ditetapkan.


melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Direktur

Utama, Dewan Komisaris dan

Komite Audit baik dalam bentuk

/PKPT) disampaikan


cq Komite Audit untuk

mendapatkan

pertimbangan dan saran-

saran.

c. Rencana penugasan

(PKPT) disetujui oleh

Direktur Utama

dikomunikasikan kepada

Direksi dan Dewan

Komisaris cq Komite

Audit.

d. Fungsi Audit Internal

melaksanakan audit

berdasarkan program

kerja pengawasan

tahunan yang ditetapkan.

e. Tingkat pencapaian

(kinerja) target-target

dalam PKPT (Jumlah

Audit dan Pelaporan

Audit) yang memadai





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

hardcopy maupun pemaparan

langsung dalam rapat.

a. Penanggung jawab Fungsi Audit

Internal melaporkan hasil

kerjanya (penugasan

pengawasan intern) kepada

Direktur Utama.

b. Laporan hasil penugasan

pengawasan intern disampaikan

kepada Dewan Komisaris cq

Komite Audit termasuk hasil

assessment atas program

jaminan kualitas dan

peningkatan fungsi pengawasan

intern harus disampaikan juga

kepada Dewan Komisaris cq

Komite Audit.


memberikan kontribusi

terhadap perbaikan/

peningkatan proses Tata Kelola

(governance), manajemen risiko,

dan pengendalian intern.

sesuai dengan yang telah

ditetapkan.



tugasnya kepada

Direktur Utama, Dewan

Komisaris dan Komite

Audit baik dalam bentuk

hardcopy maupun

pemaparan langsung

dalam rapat.

a. Penanggung jawab Fungsi

Audit Internal

melaporkan hasil

kerjanya (penugasan

pengawasan intern)

kepada Direktur Utama.

b. Laporan hasil penugasan

pengawasan intern

disampaikan kepada

Dewan Komisaris cq

Komite Audit termasuk

hasil assessment atas





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


memberikan rekomendasi

(masukan atas prosedur) dan

pengawasan tindak lanjut

rekomendasi yang

meningkatkan proses Tata

Kelola (governance).

b. Fungsi Audit Internal


terhadap peningkatan

pengelolaan risiko dan

pengendalian intern kepada

Perusahaan.


memberikan masukan tentang

upaya pencapaian strategi bisnis

Perusahaan, yang mencakup :


mengevaluasi sejauh mana

sasaran dan tujuan program

sertakegiatan operasi telah

ditetapkan sejalan dengan

tujuan organisasi.

program jaminan

kualitas dan peningkatan

fungsi pengawasan

intern harus

disampaikan juga kepada

Dewan Komisaris cq

Komite Audit.



terhadap

perbaikan/peningkatan

proses Tata Kelola

(governance), manajemen

risiko, dan

pengendalian intern.


memberikan

rekomendasi (masukan

atas prosedur) dan

pengawasan tindak lanjut

rekomendasi yang

meningkatkan proses

Tata Kelola (governance).





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

b. Fungsi Audit Internal memberi

masukan atas konsistensi hasil-

hasil yang di perolehdari

kegiatan dan program dengan

tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan kepada manajemen.

Fungsi Audit Internal memantau

tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan internal dan

eksternal.

a. Penanggung jawab Fungsi Audit

Internalmemiliki pedoman

untuk memantau tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan

interndan pengawasan ekstern,

yaitu diatur dalam Pedoman

Audit Intern bagian Pemantauan

Tindak Lanjut.

b. Fungsi Audit Internal secara

efisien dan efektif melaksanakan

pemantauan tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan

intern dan pengawasan ekstern



terhadap peningkatan

pengelolaan risiko dan

pengendalian intern

kepada Perusahaan.


memberikan masukan

tentang upaya

pencapaian strategi

bisnis Perusahaan, yang

mencakup :


mengevaluasi sejauh

mana sasaran dan tujuan

program serta kegiatan

operasi telah ditetapkan

sejalan dengan tujuan

organisasi.


memberi masukan atas

konsistensi hasil-hasil

yang di peroleh dari





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

dan mendokumentasikan hasil

pemantauan.

c. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal

melaporkan hasil pemantauan

tindak lanjut kepada Direktur

Utama dengan tembusan Dewan

Komisaris cq Komite Audit.

Tingkat penerapan rekomendasi

yang disampaikan oleh SPI

dapatditerapkan/dijalankan dan

rekomendasi Fungsi Audit

Internal memperbaiki kegiatan

operasional unit.

kegiatan dan program

dengan tujuan dan

sasaran yang telah

ditetapkan kepada

manajemen.


memantau tindak lanjut

rekomendasi hasil

pengawasan internal dan

eksternal.

a. Penanggung jawab Fungsi

Audit Internal memiliki

pedoman untu

memantau tindak lanjut

rekomendasi hasil


pengawasan ekstern,

yaitu diatur dalam

Pedoman Audit Intern

bagian Pemantauan

Tindak Lanjut.


secara efisien dan efektif





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

melaksanakan

pemantauan tindak

lanjut rekomendasi hasil


pengawasan ekstern dan

mendokumentasikan

hasil pemantauan.

c. Kepala SPI/Fungsi Audit

Internal melaporkan

hasil pemantauan tindak

lanjut kepada Direktur

Utama dengan tembusan

Dewan Komisaris cq

Komite Audit.

Tingkat penerapan

rekomendasi yang

disampaikan oleh SPI

dapat

diterapkan/dijalankan

dan rekomendasi Fungsi

Audit Internal

memperbaiki kegiatan

operasional unit.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


fungsi sekretaris perusahaan

yang berkualitas dan efektif.

1,711 78,38% 1,341

131 Sekretaris

Perusahaan

dilengkapi dengan

faktor-faktor

pendukung

keberhasilan


Kekuatan

Sekretaris perusahaan telah

memenuhi kualifikasi

pendidikan yang ditentukan

oleh perusahaan. CV Sdri. Zahra

Meutia telah memenuhi

klasifikasi sebagai Sekretaris

Perusahaan dengan latar

belakang pendidikan S1 di

bidang Hukum.

Sekretaris Perusahaan telah

memiliki pengalaman

profesional dan kompetensi

yang dimiliki mencakup hukum,

pasar modal, manajemen

keuangan, dan komunikasi

perusahaan.

Posisi Sekretaris Perusahaan

dalam struktur organisasi di

bawah Direktur Utama, diangkat

dan diberhentikan oleh Direktur

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,466 100,00% 0,466





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Utama berdasarkan mekanisme

internal perusahaan dengan

persetujuan Dewan Komisaris.

Terdapat dalam GCG Code dalam

sub.bab C Organ Pendukung

Direksi.

Uraian tugas dan tanggung

jawab Sekretaris Perusahaan

berdasarkan GCG Code -

Kebijakan Sekretaris

Perusahaan telah mencakup:

1. memastikan bahwa

perusahaan mematuhi

peraturan tentang

persyaratan keterbukaan

sejalan dengan penerapan

prinsip-prinsip GCG;

2. memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh Direksi dan

Dewan Komisaris secara

berkala dan/atau sewaktu-

waktu apabila diminta;

3. sebagai penghubung (liaison

officer);





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

4. menatausahakan serta

menyimpan dokumen

perusahaan, termasuk tetapi

tidak terbatas pada Daftar

Pemegang Saham, Daftar

Khusus dan risalah rapat

Direksi, rapat Dewan

Komisaris dan RUPS.

