Edisi dua bahasa- September 2008

Anak jalanan bukan mahkluk menakutkanDia sama seperti orang kebanyakanHanya sekadar bertahan hidup di jalankalau mujur mimpinya jadi kenyataan

Sekitar 13 musisi anak dari Yayasan Rumah Kitadengan bersemangat memainkan alat musik dan bernyanyi,mengisahkan kerasnya kehidupan anak-anak jalanan. Laguitu bergema di ruangan teater Pusat Perfilman UsmarIsmail, dielu-elukan lebih dari 400 hadirin (laki-laki danperempuan, tua dan muda), pada peluncuran Proyek ILO-IPEC Pendukung Rencana Aksi Nasional tentangPenghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untukAnak–Tahap II, Rabu, 9 Juli lalu.

Didanai Departemen Perburuhan Pemerintah AmerikaSerikat, proyek ILO-IPEC memiliki dua strategi, yang

terkait erat dengan prioritasdi dalam Rencana AksiNasional (RAN). Strategipertama akan terfokusuntuk melanjutkan upayamempromosikan kebijakandi tingkat nasional danlokal guna menanggulangimasalah pekerja anak.

Bagian kedua strategiakan melibatkan intervensilangsung yang ditargetkandi empat sektor. Merekaadalah pekerja rumahtangga anak di DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Timurdan Lampung; pekerja anakperkebunan di Jawa Timur,Lampung dan SumateraUtara; perdagangan anakuntuk eksploitasi seksual di

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara;dan anak-anak jalanan yang berisiko untuk diperdagangkanserta terlibat dalam perdagangan narkoba di DKI Jakarta.

Dalam peluncuran proyek, Erman Suparno, MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan bahwa tahapkedua proyek sangat mendukung langkah-langkah yangdiambil pemerintah untuk menghapuskan bentuk-bentukterburuk pekerjaan untuk anak di Indonesia. "Kami terusmemberikan perlindungan yang baik dan kesadaranterhadap pekerja anak Indonesia,” kata dia.

Meutia Hatta, Menteri Negara PemberdayaanPerempuan, mengatakan jutaan anak-anak Indonesiaterpaksa putus sekolah dan memasuki dunia kerja sebelummereka menyelesaikan pendidikan dasar. Mereka terjebakkarena harus ikut menghidupi keluarganya yang miskin.

"Data pemerintah memperlihatkan, saat ini terdapat11,7 juta anak yang putus sekolah dasar. Kementerian

Menanggulangi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja AnakINDONESIA, ILO

...

“”

dari kiri ke kanan: I Gde Made Arka, Direktur Jenderal tentang Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Kerja, Stanley Harsha,Atase Ketenagakerjaan dari Kedutaan Amerika Serikat, Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, DepartemenPendidikan Nasional, Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis Program Pekerja AnakILO, Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, Meutia Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan mantan pekerja anak.

©ILO/ILO

Jakarta

Negara telah mengembangkan sejumlahkebijakan melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Kamimengembangkan kebijakan perlindungan untukpekerja rumah tangga anak, pemberdayaanekonomi bagi anak-anak jalanan dankeluarganya, serta menerapkan tahap pertamaRencana Aksi Nasional untuk MenghapuskanPerdagangan Perempuan dan Anak-anak," kataMeutia.

Selain sambutan pembukaan, para pesertadiajak untuk menikmati acara menarik lainnya,seperti paduan suara, pagelaran teater danpersembahan lagu oleh seorang mantan pekerja anak,Toronata Tambun.

Peluncuran ini ditandai dengan pembukaan dua posterpendidikan oleh Menteri Tenaga Kerja. Poster-postertersebut menegaskan pentingnya pendidikan sebagaiinvestasi masa depan. Poster-poster itu dibuat oleh ILObersama Ogilvy, agen kreatif dunia. Pembukaan poster

2

diikut dengan penandatanganan pada prasasti batu, yangbertuliskan slogan Berhenti Bekerja, Kembali ke Sekolah,oleh para penjabat dari pemerintah Indonesia, KedutaanAmerika Serikat, ILO, dan dua perwakilan anak.Penandatanganan tersebut disaksikan oleh para wakilpengusaha dan pekerja.

Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, dalam salah satu talkshow interaktif,Smart Workers, dengan SmartFM, sebuah stasiun radio nasional.

LAPORAN UTAMA

Edisi Warta ILO Jakarta kaliini, boleh dibilang, menjadicerminan dari beragamnyaprogram ILO di Indonesia, yangmeliputi Program NasionalPekerjaan yang Layak hinggakerangka kerja program ILO—yang mencakup berbagai dimensidari standar ketenagakerjaanhingga penciptaan kerja, dariperlindungan sosial hingga dialogsosial.

Beragam program tersebutdapat terlihat dari perkembangandan kegiatan yang sedangberjalan: ratifikasi Konvensi 185tentang Dokumen IdentitasPelaut oleh Indonesia; pelatihan untuk pelatih tentangmemulai dan meningkatkan usaha (SYIB) di Bandung danMakassar; kegiatan bersama antara pekerja dan pengusahauntuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan muda;forum untuk menyikapi masalah reformasi jaminan sosialdi Indonesia bersama dengan Jamsostek dan para mitrasosialnya; serta kunjungan studi oleh delegasi bipartituntuk belajar dari kondisi hubungan industrial diMalaysia.

Program ILO di Indonesiabaru-baru ini diperluasdengan sejumlah proyekterbaru termasuk peluncurantahap kedua Program TerikatWaktu Indonesia tentangPenghapusan Bentuk-bentukPekerjaan Terburuk untukAnak, yang didanaiDepartemen PerburuhanAmerika Serikat. Kegiatankunci lainnya yang baru sajadisetujui adalah tahap keduaProyek Pembangunan JalanILO, didukung Multi DonorFund untuk Aceh dan Nias.

Proyek lain yang juga baru saja dimulai adalah FluBurung dan Tempat Kerja. Proyek ini berupaya memerangiepidemi ini melalui peningkatan kesadaran, peningkatanberbagi informasi dan pelaksanaan dari praktik-praktikterbaik keselamatan dan kesehatan kerja serta menjadibagian dari respons PBB terhadap epidemi ini di negara-negara anggota APEC.

Kami pun selalu berupaya meningkatkan kesadaran diantara konstituen ILO dan masyarakat umum mengenaipermasalahan dan tantangan di dunia kerja. Dalam

dari KAMIKAMIKAMIKAMIKAMI

INDONESIA, ILO ...

Pengecapan tangan di atas prasasti batu berisikan slogan Stop Bekerja,

©ILO/ILO

Jakarta

© G.Lingga/ILO Jakarta

33

Proyek ILO-IPEC Tahap II

Saat ini, sekitar 166 juta anak di seluruh duniamerupakan pekerja anak dengan 74,4 juta terlibatdalam bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya. DiIndonesia, pada 2004 diperkirakan 1,4 jutaanak-anak usia 10-14 tahun terlibatdalam pekerjaan. Sebagian besar darimereka bekerja dengan jam kerja yangpanjang, dan acapkali dalam kondisiberbahaya, sudah begitu mereka puntidak mendapatkan peluangpendidikan yang akan memberikanmasa depan yang lebih baik.

Tahap kedua proyek iniditujukan untuk mendukungpeningkatan kerangka kebijakan,membangun kesadaran, memperkuatkapasitas kelembagaan dan mengembangkan serta menerapkanmodel untuk menanggulangi pekerja di tingkat komunitas.Melalui program-program ini, proyek akan menarik anak-anakdari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak danmencegah lainnya untuk memasuki pekerjaan sejenis. Anak-anak dibantu melalui layanan pendidikan dan lainnya,termasuk melalui Program Keluarga Harapan.Banyak keluarga dan masyarakat akan menikmatikeuntungan dari program sosio-ekonomi yangdidukung oleh proyek ini.

Apa dan“Tujuannya agar program-

program ini memberikanmodel yang dapatdilakukan di tempat-tempat lain olehpemerintah atau mitralainnya. Proyek jugaakan menjalin kerjasama dengan mitra-

mitra ILO daripemerintah, organisasi

pekerja dan pengusaha danLSM,” ujar Arum Ratnawati,

Kepala Penasihat TeknisProgram Pekerja Anak ILO.

Proyek baru ini akan dibangun berdasarkan kinerja danpencapaian ILO sebelumnya dalam menanggulangi masalahpekerja anak di Indonesia. Di bawah tahap pertama proyek,dari tahun 2004-2007, sekitar 2.514 anak-anak telah ditarikdari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dandiperkirakan 27.078 anak-anak telah dicegah memasukipekerjaan serupa.

bagaimana

memperingati Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia pada 12 Juni lalu, kami menyelenggarakanpameran foto dan poster bertajuk “Kerjaku,Duniaku: Potret Pekerja Anak di Indonesia” disebuat pusat perbelanjaan di Jakarta.

Kami pun melanjutkan program radio minggubersama SmartFM dan merencanakan programberseri bincang-bincang televisi mengenaiketenagakerjaan muda dan kewirausahaan. Sejalandengan peringatan 10 tahun ratifikasi KonvensiKebebasan Berserikat oleh Indonesia, kami jugamenggelar pameran foto dan akanmenyelenggarakan forum publik berskala nasionaldan kegiatan-kegiatan lainnya.

Melalui semua kegiatan dan kerja sama yangtertuang di dalam Warta ini, ILO akan selaluberupaya mempromosikan kesempatan kerja yanglayak untuk semua.

Proyek pun memainkan peran penting dalam pencapaian RANTahap I secara keseluruhan yang dilakukan 0leh berbagai pemangkukepentingan, di mana 13.922 anak telah ditarik dari pekerjaannya dan29.863 anak lainnya dicegah dari bentuk-bentuk pekerjaan terburukuntuk anak.

Selain itu, di bawah tahap pertama, proyek pun mampumeningkatkan kepedulian terhadap masalah pekerja anak dalamkebijakan dan kerangka kerja pemerintah nasional dan daerah;memperkuat kapasitas para mitra dalam menangani bentuk-bentukpekerjaan terburuk untuk anak; meningkatkan landasan pengetahuanmelalui, di antaranya, penelitian, seminar dan sosialisasi; sertamelaksanakan lebih dari 70 program aksi di lima provinsi untukmenarik anak dari dan mencegah mereka memasuki bentuk-bentukpekerjaan terburuk untuk anak.

Proyek juga telah mendukung terbentuknya sejumlah komite aksipenghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkatprovinsi dan kabupaten/kota. Dukungan tersebut menyokongkeberadaan 22 komite aksi provinsi dan 75 komite aksi kabupaten/kota, yang sebagian besar pembentukannya difasilitasi langsung olehDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Komite Aksi NasionalPenghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

3

Pencapaian Tahap1

Peringatan Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia pada 12 Juni lalu difokuskan pada peran pendidikandalam memerangi pekerja anak, khususnya pada upayauntuk meningkatkan akses anak-anak terhadap sekolah.

Mengusung tema “Pendidikan: jawaban terbaik bagipekerja anak”, ILO bersama para mitranya punmenyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkankesadaran tentang pentingnya memperbaiki akses anak-anak terhadap pendidikan sebagai jawaban untukmenanggulangi pekerja anak.

Tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlahacara dan kegiatan direncanakan untuk memperingati haritersebut guna menegaskan kembali upaya memerangipekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya. DiIndonesia, ILO- IPEC mendatangi kampus-kampus diJakarta untuk membicarakan masalah pekerja anak danpendidikan pada 10-12 Juni lalu. Menjalin kerja sama eratdengan para mahasiswa dan pengajar, ILO-IPEC menggelardiskusi interaktif di tiga kampus: London School of PublicRelations (LSPR), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) danUniversitas Atma Jaya.

