EDISI II / JUNI 2014

2

SALAM REDAKSI

Pembaca buletin Aparatur yang kami banggakan.

Salam hangat dari kami,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Segenap tim redaksi Buletin Aparatur Edisi II Tahun 2014 kembali hadir dihadapan pembaca dengan me-nyuguhkan berbagai artikel, berita-berita dan rubrik yang sangat menarik untuk dibaca.

Berita mengenai kegiatan orientasi CPNS Golongan III Kementerian Perhubungan, kegiatan Pekan Kesamaptaan BPSDM yang diadakan di Medan dan beberapa berita lainnya yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perhubungan dihadirkan di buletin edisi II ini.

Selain berita dan artikel terdapat juga galeri kegiatan internal di PPSDMAP.

Akhirnya kepada seluruh pembaca kami ucapkan selamat menikmati sajian berita dari kami, semoga bulletin ini mampu menjadi teladan dan tambahan pengetahuan. Saran dan kritik kami nanti demi perbaikan dan kemajuan masa kedepannya.

Susunan Redaksi

Pengarah

Ir. Maryati Karma, MM.

Penanggung Jawab

Drs. Aan Sunandar, MM

Syafek Jamhari M.Pd

Ir. Edi Santosa, MM

Dra. Sri Lestari

Redaktur

M. Tadjudin, S.Sos

Drs. Soedarto, M.Si.

Editor

Dr. Budi S. Martono, SH, M.Si., M.Hum

Dra. Fifi Prihandayani

Desain Grafis/Fotographer

Dwi Yanti M.,S.Kom, MT

Nur Hidayati, A.Md.

Sekretariat

Titik Ismiyati

Syafilia Indarti

Alamat redaksi :

Pusbang SDM Aparatur Perhubungan

Jl. Raya Parung KM 26—Bogor 16310

Telp : 0251-7540092/ 7540093

Fax : 0251-7540191/ 7540094

W e b s i t e :

ppsdma.bpsdm.dephub.go.id

01 Cover :

02 Salam redaksi

03 Kesamaptaan Sebagai Ajang Silahturahmi dan

Wujud Pembinaan Aparatur Yang Prima Di Ling-

kungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

06 Keuangan Negara

10 Bergelut Dengan Kemacetan Lalu Lintas

13 Sumber Kemacetan

17 Quo Vadis Kita Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam

Menyongsong Hadirnya Undang-Undang ASN ?

21 Peranan Startegis Pusbang SDM Aparatur

Perhubungan Di Dalam Menyambut Masyarakat

Ekonomi ASEAN 2015

23 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan CPNS

Golongan I, II dan III

25 Pojok Komentator

26 Pegawai PPSDMAP Yang Berulang Tahun

24 Pojok Konsepsi

25 Galeri Kegiatan PPSDMAP

Redaksi menerima kontribusi tulisan dari pegawai Pusbang SDM Aparatur Perhubungan,

karyawan PPSDMAP atau pihak lain yang relevan dengan semangat buletin PPSDMAP

dengan syarat diketik rapi dengan spasi ganda, maksimal 2000 karakter ( setengah hala-

DAFTAR ISI

3

Sebagaimana telah diamanahkan visi

Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan (BPSDMP) yakni

terwujudnya Sumber Daya Manusia

Perhubungan yang prima, profesional dan

beretika dalam menyelenggarakan

transportasi yang handal serta berorientasi

Zero Accident. Sumber daya manusia yang

prima merupakan salah satu unsur utama

di dalam mewujudkan substansi visi

tersebut, maka untuk mewujudkan prima

diantaranya merawat kebugaran fisik dan

rohani yang terus menerus melalui

program kegiatan kesamaptaan yang

muatan didalamnya meliputi berbagai

kegiatan olahraga, seni dan rohani.

Dalam kaitannya itu, setiap tahun

BPSDMP menyelenggarakan pekan

kesamaptaan secara bergiliran oleh 24

(dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis

(UPT) yang ada di lingkungan BPSDM

Perhubungan di seluruh nusantara mulai

dari Aceh sampai dengan Jayapura.

Penyelenggaraan kesamaptaan juga harus

mencerminkan manusia yang prima

dengan didukung oleh tubuh yang sehat

baik jasmani maupun rohani yang juga

sebagai arena pengikat jalinan

mempererat silahturahmi antar insan

BPSDMP. Dan lebih dari itu, dapat

dijadikan sebagai bagian membangkitkan

semangat korsa dalam pengabdian pada

bangsa Negara dan masyarakat Indonesia

sebagai insan perhubungan yang mencetak

pelaku transportasi baik dari darat laut dan

udara.

Pada tahun 2014 tuan rumah

penyelenggaraan kesamaptaan di Akademi

Teknik dan Keselamatan Penerbangan

(ATKP) Medan yang dilaksanakan baik

secara kompetisi maupun lomba.

Kompetisi olahraga yang dipertandingkan

diantaranya sepak bola, futsal, bulu

tangkis, tenis meja, tenis lapangan, catur,

voli, basket, senam aerobik, dan panjat

tebing. Sedangkan yang dilombakan

diantaranya menyanyi, deville, melukis,

fotografi dan pemilihan Duta BPSDM

Perhubungan dan mancing.

Penyelenggaraan kesamaptaan

dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari

tanggal 26 s.d 30 Mei 2014 yang

pesertanya dari seluruh UPT Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan dari seluruh nusantara.

Penyelenggraan kesamaptaan diawali

dengan acara pembukaan pada hari Senin

tanggal 26 Mei 2014 di Lanud Soewondo

Medan dan dibuka oleh Kepala Badan SDM

Perhubungan. Tamu undangan yang hadir

dalam acara pembukaan tersebut selain

para pejabat lingkungan BPSDMP juga

pejabat instansi pemerintahan Medan

terkait. Acara pembukaan dimeriahkan

juga antara lain dengan atraksi drum band,

parasut terjun payung dan pelepasan

burung dara.

PEKAN PEMBINAAN KESAMAPTAAN SEBAGAI AJANG SILATURAHMI DAN WUJUD PEMBENTUKAN APARATUR YANG PRIMA

Oleh : Drs. Soedarto

4

Dalam rangka turut berpartisipasi

dalam pekan kesamaptaan, Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur Perhubungan (PPSDMAP)

mengirimkan kontingen untuk mengikuti

kompetisi dan lomba. Untuk itu, PPSDMAP

mengikuti 15 cabang olahraga dengan

jumlah 33 orang atlit yang bertanding di

cabang olahraga dan seni. Adapun cabang

olahraga yang dipertandingkan yakni

sepak bola, futsal, bola volly, bulu tangkis,

basket, lari cross country, catur, tenis

meja, tenis lapangan, senam aerobik,

bilyard; serta cabang seni yakni duta

BPSDM, menyanyi, deville dan memancing.

Kompetisi dilaksanakan secara ketat

dengan jadwal sangat padat dan paralel

baik antar cabang-cabang olahraga

maupun seni, sehingga para kontingen

yang dikirim untuk berlaga perlu

memperhatikan strategi yang tepat agar

diperoleh kemenangan. Dalam kaitan itu,

dengan berbagai keterbatasan atlit dalam

kontingen PPSDMAP yang dikirim, maka

berbagai upaya agar dapat mengikuti

seluruh kompetisi dengan penjadwalan

yang sangat ketat dan paralel. Dalam

berlaga kontingen PPSDMAP berupaya

keras untuk memenangkan setiap cabang

olahraga, sehingga dalam babak

penyisihan mampu memenangkan per-

tandingan dalam cabang olahraga bilyar,

tenis meja, bulu tangkis dan catur. Untuk

cabang seni yang dimenangkan adalah

nyanyi sampai dengan babak penyisihan.

Namun demikian, dalam babak berikutnya

beberapa cabang olahraga yang telah

dimenangkan tidak dapat dilanjutkan

untuk memperoleh kemenangan, tetapi

untuk cabang seni berupa devile Tim

PPSDMAP memperoleh juara tiga.

Terkait tidak tercapainya kemenangan

dalam berbagai cabang olahraga dan seni

yang dipertandingkan dikarenakan

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut an-

tara lain : pertama, persiapan kurang

matang yang dikarenakan padatnya

penyelenggaraan diklat di lingkungan

PPSDMAP yang harus dituntaskan sesuai

dengan program kerja yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu berdampak

tidak terpenuhinya jadwal latihan berbagai

cabang olahraga mengingat para atlit

sedang dalam menjalankan tugas pokok

kedinasan. Faktor kedua, penjadwalan

pertandingan yang padat dan paralel oleh

panitia penyelenggara (ATKP Medan)

sehingga Tim kontingen PPSDMAP

kewalahan dalam mengatur personal untuk

dapat mengikuti pertandingan di beberapa

cabang olahraga secara bersamaan dalam

waktu dan hari yang sama. Hal tersebut

dikarenakan, sebagaian besar para

olahragawan PPSDMAP merangkap di

5

beberapa cabang olahraga maupun seni

dalam pertandingan maupun lomba,

mengingat keterbatasan atlit yang benar-

benar mampu sesuai dengan

kemampuannya dalam olahraga tertentu.

