37

Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum MumayyizKepada Ayah (Studi Analisis Putusan no.

1235/pdt.g/2017/PA.Srg)

Oleh: Jumroh

Abstrak

Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam poin adan hadits Rasulullah SAW. hak hadhanah bagi anak yangbelum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hakibunya, namun dalam faktanya, yakni dalam putusan perkara1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. hak hadhanah anak yang belummumayyiz berada pada asuhan ayah. Maka disini ada kesenjanganteori dengan fakta. Sehingga dengan hal ini penulis tertarik untukmenganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Serang PerkaraNo. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanapertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara No.1235/Pdt.G/2017/PA.Srg?. Bagaimana pandangan fikih danketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai hakasuh anak (hadhanah)?. Bagaimana kewajiban ayah setelahputusan hak asuh anak di berikan kepadanya?.

Kesimpulannya, bahwa putusan hakim dengan perkaraNo. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg. Pertimbangan hukum yangdigunakan Majelis Hakim dalam menetapkan hak hadhanahdengan hukum positif, yaitu KHI pasal 156 poin c. dan denganpasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, Serta dikuatkan dengan fakta -fakta yang ada.

Kata kunci: Hadhanah, upah, mumayyiz

38

A. Pendahuluan1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum danberlaku pada semua makhluk -Nya, baik pada manusia,hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu carayang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk -Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya 1.

Islam menganjurkan kepada umatnya untukmenikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi.Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuksunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana merekaadalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya 2.Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar -Ra’d ayat 38.

قد و أر ول ناسل سلا منر لك ب ق لھم ناوجعل اج و أز یة ذر ٣٨…و

“Dan sungguh, kami telah mengutus berapa rasul sebelumengkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri -istridan keturunan…” (Ar-Ra’d: 38)3.

Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi inipasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalanuntuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalanperkawinan4. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974pasal 1 mendefinisikan “perkawinan adalah ikatan lahir bathinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”5. Dalampencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaadalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepadapancasila yang sila pertamanya yang berbunyi “KetuhananYang Maha Esa” bahwa perkawinan mempunyai hubunganyang erat sekali dengan agama, kerohanian s ehinggaperkawinan mempunyai unsur lahir bathin/ jasmani tetapijuga memiliki unsur bathin/ rohani. 6 Sedangkan dalam

39

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalahakad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untu k mentaatiperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 7.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqhberbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح)dan zawaj (زواج) . kedua kata ini yang terpakai dalamkehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapatdalam Al-Qur’an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyakterdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalamsurat An-Nisa ayat 38:

إن و خف م ت ألا وا تق ط ٱفيس ل مى یت وا ٱف ح اب مانك مط ٱمن لك ء لنسا نى مث ثل ع ورب ث و إن ف تم خف وا تع ألا ل ٣….حدةفو د

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlakuadil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamumenikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamusenangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidakakan mampu berlaku adil, maka (nik ahilah) seorang saja…”(An-Nisa: 3)9.

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan danpercampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikahberarti akad antara pihak laki -laki dan wali perempuanyang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Akad pernikahan yang terjadi, menimbulkankonsekuensi-konsekuensi diantara laki -laki danperempuan. Maka konsekuensi -konsekuensi yang adawajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib ditunaikan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggungjawab oleh masing-masing suami istri merupakan suatuyang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa.Dari itu, kebahagiaan suami istri akan tercipta.

Ada beberapa prinsip-prinsip hukum perkawinanyang bersumber dari Al -qur’an dan hadits, yang ditungkandalam garis-garis hukum melalui undang -undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun

40

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengan dung7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yakni:

1. Asas membentuk keluarga yang sakinah dan kekalSuami dan istri saling membantu dan melengkapiagar masing-masing dapat mengembangkankepribadiannya untuk mencapai kesejahteraanspiritual dan materil.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan padahukum agama dan kepercayaan bagi pihak yangmelaksanakan perkawinan, dan harus dicatat olehpetugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka. Jika suami tidak mampuberlaku adil terhadap hak -hak istri bila lebih dariseorang, maka cukup seorang istri saja.

4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwaraganya agar dapat melangsungkan perkawinanagar mewujudkan tujuan perkawinan secara baikdan mendapat keturunan yang baik dan sehat,sehingga tidak berfikir kepada per ceraian.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara

suami dan istri, baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatanperkawinan mempermudah untuk m engetahuimanusia yang sudah menikah atau melakukanikatan perkawinan.Namun dalam mengarungi kehidupan yang

mempunyai banyak dinamika dalam kesehariannya.Mengharuskan suami istri untuk dapat bertahan danmewujudkan tujuan pernikahan. Dimana tujuanpernikahan adalah untuk penataan hal ihwal manusiadalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, untuk menatakeluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman -pengalaman ajaran agama serta bertujuan untukmembentuk perjanjian yang suci antara seorang pria

41

dengan seorang wanita. Sehingga keluarga yang kekal danbahagia dapat terwujud 10.

