Download - lap. Bln 2
-
7/21/2019 lap. Bln 2
1/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)PROVINSI JAWA TENGAH TA 2013
LAPORAN BULAN KE :
2 (DUA)
PERIODE:17AGUSTUS2013 s/d 16 SEPTEMBER2013
PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERORANGAN
FASILITATOR TEKNIK PPIP 2013
LOKASI : Desa Kemangkon Kec. Kemangkon
Desa Bakulan Kec. Kemangkon
Desa Majasem Kec. Kemangkon
NOMOR KONTRAK : 101/PKK/Pp.11/Fas-PPIP/2013, tgl : 17 Juli2013
NOMOR SPMK : 101/SPMK/Pp.11/Fas-PPIP/2013, tgl : 17 Juli2013
KABUPATEN : PURBALINGGA
Dilaporkan Oleh :
MOH. FAUZAN HIDAYAT, ST
FASILITATOR TEKNIK PPIP APBN 2013
PROV. JATENG
-
7/21/2019 lap. Bln 2
2/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar belakang
Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan,
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah
melaksanakan berbagai program. Di antaranya adalah Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi - Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-
BBM IP) pada tahun 2005, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
yang dimulai pada tahun 2007 sampai 2013 ini.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal sebagaiPPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik
secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai
permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya
meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah payung PNPM
Mandiri, yang bantuannya meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam
melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan
melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya.
Lokasi PPIP tersebar di 29 provinsi, dengan sasaran lokasi mengikuti ketetapan
SK Menteri Pekerjaan Umum.
Dalam pelaksanaannya PPIP akan terus meningkatkan kualitas pemberdayaan
masyarakat dan peran stakeholder dalam pelaksanaan program. Hal-hal tersebut
dilakukan melalui:
1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui
pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal;
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan
diintegrasikan ke dalam system penyelenggaraan program;3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat
pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program
khususnya peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin,
terutama dalam proses pengambilan keputusan;
5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan system, penghargaan, dan sanksi
bagi penyelenggara program, dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai
ke tingkat desa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program; dan
6.
Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
3/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Dengan upaya peningkatan tersebut, diharapkan dapat mendorong keterlibatan
masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari
pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, menentukan kegiatan
pembangunan infrastruktur perdesaan, serta pengelolaannya.
I.2. Maksud dan Tujuan
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat
implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat
pemerintah
Sedangkan tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan peningkatan akses
masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas
terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan
masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
I.3. Komponen PPIP
a. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan
Program ini akan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat,
memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau
program-program berbasis komunitas.
b. Peningkatan Pelayanan dasar dan infrastruktur Perdesaan
Implementasi Dana BLM untuk peningkatan infrastruktur fisik, sosial dan
ekonomi yang dilaksanakan sesuai PJM yang telah dirancang masyarakat.
c. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program dan monitoring evaluasi
Strategi pendampingan, audit kinerja terhadap capaian program secara
menyeluruh dalam meningkatkan daya dukung terhadap tertib administrasi dan
mewujudkan program yang tepat guna dan tepat sasaran.
I.4. Prinsip dan Pendekatan
Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP 2013 adalah :
a. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa (acceptable). Hal
ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan
mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, maupun pada penetapan
mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan.
b. Penyelenggaraan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui
oleh semua unsure masyarakat (transparent) melalui penyediaan mediakomunikasi dan informasi yang akurat dan mudah di akses oleh masyarakat.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
4/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
c. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable ),
dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketetapan pembiayaan, dan
ketetapan mutu pekerjaan.
d. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat
secara berkelanjutan (sustainable) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dan sarana perdesaan secara
mandiri oleh masyarakat agar dapat harmonis secara social, produktif secara
ekonomi dan lestari secara linygkungan.
I.5. Indikator Kinerja Program
Berikut adalah indikator yang mengukur kinerja PPIP.
Indikator Dampak Sasaran
Mengurangi kemiskinan dan memperkuat tata pemerintahan daerah di tingkat lokal
dalam PPIP:
1. Jumlah KK miskin berkurang.
2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan
meningkat.
Manfaat
Manfaat PPIP adalah meningkatkan akses masyarakat miskin dan kaum
perempuan terhadap pelayanan infrastruktur dasar;
Indikator Output (2014)
Penguatan kapasitas untuk perencanaan dan pembangunan masyarakat (2014)
1. Pelaksanaan fungsi organisasi-organisasi masyarakat pada seluruh desa
sasaran, dengan keterwakilan perempuan di masing-masing organisasi
sekurang-kurangnya 40%;
2. Pelaksanaan rembug-rembug warga sebagai ajang peningkatan kapasitas
kemampuan SDM masyarakat bagi masyarakat desa sasaran PPIP;
3. Usulan prioritas rencana pembangunan desa untuk desa sasaran program
sudah jelas serta kesetaraan gender terpenuhi dan berkurangnya masyarakatmiskin di desa daerah sasaran;
4. Perumusan RKM berbasis masyarakat yang dirancang dengan baik dan
disetujui di semua desa sasaran PPIP.
Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui penyaluran dana BLM (2014)
1. Penyaluran investasi BLM (Rp. 250 juta per desa) telah dilaksanakan di
masing-masing desa sasaran;
2. Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas memadai dan memiliki fungsi
pengaturan Operasional dan Pemeliharaan (O&P).
Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan program dan Pemantauan Evaluasi (2013)
-
7/21/2019 lap. Bln 2
5/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
1. Konsultan yang direkrut telah dilatih;
2. Fasilitator Masyarakat (FM) yang direkrut telah dilatih dan disebarkan ke
seluruh desa sasaran, dimana 30% merupakan perempuan;
3. Pembuatan rincian rencana kerja tahunan dan jadwal personil;
4.
Proses perencanaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur
dilaksanakan berdasarkan standard an criteria yang telah disepakati;
5. Penguatan dan pelaksanaan sistem Monitoring dan Evaluasi;
6. Pembuatan dan pelaksanaan mekanisme penanganan pengaduan yang
efektif.
I.6. Organisai dan pembagian peran (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa)
1. Kelembagaan Struktural Tingkat Pusat
a. Pokja Pengandali PNPM Mandiri
b.
Tim Pelaksana Pusat (TPP)
c. Satuan Kerja Tingkat Pusat
2. Kelembagaan Tingkat Provinsi
a. Pemerintah Provinsi
b. Tim Koordinasi/TKPKD Provinsi
c. Tim Pelaksana Provinsi
d. Satuan Kerja Tingkat Provinsi
3. Kelembagaan Tingkat Kabupaten
a. Pemerintah Kabupaten
b. Tim Koordinasi/TKPKD Kabupaten
c. Tim Pelaksana Kabupaten
d. Satuan Kerja Tingkat Kabupaten
4. Kelembagaan Tingkat Desa
a. Pemerintah Desa
b. OMS
c.
KD
d. KPP
I.7. Konsultan Manajemen dan Fasilitator
1. Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr)
2. Konsultan Manajemen Kabupaten
3. Fasilitator Masyarakat
a. Fasilitator Teknik
b. Fasilitator Pemberdayaan
I.8. Dasar Pelaksanaan PPIP di Jateng
-
7/21/2019 lap. Bln 2
6/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Pelaksanaan PPIP 2013 Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum nomor: 179/KPTS/M/2013, Tanggal 26 April2013perihal penetapan desa
sasaran Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2013.serta SKPA
TA.2013 nomor: KU.0602/satker PPIP/ 0093/2013, tanggal 6 Pebruari2013.
Tugas dan fungsi PPK PPIP provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2008, tanggal 11 Pebruari 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan
kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.
I.9. Penjelasan Dana BLM
A. Sumber Dana
Dana untuk PPIP berasal dari:
a. Dana Pemerintah (APBN) untuk membiayai BLM, gaji dan pelatihan
fasilitator serta operasional Satker Provinsi dalam pengendalian dan
pengawasan yang teralokasi di DIPA SNVT di tingkat provinsi.
b. Dana Pemerintah Provinsi (APBD) sebesar 1% dari total BLM yang diterima
untuk membiayai operasional Tim Pelaksana Provinsi dalam
penyelenggaraan program yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat
provinsi.
c. Dana Pemerintah Kabupaten (APBD) minimal sebesar 5% dari total BLM
yang diterima untuk membiayai operasional Satker, Tim Pelaksana
Kabupaten dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA
SKPD di tingkat Kabupaten.
d. Dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah
dan rembug-rembug desa, pemeliharaan dan pengembangan manfaat
infrastruktur yang dibangun melalui PPIP.
B. Penerima Dana BLM
1. Penerima dan BLM untuk pembangunan infrastruktur perdesaan adalah
masyarakat desa yang nama desanya termasuk dalam daftar Desa Sasaran
PPIP 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
2. Jumlah dana untuk tiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp. 250 juta.
Dana ini sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp. 5 juta untuk
melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pelaporan.
I.10. Desa Sasaran Pendampingan
a. Desa I :Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon
b. Desa II :Desa Kemangkon, Kecamatan Kemangkon,
c. Desa III :Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
7/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
BAB II
PROFIL DAN RENCANA KEGIATAN
II.1. Profil Desa
1. Desa Bakulan
a. Letak Geografis
Secara administratif batas Desa Bakulan adalah :
Sebelah utara : Desa Jetis, Kec.Kemangkon dan Sungai Klawing
Sebelah timur : Desa Bakulan, Kec. Kemangkon
Sebelah selatan : Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon
Sebelah barat : Desa Karangkemiri Kec.Kemangkon
Desa Bakulan terbagi dalam tiga dusun, enam Rukun Warga (RW), dan 14
Rukun Tangga (RT).
b. Aksesibilitas Menuju Desa
Jalan utama menuju Desa Bakulan merupakan jalan kabupaten. Sedangkan
jalan penghubung antar dusun berupa jalan desa. Jalan utama membentangdari sisi timur ke barat atau sebaliknya menghubungkan Desa Bakulan, Desa
Karangkemiri, Desa Senon, Desa Bokol, dan Desa Kedungbenda. Kondisi jalan
kabupaten sudah diaspal.
Jarak dari Desa Bakulan ke kantor Kecamatan Kemangkon sekitar satu
kilometer, sedangkan jarak ke kota Purbalingga sekitar 8,5 kilometer.
c. Data Kependudukan
Berdasar data profil desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Bakulan
sebanyak 1.963 jiwa, terdiri dari 977 laki-laki dan 986 perempuan. Jumlah
tersebut ada sebanyak 582 kepala keluarga.
Sebagian besar, penduduk Desa Bakulan bekerja sebagai petani sebanyak 158
orang, buruh tani sebanyak 132 orang, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 77
orang dan pensiunan PNS/Polri/TNI sebanyak 65 orang. Sedangkan sisanya
bekerja sebagai peternak satu orang, anggota TNI empat orang, dan POLRI dua
orang.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
8/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Penduduk Desa Bakulan sebagian besar memeluk agama Islam yakni 1.961
jiwa. Tercatat hanya dua orang yang memeluk agama Kristen.
d. Potensi Desa
Luas wilayah Desa Bakulan seluas 159, 625 hektare. Dilihat dari pemanfaatan
lahan, sebagian besar berupa tanah kering seluas 22,840 hektare (59,9
persen), yang diperuntukkan tanah pekarangan atau pemukiman seluas 59,
555 hektare (36 persen), tegalan seluas 11,145 hektare (6,9 persen), sawah
90,925 hektare (56,9 persen) dan sisanya berupa perkebunan, dan lahan
usaha perikanan.
Sedangkan potensi infrastruktur Desa Bakulan bisa dilihat pada tabel 1 di
bawah ini :
Tabel. 1
No. Jenis Fisik Volume Satuan
1. Jalan tanah 1.800 Meter
2. Jalan Makadam/sirtu 3.700 Meter
3. Jalan Beton/Paving 1.200 Meter
4. Jalan aspal 1.500 Meter
JUMLAH 8.200 MeterSumber : Profil Desa Bakulan
e. Permasalahan Umum
Masalah umum yang dihadapi Pemerintah Desa Bakulan antara lain :
1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal.
2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai
dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan masyarakat.
3.
Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
desa untuk menjawab tuntutan reformasi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintah desa sesuai dengan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan benar.
2. Terwujudnya peningkatan SDM aparatur pemerintah desa sehingga dapat
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara
efektif dan efisien.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
9/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
desa.
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan
kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT adalah:
1. Pemahaman Agama masih belum sepenuhnya diaktulisasikan dalam
kehidupan nyata.
2. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama di kalangan
peserta didik belum menujukkan hasil yang memuaskan.
3. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum
mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial yang dinamis.
2. DesaKemangkon
a. Letak Geografis
Batas-batas administratif Desa Kemangkon adalah :
sebelah utara : Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon
sebelah timur : Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara
sebelah selatan : Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon
sebelah barat : Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon
Secara administratif Desa Kemangkon terbagi dalam dua dusun, empat rukun
warga (RW) dan 11 rukun tangga (RT).
b. Aksesibilitas Menuju Desa
Jalan utama menuju Desa Kemangkon berupa jalan kabupaten yang sudah
diaspal mulus (hotmix).Desa Kemangkon bisa dituju dari tiga sisi, yakni sisi
timur melalui Desa Wirasaba, sisi utara dari Desa Penican, sisi barat melalui
Desa Kedunglegok.Tidak ada jalan dari sisi selatan karena berbatasan dengan
aliran Sungai Serayu.
Untuk menuju kantor kecamatan, dari Desa Kemangkon sekitar 1.000 meter,
kemudian menuju Kota Purbalingga sekitar 11 kilometer.
c. Data Kependudukan
Jumlah penduduk Desa Kemangkon sebanyak 4.303 jiwa. Jumlah tersebut
terbagi dalam berbagai tingkatan usai yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini :
-
7/21/2019 lap. Bln 2
10/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Tabel 2
No Jenis Pendidikan Jumlah
1. 0 sampai 10 th 520 orang
2. 10 sampai 20 th 753 orang
3. 20 sampai 30 th 751 orang
4. 30 sampai 40 th 770 orang
5. 40 sampai 50 th 582 orang
6. 50 dan seterusnya 927 orang
TOTAL 4.303 orang
Sebagian besar penduduk Desa Kemangkon adalah buruh tani, buruh industri
dan petani. Sebaran penduduk berdasar matapencaharian bisa dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3
NoJenis Mata
PencaharianJumlah Keterangan
1 Petani 355 Orang
2 Buruh Tani 874 Orang
3 Buruh Industri 480 Orang
4 Buruh Bangunan 150 Orang
5 Pengusaha 1 Orang
6 Pedagang 78 Orang
7 Angkutan 8 Orang
8 PNS 81 Orang
9 TNI / POLRI 5 Orang
10 Pensiunan 56 Orang
11 Lainlain 2006 Orang
JUMLAH 4.303 Orang
Sumber : Profile Desa Kemangkon
-
7/21/2019 lap. Bln 2
11/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
d. Potensi Desa
Dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu seluas
22,840 hektare (59,72 persen), untuk permukiman seluas 66,579 hektare
(50,99 persen), tegalan 3,385 hektare (2,59 persen), sawah 52,72 hektare
(40,37 persen) sedang sisasnya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha
perikanan dan lain-lain.
Untuk potensi pembangunan infrastruktur jalan bisa dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel.4
No Jenis Fisik Volume Satuan
1 Jalan Tanah 3.150 Meter
2 Jalan Makadam /Sirtu 2.213 Meter
3 Jalan Beton / Paving 450 Meter
4 Jalan aspal 5.312 Meter
JUMLAH 11.125 Meter
Sumber : Profil Desa Kemangkon
e. Permasalahan Umum
Permasalahan Umum yang dihadapi Pemerintah Desa Kemangkon antaralain :
1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal.
2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai
dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan masyarakat.
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
desa untuk menjawab tuntutan reformasi
3. Desa Majasem
a. Letak Geografis
Secara administratif, batas wilayah Desa Majasem adalah :
Sebelah utara : Desa Jetis
Sebelah selatan : Desa Tidu
-
7/21/2019 lap. Bln 2
12/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Sebelah timur : Desa Bajong
Sebelah barat : Desa Bakulan
Desa Majasem memiliki luas wilayah 2.19,6 hektare yang terdiri dari tiga dusun,
18 rukun tangga (RT) dan delapan rukun warga (RW).
b. Aksesbilitas Desa
Desa Majasem mudah dijangkau menggunakan jalur darat yang berupa jalan
kabupaten. Jalan masuk desa dari sisi barat melalui pertigaan jalan Bakulan di
dekat Koramil Kemangkon ke arah timur. Kemudian dari sisi timur bisa diakses
melalui Desa Bajong. Kondisi jalan kabupaten di Desa Majasem berupa jalan
aspal.
Jarak Desa Majasem ke kantor kecamatan tidak terlalu jauh, sekitar satu
kilometer. Kemudian jarak Desa Majasem ke Kota Purbalingga sekitar delapan
kilometer.
c. Data Kependudukan
Berdasarkan profil Desa Majasem, jumlah penduduk desa sebanyak 4.069 jiwa
yang terdiri dari :
Penduduk laki-laki : 2.102 jiwa
Penduduk perempuan : 1.967 jiwa
Kepala keluarga : 1.117 jiwa
d. Potensi Desa
Potensi Desa Majasem adalah di bidang pertanian. Wilayah Desa Majasem
seluas 219,6 hektare yang terdiri dari :
Luas tanah pertanian/sawah : 127,63 hektare
Luas tegalan : 45,34 hektare
Luas pemukiman warga : 42,82 hektare
Lain-lain (fasilitas umum) : 3,81 hektare
Di bidang infrastruktur jalan, umumnya kondisi jalan kabupaten di Desa
Majasem sudah di aspal. Saat ini, panjang jalan aspal mencapai 3.000 meter
dan jalan makadam sepanjang 1.500 meter. Kondisi jalan desa tersebut saat ini
banyak mengalami kerusakan.
e. Permasalahan Umum
-
7/21/2019 lap. Bln 2
13/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Sama seperti dua desa dampingan yang lain, permasalahan umum di Desa
Majasem memiliki kesamaan. Permasalahan yang dihadapi antaralain :
1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal.
2.
Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai
dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan masyarakat.
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
desa untuk menjawab tuntutan reformasi.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
14/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
II.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
1. Desa Bakulan
a. Jadwal kegiatan di tingkat desa
Tim fasilitator (teknik dan pemberdayaan) menyepakati adanya jadwal kegiatan
bersama OMS, Kader Desa, dan Pemerintah Desa Bakulan sebagai berikut:
Tabel 2.5 Rencana dan Jadwal Kegiatan Tingkat Desa Bakulan, Kec. Kemangkon
Nama
DesaJenis Kegiatan Waktu PJ
Hasil yang
diharapkan
Bakulan
Rembug Warga 17-24 Juli 2013 Kades /Kadus
Peserta paham
tentang PPIP, tujuan,
prinsip, pendekatandan struktur
organisasi yang ada
di PPIP.
Sosialisasi Desa24 Juli-5 Agustus
2013Kades
Peserta paham
tentang PPIP, tujuan,
prinsip, pendekatan
dan struktur
organisasi yang ada
di PPIP.
Musdes I 1-7 Agustus 2013 Kades Terpilihnya OMS &KD
SKSIdentifikasi
Masalah
12-17 Agustus
2013OMS & KD
Data identifikasi
masalah telah
lengkap.
Musdes II15-19 Agustus
2013OMS & KD
Adanya kesepakatan
rumusan usulan
kegiatan yang akan
dibiayai PPIP APBN
2013. Penyusunan
draft RKM; gambar
desain; RAB.
Musdes III4-10 September
2013OMS & KD
Terbentuknya KPP
dan Panitia
Pengadaan
Jasa/Barang.
Pelaksanaan Fisik28 September-7
Desember 2013OMS & KD
Terlaksananya
pengerjaan fisik
sesuai spek dan
volume di RAB.
Musdes IV 7-14 Desember2013
OMS & KD
Pertanggungjawaban
OMS diterima
seluruh masyarakat
-
7/21/2019 lap. Bln 2
15/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
b. Review jadwal pelaksanaan kegiatan
Sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan di atas, tim OMS dan Kader desa telah
melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitator untuk memastikan adanya hasil-
hasil yang harus dicapai dalam satu bulan ke depan.
Sampai bulan kedua ini OMS desa Bakulan telah selesai menyusun RKM dan telah
diverifikasi oleh timlak Kabupaten yang artinya kegiatan PPIP di desa Bakulan ini
mengalami keterlambatan dari jadwal rencana.
c. Target penyelesaian kegiatan
Bulan kedua pelaksanaan PPIP desa Bakulan, tim OMS dan kader Desa dengan
didampingi fasilitator teknik dan pemberdayaan menargetkan untuk dapat
menyelesaikan DED dan RAB dan selanjutnya dapat melaksanakan MUSDES III dan
penandatanganan SP3 agar dapat menyiapkan berkas pencairan dana Tahap I
sebesar 40 %.
2. Desa Kemangkon
a. Jadwal kegiatan di tingkat desa
Tim fasilitator (teknik dan pemberdayaan) menyepakati adanya jadwal kegiatan
bersama OMS, Kader Desa, dan Pemerintah Desa sebagai berikut:
Tabel 2.6 Rencana dan Jadwal Kegiatan Tingkat Desa Kemangkon, Kec.Kemangkon,
Kab Purbalingga
Nama Desa Jenis Kegiatan Waktu PJHasil yang
diharapkan
Kemangkon
Rembug Warga 17-24 Juli 2013Kades /
Kadus
Peserta paham
tentang PPIP, tujuan,prinsip, pendekatan
dan struktur
organisasi yang ada
di PPIP.
Sosialisasi Desa24 Juli-5 Agustus
2013Kades
Peserta paham
tentang PPIP, tujuan,
prinsip, pendekatan
dan struktur
organisasi yang ada
di PPIP.
Musdes I 1-7 Agustus 2013 KadesTerpilihnya OMS &
KD
-
7/21/2019 lap. Bln 2
16/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
SKSIdentifikasi
Masalah
12-17 Agustus
2013OMS & KD
Data identifikasi
masalah telah
lengkap.
Musdes II15-19 Agustus
2013OMS & KD
Adanya kesepakatan
rumusan usulankegiatan yang akan
dibiayai PPIP APBN-P
2013. Penyusunan
draft PJM dan RKM;
gambar desain; RAB.
Musdes III4-10 September
2013OMS & KD
Terbentuknya KPP
dan Panitia
Pengadaan
Jasa/Barang.
Pelaksanaan Fisik28 September-7
Desember 2013OMS & KD
Terlaksananya
pengerjaan fisik
sesuai spek dan
volume di RAB.
Musdes IV7-14 Desember
2013OMS & KD
Pertanggungjawaban
OMS diterima
seluruh masyarakat
b. Review jadwal pelaksanaan kegiatan
Sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan di atas, tim OMS dan Kader desa telah
melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitator untuk memastikan adanya hasil-
hasil yang harus dicapai dalam satu bulan ke depan.
Sampai bulan kedua ini OMS desa Kemangkon telah selesai menyusun RKM dan
telah diverifikasi oleh timlak Kabupaten dan dalam tahap pembuatan DED dan
RAB yang artinya kegiatan PPIP di desa Bakulan ini mengalami keterlambatan dari
jadwal rencana.
c.
Target penyelesaian kegiatan
Bulan kedua pelaksanaan PPIP desa Kemangkon, tim OMS dan kader Desa dengan
didampingi fasilitator teknik dan pemberdayaan menargetkan untuk dapat
menyelesaikan DED dan RAB dan selanjutnya dapat melaksanakan MUSDES III dan
penandatanganan SP3 agar dapat menyiapkan berkas pencairan dana Tahap I
sebesar 40 %.
3.
Desa Majasem
a. Jadwal kegiatan di tingkat desa
-
7/21/2019 lap. Bln 2
17/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Tim fasilitator (teknik dan pemberdayaan) menyepakati adanya jadwal kegiatan
bersama OMS, Kader Desa, dan Pemerintah Desa sebagai berikut:
Tabel 2.6 Rencana dan Jadwal Kegiatan Tingkat Desa, Kec.Kemangkon,
Nama
DesaJenis Kegiatan Waktu PJ
Hasil yang
diharapkan
Majasem
Rembug Warga 17-24 Juli 2013Kades /
Kadus
Peserta paham
tentang PPIP, tujuan,
prinsip, pendekatan
dan struktur
organisasi yang ada
di PPIP.
Sosialisasi Desa24 Juli-5 Agustus
2013Kades
Peserta paham
tentang PPIP, tujuan,
prinsip, pendekatan
dan struktur
organisasi yang ada
di PPIP.
Musdes I1-7 Agustus
2013Kades
Terpilihnya OMS &
KD
SKSIdentifikasi
Masalah
12-17 Agustus
2013
OMS &
KD
Data identifikasi
masalah telah
lengkap.
Musdes II15-19 Agustus
2013
OMS &
KD
Adanya kesepakatan
rumusan usulan
kegiatan yang akan
dibiayai PPIP APBN-P
2013. Penyusunan
draft PJM dan RKM;
gambar desain; RAB.
Musdes III
4-10 September
2013
OMS &
KD
Terbentuknya KPP
dan Panitia
PengadaanJasa/Barang.
Pelaksanaan Fisik28 September-7
Desember 2013
OMS &
KD
Terlaksananya
pengerjaan fisik
sesuai spek dan
volume di RAB.
Musdes IV7-14 Desember
2013
OMS &
KD
Pertanggungjawaban
OMS diterima
seluruh masyarakat
b. Review jadwal pelaksanaan kegiatan
-
7/21/2019 lap. Bln 2
18/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan di atas, tim OMS dan Kader desa telah
melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitator untuk memastikan adanya hasil-
hasil yang harus dicapai dalam satu bulan ke depan.