Dampak dari kewalahan tersebut, pertama,

dibutuhkan pengorbanan cabang yang

sudah dipertandingkan untuk tidak

dilanjutkan. Kedua, terjadi penurunan

stamina drastis pada pemain futsal yang

merangkap juga sebagai pemain sepak

bola yang dipertanding dalam waktu dan

hari yang sama. Ketiga, turut bertanding

guna menghindari Work Out/WO pada

cabang olah raga basket ball dan catur,

karena atlit tersebut juga merangkap

pemain futsal dan sepak bola yang pada

saat waktu dan hari yang sama sedang

bertanding, sehingga dalam pertandingan

dengan sangat mudah dikalahkan oleh

lawan.

Kedepan, upaya untuk memperkuat

kontingen PPSDMAP perlu langkah-langkah

peningkatan pembinaan olahragawan, an-

tara lain pertama, penjadwalan latihan ru-

tin dan berkesinambungan dapat di mulai

lebih awal, dibutuhkan sparing pertand-

ingan. Kedua, pemilihan olahragawan yang

benar-benar pada kemampuannya

diupayakan tidak merangkap atau ter-

konsentrasi pada satu cabang olahraga.

Ketiga, dikonsentrasikan pada satu cabang

olahraga unggulan untuk menjadi target

kemenangan dalam pertandingan. Keem-

pat, menambah jumlah anggota kontingen

yang diberangkatkan untuk bertanding

melalui penambahan anggaran pembinaan

kesamaptaan.

Pengiriman kontingen PPSDMAP yang

tidak berhasil memetik kemenangan sesuai

harapan dalam berbagai cabang olahraga

menjadi cambuk agar berlatih lebih ekstra

lagi dan terjadwal, rutin, dan

berkesinambungan pada waktu

mendatang. Selain itu, keikutsertaan

PPSDMAP dalam kesamaptaan di ATKP

Medan merupakan pengalaman yang

bermanfaat dan wujud partisipasi aktif

mendukung program BPSDMP yang juga

merupakan ajang silaturahmi, sekaligus

mencerminkan pembinaan SDM yang

prima yang didukung oleh tubuh yang

sehat baik jasmani dan rohani guna

mengabdi pada bangsa Negara dan

masyarakat Indonesia sebagai insan

perhubungan.

6

Negara Kesatuan Republik Indonesia

menyelenggarakan pemerintahan negara

dan pembangunan nasional untuk

mencapai masyarkat adil, makmur dan

merata berdasrkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah

Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas

daerah-daerah kabupaten kota. Tiap-tiap

daerah tersebut mempunyai hak dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya untuk meningkat-

kanj efisiensi dan efektifitas penyeleng-

garaan pemerintahan dan pelayanan kepa-

da masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) UUD RI 1945

mengamanatkan agar hubungan

keuangan, pelayanan umum, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras

berdasarkan UU.

Dengan demikian, UUD 1945 menjadi

landasan filosofis dan landasan

konstitusional pembentukan UU tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang

menjadi acuan bagi pemerintah untuk

mengatur dan menyelenggarakan program

keuangan agar bisa dilaksanakan tepat

sasaran yakni menyentuh kebutuhan

rakyat.

Pengertian keuangan negara adalah

semua hak dan kewajban negara yang

dapat di nilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban.

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

1. Pendekatan Pengelolaan Keuangan

Negara

Dari sisi obyek keuangan negara

akan meliputi seluruh hal dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang,

di dalamnya termasuk sebagi kebijakn

dan kegiatan yang terselengara dalam

bidang fiskal,moneter dan atau pengel-

olaan kekayaan negara yang di

pisahkan

Dari sisi subyek, keuangan negara

meliputi negara,dan pemerintah

pusat,pemerintah daerah,perusahaan

negara/daerah,dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara.

Keuangan negara dari sisi proses men-

cakup seluruh rangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan obyek

diatas mulai dari proses perumusan ke-

bijakan dan pengambilan keputusan

sampai dengan pertanggungjawaban.

KEUANGAN NEGARA

Oleh : Mulyo, SE

7

Keuangan negara juga meliputi seluruh

kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum

yang berkaitan dengan pemilikan atau

penguasaan obyek sebagaimana tersebut

diatas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan negara, pendekatan terakhir

ini dilihat dari sisi tujuan.

Pihak yang mengelola hak dan

kewajiban negara

Bila dari segi pengertiannya keuangan

negara meliputi hak negara dan kewajiban

negara, maka dilihat dari segi pihak yang

mengelolanya, keuangan negara dapat

dikelompokkan kedalam dua bagian se-

bagai berikut : (a). yang pengelolaannya

dipisahkan dan , (b) yang dikelola lang-

sung oleh negara.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

Dalam rangka mendukung terwujud-

nya good governance dalam penye-

lengaraan negara,pengelolaan keuangan

negara perlu di selenggarakan secara

profesional,terbuka, dan bertanggung ja-

wab sesuai dengan aturan pokok yang te-

lah ditetapkan dalam UUD 1945 .

Bidang pengelolaan keuangan negara

yang demikian luas secara ringkas dapat

dikelompokan dalam sub bi-

dang pengelolaan fiskal,sub bi-

dang pengelolaan moneter, dan

sub bidang pengelolaaan

kekayaan negara yang di

pisahkan. Sub bidang pengel-

olaan fiskal meliputi enam

fungsi :

a. Fungsi pengelolaan ke-

bijakan ekonomi makro dan

fiskal

b. Fungsi penganggaran

c. Fungsi perbendaharaan

d. Fungsi pengawasan keuangan

BENTUK – BENTUK ANGGARAN

Definisi anggaran berdarkan national com-

mitee on governmental accounting

(NCGA), saat ini governmental accounting

standards board (GASB), sebagai berikut:

“... rencana operasi keuangan, yang men-

cakup estimasi pengeluaran yang di-

usulkan, dan sumber pendapatan yang di-

harapkan untuk membiayainya dalam peri-

ode waktu tertentu”

Anggaran berfungsi sebagai berikut:

a. anggaran berdasarkan hasil akhir proses

penyusunan rencana kerja.

b. anggaran merupakan cetak biru aktivitas

yang akan dilaksanakan di masa menda-

tang.

c. anggaran sebagai alat komunikasi intern

yang menghubungkan berbagai unit ker-

ja dan mekanisme kerja antar bawahan

dan atasan.

d. anggaran sebagai alat pengendalian unit

kerja.

e. anggaran sebagai alat motivasi dan per-

suasi tindakan efektif dan efisien dalam

pencapaian visi organisasi.

f. anggaran merupakan instrumen politik.

g. anggaran merupakan instrumen ke-

bijakan fiskal.

8

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

SEKTOR PUBLIK

1. Tahap persiapan anggaran

Dilakukan taksiran pengeluaran atas

dasar taksiran pendapatan yang

tersedia. Terkait dengan masalah

tersebut, yang perlu diperhatikan adalah

sebelum menyetujui taksiran

pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu

dilakukan penaksiran pendapatan secara

lebih kuat. Jika anggaran diestimasi

pada saat bersamaan dengan

pembuatan keputusan tentang anggaran

pengeluaran.

2. Tahap ratifikasi

Tahap yang melibatkan proses politik

yang cukup rumit dan cukup berat.

Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya

memiliki managerial skill namun juga

harus mempunyai political skill,

salesman ship, dan coalition building

yang memadai. Integritas dan kesiapan

mental sangat penting karena pimpinan

eksekutif harus mempunyai

kemampuan untuk menjawab dan

memberikan argumentasi yang rasional

atas segala pertanyaan dan bantahan –

bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi / pelaksanaan

anggaran.

Harus diperhatikan oleh manajer

keuangan publik adalah dimilikinya

sistem (informasi) akuntansi dan sistem

pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika

tahap implementasi telah didukung

dengan sistem akuntansi dan sistem

pengendalian manajemen yang baik,

maka diharapkan tahap budget,

reporting and evaluation tidak akan

menimbulkan banyak masalah.

Tujuan proses penyusunan anggaran

sektor publik:

1) membantu pemerintah mencapai

tujuan fiskal dan meningkatkan koordi-

nasi antar bagian dan lingkungan

pemerintah.

