perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis .../tinjauan... · dihadapan pejabat...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR

MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)

Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Arif Purwito Effendi

NIM. E1107122

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : ARIF PURWITO EFFENDI

NIM : E1107122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR

MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2011

Yang membuat pernyataan

ARIF PURWITO EFFENDI

NIM. E1107122


commit to user

v

ABSTRAK

Arif Purwito Effendi. E1107122, 2011. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR MELALUI INTERNET (E-COMMERCE). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar melalui internet. Serta penyelesaian dan upaya hukumnya jika terjadi sengketa antara para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam mengadakan penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yaitu data hasil penelitian atau riset dengan cara melakukan wawancara penjual dan pembeli serta sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu proses perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet hampir sama dengan perjanjian jual beli melalui internet pada umumnya, yang membedakan adalah dalam proses pengiriman sampai dengan proses peralihan hak milik. Proses perjanjian jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak hanya sampai dengan proses penawaran, penerimaan sampai kesepakatan harga, karena benda terdaftar yang tidak bergerak dalam pemindahan haknya harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat aktanya dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), jadi tidak bisa dilakukan melalui internet (penjual dan pembeli harus hadir), sedangkan perjanjian jual beli benda terdaftar yang bergerak bisa dilakukan sampai proses pengiriman, karena merupakan benda bergerak yang bisa dipindahkan. Mengenai peralihan hak milik pada benda terdaftar yang bergerak bisa dilakukan tanpa bertemunya pembeli maupun penjual karena kepengurusan balik nama bisa di urus oleh penjual atau pembeli sendiri. Proses balik nama ini dilakukan terlebih dahulu dengan mutasi kendaraan bermotor, jika pembeli tidak mau datang ketempat penjual maka penjual lah yang harus mengurus, tentunya pembeli harus mengirimkan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas mutasi ini ditujukan. Setelah proses mutasi selanjutnya dilakukan pencabutan berkas yang kemudian dikirim ke tempat pembeli untuk didaftarkan di kantor SAMSAT lokasi pembeli (dalam hal pengiriman bisa dilakukan bersamaan pengiriman kendaraan dan surat-suratnya). Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak baik penjual maupun pembeli bisa diselesaikan secara litigasi maupun secara non litigasi, penyelesaian sengketa lebih cenderung dilakukan secara non litigasi antara lain melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, karena penyelesaian ini lebih efisien, cepat, dan murah. Kata Kunci : perjanjian jual beli, benda terdaftar, e-commerce


commit to user

vi

ABSTRACT Arif Purwito Effendi, E1107122. 2011. A JURIDICAL REVIEW ON SELL-BUY AGREEMENT OF ENLISTED OBJECT THROUGH INTERNET (E-COMMERCE). Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the process of implementing sell-buy of enlisted object through the internet. It also aims to find out the settlement and legal attempt when there a dispute among the parties.

This study belongs to an empirical law research that is descriptive in nature. The data the writer employed in this research included primary and secondary data. Meanwhile, the data sources used by the writer were primary namely the data of research result by interviewing the seller and buyer, and secondary data sources. The secondary data source consists of primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study. Technique of analyzing data used in this research was a qualitative analysis technique.

Considering the result of research and discussion, it can be concluded that the sell-buy agreement process of enlisted object through internet is similar to the general sell-buy agreement, the difference is the delivery process to property transition process. The sell-buy agreement process for immobile object is only until the bargaining and receiving process and price agreement, because the delivery of immobile enlisted object cannot be transferred really as well as the property right transferring process should be done before the PPAT official, which makes his deed and registered at the National Land Agency ( BPN), so that it cannot be done through the internet (the seller and buyer should present physically while the sell-buy agreement for enlisted mobile object can be done up to delivery process, because it is a mobile transferable object. Regarding the transfer of the property of mobile enlisted object can be done without seller-buyer meeting because the name changing administration can be done by the seller only or buyer only. This name change process is done by motor vehicle mutation first, if the seller does not want to come to the seller’s place, the seller should administer it, the buyer should, of course, sends the identity card as the identity to which this mutation is addressed. After the mutation process completed, the file deprivation is done that is then sent to the buyer to be registered in the SAMSAT official of seller location (in delivery process, it can be done along with the delivery of vehicle and its documents). The resolution of dispute, occurring between the seller and buyer can be done in both litigation and non litigation manners, but it tends to be done in non-litigation manner through negotiation, mediation, conciliation, expert assessment, arbitrage, and alternative dispute resolution among others, because these resolutions are more efficient, quicker and cheaper. Keywords: sell-buy agreement, enlisted object, e-commerce


commit to user

vii

MOTTO

Selama nafas berhembus tidak pernah ada kata gagal.

Cepat atau lambat pasti akan berhasil

(penulis)

Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat

bagi yang takut, terlalu panjang bagi yang gundah, dan terlalu pendek

bagi yang bahagia. Tapi bagi yang selalu mengasihi, waktu adalah keabadian.

(Henry Van Dyke)

Buah paling manis dari berani bermimpi adalah kejadian-kejadian menakjubkan

dalam perjalanan menggapainya

(Andrea Hirata)

Ujian karakter yang sejati bukanlah berupa banyak yang kita ketahui

dalam melakukan berbagai hal, tapi bagaimana kita bersikap ketika tidak tahu

harus melakukan apa

(JOHN HOLD)

“Hakim adalah mahasiswa hukum,

yang memberi nilai pada kertas ujiannya sendiri”

(H. L. Nencken)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Kepada :

Yang Maha Esa Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW

Pembawa Risallah Allah SWT yang selalu menjadi

panutan bagi seluruh umatnya.

Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan seluruh cinta

dan kasihnya kepada ananda. Kakakku dan adikku yang

telah memberikan semangat dalam hidupku, dan terutama atas

semua dukungannya.

Teman-teman seperjuangan dan almamater 2007, terima kasih atas

persahabatan dan persaudaraannya.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala

rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada

penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “TINJAUAN

YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR MELALUI

INTERNET (E-COMMERCE)” dapat terselesaikan tepat waktu.

Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam

menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan

dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua

pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak

langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang

dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung

maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam

menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak

yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung,

secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan

kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;

2. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing skripsi dalam

penulisan hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah

membimbing, mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini;

3. Ibu Djuwityastuti, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah

memberikan masukannya pada saat penulis mengajukan judul skripsi


commit to user

x

4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H, selaku ketua PPH yang telah menerima

judul penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

5. Ibu Sunny Ummul Firdaus S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis

yang membantu penulis dengan memberikan nasehat-nasehat dan selalu

memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.

6. Bapak Dr.M. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum selaku Ketua penguji skripsi yang

memberikan arahan dan masukan untuk lebih menyempurnakan penulisan

hukum skripsi ini.

7. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H.,M.Hum selaku sekretaris penguji yang

memberikan arahan dan masukan untuk lebih menyempurnakan penulisan

hukum skripsi ini.

8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa kuliah.

9. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukun Universitas Sebelas

Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang

telah diberikan;

10. Keluargaku tercinta, Papaku Purwiyadi, Mamaku Endang Rudi Astuti, mbak

Ari Purwandari dan Adiku Arif Bowo Febrian Toro, terima kasih untuk setiap

doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.

11. Kekasih hatiku yang selalu ada memberikan semangat, nasehat serta

dukunganya dan kasih sayang yang selalu ada untukku walau terbentang

jarak.

12. Sahabat dan teman-temanku yang setia mendengar keluh kesah penulis,

memberi bantuan, mendukung, menasehati, menyemangati bahkan terkadang

memarahi saat penulis malas mengerjakan skripsi, akhirnya satu episode

dalam hidupku terlewati dan aku senang kalian menjadi bagian dari episode

ini. Semoga dalam episode-episode lain dihidupku, kalian tetap setia

menemani.


commit to user

xi

13. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu per satu, you’re my inspiration,

tanpa kalian kuliahku selama di Fakultas Hukum UNS tidak akan berwarna.

14. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNS, mari wujudkan profesional

dan bermoral.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna,

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan

hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis

terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Juli 2011

Arif Purwito Effendi


commit to user

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................................... iv

ABSTRAK ........................................................................................................................ v

ABSTRACT ....................................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah...................................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 5

E. Metode Penelitian ...................................................................................... 5

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................................. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 14

A. Kerangka Teori ........................................................................................ 14

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .................................. 14

a) Pengertian Perjanjian Jual Beli .................................................... 14

b) Asas Hukum Perjanjian Jual Beli................................................. 15

c) Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli ................................................ 16

d) Proses Terjadinya Jual beli ........................................................... 18

e) Akibat Hukum Perjanjian yang Sah............................................. 19

f) Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli ........................................... 20

2. Tinjauan Umum Tentang Benda Terdaftar ........................................ 21

a) Pengertian Hukum Benda ............................................................. 21


commit to user

xiii

b) Macam-macam Benda .................................................................. 21

c) Pengertian Benda Terdaftar .......................................................... 27

3. Tinjauan Umum Tentang Internet dan E-commerce ........................ 32

a) Pengertian Internet ........................................................................ 32

b) Pengertian E-commerce ................................................................ 33

c) Jenis-jenis Transaksi E-commerce ............................................... 34

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................................ 40

A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 40

1. Deskripsi Lokasi.................................................................................... 40

2. Proses Pelaksanaan Jual Beli Benda Terdaftar Melalui Internet ....... 41

3. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi

Sengketa Antara Para Pihak ................................................................. 51

B. Pembahasan................................................................................................ 56

1. Proses Pelaksanaan Jual Beli Benda Terdaftar Melalui Internet ....... 56

2. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi

Sengketa Antara Para Pihak ................................................................. 65

BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 68

A. Simpulan ..................................................................................................... 68

B. Saran ........................................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 70

LAMPIRAN


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Kriteria Pembeda Benda Bergerak dan Tidak Bergerak ................................... 22

Tabel 2. Pembedaan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak ............................................. 28

Tabel 3. Pembedaan Benda Terdaftar dan Tidak Terdaftar ............................................. 31

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 38


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi yang paling

menonjol adalah electronic commerce sebagai sarana pendukung utama sistem

perekonomian dan perdagangan. Akibatnya, orang-orang mulai melakukan

revolusi besar-besaran di sektor ini. Bentuk elektronic commerce (e-commerce)

sebagai suatu sistem perdagangan memberikan kemudahan di antara sistem

perdagangan yang ada.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang

selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah dunia bisnis di Indonesia

dari pola perdagangan tradisional ke bentuk yang lebih modern. Selain disebabkan

oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui

internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam produk (barang

dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas sesuai

dengan yang diinginkan (Dikdik M dan Elisatris Gultom,2005:144).

Kehadiran internet, walaupun masih merupakan industri baru dan masih

dalam fase pertumbuhan, telah memperkokoh keyakinan tentang pentingnya

peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial. Sebagai salah satu sarana

guna melakukan transaksi perdagangan (penjualan, pembelian, promosi, dan lain-

lain), internet dirasakan manfaatnya pada saat sejumlah situs-situs yang

menyajikan berbagai fasilitas menarik untuk pemasang iklan.

Dalam bidang hukum perdata-bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi

dalam bentuk kontrak dagang electronic (e-commerce). Kenyataannya

perkembangan dunia bisnis dewasa ini sering kali tidak lagi membutuhkan suatu

pertemuan antar pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk

dilakukannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang

disebut dengan internet. Pelaku usaha ini tidak lagi secara face to face dalam


commit to user

2

melakukan suatu transaksi usaha. Tetapi hanya dengan melakukan permintaan

ataupun penawaran melalui perangkat lunak yang ada untuk melakukan kegiatan

usaha di cyberworld.

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet,

hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Di dalam

dunia internet saat ini, mulai tumbuh komunitas–komunitas yang mengkhususkan

diri dalam memperdagangkan barang – barang tertentu. Mereka tergabung dalam

situs–situs yang mewadahi komunitas mereka. Ada situs–situs yang mewajibkan

penggunanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang

tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang menawarkan memasang iklan

barangnya melalui internet.

Transaksi Jual Beli melalui internet memberikan kemudahan bagi pembeli

dan penjual. Bagi pembeli, e-commerce telah mengubah cara pembeli dalam

memperoleh barang yang diinginkan, sedangkan bagi penjual, e-commerce

memudahkan dalam pemasaran barang yang mereka miliki. Sekalipun

penggunaan internet dalam transaksi jual beli menjanjikan berbagai kemudahan

tidak berarti e-commerce sebagai suatu sistem perdagangan bebas dari

permasalahan, karena bagaimanapun majunya suatu teknologi tetap akan

menyisakan berbagai permasalahan, khususnya bagi negara yang belum mampu

sepenuhnya menguasai teknologi tersebut, seperti Indonesia (Dikdik M dan

Elisatris Gultom,2005:167).

Satu dari setiap sepuluh kasus pengiriman barang dapat dipastikan

terlambat atau tidak sampai kepada konsumen, contohnya: dua orang pembeli

(buyers) dari Hongkong dan Inggris menunggu sampai lima bulan untuk

mendapatkan refund (pembayaran kembali) dari barang yang dibeli, ada juga yang

memesan barang tidak sesuai pemesanan bahkan barangnya tidak dikirim. Selain

itu banyak juga penjual (suppliers atau seller) yang tidak mampu memberikan

kuitansi atau bukti transaksi dan sebagainya (M. Asyad Sanusi,Transaksi Bisnis

dalam E-Commerce; Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, jurnal

hukum Ius Quia lustum No.16 Vol. 8 2001).


commit to user

3

Permasalahan di atas merupakan contoh kasus yang menjadi kendala

dalam perjanjian jual beli melalui internet. Pelaksanaan perjanjian jual beli benda

bergerak yang bukan benda terdaftar serta benda tidak terdaftar sudah lazim di

laksanakan melalui internet, karena benda-benda tersebut tidak memerlukan

pendaftaran benda serta pengurusan balik nama kepemilikan benda. Hal ini yang

membuat proses pelaksanaan jual beli maupun perjanjiannya mudah dilaksanakan

karena pembeli hanya mentransfer sejumlah uang terhadap barang yang dibelinya

kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli setelah menerima transfer

sejumlah uang dari pembeli. Namun pelaksanaan perjanjian jual beli benda

terdaftar apa bisa semudah itu dilaksanakan melalui internet seperti halnya

perjanjian jual beli benda tidak terdaftar. Inilah yang memberikan tanda tanya

dalam proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar melalui internet.

Di dalam jual beli benda terdaftar kepemilikan dapat dilacak dengan

mudah sedangkan pada benda tidak terdaftar lebih sulit untuk pembuktian

kepemilikan. Hal ini dikarenakan benda terdaftar memerlukan pengurusan

pendaftaran hak atas benda serta balik nama sertifikat jika ingin peralihan

kepemilikan terhadap benda tersebut. Dalam prakteknya perjanjian jual beli benda

terdaftar menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengurusan peralihan hak

milik, misalnya pengurusan masalah pendaftaran hak- hak, pemberian surat-surat

bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, belum lagi pembeli yang

seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau

jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau barang yang

dijanjikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Contoh benda terdaftar :

rumah, mobil, kapal, motor, dll. Benda-benda tersebut ada surat kepemilikannya.

Sedangkan contoh benda tidak terdaftar : telepon, kursi, dll.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR

MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)”


commit to user

4

B. Perumusan Masalah

Sebagai usaha dalam melakukan suatu penelitian yang lebih baik,

terstruktur, terarah, serta agar lebih mudah memperoleh jawaban atas

permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan masalah

ini dalam dua kerangka pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli benda terdaftar melalui

internet?

2. Bagaimana penyelesaian atau upaya hukumnya jika terjadi sengketa antara

para pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari

pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat. Penulis mempunyai

dua tujuan yaitu :

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui proses pelaksanaan dalam jual beli benda terdaftar melalui

internet.

b. Mengetahui penyelesaian dan upaya hukumnya jika terjadi sengketa antara

para pihak.

2. Tujuan Subyektif

a. Menambah dan memperluas pengetahuan Penulis mengenai perjanjian jual

beli benda terdaftar melalui internet, baik proses pelaksanaannya,

hambatan-hambatannya, serta cara mengatasi hambatan - hambatan

tersebut.

b. Menambah pengetahuan penulis mengenai pemahaman hukum perdata

dalam teori dan praktek di lapangan.

c. Memenuhi persayaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1)

bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

5

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor di dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu

manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, karena nilai dari sebuah

penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari nilai – nilai

penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis

dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum

Perdata, terutama mengenai aspek hukum kontrak dalam pelaksanaan jual

beli benda terdaftar melalui internet (e-commerce).