Dalam agama Islam rumah tangga merupakandasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktorutama dalam membina masyarakat. Dari s ebuah rumahtangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bilaperselisiahan suami istri itu menimbulkan permusuhan danmenimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehinggatidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus merekatempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakanperbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allahsebagaimana hadits Rasulullah SAW :

غض : قالصلعمااللهرسولأنعمرابنعن بـ ا لحلال لى ا لطلاق االله إ داودأبوروه(ا)والحاكم

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda:“perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”. (HR.Abu Daud dan Hakim) 11.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraianmerupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui suami istribila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankankeutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yangdimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara danteknik untuk mencari kedamaian kedua belah pihak, baikmelalui hakam (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupunlangkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh al -qur’andan hadits. Apabila dua orang suami istri berceraisedangkan keduanya mempunya i anak yang berada dibawah umur (mumayyiz), maka istri yang lebih berhakuntuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengertiakan kemaslahatan dirinya 12.

Dan Sebagiamana yang telah di jelaskan padaKompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 poin a, yangberbunyi:

42

Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yangbelum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hakibunya13.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anakitu hukumnya adalah wajib, sebagiamana wajibmemeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allahuntuk membiayai anak dan istri dala m firman Allah padasurat al-baqarah ayat 23314:

ى... ٱوعل لۥھ لود مو ل ھن رز ھن وكس ق ٱب وت ٢٣٣...روف مع ل

“...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah danpakaian untuk anak dan sitrinya...” .

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri,sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebihberhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah.Selagi tidak ada penghalang y ang dapat menghalangi ibuuntuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran(pilihan) untuk memilihnya 15. Sebagiamna disebutkandalam hadits:

جدهعنابيهعنشعيبابنعن ىعمر بن ه عبدالل رض هما،تعـالىه الل أة أن عنـ امرسول يالت؛قا ر اء له بطنىكانهذاابنىإن ه الل اء له ديىت و ٠وع له وحجرىسق

اء ان ،حو اه و أن طلقنىأب اراد نزعه و قـا،منىيـ سول لهال ف ر يه االلهصلىه الل م عل ل وس نت أحق أ لم به ىما كح ـن ت

“Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakniAbdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanyakepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku in i adalah perutkuyang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susukuminumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini.Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakkuini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W.kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikahlagi”.16

43

Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islampoin a dan hadits Rasulullah SAW. Tersebut, hakhadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalamfaktanya, yakni dalam put usan perkara1235/Pdt.G/2017/PA.Srg hak hadhanah anak yangbelum mumayyiz berada pada asuhan ayah.

2. Perumusan MasalahRumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi

ini adalah sebagai berikut:1) Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari

putusan perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg?2) Bagaimana pandangan fikih dan ketentuan undang -

undang yang berlaku di Indonesia mengenai hakasuh anak (hadhanah)?

3) Bagaimana kewajiban ayah setelah putusan hakasuh anak di berikan kepadanya?

3. Kerangka PemikiranPernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan

berlaku pada semua makhluk -Nya, baik pada manusia,hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu carayang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk -Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya 17.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang telahdijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3,yang berbunyi:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupanrumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah 18.

Menjalankan rumah tangga, pada mulanyapasangan suami istri penuh kasih sayang, seolah -olah tidakakan terjadi perpisahan. Namun pada kenyataannya rasakasih sayang itu bila tidak dijaga bisa menjadi berkurang,bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian, apabilakebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan

44

sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkankembali kasih sayangnya, maka akan berakibat negatif bagianak keturunannya. Oleh karena itu upaya kembalimemulihkan kasih sayang merupakan suatu hal yang perludilakukan. Dan kasih sayang itu bisa beralih menjadikebencian. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebe ncian itukemudian bisa pula menjadi kasih sayang 19.

Dalam Agama Islam rumah tangga merupakandasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktorutama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumahtangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bilaperselisiahan suami istri itu menimbulkan permusuahn danmenimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehi nggatidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus merekatempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakanperbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allahsebagaimana hadits Rasulullah SAW :

غض : قالصلعمااللهرسولأنعمرابنعن بـ الحلا ا لى ل لطلاق االله إ داودأبوروه(ا)والحاكم

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda:“perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”. (HR.Abu Daud dan Hakim) 20.

Hadits itu menunjukkan bahwa talak atauperceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintudarurat” yang boleh ditempuh, manakala bahterakehidupan rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankankeutuhan dan keseimbangannya. Karena kebolehan talakadalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agarsebelum terjadinya talak atau perceraian ditempuh usaha -usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melaluiarbitrator dari kedua belah pihak 21.

Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalampasal 38 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

45

“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b.Perceraian, c. atas Keputusan Pengadilan 22.

Hukum perkawinan di Indonesia sesuai denganundang-undang no. 1 tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (2)di jelaskan bahwa perceraian harus didasarkan atas alasanyang dibenarkan oleh hukum.

Perceraian ini juga diatur dalam undang -undangno. 7 tahun 1989 sebagiamana telah diubah dengan UUNo. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama pasal 65 dan Kompilasi HukumIslam (KHI) pasal 115 serta UU Perkawinan No. 1 Tahun1974 pasal 39, di sebutkan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangpengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” 23.

Salah satu akibat yang tidak dapat dihindari ketikaterjadinya perceraian adalah akan adanya sengketa ataupunpermasalahan, siapakah yang berhak mengasuh anak yanglahir dari hasil perkawinan suami dan istri, meskipunsebenarnya kedua orang tuanya berkewajiban untukmemberikan pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa.Dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz

diserahkan kepada anak untuk memilih diantaraayah atau ibunya sebagia pemegang hakpemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 24.Yang dimaksud anak disini sebagiamana yang telah

dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telahdiubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak pasal 1, yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” .25

46

Hal ini pun senada dengan Kompilasi HukumIslam (KHI) pasal 156, yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraianialah:a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan

hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telahmeninggal dunia, maka kedudukannya digantikanoleh:1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;2. Ayah;3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari

ayah;4. Saudara perempuan dari anak yang

bersangkutan;5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis

samping dari ibu;6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis

samping dari ayah.b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat

menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,meskipun biaya nafkah dan had hanah telahdicukupi, maka atas permintaan kerabat yangbersangkutan Pengadilan Agama dapatmemindahkan hak hadhanah kepada kerabat lainyang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjaditanggungan ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnyas sampai anak tersebut dewasadan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun);

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanahdan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikanputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya

47

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak -anakyang tidak turut padanya 26.Orang tua mempunyai kewajiban untuk

memelihara anaknya dengan baik dan pen uh kasih sayang,pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil,kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antarasuami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugurmeskipun telah putus. Hal tersebut sudah di jelaskandalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal41, yang berbunyi:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikanak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bilamana ada perselisihan mengenai peng uasaan anak-anak,Pengadilan memberi keputusannya” .27

Hadhanah secara bahasa berarti meletakkansesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibuwaktu menyusukan anaknya meletakkan anak itudipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi danmemelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilahyang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejakdari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinyayang dilakukan oleh kerabat anak itu 28.

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah,mendidik dan merawat anak wajib. Karena anak yangmasih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkanbahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan danperawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampaimembahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkahdan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya,dasar hukum ini disebutkan dalam Al -qur’an surat at-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

ھای ی ین ٱأ ذ وا ل ن و ءام فسكم ا ق أھ أن ار لیكم و دھاان قو اس ٱو ٱو لن ل ◌ ...حجارة“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusiadan batu”29.

48

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT.Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, denganberusaha agar seluruh anggota keluarganya itumelaksanakan perintah-perintah dan larangan-laranganAllah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalahanak30.

Beranjak dari ayat-ayat Al-qur’an seperti yangterdapat dalam surat Luqman ayat 12-19, setidaknya adadelapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orangtua kepada anaknya seperti berikut:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT;2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang

lain;3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti

kesyukuran anak;4. Mempergauli orang tua secara baik (ma’ruf);5. Setiap perbuatan betapa pun kecilnya akan

mendapatkan balasan dari Allah SWT;6. Mentaati perintah Allah SWT, seperti shalat,

amar ma’ruf dan nahi munkar, serta sabar dalammenghadapi berbagai cobaan;

7. Tidak sombong dan angkuh;8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata 31.

B. Pembahasan1. Pengertian Hadhanah

a. Menurut Hukum IslamHadhanah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya

samping atau merengkuh kesamping. Adapun secara syarahadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yangberhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikanmemelihara atau menjaga orang yang tidak mampumengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyizseperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila 32.

Secara terminologi hadhanah menurut Zahabiadalah melayani anak kecil untuk mendidik danmemperbaiki kepribadiannya oleh orang -orang yang

49

berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak bisamelakukannya sendiri. 33

Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah adalahmelakukan penjagaan terhadap anak kecil baik laki -lakimaupun perempuan atau orang yang sangat idiot yangtidak bisa membedakan atau mengurusi urusannya, danmenjaga demi kemaslahatannya, dan menjaganya darisegala yang menyakiti dan membahayakannya, sertamendidiknya dengan pendidikan fisik, jiwa dan akal 34.

