AUDIT INVESTIGATIF
Agustus 2019
Pokok Bahasan1. Melaksanakan audit investigatif terkait kasus dugaan TPK
2. Membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus/perkara terkait dugaan TPK
a. Dasar-dasar Audit Investigatifb. Perencanaan Audit Investigatifc. Pelaksanaan Audit Investigatifd. Pelaporan Hasil Audit Investigatif
a. Penerimaan dan Analisis Informasi dari APHb. Memberikan Keterangan Ahli di Persidanganc. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Dasar-Dasar Audit Investigatif
Proses menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti yangdilakukan oleh orang yang kompeten dan independen tentanginformasi yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengantujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkatkesesuaian dari informasi dimaksud dengan kriteria yangtelah ditetapkan.
Pengertian Audit
Jenis-Jenis Audita. Audit Keuanganb. Audit Operasionalc. Audit dengan Tujuan Tertentu
Dasar-Dasar Audit Investigatif
Definisi Audit Investigatif
• Kegiatan pengumpulan fakta dan bukti-bukti• Yang diterima sistem hukum yang berlaku
• Tujuan : mengungkap terjadinya kecurangan (fraud)• Hasil AI dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum (litigasi)
kasus-kasus kecurangan (fraud)
Dasar-Dasar Audit Investigatif
PROSES AUDIT INVESTIGASI
Pra Perencanaan PelaporanPerencanaan Pengumpulan
BuktiEvaluasi
BuktiTindakLanjut
SumberInfo
Telaah
KeputusanPenanganan
Hipotesa
Audit Program
Rencana Sumber Daya
Penugasan
Bukti
TeknikPengumpulan
Bukti
AnalisaBukti
Revisi Hipotesa
UnsurDelik
PrinsipPelaporan
FormatPelaporan
SubstansiPelaporan
KeteranganAhli
Kerugian KeuanganNegara
Dasar-Dasar Audit Investigatif
Perencanaan Audit Investigatif
• Tahap Pra Perencanaan Audit Investigatif• Tahap Perencanaan Audit Investigatif
Perencanaan Audit Investigatif
TAHAP PRA-PERENCANAAN
Suatu tahapan yang sangat menentukan apakah kasus fraud layakuntuk dilakukan audit investigasi
Perencanaan Audit Investigatif
INFORMASI AWAL
Mengapa diperlukan ?• Informasi “fraud” sangat jarang tersedia,
sehingga menyulitkan proses perencanaan audit.• Perlu dilakukan tahap pra-perencanaan
(preliminary planning activities)• Aktivitas Pra-perencanaan :
- identifikasi masalah- penyusunan hipotesis- Hasilnya : suatu keputusan layak/tidak-nyadilakukan AI
Perencanaan Audit Investigatif
Informasi Awal
Penelaahan
Keputusan Penanganan
Layak
Tak Layak
AI
INFORMASI AWAL
Perencanaan Audit Investigatif
PENGOLAHAN INFORMASI AWAL
A. Penerimaan :• Mengembangkan saluran informasi, kotak pos 5000, SMS, dll & dipublikasikan.• Penerimaan info awal :
- Respon yang baik unit kerja à kesan positif bagipemberi informasi à kepercayaan masyarakat
- didokumentasikan dengan baik• Jika memungkinkan, dapat digali informasi yang lengkap dari sumber informasi • Kendala :
- Perlindungan terhadap pemberi informasi ???- Apatisme masyarakat.
Perencanaan Audit Investigatif
PENGOLAHAN INFORMASI AWAL
B. Penelaahan :
• Informasi awal belum spesifik, terlalu general à perlu analisis, penelaahan secara obyektif dan profesional
• Penalaahan :- menganalissi muatan fakta dan data yang diinformasikan (Fakta aktual, logis atau imajinasi / fitnah).- Auditor perlu memahami jalan pikiran si pelapor, agar tidak mis-persepsi- Data diuji apakah sangat relevan dengan informasi yang diadukan.
• Data tidak lengkap à auditor melengkapi dengan “Informasi tambahan”, tanpa harus berhubungan dengan pihak yang terlibat langsung.
