Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
1
Daftar Isi
KATAPENGANTAR ................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................3
1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3
1.2 LandasanHukum ............................................................................................... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 5
1.4 Sistematika Penyusunan ................................................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................................. 7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ................................................. 7
2.2 Sumber Daya SKPD ....................................................................................... 22
2.2.1 Sumber Daya Manusia ............................................................................... 23
2.2.2 Sarana dan Prasarana .............................................................................26-29
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................... 31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan SKPD........................... 32
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................. 33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD ........................................................................................... 33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ........................................................................................................... 34
3.3 Telaahan Renstra Provinsi ............................................................................ 35
3.4 Telaah RTRW ..................................................................................................37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................... 37
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................. 39
4.1 Tujuan ............................................................................................................ 40
4.2 Sasaran ......................................................................................................... 40
4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................................. 41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................. 46
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ...............................................................................................58
6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD ....................................................................................................... 58
Bab VII Penutup ................................................................................................. 59
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Secara umum,
RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten
Banyuwangi merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten
Banyuwangi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih
spesifik, RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten
Banyuwangi memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan di Bidang
Tenaga kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi. Melalui dokumen
RENSTRA ini, maka DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten
Banyuwangi dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi
dan sasaran strategi yang ingin di capai selama periode tahun 2016-2021.
Pada akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian
RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten
Banyuwangi ini.
Banyuwangi, Januari 2017
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Banyuwangi
Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199103 1 008
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Agenda prioritas pembangunan kabinet kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Tema pembangunan bidang ketenagakerjaan, yaitu pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.Agendanya penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasarannya tingkat pengangguran terbuka diharapkan sebesar 4,0 – 5,0 persen pada tahun 2019 dan menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 jt selama 5 (lima) tahun.
Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional masuk dalam agenda prioritas pembangunan kesatu (nawa cita) yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dan agenda prioritas pembangunan keenam (nawa cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Transmigrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Titik pusat penyelenggaraan transmigrasi adalah manusia. Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru.
Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2007, visi pembangunan Tahun 2005-2025 adalah indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam RPJM ke 3 Tahun 2015-2019 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dan ditindaklanjuti RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun Rencana Strategis Tahun 2016–2021.
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang
didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Bupati, serta memuat program-program
pembangunan ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian yang akan dilaksanakan
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
4
langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan mendorong
peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021. Renstra tersebut
digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan
yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang
kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan
kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.
Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar
pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada
pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi,
khususnya di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Secara garis besar terdapat tiga aspek penting Bidang Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yaitu :
1. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja:
Diartikan sebagai kondisi semakin meningkatnya kualitas calon tenaga kerja dengan memiliki bekal ketrampilan (skill) maupun kompetensi yang di dukung sertifkat sehingga memliki daya saing dan kekuatan tawar (bargaining position) untuk mengisi peluang pasar kerja di dalam maupun luar negeri.
2. Hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja:
Semakin menurunya perselisihan hubungan industrial secara bertahap yang mencerminkan semakin kondusifnya iklim hubungan industrial:
3. Transmigrasi :
Adalah terlaksananya persebaran penduduk melalui transmigrasi dalam rangka
pemerataan pendidikan, Kesehatan dan jaminan social kepada golongan
penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas – fasilitas tersebut;
Dengan pengertian tersebut maka upaya membangun bidang
ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut jumlah angkatan kerja dan jumlah
pengguna tenaga kerja , tetapi juga perlu peningkatan fasilitas pelayanan
penempatan tenaga kerja dan upaya perlindungan tenaga kerja sehingga calon
tenaga kerja/ pencari kerja memiliki kualitas yang memadai sesuai kebutuhan pasar
kerja.
Sehubungan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan optimalisasi
penyelenggaraan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi menyusun Rencana Strategis (Renstra),
yang merupakan sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berwawasan lima tahunan mulai tahun 2016
sampai dengan 2021.
1.2 . Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Renstra – SKPD Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
5
2. Undang-Undang N0 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri;
3. Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
4. Undang-undang No. 98 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-undang No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Azasi Manusia;
6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
10. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan
Pembangunan Nasional;
11. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara,
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
14. Peraturan pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara,
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 54 Tahun 2016 Tentang Rincian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah untuk menentukan
arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor tenaga kerja dan
transmigrasi selama 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
6
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis antara lain :
1. Memberikan arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi pada periode tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
1.4 Sistematika Penulisan
Penulisan Rencana Strategis ini dengan sistematika meliputi :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Sistematika Penyusunan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis
Provinsi/Kabupaten
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD
4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
7
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan
dan pelayanan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya
pada Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Pada paragraf 11 pasal 17 ayat (2), bahwa Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas : Melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi.
Sedangkan fungsinya adalah :
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi berupaya secara
maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar dapat terlaksana dengan
baik sebagaimana yang dituangkan dalam visi yang telah dijabarkan dalam misi,
strategi, kebijakan dan program.
Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, dengan output yang
ingin dicapai adalah Berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta
menanamkan jiwa wirausaha, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) melalui pelatihan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja dan
Pencari Kerja, terselenggaranya hubungan industrial yang harmonis,
peningkatan pemahaman tentang Undang-undang Ketenagakerjaan bagi
pengusaha dan tenaga kerja serta meningkatnya tarap hidup dan kesejahteraan
masyarakat melalui program Transmigrasi. Di samping itu dalam pelaksanaan
Program dan Kegiatan juga mengacu pada Stándar Pelayanan Minimum
harapan dan aspirasi masyarakat serta potensi dan kemampuan yang dimiliki
daerah.
Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
juga akan melakukan koordinasi dan konsultasi untuk sinergitas program baik
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
9
dengan Instansi terkait, kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dalam upaya
untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang ada.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Banyuwangi adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman
dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran
pembangunan serta belanja sektor tenaga kerja dan transmigrasi selama kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016 – 2021.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Banyuwangi senantiasa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan deqngan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis
Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian PDT Desa dan Transmigrasi.
Selanjutnya Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Adapun fungsi
Rencana Strategis adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan
pelaksanaan program dan kegiatan kerja sehingga pembangunan lebih terarah,
berkesinambungan dan akuntabel.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.
2.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD
A. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Banyuwangi
mempunyai tugas :
1) menyusun rencana program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;
2) melaksanakan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;
3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang
tenaga kerja dan transmigrasi;
4) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
5) melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
6) melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit
pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
10
7) memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar
sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan
yang berlaku;
8) menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karier;
9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
10) menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
B. SEKRETARIAT
1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan
tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan
umum.
2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai
fungsi : Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana
kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum, kepegawaian,keuangan, perlengkapan
dan penyusunan program.
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
b) pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dankegiatan
di lingkungan dinas;
c) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
satuan kerja perangkat daerah terkait;
d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. SEKRETARIS, mempunyai tugas :
1) menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
2) menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian,keuangan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi dinas;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
11
3) mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dankegiatan di
lingkungan dinas;
4) menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
satuan kerja perangkat daerah terkait;
5) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
6) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
7) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya; dan
8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, mempunyai tugas:
1) menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangansesuai dengan
rencana kerja dinas;
2) melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan
surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
3) menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan;
4) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
6) menyusun rencana Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
7) melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
keuangan dinas;
8) menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaanpengelolaan keuangan dinas;
9) menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
10) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
11) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
12) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
12
3. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, mempunyai tugas:
1) menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan Program sesuai
dengan rencana kerja dinas;
2) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program,kegiatan
dan anggaran dinas;
3) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
4) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
5) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
6) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
7) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
C. TUGAS, FUNGSI BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan
serta melaksanakan fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan,
Pengupahan, Jaminan Sosial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Hubungan Industrial, mempunyai fungsi:
a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Bidang Hubungan
Industrial;
b) penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan
pengesahan peraturan perusahaan;
c) penerimaan dan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh/pekerja yang ada
di perusahaan serta perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja/buruh pada perusahaan;
d) pemberian rekomendasi dan pencabutan izin operasional bagi
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
e) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan serta pembinaan mediator,
konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
f) pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan
ketetapan upah minimum dan pembinaan kepesertaan jaminan
sosial tenaga kerja dan penyelenggaraan kesejahteraan
pekerja/buruh;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
13
g) pembinaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial dan
pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat
pekerja/buruh;
h) pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan
organisasi pekerja/buruh serta penyusunan usulan penetapan
keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan;
i) pembinaan, pemberdayaan, dan pengusulan calon peserta diklat
Mediator Hubungan Industrial;
j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas:
1) menyusun rencana Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan
rencana kerja dinas;
2) menerima dan meneliti materi pengajuan permohonan pengesahan
peraturan perusahaan;
3) menerima dan mencatat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh/pekerja yang ada di
perusahaan serta perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja/buruh pada perusahaan;
4) memberikan rekomendasi dan pencabutan izin operasional bagi
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
5) melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan serta pembinaan
mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
6) melaksanakan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan
ketetapan upah minimum dan pembinaan kepesertaan jaminan
sosial tenaga kerja dan penyelenggaraan kesejahteraan
pekerja/buruh;
7) melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan pelaku hubungan
industrial dan pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat
pekerja/buruh;
8) melaksanakan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi
pengusaha dan organisasi pekerja/buruh serta penyusunan usulan
penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan;
9) melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengusulan calon
peserta diklat Mediator Hubungan Industrial;
10) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
14
11) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
12) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
13) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan Sosial
mempunyai tugas:
1) menyusun rencana Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan
Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;
2) menyusun pedoman pendaftaran organisasi ketenagakerjaan;
3) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga
bipartit, tripartit serta penetapan dan pengembangan konsep
pendidikan hubungan industrial;
4) menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh
untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan
hasil verifikasi dan melaksanakan pembinaan sistem dan
kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di Kabupaten;
5) membentuk dan meningkatkan kinerja kader penyuluh hubungan
industrial;
6) mengkoordinasikan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam
rangka pembuatan produk LKS tripartit;
7) menyusun pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan,
pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja/buruh;
8) melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah terkait
maupun swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh;
9) melakukan analisa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan
penetapan upah minimum Kabupaten;
10) menyusun pedoman struktur dan skala upah;
11) menginventarisasi dan mengolah data laporan ketenagakerjaan;
12) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
13) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
14) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
15) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
15
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja, mempunyai Tugas:
1) Menyusun rencana Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan
Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;
2) menyusun pedoman pendaftaran organisasi ketenagakerjaan;
3) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga
bipartit, tripartit serta penetapan dan pengembangan konsep
pendidikan hubungan industrial;
4) menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh
untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan
hasil verifikasi dan melaksanakan pembinaan sistem dan
kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di Kabupaten;
5) membentuk dan meningkatkan kinerja kader penyuluh hubungan
industrial;
6) mengkoordinasikan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam
rangka pembuatan produk LKS tripartit;
7) menyusun pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan,
pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja/buruh;
8) melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah terkait
maupun swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh;
9) melakukan analisa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan
penetapan upah minimum Kabupaten;
10) menyusun pedoman struktur dan skala upah;
11) menginventarisasi dan mengolah data laporan ketenagakerjaan;
12) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
13) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
14) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
15) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
D. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA.
1) Bidang Penempatan, Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun
program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan
penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar
kerja dan bursa kerja, penyuluhan,bimbingan jabatan dan analisis
jabatan, penggunaan TenagaKerja Warga Negara Asing Pendatang
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
16
(TKWNAP),pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat
karya,memfasilitasi pelatihan kerja dan pengelolaan
pelatihan,pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi
dansertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayat (1) Bidang
Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan
bursa kerja;
b. pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan pelaksanaan fasilitasi
bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
c. monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar
kerja
d. pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
e. pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian lembaga penyuluh
dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala
kabupaten
f. pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam
penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Kabupaten;
g. fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan
pekerja potensial;
h. penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar KerjaAntar Daerah
(SPP AKAD);
i. fasilitasi pendayagunaan TKS dan Lembaga Sukarela
danpendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
j. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA)
perpanjangan;
k. penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas
Kabupaten/kota;
l. monitoring dan evaluasi penggunaan TKA dan penempatan TKI ke
luar negeri;
m. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan pada karya,serta
pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal;
n. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral
penempatan TKI;
o. penerbitan perjanjian tempat penampungan calon TKI;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
17
p. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; informasi
ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan system informasi
ketenagakerjaan kabupaten;
q. fasilitasi pelatihan dan pengukuran dan peningkatan produktivitas;
r. pelaksanaan proses perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
s. pemberian rekomendasi perizinan magang keluar negeri;
t. pengawasan sertifikasi kopetensi dan akreditasi lembagapelatihan
kerja;
u. penyusunan pedoman pengawasan sertifikasi kompetensi,akreditasi
lembaga pelatihan kerja;
v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas.
1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
1) menyusun rencana Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan
rencana kerja dinas;
2) menyusun sistem dan menyebarluaskan informasi pasar kerja dan
bursa kerja;
3) memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan memfasilitasi
bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan
fungsional pengantar kerja;
5) memberikan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
6) pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian lembaga penyuluh
dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala
kabupaten;
7) pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam
penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Kabupaten;
8) memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan
pekerja potensial;
9) menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar
Daerah (SPP AKAD);
10) memfasilitasi pendayagunaan TKS dan Lembaga Sukarela dan
pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
11) melaksanakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA) perpanjangan;
12) menerbitkan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas
Kabupaten/kota;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
18
13) melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA dan
penempatan TKI ke luar negeri;
14) memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya, serta
pelaksanaan program usaha mandiri sector informal;
15) memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan
multilateral penempatan TKI;
16) menerbitkan perjanjian tempat penampungan calon TKI;
17) melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
informasi ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan sistem
informasi ketenagakerjaan kabupaten;
18) memfasilitasi pelatihan dan pengukuran dan peningkatan
produktivitas;
19) melaksanakan proses perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja
20) memberikan rekomendasi perizinan magang keluar negeri;
21) melaksanakan pengawasan sertifikasi kopetensi dan akreditasi
lembaga pelatihan kerja;
22) menyusun pedoman pengawasan sertifikasi kompetensi,akreditasi
lembaga pelatihan kerjja;
23) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
24) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
25) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
26) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
1) menyusun rencana Seksi Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan
rencana kerja dinas;
2) menyusun sistem informasi pasar kerja dan penyebarluasan informasi
pasar kerja;
3) mengumpulkan dan menganalisis data informasi pasarkerja;
4) menyusun pedoman teknis perizinan dan pembentukanLembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
5) memfasilitasi pembinaan lembaga dan bursa kerja
6) menyusun pedoman penerbitan izin pendirian kantorcabang
Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
di wilayah provinsi;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
19
7) melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasiPerusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan cabang
PPTKIS,
8) melaksanakan pengembangan analisis jabatan dan penyuluhan
bimbingan jabatan;
9) memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja
10) menyusun standar dan pedoman teknis penerbitan rekomendasi
penyelenggaraan pameran bursa kerja (jobfair) kepada swasta;
11) menyusun pedoman permohonan rekomendasi RencanaPenempatan
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah(RPTK AKAD);
12) menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD) dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja AKL,
AKAD, AKSUS dan AKAN;
13) menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga
kerja potensial dan penyandang cacat di sector formal dan informal;
14) melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan TKI;
15) menyiapkan bahan pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin memperkerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA);
16) melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja ke
luar negeri;
17) memfasilitasi orientasi penempatan tenaga kerja;
18) menyusun pedoman dan penerbitan izin penempatan pembantu
rumah tangga;
19) menerbitkan perizinan tempat penampungan calon TKI;
20) menyusun pedoman penempatan dan mutasi penempatan tenaga
kerja;
21) menyusun sistem dan perangkat lunak serta bahan pembinaan
perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan
pembentukan usaha mandiri;
22) mengumpulkan data potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia untuk kegiatan usaha mandiri;
23) membina tenaga kerja sektor informal dalam rangka perluasan kerja;
24) memfasilitasi bimbingan, pemanduan dan pembinaan usaha mandiri
bagi lulusan SD sampai dengan perguruan tinggi, dan pengusaha
mandiri sektor informal;
25) memfasilitasi kegiatan perluasan kerja sistem padat karya dan
terapan teknologi padat karya
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
20
26) memberikan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela
(TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukerala Indonesia di
wilayah provinsi;
27) melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan
program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat
karya;
28) melaksanakan pembinaan dan pengendalian pendayagunaan Tenaga
Kerja Sukarela (TKS), lembaga sukarela skala provinsi, Tenaga Kerja
Mandiri (TKM), danTeknologi Tepat Guna (TTG);
29) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
30) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
31) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
32) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai
tugas:
1) menyusun rencana Seksi Pelatihan danProduktivitas Tenaga Kerja
sesuai dengan rencana kerja dinas;
2) melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data base instruktur dan
tenaga pelatihan;
3) melaksanakan penyusunan pedoman teknis, fasilitasi,monitoring
pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan;
4) melaksanakan pembinaan Standar Kompetensi KerjaNasional
Indonesia (KKNI) dan Materi Ujian Kompetensi (MUK);
5) melaksanakan koordinasi dan inventarisasi data pembinaan asosiasi
profesi pelatihan;
6) memfasilitasi pelaksanaan uji keterampilan/kompetensi tenaga kerja;
7) melaksanakan sosialisasi program standarisasi dan sertifikasi tenaga
kerja;
8) memfasilitasi pemagangan di dalam dan di luar negeri;
9) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemagangan,
menginventarisasi data izin lembaga pelatihan;
10) menyusun pedoman pelatihan untuk meningkatkan produktivitas
lembaga penyelenggara pelatihan;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
21
11) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi
pemantauanstatus/tingkat/jenjang kelembagaan dan perizinan
lembaga pelatihan swasta dan perusahaan;
12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan akreditasi dan perizinan lembaga pelatihan swasta;
13) memfasilitasi pembinaan produktivitas tenaga kerja;
14) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
15) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
16) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
17) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
E. BIDANG TRANSMIGRASI
1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok di Bidang
Ketransmigrasian;
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudayat (1),
Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:
a) penyuluhan bidang transmigrasi;
b) pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran;
c) pengangkutan transmigran dari tempat asal sampai kelokasi
transmigrasi;
d) koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang
penyelenggaraan transmigrasi;
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1. Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas:
1) menyusun rencana Bidang Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja
Dinas;
2) melaksanakan penyuluhan bidang transmigrasi;
3) melaksanakan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon
transmigran;
4) melaksanakan pengangkutan transmigran dari tempat asal sampai ke
lokasi transmigrasi;
5) melaksanakan koordinasi Kerja sama Antar Daerah (KSAD) tentang
penyelengaraan transmigrasi;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
22
6) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
7) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
8) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi mempunyai
tugas:
1) menyusun rencana Seksi Kerjasama dan PenempatanTransmigrasi
sesuai dengan rencana kerja dinas;
2) melaksanakan penyuluhan dan pengerahan calon transmigran;
3) melaksanakan pendaftaran dan seleksi pada calon transmigran;
4) melaksanakan penampungan, pemeriksaan adiministrasi,
pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental spiritual serta
pelatihan bagi calon transmigran;
5) melaksanakan pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari
tempat asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi;
6) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
7) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
8) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.
3. Kepala Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, mempunyai
tugas:
1) menyusun rencana Seksi Fasilitasi PerpindahanTransmigrasi sesuai
dengan rencana kerja Dinas
2) melaksanakan tinjau lapang/survey calon lokasitransmigrasi;
3) melaksanakan evaluasi tentang perkembangan transmigrasi yang
telah dimukimkan;
4) melaksanakan dan menyusun naskah kerjasama antar daerah di
bidang ketransmigrasian;
5) melaksanakan identifikasi perpindahan penduduk antar kabupaten,
antar provinsi dan antar negara;
6) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
7) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
23
8) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi
yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;
6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2.1.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris.
c. Bidang Hubungan Industrial
d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
e. Bidang Transmigrasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretaris, membawahi ;
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Hubungan Insdustrial
a. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan Sosial
b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
24
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
5. Bidang Transmigrasi
a. Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi
b. Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
6. Jabatan Fungsional
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
25
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI
.
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KABID BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
KABID PENEMPATAN TENAGA KERJA
KABID TRANSMIGRASI
SEKSI KERJASAMA DAN PENEMPATAN RANSMIGRASI
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI FASILITASI TRANSMIGRASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT
KERJA
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
27
2.2 Sumber Daya SKPD
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal
sebagaimana data berikut.
Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dapat diuraikan sebagai berikut :
2.2.1 Sumber Daya Manusia
a. Data berdasarkan Ekselonisasi
Eselonisasi Jabatan
Eselonisasi Jabatan yang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas : Eselon II b.
2. Sekretaris : Eselon III a.
3. Kepala Bidang : Eselon III b.
4. Kepala Seksi : Eselon IV a
5. Kepala Sub. Bagian : Eselon IV a.
b. Data berdasarkan Jabatan Struktural
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :
Tabel 1. Jumlah Jabatan Struktural Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi
Seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
pada Tahun 2017 berjumlah 22 orang termasuk Kepala Dinas. Kondisi aparatur
ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, Tingkat pendidikan formal dan pendidikan
penjenjangan maupun pendidikan khusus, maka kondisinya dapat diketahui dan di
lihat pada bagan sebagai berikut :
No Golongan Jumlah
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 3
4 Kepala Sub. Bagian 2
5 Kepala Seksi 6
6 Pegawai Fungsional 1
7 Staf 8
JUMLAH 22
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
28
Gambar 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S2 S1 SMA SMP SD
Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Disnakertrans Kab. Banyuwangi
Perempuan
Laki - Laki
16 Orang
5 Orang
c. Data Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan.
Tabel 2 Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
NO Eselon Jumlah
1 DIKLAT PIM II 1
2 DIKLAT PIM III 3
3 DIKLAT PIM IV 9
JUMLAH 13
Tabel 2 menunjukkan pendidikan penjenjangan sejumlah 15 orang, dengan
DIKLAT PIM II berjumlah 1 orang, DIKLAT PIM III sejumlah 3 orang
DIKLAT PIM IV sejumlah 9 orang.
a. Pendidikan Khusus.
Pendidikan khusus ini diarahkan untuk mencetak tenaga-tenaga fungsional
yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmsigrasi denghan jangka waktu yang telah
ditentukan. Pendidikan tersebut meliputi :
S2 : 4 Orang
S1 : 11 Orang
SD : 2 Orang
SMP : 1 Orang
SMA : 6 Orang
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
29
1. Pendidikan bagi Pegawai Pengawas, yang bertugas mengawasi pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Pendidikan bagi Pegawai Perantara/Mediator, yang bertugas apabilan ada
perselisihan antara pekerja dan pihak pengusaha di bidang ketenagakerjaan
dan melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja.
3. Pendidikan bagi Pegawai Pengantar Kerja, yang bertugas mempertemukan
para pencari kerja dengan pasar kerja.
2.1 Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum
pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada
hasil. Orientasi pada input, terutama uang yang seperti selama ini dijalankan
hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-
tama akan fokus kemaslahatan masyarakat, berupa upaya untuk
menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Output dan outcome merupakan hasil langsung dari program-
program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud
sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi
pelayanan masyarakat. Adapun beberapa pelayanan yang dapat diberikan
untuk mencapai Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi yaitu :
1. Penyebarluasan informasi bursa kerja;
2. Pelayanan pembuatan AK 1 (kartu kuning bagi pencari kerja);
3. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja;
4. Pendidikan dan pelatihan berbasisi kompetens;
5. Pendataan LPK dan BKK;
6. Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktifitas kerja;
7. Pengembangan system sertifkasi dan kompetensi tenaga kerja dan pemagangan;
8. Pendataan TKI Purna dan Aktif;
9. Pelatihan edukasi keuangan bagi calon dan keluarga TKI;
10. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
11. Fasilitasi penetapan dewan pengupahan dan pembinaan kelembagaan pelaku hubungan industrial;
12. Pembentukan dan peningkatan kinerja kader penyuluhan hubungan industrial;
13. Penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit;
14. Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan pengembangan pendidikan hubungan industrial;
15. Monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan;
16. Penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pemindahan dan penempatan transmigrasi.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
30
a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja
Program yang dilaksanakan:
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
1. Job Canvasing kepada perusahaan atau pengguna tenaga kerja;
2. Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja;
3. Faslitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja AKAN, AKAD dan AKL;
4. Pengolahan data Antar Kerja (online);
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
1. Pendidikan, dan pelatihan berbasis kompetensi;
2. Pendataan LPK dan BKK;
3. Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktifitas tenaga
kerja;
4. Pengembangan system sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan
pemagangan
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
1. Sosialisasi Migran Aman di Desa;
2. Pelatihan Edukasi keuangan bagi calon TKI;
3. Pendataan TKI Purna dan Aktif;
4. Pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan bagi TKI purna;
5. Pelatihan edukasi keuangan bagi keluarga TKI;
6. Sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan
ketenagakerjaan.
b. Bidang Hubungan Industrial
Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain;
1. Fasilitasi penetapan dewan pengupahan dan pembinaan kelembagaan
pelaku hubungan industrial;
2. Pembentukan dan peningkatan kinerja kader penyuluhan hubungan
industrial;
3. Penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit;
4. Fasilitasi peningkatan UMk menuju pencapaian kebutuhan hidup layak;
5. Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan pengembangan pendidikan
hubungan industrial;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
31
6. Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;
7. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat
kerja;
8. Pembinaan pelaksanaan sarana hubungan industrial;
9. Monitoring dan pembinaan ketenagakerjaan.
c. Bidang Transmigrasi
Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah dan
Penempatan Transmigrasi
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain;
1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector
dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi
untuk memenuhi kebutuhan SDM;
3. Penyuluhan Transmigrasi regional;
4. Pelatihan Transmigrasi regional.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
32
Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjukan dengan
kondisi capaian indicator tingkat pengangguran terbuka yang mana kondisi partisipasi
kerja di Kabupaten Banyuwangi masih berada pada kondisi cukup ideal dengan
melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk local secara baik.
Terkait tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD yakni layanan kepada pencari kerja
dan pengguna tenaga kerja, sebagai berikut:
N
o
Indikator
Kinerja
Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian (%)
2011 2012 2013 201
4
2015 201
1
2012 2013 2014 2015 201
1
2012 201
3
201
4
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
2,16
1,72
1,72
1,72
1,72 2,12 2,54 1,08 1,69 2,03
98
147
63
98 118
Tingkat partisipasi angkatan kerja
71,50
71,60
71,70
71,80
71,90
69,24
73,37 72,92 72,02 72,87
97
100,2
100,
2
100 100
Pencari kerja yang ditempatkan 20,10
20,10
20,20
20,30
20,40
67,9
69,7 70,8 69,2 73,19
338
350
350
340
360
Tingkat pengangguran terbuka 8,00
7,90
7,80
7,70
7,60 3,71
3,40 4,69 7,17 2,55
46
43
60
93
36
Keselamatan dan perlindungan 73,01 74,57 74,89
80,40
83,63 87,47
12,64 79,38 64,37 98,33
112
17
106
80
118
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
35,71 26,67 26,67 26,6
7 26,67
28,59
26,67 25,5 26,67 26,67
80
100
96
100
100
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
33
Lampiran capaian kinerja SKPD :
REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI
01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012
Cetak
NO. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL
TOTAL
P L JML P L JML
1 BAHRAIN 6 0 6 0 0 0 6
2 HONG KONG 462 0 462 0 0 0 462
3 MALAYSIA 11 0 11 5 3 8 19
4 OMAN 2 0 2 0 0 0 2
5 QATAR 2 0 2 0 0 0 2
6 SAUDI ARABIA 0 0 0 1 0 1 1
7 SINGAPURA 70 0 70 0 0 0 70
8 TAIWAN 1861 25 1886 42 78 120 2006
9 UNITED ARAB EMIRATES 6 0 6 0 0 0 6
JUMLAH 2420 25 2445 48 81 129 2574
REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI
01 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013
Cetak
NO. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL
TOTAL
P L JML P L JML
1 BAHRAIN 2 0 2 0 0 0 2
2 BRUNAI DARUSSALAM 4 0 4 0 5 5 9
3 HONG KONG 897 2 899 1 0 1 900
4 MALAYSIA 40 0 40 9 22 31 71
5 OMAN 4 0 4 0 0 0 4
6 QATAR 1 0 1 0 0 0 1
7 SINGAPURA 208 0 208 0 0 0 208
8 TAIWAN 2273 10 2283 52 184 236 2519
9 UNITED ARAB EMIRATES 10 0 10 0 0 0 10
JUMLAH 3439 12 3451 62 211 273 3724
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
34
EKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI
01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014
Cetak
NO. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL
TOTAL
P L JML P L JML
1 BRUNAI DARUSSALAM 15 0 15 48 55 103 118
2 HONG KONG 851 3 854 0 0 0 854
3 MALAYSIA 64 0 64 12 34 46 110
4 OMAN 1 0 1 0 0 0 1
5 SAUDI ARABIA 0 0 0 0 1 1 1
6 SINGAPURA 203 0 203 0 0 0 203
7 TAIWAN 2071 9 2080 115 498 613 2693
8 UNITED ARAB EMIRATES 1 0 1 1 0 1 2
JUMLAH 3206 12 3218 176 588 764 3982
REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI
01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015
Cetak
NO. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL
TOTAL
P L JML P L JML
1 BRUNAI DARUSSALAM 3 0 3 7 33 40 43
2 HONG KONG 429 0 429 0 0 0 429
3 MALAYSIA 19 0 19 5 6 11 30
4 SINGAPURA 49 1 50 0 0 0 50
5 TAIWAN 1687 10 1697 78 266 344 2041
JUMLAH 2187 11 2198 90 305 395 2593
REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI
01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016
Cetak
NO. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL
TOTAL
P L JML P L JML
1 BRUNAI DARUSSALAM 1 0 1 4 18 22 23
2 HONG KONG 508 1 509 0 0 0 509
3 MALAYSIA 14 0 14 11 7 18 32
4 SINGAPURA 67 0 67 0 0 0 67
5 TAIWAN 1867 6 1873 82 306 388 2261
JUMLAH 2457 7 2464 97 331 428 2892
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
35
REKAPITULASI PENCARI KERJA / AK – 1 TERDAFTAR
NO TAHUN UMUM
( A )
JOB FAIR
(B)
TOTAL
( A + B )
TKI
( C )
TOTAL
( A + B + C )
1 2011 1.273 - 1.273 2.254 3.527
2 2012 1.384 - 1.384 2.574 3.958
3 2013 1.498 1.195 2.693 3.725 6.418
4 2014 1.234 912 2.146 3.982 6.128
5 2015 1.519 1.481 3.000 2.593 5.593
TOTAL 7.208 3.430 10.638 12.874 23.512
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN
NO
TAHUN
TKI
( LUAR NEGERI )
DALAM NEGERI
( AKL, AKAD, WUB)
TOTAL
1 2011 2.254 140 2.394
2 2012 2.574 184 2.758
3 2013 3.725 394 4.119
4 2014 3.982 119 4.101
5 2015 2.593 1.385 3.978
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
1
REKAPAN LAPORAN IPK TAHUN 2016 KABUPATEN BANYUWANGI
NO Bulan Pencaker Lowongan Penempatan
Laki laki Perempuan Jumlah Laki laki Perempuan Jumlah Laki laki Perempuan Jumlah
1 Januari 90 266 356 49 409 458 21 205 226
2 Pebruari 82 242 324 102 790 892 26 300 326
3 Maret 99 251 350 223 474 697 225 29 254
4 April 90 217 307 459 1961 2420 35 175 210
5 Mei 68 163 231 72 321 393 36 213 249
6 Juni 71 173 244 141 653 794 27 149 176
7 Juli 216 201 417 29 176 205 15 112 127
8 Agustus 123 301 424 148 614 762 27 298 325
9 September 156 403 559 3628 903 4531 46 225 271
10 Oktober 68 244 312 78 258 336 27 237 334
11 Nopember 89 333 422 85 361 446 25 240 332
12 Desember 15 74 89 36 158 194 20 231 251 1167 2868 4035 5050 7078 12128 530 2414 3081
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
2
SASARSAN
STRATEGIS
Anggaran Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan
Anggaran
Rata-rata
Pertumbuh
an
Uraian Indikator
Kinerja
Utama
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Ang
gar
Real
is
asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Menuru
nnya
Tingkat
pengang
guran
Terbuka
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Tingkat pengangguran terbuka
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
3
Keselamatan dan perlindungan
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
4
Kinerja Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2015
No Program/Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas Tenaga Kerja 255.000.000 260.000.000 265.000.000 270.000.000 275.000.000
2 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja 525.000.000 700.000.000 750.000.000 755.000.000 760.000.000
3 Program Perlindungan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan 213.030.000 250.000.000 265.000.000 345.000.000 275.000.000
4 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi 244.500.000 285.000.000 320.000.000 350.000.000 400.000.000
5 Program Transmigrasi Regional 25.679.700 35.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
5
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi masih diwarnai
dengan besarnya tingkat pengangguran, meskipun pada akhir tahun 2015
mengalami penurunan menjadi 2.55% dengan jumlah 22.787 jiwa berdasarkan data
BPS tahun 2016. Penyebab permasalahan tersebut antara lain tidak sesuainya
kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Rendahnya skill/keahlian pencari kerja juga menjadi permasalahan yang mendasar,
jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SD-SMP masih besar yang tidak
memiliki pilihan lain kecuali bekerja ke luar negeri atau ke luar daerah, sehingga
kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kantong TKI di Jawa Timur.
Pelatihan dan pendidikan yang tidak efektif karena tidak berorientasi pada
dunia kerja menjadikan daya saing tenaga kerja lemah di persaingan pasar kerja,
ditambah lagi dengan dimulainya pasar kerja global. Di sisi lain minat tenaga kerja
untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi begitu besar. Alih
pengetahuan dan teknologi dalam pasar kerja global memberikan peluang untuk
meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja lokal. Kesadaran masyarakat
untuk membentuk organisasi agar memiliki daya tawar mulai berkembang, namun
peran serta swasta masih lemah dalam mengikuti peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan.
Pada urusan transmigrasi, tantangan yang terjadi yaitu penempatan
transmigran yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain minat masyarakat untuk menjadi
calon transmigran cukup tinggi sedangkan kuota pemberangkatan terbatas.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
6
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Berdasarkan data capaian indicator ketenagakerjaan tersebut menunjukkan
bahwa kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum
optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat.
Begitu juga dengan capaian indicator sengketa pengusaha – pekerja juga
masih tergolong kurang ideal yang lebih disebabkan hubungan internal pelerja
pengusaha, karena itu masih perlu upaya tindak lanjut ke depan dengan
pelaksanaan sosialisasi terhadap perusahaan atas hak hak pekerja secara
berkesinambungan.
Berikut adalah hasil indentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi berdasarkan telaahan capaian indicator kinerja lima tahun
terakhir :
Sasaran Permasalahan
Sasaran 1 Menurunnya permasalahan internal perusahaan
1) Masalah pengupahan dan hak hak pekerja yang belum terpenuhi
2) Masih lemahnya lembaga hubungan industrial 3) Masih tingginya pelanggaran norma
ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja 4) Perlindungan dan jaminan social bagi pekerja yang
belum memadai 5) Kurangnya pemahaman peraturan
Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha
Sasaran 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja
1) Masih rendahnya kualitas calon pencari kerja 2) Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar
negeri yang tidak bias diisi oleh tenaga kerja daerah 3) Ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja 4) Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja
yang disiapkan bagi pencari kerja
Sasaran 3 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
1) Peluang kerja masih terbatas pada sektor tertentu dengan kebutuhan tenaga kerja jenis kelamin tertentu
2) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah 3) Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di
luar negeri 4) Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta
Sasaran 4 Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan
1) Masih tingginya tenaga kerja asing (TKA) 2) Rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
7
3.1.1 Ketenagakerjaan
Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan
sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran
pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah
angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Untuk mengantisipasi perubahan
harus melakukan reengineering dunia pendidikan dari yang bersifat umum menjadi
kejuruan dan ketrampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah.
Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi,
merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi,
elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan
teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan
persyaratan ketrampilan (skill requirement) yang tinggi.
Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga hanya
memerlukan ketrampilan ”tekan tombol”. Integrated Manufacturing systems,
merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan
ketrampilan yang tinggi, tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang semakin
meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem mesin-mesin yang
semakin canggih.
Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap,
perilaku dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung
berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya,
lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang
masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan
tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Lembaga Latihan
Kerja harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha.
Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan
apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge,
skills dan attitudes.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Kabupaten Banyuwangi yaitu :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN
SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”
Sasaran 5 Meningkatnya kuota transmigrasi
1) Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan
kesempatan bertransmigrasi 2) Masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta
dalam pembangunan transmigrasi 3) Masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak
berkembang,
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
8
1. Kesejahteraan Masyarakat yang semakin sejahtera ditandai oleh semakin
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan perhatian
utamapada tercukupinya kebutuhan dasar pokok, seperti pangan,papan,sandang,
kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik,
sosial budaya ekonomi yang memadai.
Peningkatan kualitas kehidupan yang lebih difokuskan pada upaya pengentasan
masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang
sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.Kesejahteraan masyarakat yg
berkeadilan, yang tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu,
SARA, gender, maupun wilayah.
Memberikan dan menciptakan standar pelayanan serta cakupan pelayanan secara
menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat yang berakhlaq mulia, yang tidak hanya sekedar
kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, tetapi juga pada dimensi mental-spiritual,
keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar
sejahtera lahir dan batin serta berakhlaq mulia, serta kepribadian di bidang budaya.
2. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan
masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya
sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya
yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi
ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama
dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
3. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan
perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul
ekonomi rakyat utamanya pertania dengan berbagai subsektornya terutama
perikanan dan kelautan saerta perkebunan, periwisata, industri, perdagangan dan
jasa, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan dan
koperasi, yang didukung oleh infrstruktur fisik dan non-fisik yang memadai.
4. Peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, serta
mempercepat peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Peningkatan kualitas
SDM guna optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan
berkesinambungan.
MISI adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai
visi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan harapan untuk meningkatkan konstribusi
Banyuwangi dalam konstelasi regional dan nasional, maka untuk mewujudkan visi
tersebut ditetapkan lima misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan dasar lainnya;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
9
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.
4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermence)
serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1.Telaahan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016-
2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan
Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan.
Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari
prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program
pendukung (Generik).
3.3.1.1 Bidang Tenaga Kerja
Pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 diarahkan untuk:
(1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu
lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang
memadai;
(2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam
sektor-sektor pembangunan;
(3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong
kesempatan kerja;
(4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan
peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
(5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
(6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
(7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
(8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;
(9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar
kerja.
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai
permasalahan, antara lain:
1) Tingginya tingkat pengangguran;
2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
10
3.3.1.2 Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.
1) Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu
banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di
luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan
pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang
perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan
kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.
2) Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran
berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban
perdagangan manusia (humantrafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi
tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi
permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban
selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak
kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran.
Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di
lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang
dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang
lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.
3) Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi
diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial
masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran
bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke
daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja
migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui
Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP).
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur secara jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur , baik
dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur Jawa Timur yaitu “ Jawa Timur Lebih
Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri , Berdaya Saing, dan Berakhlak”, dan Misi
Gubernur JawaTimur yaitu “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” ,
maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan di bidang
ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan di Jawa Timur pada
aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
11
VISI Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING DAN HARMONIS , MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG MANDIRI, DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG PROFESIONAL”
Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :
1.Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas
tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
2.Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang
kerja di dalam dan ke luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui
pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja.
3.Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan
hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4.Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan
masyarakat transmigrasi yang mandiri
5.Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan
administrasi kependudukan yang profesional
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi melaksanakan urusan Pemerintah daerah
berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Dengan demikian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tetap memberikan
dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya
lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang berkaitan
dengan tupoksi dan wewenang DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Banyuwangi.
3.5 Penentuan Isu Strategis
Isu strategis diidentifikasi berdasarkan analisis situasi, misi dan visi, Isu-isu
pengembangan dirumuskan menjawab tantangan yang terkait dengan
pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain:
3.5.1. Matrik Identifikasi Isu - isu Strategis ( Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika
Internasional
Dinamika
Nasional
Dinanika
Regional/Lokal
Lain lain
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
12
1. Bagi rumah tangga miskin tenaga kerja merupakan asset utama (terkadang satu2nya) sumber pendapatan/ penghasilan
Masih rendahnya daya saing tenaga kerja karena kualitas/kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan
Belum berfungsinya BLK
2. Belum optimalnya Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja karena Fasilitas mobilitas tenaga kerja belum optimal, masih banyaknya penggunaan tenaga kerja asing dan masih rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri
Masih rendahnya daya saing tenaga kerja karena kualitas/kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan
3. Perlindungan dan jaminan social bagi pekerja yang belum memadai sehingga menyebabkan hubungan industrial dan syarat kerja yang kurang harmonis/ permasalahan internal perusahaan
Permasalahan internal perusahaan karena kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan
4. Minimnya kuota transmigrasi, sarana prasaran wilayah transmigrasi yang masih kurang memadai
Calon transmigran mempunyai keinginan pada wilayah tertentu sebagai tujuannya bertransmigran
1. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa
isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara
lain masih belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK), secara maksimal,
masih belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di BLK, masih
perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, belum sinkronnya
kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah, masih
lemahnya lembaga hubungan industrial, masih tingginya pelanggaran
norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, , masih rendahnya
kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri, masih tingginya tenaga kerja
asing (TKA), rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri, banyaknya
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
13
kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga
kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya
kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.
2. Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai,
diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan
kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun
dikembangkan belum clear and clean, masih rendahnya partisipasi daerah dan
swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi
transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan
prasarana di lokasi transmigrasi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi
di kawasan transmigrasi.
3. Keberadaan sumber daya Disnakertrans, yang meliputi sumber daya manusia
(SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan,
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas- tugas dan peran
Disnakertrans dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.
4. Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar
pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan
tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan. sumber
daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat
dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi SDM yang
berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.
3.5.1.1 Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah:
1. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta
2. Kualitas Tenaga Kerja
3. Kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap peraturan
perundang undangan Ketenagakerjaan
Isu strategis berkaitan dengan Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta
adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lima
tahun kedepan dikarenakan:
a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun hanya pada sector
tertentu dan mayoritas menyerap tenaga kerja perempuan.
b. Semakin meningkatnya arus in migration yang mengakibatkan peluang
kerja bagi penduduk lokal termarjinalkan sehingga meningkatkan jumlah
pengangguran.
Isu strategis berkaitan dengan peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah hal
yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Banyuwangi lima tahun kedepan
dikarenakan tidak sesuai antara supply and demand dalam pasar kerja.
Adapun Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha dalam meningkatkan
pemahaman peraturan ketenagakerjaan perlu dimunculkan agar tercipta
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
14
hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja serta semakin
kondusifnya iklim usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
3.5.1.2 Isu Strategis Bidang Transmigrasi
Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2016-2021 diarahkan sebagai alternatif
dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam
memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat
pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi
alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada
akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan
ketransmigrasian adalah:
1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan terintegrasi dengan
pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan
ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi
perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan
sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan
transmigrasi.
Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah:
a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran
permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada
kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada
untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan
skema KTM;
b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan
permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri;
c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha
dengan masyarakat di kawasan transmigrasi;
d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan
peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi;
e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta
pembekalan mental dan etos kerja;
f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;
g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.
2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan
pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru
dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan
daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya
saingkawasan Transmigrasi.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
15
3.5.2. 1. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penangananya
No
Sasaran jangka
menengah
Renstra
Permasalahan
Pelayanan
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
Sarana prasarana yang belum lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja
Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak melilikinya kompetensi kerja
Jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
Fungsi pasar kerja dalam rangka melayani pencari dan pengguna tenaga kerja belum maksimal
Pasar kerja yang tidak efisien sehingga menjadi penghambat berkembangnya pasar kerja di indonesia
Dalam konteks pasar global, keberadaan Tenaga kerja Luar Negeri memberikan sumbangan kontribusi devisa yang cukup besar bagi Indonesia
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
Belum optimalnya peran, fungsi serta jumlah sarana hubungan industrial, pemberlakuan upah minimum belum sesuai yang diharapkan.
Kurangnya pemahanan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja
Adanya peraturan perundangan undangan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penciptaan hubungan industrial yang harmonis
4. Peningkatan perlindungan tenaga, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan
Belum maksimalnya kecakupan kepesertaan jaminan social kepada seluruh pekerja
Belum maksimalnya ketersediaan, kualitas dan kapasitas pelayanan jaminan social.
Telah dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
16
3.5.2.2 Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra
SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penangananya
No
Sasaran jangka
menengah
Renstra
Permasalahan
Pelayanan
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1. Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja
Sarana prasarana yang belum lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja
Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak melilikinya kompetensi kerja
Jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal
Fungsi pasar kerja dalam rangka melayani pencari dan pengguna tenaga kerja belum maksimal
Pasar kerja yang tidak efisien sehingga menjadi penghambat berkembangnya pasar kerja di indonesia
Dalam konteks pasar global, keberadaan Tenaga kerja Luar Negeri memberikan sumbangan kontribusi devisa yang cukup besar bagi Indonesia
3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja.
Belum optimalnya peran, fungsi serta jumlah sarana hubungan industrial, pemberlakuan upah minimum belum sesuai yang diharapkan.
Kurangnya pemahanan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja
Adanya peraturan perundangan undangan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penciptaan hubungan industrial yang harmonis
4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh
Belum maksimalnya kecakupan kepesertaan jaminan social kepada seluruh pekerja
Belum maksimalnya ketersediaan, kualitas dan kapasitas pelayanan jaminan social.
Telah dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)
3.5.2.3. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penangananya
No
Rencana tata ruang
wilayah terkait tug
as dan fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1.
2. N I H I L 3.
4.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
17
3.5.2.4. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penangananya
No
Hasil KLHS terkait
tugas dan fungsi
SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1.
2. N I H I L 3.
4.
3.5.2.5 Tabel Skor Kriteria Pembobotan Pemilihan Isu dan Hasil Penilaian
No
Kriteria
Bobot
1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
20
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
10
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
20
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
10
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
15
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
TOTAL
100
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
18
BAB IV
Tujuan & Sasaran
4.1 Tujuan
Dari ke 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang diamanatkan
kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi adalah Misi ke 2
yaitu :
“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan
lokal“
Rencana Strategis mengacu pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk
menyelaraskan maka perlu menerjemahkansasaran RPJMD. Sasaran RPJMD
merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Berdasarkan Tupoksi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:
“Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif melalui
ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan pencari kerja”.
Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan
pertumbuhan ekonomi yaitu permasalahan pengangguran. Dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, maka permasalahan pengangguran
harus mendapatkan perhatian yang utama. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang
ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “Menurunnya Tingkat
Pengangguran”.
4.2 Sasaran
Guna mendukung pelaksanaan pada misi ke -2 yaitu “ Mewujudkan daya saing
ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal “, maka perlu ditentukan
sasaran beserta indikator yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai
misi tersebut. Terdapat 2 (dua) Sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang
telah ditetapkan, antara lain :
➢ Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).
• Indikator Sasaran Strategis 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka.
➢ Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang
Profesional.
• Indikator Sasaran Strategis2 : Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar
operasional Aparatur selama 12 bulan
Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, seperti terlihat pada tabel berikut:
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
19
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BanyuwangiTahun 2016 s.d. 2021
No
.
SASARAN SKPD INDIKATOR
SASARAN SKPD SPM
DEFINISI OPERASIONAL
DAN FORMULA/ RUMUS
PERHITUNGAN
Target
TUJUAN SKPD Tahun
Dasar
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas dan
Inklusif
Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
Persentase Pencari
Kerja Yang
Ditempatkan
∑ Pencari Kerja yang ditempatkan -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang terdaftar
73.19 74.59 76.00 77.45 78.92 80.43 81.96
Persentase TKI yang
Bermasalah
Σ TKI Bermasalah ---------------------x100% Σ TKI Terdaftar
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Persentase Pencari
Kerja yang bersertifikat
∑ Pencari Kerja yang bersertifikat -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang terdaftar
48,3
48,3
48,3
49
49,6
50,2
50,2
Persentase Penempatan
Transmigrasi
∑ Transmigran yang diberangkatkan
--------------------- X 100 ∑ Transmigran yang mendaftar
0.15 0.37 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46
Presentase
Hubungan Industrial
Σ Kasus yang terselesaikan ---------------------x100%
70 70 76,19 77,51 78,97 79,17 79,17
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
20
dan Syarat Kerja
yang Kondusif
Σ kasus yang terdaftar
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
21
4.3 Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi pembangunan Kabupaten
Banyuwangi 2016-2021 yang telah di tetapkan, maka Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pencapaian Sasaran
Strategis Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan informasi
ketenaga kerjaan yang unggulan, penyelesaian permasalahan tenaga kerja dan
penempatan transmigran yang efektif. Keberhasilan pembangunan merupakan
sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Indikator
sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan sangat dipengaruhi oleh strategi
kebijakan yang ditentukan.
Penentuan alternatif strategi pencapaian dibangun melalui pendekatan
isu-isu strategis yang diuraikan sebelumnya. Untuk itu perlu adanya identifikasi
agar dapat diketahui faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman.Hasil identifikasi faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan
tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) yang tergambar dalam tabel berikut :
(+) Kekuatan (+) Peluang
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran
Tingkat Layanan Publik
Tersedianya Angakatan Kerja dengan jumlah besar
Besarnya minat pencari kerja untuk ditempatkan melalui mekanisme AKAN dan AKAD
Tersedianya Investor yang membuka lapangan kerja baru Besarnya peluang pencari kerja untuk
mendapatkan pekerjaan Situasi kondusif hubungan industrial Penyempurnaan peraturan perundang
undangan ketenagakerjaan dan jaminan social tenaga kerja
Besarnya animo masyarakat untuk menjadi calon transmigran
Alih pengetahuan dan teknologi melalui Pasar kerja global
Komitmen Pemerintah dalam memfasilitasi calon transmigran
(-) Kelemahan (-) Ancaman
Kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Rendahnya penyerapan angkatan kerja
Kurangnya kesadaran swasta untuk turut serta dalam pembangunan ketenagakerjaan
Rendahnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan
Minimnya Jumlah Apatur yang membidangi ketenagakerjaan
Rendahnya efektifitas pelatihan dan pendidikan
Tidak adanya payung hukum di daerah perihal penyelenggaraan ketenagakerjaan
Persaingan pasar kerja yang semakin ketat
Minimya kuota penyerapan transmigran Penempatan transmigran yang tidak tepat sasaran
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
22
Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Atas dasar informasi yang telah
terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai
berikut:
Opportunity (Peluang) Threat (Tantangan)
Tingkat Layanan Publik
Besarnya minat pencari kerja untuk ditempatkan melalui mekanisme AKAN dan AKAD
Rendahnya kemampuan/skill pencari kerja
Adanya organisasi-organisasi pendamping masyarakat di bidang ketenagakerjaan
Rendahnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan
Besarnya minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
Rendahnya efektifitas pelatihan dan pendidikan
Alih pengetahuan dan teknologi melalui Pasar kerja global
Persaingan pasar kerja yang semakin ketat
Komitmen Pemerintah dalam memfasilitasi calon transmigran
Penempatan transmigran yang tidak tepat sasaran
Strenght (Kekuatan) Alternative Strategy Alternative Strategy
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran
Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran
Tersedianya Angakatan Kerja dengan jumlah besar
Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat
Peningkatan keberhasilan penempatan transmigran di wilayah transmigrasi
Tersedianya Investor yang membuka lapangan kerja baru
adanya situasi kondusif pada hubungan industrial
Besarnya animo masyarakat untuk menjadi calon transmigran
Weaknes (Kelemahan) Alternative Strategy Alternative Strategy
Kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja serta pemahaman tentang syarat kerja.
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perbaikan Manajemen Dan Jaminan Sosial.
Kurangnya kesadaran swasta untuk turut serta dalam pembangunan ketenagakerjaan
Minimnya Jumlah Apatur yang membidangi ketenagakerjaan
Tidak adanya payung hukum di daerah perihal penyelenggaraan ketenagakerjaan
Minimya kuota penyerapan transmigran
Berdasarkan analisa tersebut diketahui terdapat 4 (empat) alternatif
strategi sebagai berikut :
St. 1 Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Administrasi Perkantoran; (S-O)
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
23
St. 2 Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pengembangan
Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Swasta dan Masyarakat; (S-O)
St. 3 Peningkatan Keberhasilan Penempatan Transmigran Di Wilayah
Transmigrasi; (S-T)
St. 4 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dengan Kompetensi Yang
Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Serta Pemahaman Tentang Syarat Kerja;
(W-O)
St. 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perbaikan Manajemen
Dan Jaminan Sosial. (W-T)
Strategi-strategi yang dimunculkan melalui analisis SWOT tersebut, dapat
diuraikan sebagai berikut :
St. 1 Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Administrasi Perkantoran.
Profesionalitas tata kelola dalam pemenuhan kebutuhan dasar
administrasi perkantoran ditujukan sebagai penunjang seluruh kegiatan
rutin bagi kegiatan internal aparatur dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat. Pemenuhan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan performance SKPD untuk mencapai sasaran berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan.
St. 2 Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pengembangan
Kemitraan dengan Berbagai Pihak Swasta dan Masyarakat.
Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan harus dipahami
secara komperhensif dengan melibatkan banyak pihak. Peran serta para
pemangku kepentingan harus dibangun secara berkesinambungan agar
mata rantai kebutuhan di pasar kerja tetap terhubung dan saling
melengkapi. Perluasan kesempatan kerja merupakan sarana untuk
mengatasi permasalahan pengangguran akibat disparitas antara
permintaan dan penawaran di pasar kerja, oleh karena itu dengan
meningkatkan sinergitas semua pihak diharapkan dapat meminimalisir
permasalahan tersebut di Kabupaten Banyuwangi.
St. 3 Peningkatan Keberhasilan PenempatanTransmigran Di Wilayah
Transmigrasi.
Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala demografi
yang mengakibatkan kondisi perekonomian yang tidak merata di daerah-
daeah. Ledakan penduduk dalam suatu wilayah akan berdampak negatif
dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlu adanya
penyebaran penduduk yang efektif melalui transmigrasi. Keberhasilan
penempatan transmigran meliputi banyak faktor antara lain keterampilan
transmigran, kesiapan daerah transmigran, kondisi sosial masyarakat di
daerah transmigran, dan lain sebagainya. Upaya peningkatan
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
24
keberhasilan penempatan transmigran tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum khususnya di
Kabupaten Banyuwangi.
St. 4 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dengan Kompetensi yang
Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja serta Pemahaman Tentang Syarat
Kerja.
Penyiapan tenaga kerja untuk menghadapi persaingan di pasar kerja
merupakan fungsi sektor pendidikan yang belum optimal, karena tidak
semua pendidikan formal berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam mencocokan kompetensi para
pencari kerja dengan kebutuhan pengguna di pasar kerja. Kondisi
hubungan industrial yang harmonis juga merupakan faktor yang penting
guna menunjang kondusifitas pembangunan ketenagakerjaan, oleh
karena itu pemahaman mengenai syarat kerja pemahaman syarat kerja
perlu ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat menjembatani
kondisi disparitas antara tenaga kerja dan pengusaha, sehingga terjalin
simbiosis mutualisme antara keduanya.
St. 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Perbaikan
Manajemen dan Jaminan Sosial.
Kesadaraan masyarakat khususnya bagi pekerja mengenai
pentingnya fungsi manajemen sangat dibutuhkan agar mereka
mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu aktifitas
ekonomi yang dijalankan. Pemahaman terhadap risiko kerja dengan
pendekatan yang preventif akan membantu masyarakat mencapai
kesejahteraan di masa yang akan datang. Peningkatan pemberdayaan
masyarakat melalui perbaikan manajemen dan jaminan sosial diharapkan
dapat menggerakan masyarakat kepada pola produktifitas dan etos kerja
yang lebih baik.
Dari beberapa strategi tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
pada RJPMD, maka terdapat dua strategi yang digunakan oleh SKPD untuk
mencapai sasaran dan tujuan, antara lain :
1. Strategi : Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran.
Indikator sasaran : Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional
Aparaturselama 12 bulan.
2. Strategi : Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui
Pengembangan Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Swasta Dan Masyarakat.
Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
25
Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa
kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard
melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif
proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun
definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat
mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani,
kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi
operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses
penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan
penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong
upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada
perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi
peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi
upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-
upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung
strategi pembangunan daerah.
Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijkan-kebijakan tersebut dapat
dirincikan sebagai berikut:
NO Prespektif
St I. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pengembangan Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Swasta Dan Masyarakat
Kebijakan Umum program
1 Prespektif Masyarakat MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DENGAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
2 Prespektif Proses Internal PENGUATAN KEMITRAAN KERJA DENGAN SWASTA PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
3 Prespektif Kelembagaan - -
4 Prespektif Keuangan - -
NO Prespektif
St II. Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran
Kebijakan Umum program
1 Prespektif Masyarakat -
2 Prespektif Proses Internal Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang
Perangkat Daerah yang efektif dan efisien
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
3 Prespektif Kelembagaan -
4 Prespektif Keuangan -
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
26
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
5.1 Rencana Program Tahun 2016 - 2021
Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan
diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, dengan 2 (dua) Program Prioritas untuk
Bidang Tenaga Kerja, yaitu:
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Dasar SKPD
Program/kegiatan ini merupakan kebutuhan dasar dari organisasi
perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan yang menunjang
keberlangsungan organisasi. Prioritas ini dijabarkan dalam urusan dasar
SKPD, urusan wajib, urusan pilihan, program, dan kegiatan sebagai berikut
:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Adimistrasi,
dengan kegiatan sebagai berikut:
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.3. Penyediaan Jasa Perkantoran
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.
1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
1.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
1.10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.14. Pengadaan Mebeleur.
1.15. Pemeliharaan Gedung Kantor
1.16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor.
1.18. Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kantor.
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
27
1.19. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor;
1.20. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.21. Pemeliharaan Intranet
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
2.1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
2.2. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat
Daerah.
5.2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Utama
Program/kegiatan prioritas utama adalah program/kegiatan yang
diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka
pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun
rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal,
dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar
masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk
pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.
Adapun rincian program/kegiatan prioritas utama tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
A. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
a) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta Informasi bursa tenaga kerja yang
disebarluaskan melalui Job market fair.
b) Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja
Indikator Kegiatan : jumlah informasi lowongan pekerjaan pada perusahaan
atau pengguna tenaga kerja.
c) Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN,
AKAD dan AKL
Indikator Kegiatan : jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan pada pekerjaan
yang layak di sektor formal melalui AKAN, AKAD, dan
AKL.
d) Pengolahan Data Antar Kerja (online)
Indikator Kegiatan : Jumlah Data pencari kerja yang memenuhi persyaratan
penempatan Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.1 Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja.
1.2 Pelatihan Bahasa Asing Bagi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar
Negeri;
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
28
Indikator Kegiatan : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
bahasa Asing.
1.3 Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan Las
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pelatihan perbengkelan Las yang
ber kopetensi.
1.4 Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan
Otomotif
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
keterampilan perbengkelan Otomotif.
1.5 Pendataan LPK dan BKK
Indikator Kegiatan: Jumlah Lembaga yang teridentifikasi
1.6 Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga
kerja
Indikator Kegiatan : Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan
pengembangan kelembagaan.
1.7 Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan
Pemagangan
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi profesi
Sedangkan 2 ( dua ) Program Pendukung untuk Urusan Ketenagakerjaan adalah :
3. Program Pengembangan Hubungan Indusrtrial dan Syarat Kerja
a) Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan
Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial
Indikator Kegiatan : Jumlah penetapan Organisasi pekerja dan
organisasi pengusaha dalam Dewan
Pengupahan
b) Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan
Hubungan Industrial
Indikator Kegiatan : Jumlah pelatihan kinerja kader penyuluhan
Hubungan Industrial
c) Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit
Indikator Kegiatan : Jumlah kuantitas dan kualitas terkait
Pemberdayaan SDM LKS Tripartit
d) Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup
Layak
Indikator Kegiatan : Jumlah Analisa KHL, koordinasi dengan
instansi terkait dan Penetapan UMK
e) Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan
Pendidikan Hubungan Industrial
Indikator Kegiatan : Jumlah pembinaan LKS Bipartit dan lembaga
ketenagakerjaan lain di Perusahaan
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
29
f) Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
Indikator Kegiatan : Jumlah sosialisasi terkait UU No 2 Tahun
2004
g) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja
Indikator Kegiatan : Jumlah tindak lanjut penyelesaian
perselisihan hubungan Industrial dan
syarat kerja
h) Pembinaan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial
Indikator Kegiatan : Jumlah pembinaan pelaksanaan perjanjian
kerja, PKB, PP dan kesejahteraan pekerja
i) Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan
Indikator Kegiatan : Jumlah monitoring dan Evaluasi Laporan
ketenagakerjaan di Perusahaan
j) Fasilitasi Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Indikator Kegiatan : Jumlah penyelesaian dan penyusunan
formasi calon Mediator, Konsiliator dan
Abiter Hubungan Industrial
4. Program Perlindungan Tenaga Kerja
a) Sosialisasi Migran Aman di Desa
Indikator Kegiatan : Jumlah keluarga Migran yang mendapatkan
Sosialisasi
b) Pelatihan Bahasa Asing bagi Calon TKI
Indikator Kegiatan : Jumlah TKI pra dan purna yang difasilitasi
c) Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI
Indikator Kegiatan : Jumlah TKI pra dan purna yang difasilitasi
d) Pendataan TKI Purna dan Aktif
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta calon tenaga kerja yang
mengikuti pelatihan bahasa asing
e) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI
Purna
Indikator Kegiatan : Jumlaah peserta TKI purna yang mampu
mengelola keuangan
f) Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Keluarga TKI
Indikator Kegiatan : Jumlah keluarga TKI yang mampu mengelola
keuangan
5. Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi
a) Peningkatan kerjasama antar Wilayah, Antar pelaku dan Antar
Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmsigrasi
Indikator Kegiatan : Fasilitasi kerjasama antar wilayah, antar
pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
30
b) Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan serta Penempatan
Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Indikator kegiatan : Jumlah perpindahan serta penempatan
transmigran untuk memenuhi kebutuhan
SDM yang dikerahkan dan difasilitasi
c) Penyuluhan Transmigrasi Regional
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta calon transmigrasi yang
mengikuti Penyuluhan
d) Pelatihan Transmigrasi Regional
Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pelatihan ketrampilan
Pengolahan Hasil Pertanian bagi
Transmigrasi dan Exodan
5.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas Reguler
Program/kegiatan regular adalah kegiatan yang pelaksanaan dan
penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin dan berulang setiap tahun,
dengan maksud, tujuan, volume anggaran dan output relative tetap atau
sama, yang mana apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada
organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
Secara rinci rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran pendanaan indikatif, dapat disimak pada Tabel 5.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
tahun 2016-2021.
Indikator Kinerja Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi (2016 – 2021)
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS
PERHITUNGAN
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
TARGET TAHUN Kondisi kinerja pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Menurunnya Tingkat Pengangg
uran
Persentase
Pencari Kerja
Yang
Ditempatkan
∑ Pencari Kerja yang ditempatkan -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang
terdaftar 73.19 74.59 76.00 77.45 78.92 80.43 81.96 81.96
Persentase TKI
yang
Bermasalah
Σ TKI Bermasalah ---------------------x100% Σ TKI Terdaftar
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Persentase
Pencari Kerja
yang
bersertifikat
∑ Pencari Kerja yang bersertifikat -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang terdaftar
48,3
48,3
48,3
49
49,6
50,2
50,2
50,2
Persentase
Penempatan
Transmigrasi
∑ Transmigran yang diberangkatkan
--------------------- X 100 ∑ Transmigran yang mendaftar
0.15 0.37 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.46
Presentase
Hubungan
Σ Kasus yang terselesaikan ---------------------x100% Σ kasus yang terdaftar
70 70 76,19 77,51 78,97 79,17 79,17 79,17
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
31
Industrial dan
Syarat Kerja
yang Kondusif
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
32
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Program dan kerangka pendanaan
OPD
Penangg
ung jawab /
pendudu
kung
Kode Bidang urusan Pemerintahan dan
Program prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (
Output )
Satuan Kondisi
Kinerja
awal RPJMD
( 2015 )
Tahun ke I ( 2016) Tahun ke 2 ( 2017) Tahun ke 3 (2018) Tahun ke 4 ( 2019 ) Tahun ke 5 ( 2020 ) Kondisi Kinerja
pada ahir periode
RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kesekertariatan
00
00
01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah waktu jasa surat
menyurat yang tersedia
bulan N 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 Sekre
tariat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan listrik
Jumlah waktu jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik yang
tersedia
bulan N 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah jasa tenaga
perkantoran yang
tersedia
Or/bl
n
N 54 54.000.000 54 54.000.000 54 54.000.000 54 54.000.000 54 54.000.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis alat tulis
kantor yang tersedia
Jenis N 70 55.000.000 70 55.000.000 70 55.000.000 70 55.000.000 70 55.000.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang
tersedia
Jenis N 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000
Penyediaan Komponen
Instalasi listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
tersedia
Jenis N 20 30.000.000 20 30.000.000 20 30.000.000 20 30.000.000 20 30.000.000
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah jenis peralatan
dan perlengkapan kantor
yang tersedia
Unit N 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
33
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jenis jenis peralatan
rumah tangga yang
tersedia
Jenis N 25 40.000.000 25 40.000.000 25 40.000.000 25 40.000.000 25 40.000.000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang tersedia
Exem
plar
N 400 15.000.000 400 15.000.000 400 15.000.000 400 15.000.000 400 15.000.000
Penyediaan Bahan
logistik Kantor
Jumlah waktu bahan
logistik kantor yang
tersedia
Liter N 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia
Kotak N 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar
Daerah
Jumlah waktu rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Bulan N 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
Unit N 7 15.000.000 7 15.000.000 7 15.000.000 7 15.000.000 7 15.000.000
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang
diadakan
Unit N 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000
Pemeliharaan Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala
Unit N 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara rutin/berkala
Unit N 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000
Pemeliharaan Jaringan
Intranet
Jumlah jaringan intranet
yang dipelihara
rutin/berkala
Unit N 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000
Pemeliharaan Peralatan/
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
peliharaan rutin/berkala
Unit N 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
kantor
JumlahnGedung Kantor
yang di Rehab
Sedang/Berat
unit 1 175.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000
Pemeliharaan Jumlah perlengkapan buah 8 20.000.000 12 20.000.000 16 25.000.000 1616 25.000.000 25.000.000
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
34
Perlengkapan Gedung
Kantor
gedung kantor yang
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Taman Kantor
Jumlah taman kantor
yang dipelihara
rutin/berkala
Unit N 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000
Ketenagakerjaan
02 01 15 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
Persentase Pencari
kerja yang ditempatkan %
74,59 76,00 77,45 78,92 80,43 81,96
bid.
Penta
Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja ( Job
Market Fair ( bursa kerja
terbuka )
Jumlah peserta Informasi
bursa tenaga kerja yang
disebarluaskan melalui
Job market fair Perusa
haan
50 141.490.500 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000
Job Canvasing Kepada
perusahaan atau Pengguna
Tenaga Kerja
Jumlah Canvasing tenaga
kerja di Perusahaan Perusa
haan
0 0 2500 150.000.000 2500 150.000.000 2500 150.000.000 2500 150.000.000 2500 150.000.000
Fasilitasi dan Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja.
AKAN, AKAD dan AKL
Jumlah Tenaga Kerja
yang difasilitasi Orang
0 2593 0 2000 75.000.000 2000 75.000.000 2000 75.000.000 2000 75.000.000 2000 75.000.000
Pengolahan Data Antar
Kerja (online)
Jumlah data yang
diaplikasikan melalui
System
Orang 3000 48.243.650 3000 50.000.000 3000 50.000.000 3000 50.000.000 3000 50.000.000 3000 50.000.000
Penguatan kapasitas SDM
antar kerja untuk
mengoptimalkan
pendayagunaan dan
penempatan tenaga kerja
di dalam dan luar negeri
Jumlah peserta pengantar
kerja yang terdidik
Orang 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000
Pendidikan
kemasyarakatan produktif
dalam rangka
perlindungan dan
penempatan tenaga kerja
ke luar negeri
Jumlah peserta yang
mengikuti pendidikan
dan penempatan tenaga
kerja ke luar negeri
Orang 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 125 150.000.000 125 150.000.000 125 150.000.000
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
35
Pendidikan
kemasyarakatan produktif
dalam rangka
penyelenggaraan pelatihan
tenaga kerja Indonesia (
pendidikan dan Pelatihan
bordir bagi pencari kerja )
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan
bordir bagi pencari kerja Orang
20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Persentase pencari
kerja yang bersertifikat
% 0 48.3 49 49.6 50.2 78,6
8
bid.
Penta
Pendidikan dan Pelatihan
berbasis Kompetensi
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi
pencari kerja
Orang 0 0 50 360.000.000 50 360.000.000 50 360.000.000 50 360.000.000 50 360.000.000
Pendataan LPK dan BKK Jumlah Lembaga yang
teridentifikasi lembaga
N 0 0 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000
20
20.000.000
Monitoring dan Evaluasi LPK dan BKK
Jumlah calon tenaga kerja yang disalurkan melalui informasi LPK dan BKK
Orang 0 0 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000
20
20.000.000
Sosialisasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan
Orang N 75.000.000 150 75.000.000 250 75.000.000 250 75.000.000 250 75.000.000 250 75.000.000
Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kelembagaan
Orang N 170.000.000 18 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000
Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan
Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi profesi
Orang N 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000
PROGRAM
PENGEMBANGAN
Persentase Perselisihan
Hubungan Industrial yang
N 70 76.19 77.27 78.26 79.17
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
36
HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN
SYARAT KERJA
terselesaikan
Fasilitasi Penetapan Dewan
Pengupahan dan Pembinaan
Kelembagaan Pelaku
Hubungan Industrial
Jumlah penetapan
Organisasi pekerja dan
organisasi pengusaha dalam
Dewan Pengupahan
Aktivitas
N 100.000.000
10 100.000.000
10 100.000.000
10 100.000.000
10 100.000.000
10 100.000.000
Pembentukan dan
Peningkatan Kinerja Kader
Penyuluhan Hubungan
Industrial
Jumlah pelatihan kinerja
kader penyuluhan
Hubungan Industrial
Perusa
haan
N 0
100 50.000.000
100 50.000.000
100 50.000.000
100 50.000.000
100 50.000.000
Penguatan Kapasitas
Pemberdayaan SDM LKS
Tripartit
Jumlah kuantitas dan
kualitas terkait
Pemberdayaan SDM LKS
Tripartit
Aktivit
as
N 0 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000
Fasilitasi Peningkatan UMK
Menuju Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak
Jumlah Analisa KHL,
koordinasi dengan instansi
terkait dan Penetapan UMK
Aktivit
as
N
0 10
200.000.000 10
200.000.000 10
200.000.000 10
200.000.000 10
200.000.000
Pembinaan Lembaga
Ketenagakerjaan dan
Pengembangan Pendidikan
Hubungan Industrial
Jumlah pembinaan LKS
Bipartit dan lembaga
ketenagakerjaan lain di
Perusahaan
Perusa
haan
N 0
50 50.000.000
50 50.000.000
50 50.000.000
50 50.000.000
50 50.000.000
Implementasi UU No. 2
Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Jumlah sosialisasi terkait
UU No 2 Tahun 2004
Perusa
haan
N 0
100
50.000.000 100
50.000.000 100
50.000.000 100
50.000.000 100
50.000.000
Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja
Jumlah tindak lanjut
penyelesaian perselisihan
hubungan Industrial dan
syarat kerja
Perusa
haan
N 0
50 150.000.000
50 150.000.000
50 150.000.000
50 150.000.000
50 150.000.000
Pembinaan Pelaksanaan
Sarana Hubungan Industrial
Jumlah pembinaan
pelaksanaan perjanjian
kerja, PKB, PP dan
kesejahteraan pekerja
Perusa
haan
N 0
100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
100 75.000.000
PROGRAM
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA
Presentase Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Tenaga Kerja yang
dilindungi
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
37
Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakan
hukum, norma
ketenagakerjaan
Jumlah Pembuatan Nota
Pemeriksa
24 aktv 40.000.000
24 aktv 40.000.000
24 aktv 40.000.000
24 aktv 40.000.000
24 aktv 40.000.000
24 aktv 40.000.000
Pembinaan dan penerapan
keselamatan dan kesehatan
kerja di tempat kerja
Jumlah Monitoring K3 di
termpat kerja
100 perush 30.000.000
120 Perush 40.000.000
140 perush 50.000.000
160 perush 60.000.000
180 perush 70.000.000
180 perush 80.000.000
Penguatan kapasitas
kelembagaan dan SDM
pengawasan ketenagakerjaan
Jumlah Bimtek ahli K3 di
Perusahaan
75 orang 50.000.000
100 orang 55.000.000
125 orang 60.000.000
150 orang 65.000.000
175 orang 70.000.000
175 orang 75.000.000
TRANSMIGRASI
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN
PENEMPATAN
TRANSMIGRASI
Jumlah Wilayah
Pengembangan
Transmigrasi yang menjadi
Sasaran Tujuan
Kegiatan Peningkatan
Kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor
dalam rangka pengembangan
kawasan Transmigrasi
Fasilitasi kerjasama antar
wilayah, antar pelaku dan
antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan
transmigrasi
Wilayah 8 8 25.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 48 126.300.000
Bid.
Transm
igrasi
Kegiatan Pengerahan dan
Fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigrasi
untuk memenuhi kebutuhan
SDM
Jumlah perpindahan serta
penempatan transmigran
untuk memenuhi kebutuhan
SDM yang dikerahkan dan
difasilitasi
KK 40 40 74.455.600 40 74.455.600 40 74.455.600 40 74.455.600 40 74.455.600 240 446.733.600
Bid. Transm
igrasi
Penyuluhan Transmsigrasi
Regional
Jumlah peserta calon
transmigrasi yang
mengikuti Penyuluhan Orang 150 150 38.900.000 150 38.900.000 150 38.900.000 150 38.900.000 150 38.900.000 900 233.400.000
Bid.
Transmigrasi
Pelatihan Transmigrasi
Regional
Jumlah peserta pelatihan
ketrampilan Pengolahan
Hasil Pertanian bagi
Transmigrasi dan Exodan
Orang
40
40
45.950.000
40
45.950.000
40
45.950.000
40
45.950.000
40
45.950.000
240
275.700.000
Bid.
Transmigrasi
Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi
38
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, secara rinci dapat
disimak pada lembaran Tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
NO
SASARAN INDIKATOR SASARAN
DEFINISI OPERASIONAL DAN
FORMULA/ RUMUS
PERHITUNGAN
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
TARGET TAHUN Kondisi kinerja pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Menurunnya
Tingkat Penganguran
Tingkat Pengangguran terbuka
Σ penduduk yang bekerja ---------------100% Σ angkatan kerja
2,55 2,49 2,44 2,38 2,33 2,28 2,28 2,28