fungsionalitas sistem pengawasan...

39

Upload: doandan

Post on 23-Aug-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 1 dari 16

Dokumen StandarFungsionalitas Sistem Pengawasan Tunggal

(Supervisory System)

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 2 dari 16

1 Ringkasan dan Pendahuluan

1.1 Latar belakang Proyek

Pesatnya perkembangan industri berjangka di Indonesia, kompleksitastransaksi yang terjadi didalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakatterhadap transparansi perdagangan berjangka serta untuk meningkatkankredibilitas perdagangan berjangka di Indonesia, maka perlu adanyaaturan main yang jelas dan adil.

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), sebagai suatu kegiatanperdagangan telah berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasukdi Indonesia. Perkembangan tersebut tidak dapat dicegah, dan yangharus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengendalikan danmengarahkan agar sistem perdagangan tersebut dapat bermanfaat bagiperkembangan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesiaserta agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, wajar dan fairmaka diperlukan infrastruktur pendukung SPA yang memadai. Salah satubentuk infrastuktur yang diperlukan adalah kelengkapan peraturanpelaksanaannya, termasuk sistem pengawasan.

Pokok-pokok pengaturan yang dilakukan pada SPA antara lain adalahsebagai berikut:

Pelaku dalam SPA terdiri dari :

o Penyelenggara SPA yaitu Pedagang Berjangka yang telahmemperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai PenyelenggaraSPA.

o Peserta Sistem Perdagangan Berjangka yaitu Pialang BerjangkaAnggota Kliring Berjangka.

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai PenyelenggaraSPA antara lain badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatasyang khusus bergerak di bidang Perdagangan Berjangka, anggotaLembaga Kliring Berjangka, memiliki sistem perdagangan yangmenjamin perdagangan yang wajar, fair dan transparan, dan memilikikerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Pialang Berjangka AnggotaKliring Berjangka.

Kontrak derivatif yang diperdagangkan adalah kontrak derivatif antarmata uang asing (foreign cross currency) dan indeks, yang harusmemenuhi persyaratan memiliki referensi harga yang terpercaya dandapat diakses oleh umum secara terus menerus, paling sedikit diminatioleh 2 Penyelenggara, dan memiliki spesifikasi standar.

Pelaksanaan kegiatan SPA :

o Penyelenggara wajib memberikan penawaran harga jual dan belisetiap saat selama jam perdagangan;

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 3 dari 16

o Peserta wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga,yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaikdan peluang yang sama untuk bertransaksi;

o Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran danpermintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif;

o Seluruh transaksi oleh Penyelenggara SPA harus dilaporkan ke BursaBerjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;

o Peserta wajib membuat trading rules yang dikaji oleh BursaBerjangka dan disetujui oleh Bappebti;

o Bentuk dan isi Trading Rules diatur oleh Bursa Berjangka dan disetujuioleh Bappebti.

Penyelenggara, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajibmenyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksiSPA kepada Bappebti.

Disamping itu Bursa Berjangka wajib memantau kegiatan danmemastikan seluruh transaksi yang terjadi di dalam SPA telahdilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga KliringBerjangka.

Lembaga Kliring Berjangka juga mempunyai kewajiban untukmenyediakan fasilitas pendaftaran, penjaminan penyelesaian transaksitermasuk pengelolaan margin.

Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi SPA maka dibutuhkansebuah aplikasi trading yang dapat untuk melawan adanya FinancialFraud didalam industri perdagangan futures dan derivatives di Indonesia.Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka pelaku industri sepakat untukmengembangkan sebuah Supervisory System. Aplikasi Supervisory Systemini terintegrasi dengan aplikasi SPA yang digunakan oleh masing-masingPenyelenggara SPA sehingga Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangkadan Bappebti dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi SPA. Halini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dapat melakukan manipulasiterhadap transaksi ataupun data financial nasabah sehingga padaakhirnya nasabah mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan sistemperdagangan ini kembali mendapatkan integritasnya.

Pendekatan Supervisory System ini dilandasi ide akan adanya sebuahcommon platform functionalities untuk sebuah aplikasi SPA yang disetujuioleh Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka danBappebti. Masing-masing aplikasi SPA yang telah digunakan olehPenyelenggara SPA saat ini diharuskan untuk menyamakan fungsionalitasyang dimilikinya sesuai dengan common platform functionalities. Hal inidiharapkan mampu untuk menghindari dikeluarkannya biaya yang besaruntuk membangun sebuah aplikasi “Single Platform” yang harus digunakanoleh semua stakeholder didalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 4 dari 16

Sesuai dengan tugas dari Bappebti yaitu untuk melakukan perumusanstandar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberianbimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, danpengawasan di bidang pasar fisik dan jasa, maka disetujui bahwa BursaBerjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti akan merumuskansebuah standar fungsionalitas untuk aplikasi SPA yang harus disetujui olehsemua pihak dan akan menjadi standar bagi pengembangan aplikasi SPAyang boleh dipergunakan di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dengan menetapkan common platform functionalities ini diharapkanbahwa pihak otoritas dapat melakukan tugasnya untuk memastikan fungsipengawasan dilakukan dengan baik dan dapat meminimalisasi adanyakecurangan (fraud). Hal ini dapat dicapai dengan melakukan monitoringterhadap aktivitas Peserta SPA dan informasi financial dari masing-masingstakeholder secara real time.