Perencanaan Audit Investigatif
PENGOLAHAN INFORMASI AWAL
B. Penelaahan :
Informasi awal à dianalisis kecukupan kriteria 5 W + 1 H (Asidibibag)• Jenis Penyimpangan dan Dampaknya (What / Apa)• Pihak-pihak yang bertanggungjawab (Who / Siapa)• Tempat terjadinya penyimpangan (Where / Dimana)• Waktu terjadinya penyimpangan (When / Bila)• Penyebab terjadinya penyimpangan (Why / Mengapa)• Modus Operandi penyimpangan (How / bagaimana)
Perencanaan Audit Investigatif
PENGOLAHAN INFORMASI AWAL
B. Penelaahan :
• Auditor dapat membangun Profil Auditan & selanjutnya membandingkan informasi awal dengn data internal berupa profil auditan tersebut.
• Kesimpulan :Informasi + Data à Hipotesis Fraud
Info awal &Data Telaah Hipotesis
Perencanaan Audit Investigatif
HIPOTESIS• Keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang
kompleks.• Pernyataan sementara yang bersifat terkaan dari hubungan
antara 2 atau lebih variabel.• Suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima
untuk sementara yang dapat menerangkan fakta atau kondisiyang mengandung penyimpangan sebagai petunjuk awalmenentukan langkah selanjutnya.
HIPOTESIS :
Pernyataan Atau Taksiran SementaraYang Harus Diuji Validitasnya
Perencanaan Audit Investigatif
HIPOTESISManfaat :• Memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit
sehingga mengefisienkan pelaksanaan audit investigasi.
• Menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antarfakta yang teridentifikasi
• Sebagai alat dalam membangun fakta-fakta yang tercerai-beraitanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting danmenyeluruh.
• Sebagai pedoman dalam pengujian fakta dan hubunganantarfakta
Perencanaan Audit Investigatif
LAPORAN HASIL PENELAAHAN AWAL
Sekurang-kurangnya memuat :1. Sumber Informasi
- identitas si pelapor dan asal informasi
2. Materi Pengaduan- jelaskan materi pengaduan
3. Hasil Telaahan- diungkapkan hipotesis awal yang dibangun dari informasi
4. Simpulan dan Rekomendasi- Simpulan : layak atau tidak informasi ini dilanjutkan ke
tahap audit investigasi
Perencanaan Audit Investigatif
TAHAP PERENCANAAN AUDIT INVESTIGATIF
Perencanaan Audit Investigatif
• Tahap ini hanya diperlukan apabila telah cukup alasan yang validuntuk meyakini bahwa suatu kecurangan terjadi.
• Oleh karena itu, perencanaan harus mencakup semuakemungkinan yang mendasari dugaan terjadinya kecurangandan penyebabnya.
• Identifikasi masalah dirancang untuk mengidentifikasi danmengkonfirmasi suatu masalah tetapi bukan untuk memberikangambaran penuh atas semua aspek kesalahan.
Perencanaan Audit Investigatif
Perencanaan Audit Investigasi
Auditor menetapkan hal-hal berikut:• Penentuan Tujuan Audit• Penentuan Ruang Lingkup. • Penentuan Tim Audit.• Penyusunan Program Audit. • Penyusunan Anggaran Waktu dan Biaya Audit.
