PENDEKATAN SISTEMIKOLEH SRI SUWANTI
PEMERINTAH pd semua tingkatan adlh sebuah sistem, terdiri dr komponen yg tersusun yg mrp satu kesatuan yg utuh, saling berhubungan secara fungsional, untuk mencapai tujuan tertentu.
Ryass rasyid 3 komponen besar yg menjadi bagian dalam menjalankan sistem
pemerintahan:
Aturan main dari sistem pemerintahan, konstitusi, penegakan hukum yg jelas, pola pola pengembangan etika pemerintahan
Lembaga yg menjalankan sistem pemerintahan, yg berwenang melaks aturan main yg berlaku
Pelaku yg menjadi aktor utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yg bertanggung jawab atas pelaks kewenangan yg melekat pada lembaga yg mewadahi
JW Forrester ciri ciri organisasi masa depan :
Ditiadakan hubungan antara atasan dan bawahan Sentra laba individual Penentuan imbalan secara objektif Penyusunan kebijakan yg dipisahkan dr pengabilan
kebijakan Restrukturisasi melalui EDP (elektronik data prosessing) Kebebasan dalam mencapai informasi Peniadaan monopoli internal Pengimbangan imbalan dan resiko Mobilitas individu Hak hak individu yang makin diperhatikan Pendidikan dlm organisasi
Fukuyama 2002 Keharmonisan bangsa yg dinamis didasrkan
pada asas saling percaya. Pemerintah adlah bisnis kepercayaan, shg perlu terus dibangun kepercayaan, untuk membangun sebuah bangsa yg maju diperlukan kondisi saling percaya yang tiggi ( high trust)
Di indonesia : low trust menuju ke arah distrust. Banyak perda yg dibatalkan oleh pusat karena menunjukkan disharmonisasi, dan banyak aturan pusat yg berganti-ganti dan saling bertabrakan antara satu dgn yg lainnya. disharmonisasi)
sistem Secara hirarki : sebuah sistem dapat
dianggap sbg sub sistem dr sistem yg lebih besar
Secara fungsi : sistem tediri dr komponen masukan (input), proses, keluaran (output), nilai guna (outcome), dampak (impact), manfaat (benefit), umpan balik (feed back), umpan ke depan (feed forward) serta lkingkungan (environment) meminjam teori dr ilmu hukum dan ilmu kebijakan publik
Menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan melalui pendekatan sistemik
Analisis dengan menggunakan hirarki sistem
Analisis mengunakan sistem secara fungsional
Analisis menggunakan hierarki sistem
Bahwa suatu sistem dapat merupakan sub sistem dari sistem lain yang lebih besar
Untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan di indonesia dpt digambarkan sbg berikut :
Suprasistem : pemerintahan internasional Sistem : pemerintahan nasional Subsistem : pemerintahan provinsi Sub-sub sistem : pemerintahan kabupaten /
kota Sub-sub-sub sistem : pemerintahan desa
Analisis mengunakan sistem secara fungsional
Pemerintahan pada semua tingkatan sbg sistem, sangat tepat bila dianalisis mengunakan pendekatan sistemik.
Komponen input sistem pemerintahan berupa :
1. Pegawai 2. Anggaran (APBD/APBN) 3. sarana dan prasarana 4. peraturan perundangan 5. manajemen
Komponen prosesdlm sistem pemerintahan berupa :
Proses pembuatan kebijakan melalui rapat-rapat
Proses pemerian layanan publik Proses mengubah input menjadi barang
dan atau jasa publik
Komponen Keluaran dalam sistem pemerintahan berupa
1. Barang publik : jalan raya, rumah sakit, sekolah, dll
2. Jasa publik : ijin rekomendasi, surat menyurat dll
Komponen nilai guna dalam sistem pemerintahan berupa :
1. kelancaran lalulintas krn pembangunan jalan oleh pemerintah
2. peningkatan kesehatan masyarakat 3. rakyat memiliki kepastian hukum krn
meliki ijin usaha yg sah dll
Komponen dampak dalam sistem pemerintahan berupa :
Perdagangan antar tempat lebih lancar Produktivitas rakyat menjadi lebih tinggi Perusahaan lebih bankabel
Komponen manfaat dari sistem pemerintahan berupa :
Kesejahteraan meningkat yang ditandaidengan pendapatan perkapita naik, solidaritas sosial menguat, kepatuhan membaik dsbg
Komponen umpan balik dalam sistem pemerintahan berupa
Pikiran pembaca yg dimuat dalam surat kabar
Surat dari masyarakat kepada pemerintah
Demonstrasi tentang suatu hal dsbg
Komponen umpan ke depan dalam sistem pemerintahan berupa
Uji materi terhadap UUD, UU PP dll Rapat-rapat teknis yg dihadiri oleh
tingkatan dan susunan pemerintahan
Komponen lingkungan dalam sistem pemerintahan ;
Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan
Pendekatan paradigmatik Paradigma : pandangan yg mendasar dr
ilmuwan thd pokok persoalan yg dipelajari oleh suatu ilmu
Untuk mempelajari peristiwa sosial
Pengertian pendekatan paradigmatik
Robert K Merton Model/ skemaTheodorson A compact outline of the major
concept, assumption, procedures, propositions and problem of subtantive area or the theorytical approch in sosiological analysis
Akira ida Research framework or theoritical approachAktivitas manusia yg dilandasi sperangkat norma (aturan) prinsip atau standart yg diterima oleh sekelompok orangAktivitas tsb dilaksanakan pada seperangkat pra kondisi yg sangat pentingMembagi paradigma besar dan paradigma kecil
Ciri ciri pendekatan paradigmatik untuk memahami gejala pemerintahan
1. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dari suaatu paradigma ttt, shg mudah untuk menghubungkan analisisnya sampai diperoleh pengetahuan yg benar
2. Awalnya menggunakan paradigma yg besar (major paradigm)b kemudian dianalisis lebih lanjut dengan paradigma terbatas (minor paradigm)
Paradigma metafisik Mrp konsesnsus yg terluas dr disiplin ilmu
yg menghasilkan suatu ilmu yg disebut eksemplar yg merupakan hasil dr penemuan ilmu pengetahuan yg diterima scr umum shg yg dikatakan bahwa yg terpenting dlm paradima yaitu eksemplar baru konsep kemudian teori
Paradigma metefisika memainkan beberapa fungsi :
Menunjukkan sesuatu yg ada dan tidak ada yg menjadi pusat perhatian dr suatu komunitas ilmuwan tt
Menunjukkan kpd komunitas ilmuwan tt yg memusatkan perhatian mrk untuk menemukan sesuatu yg ada untuk mjd pusat perhatian mereka
Menunjukkan pd ilmuwan yg berharap untuk menemukan sesuatu yg sungguh2 ada yg menjadi pusat perhatian mereka
Paradigma sosiologi Lebih banyak bicara tentang :keanekaragaman fenomena yg dpt tercakup
dlm pengertian spt : kebiasaan, contoh keputusan, hukum yg diterima, hasil perkembangan dr ilmu pengetahuan
dan hasil pengetahuan yg diterima secara
umum
Paradigma konstruk Paradigma yg paling sempit, suatu
pandangan mendasar dr suatu disiplin ilmu ttg suatu pokok persoalan
Menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan dengan manggunakan pendekatan paradigmatik
Beberapa perubahan besar paradigma pemerintahan dapat digambarkan sbb :
copy
Ciri ciri paradigma weberian yaitu sbb :
1. para anggota staf scr pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas impersonal dr jabatannya
2. Terdapat hierarki jabatan yg jelas3. Fungsi jabatan dirinci jelas4. Pejabat diangkat atas dasar kontrak5. Para pejabat diseleksi atas dasar kulifikasi profesional yg
scr ideal dibuktikan dgn diploma yg didpt dr ujian6. Mrk digajidgn uang, dan biasanya disertai hak pensiun7. Pekerjaan pejabat adl pekerjaann satu satunya yg utama8. Pejabat tdk boleh mengambil kedudukan sbg milik pribadi,
begitu pula sumber sumber yg menyertai kedudukan tersebut
9. Pejabat tundukk pada pengendalian sistem yang disipliner
Dlam perjalanan waktu weberian mengalami penyimpangan :
1. Terjadi poliferasi / pembgkakan birokrasi2. Terjadi defisit keuangan karena salah urus3. Korupsi kolusi nepotisme4. Fasilitas publik terabaikan
Muncul dua paradigma besar : 1. Reinventing government David osborne
dan Gaebler2. Paradigma pasca briokrasi
Perbandingan paradigmano Paradigma Birokrasi Paradigma Pasca birokrasi
Keinginan publik Hasil hasil nilai warga negaraefisiensi Kualitas dan nilaiadministrasi Produksipengendalian Mendorong ketaatan pada
normaFungsi, kewenangan dan struktur spesifik
Mengidentifikasi misi pelayanan, pelanggan dan nilai guna
Membenarkan pembiayaan pembiayaan
Memindahkan nilai
Menekankan pada tanggung jawab
Membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja
Perbandingan Bad government dan Good government
1 Ciri bad Government Ciri Good governmentLamban dan bersifat reaktif Proaktifarogan Ramah dan persuasifkorup TransparanBirokratisme Mengutamakan
proses dan produkboros Proposional dan
profesionalBekerja seluruh naluriah Bekerja secara
sistemikEnggan berubah Pembelajaran
sepanjang hayatKurang berorientasi pada kepentingan publik
Menempatkan stakeholders ditempat utama
Governonce Adalah cara bagaimana kekuasaan negara
digunakan untuk mengelola sd ekonomi dan sosial guna pembangunan masy