Kelemahan

-

132 Sekretaris

perusahaan

menjalankan

fungsinya.

Kekuatan

Sekretaris Perusahaan

memberikan informasi yang

materil dan relevan kepada

stakeholders.


mengkoordinasikan

penyusunan Laporan

Manajemen Triwulan yang

akurat dan dapat diandalkan.

Pelayanan pemberian informasi

atas informasi yang dibutuhkan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Laporan Manajemen

Triwulanan dan Tahunan

disampaikan dan

ditandatangani kepada


Pengawas tepat waktu


agar memutakhirkan

1,089 80,36% 0,875





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

mengenai data atau

performance dari perusahaan

telah dalam batas-batas yang

ditetapkan dalam Protokol

Informasi yang ditetapkan

perusahaan dan penyampaian

laporan-laporan lainnya yang

kepada kepada stakeholders

lainnya telah sesuai peraturan

perundang-undangan

disampaikan tepat waktu.

Sekretaris Perusahaan sebagai

pejabat penghubung.


mengorganisasikan dan

mengkoordinasikan Rapat

Direksi, Rapat Direksi dan

Dewan Komisaris, RUPS dan

Kegiatan lainnya dengan

stakeholders.


menyusun jadual dan tahapan

kegiatan menjelang

RUPS/RUPS dan Rapat Direksi.

materi informasi yang

disajikan dalam website

perusahaan maupun

website perusahaan on

line dimutakhirkan secara

berkala.

Sekretaris perusahaan

agar melaporkan


kepada Direktur Utama,

baik berupa laporan tugas

maupun laporan

kepatuhan terhadap

perundang-undangan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


menjalankan fungsi pelaksanaan

dan pendokumentasian RUPS

dan rapat Direksi.


membuat, memelihara, dan

menyimpan Daftar Pemegang

Saham. Notulensi Rapat Direksi,

Rapat Komisari & Direksi serta

RUPS.



menyimpan Daftar Khusus.

Daftar Khusus Kepemilikan

Saham Dewan Komisaris dan

Direksi PT API

Risalah RUPS RJPP telah

memuat sekurang-kurangnya

memuat waktu, agenda,

peserta, pendapat-pendapat

yang berkembang dalam RUPS,

dan keputusan RUPS. Terdapat

pada Berita Acara RUPS.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Risalah RUPS telah dibuat

dalam bentuk Akta Notaris.



menyimpan Risalah Rapat

Direksi.

Risalah Rapat Direksi telah

dibuat untuk setiap Rapat

Direksi.

Dalam risalah rapat tersebut

telah dicantumkan pula

pendapat yang berbeda

(dissenting comments) dengan

apa yang diputuskan dalam

Rapat Direksi 2018.

Risalah Rapat telah

mencantumkan jalannya rapat

(dinamika rapat).

Setiap anggota Direksi telah

menerima salinan risalah Rapat

Direksi, terlepas apakah anggota

Direksi yang bersangkutan hadir





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

atau tidak hadir dalam Rapat

Direksi tersebut.

Validasi risalah rapat telah

sesuai dengan tatatertib yang

ditetapkan.

Risalah rapat telah selesai dan

diedarkan keseluruh Direksi

maksimal pada selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

Rapat selesai dilaksanakan.


Direksi telah disimpan di

perusahaan.


Direksi dapat diakses oleh setiap

anggota Komisaris dan Direksi.


menyelenggarakan program

pengenalan bagi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan


yang baru diangkat.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


tentang program pengenalan

perusahaan bagi anggota Direksi

dan anggota Dewan Komisaris

yang baru diangkat dalam Tugas

dan Tanggung Jawab Sekretaris

Perusahaan di Board Manual dan

GCG Code PT API.


pengenalan bagi Dewan

Komisaris. Sepanjang tahun

2018 tidak terdapat perubahan

komposisi Direksi PT API

Kelemahan

Laporan Manajemen dan

Tahunan belum disampaikan

kepada Dewan Komisaris tepat

waktu, karena tidak terdapat

pengesahan oleh Dewan

Komisaris.

Belum terdapat pemutakhiran

materi informasi yang disajikan

dalam website perusahaan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

maupun website perusahaan on

line dimutakhirkan secara

berkala.



tugasnya kepada Direktur

Utama.

Sekretaris perusahaan belum

melaporkan laporan yang

berkaitan dengan tugasnya

secara berkala, dan apabila

diminta dapat memberikannya

kepada Dewan


Belum terdapat pengukuran

tingkat ketepatan waktu yang

memadai atas penyampaian

laporan-laporan dan informasi

relevan lainnya yang

disampaikan kepada

stakeholders.

133 Direksi mengevaluasi

kualitas fungsi

Kekuatan

-

Hambatan

-

0,156 0,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

sekretaris

perusahaan.

Kelemahan

Belum Terdapat evaluasi atas

pelaksanaan tugas Sekretaris

perusahaan.

Belum terdapat Capaian

program kerja pelaksanaan

tugas Sekretaris perusahaan.

Rekomendasi

Agar Direksi

mengevaluasi kualitas

fungsi sekretaris

perusahaan dengan

membuat laporan

evaluasi atas

pelaksanaan tugas

Sekretaris perusahaan.

Agar Ddireksi

mengevaluasi capaian

program kerja

pelaksanaan tugas



RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan.

2,022 61,54% 1,244

134 Direksi

menyelenggarakan

RUPS sesuai dengan

Kekuatan

Pemanggilan RUPS telah

dilakukan dengan Surat

Hambatan

1,089 50,00% 0,545





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

prosedur yang

ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan


undangan.

Tercatat dan/atau dengan iklan

dalam Surat Kabar. Surat

Undangan Pra-RUPS.

Dalam panggilan RUPS telah

dicantumkan tanggal, waktu,

tempat, dan mata acara rapat

disertai pemberitahuan bahwa

bahan yang akan dibicarakan

dalam RUPS tersedia di kantor

Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS

sampai dengan tanggal RUPS

diadakan.

RUPS/Keputusan Pemilik

Modal untuk pengesahan

laporan tahunan telah

dilaksanakan tepat waktu

sesuai ketentuan, yaitu paling

lambat 6 (enam) bulan setelah

berakhirnya tahun buku yang

lampau. Berita Acara PRA-RUPS

Laporan Tahunan dan

Pengesahan Laporan Tahunan

Keuangan Tahun 2017.

Rekomendasi

Agar pemanggilan RUPS

dilakukan dalam jangka

waktu paling lambat 14

(empat belas) hari

sebelum tanggal RUPS

diadakan, dengan tidak

memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan

tanggal RUPS.

Agar RUPS untuk

pengesahan/persetujuan

RJPP dilaksanakan

selambat-lambatnya

dalam waktu 60 (enam

puluh) hari setelah

diterimanya Rancangan

RJPP secara lengkap atau

sebelum periode RJPP

berikutnya berjalan.

Agar RUPS/Keputusan

Pemilik Modal untuk

pengesahan/persetujuan

RKAP dilaksanakan paling





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

Kelemahan

Pemanggilan RUPS belum

dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum tanggal RUPS

diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal RUPS.

Surat Undangan Pra-RUPS.