Perencanaan Audit Investigatif
Pelaksanaan Audit Investigatif
ü Pengumpulan Buktiü Evaluasi Bukti
Pelaksanaan Audit Investigatif
Aspek-Aspek Pembuktian
• Jenis dan Kualitas Bukti• Metode dan Logika
Pengumpulan Bukti• Analisis dan Evaluasi Bukti• Pengelolaan Bukti• Penyajian Bukti
Pelaksanaan Audit Investigatif
Apa Definisi Bukti
• Segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Arens & Loebbeccke)
• Sesuatu yang dapat membuktikan (Lawrence B. Sawyer)
• “Anything that relates to the proving or disproving of a fact or consequence” (Fraud Examiners Manual 2012)
Pelaksanaan Audit Investigatif
Teknik Audit (dan Bukti Audit)
1. Pemeriksaan fisik (Physical examination)
2. Konfirmasi (Confirmation)
3. Inspeksi dokumen (Inspection)
4. Observasi (Observation)
5. Tanya jawab dengan auditan (Inquires of the clients )
6. pelaksanaan ulang (Reperformance)
7. Prosedur analitis (Analytical procedures)
8. Recalculation/ Recomputation
9. Tracing
10. Vouching
11. ScanningPelaksanaan Audit Investigatif
Penggolongan Bukti dalam Perspektif
HukumMembuktikan atau tidak membuktikan• Bukti Langsung (Direct Evidence)• Bukti Tidak Langsung (Circumstansial Evidence)
Otentik atau tidak Otentik• Bukti Utama (Primary Evidence)• Bukti Tambahan (Secondary Evidence)
Kebersesuaian• Bukti Pendukung (Corroborative Evidence)
Pelaksanaan Audit Investigatif
Kriteria Kualitas Pengumpulan Bukti
Relevan -------- Kompeten -------- Material
Pelaksanaan Audit Investigatif
RELEVAN Bukti dianggap relevan jika buktitersebut merupakan salah satu ba-gian dari rangkaian bukti-bukti (chainof evidence) yang menggambarkansuatu proses kejadian atau jika buktitersebut secara tidak langsung me-nunjukkan kenyataan dilakukan atautidak dilakukannya suatu perbuatan.
Pelaksanaan Audit Investigatif
KOMPETEN • Bukti diproduksi oleh pihak yang kompeten
• Bukti diperoleh dengan cara yang sah
Pelaksanaan Audit Investigatif
MATERIAL
Bukti tersebut esensial terhadap pokok permasalahan yang diperkarakan dan mempengaruhi hasil dari litigasi atau menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Klasifikasi Bukti (Perspektif Kredibilitas)
I• Sepenuhnya Dapat Dipercaya
II• Dapat Dipercaya
III• Kurang Dapat Dipercaya Tapi Berguna
Pelaksanaan Audit Investigatif
Seal theCase
PENDEKATAN PEMBUKTIAN FRAUDPelaksanaan Audit Investigatif
Logika Tahapan Pengumpulan Bukti
• Find
• Read and Interpret Document
• Determined Relevance
• Verify The Evidence
• Assemble The Evidence
• Draw Conclusions
Pelaksanaan Audit Investigatif
Evaluasi Bukti• Suatu tahap dimana kegiatan
pengujian bukti dinyatakan cukup atau perlu perluasan sebagai respon terhadap adanya informasi tambahan sebelum membuat simpulan atau penyusunan laporan.
• Mencakup relevansi, dapat diterima, dan kompetensi bukti.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Evaluasi Bukti
• Pada dasarnya dilakukan apabila seluruh bukti telah diperoleh.
• Ditujukan untuk menilai apakah suatu kasus terbukti atau tidak terbukti kebenarannya.
• Evaluasi bukti dapat dilakukan pada setiap tahap untuk menilai kesesuaian hipotesis terhadap fakta kenyataan yg ada.
• Dapat menunjukkan perlu atau tidaknya pengembangan suatu bukti.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Tools Pembuktian Fraud
• Bagan alur (Flow chart)• Mapping• Matriks• Analisis Dokumen• Teknik Wawancara
Pelaksanaan Audit Investigatif
Flow Chart
• Menyajikan rangkaian bukti dalam kronologi fakta (orang dan tindakan) dan kerangka waktu kejadian untuk tujuan pembuktian.
• Menandingkan antara prosedur yang seharusnya dengan proses yang dijalankan
“The purpose of maintaininga chronology is to establishthe chain of events leading to the proof.....(FEM2012)”
Pelaksanaan Audit Investigatif
Kegunaan Flow ChartØ Memudahkan dalam mengamati kelemahan dan atau
penyimpangan prosedur yg terjadi,
Ø Membantu proses mengidentifikasi pihak-pihak yg terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu penyimpangan.
Ø Membantu auditor menentukan bukti-bukti apa yangmasih harus dikumpulkan.
