REFORMASI BIROKRASI
Buku Saku
Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM RI
HarmoniHarmoniHarmoniHarmoni DalamDalamDalamDalam GerakGerakGerakGerak Dan Dan Dan Dan LangkahLangkahLangkahLangkah
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 1
REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
� DAFTAR ISI
� KATA PENGANTAR
� YEL-YEL REFORMASI BIROKRASI
� LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
� MOTTO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
� PROFIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
� TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
� SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM
� MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI
� GRAN DESIGN REFORMASI BIROKRASI
� ARAH REFORMASI BIROKRASI
� TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
� KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DA
FTA
R I
SI
� KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
� ROAD MAP
� DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
� KETERKAITAN 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
� MANAJEMEN PERUBAHAN
� PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
� PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
� PENATAAN TATA LAKSANA
� PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
� PENGUATAN PENGAWASAN
� PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
� PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
� KATA-KATA BIJAK
� MARS KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
DA
FTA
R I
SI
KATA PENGANTAR
Assalamuallaikum Wr.Wb.
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan
hidayah-Nya Buku Saku l Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dapat
diselesaikan. Buku saku l ini, berisi tentang beberapa hal yang berkenaan dengan penjelasan
reformasi birokrasi, dan akan diterbitkan buku saku ll dan seterusnya yang berisi penjelasan lebih
rinci terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Buku saku disusun sebagai sarana penyampaian informasi bagi para pegawai di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih memahami makna Reformasi Birokrasi,
sehingga akan ada satu pemahaman yang sama terhadap konsep Reformasi Birokrasi. Melalui
buku saku ini diharapkan akan terjadi perubahan dalam pola pikir dan pola tindak.
Pada akhirnya diharapkan tercipta budaya kerja yang berorientasi pada pengelolaan
pemerintahan yang baik (good governance), yang akan memadukan gerak dan langkah seluruh
pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang secara mandiri, berintegritas, dan
terkoordinasi mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi .
Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua, SALAM PEMBAHARUAN.
Jakarta, 26 September 2011
Sekretaris Jenderal
Dr. Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 19601215 198802 1001
MAKNA LOGOKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
• 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara;
LOGOLOGOLOGOLOGO
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
yang merupakan falsafah negara;• 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Negara
Demokrasi, Negara Hukum, Negara Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Negara Berlandaskan Agama dan Moral;
• 2 (dua) garis siku kiri dan kanan mempunyai makna demokrasi dan hak asasi manusia;• 2 (dua) garis lurus sejajar mempunyai makna negara hukum, keadilan dan ketertiban;• Empat pilar yang menggambarkan pintu gerbang, bermakna sebagai penjaga pintu
gerbang negara dan sebagai gerbang pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia mandiri;
• warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan
• warna emas bermakna keagungan, keluhuran dan kewibawaan.
• Harmoni merupakan sebuah pencapaian ideal
dalam sebuah tatanan masyarakat dimana setiap
individu dituntut untuk menjaga kerukunan
dengan sedapat mungkin menghindari adanya
konflik terbuka, menitikberatkan adanya
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
berpadu dalam semangat mewujudkan cita-cita.
• Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks
MOTTO
KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
• Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks
berpikir maupun bertindak sehingga mengantarkan
kepada kedudukan dari titik keseimbangan awal
menuju kedudukan berikutnya.
• Langkah adalah pemilihan strategi yang tepat
dalam suatu pelaksanaan tindakan dengan maksud
dan tujuan yang terarah.
11 Unit Eselon I:
1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
4. Badan Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional
PROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFILPROFIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
• Kantor Wilayah :
33 Propinsi
• Unit Pelaksanaan Teknis :
1. AKIP dan AIM : 2 Unit
2. Balai Harta Peninggalan : 5 Unit.
3. Kantor Imigrasi : 110 Unit
4. Rumah Detensi Imigrasi : 13 Unit.
5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :5. Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN)
6. Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan
7. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum
8. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual
9. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
10.Direktorat Jenderal Imigrasi
11.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
7
5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri :
18 Unit.
6. Lembaga Pemasyarakatan : 232 Unit.
7. Rumah Tahanan Negara, Cabang
Rutan : 201 Unit.