Modal untuk

pengesahan/persetujuan RJPP

belum dilaksanakan selambat-

lambatnya dalam waktu 60

(enam puluh) hari setelah

diterimanya Rancangan RJPP

secara lengkap atau sebelum

periode RJPP berikutnya

berjalan. Dalam dokumen RJPP

tidak terdapat tanggal

pengesahan.


Modal untuk

lambat pada akhir tahun

sebelum tahun anggaran

berjalan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

pengesahan/persetujuan RKAP

belum dilaksanakan paling

lambat pada akhir tahun

sebelum tahun anggaran

berjalan. RKAP disahkan pada

tanggal 30 Januari 2018.

135 Direksi menyediakan

akses serta penjelasan

lengkap dan informasi

akurat berkenaan

dengan

penyelenggaraan

RUPS agar dapat

melaksanakan hak-

haknya berdasarkan

anggaran dasar dan


undangan.

Kekuatan

Telah terdapat panggilan untuk

RUPS, yang mencakup informasi

mengenai setiap mata acara

dalam agenda RUPS, termasuk

usul yang direncanakan oleh

Direksi untuk diajukan dalam

RUPS, dengan ketentuan apabila

informasi tersebut belum

tersedia saat dilakukannya

panggilan untuk RUPS, maka

informasi dan/atau usul itu

harus disediakan di kantor

sebelum RUPS diselenggarakan.

Surat Undangan Pra-RUPS.

Telah terdapat metode

perhitungan dan penentuan

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar dokumen Rencana

Kerja dilampirkan

dalam dokumen RUPS

pengesahan Kontrak

Manajemen yang

ditandatangani pula

oleh Pemegang Saham.

Agar terdapat berita

acara RUPS berisi

penjelasan lengkap dan

informasi akurat

berkaitan dengan

perusahaan dari Direksi

0,933 75,00% 0,700





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR

gaji/honorarium, fasilitas

dan/atau tunjangan lain bagi

setiap anggota Dewan


dan Direksi, serta rincian

mengenai gaji/honorarium,

fasilitas, dan/atau tunjangan lain

yang diterima oleh anggota


Pengawas dan Direksi yang

sedang menjabat, khusus dalam

RUPS mengenai Laporan

Tahunan. Keputusan RUPS

Sirkuler PT API Nomor: PPI-623-

005563 dan Nomor:

HK.55/23/5/1/PTP-18.

Telah terdapat Informasi

keuangan maupun hal-hal

lainnya yang menyangkut

Persero yang dimuat dalam

Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan. Dokumen Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan

Tahun 2018.

dan/atau Dewan

Komisaris sepanjang

berhubungan dengan

mata acara RUPS dan

tidak bertentangan

dengan kepentingan

perusahaan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUH

AN

SKOR


mengenai hal-hal lain berkaitan

dengan agenda RUPS yang

diberikan sebelum dan/atau

pada saat RUPS berlangsung.

Dokumen Surat Undangan PRA-

RUPS Tahun 2017.

Kelemahan

Belum terdapat dokumen

rencana kerja dalam dokumen

RUPS Pengesahan Kontrak

Manajemen Tahun 2018 yang

telah ditandatangani oleh

Pemegang Saham.

Belum terdapat Penjelasan

lengkap dan informasi akurat

berkaitan dengan Persero dari

Direksi dan/atau Dewan

Komisaris sepanjang

berhubungan dengan mata acara

RUPS dan tidak bertentangan

dengan kepentingan Persero.

JUMLAH ASPEK IV 35,000 74,77% 26,171


4.5 PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI




PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI

KESIMPULAN/PENILAIAN

BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

38 Perusahaan menyediakan

informasi perusahaan kepada

stakeholders.

0,435 100,00% 0,435

136 Perusahaan

menetapkan sistem

dan prosedur

pengendalian


untuk mengamankan


yang penting.

Kekuatan


tentang pengendalian

informasi perusahaan.

Dalam Kebijakan Pengelolaan

Informasi PT Akses Pelabuhan

Indonesia telah mengatur:

a. informasi apa saja yang

dikategorikan informasi

publik dan informasi

rahasia perusahaan.

b. pihak-pihak yang dapat

memberikan dan/atau

menyampaikan informasi

publik.

c. prosedur pengungkapan


kepada stakeholders.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,290 100,00% 0,290





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Kelemahan

-

137 Tingkat kepatuhan

perusahaan yang

memadai terhadap

kebijakan

pengendalian

informasi

perusahaan

Kekuatan

Telah terdapat bukti tanda

terima laporan triwulan &

laporan tahunan tepat waktu

sebagai bukti tingkat kepatuhan

perusahaan yang memadai

terhadap kebijakan

pengendalian informasi

perusahaan.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,145 100,00% 0,145

39 Perusahaan menyediakan

bagi stakeholder akses atas

informasi perusahaan yang

relevan, memadai, dan dapat

diandalkan secara tepat

waktu dan berkala.

2,320 86,15% 1,999

138 Terdapat media

untuk penyediaan

Informasi Publik

Kekuatan Hambatan

-

0,322 100,00% 0,322





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

agar dapat

diperoleh dengan

cepat dan tepat

waktu, biaya ringan,

dan cara sederhana.


website yang dikelola yaitu:

www.portaccess.co.id


tentang pengelolaan dan

pemutakhirkan website.

Telah terdapat pengelolaan

website sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan

secara konsisten, karena belum

adanya kebijakan khusus

terkait website.

Kelemahan

-

Rekomendasi

-

139 Website perusahaan

mempublikasikan

kebijakan dan

informasi penting

perusahaan.

Kekuatan

Telah terdapat kebijakan yang

dipublikasikan, antara lain:

Pedoman Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik

(GCG Code), Board Manual,

Program Pengendalian

Gratifikasi, dan Pedoman

Perilaku.

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,572 100,00% 0,572

http://www.portaccess.co.id/





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Telah terdapat informasi

penting (selain Laporan

Tahunan dan Laporan

Keuangan) yang

dipublikasikan, yaitu Interview,

foto gathering.

Kelemahan

-

140 Perusahaan

menyediakan media

lain untuk

mengkomunikasikan

kebijakan informasi

penting perusahaan.

Kekuatan

Telah terdapat Majalah IPC

News Juli 2018 hal. 18-19 dan

Instagram Poraccess 2014.

Perusahaan telah

menyelenggarakan

pertemuan/gathering dengan

stakeholders (karyawan,

pelanggan). Bukti kegiatan

sosialisasi Interview dan Foto

Gathering.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,427 100,00% 0,427





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

141 Informasi yang

disediakan dalam

website Perusahaan

dan bumn.go.id

dimutahirkan secara

berkala.

Kekuatan

Informasi yang disediakan

dalam website Perusahaan

telah seluruhnya dimutahirkan

secara berkala.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,427 100,00% 0,427

142 Tingkat kemudahan

akses terhadap

kebijakan dan

informasi penting

perusahaan yang

disediakan dalam

website perusahaan.

Kekuatan

Informasi yang dimuat dalam

website perusahaan mudah

diakses dan diunduh

(download). pada website

www.portaccess.co.id.

Berdasarkan interview

Permintaan/permohonan

untuk memperoleh Informasi

Publik dapat dipenuhi oleh

perusahaan yang bersangkutan.