2) membantu menciptakan efisiensi dan

keadilan dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui pemrioritasan.

3) memungkinkan bagi pemerintah untuk

memenuhi prioritas belanja

KEUANGAN DAERAH, RUANG LINGKUP

DAN AZAS – AZAS

Otonomi daerah memberikan kewenangan

yang luas kepada daerah untuk menye-

lenggarakan roda pemerintahan dan

mengelola sumber – sumber keuangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah

pemerintah nomor 58 tahun 2005,

pengertian keuangan daerah adalah semua

hak dan kewajiban daerah tersebut.

Istilah dalam keuangan daerah:

1. Hak daerah adalah haku untuk

memungut pajak daerah dan retribusi

daerah serta melakukan pinjaman.

Berbagai pajak daerah dan retribusi

daerah selanjutnya menjadi bagian dari

pendapatan daerah dalam rangka

untuk membiayai belanja daerah.

2. kewajiban daerah adalah kewajiban

daerah untuk menyelenggarakan

urusan Pemerintahan daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga.

3. Pemerintah Daerah adalah

penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud da-

lam UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

9

Pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan dalam suatu sistem

terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD

yang setiap tahun ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Asas –asas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58

tahun 2005 asas pengelolaan Keuangan

Daerah harus dilakukan secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat.

a. Efisien yang dimaksud disini adalah

pencapaian keluaran yang maksimum

dengan masukan tertentu atau

penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu

b. Ekonomis maksudnya adalah perolehan

masukan dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada tingkat harga yang

terendah

c. Efektif adalah pencapaian hasil

program dengan target yang telah

ditetapkan, yaitu dengan cara

membandingkan keluaran dengan hasil

d. Transparan merupakan prinsip

keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui

dan mendapatkan akses infor-

masi seluas-luasnya tentang

keuangan daerah

e. Bertanggung jawab

maksudnya adalah perwujudan

kewajiban seseorang atau

satuan kerja untuk

mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan

f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi

kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu

sikap yang dilakukan dengan wajar dan

proposional.

Sistem informasi Keuangan secara nasional

adalah sarana bagi pemerintah untuk

mengolah, menyajikan dan

mempublikasikan informasi dan laporan

pengelolaan keuangan baik di daerah

maupun di pusat sebagai sarana

penunjang tercapainya tata pemerintahan

yang baik melalui transparansi dan

akuntabilitas.

Pengelolaan yang efektif dan tetap sasaran

menjadi kunci utama keberhasilan

pemerintah dalam menyajikan keuangan

bagi masyarakat agar kepercayaan

masyarakat terhadap transparansi dan

akuntabilitas pemerintah bisa bertahan

lama.

Untuk itu bagi pemerintah, dalam

pengelolaan keuangan haruslah transparan

kepada publik agar rakyat juga tahu bahwa

dalam pengelolaan keuangan, bukan untuk

kepentingan pemerintah saja yang

dipenuhi, kepentingan rakyat juga harus

ditingkatkan, bukan malah melorot.

10

Kemacetan adalah pengertian awam

yang menunjukkan perbedaan antara

ekspektasi dan kenyataan yang dialami

masyarakat pada saat melakukan

perjalanan. Kemacetan adalah ukuran

waktu yang relatif. Ukuran yang lebih te-

pat barangkali adalah menggunakan ke-

cepatan perjalanan atau waktu perjalanan.

Sebagai contoh, survei ARSDS (1985),

SITRAMP Phase 1 Travel Speed Survey

(2000), JUTPI Travel Speed Survey (2011),

menunjukkan bahwa, pada jam sibuk,

waktu perjalanan dari

Pasar Minggu ke Mang-

garai berubah dari 22

menit (1985) menjadi 36

menit (2000) dan men-

jadi 95 menit (2011).

Sementara itu, dari

Cilandak ke Monas

meningkat dari 38 menit

(1985) menjadi 49 menit (2000), dan

mengalami kenaikan signifikan menjadi

100 menit (2011).

Bagi masyarakat perkotaan dan

masyarakat metropolitan menjadi aktivitas

keseharian bahwa berangkat kerja makin

pagi ketika matahari belum menampakan

diri dipagi hari serta pulang kerumah

masing-masing semakin larut malam

merupakan kegiatan rutin keseharian

khususnya masyarakat yang tinggal di

Jakarta maupun kota besar lainnya di

Indonesia (Medan, Palembang, Bandar

Lampung, Jabotabek, Bandung,

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makas-

ar, Denpasar dan lainnya). Mengapa

demikian? karena kemacetan lalu lintas

merupakan penyebab dan penghambat

bagi kaum urban tersebut, ancaman

kemacetan total bukan hanya sebagai

isapan jempol belaka tetapi hampir dirasa-

kan secara nyata dalam keseharian dan

dalam jangka waktu semakin kesini dikota-

kota besar tersebut akan semakin dirasa-

kan kemacetannya. Beberapa waktu sebe-

lumnya berangkat dari rumah jam 06 pagi

hari menuju kantor sudah cukup, tapi

kemudian belakangan ini berangkat jam

05.30 pagi hari

semakin terasa

panjang perjalanan

untuk pergi aktivitas

kekantor atau untuk

melakukan kegiatan

lainnya. Menggeser

waktu bepergian

tidak banyak berarti

karena waktu kemacetan semakin merata

dan kota-kota di Indonesia mengalami

pertumbuhan luar biasa baik dalam

perkembangan jumlah penduduk,

perkembangan luas wilayah dan

pemukiman, perkembangan jumlah

kendaraan bermotor dan lainnya.

Kota seolah-olah berlomba untuk terus

maju dan mengoptimalkan kemampuannya

terutama yang berkaitan dengan ekonomi

kota yaitu meningkatnya kelas menengah

seiring dengan meningkatnya pendapatan

yang pada ahirnya mereka akan membeli

kendaraan bermotor untuk kebutuhan mo-

bilitasnya bahkan memiliki mobil mewah

serta lebih dari satu adalah sah-sah saja,

BERGELUT DENGAN KEMACETAN LALU LINTAS

Oleh : Haryo Satmiko ATD S.Sos

11

tapi akibatnya dengan kepemilikan mobil

yang tidak dibatasi akan menjadi “neraka

kemacetan” dijalanan. Persoalan makin pe-

lik ketika kota-kota di Indonesia pada

umumnya adalah menyimpan berbagai per-

soalan mulai dari sebutan kota yang tidak

nyaman sampai kepada kota yang tidak

humanis bagi masyarakatnya, saya rasa

tidak ada seorang pun yang berani

mengakui sebagai arsitek kotanya karena

mungkin akan dimaki-maki oleh masyara-

katnya sendiri disebabkan banyak perma-

salahan disuatu kota.

Perbincangan kemacetan lalu lintas bukan

lagi didominasi oleh para pengamat trans-

portasi saja, tapi mulai dari warga biasa

sampai politisi serta Calon Kepala Daerah

baik itu di tingkat Propinsi maupun Kabu-

paten atau Kota bahwa mengatasi ke-

macetan merupakan “janji” dari para

politisi tersebut yang artinya bahwa ke-

macetan sudah masuk dalam ranah “janji

politisi” atau saya sebut “politik trans-

portasi”.

Mari kita bersama mengetahui bagaimana

masyarakat khususnya penduduk kota-kota

besar di Indonesia bergelut keseharian

dengan kemacetan. Jujurlah para kepala

keluarga, berapa jam Anda dalam sehari

bertemu dengan anak dan istri atau keluar-

ga tercinta? berapa jam dalam sehari

menyaksikan si buah hati beraktivitas? be-

rapa jam dalam sehari bercengkarama

dengan mereka atau anggota keluarga?

sesekali pandanglah wajah keluarga tercin-

ta serta cermati raut mukanya serta pan-

danglah tubuh anak-anakmu, bagaimana

perkembangan tubuhnya? Lihat gerak-

geriknya ketika menggeliat, mengganti po-

sisi dan saat bercengkrama diantara mere-

ka. Betapa bahagianya kalau Anda selaku

kepala keluarga dapat bencengkrama

dengan keluarga tercinta apabila dalam

keseharian punya banyak waktu untuk

mereka. Bagi anda yang lagi berpacaran

serta berniat untuk membina keluarga

atau menuju kearah pernikahan, coba mu-

lai sekarang hitunglah berapa lamakah

kebersamaan dengan si “doi” alias

“yayang” nya dalam satu minggu? saat ma-

sa pacaran saja waktu bersama menjadi

barang langka, apalagi nanti kalau

tanggung jawab dalam berkeluarga terus

meningkat, artinya kewajiban untuk men-

cari nafkah.