Ø Membantu auditor dalam merencanakan permintaanketerangan kepada pihak terkait
Ø Membantu auditor dalam menentukan kasus posisi(perbuatan, modus operandi, dampak)
Pelaksanaan Audit Investigatif
Mapping
• Menyajikan secara sistematis:– Apa sebenarnya yg terjadi, siapa
pelakunya, bagaimana modus operandinya– Berapa kerugian yg diderita, faktor apa saja
yg mendorong terjadinya kasus, faktor penyebab pokok apa saja serta penjelasan lainnya yg dpt lebih menjelaskan apa sebenarnya yg terjadi.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Manfaat Mapping
• Fleksibel: dapat dengan mudah menambahkan hal/materi baru di tempat yang sesuai.
• Dapat memusatkan perhatian: tdk perlu banyak berpikir untuk menangkap uraian secara rinci, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada masalah pokoknya.
• Meningkatkan pemahaman: memudahkan utk melakukan peninjauan ulang yg sangat berarti.
• Memudahkan dalam mempresentasikannya.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Menyusun Mapping
Tulis• Tuliskan segera poin-poin yg dianggap penting dan ada kaitan dengan
pokok masalah.
Susun• Tuliskan pemikiran dan kesan anda atas poin-poin tersebut.
Kelompokkan (Clustering)
• Memilah masalah yg nampak/menarik perhatian dan dirasakan ada kaitan dengan masalah pokok, dan menuangkannya keatas kertas.
“To do list”
Pelaksanaan Audit Investigatif
Clustering
• Memilah masalah yang menarik perhatian dan menuangkan ke atas kertas secepat-nya, tanpa pertimbangan lebih dulu.
• Lihat dan buat kaitan antara gagasan/masalah• Kembangkan gagasan/masalah yang telah
diidentifikasi• Telusuri jalan pikiran yang ditempuh agar
mencapai suatu simpulan.• Semua pemikiran diberi peringkat dengan
menciptakan reaksi rantai masalah.
Pelaksanaan Audit Investigatif
MATRIKSUraian simpulan yang mengkaitkan bukti kasus yang telah didapatkan dengan ketentuan (pasal/unsur) peraturan perundangan yang berlaku
Manfaat
• Untuk menginventarisasi kelengkapan bukti yang telah diperoleh dikaitkan dengan pemenuhannya secara yuridis.
• Untuk mengetahui pembuktian yang masih perlu dilakukan guna melengkapi suatu dugaan kasus.
• Untuk meyakinkan bahwa suatu dugaan kasus telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Analisis Dokumen• Dalam kasus fraud sering disertai
adanya pemalsuan dokumen ataudokumen yang diubah atau diganti ataudokumen yang dimanipulasi.
• Walaupun bukan ahli dokumen, auditorharus aware atas cara-cara pelaku frauddalam membuat dokumen yang tidakbenar.
• Kemungkinan penggunaan tenaga ahliforensik untuk memastikan kecurigaan.
Pelaksanaan Audit Investigatif
Mengelola BuktiPisahkan dokumen dalam kategori tertentu (Segregate the documents)
Make a key document file (-> info penting untuk akses cepat)
Bangun database dan kodifikasi dokumen sejak awal (Jika jumlah informasi yg diproses besar)
“Ingat, biasanya sulit memastikan relevansi bukti pada awal penugasan”
Pelaksanaan Audit Investigatif
Chain of CustodySuatu dokumentasi yang mengabadikan proses penanganan bukti dari mulai dokumen diterima sampai dengan akhir perlakuan terhadap dokumen
Menjamin orisinalitas
Memastikan bukti tidak diganti atau diubah selama waktu penugasan hingga bila bukti digunakan di sidang pengadilan
Pelaksanaan Audit Investigatif
Sumber Bukti• Saksi• Departemen/Instansi/Unit Kerja auditan • Instansi Pemerintah terkait• Perusahaan / Badan-badan Swasta• Informasi elektronik• Bukti forensik• Alat komunikasi elektronik• Tersangka• Kepolisian dan badan intelijen • Sumber informasi lain (publik)
Pelaksanaan Audit Investigatif
Penyajian Bukti1. Simpulan Fakta dan Proses Kejadian2. Tuduhan Penyimpangan/fraud3. Modus Operandi 4. Berita Acara Hasil Klarifikasi5. Pernyataan dan Pengakuan6. Pernyataan Ahli7. Daftar Bukti yang Diperoleh (idealnya sejalan dengan butir 1)
Pelaksanaan Audit Investigatif
Pelaporan Audit Investigatif
Pelaporan Audit Investigatif
Laporan tertulis merupakan suatu buktibahwa audit investigatif telah dilaksanakan
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Laporan yang baik hanya mengungkapkan
fakta-fakta yang berhubungan dengankasus yang sedang diaudit.