Berdasarkan pengertian diatas hadhanahmerupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung

sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yangtentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibuyang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya.Namun disamping itu sendiri para fuqaha mendefinisikanhadhanah sebagai berikut :

1. Fuqaha HanafiyahHadhanah merupakan salah satu usaha mendidikanak yang dilakukan orang yang mempunyai hakmengasuh.

2. Ulama Syafi’iyahHadhanah merupakan mendidik orang yang tidakdapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yangbermaslahat baginya dan memeliharanya dari apayang membahayakan meskipun orang itu telahdewasa35.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anakitu hukumnya adalah wa jib, sebagiamana wajibmemeliharanya selama berada dalam ikatanperkawinan36.

b. Hadhanah Menurut Peraturan Perundang -Undangan Yang Berlaku Di PeradilanAgama

Dalam pemeliharaan anak terjadi kerancuanterhadap perwalian, oleh karena itu harus dibedakan antara

50

pemeliharaan dan perwalian. Abdul Manan dalam artikelmimbar hukum, mengemukakan perwalian jika kekuasaan

dicabut dari kedua orang tuanya, maka berdasarkan pasal50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan. Pelaksanaan penguasaan anak akan diurusoleh wali yang ditunjuk. Jadi perwalian itu terjadi akibatdari pencabutan orang tua terhadap anak -anaknya. Bahkanterjadi ketika orang tua sudah meninggal dunia maka harusada perwalian yang bertanggung jawab yang meliputi diripribadi dan harta benda yang berada dalam perwaliannya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabilaperkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari ituadalah:

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajibanmemelihara dan mendidik anak -anaknya,semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bila mana ada perselisihan mengenaipenguasaan anak-anak, Pengadilan memberikankeputusan;

2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua b iayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidakdapat memenuhi kewajiban tersebut,Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikutmemikul biaya tersebut;

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekassuami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagibekas istri37.

Dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang No. 1Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, dapat dipahamibahwa ada perbedaan antara tanggungjawab pemeliharaanyang bersifat materil dengan tanggungjawab pengasuhan.Pasal 41 ini lebih mengfokuskan kepada kewajiban dantanggungjawab materil yang menjadi beban suami ataubekas suami jika ia mampu. Jadi dengan adanya perceraian,

51

hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakanoleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetapdipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidakhilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan den ganbunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suamimempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberisegala kepentingan biaya yang diperlukan dalamkehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkarterhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulandiberi beban untuk melaksanakan Pengadilan Agamasetempat agar menghukum bekas suaminya untukmembayar hadhanah sebanyak yang dianggap patutjumlahnya oleh Pengadilan Agama 38.

Meskipun kedua orang tua telah bercerai anak danorang tua mempunyai kewajiban yang harus tetap dijalankan, sebagaimana yang telah tertulis dalam undang -undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45,yakni: 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan m endidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; 2). Kewajiban orang tua yangdimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawinatau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipunperkawinan antara kedua orang tua putus 39.

Jika orang tua melaksanakan kekuasaannya tidakcakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannyamemelihara dan mendidik anak -anaknya, maka kekusaanorang tua dapat dicabut dengan putusan PengadilanAgama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena orangtua melalaikan kewajiban terhadap anaknya, orang tuaberkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidakbaik sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnyamemberikan contoh yang baik. Akibat pencabutankekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas,maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untukmelakukan penguasaan terhadap anaknya.

Peraturan yang membahas masalah hadhanahbukan hanya terdapat dalam Undang -Undang No. 1

52

Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan ada beberapaperaturan perundang-undangan lainnya untukmempermudah penyelesaian sengket a hak asuh anak yangada di Indonesia, diantaranya Undang -Undang No. 23Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilsai HukumIslam (KHI) dalam pasal 105 dan pasal 156

Yang dimaksud anak disini sebagiamana y ang telahdijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telahdiubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak pasal 140, yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” .

Orang tua mempunyai kewajib an untukmemelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang,pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil,kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antarasuami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugurmeskipun telah putus.

c. Dasar Hukum HadhanahIslam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak

sampai mampu berdiri sendiri dengan sendirinya tanpamengharapkan bantuan orang lain. Dalam KompilasiHukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat (1) yang dimaksudanak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisikmaupun mental atau belum pernah melangsungkanperkawinan.

Oleh karena itu mengasuh anak yang masih keciladalah wajib. Para Ulama sepakat bahwasanya hukumhadhanah, mendidik dan mera wat anak wajib. Karenaanak yang masih memerlukan pengasuhan ini akanmendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhandan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidaksampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberinafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat

53

merusaknya, dasar hukum ini disebutkan dalam Al -qur’ansurat at-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

ھای ی ین ٱأ ذ وا ل ن و ءام فسكم ا ق أھ أن ار لیكم و دھاان قو اس ٱو ٱو لن ل ◌ ...حجارة“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusiadan batu”41.