8. Balai Pemasyarakatan : 70 Unit
9. Rumah penyimpanan Benda Sitaan
Negara : 61 Unit
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalampemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
• perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak• perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hakasasi manusia;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
• pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
• pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM 2010 – 2014
“T“TERWUJUDNYAERWUJUDNYA HHUKUMUKUM SEBAGAISEBAGAI PPANGLIMAANGLIMA YANGYANG MEMBERIKANMEMBERIKAN RASARASA AMANAMAN, , ADILADIL, , DANDAN
KEPASTIANKEPASTIAN BERUSAHABERUSAHA””
HUKUM SEBAGAI HUKUM SEBAGAI PANGLIMAPANGLIMA
Terwujudnya
penegakan hukum
secara konsisten, termasuk
pemberantasan korupsi, upaya perbaikan sistem
hukum , dan hukum
berfungsi sebagai
penuntun perilaku
berkehidupan Bangsa
Indonesia sehari-hari.
RASA AMAN
Terwujudnya hukum yang mampu
melindungi dan
mengayomi
masyarakat, mencegah tindak
kejahatan, dan menuntaskan
tindakan
kriminalitas.
ADIL
Terwujudnya penegakkan
hukum secara adil,
konsekuen, tidak
diskriminatif, dan memihak rakyat
kecil.
KEPASTIAN BERUSAHA KEPASTIAN BERUSAHA
Terwujudnya hukum yang
mampu meningkatkan
pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan
sosial secara menyeluruh;
menanggulangi
kemiskinan dan
pengangguran secara
drastis; serta menghilangkan
diskriminasi dalam
berbagai aspek termasuk
gender.
MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI ?
TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK MASIH RENDAH;
DISIPLIN PEGAWAI RENDAH;
KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR;
ADANYA DUGAAN KKN;
ORIENTASI PROGRAM & KEGIATAN TIDAK BERORIENTASI KEPADA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT;
DAN SETERUSNYA.
10
Telah terwujud tata pemerintahan yang baik
dengan birokrasi pemerintah yang profesional,
berintegritas tinggi, menjadi pelayan
masyarakat dan abdi negara
2025
GRAND DESIGNREFORMASI BIROKRASI
� Jumlah PNS yang proporsional� Pemerintah bersih dan bebas KKN� Peningkatan kualitas pelayanan publik� Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerka birokrasi� Peningkatan profesionalisme SDM aparatur� Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah,
antar pusat, dan antar pusat dengan daerah.� Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan
Memberikan kontribusi nyata
daerah
Memberikan kontribusi nyata
pada capaian kinerja
pemerintahan dan
pembangunan nasional dan
daerah
2014
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR”
(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR”
(Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)
ARAH KEBIJAKAN
“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN”
(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
ARAH KEBIJAKAN
“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN”
(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
ARAHREFORMASI BIROKRASI
(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)(PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI
• Visi
“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”
• Misi
• Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka
Reformasi Birokrasi
• Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture
set.
• Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif.
• Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI
• Visi
“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”
• Misi
• Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka
Reformasi Birokrasi
• Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture
set.
• Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif.
• Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS ARAHAN STRATEGIS
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
“ Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan
perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick
wins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya ”
“ Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan
perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick
wins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya ”
• Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,
terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;
• Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain
(Quick Coordination)
• Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.
• Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar,
terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi;
• Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain
(Quick Coordination)
• Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.
TUJUANTUJUAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
Pemerintahanyang bersihdan bebas
Peningkatankualitas
pelayanandan bebasKKN
pelayananpublik
Peningkatankualitas
pengambilankebijakan
Pemantauan terhadap kinerja
aparat dalam pelayanan
publik
14 10 1 1010
MendorongKomitmen
MenggerakkanPartisipasi
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
MenyebarkanInformasi
MenanamkanPemahaman
Komitmen
TAHAPAN ROAD MAP 2010TAHAPAN ROAD MAP 2010--20142014
2010
• Meletakkan Landasan Dasar Kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Pembentukan SK Tim ReformasiBirokrasi dan Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
2011
• Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick wins yang telah ditetapkan pada tahunsebelumnya.
• Melaksanakan program penataan dan penguatan organisasi serta penataan tatalaksana denganmelakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right
2012melakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right
function.
2013
• Melaksanakan penataan sumber daya manusia aparatur melalui sistem manajemen kepegawaian disertaidengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, efisien, jujur dan amanah dalam menjalankan pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan secara transparan dan akuntabel.