1.3 Referensi

Berikut adalah referensi yang digunakan untuk merumuskan dokumen ini:

1. Dokumen archive Lembaga Kliring Berjangka-Bursa Berjangka berkaitandengan Supervisory System;

2. Risalah rapat Bappebti-Lembaga Kliring Berjangka-Bursa Berjangka-Genevacons;

3. Risalah rapat Lembaga Kliring Berjangka-Bursa Berjangka-Penyelenggara SPA-Genevacons tanggal 2 Oktober 2009;

4. Risalah rapat Bursa Berjangka-Penyelenggara SPA-Genevacons tanggal6 Oktober 2009

1.4 Gambaran Dokumen

Dokumen ini dimaksudkan sebagai dokumen dasar common platformfunctionalities yang harus dimiliki oleh aplikasi SPA yang digunakan baikoleh Nasabah, Peserta SPA, Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka,Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti.

Dokumen ini hanya menggambarkan fungsionalitas secara garis besar dankebutuhan minimal dari sebuah aplikasi SPA, namun dokumen ini tidaksampai merincikan ‘field’ yang harus ada di dalam aplikasi SPA.

1.5 Keadaan Pasar SPA

Saat ini masih belum jelas seberapa besar nilai transaksi yang terjadi di SPA.Namun, adanya kebutuhan untuk melakukan transaksi dengan

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 5 dari 16

menggunakan transaksi internasional di Indonesia melandasi pentingnyaSPA. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bappebti, BursaBerjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Penyelenggara SPA makakredibilitas dan volume transaksi dari SPA akan dapat ditingkatkan. Jika halini tidak dapat diakomodasikan oleh stakeholder SPA, maka kemungkinanpelaku pasar atau investor akan melakukan transaksi di negara lain, sepertiSingapura dan Hongkong.

SPA di Indonesia saat ini berjalan dengan aturan yang masih dipandangtidak terlalu rigid, sehingga masih terdapat Penyelenggara SPA yangbertindak tidak professional dan mencoba untuk mencari celah dari aturanagar dapat meraup keuntungan atas transaksi yang dilakukan olehNasabah. Beberapa praktik bisnis yang mengandung kecurangan dandiduga dilakukan oleh para Penyelenggara SPA adalah sebagai berikut:

• Irregular trading methods;

• Mis-selling jasa dan produk yang di transaksikan;

• Tidak bersifat fair dan transparan kepada Nasabah;

• Kurang atau tidak adanya monitoring risiko;

• Lemah atau bahkan tidak adanya control terhadap capital.

Sebagai hasil dari praktik bisnis diatas maka hal ini menyebabkanmelemahnya tingkat kepercayaan Nasabah yang menyebabkan tingkatinvestasinya semakin menurun.

Dengan kondisi tersebut, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangkamemiliki peranan penting untuk melakukan monitoring dan pengawasanterhadap transaksi SPA. Namun pelaksanaan monitoring dan pengawasanini menjadi sulit karena adanya perbedaan sistem yang digunakan antaraPenyelenggara SPA yang satu dengan Penyelenggara SPA lainnya. Kondisiini menyebabkan diperlukannya satu aplikasi pengawasan yang nantinyaakan berinteraksi dengan masing-masing aplikasi yang ada diPenyelenggara SPA sehingga monitoring dan pengawasan dapatdilakukan oleh Bursa Berjangka ataupun Lembaga Kliring Berjangka.

1.6 Tujuan Regulator

Dengan adanya Supervisory System dan standardisasi common platformfunctionalities, maka diharapkan dapat terwujud sebagai berikut:

Promotion of Orderly, Efficient and Fair markets;

Meningkatkan kepercayaan Nasabah terhadap transaksi SPA;

Mempromosikan bentuk transaksi SPA kepada masyarakat;

Meningkatkan proteksi terhadap Nasabah:

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 6 dari 16

Membantu Nasabah untuk mendapatkan perjanjian/transaksi yanglebih fair;

Melakukan integrasi dengan Bank Penyimpan Dana Margin sehinggadapat diketahui adanya backup financial terhadap seluruh transaksiyang dijalankan;

Adanya suatu acuan manajemen risiko yang terstandardisasi baikuntuk Nasabah, Peserta SPA, Penyelenggara SPA maupun di LembagaKliring Berjangka.

Tanpa adanya aturan yang dapat memenuhi kebutuhan yang ada, sertapengawasan yang memadai dari Bursa Berjangka, Lembaga KliringBerjangka dan Bappebti, maka sulit untuk mewujudkan transaksi SPA yangfair dan transaparan. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh pihak otoritasuntuk mengimplementasikan bentuk pengawasan yang sesuai dan fokuspada area berikut ini:

Tingkat monitoring dan Pengawasan yang memadai;

Supervisory System yang dapat digunakan oleh pihak otoritas dalammelakukan monitoring dan pengawasan;

Market Oversight Credibility;

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;

Perlindungan terhadap Nasabah;

Fair, efisien dan orderly markets;

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 7 dari 16

2 Overview Fitur dan Fungsionalitas

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka berikut ini adalahfungsionaltitas yang harus dimiliki oleh sebuah Supervisory System secarageneral:

2.1 Kebutuhan Umum

Berikut adalah daftar fungsionalitas kebutuhan umum didalam aplikasi SPA

No Deskripsi Kebutuhan

1. Server ditempatkan di wilayah Indonesia

2. Web based application

3. Memiliki DRC Sistem yang memadai

4. Memiliki BCP yang sesuai dan dapat diimplementasikan

5. Memiliki security minimal untuk sebuah aplikasi web based yang terdiri dariminimal security terhadap tread sebagai berikut: Input validation,Authentication, Authorization, Configuration Management, Sensitive Data,Session Management, Cryptography, Parameter Manipulation, Exceptionmanagement, Auditing and Logging.

6. Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) harus dapat melakukanreal time mark to market berdasarkan pola perhitungan Variation Margin(VM) dan perhitungan real time margin

7. Memiliki koneksi secara real time untuk data transaksi perdagangan yangdiregistrasikan ke Sistem Pengawasan, sedangkan untuk data diluar transaksiperdagangan response time maximal 2 detik (untuk aplikasi semi real time –yang tidak dapat memberikan response secara langsung)

8. Memiliki dokumentasi yang memadai mengenai arsitektur aplikasi,fungsionalitas aplikasi dan platform komunikasi

9. Memiliki audit trail dan logging exception sesuai dengan standard

10. Memiliki dokumentasi yang memadai mengenai help, user manualpenggunaan sistem dan adanya support fungsionalitas dari vendor (callcenter, web sites dan support email)

11. Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) harus memiliki koneksi realtime dengan Trading System (Sistem Perdagangan) yang dijalankan olehPedagang Penyelenggara SPA

12. Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) diharuskan untuk mampumenyimpan data transaksi dengan batasan sebagai berikut:

1. Menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima)tahun terakhir secara berturut-turut;

2. Memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga,saldo dan mutasi equity nasabah dengan waktu paling singkat 6(enam) bulan terakhir; dan

3. Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud padaangka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 8 dari 16

luar database Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System)

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 9 dari 16

2.2 Standard Fungsionalitas Supervisory System untuk Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti(SRO’s)

No Funsionalitas Sistem Deskripsi Kebutuhan BursaBerjangka

LembagaKliring

Berjangka

Bappebti(Read Only)

A. Product Management

1. View specifications Confirm V - V

2. Product List Confirm V - V

3. Product Statistics Confirm V - V

4. Product Filter Confirm V - V

5. Contract code Confirm V - V

6. Tick size Confirm V - V

7. Contract size Confirm V - V

8. Set the Product Life Cycle/ProductMonth

Confirm V - V

B. Member Management

1. Trader Management – Create Confirm V V V

2. Trader Management – ClusterMember Management

Confirm V V V

3. Trader Management – ModifyParameter

Confirm V V V

4. Trader Management – Suspend Confirm V V V

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 10 dari 16

5. Broker Management – Create Confirm V V V

6. Broker Management – ModifyParameter

Confirm V V V

7. Broker Management – Suspend Confirm V V V

8. Monitoring, surveillance andsuspension

Confirm V V V

C. Online Reports

1. Member's account balance Confirm V V V

2. Account balance summary Confirm

Terdiri dari:

- Kode nasabah

- Mutasi transaksi

- Equity

- Realized & Unrealized

V V V

3. Transactions detail Confirm V V V

4. Print facility and privileges Confirm V V V

5. Settlement Price Confirm - V V

6. Interest Rate Cash Adjustment Confirm - V V

7. Product Specifications Confirm - V V

8. Realtime Margin Monitoring Confirm - V V

9. Segregated Account Balance Confirm - V V

10. Un segregated Account Balance Confirm - V V

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 11 dari 16

11. Call Margin List Confirm - V V

12. MBD Report Dapat menerima laporan MBDyang disampaikan oleh Peserta SPA

secara harian

- V V

D. Audit

1. Login Log Confirm V V V

2. Connection Log Confirm V V V

3. Transaction Log Confirm V V V

4. Price Log Confirm V V V

5. Parameter Modification Log Confirm V V V

6. Exception Report Manual report via sistem

Contoh:

- Trading dibatalkan

- Trading dikoreksi

- Penutupan perdaganganpada jam perdagangan

- Transaksi dilakukan diluar jamperdagangan

- Transaksi diluar trading rulesyang telah disepakati

V V V

E. Holiday Management

1. Currency holiday for determiningvalue date for rollover positions

Confirm V - V

2. Product-specific holiday Confirm V - V

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 12 dari 16

3. Monitoring and Surveillance Confirm V - V

F. Rollover

1. Set value date Confirm V - V

2. Set closing prices Confirm V - V

3. Set rollover dates Confirm V - V

G. Business Intelligence

1. Summary member activities perproduct

Confirm - V V

2. Summary member activities peraccount

Confirm - V V

3. Summary member activities perinterval time – monthly

Confirm - V V

4. Summary member activities perinterval time – yearly

Confirm - V V

5. Summary member activities perinterval time – time interval

Confirm - V V

6. Financial and Transaction Confirm - V V

7. Print facility for certain items only Confirm - V V

H. Bank

1. Bank Reconciliation Confirm - V V

2. Bank Management Confirm - V V

I. Collateral Management

1. Bank Garansi Confirm - V V

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 13 dari 16

2. Obligasi Confirm - V V

3. Saham Confirm - V V

4. Deposito Confirm - V V

5. Forex Confirm - V V

J. Clearing and Settlement

1. Realtime Mark to Market Confirm - V V

2. Open Position Confirm - V V

3. End Of Day Confirm - V V

4. Cost per Product Confirm - V V

5. Cross Currency Confirm - V V

6. Interest computation andadjustment

Confirm - V V

K. Risk Management

1. Margin Monitoring Confirm - V V

2. Margin Erosion Monitoring Confirm - V V

3. Monitor Open Interest (broker) Confirm - V V

4. Monitor Transaction Statistic Confirm - V V

5. Intraday Margining dan real timemargin call

Confirm - V V

6. Risk Profiling Confirm - V V

7. Base currency of Investors Minimal memiliki single currencysystem (IDR). Jika terdapat multicurrency sistem maka sistemtersebut dinyatakan telah