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau

pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Kontrak.

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi

penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan

penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalan yang

penulis angkat pada penelitian ini.

b. Sebagai bahan masukan dan sebagai referensi bagi pihak terkait.

E. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu

akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “metode” berasal

dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu

kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah

dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai

dasar penentuan kebenaran yang di maksud (Koentjoroningrat, 1993:22).

Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah suatu usaha untuk

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala


commit to user

6

atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah

(Sutrisno Hadi,1994:89). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian dengan jenis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu

penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam

masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto,

2007:10). Dalam penelitian hukum ini Penulis akan menjelaskan secara

objektif mengenai perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan

data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Metode

penelitian deskriptif dipergunakan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar

dapat membantu memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru

(Soerjono Soekanto, 2007:10)

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono

Soekanto (2007:10), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan

dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta

informasi verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka.

Pendekatan kualitatif ini mendasarkan pada info dan data yang dinyatakan oleh

narasumber baik secara lisan maupun tertulis, serta dengan mengamati perilaku

yang nyata untuk kemudian dipelajari dan ditelaah.

4. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu

data yang diperoleh dari narasumber (data primer) dan data yang diperoleh dari

bahan pustaka (data sekunder) (Soerjono Soekanto, 2007:12). Jenis data yang


commit to user

7

penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari

narasumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati secara

langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil

wawancara baik secara langsung, online, maupun via telepon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh bukan

secara langsung dari narasumber yang ada di lapangan melainkan dari studi

kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah,

literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, yang tentunya

mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas pada penelitian

hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam

suatu penelitian hukum. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan

menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan hukum

ini adalah sumber data primer yaitu tempat diperolehnya data secara

langsung dari lapangan, yang terdiri dari keterangan maupun informasi

dari Bapak Nugroho Santoso yang bertempat di jalan Mliwis Selatan No 1

Kerten Laweyan sebagai penjual dan Bapak Koko yang bertempat di

Godang-Manahan Surakarta sebagai penjual serta Bapak Bambang

Hermanto yang bertempat di jalan Sembodro No 2 Ponorogo sebagai

pembeli yang pernah melakukan jual beli benda terdaftar di internet dan

para pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder


commit to user

8

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang sifatnya dapat

mendukung data primer yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria

c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi arsip, perjanjian

jual beli, dokumen, dan hasil penelitian lainnya yang berwujud

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya

diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya,

yaitu artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

(Soerjono Soekanto, 2007:13).Dalam hal ini penulis menggunakan

bahan dari media internet, buku, dan artikel.

6. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Penelitian ini dilaksanakan melalui website/situs jual beli benda terdaftar

di internet, sehingga populasinya adalah pihak penjual dan pembeli di

internet. Menurut Soerjono Soekanto, populasi yaitu sejumlah manusia

atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono

Soekanto, 2007 : 172).

b. Teknik Sampling


commit to user

9

Populasi yang besar, tentunya menyulitkan perolehan data dari responden

dalam pelaksanaan penelitian, apalagi dengan waktu dan biaya yang

minim kecuali untuk melakukan “case study”, maka bisa dimungkinkan

keseluruhan populasi diteliti. Untuk itu, agar memudahkan perolehan data,

perlulah ditentukan terdahulu cara memperoleh data. Data diperoleh

dengan cara penunjukkan secara acak (random sampling) dari jumlah

populasi yang ada (Soerjono Soekanto, 2007 : 173). Metode pengambilan

data seperti ini dilakukan oleh karena pihak penjual dan pembeli yang

tersebar di internet yang luas, yang apabila hendak dijangkau secara

keseluruhan akan menyulitkan peneliti dalam hal pengumpulan atau

perolehan data.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang

berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang bersangkutan

melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soejono dan Abdurrahman. 2003:46).

Dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan

studi lapangan dan studi kepustakaan.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk

mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan teknik

wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan

berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat

pengamatan (Burhan Asofa, 2004:59).

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan

menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan,

dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.


commit to user

10

8. Teknik Analis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu

penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok

permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua

data terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif

analisa yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto,

2007 : 25).

Tujuan analisis didalam penelitian adalah menyempitkan dan

membatasi data sehingga data yang teratur serta tersusun baik akan

menjadi lebih berguna. Dalam penelitian ini teknis analis data yang

digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Menurut Sutopo (2002:91-95), analisis data kualitatif adalah upaya

berlanjut, berulang dan terus menerus. Dalam metode analisa kualitatif ini,

penulis menggunakan cara analisa data mode interaktif, yaitu model

analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masalah reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang

saling susul menyusul. Adapun model analisis data yang dipergunakan

adalah model analisis data interaktif.


commit to user

11

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Untuk lebih jelas, masing-masing tahap dapat dijelaskan secara singkat

sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber, yang mana

data-data tersebut relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian, guna memperoleh hasil penelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan

b. Reduksi Data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sudah dimulai

sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual,

tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang tata cara

pengumpulan data yang dipakai.

c. Penyajian data


commit to user

12

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari permulaan data, seorang penganalisis mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Makna-makna yang muncul

dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya

yakni yang merupakan validitasnya. (H.B Sutopo, 2002 : 91-95).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat (4)

bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu

ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun sistematika yang

terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang

masalah penelitian dan penulisan tentang perjanjian jual beli benda

terdaftar melalui internet, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang

menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya

tentang perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan secara keseluruhan pembahasan yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat dan hasil

perolehan dari penelitian yang dilakukan serta tentang materi


commit to user

13

mengenai proses pelaksanaan perjanjian jual beli benda terdaftar

melalui internet dan penyelesaian atau upaya hukumnya jika terjadi

sengketa antara pihak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian ini yang berisi

tentang simpulan dari apa yang telah dibahas juga berisi saran-saran

yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan

penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst

(Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian (Subekti dan

Tjitrosudibio,2003:338). Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Tidak jelasnya definisi dari Pasal

1313 KUH Perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini disebabkan

di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang

bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan

tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian.

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ahli yang

satu dengan yang lain.

Menurut Van Dunne dalam Salim HS., yang diartikan dengan

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut

tidak hanya melihat perjanjian semata - mata, tetapi juga harus dilihat

perbuatan – perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya (Salim HS,

2003:161).

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat

untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang

mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut

adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan


commit to user

15

kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat

hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar (Sudikno Mertokusumo,1986:97-

98). Berdasarkan pendapat–pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Sedangkan Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract

of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal

1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga

yang telah dijanjikan. Di sini dapat diambil unsur essensialia dari jual beli,

yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar

harga.

b. Asas Hukum Perjanjian Jual Beli

Menciptakan suatu tujuan perjanjian maka perlu diperhatikan beberapa

asas-asas yang digunakan di dalam perjanjian, khususnya perjanjian jual

beli. Beberapa asas yang digunakan dalam perjanjian jual beli yaitu

(Subekti,1995:3-5) :

1) Asas Konsensualisme bahwa dengan adanya kata sepakat (consensus)

maka mengikat para pihak.

2) Asas kebebasan Berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang oleh

undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan

perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan

perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.

3) Asas Pacta Sunt Servada yang pada intinya perjanjian mengikat dan

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya juga

bagi kepentingan orang lain.

4) Asas Itikad Baik, artinya kedua belah pihak harus berlaku terhadap

yang lain berdasarkan kepatutan tidak hanya melihat kepentingan diri

sendiri.


commit to user

16

5) Asas Kepribadian bahwa persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara

pihak-pihak yang membuatnya, tidak membawa kerugian maupun

manfaat karenanya bagi pihak ketiga.

c. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian yang lahir memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat

para pihak apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian halnya dengan syarat sahnya perjanjian

jual beli juga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak

(Pasal 1320 KUH Perdata), antara lain :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang

mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara

pihak pihak. Unsur kesepakatan (Mariam Darus Badrulzaman,

1983:98):

a) Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.

b) Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima

penawaran.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian

haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan

hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang

tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

a) anak di bawah umur atau belum dewasa,

b) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,

c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa

undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian

tertentu.


commit to user

17

Dengan demikian anak yang belum cukup umur dapat

dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan

perbuatan hukum. Orang yang berada dibawah pengampuan diwakili

oleh pengampunya (Curator) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk,

pemboros, sedangkan orang-orang perempuan dalam perkembangan

saat ini sudah cakap hukum .