2014
• Jumlah PNS yang proporsional, Pemerintah bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayananpublik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, dan peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
Pola Pikir dan Budaya Kerja
(Manajemen Perubahan)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing)
Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
Penataan Tata Laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
Good Governance
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral , kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Penguatan Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN
Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
5. Penataan
Aparatur
5. Penataan
sistem
manajemen SDM
Aparatur
6. Penguatan
pengawasan
KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8 KETERKAITAN 8
AREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RBAREA PERUBAHAN RB
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)
8. Peningkatan
kualitas
pelayanan publik
pengawasan
7. Penguatan
akuntabilitas
kinerja4. Penataan
tata laksana
3. penataan
dan penguatan
organisai
• Manajemen Perubahan dirumuskan secara
• sistematis melalui sosialisasi yang
memadai, menanamkan pemahaman;
• mendorong komitmen;
• dilaksanakan mengakar secara partisipatif.
• Sasaran manajemen perubahan meningkatnya
komitmen pimpinan dan pegawai dalam Reformasi
Biokrasi sehingga terjadi perubahan pola pikir dan
budaya kerja yang pada akhirnya berdampak pada
menurunnya resiko kegagalan
“suatu upaya terencana
yang mencakup seluruh
organisasi yang dikelola
dari puncak, gunamenurunnya resiko kegagalan
• Kegiatan Manajemen Perubahan antara lain :
• Melaksanakan penegakan disiplin melalui hadir
tepat waktu;
• Melaksanakan apel pagi, pengarahan terkait
pelaksanaan pekerjaan;
• Pengisian penilaian SKP;
• Melakukan mindsetting oleh pimpinan kepada
bawahan selaku agen perubahan ;
• Menetapkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai
tugas fungsinya,
• Melakukan pembenahan dan penguatan SDM
agar ada persamaan pola pikir dan selanjutkan
terbentuk budaya kerja yang baik.
memperbesar efektivitas
dan kesehatan organisasi
melalui intervensi-
intervensi terencana pada
proses organisasi tersebut”
Melalui penataanperaturan perundang-undangan diharapkantumpang tindih dan
SasaranSasaran1. Adanya SOP tentang
penyusunanperaturan perundang-undangan yang mengakomodir azaspembentukan
Indikator
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 20
tumpang tindih dandisharmonisasiperaturan perundang-undangan dapatdiminimalisir bahkandihilangkan samasekali, sehinggaefektifitaspengelolaan peraturanperundang-undanganakan meningkat.
pembentukanperaturan perundang-undangan.
2. Adanya pemetaanatas peraturanperundang-undangan.
3. Arsip dan indeksperaturan bertambahtertib dan lengkapdan informatif dantelah disosialisasikankepada pegawai danstakeholders.
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
SasaranSasaran 1. Stuktur organisasi dengan pembagian tugas yg jelas;
2. Organisasi dgn
IndikatorIndikator
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 21
fungsi
2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
2. Organisasi dgn ukuran yg tepat (right size)
3. Terbentuknya unit kerja yg menangani kepegawaian, humas, dan diklat;
4. Koordinasi antar unit.
PenyusunanSOP
Output : tersusunnya SOP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I, yang
Elektroni-sasidokumen-
Rencana TindakLanjut :
IdentifikasikebutuhanSOP;
PenyusunanSOP
Melaluipenataan tatalaksanasasaran yang diharapkanadalah
Meningkatnya efisiensidanefektivitas Meningkatnya
PENATAAN TATA LAKSANA
HAM R.I, yang menjadi pedoman baku dalam prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I
dokumen-tasi/kearsipan.
SOP KementerianHukum danHAM;
PenentuanFormat SOP;
PenyusunanSOP
adalahmeningkatnyapenggunaanTI dalamprosespenggunaanmanajemen
efektivitasprosesmanajemenpemerintahan.
Meningkatnyakinerja.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
SDM• Assessment
SDM• Sistem penilaian kinerja;
SDM• Pengembangan sistem pengadaan dan seleksi;
SDM
SDM
• Database Kepegawaian;
• Pola Pengembangan & Pelatihan;
SDM
• Penguatan Pola Rotasi, Mutasi, Promosi;
• Penguatan Pola Karir.