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 14 dari 16

memenuhi aturan yang berlakuL. Transfer Position

1. Acc to Acc transfer Confirm - V V

2. Member to member transfer Confirm - V V

3. Bulk transfer acc to acc Confirm - V V

4. Bulk transfer member to member Confirm - V V

M. Reporting

1. DFS Report Confirm - V V

2. Transaction List Confirm - V V

3. Contract Posting by Account Confirm - V V

4. Contract Posting by Product Confirm - V V

5. Margin Summary Confirm - V V

6. Fee Listing Confirm - V V

7. Daily Position Activity Confirm - V V

8. Match Out History Confirm - V V

9. Open Interest Confirm - V V

10. IRCA Confirm - V V

11. Open Position Confirm - V V

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 15 dari 16

2.3 Service Level Agreement

No Deskripsi Kebutuhan

1. Terdapat dokumen kontrak yang mendeskripsikan tingkat layanan yangdiberikan oleh vendor kepada pengguna aplikasi SPA

2. Terdapat metric service level agreement yang mengandung kondisi sebagaiberikut:

1. Abandonment Rate: tingkat permintaan layanan yang tidak terlayani

2. Average Speed to Answer: tingkat rerata permintaan layanan dapatdijawab

3. Time Service Factor: tingkat rerata rentang waktu suatu masalahdapat terjawab

4. First Call Resolution: tingkat rerata suatu masalah dapat diselesaikandalam 1 layanan telpon

5. Turn Around Time: tingkat rerata waktu yang dibutuhkan untukmengatasi masalah

2.4 Business Continuity Planning

No Deskripsi Kebutuhan

1. Terdapat sebuah rencana yang dimiliki oleh perusahaan untuk me-recoverdan menjalankan kembali fungsi-fungsi yang berkaitan dengan aplikasi kliringderivative dalam suatu rentang waktu tertentu apabila terdapat bencana(disaster). Dokumen rencana tersebut terdiri dari:

1. Referensi yang harus dilakukan pada saat sebelum kejadian, saatkejadian dan setelah kejadian bencana

2. Penghitungan business impact analysis (BIA)

3. Recovery requirement

4. Desain solusi

2. Terdapat Disaster Recovery Centre (DRC) yang mensupport BCP yangdijalankan oleh perusahaan yang ditempatkan didalam radius lebih dari 20km dari server utama

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 16 dari 16

3 Kesimpulan

Dengan adanya standard functionalities ini, maka diharapkan aplikasi SPAyang digunakan oleh para Penyelenggara SPA akan memiliki platformfungsionalitas yang sama dan setara, sehingga kredibilitas SPA semakinmeningkat dan tujuan dari regulator dapat tercapai sehingga hal tersebutsecara langsung akan mendorong dan memacu calon investor untukberinvestasi dalam Perdagangan Berjangka.

Tujuan selanjutnya dari pembuatan standard functionality ini adalah akandibangunnya sebuah protocol komunikasi antara aplikasi SPA denganaplikasi supervisory sehingga interkoneksi data menjadi semakin baik danjalannya aplikasi supervisory akan semakin optimal.

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 1 dari 19

Dokumen StandarFungsionalitas Sistem Perdagangan

UntukSistem Pengawasan Tunggal

(Supervisory System)

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 2 dari 19

1 Ringkasan dan Pendahuluan

1.1 Latar belakang Proyek

Pesatnya perkembangan industri berjangka di Indonesia, kompleksitastransaksi yang terjadi didalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakatterhadap transparansi perdagangan berjangka serta untuk meningkatkankredibilitas perdagangan berjangka di Indonesia, maka perlu adanyaaturan main yang jelas dan adil.

Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), sebagai suatu kegiatanperdagangan telah berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasukdi Indonesia. Perkembangan tersebut tidak dapat dicegah, dan yangharus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengendalikan danmengarahkan agar sistem perdagangan tersebut dapat bermanfaat bagiperkembangan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesiaserta agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, wajar dan fairmaka diperlukan infrastruktur pendukung SPA yang memadai. Salah satubentuk infrastuktur yang diperlukan adalah kelengkapan peraturanpelaksanaannya, termasuk sistem pengawasan.

Pokok-pokok pengaturan yang dilakukan pada SPA antara lain adalahsebagai berikut:

Pelaku dalam SPA terdiri dari :

o Penyelenggara SPA yaitu Pedagang Berjangka yang telahmemperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai PenyelenggaraSPA.

o Peserta Sistem Perdagangan Berjangka yaitu Pialang BerjangkaAnggota Kliring Berjangka.

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai PenyelenggaraSPA antara lain badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatasyang khusus bergerak di bidang Perdagangan Berjangka, anggotaLembaga Kliring Berjangka, memiliki sistem perdagangan yangmenjamin perdagangan yang wajar, fair dan transparan, dan memilikikerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Pialang Berjangka AnggotaKliring Berjangka.

Kontrak derivatif yang diperdagangkan adalah kontrak derivatif antarmata uang asing (foreign cross currency) dan indeks, yang harusmemenuhi persyaratan memiliki referensi harga yang terpercaya dandapat diakses oleh umum secara terus menerus, paling sedikit diminatioleh 2 Penyelenggara, dan memiliki spesifikasi standar.

Pelaksanaan kegiatan SPA :

o Penyelenggara wajib memberikan penawaran harga jual dan belisetiap saat selama jam perdagangan;

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 3 dari 19

o Peserta wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga,yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaikdan peluang yang sama untuk bertransaksi;

o Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran danpermintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif;

o Seluruh transaksi oleh Penyelenggara SPA harus dilaporkan ke BursaBerjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;

o Peserta wajib membuat trading rules yang dikaji oleh BursaBerjangka dan disetujui oleh Bappebti;

o Bentuk dan isi Trading Rules diatur oleh Bursa Berjangka dan disetujuioleh Bappebti.

Penyelenggara, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajibmenyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksiSPA kepada Bappebti.

Disamping itu Bursa Berjangka wajib memantau kegiatan danmemastikan seluruh transaksi yang terjadi di dalam SPA telahdilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga KliringBerjangka.

Lembaga Kliring Berjangka juga mempunyai kewajiban untukmenyediakan fasilitas pendaftaran, penjaminan penyelesaian transaksitermasuk pengelolaan margin.

Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi SPA maka dibutuhkansebuah aplikasi trading yang dapat untuk melawan adanya FinancialFraud didalam industri perdagangan futures dan derivatives di Indonesia.Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka pelaku industri sepakat untukmengembangkan sebuah Supervisory System. Aplikasi Supervisory Systemini terintegrasi dengan aplikasi SPA yang digunakan oleh masing-masingPenyelenggara SPA sehingga Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangkadan Bappebti dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi SPA. Halini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dapat melakukan manipulasiterhadap transaksi ataupun data financial nasabah sehingga padaakhirnya nasabah mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan sistemperdagangan ini kembali mendapatkan integritasnya.

Pendekatan Supervisory System ini dilandasi ide akan adanya sebuahcommon platform functionalities untuk sebuah aplikasi SPA yang disetujuioleh Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka danBappebti. Masing-masing aplikasi SPA yang telah digunakan olehPenyelenggara SPA saat ini diharuskan untuk menyamakan fungsionalitasyang dimilikinya sesuai dengan common platform functionalities. Hal inidiharapkan mampu untuk menghindari dikeluarkannya biaya yang besaruntuk membangun sebuah aplikasi “Single Platform” yang harus digunakanoleh semua stakeholder didalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 4 dari 19

Sesuai dengan tugas dari Bappebti yaitu untuk melakukan perumusanstandar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberianbimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, danpengawasan di bidang pasar fisik dan jasa, maka disetujui bahwa BursaBerjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti akan merumuskansebuah standar fungsionalitas untuk aplikasi SPA yang harus disetujui olehsemua pihak dan akan menjadi standar bagi pengembangan aplikasi SPAyang boleh dipergunakan di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dengan menetapkan common platform functionalities ini diharapkanbahwa pihak otoritas dapat melakukan tugasnya untuk memastikan fungsipengawasan dilakukan dengan baik dan dapat meminimalisasi adanyakecurangan (fraud). Hal ini dapat dicapai dengan melakukan monitoringterhadap aktivitas Peserta SPA dan informasi financial dari masing-masingstakeholder secara real time.

1.3 Referensi

Berikut adalah referensi yang digunakan untuk merumuskan dokumen ini:

1. Dokumen archive Lembaga Kliring Berjangka-Bursa Berjangka berkaitandengan Supervisory System;

2. Risalah rapat Bappebti-Lembaga Kliring Berjangka-Bursa Berjangka-Genevacons;

3. Risalah rapat Lembaga Kliring Berjangka-Bursa Berjangka-Penyelenggara SPA-Genevacons tanggal 2 Oktober 2009;

4. Risalah rapat Bursa Berjangka-Penyelenggara SPA-Genevacons tanggal6 Oktober 2009

1.4 Gambaran Dokumen

Dokumen ini dimaksudkan sebagai dokumen dasar common platformfunctionalities yang harus dimiliki oleh aplikasi SPA yang digunakan baikoleh Nasabah, Peserta SPA, Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka,Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti.

Dokumen ini hanya menggambarkan fungsionalitas secara garis besar dankebutuhan minimal dari sebuah aplikasi SPA, namun dokumen ini tidaksampai merincikan ‘field’ yang harus ada di dalam aplikasi SPA.

1.5 Keadaan Pasar SPA

Saat ini masih belum jelas seberapa besar nilai transaksi yang terjadi di SPA.Namun, adanya kebutuhan untuk melakukan transaksi dengan

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 5 dari 19

menggunakan transaksi internasional di Indonesia melandasi pentingnyaSPA. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bappebti, BursaBerjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Penyelenggara SPA makakredibilitas dan volume transaksi dari SPA akan dapat ditingkatkan. Jika halini tidak dapat diakomodasikan oleh stakeholder SPA, maka kemungkinanpelaku pasar atau investor akan melakukan transaksi di negara lain, sepertiSingapura dan Hongkong.

SPA di Indonesia saat ini berjalan dengan aturan yang masih dipandangtidak terlalu rigid, sehingga masih terdapat Penyelenggara SPA yangbertindak tidak professional dan mencoba untuk mencari celah dari aturanagar dapat meraup keuntungan atas transaksi yang dilakukan olehNasabah. Beberapa praktik bisnis yang mengandung kecurangan dandiduga dilakukan oleh para Penyelenggara SPA adalah sebagai berikut:

• Irregular trading methods;

• Mis-selling jasa dan produk yang di transaksikan;

• Tidak bersifat fair dan transparan kepada Nasabah;

• Kurang atau tidak adanya monitoring risiko;

• Lemah atau bahkan tidak adanya control terhadap capital.

Sebagai hasil dari praktik bisnis diatas maka hal ini menyebabkanmelemahnya tingkat kepercayaan Nasabah yang menyebabkan tingkatinvestasinya semakin menurun.

Dengan kondisi tersebut, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangkamemiliki peranan penting untuk melakukan monitoring dan pengawasanterhadap transaksi SPA. Namun pelaksanaan monitoring dan pengawasanini menjadi sulit karena adanya perbedaan sistem yang digunakan antaraPenyelenggara SPA yang satu dengan Penyelenggara SPA lainnya. Kondisiini menyebabkan diperlukannya satu aplikasi pengawasan yang nantinyaakan berinteraksi dengan masing-masing aplikasi yang ada diPenyelenggara SPA sehingga monitoring dan pengawasan dapatdilakukan oleh Bursa Berjangka ataupun Lembaga Kliring Berjangka.

1.6 Tujuan Regulator

Dengan adanya Supervisory System dan standardisasi common platformfunctionalities, maka diharapkan dapat terwujud sebagai berikut:

Promotion of Orderly, Efficient and Fair markets;

Meningkatkan kepercayaan Nasabah terhadap transaksi SPA;

Mempromosikan bentuk transaksi SPA kepada masyarakat;

Meningkatkan proteksi terhadap Nasabah:

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 6 dari 19

Membantu Nasabah untuk mendapatkan perjanjian/transaksi yanglebih fair;

Melakukan integrasi dengan Bank Penyimpan Dana Margin sehinggadapat diketahui adanya backup financial terhadap seluruh transaksiyang dijalankan;

Adanya suatu acuan manajemen risiko yang terstandardisasi baikuntuk Nasabah, Peserta SPA, Penyelenggara SPA maupun di LembagaKliring Berjangka.