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332

sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat

dikategorikan dalam pasal tersebut (Mariam Darus Badrulzaman,

1983:104) :

a) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat

dihitung.

b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang

dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek

perjanjian).

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas

suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi (Purwahid

Patrik,1994:3). Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat

sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

4) Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian

oorzaak (causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang

di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila

bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban

umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai

suatu yang menjadi tujuan para pihak (Salim HS, 2003:166).

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para

pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka

perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus

ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk


commit to user

18

membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat

objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari

perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka

perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada

perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan) ( R.Subekti, 2002:20).

d. Proses Terjadinya Jual Beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain :

1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang,

walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum

dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.

2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk

sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian,

penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu

percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.

3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang

muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli

itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual,

atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi

jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak

yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya

tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui

internet. Proses terjadinya jual beli dalam transaksi secara elektronik, yaitu :

a) Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah

produk melalui internet sebagai pelaku usaha.

b) Pembeli atau konsumen melihat iklan sebuah produk maupun barang

melalui internet, kemudian memberikan penerimaan produk tersebut ke

penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant.


commit to user

19

c) Setelah penawaran dari pembeli di terima sampai ke penjual, penjual

bisa menentukan di terima atau tidaknya penawaran tersebut sampai

kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak.

d) Setelah kesepakatan untuk mengikatkan diri terjadi, perjanjian jual beli

ini selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak

(penjual maupun pembeli), dalam perjanjian jual beli benda terdaftar

barang yang sudah dipindahtangankan belum secara otomatis dapat

mengalihkan kepemilikan atas barang, sebelum barang tersebut di balik

nama/peralihan hak milik.

e. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Undang-undang

menentukan bahwa perjanjian yang mempunyai akibat hukum yaitu :

1) Berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.

2) Persetujuan-- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai

dengan Pasal 1338 KUHPerdata) (Mariam Darus Badrulzaman,1994:

27).

Penjelasan dari hal-hal di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Berlaku sebagai undang-undang

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu bahwa

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang--

undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa

para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia

mentaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat

salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat


commit to user

20

tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang

mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu

sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang

bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut

harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata),

perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdata),

menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdata), membayar biaya

perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1)

HIR) (Abdulkadir Muhammad, 1992:97).

b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat

para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi

dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik

kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

c) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”,

yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

f. Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban – kewajiban

dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan

perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini adalah (C.S.T. Kansil,1991:238):

1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar

harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada

pembeli.

2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual

menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga

berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.


commit to user

21

2. Tinjauan Umum tentang Benda Terdaftar

a. Pengertian Hukum Benda

Benda (vermogensrecht), sebagaimana hal ini diatur berdasarkan

Pasal 499 KUHPerdata, berbunyi “Menurut paham Undang-undang yang

dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat

dikuasai oleh hak milik”. Benda diartikan sebagai “zaak” adalah semua

barang dan hak (Subekti & Tjitrosudibio, 2003:157).

Hak juga termasuk ke dalam “bagian dari harta kekayaan” (vermogens-

bestanddeel). Harta kekayaan meliputi barang, hak dan hubungan hukum

mengenai barang dan hak. Barang adalah objek hak milik, hak juga dapat

menjadi hak milik. Karena itu benda adalah hak milik. Menurut hukum

benda itu adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dalam arti

hukum, semua benda dapat diperjual-belikan, dapat diwariskan serta dapat

dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Sedangkan Pengertian Hukum Benda (Zakenrecht) adalah keseluruhan

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum

dengan benda dan hak-hak kebendaan. Ruang lingkup kajian hukum benda

meliputi :

1) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda;dan

2) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak-hak

kebendaan (Zakelijk- recht) (Salim H.S,2003:89).

b. Macam-Macam Benda

KUH Perdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam.

Pertama-tama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (onroerende

zaken) dan benda bergerak (roerende zaken) (Pasal 504 KUH Perdata).

Kemudian Kedua, kebendaan dapat dibedakan pula atas benda berwujud

(lichamelijke zaken) dan benda yang tidak berwujud (onlichamelijke zaken)

(Pasal 503 KUH Perdata). Selanjutnya ketiga, kebendaan yang dapat

dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan (verbruikebare zaken) dan


commit to user

22

benda yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken) (Pasal 505 KUH

Perdata).

Selain itu, baik di dalam Buku II dan Buku III KUH Perdata, kebendaan

dapat dibedakan atas benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan

benda yang baru akan ada (toekomstige zaken) (Pasal 1134 KUH Perdata).

Dibedakan lagi atas kebendaan dalam perdagangan (zaken in de handel) dan

benda di luar perdagangan (zaken buiten de handel) (Pasal 1332 KUH

Perdata), kemudian kebendaan dapat dibedakan lagi atas benda dapat dibagi

(deelbare zaken) dan benda yang tidak dapat dibagi (ondeelbare zaken)

(Pasal 1163 KUH Perdata), serta benda kebendaan dibedakan atas benda

yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan benda yang tidak dapat diganti

(onvervangbare zaken) (Pasal 1694 KUH Perdata). Kemudian dalam

perkembangannya terdapat pembedaan kebendaan atas benda atas nama dan

benda tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Namun

dari kesemuanya itu, pembedaan kebendaan yang sangat penting dan ini

dikenal dalam hampir semua sistem hukum didunia yaitu pembedaan atas

benda bergerak dan benda tidak bergerak serta benda terdaftar dan tidak

terdaftar (Rachmadi Usman,2011:63).

Menurut Rachmadi Usman macam-macam benda berdasarkan

pengertian di atas adalah sebagai berikut (Rachmadi Usman,2011:66-92) :

1) Kebendaan bergerak (roerend zaken) dan kebendaan tidak bergerak

(onroerend zaken)

Kriteria pembedaan benda bergerak (roerend zaken) dan tidak

bergerak (onroerend zaken) dapat dibedakan sebagai berikut :

No. Indikator Kriteria Pembeda

1 Benda Bergerak

(roerend zaken)

1. Sifat à dapat di pindahkan

2. Ditentukan oleh Undang-Undang


commit to user

23

2 Benda Tetap

(onroerend zaken)

1. Sifat à bergabung dengan tanah

2. Ditentukan oleh Undang-Undang

3. Tujuan Pemakaian à bergabung

dengan tanah

Tabel 1. Kriteria Pembeda Benda Bergerak

dan Tidak Bergerak

Keterangan kriteria pembeda di atas :

a) Kebendaan Bergerak, yang karena “sifatnya (memang) bergerak”

dalam arti bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau

dipindahkan tempat (verplaatsbaar), termasuk pula kapal-kapal,

perahu-perahu, perahu-perahu tambang, penggilingan-penggilingan

dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang

berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, dikecualikan sebagai

benda bergerak yaitu kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-

kurangnya 20 M kubik atau yang dinilai sama dengan itu. Benda

bergerak, yang karena “ketentuan undang-undang” yang telah

menetapkan sebagai kebendaan bergerak yaitu berupa hak-hak atas

benda, yang meliputi hak memetik hasil (vruchtgebruik) dan hak

pakai (gebruik) atas benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang

diperjanjikan selama hidup seseorang (bunga cagak hidup),

penagihan- penagihan atas benda bergerak, saham-saham.

b) Sedangkan kebendaan tidak bergerak karena “sifatnya tidak

bergerak” artinya bahwa kebendaan tersebut tidak dapat dipindah

atau dipindahkan tempat. sebagaimana diatur di dalam Pasal 507

KUHPerdata. Misalnya tanah beserta segala dengan isinya atau

segala sesuatu yang melekat di atasnya. Kebendaan karena

“tujuannya” termasuk dalam kebendaan tidak bergerak, karena

benda-benda tersebut telah menyatu sebagai-bagian dari kebendaan

tidak bergerak, meliputi mesin-mesin dalam suatu pabrik,


commit to user

24

perabotan-perabotan dalam suatu rumah. Kebendaan yang “karena

undang-undang”, ini berwujud atas benda-benda yang tidak

bergerak. Misalnya: bunga tanahm, kapal dengan ukuran isi kotor

sekurang-kurangnya 20 M kubik atau yang dinilai sama dengan itu.