SDM• Pegawai yang Profesional, Jujur, Berintegritas, Berkomitmen
PENGUATAN PENGAWASAN
Menegakkan Disiplin Kerja;
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Menegakkan Kode Etik
1. Penyusunan Pedoman Kode Etik Pegawai ;
2. Penyusunan Laporan Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi penegakan
PP
EE
GGAA
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Penyusunan mekanisme, saranadan prasarana laporan pelaksanaanhukuman disiplin;
3. Menyusun hasil penilaian kinerja;
4. Melaporkan hasil kerja Tim Penegakkan Disiplin Kerja kepadaMenteri Hukum dan HAM.
monitoring dan evaluasi penegakankode etik pegawai;
3. Penyampaian Laporan Pelaksanaanmonitoring dan evaluasi penegakankode etik kepada Menteri Hukum danHAM;
4. Perumusan Pelaksanaan Kegiatansosialisasi Kode Etik Pegawai;
5. Implementasi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI..
24
AAWW
AA
II
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN INDIKATOR
1. Meningkatnya kinerja
instansi pemerintah
Indikator Utama yang terukur Berjalannya sistem akuntabilitas
kinerja organisasi yang efektif
2. Pengembangan sistem
manajemen kinerja
Terbangunnya sistem yang
mampu mendorong tercapainya
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 25
manajemen kinerja
organisasi
mampu mendorong tercapainya
kinerja organisasi yang terukur
3. Meningkatnya
akuntabilitas Kementerian
Hukum dan HAM
1. Adanya sistem yg
mendorong kinerja
organisasi
2. Peningkatan kualitas
laporan akuntabilitas
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikatorpelayanan yang diberikan lebih tepat, lebih cepat, lebihmurah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau denganparameter adanya standard pelayanan yang disosialisasikandan implementasikan. Adanya kerja sama/kolaborasidengan pihak lain dan adanya evaluasi kinerja pelayanan.
Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperolehstandarisasi pelayanan internasional dengan parameter program sertifikasi unit pelayanan berstandar internasionaldan diperolehnya sertifikasi berstandar internasional.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan
indikator terimplementasinya metode survei kepuasan
pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan
keluhan, saran dan masukan serta adanya imej positif.
mulaimulaimulaimulai daridaridaridari diridiridiridiri sendirisendirisendirisendiri
mulaimulaimulaimulai daridaridaridari halhalhalhal yangyangyangyang terkecilterkecilterkecilterkecil
mulaimulaimulaimulai daridaridaridari sekarangsekarangsekarangsekarang
menujumenujumenujumenuju perubahanperubahanperubahanperubahan yangyangyangyang lebihlebihlebihlebih baikbaikbaikbaik…………
janganjanganjanganjangan pernahpernahpernahpernah takuttakuttakuttakut untukuntukuntukuntuk melakukanmelakukanmelakukanmelakukan perubahanperubahanperubahanperubahan
karenakarenakarenakarena kegagalankegagalankegagalankegagalan terbesarterbesarterbesarterbesar adalahadalahadalahadalah
apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya
KATAKATAKATAKATA----KATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAKKATA BIJAK
apabilaapabilaapabilaapabila kitakitakitakita tidaktidaktidaktidak pernahpernahpernahpernah mencobanyamencobanyamencobanyamencobanya
berpikirberpikirberpikirberpikir positifpositifpositifpositif dalamdalamdalamdalam segalasegalasegalasegala halhalhalhal
bekerjabekerjabekerjabekerja tekuntekuntekuntekun dandandandan ikhlasikhlasikhlasikhlas
berimanberimanberimanberiman dandandandan bertakwabertakwabertakwabertakwa
bersatubersatubersatubersatu kitakitakitakita wujudkanwujudkanwujudkanwujudkan pnspnspnspns kemenkumhamkemenkumhamkemenkumhamkemenkumham yangyangyangyang profesionalprofesionalprofesionalprofesional dandandandan mandirimandirimandirimandiri
changechangechangechange youryouryouryour mindmindmindmind
andandandand changechangechangechange youryouryouryour habbithabbithabbithabbit
Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang meringankan satu kesusahandiantara kesusahan seorang mukmin di dunia,Allah akan meringankan darinya satu kesusahandiantara kesusahan di hari kiamat. Barang siapamemberi kemudahan kepada orang yangmemberi kemudahan kepada orang yangkesulitan, Allah akan memberi kemudahanbaginya di dunia dan di akhirat. Barang siapamenutupi aib seorang muslim, Allah akanmenutupi aib nya di dunia dan di akhirat. Allahselalu menolong hambaNya, selama hambaNyamenolong saudaranya……….”
(HR. Muslim)
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM 28
MARSMARSMARSMARS
KEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAMKEMENKUMHAM
DO = E
4/4
LYRIC : SRI PUGUH BUDI UTAMI
LAGU : SORTA D.TOBING