Tanpa adanya aturan yang dapat memenuhi kebutuhan yang ada, sertapengawasan yang memadai dari Bursa Berjangka, Lembaga KliringBerjangka dan Bappebti, maka sulit untuk mewujudkan transaksi SPA yangfair dan transaparan. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh pihak otoritasuntuk mengimplementasikan bentuk pengawasan yang sesuai dan fokuspada area berikut ini:

Tingkat monitoring dan Pengawasan yang memadai;

Supervisory System yang dapat digunakan oleh pihak otoritas dalammelakukan monitoring dan pengawasan;

Market Oversight Credibility;

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;

Perlindungan terhadap Nasabah;

Fair, efisien dan orderly markets;

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 7 dari 19

2 Overview Fitur dan Fungsionalitas

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka berikut ini adalahfungsionaltitas yang harus dimiliki oleh sebuah supervisory sistem secarageneral:

2.1 Kebutuhan Umum

Berikut adalah daftar fungsionalitas kebutuhan umum didalam aplikasiTrading System SPA

No Deskripsi Kebutuhan

1. Server ditempatkan di wilayah Indonesia

2. Memiliki DRC Sistem yang memadai

3. Memiliki BCP yang sesuai dan dapat diimplementasikan

4. Memiliki security minimal untuk sebuah aplikasi web based yang terdiri dariminimal security terhadap tread sebagai berikut: Input validation,Authentication, Authorization, Configuration Management, Sensitive Data,Session Management, Cryptography, Parameter Manipulation, Exceptionmanagement, Auditing and Logging.

5. Trading System tidak diperbolehkan memiliki fungsionalitas yangmemungkinkan untuk terjadi locking

6. Sistem Trading System harus dapat melakukan real time mark to marketberdasarkan pola perhitungan Variation Margin (VM) dan perhitungan realtime margin

7. Memiliki koneksi secara semi real time untuk data yang harus dilaporkan keSistem Pengawasan, dengan response time maximal 2 detik (untuk aplikasisemi real time – yang tidak dapat memberikan response secara langsung)

1. Saldo awal dan posisi terbuka rekening nasabah2. Exception report berupa transaksi diluar kewajaran dengan batasan

minimal sebagai berikut:a. Transaksi dilakukan diluar jam perdaganganb. Transaksi diluar trading rules yang telah disepakatic. Transaksi yang dibatalkand. Transaksi yang dikoreksie. Penutupan jam perdagangan diluar kesepakatan jam

perdagangan8. Memiliki dokumentasi yang memadai mengenai arsitektur aplikasi,

fungsionalitas aplikasi dan platform komunikasi

9. Memiliki audit trail dan logging exception sesuai dengan standard

10. Memiliki dokumentasi yang memadai mengenai help, user manualpenggunaan sistem dan adanya support fungsionalitas dari vendor (callcenter, web sites dan support email)

11. Trading System diharuskan untuk memiliki koneksi real time dengan SistemPengawasan Tunggal (Supervisory System) yang dijalankan oleh otoritas

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Halaman 8 dari 19

12. Trading System diharuskan untuk mampu menyimpan data transaksi denganbatasan sebagai berikut:

1. Menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima)tahun terakhir secara berturut-turut;

2. Memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga,saldo dan mutasi equity nasabah dengan waktu paling singkat 6(enam) bulan terakhir; dan

3. Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud padaangka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data diluar database Trading System (Sistem Perdagangan)

13. Trading System diharuskan untuk melaporkan data transaksi ke SistemPengawasan secara real time dengan data minimal sebagai berikut:

1. Seluruh transaksi perdagangan yang berlangsung2. Harga kuotasi dari penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan

informasi dari penyedia data atas transaksi yang terjadi

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 9 dari 19

2.2 Standard Fungsionalitas Trading System untuk Nasabah, Peserta SPA dan Penyelenggara SPA

No Fungsionalitas Sistem Batasan minimal yang harus dipenuhi

Nasabah PesertaSPA

Penyelenggara SPA

A. Alerts & Notification

1. Realtime margin call Kondisi minimal yang di sepakatiadalah sbb:1. terdapat fungsi real time

margining pada semua aplikasi2. cara penyampaian margin call

adalah melalui telpon(minimal), atau dengan carapemberitahuan lain yangdianggap sesuai

V V -

2. Automatic trigger of liquidationorder

1. Semua aplikasi memilikiautomatic trigger namun, tidaksemua difungsikan karenaadanya delay informasi padasaat Investor melakukan transferdana margin.

2. Diusulkan untuk tetapmemfungsikan liquidation ordertetapi tidak menggunakanmekanisme automatic

V V -

3. Liquidation confirmation Konfirmasi order likuidasi akandilakukan minimal melalui laporantrade confirmation. Tidakdiperlukan adanya report khususmengenai perlakukan automaticliquidation

V V -

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 10 dari 19

4. Trade confirmation Minimal dalam bentuk laporantrade confirmation

V V -

5. Interest computation andadjustment

Confirm V - -

B. Online reports

1. Investor Statement Confirm V V V

2. Real time account summary Confirm V V V

3. Current date transaction Confirm V V V

4. Transaction history Confirm V V V

5. Print facility for certain items only Confirm V V V

6. Position List Confirm V V V

7. Settled Positions Confirm V V V

C. Trading Platform

1. Realtime quotes Confirm V V V

D. Order management

1. Execute deals (market order) Confirm V V -

Accept resting orders (Personal Order Book)