Dari KamiDari KamiDari KamiDari KamiDari Kami

Pekerja AnakPekerja AnakPekerja AnakPekerja AnakPekerja Anak

Sekilas WSekilas WSekilas WSekilas WSekilas Wartaartaartaartaarta

KetenagakerjaanKetenagakerjaanKetenagakerjaanKetenagakerjaanKetenagakerjaan

Hak-hak dalam BekerjaHak-hak dalam BekerjaHak-hak dalam BekerjaHak-hak dalam BekerjaHak-hak dalam Bekerja

Perlindungan SosialPerlindungan SosialPerlindungan SosialPerlindungan SosialPerlindungan Sosial

GenderGenderGenderGenderGender

Dialog SosialDialog SosialDialog SosialDialog SosialDialog Sosial

CuplikanCuplikanCuplikanCuplikanCuplikan

KolomKolomKolomKolomKolom

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

PublikasiPublikasiPublikasiPublikasiPublikasi

23

68

101415

181922

daftar isi

Hari Menentang Pekerja Anak se-DuniaHari Menentang Pekerja Anak se-DuniaHari Menentang Pekerja Anak se-DuniaHari Menentang Pekerja Anak se-DuniaHari Menentang Pekerja Anak se-Dunia

Selanjutnya, lokakarya nasional bertajuk “Pendidikan,Jawaban Terbaik bagi Pekerja Anak” juga digelar pada 26 Juni,di Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Diselenggarakanbersama Departemen Pendidikan Nasional, lokakarya iniditujukan untuk membangun koordinasi yang lebih baik diantara lembaga-lembaga yang menangani pekerja anak danlembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.Lokakarya ini mampu menjadi media untuk berdikusi mengenaicara mengarusutamakan masalah-masalah terkait pekerja anakke dalam program dan kebijakan pendidikan.

Tak Cuma itu, seminar dua hari tentang berbagai temuanawal dari Survei Pendidikan untuk Semua di Sulawesi Selatanjuga diselenggarakan pada 30 Juni-1 Juli. Seminar inidiselenggarakan ILO melalui Proyek Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Kaum Muda (EAST) bersama denganUNICEF dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. SulawesiSelatan merupakan provinsi pertama yang menyusun indikator-indikator pendidikan berdasarkan tiga pilar, yaitu: akses,peningkatan kualitas dan manajemen.

Guna memastikan penghapusan pekerja anak, ILOmenyerukan agar pemerintah menyediakan pendidikan untuksemua hingga batas usia minimum untuk bekerja, programpendidikan yang menjangkau pekerja anak dan kelompokterkucil lainnya yang membawa anak-anak ini kembali kesekolah, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan yangberkualitas, dengan para pengajar yang terlatih danprofesional.

Indonesia Fokus pada PENDIDIKAN

PEKERJA ANAK

4

2124

Ahmad Marzuki, Direktur Eksekutif JARAK, bersama dengan ILO-IPEC, berbicara dihadapan siswa Atma Jaya tentang pekerja anak

© D. Sudono/ILO Jakarta

Masih dalam rangkaian peringatan Hari MenentangPekerja Anak se-Dunia, ILO menggelar pamarean fotobertajuk “Kerjaku, Duniaku: Potret Pekerja Anak diIndonesia”, 23 Juni-5 Juli lalu di City Walk Sudirman,Jakarta. Pameran berdurasi dua minggu ini setiap harinyadikunjungi 250 orang.

Sekitar 40 foto dan 10 poster dipamerkan. Foto-foto inimengilustrasikan kisah anak-anak yang mulai bekerja sejak usiadini, sehingga mereka tidak dapat menikmati masa kanak-kanakdan kesempatan memperoleh pendidikan. Foto-foto ini punmenggambarkan beragam bentukdan realitas kehidupan para pekerjaanak, dari pekerja rumah tanggaanak, anak-anak yang bekerja dipertanian, anak-anak yangdiperdagangkan untuk eksploitasiseksual komersial hingga anakjalanan yang berisiko terlibat dalamperdagangan obat-obatan terlarang.Sejumlah foto juga mengangkattema anak dan pendidikan, baikformal maupun informal.

Sebagian besar foto ini direkammelalui kamera seorang fotojurnalis yang telah memenangkansejumlah penghargaan, M. AsrianMirza, dan sebagian lagi diambiloleh sejumlah mahasiwa dari klubfoto London School of PublicRelations.

Dua diskusi interaktif digelar,“Anak yang Dilacurkan: Etika Vs Kontroversi” dan “Di balikPintu Tertutup: Kehidupan Pekerja Rumah Tangga Anak”,selama pameran pada 27 Juni dan 3 Juli. Diskusi-diskusi inimendapat tanggapan yang cukup baik dari para peserta danpengunjung City Walk Sudirman.

“Kami memadukan pameran dengan diskusi interaktifuntuk meningkatkan minat dan kesadaran mengenaikehidupan pekerja anak di Indonesia. Kami jugamenyebarluaskan kartu-kartu komentar untuk diisi olehmasyarakat guna mengumpulkan pendapat mereka tentangmasalah pekerja anak di negara ini sehingga kita bisabersama-sama memeranginya. Kami mendapatkan banyaktanggapan menarik,” kata Arum Ratnawati, Kepala PenasihatTeknis Proyek Pekerja Anak ILO.

iLO-IPEC menyebarluaskan kartu komentar dari 23Juni-9 Juli ke masyarakat luas, khususnya kepada parapengunjung pameran foto. Kartu tersebut menanyakan:Apa yang harus dilakukan untuk menghapuskan pekerjaanak di Indonesia? Kami menerima banyak komentar dariberagam orang dari berbagai profesi, antara usia 8 tahun(termuda) dan 67 tahun (tertua). Mayoritas dari merekamengusulkan perlunya pendidikan gratis dan berkualitasbagi pekerja anak untuk mencegah mereka memasukidunia kerja pada usia dini.

Kata Mereka…

“Menurut saya, pendidikan harus gratis agar anak-anak darikeluarga miskin bisa bersekolah.” (Mirsha, pelajar, 10 tahun)

“Jangan korupsi! Uangnya bisadibuat membangun sekolah-sekolahgratis supaya anak-anak tidak bekerjadan bisa bersekolah–setidaknyapendidikan wajib sembilan tahun,kalau bisa malah lebih dari sembilantahun.” (Ghina, pelajar, 14 tahun)

“Ciptakan lebih banyak lapangankerja buat mereka yang membutuhkan,terutama masyarakat miskin. Apabilakebutuhkan akan kerja danpenghasilan terpenuhi, orangtua tidakakan menyuruh anaknyabekerja.”(Anggi, jurnalis, 25 tahun)

“Aksi-aksi yang dilakukan harusterpadu. Stop eksploitasi danperdagangan anak dengan menegakkanhukum dan sanksi terhadap merekayang mempekerjakan ataumemperdagangkan anak; berikan

pelatihan kecakapan, sekolah berbasis pekerja anak(pendidikan gratis) bagi anak-anak dari keluarga miskin,sertaberdayakan orangtua dan bangun kapasitas mereka denganpemantauan ketat.” (Lusie, analis sistem, 33 tahun).

“Terdapat sejumlah masalah yang harus ditanggulangi, diantaranya: k0mitmen yang lebih mendalam di tingkat sosialdan politik guna memastikan hak-hak anak dalam mengaksespendidikan; sosialiasi masyarakat yang lebih luas; sertadorongan yang bersifat lebih langsung bagi pekerja anak untukmelanjutkan atau kembali bersekolah.”(Takako Koizumi, Departemen Pendidikan– JICA)

5

© E. Novitasari/ILO Jakarta

“Ker“Ker“Ker“Ker“Kerjaku, Dujaku, Dujaku, Dujaku, Dujaku, Dunnnnniaku:iaku:iaku:iaku:iaku:Potret Pekerja Anakdi Indonesia”

Sistem ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasipekerja anak dan risiko yang mereka hadapi; (ii)mengarahkan mereka pada layanan untuk rehabilitasi danmemberikan dukungan pengurangan risiko sebagaipendekatan sementara; dan (iii) menelusuri untukmemastikan bahwa mereka telah ditarik, risiko telahdihapuskan dan mereka mendapatkan alternatif yangmemuaskan.

Untuk memastikan pelaksanaan CLMS, dua pelatihandiselenggarakan bagi 15 pelatih utama dari BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DinasPendidikakn Nasional di ketiga provinsi dan staf ILO-EAST.Lokakarya Orientasi CLMS pertama diselenggarakan pada 8-9 April di Makassar dan kedua pada 12-15 Mei di Jakarta.

Sebagai tindaklanjut, ketiga pemerintah provinsi telahmengeluarkan Peraturan Daerah untuk pengujian CLMS ditingkat kabupaten/kota, mengujicobakan komitmen merekaterhadap proses ini. Pemetaan layanan acuan sosial darianak-anak yang menjadi sasaran telah difinalisasi di enamkabupaten/kota.

“Memiliki jaringan perwakilan dari pendidikan,masalah sosial, pengawas ketenagakerjaan, serikat pekerja

dan LSM untuk saling bekerja sama memerangi pekerjaanak merupakan pendekatan multidisipliner yang kamisangat perlukan di provinsi kami. Karenanya, Child LabourMonitoring System akan menjadi bagian dari RencanaStrategi (Renstra) di Papua untuk mencapai tujuanPendidikan untuk Semua,” kata Muhammad Yusuf, TeamLeader Education Strategic Plan, Provinsi Papua, yangberperan dalam perancangan Renstra.

Komite Aksi Lokal didirikan di kabupaten/kota sasaranuntuk mengawasi dan memberikan panduan teknis dalamproses identifikasi dan membuatkan keputusan untukmemberikan acuan. Komite ini terdiri dari para bupati,pengawas ketenagakerjaan, petugas sosial, pendidikan,serikat pekerja, komite sekolah dan LSM.

“Kami akan menyusun rencana aksi lokal danmerancang sistem acuan untuk memanfatkan dengansebaiknya sumber daya yang tersedia, bersama pengawasketenagakerjaan, guru, penggiat serikat buruh dan LSM.Mereka kemudian akan memberikan layanan terhadappekerja anak yang sudah teridentifikasi. Adapun sistemacuannya mencakup pendidikan non formal dan formal,pemagangan, pelatihan keterampilan dan konseling,” ujar

Menanggulangi Pekerja Anakmelalui Sistem Pemantauan Pekerja Anakmelalui Sistem Pemantauan Pekerja Anakmelalui Sistem Pemantauan Pekerja Anakmelalui Sistem Pemantauan Pekerja Anakmelalui Sistem Pemantauan Pekerja Anak

PEKERJA ANAK

Sebuah Sistem Pemantauan Pekerja Anak kini diterapkan untuk menanggulangi pekerja anaksecara lebih efektif. Sistem pengawasan ini, CLMS, diujicobakan oleh Proyek ILO tentangPendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Kaum Muda (ILO-EAST), berkoordinasi denganProvinsi Papua, Nusa Tengara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.

FLU BURUNG di tempat KerjaTingkat kematian akibat flu burung di Indonesia

tergolong tinggi. Hingga 30 Juni silam, 135 orang telahterinfeksi dan 110 meninggal karena penyakit ini. Risikoterinfeksi oleh virus ini juga terbilang masih tinggi: 31 dari33 provinsi tergolong wilayah endemik virus flu burungpada unggas.

Para pakar kesehatan masyarakat meyakini endemiinfluensa memang tidak dapat dihindari lagi. Padahalendemi ini dapat menjadi ancaman bagi dunia kerja. Pada

bentuk baru virus H5N1 yang bermutasi menyebar secaracepat dari manusia ke manusia, banyak yang tidak kebalmenghadapinya. Penderitanya akan mudah jatuh sakit,bahkan meninggal. Alhasil, situasi ini dapat mengurangitersedianya tenaga pekerja, serta mengancam matapencaharian banyak pekerja dan keluarganya. Karenanya,pencegahan di tempat kerja berperan penting dalammenanggulangi penyebaran endemi dan melindungikeberlanjutan usaha.

Sekilas WartaILO

6

cegah

CHILD LABOUR

Snezhi Bedalli, Pakar Pekerja Anak dan Pendidikan dariProyek ILO-EAST.

Tim Multidisipliner CLM yang terdiri dari limapengawas terlatih akan dibentuk untuk mengawasi pekerjaanak serta memantau kegiatan yang dilakukan. Pelatihanlima hari ini akan digelar di enam kabupaten/kota oleh parapelatih utama provinsi bersama dengan pakar dari ILO-EASTuntuk meningkatkan kapasitas para komite tersebut.