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

0,572 100,00% 0, 572

40 Perusahaan mengungkapkan

informasi penting dalam

3,341 5,80% 0,194





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan sesuai dengan


undangan.

143 Laporan Tahunan

memenuhi ketentuan

umum penyajian

Laporan Tahunan.

Kekuatan

-

Kelemahan

Terkait Perusahaan

mengungkapkan informasi

penting dalam Laporan

Tahunan dan Laporan



undangan.

Belum terdapat Laporan

Tahunan perusahaan

memenuhi ketentuan umum

penyajian Laporan Tahunan,

diantaranya:


Tahunan disajikan dalam

Hambatan

-

Rekomendasi

Terkait Perusahaan

mengungkapkan

informasi penting dalam

Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Agar Laporan Tahunan

perusahaan memenuhi

ketentuan umum

penyajian Laporan

Tahunan, diantaranya:

Laporan Tahunan

disajikan dalam Bahasa

Indonesia dan bahasa

0,291 00,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Bahasa Indonesia dan bahasa

Inggris secara berdampingan.

Belum Mencantumkan

identitas Perusahaan dengan

jelas. Nama Perusahaan dan

tahun Laporan Tahunan dengan

jelas dan mudah terbaca

ditampilkan pada:

1. Sampul muka,

2. Samping,


4. Setiap halaman.

Laporan Tahunan dicetak pada

kertas yang berwarna terang

sehingga mudah dibaca dan

jelas.



website Perusahaan dan dapat

diunduh.

Inggris secara

berdampingan.

Mencantumkan identitas

Perusahaan dengan jelas.

Nama Perusahaan dan

tahun Laporan Tahunan

dengan jelas dan mudah

terbaca ditampilkan

pada:

1. Sampul muka,

2. Samping,


4. Setiap halaman.

Laporan Tahunan dicetak

pada kertas yang

berwarna terang

sehingga mudah dibaca

dan jelas. Laporan


website Perusahaan dan

dapat diunduh.

144 Laporan Tahunan

memuat mengenai

Kekuatan

-

Hambatan

-

0,073 66,67% 0,049





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Ikhtisar Data

Keuangan Penting.

Kelemahan


Tahunan perusahaan

menyajikan mengenai Ikhtisar

Data Keuangan Penting antara

lain:

Belum terdapat Laporan posisi

keuangan, laporan laba rugi

komprehensif, rasio-rasio

keuangan secara umum dan

relevan dengan industry

perusahaan dalam bentuk

perbandingan selama 5 (lima)

tahun buku.

Belum terdapat Informasi

harga Saham tertinggi,

terendah, dan penutupan, serta

jumlah Saham yang

diperdagangkan (dicatatkan)

untuk setiap masa triwulan

dalam 2 (dua) tahun buku

terakhir (jika ada). Harga

Saham sebelum perubahan

permodalan terakhir wajib

Rekomendasi


perusahaan menyajikan

mengenai Ikhtisar Data

Keuangan Penting antara

lain:

Laporan posisi

keuangan, laporan laba

rugi komprehensif,

rasio-rasio keuangan

secara umum dan

relevan dengan industry

perusahaan dalam

bentuk perbandingan

selama 5 (lima) tahun

buku.

Informasi harga Saham

tertinggi, terendah, dan

penutupan, serta jumlah

Saham yang

diperdagangkan

(dicatatkan) untuk

setiap masa triwulan

dalam 2 (dua) tahun





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

disesuaikan dalam hal terjadi

antara lain karena pemecahan

Saham, dividen Saham, dan

Saham bonus dalam bentuk

grafik dan tabel.

Belum terdapat Informasi

jumlah obligasi atau obligasi

konvertibel yang diterbitkan

yang masih beredar, tingkat

bunga, dan tanggal jatuh tempo

dalam 2 (dua) tahun buku

terakhir, mencakup informasi

mengenai (1) jumlah

obligasi/obligasi konversi yang

beredar, (2) tingkat bunga; (3)

Tanggal jatuh tempo; (4)

Peringkat obligasi.

buku terakhir (jika ada).

Harga Saham sebelum

perubahan permodalan

terakhir wajib

disesuaikan dalam hal

terjadi antara lain

karena pemecahan

Saham, dividen Saham,

dan Saham bonus dalam

bentuk grafik dan tabel.

Informasi jumlah

obligasi atau obligasi

konvertibel yang

diterbitkan yang masih

beredar, tingkat bunga,

dan tanggal jatuh tempo

dalam 2 (dua) tahun

buku terakhir, mencakup

informasi mengenai (1)

jumlah obligasi/obligasi

konversi yang beredar,

(2) tingkat bunga; (3)

Tanggal jatuh tempo; (4)

Peringkat obligasi.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

145 Laporan Tahunan

memuat Laporan

Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas dan

Laporan Direksi.

Kekuatan

-

Kelemahan


Tahunan yang memuat :


Dewan Komisaris antara lain

-Penilaian kinerja Direksi

mengenai pengelolaan

perusahaan

- Pandangan atas prospek usaha

yang disusun oleh Direksi

- Komite-komite yang berada di

bawah pengawasan Dewan

Komisaris

- Perubahan komposisi Dewan

Komisaris. (jika ada)


Direksi memuat:

- Kinerja Perusahaan yang

mencakup antara lain kebijakan

strategis, perbandingan antara

hasil yang dicapai dengan yang

Hambatan

-

Rekomendasi


turut memuat :

Laporan Dewan

Komisaris antara lain

- Penilaian kinerja Direksi

mengenai pengelolaan

perusahaan

- Pandangan atas prospek

usaha yang disusun oleh

Direksi

- Komite-komite yang

berada di bawah

pengawasan Dewan

Komisaris

- Perubahan komposisi

Dewan Komisaris. (jika

ada)

Laporan Direksi

memuat:

0,000 00,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

ditargetkan, dan kendala-

kendala yang dihadapi

Perusahaan.

- Prospek usaha.

-Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik yang

dilaksankan oleh Perusahaan

- Perubahan komposisi Direksi.

(jika ada)

Belum terdapat Tanda-tangan

anggota Direksi dan Dewan

Komisaris mencakup:

- Tanda tangan dituangkan pada

lembaran tersendiri.

- Pernyataan bahwa Direksi dan

Dewan Komisaris bertanggung

jawab penuh atas kebenaran isi

Laporan

Tahunan.

- Ditandatangani oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris dan

Direksi dengan menyebutkan

nama dan jabatannya.

- Kinerja Perusahaan

yang mencakup antara

lain kebijakan strategis,

perbandingan antara

hasil yang dicapai

dengan yang

ditargetkan, dan

kendala-kendala yang

dihadapi Perusahaan.

- Prospek usaha.

- Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik

yang dilaksankan oleh

Perusahaan

- Perubahan komposisi

Direksi. (jika ada)

Tanda-tangan anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris mencakup:

- Tanda tangan

dituangkan pada

lembaran tersendiri.

- Pernyataan bahwa

Direksi dan Dewan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Penjelasan tertulis dalam surat

tersendiri dari yang

bersangkutan dalam hal

terdapat Anggota Dewan

Komisaris atau Direksi yang

tidak menandatangani Laporan

Tahunan, atau penjelasan

tertulis dalam surat tersendiri

dari anggota yang lain dalam hal

tidak terdapat penjelasan

tertulis dari yang bersangkutan.