Pelaporan Audit Investigatif
PRINSIP PELAPORAN
• Pengungkapan yang penting• Sesuai kebutuhan• Tepat waktu• Obyektif• Penyajian yang wajar• Ringkas, sederhana namun jelas dan
lengkap
Pelaporan Audit Investigatif
Kegunaan Laporan
• Dasar pengambilan keputusan • Dasar pemberian Keterangan Ahli
(psl 187 KUHAP)• Alat bukti Surat
(psl 186 KUHAP)• Alat Komunikasi Audit• Akuntabilitas penugasan
Pelaporan Audit Investigatif
PEMBACA LAPORAN
Penulisan laporan berasumsi bahwa akan ada protes terhadap isinya dan auditor harus bertahan dengan apa
yang sudah ditulisnya.
z Penasehat hukum (Pengacara)z Tersangka atau Saksiz Pers z Peradilan
Pelaporan Audit Investigatif
SUBSTANSI LAPORAN
v AKURATv JELASv TIDAK MEMIHAKv RELEVANv TEPAT WAKTU
Pelaporan Audit Investigatif
seluruh fakta yang relevan harus didokumentasikan serinci mungkin.
AKURASI
konfirmasi ulang tanggal-tanggal dan informasi yang mendukung
kepada responden
Pelaporan Audit Investigatif
JELAS
Penggunaan istilah teknis dan kompleks hanya pada tempat-tempat tertentu saja dan
dengan penjelasan yang memadai.
Jangan menggunakan jargon dan istilah teknis yang tidak umum
Pelaporan Audit Investigatif
informasi yang disampaikan untuk membuktikan kasus dan berusaha untuk
mendapatkan informasi tersebut.
Laporan hanya mencakup permasalahan yang relevan dengan pelaksanaan
pengujian
RELEVAN
Pelaporan Audit Investigatif
Ketepatan waktu suatu laporan akan menentukan tinggi rendahnya mutu
laporan.
TEPAT WAKTU
membuat laporan interim yang selalu di ‘up date’ sesuai dengan perkembangan pelaksanaan audit