Kebutuhan pekerja anak sangatlah besar, karena itupaket layanan untuk menarik anak-anak dari pekerjaanharus dilakukan secara terpadu. CLMS tidak memberikandukungan tambahan namun berupa perangkat untukmemanfaatkan perangkat yang tersedia dan memberikanpendekatan berstruktur untuk menghapuskan pekerja anak,di dalam lembaga dan program yang ada. Hal inibertujuan memastikan keberlanjutan dari kegiatan yangada. Di NTT, CLMS akan terpadu di dalam Program

Keluarga Harapan yang baru sajadimulai, khususnya dalammemberikan acuan kepada anak-anak terhadap layanan alternatifdan dukungan terhadap anggotakeluarga.

“Berlandaskan komitmen daripemerintah provinsi dankabupaten/kota, kami berharapdaerah-daerah sasaran dapatmendeklarasikan diri terbebas daripekerja anak dalam beberapa tahunke depan,” Patrick menambahkan.

ILO-EAST merupakan proyekyang didanai Pemerintah Belanda

dan akan dilaksanakan selama empat tahunoleh ILO. Tujuan utama dari Proyek ini adalah: (i)meningkatkan kemungkinan memperoleh pekerjaan dankemampuan berwirausaha bagi kaum muda melaluipeningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yangberkualitas dan relevan, dan (ii) mendukung penghapusanpekerja anak. Secara geografis proyek ini mencakupProvinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur,Maluku, Sulawesi Selatan dan Nangroe Aceh Darussalam.Proyek ini memiliki beberapa komponen yang akandiimplementasikan melalui berbagai lembaga dan institusibaik di tingkat nasional maupun lokal.

Komponen pertama akan difokuskan pada anak-anakusia Sekolah Menengah Pertama (usia 13-15 tahun).Mayoritas dari mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi,baik untuk membantu orangtua di sektor pertanian ataumelakukan beragam pekerjaan di pasar informal yangmembuat mereka rentan akan risiko dan bahaya.

Melalui proyek baru, “Flu Burung dan Tempat Kerja diIndonesia,” ILO mengambil sejumlah langkah melaluiprogram pencegahan di tempat kerja. Program inibertujuan meningkatkan kesadaran, menerapkan tindakan-tindakan terbaik dalam keselamatan dan kesehatan kerjayang juga terkait dengan hak dan perlindungan pekerja.Proyek ini berjalan selama satu tahun (2008-2009) diProvinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur danBali.

Proyek akan bekerja sama dengan Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi, Departemen Kesehatan, KomiteNasional Pengendalian Flu Burung dan KesiapsiagaanMenghadapi Pandemik Influensa (Komnas FBPI), sertaorganisasi pekerja dan pengusaha.

Bersama dengan para mitra sosialnya, Proyek akanmemfokuskan kegiatannya pada:

Mengumpulkan, menyebarkan dan mendukungpenggandaan atas praktik yang baik dari keselamatandan kesehatan kerja di industri perunggasan danindustri lain yang berkaitan dengan upaya pencegahanterhadap kemungkinan penyebaran virus melaluisaluran napas.

Menyelenggarakan kampanye dan pelatihan untukmeningkatkan kesadaran tentang upaya mengurangirisiko terinfeksi dan mengurangi dampak endemi fluburung di tempat kerja.

Memperkuat kapasitas para konstituen untukmendukung pelaksanaan proyek denganmenyelenggarakan pelatihan untuk pelatih di tingkatnasional dan provinsi.

Memberikan dukungan teknis pada pelatihan-pelatihanyang diselenggarakan oleh para pelatih lokal.

PEKERJA ANAK

7

Pekerja anak di sektor anak pertanian© A. Mirza/ILO Jakarta

8

Karena prioritas pemerintah saat iniadalah meningkatkan perhatian padamasalah ketenagakerjaan muda, makarevitalisasi IYEN, yang melibatkankajian Rencana Aksi 2004-2007, harus dilakukan.

Sebuah tim yang terdiridari empat konsultanmengevaluasi rencanaaksi tersebut dan tengahmenyusun rekomendasiuntuk Rencana Aksiberikutnya. Salah saturekomendasi utamanyaadalah kebutuhanmendesak untukmeningkatkan koordinasiantara departemen-departemen terkait danmengarusutamakan tantangankaum muda dalam rencana aksiberikutnya, termasuk menyusun rencanapembangunan jangka menengah. Evaluasi ini punmenggarisbawahi kebutuhan akan indikator-indikator yanglebih tepat untuk memantau pelaksanaan, khususnyaterkait dengan kemajuan dalam mencapai sasaran dandampak kegiatan.

Evaluasi ini juga merekomendasikan kegiatan-kegiatanIYEN harus terfokus pada: i) advokasi dan meningkatkankesadaran bagi semua mitra mengenai masalahketenagakerjaan muda; ii) penelitian tentang masalah danfaktor yang terkait dengan ketenagakerjaan muda; dan iii)berbagi pengetahuan dan jejaring untuk menyebarluaskaninformasi kepada para anggota dan mitra IYEN, sertamemastikan para kaum muda laki-laki dan perempuanmemiliki akses yang sama terhadap informasi mengenaiberagam program dan peluang kerja.

“Kita harus memastikan strategi atau target-targetketenagakerjaan muda jelas dan dapat dicapai, termasukmemasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah pemerintah untuk memastikansinergi kegiatan dalam upaya

menciptakan pekerjaan yangberkualitas,” ujar Komara

Djaja, Sekretaris MenteriKoordinator Bidang

Ekonomi saatmemaparkanrekomendasi-rekomendasi kuncipada 3 Juli dalamLead Country Meetingketiga yang

diselenggarakanSekretariat YEN.

Pertemuan ini didanaiPemerintah Inggris.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan,

hingga tahun 2010 jumlahpekerja muda usia 15 dan 24 tahun

akan bertambah sekitar 40 juta, danuntuk usia 15 hingga to tahun sebanyak 60 juta di

saat yang sama. Angka-angka ini akan berjalan stabilhingga 2030 dan secara perlahan menurun hingga 2050.Namun, apabila setengah dari prediksi populasi kaummuda tersebut tidak melanjutkan sekolah menengahpertama, seperti yang saat ini terjadi, mereka akanmemasuki dunia kerja dengan pendidikan rendah, tanpaketerampilan dan kemampuan kerja.

Jumlah kaum muda usia 25-29 akan lebih banyakdibandingkan mereka yang berusia 20-24 dan 15-19 tahun.Alhasil, hal ini akan membawa dampak serius padatingkat kemiskinan karena kaum muda pada usia ini (25-29) acapkali sudah berkeluarga dan membutuhkanpekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya.Karenanya, untuk memanfaatkan peluang pada 2020-2030,Indonesia membutuhkan kebijakan dan program mendesakuntuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia agardapat mengimbangi kebutuhan pasar kerja yang berubahcepat.

Komitmen dari para anggota baruJejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia

KETENAGAKERJAAN

Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (IYEN) dibentuk pada 2003 untuk mempromosikandan mengoordinasikan berbagai upaya nasional dalam menyikapi masalah ketenagakerjaanmuda.

8

9

Pemimpin Redaksi: Alan BoultonWakil Pemimpin Redaksi: Peter van RooijEditor Eksekutif: Gita Lingga, Rebecca McClellandKoordinator Editorial: Gita LinggaSirkulasi: Budi SetiawatiKontributor: Abdul Hakim, Albert Y. Bonasahat,Arum Ratnawati, Budi Maryono, Gita Lingga, JohnLindsay, Lusiani Julia, M. Bey Sonata, RollyDamayanti, Snezhi Bedalli, Tauvik Muhamad danVanda Day.

Desain & Produksi: Balegraph

Warta ILO JakartaMenara Thamrin Building, Lantai 22Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, IndonesiaTelp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766Email: jakarta@ilo.org, Website: www.ilo.org/jakarta

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam duabahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatanpokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akandipublikasikan tiga kali dalam setahun serta dapat diaksessecara online. Opini-opini yang tercantum di dalampublikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.

Red

aksi

Menggunakan metode baru, pelatihan yangdiusung Proyek ILO-EAST, terbukti efektif melatih parapemuda putus sekolah.

“Sebagai dosen, saya terbiasa menggunakan metologimengajar yang konservatif. Karena itulah saya dapatmemahami mengapa para siswa mengantuk di ruang kelas.Model partisipatif dengan prinsip-prinsip pembelajarandewasa dari Pelatihan untuk Pelatih tentang Memulai danMeningkatkan Usaha Anda membuat peserta tidakmengantuk danbersemangat setiap saat,”kata DR. Ir. Palmarudi,MSU, salah seorangpeserta dari Makassar,Sulawesi Selatan.

Pelatihan inidiselenggarakan di bawahProyek ILO tentangPendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi KaumMuda (ILO-EAST). ILO-EAST merupakan sebuahproyek berdurasi empattahun yang didanaiPemerintah Belanda. Salahsatu komponen dari proyek ini adalah pelatihankewirausahaan bagi para pemuda putus sekolah di enamprovinsi sasaran: Papua, Papua Barat, Maluku, NusaTenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe AcehDarussalam.

Hingga saat ini, tiga pelatihan Memulai danMeningkatkan Usaha Sendiri (SIYB) telah dilaksanakan (diBandung, 12-23 Mei dan di Makassar 2-13 Juni), diikuti 55

Mewujudkan Potensipelatih tingkat provinsi (36 laki-laki dan 19 perempuan).Sebagian besar dari mereka memberikan tanggapan positifterhadap pelaksanaan pelatihan tersebut. Tidak hanya dari segiisi (kewirausahaan) yang sangat relevan bagi kaum mudaIndonesia yang menjadi sasaran, tapi juga metodenya yangsangat partisipatif dan menarik bagi kaum muda.

Para pelatih tersebut akan memberikan pelatihankewirausahaan di wilayah mereka masing-masing bagi sekitar9.000 pemuda putus sekolah mulai Agustus 2008. Para peserta

umumnya akan berasal dari PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),di mana mereka menerima layanantambahan seperti pelatihanketerampilan dan konseling. Untukmenyebarkan pelaksanaan pelatihantersebut dan menarik kaum mudayang tertarik mendalamikewirausahaan, program ini akansecara luas diumumkan melaluistasiun radio dan surat kabar lokal.

“Diharapkan pada akhir pelatihan,para peserta muda ini akanmendapatkan rencana usaha yangmantap. Para pelatih pun akanterlibat dalam bank dan lembaga

keuangan kecil setempat untuk memfasilitasi para peserta untukmendapatkan modal awal. Pelatihan tambahan akan diberikanbagi kaum muda untuk mendampingi langkah pertama merekamemasuki dunia usaha,” Budi Maryono, Pakar KewirausahaanProyek ILO-EAST menjelaskan, seraya menambahkan bahwapemantauan ketat akan dilakukan para pelatih untuk mengukurhasil sehingga model SIYB dapat diarusutamakan ke dalampaket layanan yang diberikan PKBM dengan danapemerintah.

Kaum Muda melalui Pelatihan KewirausahaanKaum Muda melalui Pelatihan KewirausahaanKaum Muda melalui Pelatihan KewirausahaanKaum Muda melalui Pelatihan KewirausahaanKaum Muda melalui Pelatihan Kewirausahaan

KETENAGAKERJAAN

9

Para peserta pelatihan SIYB di Bandung belajar banyak tentang kewirausahaan

© B. Maryono/ILO Jakarta

HAK-HAK DALAM BEKERJA

10

Pada 2006, PemerintahIndonesia mengumumkanserangkaian prakarsakebijakan dan perangkatadministratif untukmemperkuat perlindunganterhadap pekerja migranIndonesia.

Salah satu dari prakarsakebijakan ini adalah InstruksiPresiden No. 6/2006, yangbertujuan untukmeningkatkan perlindunganterhadap pekerja migran

Indonesia di sepanjang proses migrasi, baik di Indonesiamaupun di luar negeri. Di bawah instruksi tersebut,Departemen Luar Negeri memainkan peran penting dalammelindungi warga negara Indonesia yang hidup danbekerja di luar negeri.