Komisaris bertanggung

jawab penuh atas

kebenaran isi Laporan

Tahunan.

- Ditandatangani oleh

seluruh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi

dengan menyebutkan

nama dan jabatannya.

- Penjelasan tertulis

dalam surat tersendiri

dari yang bersangkutan

dalam hal terdapat

Anggota Dewan

Komisaris atau Direksi

yang tidak

menandatangani

Laporan Tahunan, atau

penjelasan tertulis

dalam surat tersendiri

dari anggota yang lain

dalam hal tidak terdapat

penjelasan tertulis dari

yang bersangkutan.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

146 Laporan Tahunan

memuat profil

perusahaan secara

lengkap

Kekuatan

-

Kelemahan


Tahunan memuat profil

perusahaan secara lengkap,

diantaranya:

Nama dan alamat Perusahaan

mencakup informasi tentang

nama dan alamat, kode pos,

nomor telepon dan/atau nomor

faksimili, email, dan website.

Riwayat singkat Perusahaan

mencakup tanggal/tahun

pendirian, nama dan perubahan

nama Perusahaan (jika ada).

Bidang usaha meliputi jenis

produk dan jasa yang

dihasilkan.

Struktur organisasi dalam

bentuk bagan, meliputi nama

dan jabatan.

Hambatan

-

Rekomendasi


memuat profil

perusahaan secara

lengkap, diantaranya:

Nama dan alamat

Perusahaan mencakup

informasi tentang nama

dan alamat, kode pos,

nomor telepon dan/atau

nomor faksimili, email,

dan website.

Riwayat singkat

Perusahaan mencakup

tanggal/tahun

pendirian, nama dan

perubahan nama

Perusahaan (jika ada).

Bidang usaha meliputi

jenis produk dan jasa

yang dihasilkan.

0,145 0,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Visi dan Misi Perusahaan yang

mencakup:

(a) penjelasan tentang visi

Perusahaan,

(b) penjelasan tentang misi

Perusahaan.

Nama, jabatan dan riwayat

hidup singkat anggota Dewan

Komisaris (umur, pendidikan,

dan pengalaman kerja).

Nama, jabatan dan riwayat

hidup singkat anggota Direksi

(umur, pendidikan, dan

pengalaman kerja).

Jumlah Karyawan (komparatif 2

tahun) dan deskripsi

pengembangan kompetensinya

(misal: aspek pendidikan dan

pelatihan karyawan). Informasi

memuat antara lain:

- Jumlah karyawan berdasarkan

level organisasi,

- Jumlah karyawan berdasarkan

tingkat pendidikan,

Struktur organisasi

dalam bentuk bagan,

meliputi nama dan

jabatan.

Visi dan Misi Perusahaan

yang mencakup:

(a) penjelasan tentang

visi Perusahaan,

(b) penjelasan tentang

misi Perusahaan.

Nama, jabatan dan

riwayat hidup singkat

anggota

DewanKomisaris (umur,

pendidikan, dan

pengalaman kerja).

Nama, jabatan dan


anggota Direksi (umur,

pendidikan, dan

pengalaman kerja).

Jumlah Karyawan

(komparatif 2 tahun)

dan deskripsi





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Pelatihan karyawan yang

telah dan akan dilakukan;


Komposisi Pemegang Saham:

- Nama Pemegang Saham yang

memiliki 5% atau lebih Saham.

- Direktur dan Komisaris yang

memiliki Saham (Direksi dan


Pengawas wajib melaporkan

kepada Perusahaan mengenai

kepemilikan Sahamnya

dan/atau keluarganya pada

Perusahaan yang bersangkutan

dan Perusahaan lain, termasuk

setiap perubahannya).

- Pemegang Saham masyarakat

dengan kepemilikan

Sahammasing-masing kurang

dari 5%.

Daftar Anak Perusahaan

dan/atau Perusahaan asosiasi

Kronologis pencatatan Saham

pengembangan

kompetensinya (misal:

aspek pendidikan dan

pelatihan karyawan).

Informasi memuat

antara lain:

- Jumlah karyawan

berdasarkan level

organisasi,

- Jumlah karyawan

berdasarkan tingkat

pendidikan,

- Pelatihan karyawan

yang telah dan akan

dilakukan;

- Biaya yang telah

dikeluarkan.

Komposisi Pemegang

Saham:

- Nama Pemegang Saham

yang memiliki 5% atau

lebih Saham.

- Direktur dan Komisaris

yang memiliki Saham





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Kronologis pencatatan Efek

lainnya

Nama dan alamat lembaga

dan/atau profesi penunjang

pasar modal

Nama dan alamat lembaga

dan/atau profesi penunjang

memuat antara lain:

- Nama dan alamat Kantor

Akuntan Publik (KAP)

Akuntan Perseroan memuat

antara lain:

- Waktu periode audit akuntan

publik mengaudit laporan

keuangan Perusahaan

- Besarnya fee audit dan Jasa

lain yang diberikan akuntan

selain jasa financial audit

Penghargaan dan sertifikasi

yang diterima perseoran baik

yang berskala nasional maupun

internasional Nama dan alamat

anak perusahaan dan/atau

Kantor Cabang.

(Direksi dan Dewan

Komisaris/Dewan

Pengawas wajib

melaporkan kepada

Perusahaan mengenai

kepemilikan Sahamnya

dan/atau keluarganya

pada Perusahaan yang

bersangkutan dan

Perusahaan lain,

termasuk setiap

perubahannya).

- Pemegang Saham

masyarakat dengan

kepemilikan

Sahammasing-masing

kurang dari 5%.

Daftar Anak Perusahaan

dan/atau Perusahaan

asosiasi

Kronologis pencatatan

Saham

Kronologis pencatatan

Efek lainnya





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Nama dan alamat

lembaga dan/atau

profesi penunjang pasar

modal

Nama dan alamat

lembaga dan/atau

profesi penunjang

memuat antara lain:

- Nama dan alamat

Kantor Akuntan Publik

(KAP)

Akuntan Perseroan

memuat antara lain:

- Waktu periode audit

akuntan publik

mengaudit laporan

keuangan Perusahaan

- Besarnya fee audit dan

Jasa lain yang diberikan

akuntan selain jasa

financial audit

Penghargaan dan

sertifikasi yang diterima

perseoran baik yang





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

berskala nasional

maupun internasional

Nama dan alamat anak

perusahaan dan/atau

Kantor Cabang.

147 Laporan Tahunan

memuat bagian

tersendiri mengenai

Analisa dan

Pembahasan

Manajamen atas

Kinerja Perusahaan.

Kekuatan

-

Kelemahan

Belum terdapat Laporan Tahunan

memuat bagian tersendiri

mengenai Analisa dan Pembahasan

Manajemen atas Kinerja

Perusahaan, diantaranya terkait:

Tinjauan operasi per segmen

usaha, antara lain:

- Produksi

- Penjualan /pendapatan usaha,

- Proftabilitas,

- Peningkatan/penurunan

kapasitas program untuk

masing-masing segmen usaha.