investigatifPelaporan Audit Investigatif
Pemilihan Bentuk Laporan
Surat• Tidak ada
penyimpangan• TL segera• Pelanggaran disiplin
Bab• Ditemukan unsur2
TPK• Pelanggaran disiplin
dan TPK
Pelaporan Audit Investigatif
LAPORAN BENTUK SURAT
1. Nama dan Kepada Siapa laporan ditujukan
2. Dasar penugasan, Sasaran dan Ruang Lingkup serta Data Umum Unit atau Bagian yang diaudit.
3. Uraian mengenai informasi awal atas penyimpangan yang diperoleh.
4. Simpulan dan Rekomendasi.
Pelaporan Audit Investigatif
LAPORAN BENTUK BAB
Bab I : Simpulan dan Rekomendasi
1. Simpulan
2. Rekomendasi
Pelaporan Audit Investigatif
LAPORAN BENTUK BAB
Bab II : Umum
1. Dasar Audit
2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
3. Data Obyek/Kegiatan yang Diaudit
Pelaporan Audit Investigatif
LAPORAN BENTUK BABBab III : Uraian Hasil Audit
1. Dasar Hukum Obyek dan atau Kegiatan yang Diaudit
2. Materi Temuan1) Jenis Penyimpangan
2) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian3) Penyebab dan Dampak Penyimpangan4) Pihak yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab5) Bukti yang Diperoleh
3. Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut dengan Obyek yang Diaudit
4. Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik
Lampiran:
Pelaporan Audit Investigatif
LAPORAN BENTUK BABBab I : Simpulan dan RekomendasiBab II : Umum
1. Dasar Audit2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
3. Data Obyek/Kegiatan yang DiauditBab III : Uraian Hasil Audit
1. Dasar Hukum Obyek dan atau Kegiatan yang Diaudit2. Materi Temuan
1) Jenis Penyimpangan2) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
3) Penyebab dan Dampak Penyimpangan4) Pihak yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab5) Bukti yang Diperoleh
3. Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut dengan Obyek yang Diaudit
4. Kesepakatan dengan Pihak Instansi PenyidikLampiran:
Pelaporan Audit Investigatif
Materi Temuan
• Jenis Penyimpangan• Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian• Penyebab dan Dampak Penyimpangan• Pihak –Pihak Terkait• Bukti yang Diperoleh
Pelaporan Audit Investigatif
Fakta/Kondisi/Proses Kejadian
Ketentuan/Kriteria
Penyimpangan
Pengungkapan Penyimpangan
Pelaporan Audit Investigatif
Lampiran Laporan
• Flow chart atau Bagan Arus Proses Kejadian.• Bukti-bukti pendukung LHAI yang relevan.• Risalah Pembicaraan Akhir dengan objek yang diaudit.• Risalah Kesepakatan Penyelesaian Tindak Lanjut• Risalah Rapat Kesepakatan dengan instansi penyidik.• Surat Pernyataan Kesanggupan atau Surat Keterangan
Tanggung jawab Mutlak (SKTM)• Daftar Kasus
Pelaporan Audit Investigatif
Penyampaian Laporan
Pelanggaran disiplin• Pimpinan instansi atau unit yang diaudit.• Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi
TP/TGR atau hukuman disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980.
• Koordinator audit
Pelaporan Audit Investigatif
Penyampaian Laporan
TPK, TP/TGR• Pimpinan instansi atau unit yang diaudit.• Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi TP/TGR atau
hukuman disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan atau pejabat yang berwenang memberi surat kuasa khusus (untuk penyimpangan perdata).
• Instansi penyidik setempat.• Koordinator audit
Pelaporan Audit Investigatif
Penyampaian Laporan
Surat Pengantar Masalah (SPM)• Ikhtisar penyimpangan• Daftar nama pejabat yang diduga terlibat • Sangat Rahasia
Pelaporan Audit Investigatif
Tindak Lanjut
Internal• Pengenaan sanksi administratif atau
TP/TGR• Menyerahkan kasus kepada Kejaksaan• Perbaikan sistem• Monitoring
Pelaporan Audit Investigatif
Tindak Lanjut
Eksternal• Menyerahkan kasus TPK atau Perdata• Instansi penyidik memproses kasus• Instansi penyidik memberitahukan
perkembangan kasus• Monitoring
Pelaporan Audit Investigatif
PELAPORAN DAN KERTAS KERJA PENDUKUNGNYA
• Kesimpulan dan Opini• Bukti/ Evidence• Fotokopi Dokumen• Mengamankan dan Memelihara Dokumen
Pelaporan Audit Investigatif
Kesimpulan dan Opini
Kesimpulan diambil setelah melakukan serangkaian observasi, sedangkan opini merupakan interpretasi atas fakta-fakta.
Auditor harus menghindari memberikan opini bahwa seseorang telah bersalah
atau tidak bersalah
Pelaporan Audit Investigatif
Kesinambungan penguasaannya (chain of custody) agar tetap dipelihara agar tidak menjadi permasalahan manakala bukti
tersebut merupakan bagian dari laporan yang akan diajukan dalam proses hukum
terhadap suatu kasus.
Bukti/ Evidence
Pelaporan Audit Investigatif
Fotokopi Dokumen
Apabila ada halangan auditor mendapatkan dokumen asli, maka auditor harus
memfotokopi dokumen dimaksud, dengan sepengetahuan petugas yang menangani dokumen asli tersebut, dan pada dokumen fotokopi diberikan tanda bahwa dokumen
asli ada dalam penguasaan petugas tersebut.
Pelaporan Audit Investigatif
Memelihara Dokumen• Dokumen harus diamankan untuk kepentingan
pembuktian;• Tandai holder dokumen asli dengan simbol-simbol
yang unik;• Untuk mencegah kerusakan pada dokumen asli,
gunakan tick mark sederhana tapi berbeda atau tanda identifikasi lain;
• Jangan melipat dokumen, dan jangan sampai terjadi dokumen asli hilang atau dipindah tanpa ijin.