2. Monitor working order by criteria Confirm V V -

3. Auto accept order Confirm V - -

Order list

4. Cancel Order Confirm V V -

5. View Order Confirm V V -

6. Amend Order Confirm V V -

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 11 dari 19

7. Execute Order Confirm V V -

Order Type

8. Stop Order Confirm V V -

9. Good Till Confirm V V -

10. Limit Order Confirm V V -

11. Auto Fill Entry Order Confirm - V -

12. Dealer (Pialang) tidak dapatmenggunakan ID investor untuklogin ke dalam systemperdagangan

Yang dimaksudkan adalah sebagaiberikut:

1. Dealer tidak diperbolehkanuntuk mengetahui ID daricustomer

2. Dealer tidak diperbolehkanmasuk kedalam sistemdengan menggunakan IDdari customer

3. Dealer diperbolehkan untukmelakukan/ menjalankanorder atas nama customer,namun login yang digunakanadalah login yang dimilikioleh dealer tersebut.

- V -

13. View own Investor only Confirm - V -

E. Price and Quotation

1. Bid/Offer/Deal Confirm V V -

2. Open/High/Low/Last/PreviousClose/Change(%+value)/ with up ordown icon and time stamp

Minimal fungsionalitas adalah bidoffer dan high/low

V V -

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 12 dari 19

Characteristics

3. Click and deal trading Confirm V V -

4. Fund pre-validation Confirm V V -

Open position

5. Real time marked-to-market Kondisi minimal yang di sepakatiadalah sbb:1. terdapat fungsi real time

margining pada semua aplikasi2. cara penyampaian margin call

adalah melalui telpon(minimal), atau dengan carapemberitahuan lain yangdianggap sesuai

V V -

6. Auto liquidation 1. Semua aplikasi memilikiautomatic trigger namun, tidaksemua difungsikan karenaadanya delay informasi padasaat Investor melakukan transferdana margin.

2. Diusulkan untuk tetapmemfungsikan liquidation ordertetapi tidak menggunakanmekanisme automatic

V V -

F. Customer management

1. Add, List, View, Search, Modify, SetPermission, Delete

Confirm - V -

G. Risk Management

1. Base currency of Investors Minimal memiliki single currencysystem (IDR). Jika terdapat multi

- V -

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 13 dari 19

currency sistem maka sistemtersebut dinyatakan telahmemenuhi aturan yang berlaku

2. Fund Transfer (in out mutasi bank) Confirm - V -

3. Realtime update of funds Fungsi realtime update fundssampai dengan level investor hanyaterdapat pada level broker, namuntrader dapat melihat akumulasifunds pada level broker tersebut.

V V V

4. Realtime currency conversion Tidak diperlukan apabila hanyasingle currency. Sedangkan jikasistem yang dimiliki adalah sistemmulti currency maka currencyconversion ini mutlak diperlukan

- - V

5. Interest computation Confirm - - V

6. Realtime Margining Kondisi minimal yang di sepakatiadalah sbb:1. terdapat fungsi real time

margining pada semua aplikasi2. cara penyampaian margin call

adalah melalui telpon(minimal), atau dengan carapemberitahuan lain yangdianggap sesuai

V V V

H. Suspension for account

1. Suspend Confirm - V -

2. Release Confirm - V -

I. Margining

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 14 dari 19

1. Realtime margining Kondisi minimal yang di sepakatiadalah sbb:1. terdapat fungsi real time

margining pada semua aplikasi2. cara penyampaian margin call

adalah melalui telpon(minimal), atau dengan carapemberitahuan lain yangdianggap sesuai

V V -

2. List customer with call margin Confirm - V -

J. Commission

1. Set Commision based on VolumeTransaction atau Number ofTransaction

Confirm - V -

2. Set Manual Adjustment forcommission

Confirm - V -

3. Set amount of commission Confirm - V -

4. Set currency of commission Confirm - V -

K. Charging Type

1. Round turn on opening position Confirm - V -

2. Per transaction (opening andclosing position)

Fungsionalitas minimal yangdisepakati adalah adanya chargingtype per transaction, terserahkeputusan pedagang apakah akandilakukan pada open position ataupada close position. Hal inidikarenakan adanya beberapakebijakan di pedagang yang

- V -

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 15 dari 19

menunda pengenaan charging inisampai suatu kondisi adanyakeuntungan bagi investor.

L. Financial Summary

1. Account Summary Confirm - V V

2. Customer Activity Summary Confirm - V V

3. Print facility for certain items only Confirm - V V

M. Dealer Management

1. Add, List, View, Search, Modify, SetPrivileges, Delete

Confirm - V -

N. Audit

1. Price log history Tidak diperlukan adanya fungsi logprice history karena data yangharus disimpan menjadi amatbesar, sehingga pedagang tidakmampu untuk menyimpan datatersebut.Selain alasan diatas terdapatkemungkinan performance darisistem akan terganggu karenabesarnya I/O database pada saatpelaksanaan write data pricehistory kedalam aplikasi

- V V

2. Transaction history Fungsionalitas ini akan dipindahkankebagian trader

- - V

3. Audit trail and log keeping Fungsi ini harus ada apabila fungsiset product margin di aktifkan untuklevel broker.Namun jika tidak maka audit trail

- V V

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 16 dari 19

yang dimiliki oleh masing-masingaplikasi terbatas pada audit trailyang berkaitan dengan sistem,misal catatan mengenai aktivitasuser (login time, log out dll).