Untuk memastikan bahwa perlindungan bagi pekerjaIndonesia di luar negeri menjadi prioritas utama,Departemen Luar Negeri telah menjalin kerja samadengan ILO sejak 2006 untuk membangun kapasitas paradiplomat dan atase dari departemen-departemen lainnya,seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Hukum,

Diplomat untuk MelindungiDiplomat untuk MelindungiDiplomat untuk MelindungiDiplomat untuk MelindungiDiplomat untuk Melindungi

Membangun KapasitasPekerja Migran

kepolisian dan imigrasi yang ditempatkandi luar negeri. Prioritas kebijakan inisejalan dengan Program Pekerjaan yangLayak ILO untuk Indonesia 2006-2009.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut,Proyek Pekerja Migran ILO mendukungPelatihan Regional Asia-Pasifik bagi ParaDiplomat tentang Perlindungan PekerjaMigran di Luar Negeri pada 7 – 9 Juli diSingapura. Proyek ini didanai PemerintahNowergia.

Pelatihan ini disasarkan bagi para pegawaiDepartemen Luar Negeri yang mendapatmandat untuk membantu para pekerja migrandan ditempatkan di Malaysia, Singapura,Hongkong, Korea Selatan, Australia, Jepangdan India. Sebagian besar negara-negaratersebut merupakan negara tujuan parapekerja migran Indonesia, sementaraAustralia dan India kini berkembang menjadicalon negara tujuan.

Masing-masing dari negara tujuan tersebut memilikimasalahnya sendiri. Kendati demikian masalah dan tantanganyang dihadapi para pekerja migran Indonesia umumnya sama.Selama diskusi diakui banyak tantangan yang harusdiselesaikan dalam hal perlindungan dan pelayanan. Di saatyang sama, kapasitas pekerja migran Indonesian harusditingkatkan agar mampu bersaing dengan pekerja dari negaralainnya, seperti dari Filipina.

Pelatihan ini juga melengkapi para peserta denganpemahaman mengenai konsep dasar migrasi, standarketenagakerjaan dan hak asasi manusia tentang migrasi kerja,peran petugas layanan luar negeri dalam memberikan layanandan bantuan terhadap para pekerja migran, dan dalammengidentifikasi dan memperluas kesempatan akan pekerjaanyang layak bagi para pekerja migran Indonesia.

Para perserta juga mengunjungi Pusat Layanan WargaNegara (Citizen Service Center) yang dioperasikan KedutaanIndonesia di Singapura. Kunjungan ini dipandu langsung olehDuta Besar Indonesia untuk Singapura, Wardana. Iamemperlihatkan fasilitas dan layanan yang diberikan pusatlayanan tersebut.

“Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri telahmengembangkan pusat-pusat layanan lainnya di BruneiDarussalam, Korea Selatan, Qatar, Syria dan Yordania gunamemberikan fasilitas dan perlindungan yang lebih baik bagipara pekerja migran Indonesia. Namun, sebagai pusat layanan

Para peserta Pelatihan Regional Asia-Pacific mengunjungi Pusat LayananWarga Negara, dipandu Duta Besar Indonesia untuk Singapore, Wardana (duadari kanan)

© Deplu RI

Pelatihan inidisasarkan bagi parapegawai DepartemenLuar Negeri yangmendapat mandatuntuk membantu parapekerja migran danditempatkan diMalaysia, Singapura,Hongkong, KoreaSelatan, Australia,Jepang dan India.

Albert Y. Bonasahat merupakan salahseorang staf Proyek Pekerja Migran ILO.Saat mengikuti Pelatihan Regional Asia-Pasifik bagi Para Diplomat tentangPerlindungan Pekerja Migran diSingapura, ia bertemu dengan mantanpekerja migran yang masih menunggukeputusan pengadilan. “Saya terkejut saat

mendengar pengalaman traumatis yang dialaminya. Tapi,baginya, menyerah bukanlah sebuah pilihan. Ia bahkansiap untuk bekerja lagi, kendati baru mengalami kejadianburuk. Saya ingin membagi kisahnya, sebagai inspirasiuntuk menghentikan penganiayaan terhadap para pekerjamigran.” (* nama disamarkan sesuai permintaan)

Panggil saja ia Ani*. Ia muda dan cantik. Impianterpendamnya akhirnya terwujud tiga tahun lalu, ketikadari Malang, Jawa Timur, ia berangkat ke Batam untukmengikuti sesi pengarahan terakhir pra-keberangkatan. Darisana, hanya beberapa kilometer dari pantai, ia dapatmenyaksikan gemerlapnya kilauan lampu Singapura, yangseperti memanggilnya untuk datang dan menggapaikehidupan yang lebih baik.

“Saya punya beberapa teman yang pergi ke Singapura untukbekerja. Mereka kelihatan bahagia dan berhasil mengubahkehidupan. Saya pikir saya dapat mendapatkan penghasilanyang bagus, juga pengalaman kerja. Sesederhana itu,” ujar dia,menjelaskan motivasinya berangkat ke luar negeri. Ia punmeninggalkan pekerjaannya di Malang untuk menjadi pekerjarumah tangga di Singapura, di mana sang agen mengatakan iaakan mendapat gaji lebih besar.

Dua bulan pertama, kehidupan baru Ani di Singapura berjalanlancar. Ia bekerja dengan rajin dan mulai menguasai pekerjaanbarunya. Keadaan berubah ketika majikan perempuannya mulaimemperlakukannya dengan buruk. Awalnya, ia hanyamengeluarkan kata-kata kasar saat Ani melakukan kesalahan. Taklama kemudian, ia mulai memukulinya, terkadang tanpa alasan.Ani mengalami penganiayaan fisik dan mental hampir setiap hariselama satu setengah tahun.

Ia hanya dapat berharap perilaku sang majikan berubah.“Saya menderita,” kata dia, “namun saya selalu percaya diaakan berubah. Saya tidak pernah melaporkannya ke polisi. Sayahanya pasrah karena saya diajarkan orangtua untuk bersabarsaat menghadapi masalah. Saya terus berdoa dia kembali baikdan hidup saya akan segera berubah,” ia menjelaskan.

Untungnya, salah seorang tetangga curiga dan menandaikondisi fisiknya yang melemah. Ia pun menyelamatkan Ani, danmembawanya ke polisi. Petugas kepolisian pun menyelidikikasusnya dan membawanya ke Kedutaan Indonesia di Singapura.

“Saya sudah di sini selama 14 bulan. Saya masih menunggukeputusan pengadilan melawan majikan saya, dan saya harustinggal lebih lama. Tapi saya baik-baik saja karena suasana disini lebih menyenangkan. Setiap orang pun memperlakukansaya dengan baik dan saya mendapatkan pelatihan kerja diKedutaan,” kata dia, tersenyum.

Dengan mata bersinar penuh harapan, Animelanjutkan,”Seperti rekan lainnya yang masih menunggupenyelesaian kasus, saya menerima 10 dolar Singapura per hariuntuk untuk masa kerja maksimum 15 hari setiap bulan.Mereka melatih kami melakukan pekerjaan administratif danmemberikan uang saku. Tapi, yang terpenting adalah sayamerasa aman.”

Sambil menunggu penyelesaian kasusnya, Ani terusmeningkatkan kemampuannya karena ia berniat segera kembalibekerja di luar negeri. “Sambil menunggu, saya tidak berhentimempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebihbaik. Apa yang terjadi pada saya hanyalah nasib buruk dansaya yakin tidak akan berlangsung selamanya. Hidup terusberubah,” kata dia yakin, menolak untuk menyerah. “Disamping itu, apa pun yang terjadi, saya harus membuktikanbahwa saya dapat berhasil bekerja di luar negeri. Terkadang,kita berada di bawah tapi akan datang saatnya kita mencapaititik puncak. Hidup saya akan berubah, saya yakin,” iamenambahkan dengan bijaksana.

“Senang atau Susah, SayaAkan Kembali ke Luar Negeri!”

11

percontohan, saya yakin pusat layanan ini dapat menjadicontoh dan model yang harus direplikasi di negara-negaratujuan lainnya,” ujar Duta Besar Wardana, serayamenambahkan bahwa Departemen Luar Negeri berencanamembangun delapan pusat layanan tahun depan.

Pusat layanan tersebut memberikan tempat penampungansementara bagi para pekerja migran Indonesia yangmenghadapi masalah di Singapura dan memilih untukmeninggalkan majikannya. Pusat layanan pun memberikanprogram pelatihan keterampilan kerja, termasuk pelatihanbahasa Inggris dan Mandarin serta komputer. Selanjutnya,pusat layanan ini juga memberikan bantuan hukum bagipara pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalahhukum di Singapura.

Salah seorang peserta dari Kedutaan Indonesia di Jepangmengatakan bahwa pelatihan ini memberikannya peluanguntuk lebih mendalami masalah migrasi kerja dan langkah-langkah terbaik yang telah dilakukan di tingkat internasionaluntuk melindungi dan mempromosikan pekerja migranIndonesia. “Tantangan kami sekarang adalah menerapkanapa yang telah kami pelajari. Namun, karena hal ini telahmenjadi prioritas Departemen Luar Negeri untukmelindungi para pekerja migran dengan lebih baik, sayayakin kami dapat menjadi teman sejati para pekerja migranIndonesia,” tegasnya.

Sejak 2006, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas)telah menerapkan dan mengadopsi silabus Mengetahuitentang Bisnis (KAB) ILO untuk Pendidikan Kewirausahaandi sekolah-sekolah menengah kejuruan di seluruhIndonesia. Setahun kemudian, pada 2007, keenam PusatPengembangan Pendidikan Teknis dan Kejuruan telahmenerapkan dan mengadopsi KAB dalam pelatihantahunan mereka.

Selanjutnya, masing-masing pusat pendidikan secaraaktif mempromosikan program pelatihan KAB kepadalembaga pemerintah di tingkat nasional dan provinsi sertabekerjasama dengan sektor swasta untuk mendanaipelatihan bagi para guru. Alhasil, sekitar 500 guru dapat

12

Terkait dengan semakin banyaknya eksploitasi danpenganiayaan di sepanjang proses migrasi, 2006 lalupemerintah Indonesia mengumumkan serangkaian inisiatifkebijakan dan perangkat administratif untuk memperkokohperlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Salah satu inisiatif kebijakan ini adalah InstruksiPresiden No. 6 Tahun 2006, yang menegaskan rencanaaksi dengan langkah dan tenggat waktu yang konkret bagisejumlah kementerian untuk secara efektif meningkatkanperlindungan terhadap pekerja migran Indonesia disepanjang proses migrasi baik di Indonesia maupun di luarnegeri.

Pada 2007, terlihat jelas perangkat kebijakan yangkomprehensif sangat diperlukan pemerintah Indonesiauntuk menyikapi besarnya permasalahan yang dihadapipekerja migran Indonesia. Harus diakui, hal inimerupakan wilayah yang penuh tantangan, mengingatmigrasi kerja merupakan sektor multilateral yang berada dibawah naungan lebih dari 13 departemen dan badanpemerintah. Tidak hanya itu, hal ini juga terkait eratdengan penyalur kerja dalam hal rekrutmen, pelatihan,asuransi, kesehatan dan layanan keuangan.

Untuk memfasilitasi koordinasi dan kerja sama parapihak terkait, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian (Menko Ekuin) membentuk kelompok kerja

tetap menyangkut migrasi kerja, yang terdiri dari perwakilandepartemen pemerintah, penyalur tenaga kerja swasta, danorganisasi masyarakat. Para anggota kelompok kerja inibertemu secara berkala di bawah kepemimpinan MenkoEkuin.

Menko Ekuin meminta bantuan teknis dari ILO untukmemastikan perencanaan kebijakan dan administratif dariberbagai kelompok kerja ini mencerminkan praktik-praktikterbaik internasional tentang manajemen migrasi kerja danmemahami standar-standar internasional tentangperlindungan pekerja migran. “ILO menanggapi permintaanini melalui Proyek Pekerja Migran, yang didanai PemerintahNowergia, yang telah menjalin kerja sama dengan MenkoEkuin sejak 2006,” jelas Lotte Kejser, Kepala PenasihatTeknis Proyek Pekerja Migran ILO .

Dalam kegiatan-kegiatannya terkini, Menko Ekuin,bersama ILO, mengumpulkan perwakilan senior kelompokkerja pada 8-10 Mei dalam sesi perencanaan tingkat tinggiuntuk menghasilkan kebijakan yang lebih mendalam untukmenggantikan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006.