Pelaporan Audit Investigatif
Membantu aparat penegak hukum(APH) dalam penanganan
kasus/perkara terkait dugaan TPK
a. Penerimaan dan Analisis Informasi dari APHb. Memberikan Keterangan Ahli di Persidanganc. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Penerimaan dan Analisis Informasi dariAPH
• Permintaan dari APH• Paparan APH kepada APIP terkait dengan
Kasus / Perkara• Tindak Lanjut APIP (Audit Investigatif,
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tambahan bukti).
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Salah satu peran auditor Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) dalam perkara tindak pidana korupsi(Tipikor) adalah peran sebagai pemberi keterangan ahli yangmerupakan salah satu jenis alat bukti (sesuai KUHAP pasal184). Auditor merupakan seorang yang mempunyai keahliandalam bidang akuntansi dan auditing, sehingga keahliannyadapat dipandang sebagai suatu alat bukti dengan melakukanpemberian keterangan ahli di sidang pengadilan tindakpidana korupsi
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Bentuk Keterangan Ahli1. Laporan dengan mengingat sumpah jabatan.
Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu pemberi keterangan ahli menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP).
2. Keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan. Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemberian keterangan di sidang pengadilan tersebut diberikan setelah pemberi keterangan ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, selanjutnya dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP).
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Persiapan Pemberian Keterangan Ahli1. Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Instansi Penyidik
Surat permintaan dari instansi penyidik atau pengadilan merupakan dasar seorang auditor investigatif memberikan keterangan ahli.
2. Pengumpulan Dokumen / Kertas Kerja AuditSebelum memberikan keterangan ahli baik dalam proses penyidikan maupun kehadiran di pengadilan, ahli harus memastikan bahwa semua bukti/dokumen telah tersedia dan siap digunakan
3. Simulasi /Latihan Kegiatan (Dry Run)Bila auditor akan memberikan keterangan ahli di pengadilan, sebaiknya dilakukan ’dry run’ (latihan kegiatan) bersama, dengan melakukan simulasi menyerupai suasana persidangan di Pengadilan yaitu ada hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum dengan menerima beragam pertanyaan sehingga tidak grogi dalam persidangan sebenarnya.
4. Memfokuskan pada Keahlian Profesi sebagai AuditorSasaran pemberian keterangan ahli adalah memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut pihak penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi penyidik dan/atau hakim.
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Kiat-kiat Praktis Pemberi Keterangan Ahli
• Berpakaian konservatif dan rapi• Memperlihatkan perilaku yang siap dan percaya diri.• Mengatakan kebenaran.• Menjaga kontak mata dengan penanya sesering mungkin.• Meminta pertanyaan yang panjang atau yang tidak tepat untuk diubah
kalimatnya atau dipecah menjadi kalimat-kalimat yang lebih pendek.• Mengambil nafas sebelum menjawab setiap pertanyaan dengan cara
berbicara yang tenang dan tidak tergesa-gesa.• Menjelaskan konsep yang rumit dalam istilah umum.• Bersahabat dan ramah dengan kehadiran setiap pihak.• Membetulkan setiap pernyataan yang salah, segera setelah terdeteksi.• Berbicara dengan suara yang jelas dan keras.
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
• Sedapat mungkin jangan membaca dari catatan, anda akan terlihat sepertisedang mengulang kesaksian. Hal ini terlihat buruk atau seolah-olah Ahlikurang menguasai permasalahan.
• Jika mempunyai dokumen untuk diajukan, aturlah sehingga anda dapat cepat mengambilnya jika diminta.
• Menahan diri dalam menggunakan bahasa profesional.• Menggunakan istilah yang sederhana untuk menerangkan temuan atau
pendapat.• Menjawab hanya atas pertanyaan yang ditanyakan, jangan keluar dari
pokok persoalan atau menyampaikan pernyataan lebih dari yang diminta oleh penanya.