Celakanya waktu yang diidamkan tersebut

disandera oleh kemacetan di jalan, bagi se-

bagian masyarakat bahwa waktu

bercengkrama dengan keluarga menjadi

sebuah kemewahan, nyaris bahwa ke-

macetan telah menjadi keseharian serta

tidak mengherankan bahwa dibeberapa

ruas jalan kecepatan kendaraan lebih ren-

dah dari kecepatan sepeda onthel bahkan

mungkin pejalan kaki, kecepatan ken-

daraan hanya antara 10-20 km/jam bahkan

banyak berhentinya dibanding laju atau

jalannya.

Apakah anda sopir pribadi atau sopir

angkutan umum? Dosen atau Guru, In-

struktur dan Widyaiswara? PNS atau TNI

dan Polri? Pedagang atau Pebisnis? Murid

atau Siswa bahkan Mahasiswa? Pejabat

Eksekutif, Legistatif dan Yudikatif?

Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat? Artis, Penyanyi maupun Sutra-

dara? Ibu Rumah Tangga? dan profesi

12

lainnya?, saya yakin saudara sependapat

dengan saya bahwa kemacetan adalah

sesuatu yang menjengkelkan serta

menyebalkan.

Hampir semua pengguna jalan dipastikan

telah dan akan mengalami gangguan fisik

dan psikis atau emosional, lekas marah,

stress-depresi, mudah tersinggung akibat

tekanan berat di jalan raya. Kondisi melihat

kendaraan lain mengeluarkan gas dan lalu

lintas menumpuk atau macet, di mana ada

kekhawatiran akan terlambat saat bekerja

merupakan kejadian yang membuat

seseorang mengalami stres. Saat sedang

menghadapi kemacetan, mendengar

kendaraan membunyikan klakson tanpa

sebab tak jarang memicu stres seseorang

muncul. Kemudian, klakson ngotot dari

pengendara lain dari belakang untuk

menyalip, tak hanya memunculkan stres,

tapi pada akhirnya bisa menyebabkan

sesuatu yang menyebalkan. Lalu bagaimana

cara mereka mengatasi stress dalam

kemacetan? biasanya mereka memilih me-

nyetel musik, bernyanyi dan bersiul untuk

menghibur diri sendiri, membaca atau

menelepon, makan atau minum, atau

melakukan hal-hal berbahaya seperti berias

wajah atau mencukur kumis bahkan

jenggot.

Dampak sosial yang ditimbulkannya sangat

nyata: yang pasti kehilangan waktu,

pemakaian BBM bertambah, sebagian

masyarakat waktu pergi pulang ke dan dari

tempat kerja memakan waktu 3-5 jam

sehari, ongkos kerja pengusaha dan

anggaran pemerintah semakin besar, beban

subsidi BBM terus membengkak, karena

macet menjadwal ulang suatu pertemuan,

kehilangan peluang bisnis dan kesempatan

kerja karena macet, bahkan dimarahi

pimpinan dikantor karena terlambat masuk

kantor, renungkan berapa penumpang

dalam sehari yang kena macet dijalanan.

Dengan demikian bahwa “neraka kemacetan

lalu lintas” sudah ada didepan pintu gerbang

rumah masyarakat kota-kota besar di

Indonesia dan ini sudah menjadi musuh

bersama. Kemacetan telah menjadi

keseharian dan akan menjadi lebih komplek

dimasa yang akan datang, tanamkan dalam

bawah sadar anda bahwa kemacetan

menjadi sesuatu yang sudah keterlaluan

dan sangat memuakan sekaligus sangat

menjijikan. Pertanyaan besarnya adalah?

ketika kemacetan semakin gila serta

bertambah parah seiring dengan

berjalannya waktu. Tentunya untuk bisa

memecahkan permasalahan kemacetan lalu

lintas perlu diambil langkah-langkah yang

berani atas dasar kajian dan langkah-

langkah yang pernah dilakukan dikota-kota

lain didunia yang bisa diambil

pengalamannya. Anda akan sangat

sependapat dengan saya; “Mari Perangi Ke-

macetan”.

Meskipun perjuangan saya dan anda hanya

meresonansi sebuah gagasan yang ada, tapi

perjuangan dengan membaca artikel ini

mempunyai makna besar untuk “Merdeka

dari Kemacetan Lalu Lintas Jalanan”. Saya

gerah tetapi tidak menyerah. Semoga.

13

Abad global secara teori membutuhkan

pelaku perjalanan untuk bergerak lebih

cepat, hampir diseluruh dunia bergerak

dengan lebih cepat berkejaran dengan

waktu. Tapi apa yang terjadi dikota-kota

besar di Indonesia, bahwa pergerakan

justru makin melambat. Ini adalah sangat

ironis antara kemajuan jaman dengan

kondisi yang terjadi di abad globalisasi ini,

yang terjadi justru menuju kepada

perlambatan dalam melakukan mobilisasi

bagi masyarakatnya dalam berlalu lintas.

Hal ini tergambar dengan jelas bukan

mengikuti kemajuan jaman tetapi

berlawanan dengan hukum keinginan jaman

yang akan dituju, berarti ada masalah

serius didalamnya yaitu kemacetan lalu

lintas.

Adapun sumber dari kemacetan, dian-

taranya adalah :

A. Peningkatan Pendapatan dan

Penambahan Jumlah Kendaraan.

Perlu dicatat dalam sejarah bahwa

tahun 2012 merupakan

tahun unggulan dalam

penjualan kendaraan

bermotor, karena hampir 1,3

juta unit kendaraan laku ter-

jual dan perlu diingat bahwa

semua itu adalah mobil baru

yang harganya ratusan juta

rupiah. Dimana kenaikan

penjualan otomotif di

Indonesia menjadi bukti

bahwa ekonomi sedang

tumbuh berarti pendapatan

masyarakat sedang

meningkat serta jumlah kelas

menengahnya semakin bertambah.

Dampaknya kemacetan makin parah.

B. Panjang Jalan (Ruang Lalu Lintas)

Tidak Sebanding Dengan

Pertumbuhan Jumlah Kendaraan.

Terbatasnya daya tampung jalan

(kapasitas) terhadap volume kendaraan

yang menggunakan jalan menjadi

sumber kemacetan, ditambah lagi

dengan kondisi jalan selain kurang

terpelihara atau rusak juga terjadi

penyerobotan ruang jalan untuk

kepentingan lainnya, misalnya; jalan

untuk parkir, jalan digunakan untuk

pedagang kaki lima, kendaraan

angkutan umum yang “ngetem”

dipinggir jalan dan lainnya.

C. Perilaku Pengguna Jalan

Faktor manusia adalah faktor-faktor

yang berasal dari manusia selaku

pemakai jalan. Berbagai hal menyangkut

manusia antara lain: sikap, perilaku dan

kebiasaan yang

kurang tepat ketika

menggunakan jalan

menyebabkan

kemacetan lalu

lintas, misal: sikap

dan perilaku

mementingkan diri

sendiri, tidak mau

mengalah, arogan,

menganggap bahwa

melanggar aturan

berlalu lintas adalah

hal biasa.

Oleh : Haryo Satmiko ATD S.Sos

14

D. Belum Ada Kebijakan Membatasi

Umur Kendaraan Yang Beroperasi

Dijalan

Dalam teori bahwa umur kendaraan

bermotor secara umum dibagi 2 (dua)

yaitu umur ekonomis (s/d 5 tahun) dan

Umur tehnis (> 5 tahun). Nah mari kita

lihat dijalanan begitu banyaknya

kendaraan bermotor diatas umur 5 ta-

hun, misalnya jenis Metro Mini, Angku-

tan Kota, Bus Umum AKAP dan AKDP,

Mobil Truk Pelabuhan, Taxi, Truk

Pengangkut

Bahan

Bangunan,

dan juga

kendaraan

pribadi.

Bagi Anda

yang

melihat dan juga merasakan apakah

menggunakan Metro Mini yang berwarna

merah di Jakarta, nyaman? jawabannya

ada pada anda-anda semua.

E. Belum Ada Kebijakan Penetapan

Moda Share.

Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 49 tahun 2005 tentang Sistem

Transportasi Nasional (Sistranas) yang

selanjutnya dijabarkan dalam Tatatan

Transportasi Nasional (Tatranas) untuk

tingkat nasional, Tatanan Transportasi

Wilayah (Tatrawil) untuk tingkat

Propinsi, dan Tatanan Transportasi Lokal

(Tatralok) untuk tingkat Kabupaten atau

Kota. Secara konsep kesisteman

peraturan telah mendukung, akan tetapi

masih perlu dibuat kebijakan didalam

peraturan dimaksud berupa penetapan

moda share dalam suatu wilayah misal-

nya ditetapkannya 40% pada suatu wila-

yah harus menggunakan angkutan

umum massal, dengan demikian

Pemerintah Daerah punya peluang serta

standar untuk mengembangkan angku-

tan massal didaerahnya masing-masing

(Propinsi, Kabupaten, Kota).