“Difasilitasi oleh pakar migrasi kerja internasional, parapeserta mengkaji dan merencanakan program migrasiIndonesia yang sudah ada dan direncanakan,membandingkannya dengan praktik-praktik terbaik dariberbagai negara dengan konteks serupa dan

untuk MelindungiMemperkuat KebijakanMemperkuat KebijakanMemperkuat KebijakanMemperkuat KebijakanMemperkuat Kebijakan

Pekerja Migran Indonesia

Mempromosikan Pendidikanbagi Siswa Sekolah KejuruanKewirausahaan

© ILLO/ILO Jakarta

HAK-HAK DALAM BEKERJA

berpartisipasi dalam program pelatihan tersebut. Karenatingginya permintaan, pemerintah pun berencanameningkatkan jumlah fasilitator kunci hingga 60 orangpada tahun ini.

Suwadi, salah seorang fasilitator KAB dari pusatpengembangan di Malang, mengatakan bahwa padaawalnya ia sulit mempromosikan program pelatihankewirausahaan ini kepada para guru. “Kebanyakan masihterfokus pada keterampilan teknis dan pencapaianakademis. Saat mereka menyadari bahwa kewirausahaanmenjadi aspek penting dalam membangun masa depansiswa, permintaan akan pelatihan ini meningkat pesat.Terima kasih kepada ILO yang telah membantu kamimempromosikan program ini secara luas,” iamenambahkan.

Pusat Pengembangan ini pun telah membantuDirektorat Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan

RIGHTS AT WORK

13

menggolongkannya sesuai dengan standar internasionaltentang perlindungan pekerja migran,” ujar Lotte.

Selanjutnya, para peserta pun menyusun Peta danRencana Aksi untuk Penempatan, Perlindungan danKeuangan dari sistem manajemen migrasi Indonesia,membangun program dan struktur yang sudah adasebanyak mungkin. Peta dan Rencana Aksi ini telah

dibawa ke masing-masing departemen dan lembaga swastalainnya untuk divalidasi dan disempurnakan.

Komara Djaja, Sekretaris Menteri Koordinator BidangPerekonomian, mengatakan, “Menko Ekuin sangat senangdengan bantuan teknis yang diberikan ILO untukmenfasilitasi proses antardepartemen ini. Ketika sejumlahkementerian mengambil langkah untuk melindungi pekerjamigran, bantuan teknis ILO memperkuat perencanaankebijakan migrasi kerja Pemerintah Indonesia gunamemberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerjamigran di Indonesia dan luar negeri.”

Pada Agustus 2008, di bawah kepemimpinan MenkoEkuin dan fasilitas Proyek Pekerja Migran ILO, para pesertakelompok kerja akan menyempurnakan Peta dan RencanaAksi sesuai dengan masukan dan hasil kerja di lembaga-lembaga ini. Terkait problem sistematis dalam migrasikerja Indonesia, pengembangan kebijakan dan strukturmemang menjadi persyaratan utama bagi perlindungandan penempatan yang lebih efektif bagi pekerja migranIndonesia.

untuk membentuk “Klub Usaha Siswa” bagi para siswayang tertarik menjalankan kegiatan usaha. Untukmempromosikan kerja mandiri sebagai pilihan karir bagipara siswa dari sekolah menengah kejuruan, Diknas telahmemperkenalkan Kompetisi Rencana Usaha sebagai bagiandari Kompetisi Tahunan tentang Keterampilan Nasionalyang diselenggarakan sejak 2007. Kendati hanya 30 siswayang mendaftar pada kompetisi tahun lalu, Diknasmengharapkan peningkatan jumlah peserta pada kompetisitahun 2008.

Pendidikan kewirausahaan tidak hanya mengajarkanseseorang bagaimana menjalankan usaha, tapi jugamendorong pola berpikir kreatif dan berperilaku kritis,selain juga mendorong penghargaan terhadap diri sendiridan akutanbilitas. Program ini lebih kepada pendidikankewarganegaraan,” kata Edison Ginting, fasilitator KABlainnya dari Bandung.

© A. Mirza/ILO Jakarta

Hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesiayang hampir mencapai 230 juta tercakup pengaturanjaminan sosial formal. Pada 2007, 23,1 juta pekerja di143.ooo perusahaan terdaftar di PT. Jamsostek, lembagaasuransi sosial nasional bagi para pengusaha sekor swastadan para karyawannya. Namun, hanya 7,9 juta pekerja di91.000 perusahaan yang menjadi anggota aktif. Lebih dariitu, kontribusi dari asuransi sosial ini masih tidakmenjangkau seluruh pekerja, termasuk mereka yang beradadi ekonomi informal.

“Penting bagi Indonesia untuk melangkah maju dalammeningkatkan dan memperluas cakupan jaminansosialnya. Strategi nasional yang dikembangkan melaluidialog antara pemerintah dan kelompok terkait, termasukorganisasi pengusaha dan pekerja, dapat mengidentifikasilangkah-langkah yang harus diambil, sejalan dengankondisi nasional, untuk memberikan perlindungan yanglebih baik kepada masyarakat Indonesia,” ujar AlanBoulton, Direktur ILO di Indonesia, dalam sambutannyasaat seminar nasional tentang jaminan sosial bertajuk“Mewujudkan Jaminan Sosial untuk Semua: PerlukahJamsostek Direformasi?”

Seminar ini diselenggarakan oleh ILO bersama denganPT. Jamsostek pada 16 Juli di Jakarta. Seminar ini menjadisarana untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman

dalam menyusun kerangka peraturan yang lebih baik danmeningkatkan pengaturan kelembagaan Jamsostek dengantujuan meningkatkan keanggotaan dan memberikantunjangan yang lebih baik. Seminar pun akan membahasstrategi-strategi untuk memperluas cakupan jaminan sosialbagi pekerja ekonomi informal.

Seminar ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagianpertama membahas mengenai upaya meningkatkanpengaturan kelembagaan Jamsostek di Indonesia, denganmenghadirkan perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (S. Lumban Gaol, Direktur Pengupahandan Jaminan Sosial), Apindo (Sofjan Wanandi, Presiden)dan serikat pekerja (Rekson Silaban, Presiden KSBSI).

Sofjan menyoroti masalah anggaran dan keuntunganmanajemen dalam tubuh Jamsostek. Pengusaha danserikat pekerja, kata dia, belum merasakan manfaat dariprogram-program Jamsostek. “Jamsostek harus bekerjalebih keras lagi untuk menyakinkan dan membangunkepercayaan para pengusaha. Manajemen Jamsostek,karenanya, harus secara aktif meningkatkan kesadaran parapekerja dan pengusaha mengenai manfaat yang ditawarkanmelalui program-program yang mudah dipahami danlangsung menyentuh kebutuhan para pekerja.”

Sementara itu, Rekson menekankan kebutuhan akanreformasi Jamsostek yang dikelola oleh badan tripartit yang

Mengkaji Jaminan Sosial di Indonesia:Mengkaji Jaminan Sosial di Indonesia:Mengkaji Jaminan Sosial di Indonesia:Mengkaji Jaminan Sosial di Indonesia:Mengkaji Jaminan Sosial di Indonesia:

Perlukah Jamsostek Direformasi?

PERLINDUNGAN SOSIAL

14

Seminar nasional tentang jaminan sosial yang diselenggarakan bersama

© ILO/ILO Jakarta

mewakili pemerintah, pengusaha dan pekerja (termasukpara pekerja mandiri), yang dituangkan dalamperundangan 2004 dan keuntungan seharusnya tidakmasuk kantong pemerintah dalam bentuk dividen. “Iniuang kami, tapi yang menikmati orang lain (pemerintah).Lucu jadinya,” kata Rekson. Hingga tahun ini, keuntungantahunan Jamsostek menjadi dividen bagi pemerintah.

Seminar pun mengkaji kerangka peraturan untuk skemaasuransi sosial, dengan menghadirkan Isa Rachmatarwatadari Departemen Keuangan, Mariani

Akib Baramuli dari Komisi IX, DPR, dan HasbullahThabrany dari Universitas Indonesia. Seminar diakhiridengan mengidentifikasi strategi-strategi untukmemperluas jaminan sosial terhadap penduduk yangbelum terjangkau, termasuk pekerja ekonomi informal.

Presiden Direktur Jamsostek Hotbonar Sinagamengatakan bahwa pada tahun ini perusahaan ini akanmenggaet 280.000 anggota baru dari sektor informal,meningkat dari 84.729 pada 2007. Karenanya, PT.Jamsostek meluncurkan sejumlah langkah “terobosan”untuk mencapai sasaran, termasuk membentuk kemitraandengan lembaga pemerintah dan perusahaan negara lainnya,serta menggunakan sebagian dana dari tanggung jawabsosial perusahaan untuk menarik calon anggota baru.

“Permasalahan utama dari mendaftarkan pekerjainformal adalah absennya organisasi-organisasi payung(untuk membayar premium). Namun, kita akanmengambil sejumlah inisiatif, termasuk membentukkemitraan dengan, misalnya, PT Permodalan NasionalMadani (PNM) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), di manakeduanya dapat menjadi organisasi payung bagi pekerjasektor informal,” kata Hotbonar.

Pada 2007, jumlah pekerja informal di seluruh negerimencapai 66 juta, lebih dari dua kali lipat pekerja formalyang hanya sebesar 31 juta. Namun, pekerja sektor formalmemiliki akses yang lebih baik terhadap Jamsostek, denganjumlah keanggotaaan mencapai 23,7 juta dari lebih 159.000perusahaan pada 2007, atau 76 persen dari keseluruhananggota. Jamsostek pun menargetkan memperoleh 2,5 jutaanggota baru dari sektor formal pada 2008.

Komentar dari para panelis dibanjiri pertanyaan daripara peserta. Diskusi pun terjadi membahas mengenaiperlunya Jamsostek meningkatkan pelayanan danmemperluas cakupannya kepada pekerja informal, manfaatyang ditawarkan kepada pengusaha dan pekerja, perlunyaJamsostek terfokus pada kesejahteraan sosial paraanggotanya, dan kebutuhkan akan kegiatan peningkatankesadaran.

Seminar ini dihadiri sekitar 150 peserta daripemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembagainterasional dan nasional serta akademisi.

ILO Jakarta menjalankan berbagai langkah untukmengarustamakan gender dalam setiap kegiatan danproyeknya.

Pada April lalu, misalnya, ILO menyelenggarakanpelatihan yang melibatkan perwakilan dari parakonstituen tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja)untuk membangun kapasitas mereka dan memastikanpelaksanaan yang lebih baik mandat ILO gunamempromosikan kesempatan bagi semua perempuandan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layakdan produktif.

Sedikitnya 30 peserta dari berbagai provinsi diIndonesia dan Timor Leste menghadiri pelatihan ini.Selama empat hari, para peserta mendalami sejarah,prinsip-prinsip dan aspek-aspek penting dari AuditGender Partisipatif. Bekerja dalam kelompok, parapeserta berlatih melakukan wawancara staf,mengevaluasi data dan menyusun rencana aksi untukmenindaklanjuti pelatihan yang mereka terima.

Seluruh peserta sangat menyadari tantangan yangmereka hadapi saat melakukan audit gender dalamorganisasi mereka. Sebab, jika para pengambilkeputusan tidak memahami keuntungan bagi organisasi,mereka akan enggan menjalankan program gender,khususnya audit gender. Untuk itu, para peserta belajarmenjawab permasalahan ini dengan menekankan bahwaproduktivitas akan meningkat ketika hambatan yangmenghambat peluang perempuan dihapuskan.

Aghni, dari KPSI, belajar banyak dari pelatihan inidan kini sedang mempersiapkan audit gender di dalamSPMI, salah satu anggota dari KPSI. Ia pun sudahmelihat keuntungan dari besarnya keterlibatanperempuan dalam serikat dan manajemen.

Kini, lanjut dia, saatnya untuk mengkaji semua aspekagar SPMI lebih dapat mempromosikan kesetaraangender. “Kami menginginkan kesetaraan gender dapatmenjadi bagian dari budaya dan kebijakan SPMI.Sebelumnya, jika perempuan tidak bertanya, merekatidak akan ingat. Kami menginginkan kesetaraan genderuntuk dilembagakan sehingga perempuan tidak perlubertanya lagi dan lagi.”