Uraian atas kinerja keuangan

perusahaan yakni analisis

Hambatan

-

Rekomendasi



mengenai Analisa dan

Pembahasan Manajemen

atas Kinerja Perusahaan,

diantaranya terkait:

Tinjauan operasi per

segmen usaha, antara

lain:

- Produksi

- Penjualan /pendapatan

usaha,

- Proftabilitas,

- Peningkatan/penurunan

kapasitas program untuk

1,234 00,00 % 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

kinerja keuangan yang

mencakup perbandingan antara

kinerja keuangan tahun yang

bersangkutan dengan tahun

sebelumnya (dalam bentuk

narasi dan tabel), antara lain

mengenai:

- Aset Lancar, Aset Tidak Lancar,

dan Jumlah Aset,

- Liabilitas Jangka Pendek,

Liabilitas Jangka Panjang, dan

Jumlah Liabilitas,

- Pendapatan Usaha,

- Beban Usaha,

- Laba Bersih.

Bahasan dan analisis tentang

kemampuan membayar

Liabilitas dan Tingkat

Kolektibilitas Piutang

Perusahaan antara lain memuat

penjelasan tentang:

- Kemampuan Membayar Hutang,

- Tingkat Kolektibilitas Piutang,

masing-masing segmen

usaha.

Uraian atas kinerja

keuangan perusahaan

yakni analisis kinerja

keuangan yang

mencakup perbandingan

antara kinerja keuangan

tahun yang

bersangkutan dengan

tahun sebelumnya

(dalam bentuk narasi

dan tabel), antara lain

mengenai:

- Aset Lancar, Aset Tidak

Lancar, dan Jumlah Aset,

- Liabilitas Jangka Pendek,

Liabilitas Jangka

Panjang, dan Jumlah

Liabilitas,

- Pendapatan Usaha,

- Beban Usaha,

- Laba Bersih.





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Bahasan tentang Struktur

Modal (capital structure),

mengenai:

- Struktur Modal,

- Kebijakan manajemen atas

Struktur Modal (Capital

Structure Policies),

- Tingkat likuiditas Perusahaan.

Bahasan mengenai ikatan yang

material untuk investasi barang

modal tentang:

- Tujuan dari ikatan tersebut,

- Sumber dana yang diharapkan

untuk memenuhi ikatan,

- Mata uang yang menjadi

denominasi,

- Langkah langkah yang

direncanakan perusahaan

untuk melindungi risiko dari

posisi mata uang asing

Informasi keuangan yang telah

dilaporkan yang mengandung

kejadian yang sifatnya luar

biasa dan jarang terjadi.

Bahasan dan analisis

tentang kemampuan

membayar Liabilitas dan

Tingkat Kolektibilitas

Piutang Perusahaan

antara lain memuat

penjelasan tentang:

- Kemampuan Membayar

Hutang,

- Tingkat Kolektibilitas

Piutang,

Bahasan tentang

Struktur Modal (capital

structure), mengenai:

- Struktur Modal,

- Kebijakan manajemen

atas Struktur Modal

(Capital Structure

Policies),

- Tingkat likuiditas

Perusahaan.

Bahasan mengenai

ikatan yang material





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Uraian tentang komponen-

komponen substansial dari

pendapatan dan beban lainnya,

untuk dapat mengetahui hasil

usaha Perusahaan.

Laporan keuangan

mengungkapkan peningkatan

atas penurunan yang material

dan penjualan atau pendapatan

bersih, disertai dengan bahasan

tentang penyebab dari

perubahan tersebut.

Bahasan tentang dampak

perubahan harga terhadap

penjualan atau pendapatan

bersih Perusahaan serta laba

operasi Perusahaan selama 2

(dua) tahun atau sejak

Perusahaan memulai usahanya,

jika baru mulai usahanya

kurang dari 2 (dua) tahun.

Informasi dan fakta material

yang terjadi setelah tanggal

Laporan Akuntan termasuk

untuk investasi barang

modal tentang:

- Tujuan dari ikatan

tersebut,

- Sumber dana yang

diharapkan untuk

memenuhi ikatan,

- Mata uang yang menjadi

denominasi,

- Langkah langkah yang

direncanakan

perusahaan untuk

melindungi risiko dari

posisi mata uang asing

Informasi keuangan

yang telah dilaporkan

yang mengandung

kejadian yang sifatnya

luar biasa dan jarang

terjadi.

Uraian tentang

komponen-komponen

substansial dari

pendapatan dan beban





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

dampaknya terhadap kinerja

dan risiko udaha di masa

datang.

Uraian tentang prospek usaha

Perusahaan. Ekonomi secara

umum dan pasar internasional

serta dapat disertai data

pendukung kuantitatif jika ada

sumber data yang layak

dipercaya

Uraian tentang aspek

pemasaran atas Produk dan

Jasa Perusahaan, antara lain

meliputi pangsa pasar.

Pernyataan mengenai kebijakan

dividen dan tanggal serta

jumlah dividen kas per Saham

dan jumlah dividen per tahun

yang diumumkan atau dibayar

selama 2 (dua) tahun buku

terakhir yang memuat uraian

tentang:

- Besarnya dividen untuk masing-

masing tahun,

lainnya, untuk dapat

mengetahui hasil usaha

Perusahaan.

Laporan keuangan

mengungkapkan

peningkatan atas

penurunan yang

material dan penjualan

atau pendapatan bersih,

disertai dengan bahasan

tentang penyebab dari

perubahan tersebut.

Bahasan tentang

dampak perubahan

harga terhadap

penjualan atau

pendapatan bersih

Perusahaan serta laba

operasi Perusahaan

selama 2 (dua) tahun

atau sejak Perusahaan

memulai usahanya, jika

baru mulai usahanya





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR


Realisasi penggunaan Dana

Hasil Penawaran Umum.

Informasi material, antara lain

mengenai Investasi, Ekspansi,

Divestasi, Akuisisi,

Restrukturisasi Hutang/Modal.

Uraian mengenai perubahan


undangan yang berpengaruh

signifikan terhadap Perusahaan

dan dampaknya terhadap

Laporan Keuangan.

Uraian mengenai perubahan

kebijakan akuntansi, alasan dan

dampaknya terhadap Laporan

Keuangan.

kurang dari 2 (dua)

tahun.

Informasi dan fakta

material yang terjadi

setelah tanggal Laporan

Akuntan termasuk

dampaknya terhadap

kinerja dan risiko udaha

di masa datang.

Uraian tentang prospek

usaha Perusahaan.

Ekonomi secara umum

dan pasar internasional

serta dapat disertai data

pendukung kuantitatif

jika ada sumber data

yang layak dipercaya

Uraian tentang aspek

pemasaran atas Produk

dan Jasa Perusahaan,

antara lain meliputi

pangsa pasar.

Pernyataan mengenai

kebijakan dividen dan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

tanggal serta jumlah

dividen kas per Saham

dan jumlah dividen per

tahun yang diumumkan

atau dibayar selama 2

(dua) tahun buku

terakhir yang memuat

uraian tentang:

- Besarnya dividen untuk

masing-masing tahun,


Realisasi penggunaan

Dana Hasil Penawaran

Umum.

Informasi material,

antara lain mengenai

Investasi, Ekspansi,

Divestasi, Akuisisi,

Restrukturisasi

Hutang/Modal.

Uraian mengenai

perubahan peraturan

perundang-undangan

yang berpengaruh





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

signifikan terhadap

Perusahaan dan

dampaknya terhadap

Laporan Keuangan.

Uraian mengenai

perubahan kebijakan

akuntansi, alasan dan

dampaknya terhadap

Laporan Keuangan.