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT.Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, denganberusaha agar seluruh anggota keluarganya itumelaksanakan perintah-perintah dan larangan-laranganAllah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalahanak42.

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri,sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebihberhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah.Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibuuntuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran(pilihan) untuk memilihnya 43. Sebagiamna disebutkandalam hadits:

دهجعنابيهعنشعيبابنعن ىعمر بن ه عبدالل رض هما،تعـالىه الل أة أن عنـ امرسول يا؛لت قا ر اء له بطنىكانهذاابنىإن ه الل اء له ديىت و ٠وع له وحجرىسق

اء ان ،حو اه و أن طلقنىأب اراد نزعه و يـ ال ،نىم سول لهافقـ ر يه االلهصلىه الل علم ل (وس نت أحق أ لم به ىما كح ـن .كمالحااوابوداودوصححهاحمدرواه) ت

“Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakniAbdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanyakepada Rasulullah, “Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutkuyang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susukuminumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini.Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakkuini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W.kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikahlagi”44.

a. Syarat-Syarat Bagi Pemegang Hadhanah

54

bagi orang yang hendak memelihara atau menjadihadhin, baik laki-laki maupun perempan ditetapkan syarat -syarat sebagai berikut:

1) Baligh. Anak kecil atau yang belum baligh tidakboleh menjadi hadhin untuk orang lain, karenadia sendiri belum mampu menguruskeperluannya sendiri.

2) Berakal. Ulama malikiyah mensyaratkanseorang hadhin haruslah cerdas. Seoranghadhin tidak boleh bodoh dan boros.Tujuannya agar harta milik anak yang dipeliharatidak di belanjakan untuk hal -hal yang tidakperlu. Ulama malikyyah dan Hanabilahmensyaratkan seorang hadhin tidak mengidappenyakit yang membuatnya dijauhi orang,seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnyayang membuat orang lain menjauhinya.

3) Mampu Mendidik. Memiliki kemampuan untukmendidik anak yang dipelihara, dan jugamampu untuk menjaga kesehatan dankepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baikkarena sudah lanjut usia, sakit maupun sibuktidak berhak untuk mengurus anak. Wanitakarir yang sibuk dengan pekerjaannya sehinggatidak mempunyai waktu untuk mengurus anakjuga tidak termasuk kategori orang yang berhakmengurus hadhanah anak. Akan tetapi jikakerjanya tidak menghambatn ya dalammengurus anak, ia tetap berhak untukmengurusnya.

4) Mempunyai Sifat Amanah. Orang yang tidakamanah tidak berhak mengurus pendidikan danakhlak anak. Yang termasuk dalam kategoriorang yang tidak amanah adalah orang yangfasik baik laki-laki maupun perempuan,pemabuk, pezina, dan sering melakukan perkaraharam.

55

5) Islam. Orang kafir tidak berhak mengurushadhanah anak orang Islam karena orang kafirtidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itujuga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadapanak tersebut45.

6) Ibunya belum menikah lagi. Jika menikah, makagugurlah hak asuhnya. Hukum ini berlaku bagiseorang istri yang menikah dengan laki -laki lain.Jika menikah dengan kerabat yang dekatdengan anak yang diasuh itu, makahadhanahnya tidak gugur 46.

Para ulama mazhab sepakat bahwa dalam asuhanseperti itu disyariatkan bahwa orang yang mengasuhberakal sehat, bisa di percay a, suci diri, bukan pelakumaksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, sertatidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan darikeharusan adanya sifat -sifat tersebut adalah untukmemelihara dan menjamin kesehatan anak danpertumbuhan moralnya 47.

b. Upah HadhanahUpah hadhanah sama seperti upah radha’ah

(penyusuan). Seorang ibu yang masih bersuami denganbapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhakmendapatkan upah dari sang suami. Demikian halnyadengan wanita yang sedang menjalani masa iddah, karenaia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami) a taunafkah iddah. Allah SWT berfirman:

ٱو ۞ أو ن ضع یر ت لد و ل ھن ل لی ن لی حو د ام ن ك اد لمن ر نأ م أ ٱیت اعة لرضى ٱوعل لۥھ لود مو ل ھن رز ھن وكس ق ٱب وت ٢٣٣…روف مع ل

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak -anaknya selamadua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.dankewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengancara yang patut”48. (Al-Baqarah: 233)

56

a) Upah Tempat Tinggal Hadhanah Dan UpahPembantuUlama Hanafiyah dalam pendapat yang mukhtar

dan ulama Malikiyyah dalam pendapat yang mahsyursepakat akan wajibnya upah tempat tinggal untukhadhanah bagi seorang hadhin dan mahdhun jika memangkeduanya tidak memiliki tempat tinggal, karena tempattinggal termasuk nafkah wajib untuk si kecil. Jadi,kewajiban itu di bebankan kepada orang yangberkewajiban memberikan nafkah kepadanya, baik denganketentuan hakim maupun tidak, sesuai dengan kondisiekonomi sang ayah.