Membangun KapasitasMemperkokoh Kesetaraan

GENDER

15

Padahal, dalam masalah pekerja anak,K3 dapat menjadi salah satu cara untukmenanggulangi atau menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.Pelaksanaan K3 pun dapat menghapuskan bahayaatau mengganti alat berbahaya di tempat kerja.

Perhatian terhadap permasalahan initerungkap ketika ILO memaparkan temuan-temuan kunci Kajian Cepat tentang K3, Pekerjadan Pekerja Muda (15-17 tahun) dalam IndustriPembuatan Furnitur dan Perkayuan di Jeparapada 22 April dan di Semarang pada 24 April.Sementara Keputusan Presiden No. 59 Tahun2002 tentang Rencana Aksi Nasional jugamencantumkan sektor ini sebagai salah satubentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Kajian tersebut mengindikasikanpekerja anak di bawah usia 15 dan diantara usia 15 -17 tahun terbilangrentan terpapar bahaya di sektor ini.“Sebagai contoh, ditemukan 20% dari75 pekerja anak tidak masuk kerjakarena sakit, dengan jumlah yangtinggi dibandingkan pekerja dewasa,”ujar Hanifa Maher Dany, KonsultanILO dari Universitas Diponegoro yangmelaksanakan kajian cepat tersebut.“Mereka terpapar debu, bau, bising,benda tajam, pelarut dan lainnya.Banyak dari mereka tersengat aliran

listrik akibat kabel-kabel listrik yang terkelupas. Mereka sangatrentan terhadap banyak bahaya yang dapat membahayakanmasa depannya,” imbuhnya.

Dr. Harjono, Ketua Dewan Keselamatan dan KesehatanKerja Nasional (DK3N), mengkhawatirkan kondisi di atas.“Pengusaha dan pekerja dewasa harus dapat memberikanpelatihan yang tepat dan memadai sebelum mempekerjakanpekerja muda, terutama mereka yang berusia di 15-17 tahun.Pengusaha juga harus meningkatkan kondisi kerja danmembuatnya aman bagi mereka,” tandasnya.

Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan pihakpemerintah. Warsini, Kepala Sub-Direktorat Kerja sama Lintas

Sektor, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,mendorong para koleganya dari unit pengawasanketenagakerjaan untuk meningkatkan kunjungan pengawasan,guna memberikan bantuan yang lebih baik dan melindungipekerja muda usia 15-17 tahun.

Peningkatan kondisi K3 di tempat kerja di Jawa Tengahsebetulnya bukan merupakan barang baru bagi pemerintahsetempat. Pemerintah daerah telah menyusun sejumlahproduk hukum mengenai pekerja anak, seperti PeraturanDaerah Jawa Tengah No. 7 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Pekerja Anak; Peraturan Gubernur JawaTengah No. 93 Tahun 2007 tentang Pembentukan KomiteAksi Provinsi mengenai Penghapusan Bentuk-bentukPekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Peraturan Gubernur JawaTengah No. 4 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi ProvinsiJawa Tengah mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburuk untuk Anak.

Bambang Prayitno, Kepala Sub Dinas PengawasanKetenagakerjaan di bawah Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jawa Tengah, menjamin permasalahan K3,pekerja anak, dan lapangan kerja bagi kaum muda akandiprioritaskan ke dalam rencana kerjaJawa Tengah dan Jeparamelalui penghapusan kondisi kerja berbahaya bagi pekerjamuda di sektor perkayuan dan industri furnitur. “ProvinsiJawa Tengah akan terus memberikan perhatian serius padapermasalahan ini. Kami merupakan provinsi pertama yangmembawa pengusaha yang mempekerjakan anak-anak dibawah 18 tahun dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburukuntuk anak ke pengadilan dan dihukum.”

bagi Pekerja MudaPEKERJAAN YANG AMANPermasalahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja, khususnya para pekerjamuda usia 15-17 tahun di sektor perkayuan dan pembuatan furnitur di Jepara, Jawa Tengah,masih menjadi tantangan.

Kajian tersebutmengindikasikanpekerja anak dibawah usia 15dan di antara usia15 -17 tahunterbilang rentanterpapar bahayadi sektor ini.

PERLINDUNGAN SOSIAL

16

© ILO/ILO Jakarta

Proyek ILO untuk Pemberdayaan Masyarakat AdatPapua (PIPE), yang bertujuan memberdayakan masyarakatadat di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, pada21 – 29 Juli 2008 telah memfasilitasi pelaksanaanberbagai kegiatan lanjutan pembangunan kapasitas paraorganisasi masyarakat dan badan pemerintah terkait diempat proyek percontohan, yaitu: Kabupaten Muara Tamidi Kota Jayapura-Papua, Kabupaten Kemtuk Gresi/GresiSelatan di Kabupaten Jayapura- Papua dan Kabupaten TanaRubuh and Kebar/Senopi, Kabupaten Manokwari- PapuaBarat.

Bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dari hasilyang sudah dicapai, sejumlah kegiatan yang dilakukantermasuk penyerahanperalatan produksidan fasilitas untukmemperkokohmekanismependukung kehidupanmasyarakat yangsudah ada; peluanguntuk kepemimpinandan tanggung jawabbersama untukmeningkatkanketerampilanmanajemenorganisasi para tokohmasyarakat; danmeluncurkanpeningkatanketerampilan bagikaum perempuan untuk meningkatkan kesadaran akan perangender dalam proses pembangunan desa.

Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, bersamadengan pejabat pemerintah terkait, termasuk Margono,Asisten 1, Kota Jayapura, Zadrak Wamebu, Wakil Bupati,Kabupaten Jayapura, serta Sergius Muabuay dan YohanesHegemur, Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Manokwari danProvinsi Papua Barat, bersama-sama meresmikan kegiatan-kegiatan tersebut. Pejabat pemerintah lainnya dari berbagaiunit/kantor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tidakhanya sekedar menyaksikan, namun turut membantupelaksanaan kegiatan. Kesemuanya menyatakan akanmembantu komunitas setempat untuk memastikankeberlanjutan hasil yang telah diperoleh di bawah proyekini.

Selama kegiatan, fasilitas dan perlengkapan matapencaharian yang diserahkan, antara lain terdiri dari pusatlayanan mata pencaharian masyarakat, bibit tanaman,kapal mesin penangkap ikan dan perlengkapannya, traktortangan, pompa air, generator, pemotong rumput danperalatah pengolah makanan. Penyerahan fasilitas danperalatan ini sebelumnya telah didahului dengan masapersiapan yang panjang dalam hal mengembangkankelembagaan dan keterampilan, mengintegrasikankesadaran akan peran gender dan memperkokohperdamaian dan mekanisme pembangunan.

Dalam sambutannya, Nerlince Rollo, Kepala FasilitatorPengembangan Masyrakat Reba A’ling, organisasi mitra diKabupaten Muara Tami dan John

Lensru, Kepala Dewan Konsultasi Dumtru (DKD),organisasi mitra dari Kabupaten District Kemtuk Gresi/Gresi Selatan menyatakan penghargaan mereka terhadapPembangunan Partisipasi Kemandirian Masyarakat (P2KM)yang diterapkan di dalam pelaksanaan proyek.

Mereka menjelaskan bahwa pada awalnya masyarakatbelum menyadari arti penting dari proyek ini. Berbedadengan proyek lainnya, proyek ini tidak memberikanbantuan keuangan ataupun bahan. Barulah kemudian saatproses pelaksanaan proyek mereka menyadari bahwaproyek ini bertujuan untuk memperkokoh kemampuanindividual dan kebersamaan dengan memberikan layananfasilitas pendukung yang diperlukan.

Proyek PIPE:Mempertahankan Kesinambungan

Proyek PIPE saat inidijalankan dengandukungan dariprogram nasionaluntuk pemba-ngunan komunitas(PNPM) danrencana strategislocal untukpembangunanpedesaan (RESPEK)

KETENAGAKERJAAN

17

Pelatihan kewirausahaan ILO yang ditujukan bagi perempuan dari

© T. Muhamad/ILO Jakarta

Reformasidemokrasi di Indonesiayang dimulai pada 1998,membuka kesempatan bagipara mitra sosial untukberperan aktif dalammembentuk lembaga danproses pasar kerja.

Sejumlah upaya pentingtelah dilakukan untukmenciptakan lingkunganyang mendukung bagi parapengusaha, pekerja danorganisasi-organisasinyauntuk bersatu danmenyuarakan kepentinganmereka tentang kebijakan sosial dan ekonomi. Beragamsaluran pun diciptakan bagi para pengusaha dan pekerjauntuk memengaruhi peraturan, kebijakan dan program sertameningkatkan minat para anggotanya demi pasar kerja yangseimbang.

Proyek ILO/Nowergia tentang Dialog Sosial danKetenagakerjaan Muda merupakan salah satu wadah pentinguntuk memperkokoh kapasitas serikat-serikat pekerja(Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI,Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI, dan KonfederasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI) dan AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo), serta mendorong sinergidalam menyikapi masalah ketenagakerjaan muda. Dalamkonteks ini, kerja sama bipartit antara pengusaha danpekerja akan terfokus pada pengembangan dan berbagipengetahuan tentang permasalahan keterampilan kaummuda dari kedua belah pihak. Kerja sama ini akan terwujuddalam bentuk hasil-hasil diskusi bersama dan penyusunanrekomendasi bagi pemerintah.

Sebagai bagian dari sinergi bipartit, proyek menyelengarakankunjungan studi ke Malaysia bagi para pengurus Apindo danserikat pekerja pada 1-5 Juli. Federasi Pengusaha Malaysia(MEF) dan Kongres Serikat Pekerja Malaysia (MTUC) berbagipengalaman dalam mengadvokasi dan memajukan paraanggotanya. Topik-topik yang didiskusikan mencakupketenagakerjaan, keterampilan, penelitian, pendidikan danpelatihan, khususnya bagi kaum muda.

Delegasi bipartit juga bertemu dengan perwakilanKementerian Sumber Daya Manusia Malaysia dan pusat

pelatihan kerja (CIAST). Kementerian Sumber Daya telahmembentuk Sistem Standar Profesi Nasional (NationalOccupation Standard System/NOSS), yang telahdilaksanakan secara luas dan konsisten oleh lembaga-lembaga terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan,misalnya Malaysia Productivity Corporation (MPC).

“Banyak prakarsa yang kami pelajari dari MEF. Salahsatunya terkait dengan pusat layanan kerja yangmemadukan kebutuhan pekerja dan pencari kerja muda.Kami pun kagum dengan Akademi MEF, yang membentukdiploma dan jurusan hubungan industrial bagi para stafsumber daya manusia. Apindo harus dapat menerapkanpendekatan serupa bagi para anggota-anggotanya,” ujarNina Tursinah, Ketua Apindo, setelah pertemuan denganMFE.

Marmin Martono, perwakilan dari pekerja, punmengagumi fasilitas yang disediakan MTUC. “Sangatmenggugah melihat kantor MTUC yang dilengkapi denganperpustakaan dan fasilitas pelatihan yang canggih bagi paraanggotanya dan masyarakat umum.”

Sebagai tindaklanjut, delegasi bipartit akan menyiapkanrekomendasi bersama dan rancangan rencana aksi yangakan dipaparkan kepada masing-masing lembaga mengenaibagaimana mereka dapat meningkatkan pengaruh terhadapkebijakan keterampilan dan pendidikan, menyusun strategiuntuk mempromosikan kerja sama bipartit dan tripartittentang keterampilan dan pendidikan sertamengidentifikasi peran khusus masing-masing organisasipekerja dan pengusaha dalam mempromosikanketenagakerjaan muda.

Kunjungan Studi Delegasi Bipartit:Kunjungan Studi Delegasi Bipartit:Kunjungan Studi Delegasi Bipartit:Kunjungan Studi Delegasi Bipartit:Kunjungan Studi Delegasi Bipartit:

Belajar dari Malaysia

DIALOG SOSIAL

18

Indonesian delegation during the meeting with the MEF

© ILO/ILO Jakarta

DIALOG SOSIAL

ILO, bersama Pusat Pelatihan Internasional ILO danProgram Kerjasama dengan Pengusaha Belanda (DECP),menggelar lokakarya tiga hari mengenai organisasi pengusahayang efektif di Indonesia pada 8 – 10 Juli di Hotel Aryaduta,Jakarta.

