Download - Pemerintahan pusat

Transcript
Page 1: Pemerintahan pusat

Pemerintahan Pusat

Kelompok IV

• Aulia Rizki• Rahman I• Riska Silvia• Rizaldi

Page 2: Pemerintahan pusat

Pemerintahan Pusat

Bagian Bagian Yang Termasuk Pemerintah Pusat

Pengertian

Yudikatif

Eksekutif

Legislatif

Page 3: Pemerintahan pusat

1.Pengertian Pemerintahan PusatPemerintah pusat adalah suatu lembaga negara yang

mengurus urusan di tingkat pusat. Maksudnya, pemerintah pusatlah yang mengurusi urusan negara

Hanya ada beberapa urusan, yaitu : agama, peradilan, pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, serta politik luar negeri

Page 4: Pemerintahan pusat

Legislatif

a) Pengertian

Legislatif adalah, pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-undang (UU).

b) Tugas dan wewenang lembaga Legislatif :

Page 5: Pemerintahan pusat

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)~ Membentuk UU yang dibahas bersama presiden~ Membahas dan meminta/tidak menerima persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.~ Menetapkan APBN bersama presiden.~ Memilih anggota BPK~ Menyerap, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi rakyat

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)~ Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah~ Memberi pertimbangan RAPBN~ Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah~ Menerima hasil pemerintahan keuangan negara dan BPK

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)~ Mengubah dan menetapkan UUD~ Melantik presiden dan wakil presiden.~ Menetapkan peraturan dan kode etik MPR~ Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden

Page 6: Pemerintahan pusat

Eksekutif

a) Pengertian

Eksekutif adalah Pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.

b) Tugas dan wewenang lembaga Eksekutif:

Page 7: Pemerintahan pusat

Presiden~ Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD~ Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)~ Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU (dalam kegentingan yang memaksa)~ Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri~ Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD.

Wakil Presiden~ Mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tuggas kenegaraan.~ Membantu presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet.~ Menjalankan roda koordinasi dari komunikasi antara lembaga- lembaga di pemerintahan

Page 8: Pemerintahan pusat

Menteri-Menteri~ Melakukan koordinasi pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan di bidangg tertentu yang menjadi tanggung jawabnya~ Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah- masalah yang timbul.~ Menyampaikan laporan dan saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya kepada menteri pimpinan departemen, menteri koordinator yang dibantunya dan kepada presiden.

Page 9: Pemerintahan pusat

Yudikatif

a) Pengertian

Yudikatif adalah pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran Undang-Undang.

b) Tugas dan wewenang lembaga Yudikatif :

Page 10: Pemerintahan pusat

KY (Komisi Yudisial)~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah Agung.

MA (Mahkamah Agung)~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi.~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitsai.

Page 11: Pemerintahan pusat

KY (Komisi Yudisial)~ Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung~ Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.~ Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.~ Menetapkan kode etik dan pelaksanaannya bersama Mahkamah Agung.

MA (Mahkamah Agung)~ Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.~ Mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi.~ Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitsai.

Page 12: Pemerintahan pusat

MK (Mahkamah Konstitusi)~ Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD~ Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan kepada UUD 1945~ Memutuskan pembubaran partai politik~ Memutuskan hasil perselisihan pemilihan umum.

Page 13: Pemerintahan pusat

Top Related