PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN KAWASAN
HUTAN DALAM SISTEM
PERENCANAAN KEHUTANAN
INDONESIA
Mata Kuliah : Manajemen Hutan
2009/2010
Kawasan Hutan
Apa wujud fisik kawasan hutan ?
Apa dasar hukum kawasan hutan ?
Bagaimana proses legalisasi/pengukuhan kawasan
hutan ?
Berapa luas kawasan hutan Indonesia ?
Hutan & Kawasan Hutan
Hutan : suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan
lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal
1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)
Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999)
Pengertian Hutan Kawasan Hutan
5
Kronologi Legalitas Kawasan Hutan
1982 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2004< 1982
UU No.
41/1999
UU No.
24/1992
UU No.
5/1967
Hutan
Register
TGHKSK Mentan
Paduserasi
RTRWP – TGHKPerda & SK Menhut
Review
RTRWP/
RTRWK
Pemekaran
Penunjukan Kawasan
HutanSK Menhutbun
UU No.
5/1990
UU No. 32/2004
UU No. 26/2007
2004 - 2007
DASAR HUKUM UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang
PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan Hutan jo PP No. 3/2008
PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Kepmentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara PenetapanHutan Lindung
Kepmentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara PenetapanHutan Produksi
Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar PengukuhanKawasan Hutan
PENGUASAAN HUTANUU 41/1999 Pasal 4 :
Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya DIKUASAI oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang PENGURUSANHUTAN kepada Pemerintah untuk :
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; dan
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999
1. PENGURUSAN HUTAN
1.1. Perencanaan Kehutanan
1.2. Pengelolaan hutan
1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan
1.4. Pengawasan
1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN
1.1.1. Inventarisasi hutan,
1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan,
1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan,
1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan,
1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.
1.1.2. PENGUKUHAN
KWS HTN
Penunjukan kws hutan
Penataan batas kws hutan
Pemetaan kws hutan,
Penetapan kws hutan
1.1.1. INV HUTAN
Inv. hutan tingkat nasional,
Inv. hutan tingkat wilayah,
Inv. hutan tingkat DAS,
Inv. hutan tingkat UP
1.2. PENGELOLAAN HUTAN
1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan,
1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
1.1.3. PENATAGUNAAN
KWS HTN
Penetapan Fungsi Kws Hutan
Penetapan Penggunaan Kws Hutan
1.1.4. PEM WIL PH
Tingkat Nasional
Tingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota
HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH
PENGURUSAN HUTAN
UU 41/1999 Pasal 10
Pengurusan hutan meliputi :
Perencanaan kehutanan,
Pengelolaan hutan,
Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
Pengawasan.
PERENCANAAN KEHUTANAN
UU 41/1999 Pasal 12, PP No. 44/2004
Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai menfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.
Perencanaan kehutanan meliputi:
a. Inventarisasi hutan,
b. Pengukuhan kawasan hutan,
c. Penatagunaan kawasan hutan,
d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dane. Penyusunan rencana kehutanan.
INVENTARISASI HUTAN
UU 41/1999 Pasal 13
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
Inventarisasi hutan terdiri dari:
a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Berdasarkan inventarisasi hutan, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan
kawasan hutan.
Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan
batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh
kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.
Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum
mengenai status, batas dan luas wilayah hutan.
Pengukuhan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
a. Penunjukan kawasan hutan
b. Penataan batas kawasan hutan
c. Pemetaan kawasan hutan, dan
d. Penetapan kawasan hutan
Penunjukan Kawasan Hutan
Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukansuatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang meliputi wilayahpropinsi dan wilayah tertentu secara partial. Penunjukan kawasanhutan wilayah propinsi dilakukan oleh Menteri denganmemperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.
Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutanharus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota
b. Secara teknis dapat dijadikan hutan
Penataan Batas Kawasan Hutan
Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan
yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok
batas, pengumuman, inventarisasi dan
penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan
pal batas, pengukuran dan pemetaan serta
pembuatan Berita Acara Tata Batas.
Pemetaan Kawasan Hutan
Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan
kawasan hutan dilakukan melaui proses pembuatan
peta sebagai berikut :
a) penunjukan kawasan hutan
b) rencana trayek batas
c) pemancangan patok batas sementara
d) penataan batas kawasan hutan
e) penetapan kawasan hutan
Penetapan Kawasan Hutan
Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan
tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas
suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap yang
didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan
dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu
gelang. Dalam hal masih terda-pat hak-hak pihak ketiga
yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan ter-sebut
ditetapkan oleh Menteri dengan membuat penjelasan hak-
hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia
Tata Batas yang bersangkutan.
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
UU 41/1999 Pasal 16
Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi
dan kawasan hutan lindung dan diatur dengan
keputusan Presiden.
LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN
(Statistik Kehutanan Indonesia 2008)
FUNGSI HUTAN LUAS (Juta HA) %
1 HUTAN KONSERVASI 23,54 17,16%
1.1. KSA/KPA 23,30 16,99%
1.1.1. Perairan 3,40 2,48%
1.1.2. Daratan 19,91 14,52%
1.2. Taman Buru 0,23 0,17%
2 HUTAN LINDUNG 31,60 23,05%
3 HUTAN PRODUKSI 81,99 59,79%
3.1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 22,50 16,41%
3.2. Hutan Produksi Tetap (HP) 36,69 26,76%
3.3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 22,80 16,62%
KAWASAN HUTAN (Daratan) 133,74 97,52%
KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN 137,14 100,00%
Apa Pengertian ?
Pengurusan hutan
Pengelolaan hutan
Penatagunaan kawasan hutan
Penggunaan kawasan hutan
Pemanfaatan kawasan hutan
Penataan Ruang Wilayah
Penataan hutan/tata hutan
Pengukuhan kawasan hutan
Penunjukan kawasan hutan
Penataan batas kawasan hutan
Pemetaan kawasan hutan
Penetapan kawasan hutan
Hutan Lindung dan kawasan Lindung
Hutan negara, hutan hak, hutan adat
PENETAPAN FUNGSI HUTANBerdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri dari :
Hutan Konservasi, yang terdiri dari:
a. Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari : Cagar Alam dan
Suaka Margasatwa
b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari : Taman Nasional,
Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
c. Taman Buru
Hutan Lindung
Hutan Produksi, yang terdiri dari :
a. Hutan Produksi Terbatas
b. Hutan Produksi Biasa
c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi
BATASAN FUNGSI HUTAN
Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
TAMAN BURU
Batasan :
Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
Kriteria :
Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup danlapangannya tidak membahayakan; dan/atau
Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakansehingga memungkinkan perburuan secara teratur denganmengutamakan segi rekreasi, obyek dan kelastarian satwa
KRITERIA HUTAN LINDUNGSK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan Kepres No. 32/1990
Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 atau lebih
Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih
Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut
Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%
Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air
Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai
KRITERIA HUTAN PRODUKSISK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981
Hutan Produksi Terbatas
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
Hutan Produksi Tetap
Kawasan hutan dengan faktor-faktor keles lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan
SKORING KAWASAN HUTAN SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980
Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan skor kawasan hutan :
a) Kelerengan lapangan,
b) Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi,
c) Intensitas curah hujan dari wilayah ybs.
Faktor Kelerengan
Kelas Lereng Kelerengan Keterangan
1 0 – 8 % Datar
2 8 – 15 % Landai
3 15 – 25 % Agak Curam
4 25 – 45 % Curam
5 45 % atau lebih)* Sangat Curam
)* Lereng sangat curam menurut Kepres 32/1990 menggunakan selang 40 % atau lebih
Faktor Jenis Tanah
Kelas Tanah Jenis Tanah Keterangan
1 Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf
Kelabu, Literit Air Tanah
Tidak Peka
2 Latosol Agak Peka
3 Brown Forest Soil, Non Calcic Brown,
Mediteran
Kurang Peka
4 Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol,
Podsolik
Peka
5 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat Peka
Faktor Intensitas Curah Hujan
Kelas Intensitas
Hujan
Intensitas Hujan
(mm/hari hujan)
Keterangan
1 s/d 13.6 Sangat Rendah
2 13.6 – 20.7 Rendah
3 20.7 – 27.7 Sedang
4 27.7 – 34.8 Tinggi
5 34.8 ke atas Sangat Tinggi
SKORING
SKORE = 20 (KELAS LERENG) + 15 (KELAS TANAH) + 10 (KELAS
INTENSITAS HUJAN)
SKORE 175 ke atas = Hutan Lindung
SKORE 125 – 174 = Hutan Produksi Terbatas
SKORE < 125 = Hutan Produksi Biasa/HPK
Kriteria tambahan untuk hutan lindung :
Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih
Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut
Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%
Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air
Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai
PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
Wilayah Pengelolaan :
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten/Kota
Tingkat Unit Pengelolaan Hutan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PP No. 6/2007
KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
KPH menurut fungsi utamanya :
a. KPH Konservasi (KPHK)
b. KPH Lindung (KPHL)
c. KPH Produksi (KPHP)
Dalam satu KPH dapat terdiri dari lebih satu fungsi hutan, penamaannya tergantung fungsi yg dominan
PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN
Rencana Kehutanan : Tingkat nasional
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten/Kota
Rencana Kehutanan meliputi aspek pengurusan hutan :
Perencanaan kehutanan,
Pengelolaan hutan,
Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta
penyuluhan kehutanan, dan
Pengawasan.