F. Budaya Masyarakat Memiliki Ken-

daraan Bermotor.

Masyarakat merasa bangga bila

memiliki kendaraan pribadi, karena

mempunyai kendaraan pribadi masih

dianggap sebagai bukti kesuksesan,

kemudian kendaraan pribadi yang

hanya sekedar keperluan transportasi

kini telah bergeser menjadi hal bersifat

prestise atau gengsi pada pemakainya

sehingga menaikan status sosialnya dan

menjadi simbol modernitas.

Jadi terjadinya kemacetan erat

kaitannya dengan budaya masyarakat

sebagai bukti kesuksesan serta merasa

bangga karena kendaraan bisa

menaikan gengsi bagi pemakainya.

G. Belum Tersedianya Angkutan Umum

Massal Yang Baik.

Semakin banyak masyarakat yang

menggunakan angkutan umum,

semakin efektif pula penggunaan jalan

raya. Dengan kata lain, angkutan umum

merupakan salah satu pemecahan

masalah yang dihadapi hampir semua

kota besar di dunia, terutama masalah

kemacetan.

Berterima kasih kepada Gubernur

DKI Jakarta yang dengan cemerlang

melakukan terobosan menyediakan “Bus

Way Trans Jakarta” untuk masyarakat

kota Jakarta dan sekitarnya, dan

sesungguhnya Pemerintah Pusat

(Kementerian Perhubungan) untuk

segera mengeluarkan Norma, Standar,

Pedoman dan Kriteria (NSPK) secara

khusus untuk mendorong serta

15

memberikan kebijakan bagi Pemerintah

Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

untuk menyediakan angkutan umum

massal selain angkutan umum yang ada

sekarang, artinya adanya terobosan atau

bentuk lain dari angkutan umum yang

ada sekarang disetiap kota yang ada di

daerah.

H. Kebijakan Pemerintah Yang

Mempermudah Pemakaian Ken-

daraan Pribadi.

Dalam pikiran kita akan selalu

teringat bahwa kemacetan sudah pasti

menimbulkan banyak kerugian, banyak

variable yang perlu dihitungnya sehingga

ketepatan jumlah kerugian yang

ditimbulkan secara tepat belum ada

yang menghitungnya. Jadi maknanya

kemacetan sangat-sangat merugikan,

untuk itu pada kesempatan ini akan

dibahas beberapa kebijakan pemerintah

untuk mempermudah pemakaian

kendaraan pribadi, yaitu;

1) Kebijakan Mobil Murah Atau Ken-

daraan Bermotor Roda-4 Yang

Hemat Energi dan Harga Ter-

jangkau (KBH2).

Pada hari Kamis, 23 Mei 2013,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menandatangani Peraturan

Pemerintah Nomor; 41 Tahun 2013

tentang Barang Kena Pajak Yang

Tergolong Mewah Berupa Kendaraan

Bermotor Yang Dikenai Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah.

Kemudian ditindak lanjuti dengan

Peraturan Menteri Perindustrian

(Penmenperin) Nomor: 33 Tahun

2013.

Inilah peraturan yang mengatur

tentang keberadaan jenis kendaraan

Low Cost Green Car (LCGC) atau

media dan masyarakat menyebutnya

“Mobil Murah” atau “Mobil Harga

Terjangkau. Sedangkan dampak

kebijakan yang timbul adalah

meningkatnya kepemilikan mobil

pribadi dibarengi dengan

meningkatkan penggunaan mobil

pribadi di jalan yang berakibat pada

meningkatnya kepadatan lalu lintas,

permasalahan lainnya seperti peminat

angkutan umum akan semakin

berkurang, sehingga dominasi ken-

daraan pribadi pada pemakaian harian

akan semakin meningkat.

2) Kebijakan Subsidi Bahan Bakar

Minyak.

Subsidi Bahan Bakar Minyak

(BBM) pada APBN 2104 sebesar Rp

194,8 triliun dengan volume untuk

50,5 juta kiloliter.

Jadi siapakah porsi konsumsi

paling besar untuk menikmati Subsidi

BBM tersebut? Tentunya pengguna

kendaraan pribadi bisa mencapai

kurang lebih 90 persenan.

16

3) Kebijakan Kredit Memiliki Ken-

daraan Bermotor.

Program membeli mobil secara

kredit atau biasa disebut leasing,

merupakan salah satu pilihan yang

memudahkan masyarakat dalam

membeli mobil dengan cepat, aman

dan terpercaya. Sehingga mendorong

masyarakat untuk berlomba

memilikinya, bahkan mungkin hampir

sekitar 75% masyarakat Indonesia

membeli mobil dengan cara kredit.

Baik melalui bank atau pun lembaga

pembiayaan (leasing) lainnya.

4) Kebijakan Memperoleh Surat Izin

Mengemudi (SIM).

Mendapatkan SIM di negara maju

butuh proses yang panjang serta

begitu sulit karena memang SIM

diberikan kepada warga terpilih yang

mempunyai kompetensi dan kwalitas

yang sesuai dengan ketentuan. Coba

anda ingat-ingat bagaimana anda dulu

memperoleh SIM? dan juga kita tahu

bahwa kecelakaan yang paling domi-

nan di Republik ini adalah sepeda

motor, begitu bukan? tapi kita cari

bersama dimana di Republik ini yang

namanya sekolah mengemudi sepeda

motor? suatu fakta yang membuat

dilema dalam bertransportasi di

Republik ini. Inilah kebijakan yang

memang sangat mudah memeperoleh

SIM khususnya bagi pengendara

sepeda motor yang faktanya jumlah

kecelakaan paling dominan di negara

ini.

5) Kendaraan Pribadi dan Sepeda

Motor Tidak Ada Kewajiban Uji

Kelaikan Berkala

Kendaraan pribadi dan sepeda

motor silahkan beroperasi sebebas

bebasnya walaupun umurnya sudah

sangat tua dengan kondisi mesin

kendaraan sudah batuk-batuk serta

meriang (mogok-mogok) yang penting

masih bisa menggelindingkan bannya,

begitu bukan?.

Kondisi tersebut didukung dan

dijamin dari Undang-Undang nomor

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dimana suatu hasil

kebijakan DPR dan Pemerintah yang

sangat ironis di abad milenium bagi

suatu negara sebesar Indonesia

dengan jumlah kendaraan 83 juta unit,

yang tidak mempertimbangkan

tatanan lingkungan strategis dunia

global. inilah sebuah kebijakan yang

sangat mendorong kemudahan men-

goperasikan kendaraan pribadi dan

sepeda motor.

17

Negara sebagai organisasi kekuasaan

yang mempunyai wilayah, yang dimiliki

oleh sekelompok manusia yang disebut

bangsa atau rakyat yang dipimpin oleh

pemerintah berdaulat. Wilayah suatu

negara tersebut berada di satu planet yang

disebut bumi atau dunia, yang telah di

kapling habis oleh negara-negara bangsa,

yang dewasa ini berjumlah 194 (seratus

sembilan puluh empat ) negara, di mana

salah satunya adalah NKRI (Negara

Kesatuan Republik Indonesia). NKRI

sebagai sebuah nation state, yang

diproklamirkan sebagai bangsa yang bebas

dari belenggu penjajahan pada tanggal 17

Agustus 1945 , sebenarnya secara yuridis

politis NKRI baru lahir sejak tanggal 18

Agustus 1945 lah ciri mutlak sebuah

negara dipenuhi yaitu wilayah (bekas

jajahan Hindia Belanda) berdasar

Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun

1945 (UUD Proklamasi), bangsa Indonesia

(pernyataan Proklamasi Kemerdekaan –

atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno –

Hatta ), dan pemerintah yang berdaulat

( ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia memilih Ir.Soekarno sebagai

Presiden dan Drs. Mohamad Hatta

sebagai Presiden dan Wakil Presiden )

sebagai representasi Pemerintah yang

memilih sistem pemerintahan Republik.

Sehingga NKRI diartikan sebagai salah

satu negara di dunia bernama

Indonesia, dengan bentuk negaranya

“Negara Kesatuan” dan sistem

pemerintahannya adalah “Republik”.