148 Laporan Tahunan

memuat

pengungkapan praktik

Tata Kelola


Kekuatan

-

Kelemahan

Laporan Tahunan Belum memuat

pengungkapan praktik Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, diantaranya

terkait:

Uraian Dewan Komisaris

memuat antara lain:

- Uraian pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris,

- Pengungkapan prosedur

penetapan dan besarnya

Hambatan

-

Rekomendasi


memuat pengungkapan

praktik Tata Kelola

Perusahaan yang Baik,

diantaranya terkait:

Uraian Dewan Komisaris

memuat antara lain:

- Uraian pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris,

- Pengungkapan

prosedur penetapan dan

0,000 00.00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

remunerasi Anggota Dewan

Komisaris,


- Tingkat kehadiran Dewan

Komisaris dalam pertemuan.

Uraian Direksi memuat antara

lain:

- Ruang lingkup pekerjaan dan

tanggung jawab masing-masing

anggota Direksi,

- Pengungkapan prosedur

penetapan dan besarnya

remunerasi anggota Direksi,

yang meliputi gaji, fasilitas,

dan/atau tunjangan lain yang

diterima dari Perusahaanyang

bersangkutan,


- Tingkat kehadiran anggota

Direksi dalam pertemuan,

- Program pelatihan dalam

rangka meningkatkan

kompetensi Direksi.

besarnya remunerasi

Anggota Dewan

Komisaris,


- Tingkat kehadiran


pertemuan.

Uraian Direksi memuat

antara lain:

- Ruang lingkup

pekerjaan dan tanggung

jawab masing-masing

anggota Direksi,

- Pengungkapan

prosedur penetapan dan

besarnya remunerasi

anggota Direksi, yang

meliputi gaji, fasilitas,

dan/atau tunjangan lain

yang diterima dari

Perusahaanyang

bersangkutan,






PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Komite Audit memuat antara

lain:

- Nama, jabatan, riwayat hidup

singkat, anggota komite audit

- Frekuensi pertemuan dan

tingkat kehadiran Komite Audit,

- Laporan singkat pelaksanaan

kegiatan Komite Audit,

- Independensi anggota Komite

Audit.

Fungsi Komite Nominasi dan

Remunerasi memuat antara

lain:

- Nama, jabatan, riwayat hidup

singkat, anggota komite audit

- Independensi anggota komite

nominasi dan remunerasi

- Uraian pelaksanaan kegiatan

komite nominasi dan

remunerasi


tingkat kehadiran Komite

Nominasi dan Remunerasi.

- Tingkat kehadiran


pertemuan,

- Program pelatihan

dalam rangka

meningkatkan

kompetensi Direksi.

Komite Audit memuat

antara lain:

- Nama, jabatan, riwayat

hidup singkat, anggota

komite audit

- Frekuensi pertemuan

dan tingkat kehadiran

Komite Audit,

- Laporan singkat

pelaksanaan kegiatan

Komite Audit,

- Independensi anggota

Komite Audit.

Fungsi Komite Nominasi

dan Remunerasi memuat

antara lain:





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Komite Manajemen Risiko

memuat antara lain:

- Nama, jabatan, dan riwayat

hidup singkat anggota Komite

Audit,


tingkat kehadiran Komite Audit,

- Laporan singkat pelaksanaan

kegiatan Komite Audit,

- Independensi anggota Komite

Audit

Uraian tugas dan fungsi

Sekretaris Perusahaan memuat

antara lain:

- Nama dan riwayat jabatan

singkat Sekretaris Perusahaan,

- Uraian pelaksanaan tugas

sekretaris Perusahaan

Uraian mengenai pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian

intern.

Uraian tentang Unit Audit

Internal memuat antara lain:

- Nama, jabatan, riwayat

hidup singkat, anggota

komite audit


komite nominasi dan

remunerasi


kegiatan komite

nominasi dan

remunerasi



Komite Nominasi dan

Remunerasi.

Komite Manajemen

Risiko memuat antara

lain:

- Nama, jabatan, dan


anggota Komite Audit,



Komite Audit,





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Informasi tentang keberadaan

Satuan Pengawasan Intern,

- Penjelasan tentang Piagam

Satuan Pengawasan Intern;

- Penjelasan mengenai tugas

dan tanggung jawab Satuan

Pengawasan Intern

- Uraian pelaksanaan kegiatan

Satuan Pengawasan Intern,

- Nama dan riwayat hidup

singkat Kepala Satuan

Pengawasan Intern.

Uraian mengenai manajemen

risiko antara lain

- Penjelasan mengenai risiko-

risiko yang dihadapi

perusahaan

- Upaya untuk mengelola risiko

tersebut

Uraian mengenai aktivitas dan

biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan tanggung

jawab sosial Perusahaan

terutama mengenai komitmen

- Laporan singkat

pelaksanaan kegiatan

Komite Audit,


Komite Audit

Uraian tugas dan fungsi


memuat antara lain:

- Nama dan riwayat

jabatan singkat

Sekretaris Perusahaan,


tugas sekretaris

Perusahaan

Uraian mengenai

pelaksanaan

pengawasan dan

pengendalian intern.

Uraian tentang Unit

Audit Internal memuat

antara lain:

- Informasi tentang

keberadaan Satuan

Pengawasan Intern,





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Perusahaan terhadap

perlindungan Produk dan

Konsumen memuat antara lain

informasi tentang:

- Pembentukan Pusat

Pengaduan Konsumen

- Program peningkatan layanan

kepada Konsumen,



biaya yang

dikeluarkanberkaitan dengan


Perusahaan terutamamengenai

Pengembangan Sosial dan

Kemasyarakatan yangtelah

dilakukan, memuat antara lain

informasi tentang:

- Program mitra usaha binaan

perusahaan

- Program Pengembangan

Pendidikan

- Program perbaikan kesehatan

- Penjelasan tentang

Piagam Satuan

Pengawasan Intern;

- Penjelasan mengenai

tugas dan tanggung

jawab Satuan

Pengawasan Intern


kegiatan Satuan

Pengawasan Intern,

- Nama dan riwayat

hidup singkat Kepala

Satuan Pengawasan

Intern.

Uraian mengenai

manajemen risiko antara

lain

- Penjelasan mengenai

risiko-risiko yang

dihadapi perusahaan

- Upaya untuk mengelola

risiko tersebut

Uraian mengenai

aktivitas dan biaya yang





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Program Pengembangan seni

budaya



biaya yang

dikeluarkanberkaitan dengan


Perusahaan terutamaaktivitas

lingkungan, memuat antara lain

informasi tentang:

- Aktivitas pelestarian

lingkungan,

- Aktivitas pengelolaan

lingkungan,



Perkara penting yang sedang

dihadapi oleh

Perusahaanmemuat antara lain:

- Pokok perkara/gugatan;

- Kasus posisi;

- Status penyelesaian

perkara/gugatan;

dikeluarkan berkaitan

dengan tanggung jawab

sosial Perusahaan

terutama mengenai

komitmen Perusahaan

terhadap perlindungan

Produk dan Konsumen

memuat antara lain

informasi tentang:

- Pembentukan Pusat

Pengaduan Konsumen

- Program peningkatan

layanan kepada

Konsumen,

- Biaya yang telah

dikeluarkan.