Keduanya juga sepakat akan wajibnya upah untukpembantu jika memang si kecil membutuhkannya karenaadanya pembantu juga termasuk penunjang pen ghidupan.Ulama madzhab lain juga sejalan dengan pendapat ini 49.

b) Orang yang Dibebani Menanggung NafkahHadhanahMayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah atau

ongkos hadhanah diambil dari harta anak yang diasuh,namun jika ia tidak memiliki harta maka nafkahnyadibebankan kepada ayah si anak tersebut, atau kepadaorang yang wajib menafkahinya. Nafkah ini menjadi waji bkarena menjadi sebab kelangsungan hidup dan penjagaanterhadap anak dari kekurangan. Jika nafkah hadhanah ituwajib maka tidak tetap dianggap utang dan tidak gugurmeski sudah lewat masanya atau dengan wafatnya orangyang dibebani nafkah, wafatnya mahdhun ataupun wafatnyahadhinah.

c. Masa Pengasuhan AnakPara ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu

dimulai sejak kelahiran anak sampai usia mumayyiz. Diatasusia mumayyiz para ulama berbeda pendapat mengenaitempat tinggal anak tersebut 50. Hanafi berpendapat, masaasuhan adalah 7 tahun laki-laki dan 9 tahun untuk anakperempuan. Rasulullah saw. Bersabda:

57

لاد مروا اكمأو بع لصلاة ب لس“perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan

shalat pada usia tujuh tahun”.

Perintah untuk menjalankan shalat tidak mungkinbisa dilaksanakan kecuali jika pada usia 7 tahun si anaksudah mampu untuk bersuci. Akan tetapi, ada pendapatlain yang mengatakan bahwa usia anak mampu menguruskeperluannya sendiri adalah pada waktu usia 9 tahun.

2. Tinjauan Hukum Islam Dan Positif TerhadapHadhanah Bagi Anak Yang Belum MumayyizKepada Ayaha. Hukum Yang Mendasari Putusan No.1235/Pdt.G/2017/PA.SrgDalam setiap memutuskan suatu perkara para

hakim merujuk pada suatu perundang -undangan yangberlaku sebagai dasar putusan yang diputus, dan tidaksemata-mata karena rasa simpatik belaka, agar putusanyang diputus memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun bukan berarti hakimmenolak suatu perkara karena kehendak sendiri dengandalih perkara yang di ajukan tidak atau belum ada dalamperundang-undangan. Sebagaimana yang telah dijelaskandalam pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, yangberbunyi:

1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksadan memutus suatu perkara yang diajukan dengandalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;

2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) tidak menutup kemungkinan usahapenyelesaian perkara secara damai 51.

58

Hal ini senada dengan pasal 4 UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Hakim, yang berbunyi,“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda -bedakan orang”.52

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakimanyang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 5 UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangberbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikutidan memahami nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat” .

Pertimbangan hukum yang mendasari putusanperkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. yaitu HIR(Herzien Inlandsch Reglement ) sebagai hukum acara dalampersidangan perkara perdata maupun pidana yang berlakudi pulau Jawa dan Madura. Majelis hakim dalammemutuskan perkara bukan hanya berdasarkan HIR saja,melainkan ada beberapa undang -undang yang mendasariputusan perkara ini, d iantaranya yaitu: UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam (KHI), dan UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak53.

b. Pandangan Fikih Dan Undang -UndangTerhadap Hak Hadhanah

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkankeduanya mempunyai anak yang berada di bawah umur(mumayyiz), maka istri yang lebih berhak untuk mendidikdan merawat anak itu hingga ia mengerti akankemaslahatan dirinya. Berdasarkan Inpres RI No. 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105dijelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

59

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataubelum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyizdiserahkan kepada anak untuk memilih diantaraayah atau ibunya sebagia pemegang hakpemeliharaannya;

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya 54.

Setelah penulis menganalisis kasus had hanahperkara No. 1235/Pdt.G/2017/2/PA.Srg. Denganmenggunakan teknik analisis data berupa analisis isi ( contenanalysis) atau kritis, penulis mengambil kesimpulanbahwasanya putusan Majelis Hakim dalam perkara initelah sesuai dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin cyang menyatakan “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidakdapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipunbiaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaankerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapatmemindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yangmempunyai hak hadhanah pula”. Maksud dari keguncanganrohani sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang -Undang tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh olehorang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampakburuk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkananak adalah aset negara yang harus mendapat perhatianlebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak danhak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimalsesuai dengan bakat dan minatnya, hal i ni sesuai denganpasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak. Dan terbukti dalam putusan perkaraini pemegang hak hadhanah yaitu ibu dari anak penggugatdan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknyadengan baik, karena ia telah memb erikan contoh yangtidak baik bagi anak dan telah dianggap mempunyai sikapyang kurang baik di lingkungan masyarakat denganberbuat asusila. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan

60

hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz kepadaayah selaku ayah kandungnya.