2) Kebendaan berwujud (lichamelijke zaken) dan kebendaan tidak

berwujud (onlichamelijke zaken)

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat

dilihat dengan kasat mata dan diraba dengan tangan,misalnya perabot

rumah, meja, kursi.Sedangkan kebendaan tidak berwujud atau bertubuh

adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.Misalnya

seperti surat berharga, saham, surat piutang, hak tagih, dan hak klaim.

3) Kebendaan yang dapat dihabiskan (verbruikebare zaken) dan

kebendaan yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken)

Kebendaan yang dapat dihabiskan (verbruikebare zaken)

sebagaimana diketahui bahwa obyek hukum adalah segala sesuatu yang

berguna/bermanfaat bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek

suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek

hukum. Maka benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah,

kegunaan/manfaat dari benda-benda ini justru terletak pada

kemusnahannya. Misalnya: barang-barang makanan dan minuman,

kalau dimakan dan diminum baru memberi manfaat bagi kesehatan;

demikian juga kayu bakar dan arang, setelah dibakar dan menimbulkan

api baru memberi manfaat untuk memasak sesuatu makanan dan

sebagainya.

Kebendaan yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken)

ialah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan

benda itu menjadi musnah tetapi memberi manfaat bagi sipemakai.

Seperti cangkir, sendok, piring, mangkok, mobil, sepeda motor dan

sebagainya.

4) Kebendaan yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan kebendaan

yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken)


commit to user

25

Perbedaan kebendaan yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan

kebendaan yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken) ini tidak

disebutkan secara tegas dalam KUH Perdata, tetapi perbedaan itu

disebutkan dalam pasal-pasal KUH Perdata, misalnya dalam pasal yang

mengenai perjanjian penitipan barang (bewaargeving). Menurut Pasal

1694 KUH Perdata pengembalian benda oleh yang dititipi harus in

natura artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain. Oleh karena

itu, perjanjian penitipan barang pada umumnya hanya mengenai

kebendaan yang karena pemakaiannya tidak habis atau musnah.

Kebendaan yang dapat diganti (vervangbare zaken) misalnya,

uang. Kebendaan yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken)

misalnya, seekor kuda.

5) Kebendaan dapat dibagi (deelbare zaken) dan kebendaan yang tidak

dapat dibagi (ondeelbare zaken)

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya

dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu

sendiri. Misalnya: beras, kopi, nasi, gula pasir.

Benda yang tidak dapat dibagi Benda yang tidak dapat dibagi

adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya

atau lenyapnya hakikat daripada benda itu sendiri. Misalnya: kuda, sapi,

ayam, dan lain-lain.

6) Kebendaan yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan kebendaan yang

akan ada (toekomstige zaken)

Arti pentingnya pembagian ini terletak pada pembebanan sebagai

jaminan hutang atau pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan pasal 1320

KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah adanya sepakat,cakap

hukum, objek tertentu, dan halal.

Jika objek yang dalam perjanjian itu adalah barang yang sudah ada,

maka perjanjian sah-sah saja. Sebaliknya apabila objek yang

diperjanjikan adalah barang yang akan ada, maka perjanjian itu batal

demi hukum. Kebendaan yang sudah ada (tegenwoordige zaken)


commit to user

26

misalnya hipotik, hibah mengenai benda-benda yang sudah ada.

Kebendaan yang akan ada (toekomstige zaken) misalnya barang-barang

yang baru akan ada di kemudian hari, warisan, jual beli gabah yang

belum dipanen.

7) Kebendaan dalam perdagangan (zaken in de handel) dan kebendaan di

luar perdagangan (zaken buiten de handel)

Kebendaan dalam perdagangan adalah benda-benda yang dapat

dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian. Jadi, semua benda yang dapat

dijadikan pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda

yang diperdagangkan.

Kebendaan di luar perdagangan adalah benda-benda yang dalam

lapangan perdagangan tidak dapat dijadikan obyek (pokok), tidak dapat

diperjualbelikan, biasanya benda yang dilarang oleh perundang-undang

yang berlaku seperti candu, benda-benda yang dipergunakan untuk

kepentingan umum, dan benda-benda yang karena sifatnya tidak

mungkin dimiliki misalnya, udara, air di laut, jalan umum, dll.

8) Kebendaan yang terdaftar (Geregistreerde Zaken) dan kebendaan yang

tidak terdaftar (ongeregistreerde Zaken)

Pembagian atas benda yang terdaftar dan benda yang tidak

terdaftar tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi tersebar ke dalam

berbagai peraturan sesuai dengan jenis kebendaannya. Benda-benda

yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai macam peraturan yang

terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran tanah, peraturan

tentang pendaftaran kapal, peraturan tentang pendaftaran kendaraan

bermotor, dan lain sebagainya. Adanya peraturan-peraturan hukum

yang mengatur tentang pendaftaran berbagai macam benda itu, di

samping untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas

benda-benda yang didaftarkan tersebut. Kebendaan yang terdaftar

(Geregistreerde Zaken) misalnya tanah, kendaraan bermotor dll.

Kebendaan yang tidak terdaftar (ongeregistreerde Zaken) misalnya

perhiasan, perabot rumah tangga, pakaian, dll.


commit to user

27

c. Pengertian Benda Terdaftar

Dalam perkembangannya di negara-negara yang maju, di Inggris,

Amerika Serikat, dan juga Belanda dalam hukum bendanya telah

mengadakan pembedaan benda terdaftar dan tidak terdaftar. Di dalam

Nieuw Bugerlijk Wetboek (NWB) Belanda disebutkan tentang benda

terdaftar (registergoederen), yaitu benda yang merupakan benda terdaftar

pada tempat pendaftaran umum atau register umum (openbare register),

pendaftaran mana mempunyai sifat mutlak bagi benda terdaftar tersebut,

karena mempunyai aspek publisitas (Rachmadi Usman,2011:92).

Pendaftaran terhadap suatu kebendaan ini dimaksudkan untuk

menjamin kepastian hak kepemilikan atas benda-benda yang didaftarkan

tersebut dan memudahkan negara untuk memungut pajak atas benda yang

terdaftar tersebut. Pendaftaran pada benda terdaftar ini, membuktikan

kepemilikan atas benda tersebut.

Pembagian benda mengenai pembedaan benda terdaftar serta benda

tidak terdaftar jika dibandingkan atau dikomparasikan dengan pembedaan

benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam arti pentingnya. Dalam

benda terdaftar dan tidak terdaftar arti penting pembedaannya terletak pada

pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti

pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik,

seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, dll. Pemerintah

lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib

administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak

terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas

benda itu, karena berlaku azas ‘siapa yang menguasai benda itu dianggap

sebagai pemiliknya’. Contohnya: perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan

piaraan, pakaian dll.

Menurut Pitlo dalam bukunya het Zakenrecht menyatakan, bahwa

pembedaan benda atas benda bergerak dan benda tetap itu merupakan

pembedaan yang terpenting sejak dahulu, namun di Belanda perkembangan


commit to user

28

ilmu pengetahuan sekarang sekarang mengenai pembedaan benda atas

benda atas nama dan benda tidak atas nama. Pada umumnya benda terdaftar

adalah terdaftar dalam register dan disebutkan atas nama yang berhak.

Sedangkan H.Drion dalam bukunya Compendium van het Nederlands

Vermogensrecht berpendapat bahwa bahwa di Belanda terdapat tendensi

menurut pendapat-pendapat modern mereka cenderung untuk mengakui

pembendaan benda-benda atas nama dan tidak atas nama atau benda-benda

terdaftar dan benda-benda tidak terdaftar (registergoederen/niet

registergoederen) dari pembedaan secara lama yaitu atas benda-benda

bergerak dan tak bergerak (Rachmadi Usman,2011:67-68). Hal ini

menunjukkan bahwa pada umumnya sistem hukum pasti membedakan

benda atas benda bergerak dengan benda tak bergerak. Sehubungan dengan

begitu penting dan utamanya pembedaan benda atas benda bergerak dan

benda tak bergerak, maka perlu melihat hal-hal penting yang muncul dari

pembedaan tersebut.

Hal-hal penting tersebut adalah dalam hal bezit, levering, bezwaring

dan verjaring, yaitu :

No. Indikator Bergerak Tidak Bergerak

1 Penguasaan

(bezit)

berlaku asas Pasal

1977

Berlaku sebagai

alasan hak yang

sempurna

2 Penyerahan

(levering)

Fisik à nyata

(Feitelijke)

Secara Hukum

(Juridische) atau Akta

Balik Nama

3

Pembebanan

(bezwaring)

Gadai (Pand recht)

Hipotek (hypotheek)


commit to user

29

4 Daluarsa

(verjaring)

- Tidak dikenal

daluwarsa

- Karena bezziter

dianggap eigenaar

- Dikenal Daluwarsa

- Pasal 1963

KUHPerdata

Þ Dengan alas hak

à 20 tahun

Þ Tanpa alas hak

à 30 tahun

Tabel 2. Pembedaan Benda Bergerak

dan Tidak Bergerak

Keterangan pentingnya pembedaan di atas (Rachmadi Usman,2011:76-79):

1) Penguasaan (bezit)

Burgerlijk Bezit ialah bezit dimana orang yang membezit (bezitter)

memang berkehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya

sendiri berbeda dengan detentie (Houderschap) ialah bezit dimana

bezitternya tidak mempunyai kehendak untuk mempunyai barang itu

bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, orangnya disebut dengan Detentor

(Houder). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH

Perdata, orang yang menguasai (mem-bezit) suatu benda bergerak

dianggap sebagai pemilik (eigenaar). Di sini berlaku asas sebagai titel

yang sempurna (bezit geld als volkomend titel). Artinya siapa yang

menguasai (bezitter) suatu benda bergerak dianggap sebagai pemilik

(eigenaar) dari benda tersebut. Sedangkan penguasaan benda tidak

bergerak tidak demikian halnya. Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata

menyatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa

bungan maupun piutang yang tidak atas tunjuk, maka bezitnya berlaku

sebagai alas hak yang sempurna.

2) Penyerahan (levering)

Pembedaan kebendaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak

penting pula bagi penyerahan (levering). Penyerahan benda yang


commit to user

30

bergerak pada umumnya dilakukan dengan penyerahan yang nyata

(feitelijke levering), kecuali benda tidak berwujud (surat piutang)

dilakukan dengan cessie atau endossement sebagaimana diatur di

dalam Pasal 612 dan Pasal 613 KUH Perdata. Penyerahan nyata

tersebut sekaligus penyerahan yuridis (juridiche levering). Sementara

itu, untuk penyerahan benda tidak bergerak, maka sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 616 KUH Perdata harus dilakukan dengan

balik nama dengan membukukannya pada register umum.

3) Pembebanan (bezwaring)

Pembebanan (bezwaring) kebendaan bergerak dan kebendaan tidak

bergerak dijadikan sebagai jaminan utang, juga tidak sama. Kalau

pembebanan kebendaan bergerak dilakukan dengan penguasaan benda

yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh kreditornya dan KUH

Perdata telah menentukan lembaga hak jaminannya, yaitu gadai

(pand) atau bisa juga fiduciere eigendoms overdracht atau fiducia

sepanjang tidak dapat digadaikan. Sedangkan pembebanan kebendaan

tidak bergerak (benda tetap) dilakukan dengan tanpa penguasaan

benda yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh kreditornya dan

KUH perdata telah menentukan jaminannya, yaitu hyphotheek atau

credietverband.

4) Daluarsa (verjaring)

Berhubungan dengan daluwarsa (verjaring), maka untuk kebendaan

bergerak tidak dikenal daluwarsa, sebab bezitter dari kebendaan

bergerak dianggap sebagai eigenaar dari kebendaan bergerak tersebut.

Sedangkan untuk kebendaan tidak bergerak dikenal daluwarsa

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1963 KUH Perdata, yang

menentukan siapa yang dengan beriktikad baik dan berdasarkan suatu

alas hak yang sah, memperoleh suatu kebendaan tidak bergerak, maka

akan memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan

suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, kalau tidak ada alas

hak yang sah, daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun.


commit to user

31

Dilihat dari pembedaan benda diatas, benda tidak bergerak misalnya

rumah dan tanah mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan benda

terdaftar, terutama mengenai peralihan hak milik dan peralihan

kebendaanya. Dalam benda bergerak maupun benda terdaftar perlu adanya

bukti kepemilikan, pemegang benda belum tentu sebagai pemilikan jadi

harus mempunyai bukti kepemilikan, yang umumnya berupa

sertifikat/dokumen atas nama si pemilik.

Sedangkan pembedaan benda terdaftar dan tidak terdaftar dalam hal

bezit, penyerahan, kadaluarsa dan pembebanan dapat di bedakan sebagai

berikut :

No. Indikator Terdaftar Tidak Terdaftar

1 Penguasaan

(bezit)

Perlu adanya bukti

kepemilikan

Tidak memerlukan

bukti kepemilikan

2 Penyerahan

(levering)

Secara Hukum

(Juridische) atau Akta

Balik Nama

Fisik à nyata

(Feitelijke)

Tabel 3. Pembedaan Benda Terdaftar

dan Tidak Terdaftar

Keterangan pentingnya pembedaan di atas :

1) Penguasaan (bezit)

Yaitu, bezitter dari benda tidak terdaftar adalah pemilik dari barang

tersebut. Jadi dalam benda tidak terdaftar tidak perlu bukti

kepemilikan sebagai hak penguasaan, pemegang benda tidak terdaftar

(beziter) dianggap sebagai pemilik (eighiner) benda tidak terdaftar

tersebut. Benda terdaftar perlu bukti kepemilikan, pemegang benda

terdaftar belum tentu sebagai pemilik, ia harus punya bukti

kepemilikan atau sertifikat benda tersebut.

2) Penyerahan (levering)


commit to user

32

Pembedaan kebendaan atas benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

penting pula bagi penyerahan (levering). Penyerahan benda yang tidak

terdaftar pada umumnya dilakukan dengan penyerahan yang nyata

(feitelijke levering). Penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan

yuridis (juridiche levering). Sementara itu, untuk penyerahan benda

terdaftar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 616 KUH

Perdata harus dilakukan dengan balik nama dengan membukukannya

pada register umum.

Cara penyerahan atau peralihan untuk benda tidak bergerak dan benda

terdaftar relatif sama yaitu dengan cara penyerahan yuridis (juridische

levering) yang terdaftar pada instansi berwewenang atau berfungsi sebagai

tempat pendaftaran. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak

bergerak maupun benda terdaftar dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain

dalam bentuk akta balik nama. Dalam sistem sekarang, setelah berlaku

UUPA, mengenai benda tidak bergerak, tunduk pada Pasal 19 PP No.10 /

1961 yang menyebutkan bahwa setiap peralihan hak harus dilakukan di

depan PPAT.

Syarat – Syarat Penyerahan :

(1) Harus ada alas hak yang sah yaitu, suatu hubungan hukum yang

mengakibatkan adanya suatu peralihan

(2) Diserahkan oleh orang-orang yang berhak/berwenang.

Sedangkan penyerahan benda bergerak dan tidak terdaftar juga hampir

sama yaitu diserahkan secara nyata (feitelijke levering) dari tangan ke

tangan (Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata).

3. Tinjauan Umum tentang Internet dan E-commerce

a. Pengertian Internet

Saat ini telah memasuki era globalisasi, yang ditandai dengan era

teknologi informasi yang memperkenalkan media dunia maya (cyberspace)

atau internet, yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (paperless

document). Dahulu jika seseorang ingin melakukan akses internet, maka


commit to user

33

pertama kali ia harus memiliki seperangkat alat dan sarana yang terdiri dari

komputer dengan spesifikasi tertentu dan dengan sistem operasi tertentu

(biasanya yang lazim dipergunakan adalah WINDOWS dan dengan program

Windows Explorer produksi dari Microsoft Corp), sebuah telepon tetap

(Fixed Phone) dan sebuah modem.

Mengenai pengertian internet, D.E. Corner (2003) menulis dalam

suatu ensiklopedi elektronik bahwa,

“Internet, computer based global information system. The Internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundreds, or even thousands of computers, enabling them to share information with one another and to share computational resources such as powerfull supercomputers and databases of information”.Internet, sistem informasi global berbasis komputer internet terbentuk dari jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan dapat mencakup puluhan, ratusan atau bahkan ribuan komputer, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber – sumber daya komputerisasi seperti superkomputer – superkomputer yang kuat dan database – database informasi (D.E. Corner,2003:28).

Secara teknis, internet merupakan jaringan komputer yang bersifat

global dimana dilakukan pertukaran informasi oleh para pengguna internet.

Suatu jaringan komputer dapat saja dibentuk dalam suatu lokasi terbatas dan

kecil, misalnya jaringan yang terdiri dari beberapa komputer di suatu

gedung kantor. Ini dinamakan Local Area Network (LAN). Tetapi, internet

merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah amat luas,

yaitu bersifat global.

b. Pengertian E-commerce

Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai proses

pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara

elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan

yang digunakan adalah internet. Namun pengertian e-commerce secara

umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik

melalui media internet.


commit to user

34

Mengenai pengertian e-commerce, diberikan keterangan oleh Peter

Scisco, bahwa :

“Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. Ecommerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyer and sellers transact business over networked Computers.”(Electronic Commerce atau e-commerce, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce mengikuti prinsip – prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama – sama guna saling menukarkan barang – barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional – dalam toko – toko dan gedung – gedung “yang terbagi atas unit dan kelompok” atau melalui katalog surat pesanan dan operator telepon – dalam e-commerce pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer (Peter Scisco,2003:19).

Pengertian e-commerce, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Scisco,

adalah pertukaran barang dan jasa menggunakan internet atau jaringan

komputer lainnya. Kegiatan – kegiatan pokok dalam e-commerce, adalah

(Peter Scisco,2003:20):

1) Product transactions (transaksi – transaksi produk), adalah bisnis –

bisnis eceran yang menjual produk kepada konsumen (retail businesses

that sell products to consumers).

2) Auctions (lelang)

3) Business-to-business transactions

4) Service transactions (transaksi – transaksi jasa) berkenaan dengan

penyedia layanan jasa yang menjual jasa kepada konsumen (service

providers that sell services to consumers).

c. Jenis-jenis Transaksi E-commerce

Electronic commerce dalam pelaksanaannya yang menggunakan

media internet sebagai sarana utamanya tidak terlepas dari kemudahan yang

ada dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut diantaranya adalah


commit to user

35

kemudahan untuk diakses dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna

akan berhubungan. Selain itu, sudut pandang dari e-commorce sangatlah

luas. Berdasarkan sudut pandang para pihak dalam bisnis e-commerce jenis-

jenis dari suatu kegiatan e-commerce adalah sebagai berikut:

1) Busines to Busines (B2B)

Busines to Busines merupakan kegiatan bisnis e-commerce yang

paling banyak dilakukan. Busines to Busines (B2B) terdiri atas:

a) Transaksi Inter-Organizational System (IOS), misalnya transaksi

extranest, electronic funds transfer, electronic forms, integrated

messaging, share data based, supply chain management, dan lain-

lain.

b) Transaksi pasar elektronik (electronic market transfer) (Munir

Fuady, 2005 : 408).

Busines to Busines (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem

komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis (Onno W. Purbo,

2000:2). Busines to Busines (B2B) mempunyai karakteristik, dimana

menurut Budi Raharjo dalam Mengimplementasikan Electronic

Commerce di Indonesia menyebutkan bahwa karekteristik itu antara

lain:

a) Trading Partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki

hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi hanya

dipertukarkan dengan partner tersebut. Sehingga jenis informasi

yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan

(trust).

b) Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan

secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati

bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entiti

yang menggunakan standar yang sama.

c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan

data, tidak harus menunggu partner.


commit to user

36

d) Model yang umum digunakan adalah per-to-per, dimana

processing intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pihak

(http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf, diakses tanggal

17 Februari 2011 pukul 20.30 wib).

2) Bussines to Cunsumer (B2C)

Bussines to Cunsumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan

pembeli individual (Munir Fuady, 2005 : 408). Selain itu Bussines to

Cunsumer (B2C) juga dapat berarti mekanisme toko online (electronic

shoping mall) yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer

(Onno W. Purbo, 2000 : 2).

Budi Raharjo juga menyebutkan Bussines to Cunsumer (B2C)

mempunyai karakteristik tersendiri, karakteristik tersebut adalah:

a) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.

b) Servis yang diberikan bersifat umum (generic) dengan

mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai

contoh, karena sistem web sudah umum digunakan maka servis

diberikan dengan menggunakan basis web.

c) Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand).

Consumer melakukan inisiatif dan produser harus siap

memberikan respon sesuai dengan permohonan.

d) Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi

client (consumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis

web) dan processing (bussines procedure) diletakan di sisi server

(http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf. Diakses pada

tanggal 17 Februari 2011 pukul 20.30 wib).

3) Consumer to Consumer (C2C)

Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi dimana

konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya.

Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau

jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang

(Munir Fuady, 2005 : 408).


commit to user

37

4) Consumer to Bussines (C2B)

Consumer to Bussines (C2B) merupakan individu yang menjual

produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual

dan melakukan transaksi (Munir Fuady, 2005:408).

5) Non-Bussines Electronic Commerce

Non-Bussines Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis

seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan

dan lain-lain (Munir Fuady, 2005 : 408).

6) Intrabussines (Organizational) Electronic Commerce

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui

internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi,

menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lainlain (Munir

Fuady, 2005 : 408).

Adanya jenis-jenis kegiatan transaksi e-commerce, menimbulkan

berbagai jenis konsumen. Dewi Lestari membagi jenis konsumen

berdasarkan bentuk dan perilaku konsumen. Jenis konsumen tersebut

adalah:

Berdasarkan bentuknya, konsumen dapat kategorikan menjadi:

a) Konsumen individual

Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media.

b) Konsumen Organisasi

Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet

yang terdiri dari pemerntah, perusahaan swasta, resellers,

organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata

konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi

dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan

modifikasi.

Berdasarkan perilaku konsumsinya, konsumen dapat dibedakan

menjadi:

(1) Implusive Buyers


commit to user

38

Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung

gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan.

(2) Patient Buyers

Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan

menganalisa produk yang ditawarkan.

(3) Window Shoppers

Konsumen yang sekedar browsing atau surfing (mejelajah

internet) saja (http//:www.lkht-fhui.com/e-commerce. Diakses

pada 21 Februari 2011 pukul 19.00 wib).

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perkembangan Teknologi Informasi

Internet memberikan kemudahan dalam sektor perdagangan jual beli

Implikasi Sektor Hukum

Menimbulkan permasalah hukum berkaitan proses perjanjian jual beli

Jual beli benda

terdaftar

Proses pelaksanaan jual beli

benda terdaftar melalui

media internet

Jual beli benda

tidak terdaftar

Penyelesaian atau upaya hukum jika terjadi

sengketa antara para pihak


commit to user

39

Keterangan Kerangka pemikiran:

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu

langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan.

Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya

teknologi internet, dimana internet merupakan suatu teknologi yang

memungkinkan melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun

orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan

internet menciptakan pengaruh terhadap sektor hukum yaitu dengan menimbulkan

permasalahan yang berkaitan dengan hukum perjanjian terutama dalam kontrak

perdagangan secara elektronik khususnya melalui internet atau biasa disebut

dengan e-commerce.

Perjanjian jual beli dalam e-commerce termasuk ke dalam kontrak

elektronik, terdapat berbagai permasalahan dalam melakukan proses perjanjian

tersebut. Pelaksanaan jual beli khusunya jual beli benda terdaftar melalui media

internet ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengurusan peralihan hak

milik, misalnya pengurusan masalah pendaftaran hak- hak, pemberian surat-surat

bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, belum lagi pembeli yang

seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau

jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau barang yang di

janjikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berbeda dengan jual beli benda

tidak terdaftar yang tidak memerlukan pendaftaran dalam peralihan hak milik.