Dengan demikian Indonesia sebagai

negara berbentuk kesatuan (unitaris)

dan sistem pemerintahannya “Republik”

adalah sebuah pilihan terbaik founding

father kita. Setiap nation state (negara

bangsa) pasti mempunyai Tujuan Nasional

yang akan diwujudkannya, yang biasanya

rumusannya abstrak dan berdimensi waktu

tidak terbatas. Demikian pula NKRI telah

menetapkan Tujuan Nasionalnya dalam

Pembukaan UUD 1945, yang mencakup 4

(empat) dimensi yakni:

Melindungi bangsa dan negara;

Memajukan kesejahteraan umum;

Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan perdamakan

abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai Tujuan

Nasional tersebut diperlukan Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang profesional, bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktik

korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu me-

nyelenggarakan pelayanan publik kepada

masyarakat dan mampu menjalankan

peran sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

QUO VADIS KITA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM

MENYONGSONG HADIRNYA UNDANG-UNDANG ASN ?

18

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tugas pelayanan publik dilakukan

dengan memberikan pelayanan atas

barang dan jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan. Tugas

pemerintahan dilaksanakan dalam

rangka penyelennggaraan fungsi umum

pemerintahan yang meliputi

pendayagunaan kelembagaan,

kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Sedangkan pelaksanaan tugas

pembangunan dilakukan melalui

pembangunan budaya, dan politik,

pembangunan ekonomi dan sosial yang

diarahkan meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran masyarakat.

Undang-undang Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang disahkan sekaligus

diundangkan pada tanggal yang sama

pada tanggal 15 Januari 2014, berarti

sejak tanggal tersebut telah lahir

hukum positif, dengan nama undang-

undang. Undang-undang sebagai salah

satu jenis peraturan perundangan

mempunyai kedudukan dan fungsi yang

sangat penting, dikarenakan normanya

berada di antara Norma Dasar Negara

yakni UUD dan norma pelaksanaan,

yang materi muatannya dapat berisi

sanksi pidana, yang secara politik

disebut sebagai kebijakan nasional

(national policy level), yang mengikat

siapapun yang berada di wilayah

Indonesia, dan WNI di manapun

berada.

Memerhatikan demikian strategis

dan pentingnya lahirnya Undang-

Undang ASN, artikel ini diberi judul

“Quo Vadis ( Mau kemana ) Kita Se-

bagai ASN Menyongsong Hadirnya UU

ASN ?

NO PASAL KETERANGAN

Peraturan Pemerintah

1. Pasal 17 Mengatur Pasal 14,15,16 tentang Jabatan Administrasi dan

Kompetensi yang dibutuhkan

2. Pasal 18 ayat (4) Jabatan Fungsional

3. Pasal 19 ayat (4) Jabatan Pimpinan Tinggi

4. Pasal 20 ayat (4) Jabatan ASN tertentu yang berasal dari TNI atau Polri

5. Pasal 57 Mengatur Ps 56 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan

Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS Instansi Pemerintah

6. Pasal 68 ayat (7) Mengatur Pasal 68 ayat 1,2,3,4.5,6 tentang Jabatan

Administrasi dan Jabatan Fungsional.

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

( UU NO. 5 TAHUN 2004 )

19

NO PASAL KETERANGAN

7. Pasal 74 Mengatur Pasal 69 s/d 73 tentang Pengembangan karier,

kompetensi, pola karier, promosi, mutasi

8. Pasal 78 Mengatur pasal 76, 77 Penilaian Kinerja

9. Pasal 81 Mengatur pasal 79,80 tentang gaji, tunjangan kinerja,

tunjangan kemahalan, fasilitas

10. Pasal 86 Mengatur Disiplin

11. Pasal 89 Mengatur psl 87, 88 tentang Tata Cara pemberhentian,

pemberhentian sementara, pengaktifan kembali PNS

12. Pasal 91 ayat (6) Pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hafi tua

PNS

13. Pasal 92 Perlindungan PNS oleh Pemerintah tentang jaminan

kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan banguan hukum

14. Pasal 107 Manajemen PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja )

15. Pasal 126 ayat (4) Korps Profesi Pegawai ASN

16. Pasal 129 ayat (5) Upaya adminisratif dan badan pertimbangan ASN

Peraturan Presiden

1. Pasal 42 Kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang

dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem & mana-

jemen SDM dan pengelolaan keuangan KASN (Komisi Apara-

tur Sipil Negara) = lembaga nonstruktural yang mandiri dan

2. Pasal 50 Mengatur Pasal 47,48,49 tentang fungsi, tugas,

kewenangan BKN.

3. Pasal 94 Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK = Pegawai

4. Pasal 116 Ayat (2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya

sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan Presiden

Bertolak dari peraturan di atas dapat kiranya ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi

syarakat tertentu diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan, yang terdiri dari PNS dan PPPK

b. Latar belakang lahirnya UU ASN agar SN lebih profesional dalam memberikan pela-

yanan publik dan lebih mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta

berkemampuan tidak melakukan KKN

20

c. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

1) kepastian hukum;

2) profesionalitas;.

3) proporsionalitas;

4) keterpaduan;

5) delegasi;

6) netralitas;.

7) akuntabilitas;

8) efektif dan efisieni.

9) keterbukaan;

10) nondiskriminatif

11) persatuan dan kesatuan;

12) . keadilan dan kesetaraan; dan

13) kesejahteraan

d. ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat yang

dipandu dengan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen yang berkualitas

merupakan titik tolak lahirnya UU ASN.

Sejalan dengan kesimpulan, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

a. Bagi kita sebagai ASN, lebih-lebih dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mau

dan mampu merebah mindset, sikap dan perilakunya sesuai dengan jiwa / roh

substansi undang-undang aparatus sipil negara ini;

b. Kita sebagai ASN harus selalu berorientasi untuk mengembangkan diri sebagai

aparatur pemerintah yang profesional sekaligus berkemampuan merekat persatuan

Indonesia;

c. ASN sebagai unsur utama penyelenggara manajemen ASN hendaknya dalam

berpersepsi, bersikap maupun nerperilaku mendasarkan dari pada 13 (tiga belas)

asas kebijakan dan manajemen ASN;

d. Sebagai ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat

yang dipandu dengan penyelenggaraan manajemen yang berkualitas, maka ASN da-

lam persepsinya, sikapnya dan perilakunya harus mau, siap, mampu berperan se-

bagai aparatur pemerintah yang profesional sekaligus perekat persatuan Indonesia

Referensi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

21

Peranan transportasi dalam pem-

bangunan Indonesia sangatlah penting

dalam memperlancar roda

perekonomian, memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa serta ber-

pengaruh terhadap aspek kehidupan

bangsa. Transportasi merupakan unsur

yang penting dan berfungsi sebagai

urat nadi kehidupan dan perkembangan

ekonomi, sosial, politik dan mobilitas

penduduk yang tumbuh bersamaan dan

mendukung perkembangan yang terjadi

dalam berbagai bidang dan sektor.

Jelang pemberlakuan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

mendatang, pengembangan SDM

Perhubungan tampaknya menjadi

pekerjaan besar yang perlu dijadikan

prioritas kita bersama di dalam

mendukung kesiapan menghadapi MEA

2015. Sebab SDM perhubungan sebagai

bagian dari Aparatur Sipil Negara

Indonesia memegang peranan yang

sentral

sebagai

pelaksana

kebijakan

dan

pelayanan

publik di

sektor

Trans-

portasi.

Namun

sayangnya

sampai saat ini kualitas layanan

transportasi di Indonesia masih belum

memuaskan dimana di internal

Kementerian Perhubungan masih ada

kesenjangan kompetensi bidang yang

dimiliki oleh aparatur di kementerian

tersebut. Berdasarkan data BPSDM

Kementerian Perhubungan saja,

diketahui dari 34 ribu aparatur di

Kementerian Perhubungan, hanya 19.8

persennya saja yang berlatar belakang

sarjana. Dari sisi dinas perhubungan,

permasalahan yang sama juga terjadi.

Dari 29.000 pegawai yang ada saat

ini, hanya sekitar 14.582 atau 50.28

persen pegawai saja yang kompeten.

Dalam menghadapi pemberlakuan MEA

2015 tidak ada pilihan lain selain kita

perlu bersatupadu dalam terus

meningkatkan pengembangan dan

pengelolaan infrastruktur transportasi

secara nasional, guna meningkatkan

daya saing kita mengingat masih

tingginya

biaya

logistik

nasional

yang men-

capai

27% dari

Produk

Domestik

Bruto

(PDB).