C. Penutup1. KesimpulanDari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal

penyelesaian perkara Hak Hadhanah Bagi Anak YangBelum Mumayyiz Kepada Ayah pada Pengadilan AgamaSerang No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg, penulismengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Dalam putusan hakim yang memutuskanperkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA. Srg.Pertimbangan hukum yang digunakan yakniHIR pasal 125 ayat (1), yang intinyamemutuskan perkara ini dengan verstek ataukarena tanpa hadirnya tergugat, hakim jugaberlandaskan atas fakta hukum yang terjadi dipersidangan. Selain itu dalam putusan iniMajelis Hakim menetapkan hak hadhanahdengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin cKHI dan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak. Serta buktidalam putusan perkara ini pemegang hakhadhanah yaitu ibu dari anak penggugat dantergugat tidak mampu untuk memeliharaanaknya dengan baik, karena ia telahmemberikan contoh yang tidak baik bagi anakdan telah dianggap mempunyai sikap yangkurang baik di lingkungan masyarakat. Makadari itu Majelis Hakim menetapkan hakhadhanah bagi anak yang belum mumayyizkepada ayah selaku ayah kandungnya.

2) Menurut pandangan fikih dan Undang -Undangyang berhak mendapatkan hak asuh anak bagiyang belum mumayyiz atau dibawah umurketika terjadi perceraian yakni pihak istri atauibu yang lebih berhak untuk mendidik dan

61

merawat anak itu hingga ia mengerti akankemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampumengurusnya serta mendidiknya. Beradasrkanpasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan haditsRasulullah SAW tentang pemeliharaan anak.Pengasuhan anak menjadi hak mantan istrisepanjang istri masih memenuhi syarat yaitutidak bersuami baru.

3) Kewajiban ayah terhadap pemeliharaan a naksetelah putusnya perkawinan berkewajibanmemberikan biaya pemeliharaan danpendidikan sebagaimana yang telah dijelaskanpada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. Serta orang tua menjamin danmelindungi anak dan hak -haknya agar tumbuhdan berkembang secara optimal sesuai denganbakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan pasal1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak.

Jumroh, Mahasiswa fakultas Syari’ah UIN SultanMaulana Hasanuddin Banten

DAFTAR PUSTAKA

------------, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Ttp: tt)

------------, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur’anDepartemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya (Jakarta: CV Darus sunnah, 2002)

Alam, Andi Syamsu dan Muhamad Fauzan, HukumPengangkatan Anak Perspektif Islam , (Jakarta:Kencana, 2008)

Al-Faifi , Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan FikihSunnah Syyaid Sabiq , Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM

62

Waskito, dkk., (ed.), ( Jakarta: Pustaka Al -Kautsar,2013)

Amin, Muhammad Suma, Himpunan Undang-UndangPerdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya diNegara Hukum Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers,2008), Ed. 2

Az-Zuhaili, Wahbah, fiqh Islam Wa Adilatuhu , PenerjemahAbdul Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting BudiPermadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 10,Cet. 1

Hasan, Cik Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2003)

Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam ,(Jakarta: Siraja, 2006), Cet. 2

http://humanrightspapua.org/resources/nlaw/ 169-uu-ri-no-23-tahun-2002-ttg-perlindungan-anak-dan-perubahan

http://peraturan.go.id/inc/view/ 11e44c500b640e809f44313232353430.html, diakses pada 31 Maret 2018

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt 4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172 diakses padatanggal 31 maret 2018.

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-hadhanah-pemeliharaan-anak.html diakses padatanggal 17 Maret 2018

Jawad, Muhammad Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahibal-khamsah, Penerjemah Masykur A.B, dkk,Penyunting Faisal Abudan, dkk, (Jakarta: Lentera,2006), Cet. 5

63

Kamil, Syaikh Muhammad Uwaida, Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’, Penerjemah M. Abdul Ghofar, Editor HMYasir Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka Al -Kautsar, 1998)

Machfuddin, Mohammad Aladip, Terjemahan BulughulMaram, (Semarang: PT. Karya Toha Pitra, Tth)

Muslih , Akip Bustomi, skripsi: Penyelesaian Sengketa HakAsuh Anak, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2016)

Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum PerdataIslam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004)

Rafiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), Cet. 2

Sahrani, Sohari, Fiqh Keluarga: Menuju Perkawinan SecaraIslami, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten ,2011)

Salinan Putusan Perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg

Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitati f, dan R&D,(Bandung: CV Alfabeta, 2016), Cet. 23

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Antara Fiqh Munakahat dan Undang -UndangPerkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3

Tajuddin, Skripsi: Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Tihami , M. A. dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap , (Jakarta: Rajawali Pers,2013), Cet. 3

64

Usman, Suparman, Hukum Islam, Asas-asas dan PengantarStudi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2.