• Jangan berhubungan secara lisan dengan pengacara.• Jangan mencoba melucu atau bersikap riang.• Melihat langsung kepada orang yang mengajukan pertanyaan.• Menjaga sikap profesional, jangan tersenyum tanpa alasan kepada hakim,
jaksa atau pengacara.• Tenang dan tidak tergesa-gesa delam menjawab pertanyaan, dan berfikir
sebelum berbicara.• Menggunakan grafik, bagan dan tambahan visual lainnya jika hal ini
membantu dalam mengklarifikasi masalahnya.
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
• Jangan bicara dengan ragu-ragu atau gagap, peroleh kembali ketenangan diri anda ketika pertanyaan yang sulit atau keras yang diajukan.
• Mintalah untuk mengulang pertanyaan atau penjelasan jika anda tidakbenar-benar memahaminya.
• Jika anda tidak tahu, jawablah tidak tahu, jangan menebak-nebak.• Dalam uji silang, jangan menjawab terlalu cepat. Konsultasikan dengan
pihak anda apa tujuan dari pertanyaan itu.• Jika hakim atau juri ingin bertanya, jawablah pertanyaan itu dengan
melihat ke arahnya.• Jangan memandangi ruangan, lantai atau langit-langit• Bersahabat dan ramah dengan siapa saja.• Jangan berkata-kata dengan nada marah jika pengacara lawan menyerang
anda.• Jujurlah, jangan berbohong, jangan mengada-ada, jangan mengelak.
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Perhitungan Kerugian KeuanganNegara
POKOK BAHASAN
• LATAR BELAKANG PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
• PENGERTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA• TEKNIK-TEKNIK PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA• PERMASALAHAN DALAM PERHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
MENGAPA MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
• SALAH SATU UNSUR TPK• PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUSKAN
HUKUMAN• BAHAN UNTUK ASSET RECOVERY• BISA DIGUNAKAN DALAM ASPEK PERDATA
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
PENGERTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
• KERUGIAN• KEUANGAN NEGARA• KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
STRUKTUR APBN/APBD
• LAPORAN REALISASI ANGGARAN (PENERIMAAN, PENGELUARAN, PEMBIAYAAN)
• NERACA (ASSET, KEWAJIBAN, EKUITAS DANA)• LAPORAN ARUS KAS
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
KERUGIAN KEUANGAN NEGARAASPEK AKUNTANSI
• PERKIRAAN DALAM LAPORAN KEUNGAN (PENERIMAAN, PENGELUARAN, ASSET, KEWAJIBAN, EKUITAS)
• KONSEP PENGAKUAN• KONSEP PENILAIAN (HISTORICAL COST,
CURRENT COST, NILAI REALISASI, PRESENT VALUE)
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
LANGKAH MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
• MENGINDENTIFIKASI PENYIMPANGAN YANG TERJADI (JENIS PENYIMPANGAN, DASAR HUKUM, RUANG LINGKUP KN, PENYEBAB, WAKTU DAN LOKASI)
• MENGIDENTIFIKASI TRANSAKSI (JENIS TRANSAKSI, JENIS KERUGIAN)
• MENGIDENTIFIKASI, MENGUMPULKAN, VERIFIKASI, DAN ANALISIS BUKTI
• MENGHITUNG JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
Theodorus M. Tuanakotta
• TOTAL LOSS• TOTAL LOSS DENGAN PENYESUAIAN• KERUGIAN BERSIH (NET LOSS)• HARGA WAJAR• HARGA POKOK• HARGA PERKIRAAN SENDIRI• PENGGUNAAN APPRAISER• OPPORTUNITY COST
TEKNIK-TEKNIK PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
TEKNIK-TEKNIK PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
• Total loss (seluruh nilai kontrak/ pengeluarandihitung sebagai kerugian negara)
• Real cost (selisih kontrak pengadaan dg biayanyata yg dikeluarkan)
• Harga pembanding (perbandingan hargakontrak pengadaan dg harga pembanding ygwajar)
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
PERMASALAHAN PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA
• APAKAH TERMASUK RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA (BUMN, ANAK PERUSAHAAN BUMN, BANK TRUSTEE, KERJASAMA DENGAN SWASTA)
• BUKTI AUDIT• NILAI YANG DIGUNAKAN
Membantu APH dalam Penanganan Kasus/Perkara TPK
SEKIAN DAN TERIMA KASIH