Uraian mengenai


dikeluarkanberkaitan


sosial Perusahaan

terutamamengenai

Pengembangan Sosial

dan Kemasyarakatan





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Pengaruhnya terhadap kondisi

keuangan Perusahaan.

Etika Perusahaan, antara lain:

- Keberadaan Pedoman

Perilaku;


- Penyebaran Pedoman Perilaku

kepada karyawan dan upaya

penegakannya;

- Pernyataan mengenai budaya

Perusahaan (corporate culture)

yang dimiliki Perusahaan.

Akses informasi dan data

Perusahaan, yaitu uraian mengenai

tersedianya akses informasi dan

data Perusahaan kepada publik,

misalnya melalui website

Perusahaan, media masa,mailing

list, buletin dsb.

yang telah dilakukan,

memuat antara lain

informasi tentang:

- Program mitra usaha

binaan perusahaan

- Program

Pengembangan

Pendidikan

- Program perbaikan

kesehatan

- Program

Pengembangan seni

budaya


Uraian mengenai


dikeluarkanberkaitan


sosial Perusahaan

terutamaaktivitas

lingkungan, memuat

antara lain informasi

tentang:





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Aktivitas pelestarian

lingkungan,

- Aktivitas pengelolaan

lingkungan,


- Biaya yang telah

dikeluarkan.

Perkara penting yang

sedang dihadapi oleh

Perusahaanmemuat

antara lain:

- Pokok

perkara/gugatan;

- Kasus posisi;

- Status penyelesaian

perkara/gugatan;

- Pengaruhnya terhadap

kondisi keuangan

Perusahaan.

Etika Perusahaan, antara

lain:

- Keberadaan Pedoman

Perilaku;






PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

- Penyebaran Pedoman

Perilaku kepada

karyawan dan upaya

penegakannya;

- Pernyataan mengenai

budaya Perusahaan

(corporate culture) yang

dimiliki Perusahaan.

Akses informasi dan data

Perusahaan, yaitu uraian

mengenai tersedianya

akses informasi dan data

Perusahaan kepada

publik, misalnya melalui

website Perusahaan,

media masa,mailing list,

buletin dsb.

149 Laporan Tahunan

memuat bagian

tersendiri mengenai

Laporan Keuangan.

Kekuatan

-

Kelemahan

Laporan Tahunan memuat bagian

tersendiri mengenai Laporan

Keuangan, diantaranya:

Rekomendasi



mengenai Laporan

Keuangan, diantaranya:

Surat Pernyataan Direksi

tentang Tanggung Jawab

0,000 00,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Surat Pernyataan Direksi

tentang Tanggung Jawab

Direksi atas Laporan Keuangan

sesuai dengan Peraturan

Bapepam.

Opini akuntan atas Laporan

Keuangan adalah Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Deskiripsi Auditor Independen

di Opini memuat antara lain:



- Nomor Izin Kantor Akuntan

Publik (KAP).

Laporan Keuangan yang

lengkap, yaitu berisi: Laporan

Posisi Keuangan (Neraca),

Laporan Laba Rugi, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan

Arus Kas, dan catatan atas

laporan keuangan serta

disajikan untuk jangka waktu 2

(dua) tahun terakhir.

Direksi atas Laporan


Peraturan Bapepam.

Opini akuntan atas

Laporan Keuangan

adalah Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Deskiripsi Auditor

Independen di Opini

memuat antara lain:



- Nomor Izin Kantor

Akuntan Publik (KAP).

Laporan Keuangan yang

lengkap, yaitu berisi:

Laporan Posisi

Keuangan (Neraca),

Laporan Laba Rugi,

Laporan Perubahan

Ekuitas, Laporan Arus

Kas, dan catatan atas

laporan keuangan serta

disajikan untuk jangka





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Penyajian Laporan Keuangan

sesuai ketentuan Pedoman

Penyajian Laporan Keuangan

yang ditertibkan Bapepam LK

dan/atau institusi yang

berwenang.

waktu 2 (dua) tahun

terakhir.

Penyajian Laporan

Keuangan sesuai

ketentuan Pedoman

Penyajian Laporan

Keuangan yang

ditertibkan Bapepam LK

dan/atau institusi yang

berwenang.

41 Perusahaan memperolah

penghargaan atau award

dalam bidang GCG dan bidang-

bidang lainnya.

0,000 00,00% 0,000

150 Perusahaan mengikuti

Annual Report Award

(ARA).

Kekuatan

-

Kelemahan

Terkait Perusahaan memperolah

penghargaan atau award dalam

bidang GCG dan bidang-bidang

lainnya.

Hambatan

-

Rekomendasi

Terkait Perusahaan

memperolah penghargaan

atau award dalam bidang

GCG dan bidang-bidang

lainnya.

0,000 00,00%

0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

Perusahaan belum pernah

mengikuti Annual Report

Award (ARA).

Perusahaan belum memenuhi

standar penyusunan untuk

menjuarai kompetisi ARA.

Agar Perusahaan

mengikuti Annual

Report Award (ARA).

Perusahaan agar

memenuhi standar

penyusunan untuk

menjuarai kompetisi

ARA.

151 Perusahaan

memperoleh

penghargaan atau

award lainnya.

Kekuatan

-

Kelemahan

Perusahaan belum

berpartisipasi dan memperoleh

penghargaan dalam CSR

(Sustainability Reporting

Award) dan sejenisnya.

Perusahaan belum

memperoleh Penghargaan lain

di bidang publikasi dan

keterbukaan informasi.

Hambatan

-

Rekomendasi

Agar Perusahaan

berpartisipasi dan

memperoleh

penghargaan dalam CSR

(Sustainability

Reporting Award) dan

sejenisnya.

Agar Perusahaan

memperoleh

Penghargaan lain di

bidang publikasi dan

keterbukaan informasi.

0,000 00,00% 0,000





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT TINGKAT

PEMENUHAN SKOR

JUMLAH ASPEK V 9,000 73,473% 2,949

4.6 ASPEK LAINNYA




PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUHA

N

SKOR

42 Praktik Tata Kelola

Perusahaan menjadi contoh

atau benchmark bagi

perusahaan perusahaan

lainnya di Indonesia.

5,000 0% -


bidang/area yang

menjadi best practices

di Industrinya atau

menjadi tujuan

benchmark bagi

perusahaan lain (baik

bagi BUMN maupun

perusahaan swasta).

Bidang/area tersebut

Kekuatan

-

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

5,000 0% -





PENERAPAN GCG)


DAN USULAN

REKOMENDASI


BOBOT

TINGKAT

PEMENUHA

N

SKOR

dapat terdiri dari

produk, proses, fungsi

pendukung, kinerja

organisasi, dan

strategi.

43 Praktik Tata Kelola

Perusahaan menyimpang dari


Perusahaan yang Baik sesuai

Peraturan Menteri Negara

BUMN No. PER-01/MBU/2011,

Pedoman Umum Good

Corporate Governance

Indonesia, dan standar-

standar praktik dan ketentuan

lainnya.

Kekuatan

-

Kelemahan

-

Hambatan

-

Rekomendasi

-

5,000 0% -

JUMLAH ASPEK VI 5,000 0,00% -

halaman judul - portaccess.co.id · agar anggota direksi yang tercantum dalam penetapan hasil ukk...

Documents