Catatan Akhir

1 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian FikihNikah Lengkap, ( Jakarta: Rajawali Pers , 2013), Cet. 3, h. 6

2 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al -Faifi, Ringkasan Fikih SunnahSyyaid Sabiq, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h, 402

3 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur’an Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus sunnah, 2002), h,255

4 Tajuddin, Skripsi: Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian, (Jakarta: UINSyarif Hidayatullah, 2011) , h. 1

5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan (Ttp: tt) , h. 1

6 Tajuddin, Skripsi: Nusyuz… h. 27 Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi

Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2002), Cet. 2, h. 227

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,

2011), Cet. 3, h. 359 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur’an Departemen Agama RI,

Al-Qur’an… h, 7810 Muhammad Saekhoni, Skripsi: Pemberian Nafkah…, h. 511 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam ,

(Jakarta: Siraja, 2006), Cet. 2, h. 10312 Rohadi, Skripsi: Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian ,

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 313 Suparman Usman, Hukum Islam,...,h. 24414 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam...,h. 32815 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al -Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah…,h.

54616 http://kumpulan-file-pc.blogspot.co.id/2012/12/hadist -tentang-

hadhanah.html diakses pada tanggal 17 Maret 20 1817 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat….. h. 618 Suparman Usman, Hukum Islam,...,h. 228

65

19 Akip Bustomi Muslih, skripsi: Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak ,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 1

20 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam ,(Jakarta: Siraja, 2006), Cet. 2, h. 103

21 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Cet. 2, h. 213

22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan (Ttp: tt) , h.12

23 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. 4, h. 369

24 Suparman Usman, Hukum Islam,...,h. 24425http://humanrightspapua.org/resources/nlaw/169 -uu-ri-no-23-tahun-

2002-ttg-perlindungan-anak-dan-perubahan26 Suparman Usman, Hukum Islam,...,h. 25327 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ....,h. 1328 Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga: Menuju Perkawinan Secara Islami ,

(Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten , 2011), h. 23129 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur’an Departemen Agama

RI, Al-Qur’an… h. 56030 Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga:...,h. 23231 Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 29432 Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Islam Wa Adilatuhu , Penerjemah Abdul

Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting Budi Permadi, (Jakarta: GemaInsani, 2011), jilid. 10, Cet. 1, h. 59

33 Andi Syamsu Alam dan Muhamad Fauzan, Hukum PengangkatanAnak Perspektif Islam , (Jakarta: Kencana, 2008), h. 114

34 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al -Faifi, Ringkasan Fikih SunnahSyyaid Sabiq, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 546

35http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian -hadhanah-pemeliharaan-anak.html diakses pada tanggal 17 Maret 2018 .

36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam...,h. 32837 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan (Ttp: tt) , h. 1338 Faridatul Lailia, Skripsi: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang Belum Mumayyiz DibawahAsuhan Ayah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 22

39 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islamdan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Ed. 2, h. 531

40http://humanrightspapua.org/resources/nlaw/169 -uu-ri-no-23-tahun-2002-ttg-perlindungan-anak-dan-perubahan

66

41 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur’an Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Ar-Razzaq, (Jakarta: CV PustakaJaya Ilmu, 2014 ), h. 37

42 Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga:...,h. 23243 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al -Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah…,h.

54644 Mohammad Machfuddin Aladip, Terjemahan Bulughul Maram,

(Semarang: PT. Karya Toha Pitra, Tth), h. 58945 Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Islam Wa Adilatuhu , Penerjemah Abdul

Hayyie al-Kattani, dkk, Penyunting Budi Permadi, (Jakarta: GemaInsani, 2011), jilid. 10, Cet. 1, h. 66

46 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al -Faifi, Ringkasan Fikih SunnahSyyaid Sabiq, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 548

47 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-khamsah,....h. 416

48 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur’an Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Ar-Razzaq, (Jakarta: CV PustakaJaya Ilmu, 2014 ), h. 37

49 Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Islam Wa Adilatuhu ,……h. 7450 Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Islam Wa Adilatuhu ,……h. 7951 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang..,h. 45052http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/no

de/lt4b01297e9d172 diakses pada tanggal 31 maret 2018.53 Salinan Putusan Perkara No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg

54 Suparman Usman, Hukum Islam,...,h. 244