Memiliki tiga domain :1. negara / pemerintahan sbg pembuat
kebijakan, pengendali dan pengawas2. Swasta/dunia usaha sbg penggerak
akitivitas bidang ekonomi3. Masyarakat sbg subjek dan objek dr sektor
pemrintahan dans wasta
Governonce didukung 3 elemen:politik Proses pembuatan keputusan untuk formulasi
kebijakan publik, yg dilakukan birokrasi dan bersama dengan politisi
ekonomi Proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi
administrasi Implementasi proses kebijakan yg diputuskan instasi politik
Ciri ciri tata pemerintahan yang baik
1. Mengikutsertakan semua baik sektor pemerintah, swasta dan masyarakat
2. Melakukan proses transparansi dan bertanggungjawab
3. Bersifat efektif dan adil 4. Menjamin adanya supremasi hukum5. Menjamin bahwa prioritas politik sosial dan
ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat6. Memperhatikan kepentingan mereka yg paling
miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan
Pembandingan government dan government
1 Unsur perbandingan government governancepengertian Dapat berarti
badan lembaga fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertiinggi dlm suatu negara
Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan
Sifat hubungan Hierarkhis, dlm arti yg memerintah berada dia atas, sedangkan warga negara yg diperintah berada dibawah
Hierarkhis dalam arti ada kesetaraan dan hanya dalam fungsi
Komponen terlibat Sbg subyek dan hanya ada satu institut pemerintah
PublikSwastamasyarakat
Pemegang peran yg dominan
Sektor pemerintah
Semua memegang peran sesuai dgn fungsi masingmasing
Efek yg diharapkan Kepatuhan warga masyarakat
Partisipasi warga negara
Hasil akhir yg diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara
Pencapaian tujuan negara dan tujuan masy mll partisipasi sbg warga negara maupun sbg warga masy
9 karakteristik good governance Partisipasi : 1 rasa suka rela tanpa paksaan 2 ada keterlibatan secara emotional 3. memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dr
keterlibatannya Penegakan hukum Transparansi Daya tanggap berorientasi pada konsesnsus Keadilan dan kesetaraan Keefektifan dan efisiensi Akuntabilitas ( organisasi, legal, politik, profesional dan
moral) Visi strategy
PENDEKATAN LEGALISTIK DALAM MEMPELAJARI ILMU
PEMERINTAHAN
Pengertian Suatu cara untuk melihat gejala dan
peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal, ini yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya. Kajian pemerintahan dr peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur jalannya pemerintahan
Ciri ciri pendekatan legalistik
Mempelajari pemerintahan dr dasar hukum yang mengaturnya
Berdasarkan hukum positif dilakukan analisis dengan melihat proses pembuatannya, isinya maupun pelaksanaannya
Dalam melakukan analisis ilmu pemerintahan banyak yang meminjam teori dari ilmu hukum dan kebujakan politik
Kebijakan publik sekurang kurang mengandung elemen-elemen:
Adanya isu, masalah publik dan tujuan publik yang dicapai
Adanya pilihan tindakan yang saling terkait u/ memecahkan masalah dan mencapai tujuan publik
Adanya tindakan pemerintah dan para aktor yg diarahkan pada pemecahan masalah dan mencapai tujuan publik
Adanya usulan tentang arah tindakan Adanya pengunaan sumber-sumber daya
strategis
Proses pembuatan kebijakan
Agenda setting : proses yang menggambarkan keg masalah publik kedalam agenda kebijakan
Polisi formulation : proses merumuskan alternatif pemecahan masalah
Policy adoption, pilihan dr alternatif yg didukung oleh para aktor kebijakan
Policy implementation. : pelaksanaan kebijakan melalui unit administrasi dengan menggunakan sumber dana dan daya
Policy assestment: penilaian implementasi kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
Langkah strategis Tentukan objek yang diamati Pelajari hukum positif yang ada Badingkan hukum positif dengan fakta, data dan
informasi yang ada Ada dua metodologi yg dapat digunakan setelah
diperoleh pebandingan hukum positif dgn fakta data info,
Apabila mempelajari pemerintahan desa berdasarkan hukum positif digunakan metodologi ilmu pemerintahan. Tp bila terdapat kesenjangan antara hukum positif, fakta, data, info, ada penemuan masalah, mencari hubungan kausalitas, upaya solusi, digunakan metode penelitian sosial