Lokakarya ini merupakan tindaklanjut dari lokakaryasejenis yang diselenggarakan pada 2007 untuk memperkokohkapasitas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Lokakaryapertama hanya disasarkan bagi para pengurus dan anggotaApindo di tingkat nasional dan provinsi. Lokakarya pertamaini meliputi topik-topik dasar yang dapat meningkatkankeefektifan organisasi pengusaha, seperti tatakelola yang baik,lobi dan advokasi, layanan bagi para anggota, keanggotaan,pengembangan pendapatan dan perencanaan strategis.

Dalam lokakarya pertama disimpulkan, perlupembentukan proyek khusus di antara cabang-cabang Apindobaru di lima kabupaten/kota: Karawang, Bojonegoro, Asahan,Makassar dan Tarakan. Tujuan utama dari proyek ini adalahmenciptakan sejumlah pelajaran yang dapat dipetik danmodel untuk direplikasi oleh daerah-daerah lain.

Salah satu tujuan utama dari lokakarya lanjutan adalahmemastikan penyebarluasan materi yang bisa dipetik dari

proyek tersebut untuk lebih meningkatkan kapasitas Apindo.Para peserta mencakup pengurus dan anggota Apindo di tingkatkabupaten/kota. Selanjutnya, lokakarya ini memberikankesempatan bagi Apindo untuk belajar dari organisasi-organisasipengusaha dari berbagai negara seperti Singapura, Selandia Baru,Srilanka, Mongolia, Belanda, Inggris dan Italia.

“Saya sangat menyambut baik lokakarya ini. Kita perlumemperkuat kapasitas Apindo di semua tingkatan, khususnya dikabupaten/kota. Saya percaya kita dapat saling belajar selamapelaksanaan lokakarya ini, serta dapat berbagi pengalamandengan organisasi-organisasi pengusaha dari luar negeri untukmeningkatkan keefektifan organisasi kita,” ujar Sofjan Wanandi,Presiden Apindo, dalam sambutan pembukaannya.

Topik utama yang menjadi bahan diskusi dalam lokakarya iniadalah strategi Apindo di tingkat nasional, provinsi, dankabupaten/kota. Peran masing-masing cabang Apindo pundikaji, sejalan dengan upaya Apindo untuk lebih meningkatkantingkat pengaruh dan kekuatannya, meningkatkan teknik-tekniklobi dan advokasi dan meningkatkan layanan bagi peningkatankeanggotaan.

Meningkatkan KeefektifanORGANISASI PENGUSAHA

Kunjungi Proyek Jalan Pedesaan ILO di Aceh BesarKoordinator Residen PBBKoordinator Residen PBBKoordinator Residen PBBKoordinator Residen PBBKoordinator Residen PBB

Insinyur ILO untuk Aceh Besar, Yusrizal, memberikanpenjelasan kepada tim Koordinator UN RC mengenaikegiatan proyek dan pemeliharaan di kecamatan ini. Iapun bertemu dengan M. Yusuf, mandor yang mengepalaipemeliharaan yang dilakukan masyarakat sekitar mengenairencananya setelah kegiatan pemeliharaan selesaidilakukan.

Di Aceh dan Nias, hingga Juni 2008, di bawah proyekILO ini, sepanjang 97,2 km jalan di lima kabupaten telahdirehabilitasi dan 20,2 km jalan telah dipeliharan melaluisistem berbasis komunitas. Rehabilitasi dan pemeliharaanjalan telah menciptakan 214.733 hari kerja denganpartisipasi perempuan mencapai 21,5% dan 33,2% diAceh and Nias. Tahap I dari proyek ini dimulai padaMaret 2008 dan akan selesai pada September 2008.Perpanjangan proyek hingga Desember 2009 telah dikajiMulti Donor Fund pada Juni 2008

El-Mostafa Benlamih, Koordinator Residen PerserikatanBangsa-Bangsa (UN RC), mengunjungi Aceh pada 5 – 11Juli. Ia mengunjungi salah satu jalan di bawah Proyek JalanPedesaan ILO di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan InginJaya, pada 9 Juli.

Cuplikan

19© ILO/ILO Jakarta

KETENAGAKERJAAN

Pengusaha dan Pekerja

Pekerjaan yang layak bagi kaum mudamerupakan tantangan yang dihadapi banyak negara didunia. Tingkat pengangguran masih dianggap sebagaiindikator permasalahan ketenagakerjaan muda yang palinggamblang terlihat.

Sejumlah studi menyoroti problem khusus dalammengaitkan kebijakan dan lembaga pendidikan dengandunia industri untuk mempersiapkan kaum mudamemasuki dunia kerja. Sementara lemahnya tradisi dialogantara birokrasi dan perusahaan swasta memperburukmasalah ini.

Survei ILO tentang transisi dari sekolah ke dunia kerjapada 2004 memperlihatkan kurangnya partisipasi bisnisdalam mempersiapkan dan mengembangkan potensi paralulusan sekolah dalam memasuki dunia kerja. Hanyasebagian dari para pencari kerja dan 40 persen pengusahamemiliki pengalaman kerja selama masa bersekolah ataupelatihan. Dalam kondisi ini, sejumlah perusahaan besarmemecahkan persoalan ini dengan melakukan investasidalam fasilitas pelatihan internal. Namun, sebagian besarperusahaan masih menggantungkan dari keterampilan yangtersedia di pasar kerja, kendati kualifikasinya kurangmemuaskan.

Tanggulangi Pengangguran Muda

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensitentang Dokumen Identitas Pelaut (Edisi Revisi), 2003(No. 185) pada Januari 2008 melalui Undang-Undang No.1/2008.

erangkat ratifikasi secara resmi diserahkan kepada ILOpada Juli 2008. Konvensi ini telah diratifikasi 14 negara,baik yang sudah sepenuhnya meratifikasi ataupunmenyatakan kesanggupannya untuk melaksanakanKonvensi yang diadopsi oleh pemerintah, pekerja danpengusaha dari Negara-negara Anggota ILO padaKonferensi Perburuhan Internasional ke-91 yangdiselenggarakan di Jenewa pada Juni 2003.

Konvensi No. 185 merupakan perangkat pertama yangbersifat mengikat secara internasional dalam bentuk sistemidentifikasi yang bersifat wajib bagi pekerja dalam kategoritertentu. Konvensi ini memaparkan sistem keamanankomperehensif yang terdiri dari pengenal biometrik yang

Indonesia Ratifikasi

20

Konvensi ILO No. 185 tentangKonvensi ILO No. 185 tentangKonvensi ILO No. 185 tentangKonvensi ILO No. 185 tentangKonvensi ILO No. 185 tentang

memungkinkan pengidentifikasian para awak kapal sebagaipemegang dokumen tersebut.

Konvensi dirancang untuk memperkuat upayapengamanan dalam sektor transportasi maritim. Bagi parapekerja maritim, konvensi ini tidak hanya menjamin hak-hak pekerja tapi juga memfasilitasi mobilitas mereka saatbepergian dengan kapal, kembali pulang dan merapat dipelabuhan-pelabuhan asing. Bagi para pemilik kapal,konvensi ini memfasilistasi operasional perkapalan global.

“Saya menyambut baik ratifikasi konvensi ini olehIndonesia. Hal ini membuktikan komitmen PemerintahIndonesia dalam menjamin pekerjaan yang layak bagi parapelautnya sekaligus berkontribusi pada peningkatankeamanan maritim,” ujar Direktur Jenderal ILO, JuanSomavia, saat menerima dokumen ratifikasi.

“Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini dapat memulaipenerbitan Dokumen Identitas Pelaut bagi para tenaga

DOCUMEN IDENTITAS PELAUT

Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, Proyek ILO/Norwegia tentang Ketenagakerjaan Muda dan DialogSosial menyelenggarakan Forum Bipartit pada 30 Juni lalu,dengan menyediakan forum bagi serikat-serikat pekerjanasional (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia/KSBSI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI, danKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI) danAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahaslangkah-langkah membantu pemerintah dalammenanggulangi masalah ketenagakerjaan muda danmengaitkannya dengan upaya Jejaring Lapangan Kerja bagiKaum Muda Indonesia (IYEN) dan Rencana AksiKetenagakerjaan Muda (IYEAP). Forum tersebut jugadimaksudkan untuk memperluas kerja sama bipartit danmengakui ketenagakerjaan muda sebagai aspek pentingdalam kebijakan ketenagakerjaan.

Forum ini diakhiri dengan penyusunan rencana-rencanaaksi dari pengusaha dan pekerja. Untuk melangkah maju,di bawah rencana aksi tentang ketenagakerjaan muda,Apindo akan melakukan kegiatan seperti:

1. Mengorganisir pertemuan bipartit bulanan untukmempromosikan sinergi antara Apindo dan serikattentang masalah ketenagakerjaan muda.

21

AgendaPelatihan Transisi bagi Guru dan Pengajar,

Banyuwangi, 22 * 25 Agustus 2008

Forum Publik tentang Kebebasan Berserikat, *KilasBalik, Tantangan ke Depan*, Jakarta, 28Agustus 2008

Pelatihan Kerja dan Konseling Pendidikan, Bogor, 4* 10 September 2008.

Tindaklanjut Sesi Perencanaan Menko Ekuin,Bogor, 11 * 12 September 2008

Sesi Pelatihan Departemen Luar Negeri, Qatar, 20* 22 Oktober 2008

Pertemuan Tingkat Tinggi Ketenagakerjaan Muda,Bali, Oktober 2008*

Pelatihan untuk Pelatih tentang Sertifikasi untukPelatih: Menerapkan

Keuangan Mikro * Pengelolaan demi PeningkatkanKinerja, Jakarta, 3 * 14 November 2008

Seminar Nasional ILO * Jamsostek tentangJaminan Sosial, Jakarta, Oktober 2008*

Peringatan Hari AIDS se-Dunia, 1 Desember*

kerja pelautnya. Dokumen ini akan mengizinkan para pelautIndonesia untuk meninggalkan dermaga saat berlabuh. Iniartinya mereka dapat pergi ke rumah sakit untuk berobat,mengirimkan surat untuk keluarga mereka di rumah danmelaporkan segala bentuk pembajakan dan penyelundupankepada pihak berwajib,” kata Menteri Transportasi IndonesiaJusman Safii Djamal.

Duta Besar Indonesia I Gusti Agung Wesaka Puja, WakilPerwakilan Tetap, mewakili Pemerintah Indonesia, dalampenyerahan dokumen ratifikasi, mengatakan, “Ratifikasi iniakan memperkokoh komitmen Pemerintah Indonesia dalammelindungi para pelaut Indonesia yang jumlahnya terusbertambah di seluruh dunia. Untuk itu, PemerintahIndonesia siap untuk menjalin kerja sama yang lebih eratdengan ILO.”

Indonesia saat ini merupakan pemasok terbesar tenagakerja maritim di seluruh dunia di antara negara-negara yangtelah meratifikasi Konvensi tersebut. Lebih dari 50.000pelaut Indonesia kini berhak mendapatkan DokumenIdentitas Pelaut, termasuk sejumlah besar karyawan kapalpenumpang. Di seluruh dunia, lebih dari 1,5 juta pelautberhak mendapatkan Dokumen Identitas Pelaut ILO.

*) direncanakan

KETENAGAKERJAAN

© ILO/ILO Jakarta

2. Menyosialisasikan modul-modul pelatihan muda dalamsektor retail dan otomotif yang dikembangkan Apindo danindustri-industri terkait melalui pelaksanaan pelatihan diberbagai wilayah.

3. Mengusulkan pada pemerintah untuk menerapkan modul-modul tersebut dalam balai-balai latihan kerja.

4. Memperkuat kapasitas penelitian Apindo untukmengembangkann pangkalan data dan survei tentangkebutuhan anggota.

5. Mengaitkan para lulusan sekolah dengan kebutuhanindustri melalui sistem pemaduan kerja secara elektronikyang memberikan informasi tentang kualifikasi parapencari kerja dan kebutuhan pengusaha. Sistem ini dapatdiakses melalui situs Apindo.

Sementara itu, rencana aksi serikat pekerja tentangketenagakerjaan muda adalah:

1. Mengorganisir pertemuan bipartit bulanan untukmempromosikan sinergi antara Apindo dan serikat tentangmasalah ketenagakerjaan muda.