Sampai bulan kedua ini OMS desa Majasem telah selesai menyusun RKM dan
telah diverifikasi oleh timlak Kabupaten dan dalam tahap pembuatan DED dan
RAB yang artinya kegiatan PPIP di desa Bakulan ini mengalami keterlambatan dari
jadwal rencana.
d. Target penyelesaian kegiatan
Bulan kedua pelaksanaan PPIP desa Majasem, tim OMS dan kader Desa dengan
didampingi fasilitator teknik dan pemberdayaan menargetkan untuk dapat
menyelesaikan DED dan RAB dan selanjutnya dapat melaksanakan MUSDES III dan
penandatanganan SP3 agar dapat menyiapkan berkas pencairan dana Tahap I
sebesar 40 %.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
19/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
BAB III
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
III. 1. Progres Pelaksanaan kegiatan s.d bulan bersangkutan di Desa Bakulan
Untuk wilayah desa Bakulan, tim fasilitator (teknis dan pemberdayaan) telah
menyelesaikan tahapan kegiatan hingga verifikasi RKM dan sedang dalam
tahappembuatan DED dan RAB. Dimana sebelumnya, tim OMS (Organisasi
Masyarakat Setempat) yang dibentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa 1
dengan didampingi tim fasilitator telah melaksanakan SKS (Survey Kampung Sendiri)
dan MUSDES II.
a. Penyusunan RKM
RKM merupakan rencana yang memuat rencana kerja pembangunan
infrastruktur, rencana operasi, dan rencana pemeliharaan. Penyusunan RKM ini
dilakukan oleh OMS dan KD didampingi fasilitator.Dalam pendampingan penyusunan
RKM ini, kendala yang dihadapi adalah masih belum pahamnya OMS tentang format
dan data data yang menjadi kelengkapan RKM sehingga perlu pendampingan yang
intensif.
b. Verifikasi RKM
Verifikasi RKM dilakukan oleh Timlak PPIP Kabupaten Purbalingga. Dalam
kegiatan ini personil yang ditugaskan juga meninjau lokasi kegiatan PPIP di Desa.
c.
Penyusunan Desain dan RAB
Untuk dapat dilakukan pembuatan gambar Desain yang pertama kali dilakukan
adalah pengukuran dan kemudian digambar oleh OMS yang dibantu fasilitator
teknik.Setelah gambar desain selesai kemudian OMS membuat RAB dengan
didampingi fasilitator teknik.
Pemasalahan yang timbul adalah kurangnya SDM OMS yang memahami tentang
pembuatan DED dan RAB meskipun telah dijelaskan secara detail oleh fasilitator. Hal
-
7/21/2019 lap. Bln 2
20/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
inilah yang membuat kegiatan ini berjalan lambat sehingga fasilitator harus
melakuakan pendampingan lebih intensif lagi.
III. 2. Progres Pelaksanaan kegiatan s.d bulan bersangkutan di Desa Kemangkon
Untuk wilayah Desa Kemangkon, tim fasilitator (teknis dan pemberdayaan)
telah menyelesaikan tahapan kegiatan hingga verifikasi RKM dan sedang dalam tahap
pembuatan DED dan RAB. Dimana sebelumnya, timfasilitator teleh berhasil
memfasilitasi sehingga OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) desa Kemangkon
terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa 1
a.
Survey Kampung Sendiri
Setelah Musyawarah Desa I, OMS dan Kader desa bersama fasilitator, perangkat
desa dan kelompok perwakilan dusun serta tokoh masyarakat dan wakil kelompok
organisasi yang ada di desa, kemudian bertugas untuk mengidentifikasi berbagai
permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur; sosial budaya; ekonomi
masyarakat desa. Kompilasi data yang ada sesungguhnya sudah tertuang dengan baik
dalam dokumen Musrenbang Desa Kemangkon dan dokumen lainnya yang dimiliki
oleh program pembangunan seperti dokumen PNPM desa Kemangkon.
OMS dan kader desa memahami adanya kebutuhan waktu yang mendesak
terhadap pelaksanaan PPIP APBN2013. Untuk itu tim OMS dan kader desa dibantu
oleh Pemerintah Desa setempat segera melakukan kompilasi data hasil-hasil kajian
desa yang masih relevan terhadap kondisi desa saat ini (2013). Hasil-hasil kompilasi
data tersebut kemudian didiskusikan bersama di tingkat OMS dan pemerintah
desa.Untuk selanjutnya data dan informasi tersebut dapat dibawa ke forum yang
lebih luas lagi yakni Musdes II.
Selanjutnya, tim OMS dan Kader desa bersama-sama aparat desa yang
didampingi fasilitator merumuskan permasalahan yang dihadapi. Banyaknya
permasalahan-permasalahan yang ditemukan sebagai hasil identifikasi, dilakukan
perumusan sesuai bidang (social, ekonomi, infrastruktur) dan perumusan solusi
dengan mempertimbangkan potensi yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya akan disusun dalam usulan
kegiatan prioritas khususnya PPIP APBN2013 melalui mekanisme Musdes II.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
21/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Penetapan usulan-usulan kegiatan yang ada disesuaikan dengan ketersediaan dana
PPIP APBN2013 dan beberapa kriteria lainnya. Bagi usulan yang belum dapat dibiayai
oleh PPIP APBN2013 maka mekanismenya adalah dapat diusulkan melalui pendanaan
dari APBD/APBN atau sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.
b. Musyawarah Desa II
Setelah identifikasi dan perumusan permasalahan dilaksanakan, langkah
selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II (Mudes II).Mudes II disiapkan oleh
OMS dengan bantuan KD dan fasilitator. Undangan peserta Mudes II disebarkan oleh
tim OMS di masing-masing dusun untuk mengundang kelompok-kelompok
masyarakat miskin dan perwakilan perempuan.
Agenda yang cukup penting adalah penentuan scoring setiap usulan dari
masing-masing dusun. Sehingga disini, setiap kepala dusun dan perwakilan
masyarakatnya berusaha untuk memberikan kontribusi pemikirannya agar dapat
peluang pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai oleh PPIP APBN2013.
Kegiatan Musdes II dilakukan di Balai Desa Kemangkon, pada Selasa20 Agustus
2013.OMS dan perangkat desa membagikan 60 undangan.Jumlah warga yang hadir
sebanyak 50 orang, terdiri 8 orang perempuan dan 9 warga miskin.
Kegiatan Musdes II dipimpin oleh Ketua OMS Desa Kemangkon, Bpk. Imam
Achmadi dengan narasumber Tim Fasilitator serta pengantar oleh Kades Kemangkon,
Sarengat, Amr.
Materi atau topik yang dibawakan adalah :
1. Perumusan prioritas masalah Desa Kemangkon
2. Perumusan prioritas kegiatan
3. Pemilihan jenis infrastruktur
4. Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM).
Hasil Musdes II Desa Kemangkon adalah menyepakati jenis infrastruktur yang
akan dikerjakan ada dua jenis :
1. Pembangunan Jembatan Beton di wilayah Kadus I
2. Pengaspalan Jalan lingkungan
c. Penyusunan RKM
-
7/21/2019 lap. Bln 2
22/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
RKM merupakan rencana yang memuat rencana kerja pembangunan
infrastruktur, rencana operasi, dan rencana pemeliharaan. Penyusunan RKM ini
dilakukan oleh OMS dan KD didampingi fasilitator.Dalam pendampingan penyusunan
RKM ini, kendala yang dihadapi adalah masih belum pahamnya OMS tentang format
dan data data yang menjadi kelengkapan RKM sehingga perlu pendampingan yang
intensif.
d. Verifikasi RKM
Verifikasi RKM dilakukan oleh Timlak PPIP Kabupaten Purbalingga. Dalam
kegiatan ini personil yang ditugaskan juga meninjau lokasi kegiatan PPIP di Desa.
e. Penyusunan Desain dan RAB
Untuk dapat dilakukan pembuatan gambar Desain yang pertama kali dilakukan
adalah pengukuran dan kemudian digambar oleh OMS yang dibantu fasilitator
teknik.Setelah gambar desain selesai kemudian OMS membuat RAB dengan
didampingi fasilitator teknik.
Pemasalahan yang timbul adalah kurangnya SDM OMS yang memahami tentang
pembuatan DED dan RAB meskipun telah dijelaskan secara detail oleh fasilitator. Hal
inilah yang membuat kegiatan ini berjalan lambat sehingga fasilitator harus
melakuakan pendampingan lebih intensif lagi.
III. 3. Progres Pelaksanaan kegiatan s.d bulan bersangkutan di Desa Majasem
Untuk wilayah desa Majasem, tim fasilitator (teknis dan pemberdayaan) telah
menyelesaikan tahapan kegiatan hingga verifikasi RKM dan sedang dalam tahap
pembuatan DED dan RAB. Dimana sebelumnya, timfasilitator teleh berhasil
memfasilitasi sehingga OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) desa Kemangkon
terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa 1
f. Survey Kampung Sendiri
Setelah Musyawarah Desa I, OMS dan Kader desa bersama fasilitator, perangkat
desa dan kelompok perwakilan dusun serta tokoh masyarakat dan wakil kelompok
-
7/21/2019 lap. Bln 2
23/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
organisasi yang ada di desa, kemudian bertugas untuk mengidentifikasi berbagai
permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur; sosial budaya; ekonomi
masyarakat desa. Kompilasi data yang ada sesungguhnya sudah tertuang dengan baik
dalam dokumen Musrenbang Desa Majasem dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh
program pembangunan seperti dokumen PNPM desa Majasem.
OMS dan kader desa memahami adanya kebutuhan waktu yang mendesak
terhadap pelaksanaan PPIP APBN2013. Untuk itu tim OMS dan kader desa dibantu
oleh Pemerintah Desa setempat segera melakukan kompilasi data hasil-hasil kajian
desa yang masih relevan terhadap kondisi desa saat ini (2013). Hasil-hasil kompilasi
data tersebut kemudian didiskusikan bersama di tingkat OMS dan pemerintah
desa.Untuk selanjutnya data dan informasi tersebut dapat dibawa ke forum yang
lebih luas lagi yakni Musdes II.
Selanjutnya, tim OMS dan Kader desa bersama-sama aparat desa yang
didampingi fasilitator merumuskan permasalahan yang dihadapi. Banyaknya
permasalahan-permasalahan yang ditemukan sebagai hasil identifikasi, dilakukan
perumusan sesuai bidang (social, ekonomi, infrastruktur) dan perumusan solusi
dengan mempertimbangkan potensi yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya akan disusun dalam usulan
kegiatan prioritas khususnya PPIP APBN2013 melalui mekanisme Musdes II.
Penetapan usulan-usulan kegiatan yang ada disesuaikan dengan ketersediaan dana
PPIP APBN2013 dan beberapa kriteria lainnya. Bagi usulan yang belum dapat dibiayai
oleh PPIP APBN2013 maka mekanismenya adalah dapat diusulkan melalui pendanaan
dari APBD/APBN atau sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.
g. Musyawarah Desa II
Setelah identifikasi dan perumusan permasalahan dilaksanakan, langkah
selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II (Mudes II).Mudes II disiapkan oleh
OMS dengan bantuan KD dan fasilitator. Undangan peserta Mudes II disebarkan oleh
tim OMS di masing-masing dusun untuk mengundang kelompok-kelompok
masyarakat miskin dan perwakilan perempuan.
Agenda yang cukup penting adalah penentuan scoring setiap usulan dari
masing-masing dusun. Sehingga disini, setiap kepala dusun dan perwakilan
-
7/21/2019 lap. Bln 2
24/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
masyarakatnya berusaha untuk memberikan kontribusi pemikirannya agar dapat
peluang pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai oleh PPIP APBN2013.
Kegiatan Musdes II dilakukan di Balai Desa Majasem, pada rabu 21 Agustus
2013.OMS dan perangkat desa membagikan 70 undangan.Jumlah warga yang hadir
sebanyak 41 orang, terdiri 6 orang perempuan dan 10 warga miskin.
Kegiatan Musdes II dipimpin oleh Ketua OMS Desa Kemangkon, Bpk. Pardi
dengan narasumber Tim Fasilitator serta pengantar oleh Kades Majasem, Bpk. Tohar
Mukharom.
Materi atau topik yang dibawakan adalah :
1. Perumusan prioritas masalah Desa Majasem
2.
Perumusan prioritas kegiatan
3. Pemilihan jenis infrastruktur
4. Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM).
Hasil Musdes II Desa Majasemadalah menyepakati jenis infrastruktur yang akan
dikerjakan yaitu :
Pengaspalan Jalan lingkungan
h. Penyusunan RKM
RKM merupakan rencana yang memuat rencana kerja pembangunan
infrastruktur, rencana operasi, dan rencana pemeliharaan. Penyusunan RKM ini
dilakukan oleh OMS dan KD didampingi fasilitator.Dalam pendampingan penyusunan
RKM ini, kendala yang dihadapi adalah masih belum pahamnya OMS tentang format
dan data data yang menjadi kelengkapan RKM sehingga perlu pendampingan yang
intensif.
i. Verifikasi RKM
Verifikasi RKM dilakukan oleh Timlak PPIP Kabupaten Purbalingga. Dalam
kegiatan ini personil yang ditugaskan juga meninjau lokasi kegiatan PPIP di Desa.
j. Penyusunan Desain dan RAB
-
7/21/2019 lap. Bln 2
25/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
Untuk dapat dilakukan pembuatan gambar Desain yang pertama kali dilakukan
adalah pengukuran dan kemudian digambar oleh OMS yang dibantu fasilitator
teknik.Setelah gambar desain selesai kemudian OMS membuat RAB dengan
didampingi fasilitator teknik.
Pemasalahan yang timbul adalah kurangnya SDM OMS yang memahami tentang
pembuatan DED dan RAB meskipun telah dijelaskan secara detail oleh fasilitator. Hal
inilah yang membuat kegiatan ini berjalan lambat sehingga fasilitator harus
melakuakan pendampingan lebih intensif lagi.
-
7/21/2019 lap. Bln 2
26/26
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)
BAB IV
PENUTUP
IV.1. Analisa Kegiatan
Sampai dengan pelaporan bulan kedua (periode 17 Agustus-16September2013), tahapan yang sedang berjalan masih tahap persiapan dan perencanaan. Pada
umumnya, tahap awal pelaksanaan PPIP 2013 di desa dampingan dapat terlaksana
dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan.
Untuk Desa yang menjadi dampingan fasilitator yaitu Bakulan, Kemangkon dan
Majasem, saat ini telah sedang dalam tahapan pembuatan DED dan RAB. Tim
fasilitator menilai keterbatasan waktu dan SDM di masing-masing kepengurusan OMS
menjadi salah satu faktor yang membuat tahapan program berjalan lambat tidak
sesuai ploting waktu di Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
IV.2. Kesimpulan
Melihat hasil identifikasi Fasilitator, permasalahan utama masyarakat dari 3
(tiga) Desa diatas sebagian besar adalah masalah kerusakan infrastruktur jalan yang
merupakan akses utama mobilisasi masyarakat. Dengan adanya program PPIP 2013
ini semoga dapat mempermudah dan memperlancar akses usaha (Pemasaran, bahan
baku, pabrik dll) dari desanya menuju jalan utama, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat, Khususnya di daerah Kabupaten
Purbalingga.
Lampiran Laporan (pada bulan yang bersangkutan)
1. Catatan Harian Fasilitator (9.1)-ASLI TULISAN TANGAN
2.
Rencana Kerja Fasilitator-asli stempel basah
3. Format Monitoring (9.3 ; 9.4 ; 9.5 ; 9.6 ; 9.7; 9.8 dan 9.23)-jika form msh kosong tidak
perlu dilampirkan
4. Time sheet bulanan-copy, yg asli diserahkan terpisah
5. Dokumentasi (copy BA, Daftar Hadir, Notulen, Foto)
Dibuat Oleh
Fasilitator Teknik
Moh. Fauzan Hidayat, ST