O. Price Quotation

1. Electronic Quotation Distributions Confirm - - V

2. Audit Trail of ReferencePrice/Quotation

Confirm - - V

P. Product Management

1. View specifications Confirm - - V

2. Product List Confirm - - V

Q. Trade Registration Investor

1. Connect to Exchange's TRS Confirm, dengan batasandiperbolehkan untuk melakukandirect maupun indirect connection(melalui third party application)

- - V

R. Cluster member management

1. Add, List, View, Search, SetPermission, Delete

Confirm - - V

2. Activate Confirm - - V

3. Deactivate Confirm - - V

S. News and Ticker Price Management

1. Ticker Facility and New Entry Optional

T. Transaction Summary

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 17 dari 19

1. Transaction Summary by Product Confirm - V V

2. Transaction Summary by Client Confirm - V V

3. Transaction Summary by Currenccy Confirm - V V

4. Transaction Summary by Date Confirm - V V

5. Transaction Summary by Openposition listing with P/L

Confirm - V V

6. Transaction Summary by NettPosition

Confirm - V V

7. Transaction Summary by ClusterMember

Dengan batasan cluster by broker'sclients

- - V

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 18 dari 19

2.3 Service Level Agreement

No Deskripsi Kebutuhan

1. Terdapat dokumen kontrak yang mendeskripsikan tingkat layanan yangdiberikan oleh vendor kepada pengguna aplikasi Trading Sistem untuk SPA

2. Terdapat metric service level agreement yang mengandung kondisi sebagaiberikut:

1. Abandonment Rate: tingkat permintaan layanan yang tidak terlayani

2. Average Speed to Answer: tingkat rerata permintaan layanan dapatdijawab

3. Time Service Factor: tingkat rerata rentang waktu suatu masalahdapat terjawab

4. First Call Resolution: tingkat rerata suatu masalah dapat diselesaikandalam 1 layanan telpon

5. Turn Around Time: tingkat rerata waktu yang dibutuhkan untukmengatasi masalah

2.4 Business Continuity Planning

No Deskripsi Kebutuhan

1. Terdapat sebuah rencana yang dimiliki oleh perusahaan untuk me-recoverdan menjalankan kembali fungsi-fungsi yang berkaitan dengan aplikasi kliringderivative dalam suatu rentang waktu tertentu apabila terdapat bencana(disaster). Dokumen rencana tersebut terdiri dari:

1. Referensi yang harus dilakukan pada saat sebelum kejadian, saatkejadian dan setelah kejadian bencana

2. Penghitungan business impact analysis (BIA)

3. Recovery requirement

4. Desain solusi

2. Terdapat Disaster Recovery Centre (DRC) yang mensupport BCP yangdijalankan oleh perusahaan dan terletak didalam radus lebih dari 20 km dariserver utama

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 79/BAPPEBTI/Per/01/2010Tanggal : 21 Januari 2010

Halaman 19 dari 19

3 Kesimpulan

Dengan adanya standard functionalities ini, maka diharapkan aplikasi SPAyang digunakan oleh para Penyelenggara SPA akan memiliki platformfungsionalitas yang sama dan setara, sehingga kredibilitas SPA semakinmeningkat dan tujuan dari regulator dapat tercapai sehingga hal tersebutsecara langsung akan mendorong dan memacu calon investor untukberinvestasi dalam Perdagangan Berjangka.

Tujuan selanjutnya dari pembuatan standard functionality ini adalah akandibangunnya sebuah protocol komunikasi antara aplikasi SPA denganaplikasi supervisory sehingga interkoneksi data menjadi semakin baik danjalannya aplikasi supervisory akan semakin optimal.

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

(Kertas Kop Surat)

Nomor : (Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)Lampiran :Hal : Permohonan Persetujuan

Sistem PengawasanTunggal

Kepada Yth.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka KomoditiKementerian Perdagangan R.I.di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor /BAPPEBTI/Per/12/2009tentang Sistem Pengawasan Tunggal dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi SistemPerdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan SistemPengawasan Tunggal.

Terlampir kami sampaikan:1. laporan hasil audit dari auditor independen;2. fotokopi Business Continuity Plan (BCP); dan3. daftar kelengkapan prasarana dan sarana Sistem Pengawasan Tunggal..

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kamimengucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda Tangan & Stempel

(...................................)Nama Jelas

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88 /BAPPEBTI/Per/01/2011

(Kertas Kop Surat)

Nomor : (Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)Lampiran :Hal : Permohonan Persetujuan

Sistem Perdagangan

Kepada Yth.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka KomoditiKementerian Perdagangan R.I.di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011tentang Sistem Pengawasan Tunggal dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi SistemPerdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan SistemPerdagangan yang akan dipergunakan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Terlampir kami sampaikan:1. laporan hasil audit dari auditor independen;2. fotokopi Business Continuity Plan (BCP);3. daftar kelengkapan prasarana dan sarana Sistem Sistem Perdagangan; dan4. Surat Pernyataan penggunaan Sistem Perdagangan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kamimengucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda Tangan & Stempel

(...................................)Nama Jelas

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor : 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

(Kertas Kop Surat)

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN SISTEM PERDAGANGAN DALAM SISTEMPERDAGANGAN ALTERNATIF

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .................................................................................Nomor Identitas/KTP : .................................................................................NPWP : .................................................................................Jabatan : Direktur Utama PT. ……………………..Alamat Lengkap : .................................................................................

.................................................................................(Nama Jalan dan Nomor)....................................... - ................(Kota dan Kode Pos)

2. Nama : .................................................................................Nomor Identitas/KTP : .................................................................................NPWP : .................................................................................Jabatan : Direktur PT...............................................................Alamat Lengkap : .................................................................................

..................................................................................(Nama Jalan dan Nomor)....................................... - ................(Kota dan Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT................. berkedudukan di .......................................... dengan ini menyatakansesungguhnya bahwa PT ................ benar menggunakan Sistem Perdagangan yangbernama ..............................

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

............................... , ................Direksi PT .......................

tanda tangan tanda tanganmaterai

(......................) (......................)