2. Memperkokoh kapasitas Komite Kaum Muda dalammasing-masing konfederasi untuk secara aktif terlibatdalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakanketenagakerjaan muda.

3. Bekerjasama dengan pusat penelitian pekerja (LPPKI)untuk mengkaji prakarsa-prakarsa serikat dalam menyikapimasalah ketenagakerjaan muda.

Forum ini pun melibatkan berbagai proyek ILO yang terkaitdengan masalah ketenagakerjaan muda, seperti proyek tentangPeluang Kerja bagi Kaum Muda (JOY) dan Pendidikan danPelatihan Keterampilan bagi Kaum Muda (EAST).

KOLOM

Kendati fakta menyatakan bahwa perlindungan sosialmerupakan hak mendasar manusia yang diakui, 80 persenpenduduk dunia belum terjangkau jaminan sosial.Kebanyakan dari mereka umumnya bekerja di jenis pekerjaanyang terbilang “kotor dan berisiko” di ekonomi informal –jenis pekerjaan yangbelum diakui secaralegal.

Para pekerja ini jugamewakili mayoritaspekerja di banyak negaraberkembang, termasukdi Indonesia.

Kabar baiknya adalahUndang Undang SistemJaminan Sosial Nasional(SJSSN) tahun 2004,yang menegaskanperlunya cakupanjaminan sosial yangbersifat universal baikdalam ekonomi formalmaupun informal diIndonesia, akhirnyaakan segera diterapkan.Setelah beberapa kalimengalami penundaan,tampaknya akan terjadisejumlah perubahansignifikan sebelumtenggat waktu yangditetapkan pada tahun2009.

Dewasa ini, hanya 46persen dari 36 jutapekerja ekonomi formaltercakup oleh satu daritiga skema jaminan sosial (salah satu yang utama adalahJamsostek, dana asuransi sosial nasional untuk pengusahadan pekerja di sektor swasta). Alhasil, perluasan cakupanuniversal bagi perkeja informal sepintas terlihat sebagaisesuatu yang “terlalu baik untuk menjadi kenyataan”.

Pesimisme tersebut muncul di antaranya akibatkompleksitas ekonomi informal dan besarnya anggaran yangdibutuhkan. Beberapa kalangan yang pesimistis berargumen,dengan situasi ekonomi negara saat ini, Indonesia belummampu melaksanakannya.

Akan tetapi, berbeda dengan pemikiran di atas,pengalaman beberapa negara lain membuktikan tiadanya

korelasi yang kuat antaracakupan jaminan sosial danpengeluaran sosial.Kecenderungan inimengindikasikan PDB (ProdukDomestik Bruto) suatu negaramenjadi kurang pentingdalam membangun jaminansosial universal. Menciptakanperlindungan jaminan sosialyang universal semata-matahanyalah sebuah keinginanpolitik.

Negara-negara sepertiSingapura yang memiliki PDBper kapita relatif lebih tinggiketimbang Amerika Serikat(AS), bahkan memilikipengeluaran jaminan sosialyang jauh lebih rendahketimbang AS. Sebaliknya,Polandia berada dalam ligayang sama dengan Uruguay,dengan tingkat pendapatancukup rendah di dunia, tetapimemiliki tingkat pengeluaranpublik untuk jaminan sosialyang lebih besar, bahkan jikadibandingkan dengan AS.

Karenanya, pemberlakuanperundangan untukmemastikan jaminan sosial

dapat diakses oleh pekerja informal merupakan keputusanyang tepat bagi Indonesia.

Survei ILO tentang pekerja ekonomi informal di Indonesiatahun 2003 menegaskan kembali besarnya jumlah pekerjainformal yang membutuhkan perlindungan sosial.

Menjangkau yang tidak terjangkau:Menjangkau yang tidak terjangkau:Menjangkau yang tidak terjangkau:Menjangkau yang tidak terjangkau:Menjangkau yang tidak terjangkau:

Tauvik Muhamad,Programme Officer ILO Jakarta

Menerapkan JAMINANSOSIAL Indonesia

22

© A. Mirza/ILO Jakarta

Namun, kemampuan mereka untuk membayar kontribusisesuai skema asuransi sosial masih sangat rendah. Hanya berkisar41 persen di daerah perkotaan dan 16 persen di perdesaan.

Lebih dari itu, pekerja formal hanya membayar 2 persen,sementara pekerja informal harus membayar 6,3 hingga 9,3persen untuk mendapatkan cakupan universal. Angka-angkatersebut memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak bagipemerintah untuk menjawab persoalan perlindungan sosialbagi pekerja informal.

Dalam perkembangannya, Jamsostek telah dinominasikansebagai penyedia program asuransi sosial bagi pekerjaekonomi informal. Meski perkembangannya berjalan lamban,sejumlah prakarsa telah dilakukan Jamsostek untukmenyelaraskannya dengan UU SJSN.

Sebagai contoh, tahun ini, Jamostek menargetkan 280,000pekerja informal yang belum terjangkau sebagai pesertabaru—tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Jamsostek pun telah mengembangkan kemitraan denganpemerintah dan badan-badan usaha milik Negara (BUMN)serta memberikan uang muka yang dialokasikan dari danaTanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk menarikpeserta prospektif dari sektor informal lainnya.

Kendati demikian, tidak memadainya ketersediaanorganisasi-organisasi payung yang kuat, masih menjadihambatan nyata yang menyulitkan pekerja informal untukdapat terdaftar dalam skema ini.

Tantangan terbesar yang sesungguhnya adalah membangunaksesibilitas cakupan jaminan sosial secara universal. Beberapamasalah mendasar yang harus diselesaikan meliputi, diantaranya, rendah dan tidak menentunya pendapatan yangditerima pekerja informal; tingkat dan jenis manfaat yang tidakresponsif dengan kebutuhan dan sumber daya ekonomiinformal; kurangnya pemahaman umum atas konsep jaminansosial; ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah; danabsennya tata kelola dan administrasi yang baik.

Ketimbang mendirikan lembaga baru yang secara eksklusifmemberikan pelayanan bagi pekerja informal, yangseharusnya dilakukan adalah mengubah lapangan kerjainformal menjadi formal.

Di saat yang sama, diperlukan kebijakan-kebijakan yangmenyeluruh dan terpadu untuk memberikan prioritas bagitersedianya akses jaminan sosial bagi jenis-jenis pekerjaantertentu di ekonomi informal. Ini tentunya memerlukanstudi-studi kelayakan dan proyek-proyek percontohan untukmerekrut peserta-peserta baru dari sektor informal.Pelaksanaan kegiatan ini dapat didanai dana-dana awal CSR.

Langkah berikutnya adalah membangun kapasitas ataspeluang-peluang yang ada di ekonomi informal, melaluiprogram pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Hal ini akanmembantu para pekerja untuk tetap bekerja dan memberikankontribusi secara berkala bagi skema asuransi sosial mereka.

Hal terpenting lainnya, disamping peningkatan kesadaranpublik atas jaminan sosial dan program pelatihan tenagaadministrator pemberi jaminan sosial, perencanaan strategisyang terpadu dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutanpenyaluran dana CSR, melalui peningkatan kapasitasorganisasi-organisasi payung dalam sektor formal, sepertikoperasi.

Diharapkan, lembaga-lembaga ini pada akhirnya dapatberkembang menjadi lembaga ekonomi formal. Melaluiformalisasi, beban pekerja informal untuk membayarkontribusi akan berkurang karena mereka berpeluang untukmembayar iuran secara berpatungan dengan koperasi sebagaipemberi kerja.

Menjangkau pekerja yang tidak terjangkau dalam ekonomiinformal di Indonesia pun bermakna perluasan hakkonstitusi 60 juta pekerja informal ke dalam perlindungansosial.

Angka ini mewakili dua kali angka pekerja sektor formal,yang mayoritas bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang tidakaman dan terancam jatuh di bawah garis kemiskinan. Selainmenjadi bagian dari pemenuhan hak konstitusi mereka, halini akan menjadi perubahan besar yang nyata bagi kehidupanmereka.

(Artikel merupakan terjemahan dari artikel berbahasaInggris bertajuk “Covering the uncovered: MakingIndonesian social security work” dan dipublikasikan TheJakarta Post pada 18 Agustus 2008.)

Smart Workers adalah bincang-bincang radio interaktif, kerja samaILO dengan radio SmartFM yangdirancang untuk meningkatkankesadaran mengenai hak-hak mendasardi tempat kerja. Bagi Anda yangtertarik mempelajari lebih lanjuttentang isu ketenagakerjaan, simakterus 95,9 FM!

23

KOLOM

Perlindungan Sosial di Indonesia: PersiapanPengembangan Agenda (Versi revisi)

ISBN No. 978-92-2-020334-7

Selama bertahun-tahun, ILOmendukung pengembanganjaminan sosial di Indonesiamelalui proyek-proyek kerjasamateknis. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, laporan inimencoba meninjau perkembanganterakhir jaminan sosial diIndonesia, mengidentifikasi area-area yang sangat penting. Ruang

lingkup laporan ini meliputi persoalan-persoalan utamadalam perlindungan sosial: i) Implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN); ii) ReformasiJamsostek, terutama perubahan status hukumnya ke danaamanat; iii) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosialbagi pekerja ekonomi informal; dan iv) Bantuan sosialdengan penduduk miskin sebagai target.

Konvensi No. 102 tentang Jaminan Sosial

ISBN No. 978-92-2-021484-8

Konvensi-konvensi ILO merupakanperjanjian-perjanjian internasional,tunduk pada ratifikasi negara-negaraanggota ILO. Konvensi ILO No. 102diadopsi oleh Konferensi PerburuhanInternasional pada 1952. Konvensi inimenyoroti aspek-aspek jaminan sosialpenting, seperti layanan kesehatan,

tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan haritua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan persalinan dantunjangan kecacatan.

Jaminan Sosial: Konsesus Baru*

ISBN No. 978-92-2-821483-8

Pada Sesi ke-89 pada Juni 2001,Konferensi PerburuhanInternasional menetapkan diskusiumum tentang jaminan sosial.Publikasi ini memuat kesimpulan-kesimpulan Komite tentangJaminan Sosial, sebagian besarnyaberasal dari pembahasan-pembahasan yang dituangkandalam laporan Komite dankeseluruhan laporan ini

dipersiapkan sebagai dasar untuk diskusi Komite.

Publikasi

24

Pemantauan Pekerja Anak *

ISBN No. 978-92-821214-3

Laporan singkat ini memberikaninformasi tentang pentingnyapemantauan pekerja anak,langkah-langkah implementasi dankerangka kerja pemantauan pekerjaanak, serta bagaimana pemantauandapat dilakukan secara efektif ditingkat lokal dan nasional.

Penilaian Dampak: Pelaksanaan Pelatihan Gender danKewirausahaan Bersama (GETAhead)

ISBN No. 978-92-2-021212-7

Laporan ini meringkas temuan-temuan utama dari dampak kajian(survei, diskusi kelompok danwawancara mendalam) yangdiselenggarakan pada Februari2008 untuk program pelatihanGET Ahead ini. Manfaat yangdirasakan para pengusahaperempuan kecil dan mikro yang turut serta dalampelatihan ini dan kapasitas para pelatih pelatihan untukPelatihan Kewirausahaan dari para mitra ILO WEDdipaparkan dan dibahas dalam publikasi ini untukmemberikan masukan dan rekomendasi dalam upayamembantu mengembangkan program selanjutnya untukIndonesia dan wilayah lainnya.

Memulai Usaha Sendiri: Analisa Dampak Program diAceh 2007

ISBN No. 978-92-2-021159-5

Studi ini menyelidikibagaimana program MemulaiUsaha Sendiri (SYB)berkontribusi terhadappenciptaan usaha baru danpeningkatan usaha di Aceh.Studi ini memberikan gambaranyang komprehensif tentangkondisi usaha mikro dan kecildi Aceh, termasuk tantangandan peluang. Studi ini memberikan informasi danpandangan yang bertujuan meningkatkan upayapengembangan usaha di Aceh sebagai upaya untukmeningkatkan keterampilan dan peluang kewirausahaan,bagi sumber daya paling berharga di provinsi ini:perempuan dan laki-laki Aceh.

* hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia