Download - Aspek Hukum Perkreditan (Officer)
ASPEK HUKUMPERKREDITAN
Disajikan untuk :Pelatihan Operasional Perbankan Bagi
Officer
2
ALUR KREDITPermohonan KreditNasabah Peminjam
Analisa
Ditolak
Disetujui (SKK)
SP3K Perjanjian Kredit Pengikatan Agunan
Adm Kredit
Review :- Credit Reviewer- Business Legal
Komite KreditFilling Berkas KreditPencairan
Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit
3
Bank hanya memberikan kredit berdasarkan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis
Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap & memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank
Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit
SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR/1995
4
Proses review dokumen kredito Kelengkapan dokumeno Keabsahan dokumeno Masa berlaku dokumeno Kebenaran isio Konsistensi datao Pemenuhan ketentuan
Dokumen Persyaratan
Kredit
Dokumen Analisa Kredit
Proses review dokumen kredito Kelengkapan dokumeno Keabsahan dokumeno Masa berlaku dokumeno Kebenaran isio Konsistensi datao Pemenuhan ketentuan
Dokumen Pengikatan
5
DOKUMEN PERSYARATAN KREDIT
Identitas calon debitur, berupa :
Perseorangan
KTP Kartu Keluarga Akta Nikah Paspor NPWP Surat Keterangan Pegawai
Bukti sumber penghasilan, berupa: Slip Gaji/Surat
Keterangan Penghasilan Rekening Giro/Tabungan
Perijinan dan legalitas usaha serta persyaratan lainnya, berupa :
Badan Usaha
Akta Pendirian Identitas para Pesero SIUP, IUI, TDP, SITU, HO,
dsb Amdal Perijinan lainnya dari
instansi berwenang NPWP Laporan Keuangan SPT (Pajak)
6
DOKUMEN AGUNAN
KTP pemilik Akta Nikah SHM/SHGB/SHGU/AJB/
SIPK/Akta Hibah, dsb. STTS PBB IMB
Tanah Bangunan Kendaraan
KTP pemilik Akta Nikah BPKB, STNK
Mesin
Kuitansi Pembelian Faktur pajak
7
ANALISA ASPEK HUKUM
On desk reviewo Masa berlaku dokumeno Kelengkapan dokumeno Konsistensi datao Pemenuhan ketentuan
Cross checko Dokumen aslio Instansi terkait
8
SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN
Pasal 1320 KUH Perdata
Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya;
Kecakapan utk membuat suatu perikatan;
Suatu hal (objek) tertentu;
Suatu sebab yg diperkenankan
9
“... adalah pendukung hak dan kewajiban”
SUBYEK HUKUM
CALON DEBITUR
CAKAP & WENANG
SUBJEK HUKUM
PERORANGAN
11
Cakap hukum melakukan perjanjian sesuai pasal 1330 KUH Perdata :
Telah Dewasa;Tidak ditaruh dibawah
pengampuan (karena boros, sakit jiwa, gelap mata)
12
DEWASA
KUH Perdata Pasal 330
Min. usia 21 thn & sdh menikah
KUH PidanaPasal 45
Min. usia 16 tahun
UU PerkawinanPasal 50 Ayat (1)
Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada di bawah kekuasaan wali.
Undang-UndangPerlindungan Anak
Anak adalah seseorang yg belum berusia 18 thn, termasuk anak dalam kandungan
13
Orang Cakap/tdk Perkawinan Pasal 31 & 36 UUPer Status Anak Pasal 43 UUPer Kekuasaan Orang Tua Pengampuan Harta kekayaan
Bawaan/gonogini Perjanjian Kawin Pemisahan
harta Wasiat Pasal 932 – 940 KUHPer Warisan Pasal 832 KUHPer, QS. An-Nisa’
12
Yang Perlu diperhatikan
14
Dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dlm melaksanakan hak-haknya
Menikah / belum ?
Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”
SUBJEK HUKUM
BADAN USAHA
16
Badan usaha : badan / lembaga bentukan manusia yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban (hukum) seperti manusia.
Diwakili oleh pihak/ sponsor yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan AD/ ART badan usaha tersebut (person atau sponsor ini harus juga cakap sesuai pasal 1330 KUH Perdata)
Bukan Badan Hukum
Badan Hukum
17
Badan Huku
m
Bukan Badan Huku
mVS
Ada pemisahan harta kekayaan pribadi dgn perusahaan
Dapat dituntut / melakukan penuntutan di muka pengadilan
Tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi
Tidak dapat dituntut / melakukan penuntutan di muka pengadilan
Perseroan Komanditer Pasal 19 –
21 KUH Dagang
18
BADAN USAHA BUKAN BERBENTUK BADAN HUKUM
Persekutuan Perdata Pasal 1618 – 1652KUH Perdata
Persekutuan Firma Pasal 16 – 35
KUH Dagang
19
BADAN USAHA BUKAN BERBENTUK BADAN HUKUM
Perseroan Terbatas (UU No. 40 / 2007)
Koperasi (UU No. 17 / 2012)
Yayasan (UU No. 28 / 2004 perubahan atas UU No 16 / 2001)
20
Perseroan Terbatas (PT)(Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 / 2007)
“...Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Undang Undang ini serta peraturan pelaksananya ( Ps 1 (1) UUPT 40/07)
Pendiriannya harus melalui akta notaris &mendapat pengesahan Kemenhukham
21
Anggaran Dasar (AD) ”PT”
Legal name Kedudukan hukum (domisili) Susunan kepengurusan Susunan modal Kegiatan usaha Memuat identifikasi perbuatan hukum (tugas & wewenang)
Komisaris dan/atau Direksi :
Melaksanakan Kepengurusan
Melakukan Kerjasama
Melakukan Kontrak Manajemen
Meminjam ke Bank/Kreditur
Menjaminkan dan atau Mengagunkan Aset Perusahaan
Melepaskan Hak
Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (Avalist)
22
Tanggung jawab Pemegang Saham perseroan akan menjadi tidak terbatas, apabila :1. Persyaratan badan hukum belum dipenuhi2. Ada itikad buruk pemegang saham3. Pemegang saham terlibat PMH perseroan4. Pemegang saham menggunakan harta
perseroan shg tak cukup bayar hutang
23
Perubahan “AD”
Perubahan Materil / Pokok, HARUS mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM :
Perubahan Nama dan atau tempat kedudukan Perseroan Perubahan Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha perseroan Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Perubahan Besarnya Modal Dasar Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor, dan atau Perubahan Status Perseroan Tertutup menjadi Terbuka atau sebaliknya.
Perubahan AD tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menteri
Perubahan lain, CUKUP diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan AD tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan penerimaan perubahan AD oleh MenteriPerubahan AD dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, maka selambat-lambatnya 30 hari sejak RUPS harus dinyatakan dalam Akta Notaris
24
Informasi & Legalitas UsahaINFORMASI PENTING PERUSAHAAN :
Anggaran Dasar (AD) dan Berita Acara RUPS-T/LB berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dan yang masih berlaku,
Daftar dan Susunan Pemegang Saham yang terakhir dan yang masih berlaku
Daftar dan Susunan Pengurus yang terakhir dan yang masih berlaku
Identitas diri Pengurus / Pemegang Saham / pihak ketiga yang terkait
Akta dibuat secara Notariil dalam Bahasa Indonesia
Pengesahan / Pelaporan dari / kepada Menteri Hukum dan HAM
Pendaftaran di Departemen Perdagangan
Pengumuman di Lembaran Berita Negara
Cek
25
• Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
• Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
• Didirikan dgn akte pendirian koperasi (standar akta di Kanwil Departemen Koperasi)
• Berbadan hukum setelah disahkan Departemen Koperasi dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
• Rapat Anggota = kekuasaan tertinggi • Struktur Organisasi : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
Badan Hukum Koperasi(UU No. 25 Th 1992)
26
• Yayasan : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
• Struktur Organisasi : Pembina, Pengurus dan Pengawas• Yayasan dinyatakan sah berbadan hukum jika didirikan dengan akta
otentik, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI
• Yayasan yang s.d 6 Oktober 2008 (3 tahun sejak berlakunya UU No. 28 Th 2004) belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dan belum mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka akibat hukumnya adalah : tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepannya dan “Yayasan” tersebut dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan atas permintaan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Badan Hukum YayasanPasal 1 Ayat (1) UU No. 16 / 2001
Keterangan PT CV / Fa Koperasi Yayasan
Badan Hukum Setelah Mendapatkan Pengesahan /SK Dari KemenKum Dan Ham dan Diumumkan dalam BN RI
Terdaftar (Bukan Badan Hukum) Akta Pendirian Notariil didaftarkan ke PN Setempat
Setelah Mendapatkan Pengesahan /SK Dari KemenKop Dan UKM dan Diumumkan dalam BN RI
Setelah Mendapatkan Pengesahan /SK Dari KemenKum Dan Ham dan Diumumkan dalam BN RI
Tanggung Jawab Pemilik
Terbatas Pada Saham Yang Dimilikinya
Sampai Dengan Harta Pribadi (tidak ada pemisahan Harta Kekayaan)
Terbatas Pada Saham Yang Dimilikinya
Terbatas Pada Saham Yang Dimilikinya
Tanggung Jawab Pengurus
Berdasarkan Asas Fiduciary Duty
Tidak Berdasarkan Asas Fiduciary Duty
Berdasarkan Asas Fiduciary Duty
Berdasarkan Asas Fiduciary Duty
28
• Sesuai dengan aslinya
• Perijinan dikeluarkan oleh Instansi yang Berwenang
• Nomor & Jangka Waktu Berlakunya
1. Identitas Pengurus
2. Akta Pendirian berikut perubahannya
3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
4. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) Surat Keterangan Domisili Perusahaan bukan Ijin Usaha.