Oleh : Yanuar Wijayanto, MT

22

Berbagai tantangan tersebut di atas akan dapat dieliminasi dengan melakukan

langkah terobosan dalam terus mengupayakan keberlanjutan percepatan peningkatan

infrastruktur transportasi, untuk membangun konektivitas domestik (domestic

connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional

(national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity). Perbaikan

infrastruktur transportasi laut akan memainkan peran dalam memenangkan persaingan

ekonomi di era pemberlakuan MEA 2015, mengingat hasil survei United Nations

Conference On Trade dan Development (UNTACD), yang menempatkan kontribusi

strategis moda transportasi laut dalam perdagangan dunia yang mencapai 77%,

sedangkan moda transportasi udara sebesar 0,3%, transportasi darat sebesar 16%,

perpipaan 6,7%.

Oleh karena itu dalam konteks pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan yang mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia

aparatur perhubungan memegang peranan yang strategis untuk menyiapkan SDM

Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika. Melalui pendidikan dan

pelatihan manajemen berbasis kompetensi yang baik akan dihasilkan SDM Aparatur

Perhubungan Darat, Kereta api, Laut, dan Udara yang kompeten yang akan berperan

sebagai pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi Darat, Kereta api,

Laut, dan Udara dan pelayan transportasi publik. Jika SDM transportasinya berkualitas

maka pelayanan transportasi publik nya pun akan berkualitas, pelayanan transportasi

publik yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Indonesia mampu bersaing secara kompetitif

di dalam kancah percaturan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Untuk itu, Pusbang SDM

Aparatur Perhubungan harus di dukung oleh segenap Stakeholders terkait dalam rangka

mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

23

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur

utama sumber daya manusia aparatur

negara memiliki peranan penting dalam

m e n e n t u k a n k e b e r h a s i l a n

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Sosok Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang mampu memainkan

peranan tersebut adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang memiliki

kompetensi yang diindikasikan dari

sikap dan perilakunya yang penuh

dengan kesetiaan dan ketaatan kepada

negara, bermoral dan bermental baik,

profesional, sadar akan tanggung jawab

sebagai pelayan publik, serta mampu

menjadi perekat persatuan dan kesatu-

an bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di atas, perlu

dilaksanakan pembinaan melalui jalur

pendidikan dan pelatihan (diklat) yang

mengarah kepada upaya peningkatan:

Sikap dan semangat pengabdian

yang berorientasi pada kepent-

ingan masyarakat, bangsa, negara,

dan tanah air.

Kompetensi teknis, manajerial,

dan/atau kepemimpinannya.

E f i s i e n s i , efektifitas dan

kualitas pelaksanaan tugas yang

dilakukan dengan semangat ker-

jasama dan tanggung jawab sesuai

dengan lingkungan kerja dan

organisasinya.

Oleh karena itu diberikan pendidikan

dan pelatihan kepada para CPNS yang

disebut dengan Diklat Prajabatan.

Diklat prajabatan atau pendidikan dan

pelatihan prajabatan adalah syarat bagi

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri

S ip i l (PNS). Da lam Peraturan

Pemerintah No. 101 Tahun 2000

tentang pendidikan dan pelatihan

jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara

lain ditetapkan jenis-jenis diklat PNS.

Salah satu jenis diklat adalah diklat

prajabatan (golongan I, II atau III)

yang merupakan syarat pengangkatan

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil

(PNS) sesuai golongan tersebut di atas.

Diklat prajabatan dilaksanakan untuk

memberikan pengetahuan untuk

pembentukan wawasan kebangsaan,

kepribadian dan etika Pegawai Negeri

Sipil (PNS), pengetahuan

dasar tentang sistem penye-

lenggaraan pemerintahan

Negara, bidang tugas dan bu-

daya organisasinya supa-

ya mampu melaksanakan tu-

gas dan perannya sebagai

pelayan masyarakat.

Oleh : Dwi Yanti M.

24

Pusat Pengembangan SDM Aparatur

Perhubungan (PPSDMAP) merupakan

salah satu instansi yang telah

disertifikasi oleh Lembaga Administrasi

Negara (LAN) untuk menyelenggarakan

Diklat Prajabatan. Diklat prajabatan

yang dilaksanakan di PPSDMAP terdiri

dari Prajabatan Golongan III serta

Prajabatan Golongan II dan I. Pada

tanggal 5 Mei sejumlah 144 orang CPNS

Golongan III dan tanggal 13 Juni

sejumlah 308 orang CPNS Golongan II

Kementerian Perhubungan mulai

melaksanakan Diklat Prajabatan

setelah sebelumnya melaksanakan

orientasi CPNS di Pusdiklat Infanteri di

Cipatat dan Character Building Camp di

Ciwidey. Secara fisik dan dasar

pembangunan karakter para CPNS

golongan III ini telah ditempa dengan

kegiatan yang padat dan bermanfaat di

Cipatat dan Ciwidey. Sedangkan tugas

mendidik selanjutnya dilaksanakan oleh

PPSDMAP melalui diklat prajabatan

tersebut.

Pada diklat prajabatan golongan III

materi yang diberikan kepada para

peserta antara lain :

Dinamika Kelompok

Sistem Penyelenggaraan Pemerinta-

han NKRI

Budaya Kerja Organisasi Pemerinta-

han

Etika Organisasi Pemerintahan

Manajemen Kepegawaian Negara

Manajemen Perkantoran Modern

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Komunikasi Yang Efektif

Membangun Kerjasama Tim

Wawasan Kebangsaan Dalam

Kerangka NKRI

Kepemerintahan Yang Baik

Pola Pikir PNS (Mind Setting)

Program Kokurikuler: Latihan

Kesegaran jasmani, baris-berbaris,

tata upacara sipil, ceramah.

Sedangkan pada diklat prajabatan

golongan II materi yang diberikan

kepada para peserta antara lain :

S i s t e m P e n y e l e n g g a r a a n

Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Manajemen Kepegawaian Negara

Kepemerintahan Yang Baik

Etika Organisasi Pemerintahan

Pelayanan Prima

Budaya Kerja Organisasi Pemerintah

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Membangun Kerjasama Tim

Pola Pikir PNS (Mind Setting)

Komunikasi Yang Efektif

Manajemen Perkantoran Modern

Wawasan Kebangsaan dalam

Kerangka NKRI

Program Kokurikuler: Latihan

Kesegaran jasmani, baris-berbaris,

tata upacara sipil, ceramah

Dari materi yang diberikan, diharap-

kan dapat menjadi bekal dalam

pengabdian di lingkungan Kementerian

Perhubungan. Semangat, Do’a dan

Sukses!!!

25

Perempuan sebagai istri dalam keluarga,

berperan sebagai penolong, teman hidup

pasangannya di kala suka dan duka.

Melayani suami bisa disebut haknya istri,

bisa juga disebut sebagai kewajiban istri.

Istri juga adalah teman berbagi dan teman

untuk mendiskusikan segala sesuatunya

sebelum keputusan diambil oleh suami

sebagai kepala rumah tangga.

Ibu adalah sebagai "tiang rumah tangga"

amatlah penting bagi terselenggaranya

rumah tangga yang sakinah yaitu keluarga

yang sehat dan bahagia, karena di atas

yang mengatur, membuat rumah tangga

menjadi surga bagi anggota keluarga, men-

jadi mitra sejajar yang saling menyayangi

bagi suaminya. Untuk mencapai

ketentraman dan kebahagian dalam

keluarga dibutuhkan isteri yang shaleh,

yang dapat menjaga suami dan anak-

anaknya, serta dapat mengatur keadaan

rumah sehingga tempat rapih,

menyenangkan, memikat hati seluruh

anggota keluarga. ibu yang begitu tulus

menjalani peranannya yang rangkap atau

double job. Dari seorang ibu terlahir anak-

anak yang cerdas, berbakti, sopan dan san-

tun. Jadi ibu jangan hanya menjadi ibu

yang melahirkan, dan harus menyadari

bahwa runtuh atau berdirinya sebuah ru-

mah tangga adi di tangan beliau. Berhasil /

Sukses atau tidak anak anaknya di ten-

tukan pula oleh kiprah seorang ibu dalam

rumah tangga. Dan satu hal lagi, Ada ban-

yak ibu yang tidak bisa menjadi istri yang

baik unutk suaminya, begitu pula se-

baliknya, bayak istri yang tidak bisa men-

jadi ibu yang baik untuk anak anaknya.,

jadi ibu memang BERAT COY.... , tapi ibu

ibu pasti bisa ..!!!

Nah tgl. 21 April 2014 kita merayakan

hari kelahiran ibu kita kartini seorang

pejuang wanita yang memperjuangkan

emansipasi untuk para wanita. Dalam

rangka turut memeriahkan hari itu

PPSDMAP mengadakan lomba masak untuk

para ayah, agar turut merasakan betapa

beratnya beban tugas seorang ibu men-

jalani double jobnya. PPSDMAP

mengadakan lomba masak diikuti setiap

bagian yaitu Bagian Penyelengaraan,

Perencanaan, Widyaiswara, Umum dan Sa-

rana dan Prasarana.