5. IUI (Ijin Usaha Industri)
6. TDI (Tanda Daftar Industri)
7. TDR / TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
8. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
9. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)
10. Ijin / Rekomendasi Instansi berwenang, seperti BKPM
Cek
DATA PEMOHON PERUSAHAAN
29PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
Permasalahan Dalam Pemberian Kredit
30
Kelemahan Penilaian Agunan Kredit
• Penilaian agunan terlalu tinggi ,data tidak valid misal data pembanding tidak valid, SKDC tidak di konfirmasi ulang terhadap lingkungannya
• Penilaian agunan di Mark Up• Tidak dilakukan kunjungan lapangan, dibuat BATJ tetapi tidak
dilakukan penilaian agunan terbaru (copy paste) seperti kredit lama• Tidak pernah dilakukan pengukuran • Foto agunan dan denah agunan tidak lengkap• Penilaian agunan diluar wilayah kerja tidak meminta bantuan
cabang setempat• Bukti kepemilikan tidak di cek ulang misal Letterc, Girik, AJB
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
31
Pembuatan Perjanjian Kredit
• TIDAK MENGGUNAKAN FORMAT PK YG TELAH DITETAPKAN
• KOMPARISI TIDAK LENGKAP• KEWENANGAN ADA YG BERDASARKAN SURAT
KUASA ADA JUGA YANG BDS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
• PENCANTUMAN CLAUSULA DALAM PK
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
32
Pembuatan Perjanjian Kredit
• Pengisian PK ( bunga , jangka waktu, denda keterlambatan, provisi serta denda pelunasan dipercepat) yang tidak sesuai
• Halaman PK masih ada yg tidak ditanda tangani/di paraf debitur
• Penomoran PK tidak diisi• Pembuatan PK notaris tidak lengkap ada pasal
pasal yang hilang (tidak dilakukan pengecekan ulang oleh petugas )
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
33
Kelemahan Dalam Pembuatan PK
• Notaris salah mencantumkan agunan• APHT menunjuk pada PK yang tidak tepat• Pengikatan agunan tidak sesuai SP3K• Nilai pengikatan tidak sesuai dengan volume
kredit dalam SP3K• Buku register sebagai alat kontrol belum
digunakan secara optimal ( padahal sebagai alat bukti dan apabila terjadi penggantian petugas ) segalanya ingin secara komputerisasi
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
34
Kekurangan Administrasi Kredit
1. Tidak ditemukan Compliance sheet untuk kredit diatas Rp. 50 juta.
2. Ketidaktepatan pengisian formulir permohonan kredit dan persyaratan permohonan kredit.
3. Terdapat selisih pembukuan antara neraca rekening administratif dengan daftar nominatif pada pengelolaan kredit hapus buku (kredit PH).
4. Terdapat kesalahan pada proses realisasi pada system core banking dimana penentuan loan type tidak sesuai keputusan kredit.
5. Belum ditandatanganinya surat kuasa pendebetan rekening oleh pemimpin KCP.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
35
Kekurangan Administrasi Kredit
6. Kurang optimalnya monitoring proses balik nama maupun sertifikasi serta pengikatan hak tanggunan atas agunan mengingat proses tersebut telah berjalan melebihi 6 bulan sejak pengajuan kepada notaris.
7. Bukti pembayaran premi asuransi dan polis asuransi tidak ditemukan di dalam berkas kredit.
8. Terdapat kesalahan isi klausal dalam perjanjian kredit notaril, diantaranya kesalahan nominal plafond kredit, jangka waktu kredit dan suku bunga akibat kurangnya ketelitian petugas admin kredit.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
36
Kekurangan Administrasi Kredit9. Proses monitoring pencairan kredit investasi
tujuan pembangunan tidak dilengkapi dengan berkas administrasi memadai.
10. Bukti-bukti pendukung bahasan analisa kredit tidak terdokumentasi dengan baik sehingga pembuktian terhadap hasil perhitungan akseptasi penghasilan debitur diragukan kebenarannya.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
37
Kekurangan Administrasi Kredit
11. Terdapat agunan kredit dengan kriteria insurable dan berubungan dengan kelangsungan usaha debitur serta memiliki sifat mudah terbakar dan mudah rusak tidak dicover dengan asuransi kebakaran.
12. Tidak dilakukannya verifikasi terhadap dokumen oleh petugas secara konsisten dengan membubuhkan stempel “Sesuai Dengan Asli” dan paraf atau tanda tangan petugas.
13. Tidak ditemukannya form monitoring kredit dalam berkas, baik monitoring penggunaan fasilitas kredit setelah pencairan maupun monitoring berkala.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
38
Kekurangan Administrasi Kredit
14. Pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban debitur dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit.
15. Terdapat persyaratan SKK untuk pencairan kredit yang belum dipenuhi.
16. Terdapat persyaratan dalam persetujuan asuransi belum dipenuhi cabang.
17. Tidak terdapat bukti dokumentasi berupa foto pada saat akad kredit.
18. Terdapat kesalahan dalam penentuan biaya administrasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan.
19. Adanya perbedaan penetapan tingkat suku bunga antara SKK kantor pusat dan cabang
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
SEKIANTERIMA KASIH