Seru !!! Dan penuh kegembiraan melihat

para peserta merasakan betapa berat dan

pentingnya peranan seorang ibu dalam me-

nyiapkan makanan untuk keluarga.

Jangan sampe gosong ya ayah…..

POJOK KOMENTATOR ARTI SEORANG ISTERI DAN IBU UNTUK ANAK2NYA

Oleh : Eva Sri Rahayuningsih, ST.,MM.

26

NO NAMA TANGGAL

BULAN APRIL

1. RACHMAWATI NURCAHYANI, S. Psi 02 April 1987

2. PUSPA ERDIANA, A. Md 07 April 1983

3. SJACHRUDIN 13 April 1971

4. ROBBY CAHYAWAN, ST 22 April 1978

5. LUSI FIBRIANI MANIK, S. SiT 26 April 1986

6. DANI ARDANI. ST, M. Si 29 April 1968

BULAN MEI

1. KATENU 02 Mei 1982

2. IKKA SUHARLI, S. Pd 05 Mei 1979

3. HARYO SATMIKO, ATD 06 Mei 1965

4. HASANUDIN, SE 10 Mei 1975

5. ISWANDI, S. AP 10 Mei 1981

6. MARTHA WINANTI, S. AP 13 Mei 1983

7. EVA SRI RAHAYUNINGSIH, ST., MM 15 Mei 1977

8. TITIK ISMIYATI 20 Mei 1964

9. EKO YUNI SUSANTI, S. Sos 28 Mei 1975

BULAN JUNI

1. EVY ANDRIANY 01 Juni 1971

2. SLAMET BUDI LEKSANA 04 Juni 1961

3. SYAFILYA INDARTI 04 Juni 1983

4. HERU KUSDARWANTO, SE, MT 10 Juni 1979

5. HARI SUSANTO 12 Juni 1982

6. SATIJAN 14 Juni 1967

7. DWI YANTI M, S. Kom, MT. 16 Juni 1986

8. MUSRI KONA, ST 17 Juni 1978

9. MUH. DAVID, SE 25 Juni 1974

10. RAHMAD SETYAWAN, S. Pd 26 Juni 1978

11. IDA FITRIANA, SE 30 Juni 1984

27

HUKUM TRANSPORTASI

adalah norma hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh Lembaga atau Pejabat yang berwenang

yang mengikat dan mengatur publik tentang perpindahan orang dan atau barang dari tempat asal

menuju tempat yang dituju dengan menggunakan sarana angkut tertentu. Definisi Operasional Oleh

Dr.H. Budi Santoso M.,SH.,MH.,M.Si

HUKUM TRANSPORTASI JALAN

adalah norma hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh Lembaga atau Pejabat yang berwenang

yang mengikat dan mengatur publik tentang perpindahan orang dan atau barang dari tempat asal

menuju tempat yang dituju dengan menggunakan sarana angkut kendaraan. Definisi Operasional

Oleh Dr.H. Budi Santoso M.,SH.,MH.,M.Si

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan Tidak Bermotor.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa

mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/

atau hewan.

Definisi menurut Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 20089 Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Angka 7.8 dan 9 .

HUKUM TRANSPORTASI LAUT

adalah norma hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh Lembaga atau Pejabat yang berwenang

yang mengikat dan mengatur publik tentang perpindahan orang dan atau barang dari tempat asal

menuju tempat yang dituju dengan menggunakan sarana angkut kapal. Definisi Operasional Oleh

Dr.H. Budi Santoso M.,SH.,MH.,M.Si

36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga

angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya

dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung

yang tidak berpindah-pindah

37. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentu-

an peraturan perundang-undangan

38. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan

oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi

dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk menegakkan hukum

serta tugas-tugas Pemerintah lainnya

39. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain

bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar

kapal Indonesia.

Definisi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

Angka 36,37, 38 dan 39 .

28

Lebaran sudah diambang pintu, ini saatnya saling

memaafkan atas segala dosa yang diperbuat dan saatnya

mudik ke kampung halaman. Mudik atau pulang

kampung bukan suatu beban berat bagi yang kebetulan

kampung halamannya bisa ditempuh dalam hitungan

jam, namun bagi yang harus menempuh perjalanan

seharian atau bahkan berhari-hari apalagi dengan

membawa kendaraan pribadi, acara mudik harus

dipersiapkan benar-benar, terutama kondisi fisik. Hal ini

untuk menciptakan rasa aman dan nyaman selama

perjalanan.

Berikut tips mudik bagi anda yang hendak

bersilahturahmi kepada keluarga di kampung halaman :

Kondisi Tubuh

Pastikan bahwa sebelum mudik anda dan keluarga be-

rada dalam kondisi yang fit. Terutama bagi driver

Kondisi Mobil dan Perlengkapan Mobil

Sebelum dipakai 'bertempur' alias mudik, periksakan

kondisi kendaraan anda di bengkel langganan (tune-up

komplit, rem, ban, wiper, radiator, tali kipas/AC, aki, dll).

Dan jangan lupa membawa perlengkapan alat-alat mobil

(tools kit), dongkrak, tali derek, ban serep, kotak P3K,

segitiga pengaman, kunci roda palang, senter,dll.

Bawa Air Mentah

Bawalah air mentah di dalam jerigen 5 liter atau jika tidak

ada jerigen bisa memakai bekas botol air mineral besar (1

literan) untuk mengisi radiator bila kurang. Air juga bisa

untuk mencuci tangan bila selesai ganti ban kalau bocor

atau kempes.

Bekal Makanan

Pastikan anda membawa bekal makanan yang praktis dan

bisa dimakan sambil terus berkendara, lebih terjamin bila

anda membawa makanan sendiri.

Packing Barang/ Muatan Dengan Benar

Urutkan barang/ muatan berdasarkan tingkat kebutuhan.

Supaya tidak perlu bongkar muat tiap kali butuh sesuatu.

Kebelet Pipis

Ini adalah masalah rutin para pemudik. Untuk

mengatasinya carilah pompa bensin yang besar pasti ada

toiletnya yang cukup bersih, bila kotor, cari lagi berjalan

beberapa kilometer. Atau anda bisa juga mencari Wartel,

Kantor Polisi, Pusat Pertokoan, Losmen, Hotel, Masjid, dll.

Bawa Peta Jalur Mudik/GPS

Jangan lupa membawa peta jalur mudik/GPS yang

terbaharui (up to date), karena ini sangat penting dan

berguna. Hendaknya pilihlah peta yang memuat jalur-

jalur alternatif secara detail, ini penting sekali apabila

terjadi kemacetan di suatu titik.

Bawa HP & Chargernya

Sebaiknya sebelum berangkat charge HP anda sampai

penuh.

Obat-Obatan

Bawa obat-obatan yang biasa digunakan, jangan lupa itu!

Terutama untuk anak-anak.

Berikan no. HP dan telepon di kampung halaman ke

tetangga atau RT

Ini dimaksudkan agar Anda bisa dihubungi kalau terjadi

sesuatu di rumah Anda.

Arus Balik dan Pulang Balik

Harap simpan tenaga dan tetap jaga kesehatan untuk

siap pulang balik setelah mudik. Ada baiknya ambil waktu

sehari istirahat sebelum besoknya melakukan aktifitas

rutin.

Uang Tunai

Bawa uang tunai secukupnya, tak perlu bawa banyak-

banyak, toh ATM banyak sekali dijumpai di daerah.

Bawa Kaset/CD

Bawalah kaset/CD yang menjadi favorit Anda, agar

suasana tidak jenuh, bosan dan sekaligus membawa

suasana gembira.

Catatlah nomor telepon penting

Dengan mengantongi nomor telpon polisi, Jasa Marga,

Info jalan tol akan sangat membantu saat anda

mengalami masalah dalam perjalanan.

Frekwensi radio

Ini akan membantu memberikan informasi mudik di

sepanjang rute perjalanan Anda.

Setelah semua hal diatas anda siapkan dengan cermat,

jangan lupa untuk selalu BERDOA sebelum memulai per-

jalanan. Selamat mudik, semoga selamat sampai tempat

tujuan.

29

LOMBA MEMASAK

PERINGATAN HARI KARTINI

RANGKAIAN KEGIATAN DIKLAT

APRIL—JUNI 2014

30

ORIENTASI CPNS GOL. III KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2014

PEKAN KESAMAPTAAN BPSDM

ATKP MEDAN - 2014

31

CPNS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2014

MEWUJUDKAN APARATUR

PERHUBUNGAN YANG PROFESIONAL

DAN BERMARTABAT

32