Dalam jual beli benda terdaftar melalui internet ini masih terdapat hal

yang ditanyakan tentang proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar melalui

media internet , serta tentang penyelesaian atau upaya hukumnya jika terjadi

sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet

(e-commerce).


commit to user

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi

Perdagangan (transaksi) melalui elektronik kurang lebih serupa dengan

perdagangan tradisional pada umumnya yang menggunakan kertas sebagai

media transaksi (paper based transaction). Dalam kedua jenis transaksi

tersebut penjual sama-sama menawarkan produk atau jasanya, beserta harga

dan kondisi tertentu kepada calon pembeli yang bebas tanpa paksaan

melakukan pemilihan, menegosiasikan harga, dan melakukan perjanjian

khusus tertentu (misalnya kesepakatan yang telah ditentukan bersama antara

para penjual dan pembeli). Setelah kesepakatan terjadi, transaksi dilakukan

dengan melibatkan beberapa dokumen dan produk yang dipesan akan

diberikan secara langsung atau dikirimkan ke tempat pembeli sesuai dengan

kesepakatan. Perbedaan mekanisme transaksi terjadi pada saat dilibatkannya

teknologi informasi yang menyebabkan dapat dilakukannya proses jual beli

tersebut kapan saja, dimana saja, dan dengan cara yang sangat beragam dan

bervariasi (fleksibel).

Internet telah menjadi tempat orang-orang mencari informasi, hiburan,

bisnis sampai melakukan perdagangan jual beli melalui internet, misalnya

seperti www.kaskus.us, www.propertykita.com, www.rumahraya.com,

www.rumah123.com, www.tokobagus.com, dan lain-lainnya. Website

maupun situs-situs ini merupakan tempat transaksi jual beli dilakukan dan

konsumen/masyarakat yang memasuki situs/website tersebut bisa dengan

mudah mendapatkan informasi mengenai panduan cara membeli dan

memilih barang yang juga disediakan berbagai fasilitas lainnya di website

tersebut. Bahkan tak perlu lagi repot-repot jika ingin mencari rumah, tanah,

kendaraan bermotor. Tinggal ketik apa yang kita inginkan di search engine

lalu “Sim Salabim!” list website yang kita butuhkan langsung bermunculan.


commit to user

41

2. Proses Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Benda Terdaftar Melalui

Internet.

Telah diketahui bahwa dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku,

yaitu merchant yang melakukan penjualan dan buyer/customer yang

berperan sebagai pembeli. Baik sebagai merchant maupun buyer,

pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran

akan mendukung pengambilan keputusan yang setepattepatnya baik bagi

merchant maupun buyer pada saat akan memenuhi aktivitas e-commerce.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara

pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku e-commerce

dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan,

sabotase, maupun penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak

bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,

perjanjian yang ada dalam transaksi e-commerce muncul karena adanya

kesadaran dari para pihak untuk saling mengikatkan diri, proses pelaksanaan

perjanjian jual beli melalui internet pada umumnya terdapat beberapa tahap

yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berbeda dengan

proses perjanjian jual-beli pada benda terdaftar yang menjadi masalah mulai

pada tahap pembayaran, proses pengiriman sampai proses peralihan hak

milik. Menurut hasil penelitian penulis, proses pelaksanaan perjanjian jual

beli benda terdaftar melalui internet, yaitu :

a. Proses Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui

website pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan

strorefront yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan

diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut

dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu

keuntungan jual beli melalui online ini adalah bahwa pembeli dapat

berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.


commit to user

42

Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-

barang yang ditawarkan, harga, info atau keterangan tentang barang

yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu

produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi

apabila pihak lain yang mengunakan media Internet memasuki situs

milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh

karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan

memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk

maka tidak dapat dikatakan ada penawaran.. Hasil wawancara penulis

dengan salah satu penjual rumah yang menggunakan media internet,

pada tanggal 20 juni 2011 pukul 13.00 dengan Bapak Nugroho Santoso,

pekerjaan swasta, bertempat di Jl. Mliwis Selatan No. 1 Kerten

Laweyan adalah sebagai berikut:

“Penawaran melalui media internet ini terjadi jika penjual atau pelaku usaha mengunakan media internet untuk menampilkan tawaran terhadap barang yang hendak dijual, oleh karena itu jika menjual rumah atau menawarkan rumahnya pada sebuah website yang menyediakan pelayanan mengenai jual beli, maka dapat dikatakan ada penawaran”.

Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat

terjadi apabila seseorang menampilkan sebuah tawaran melalui salah

satu website maupun situs-situs di internet. Penawaran yang dilakukan

oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun

harga barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-

benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual.

b. Proses Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.

Apabila penawaran dilakukan melalui situs/website, maka penerimaan

dilakukan melalui situs/website, karena penawaran hanya ditujukan

untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan

penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku

usaha maka penerimaan dilakukan melalui situs-situs atau website,

karena penawaran hanya ditujukan melalui situs-situs atau website yang


commit to user

43

ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang

berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual

atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang

yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau

pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Hasil wawancara

penulis masih dengan Bapak Nugroho Santoso, pekerjaan swasta,

bertempat di Jalan. Mliwis Selatan No. 1 Kerten Laweyan, beliau

menyatakan bahwa:

“Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan maka dapat membuat kesepakatan atau perjanjian dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut (biasanya melalui fasilitas layanan situs/website yang berupa komentar yang berada pada bagian bawah catalog/produk serta bisa melalui via telepon yang sebelumnya penjual telah cantumkan pada deskripsi catalog tersebut)”.

c. Proses Pembayaran dan Proses Pengiriman

Pembayaran dilakukan jika pembeli sudah sepakat mengenai harga

barang yang telah disepakati atau kesepakatan mengenai cara

pembayaran. Klasifikasi cara pembayaran transaksi jual beli melalui

internet pada umunya adalah sebagai berikut :

1) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan

intitusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan

pengambilan atau deposit uangnya dari account masing-masing.

2) Pembayaran dengan menggunakan paypal, paypal dapat digunakan

untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Bayar aman dengan saldo PayPal, kartu kredit, atau rekening bank.

Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor

rekening bank. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari

account PayPal ke rekening bank atau kartu kredit., atau, mereka

dapat menggunakan saldo PayPal untuk membayar secara online.


commit to user

44

Menurut klasifikasi cara pembayaran diatas, cara itu digunakan

pada umumnya untuk jual beli benda-benda tidak terdaftar. Pada

benda-benda terdaftar memang pembayaran dapat dilakukan melalui

transaksi model ATM/cash account to account atau pengalihan dari

rekening pembeli pada rekening penjual, jika kedudukan penjual dan

pembeli berbeda serta pembayaran bisa dilakukan secara langsung

(penjual dan pembeli bertemu langsung jika pembeli tidak berani

mengambil resiko adanya kecurangan atau penipuan). Jika pembayaran

dilakukan melalui transaksi model ATM/cash account to account, maka

setelah pembayaran penjual mewajibkan kepada pembeli untuk

melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, karena dengan

konfirmasi tersebut, penjual dapat melakukan pengecekan. Jika pembeli

tidak melakukan konfirmasi meskipun sudah membayar, maka penjual

tidak akan mengirimkan barang (jika jual beli benda terdaftar yang

bergerak) yang sudah dibayar tersebut.

Permasalahan dari proses pengiriman benda-benda terdaftar ini

juga harus perlu diperhatikan. Pengiriman merupakan suatu proses yang

dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh

penjual kepada pembeli. Pengiriman pada benda-benda tidak terdaftar

bisa dilakukan setelah transaksi pembayaran diterima, berbeda dengan

benda terdaftar yang tidak bergerak (seperti rumah, tanah, pabrik) pada

benda ini tidak bisa dilakukan proses pengirimannya seperti benda-

benda tidak terdaftar kerena sesuai sifatnya benda-benda terdaftar yang

tidak bergerak tidak bisa dipindahkan (bergabung dengan tanah), pada

benda terdaftar yang bergerak bisa saja dilakukan pengiriman setelah

pembayaran dilakukan karena benda terdaftar yang bergerak (seperti

kendaraan bermotor) ini bisa dipindahkan-pindahkan sesuai sifat

kebendaanya.

d. Proses Peralihan Hak Milik

Proses peralihan hak milik inilah yang membedakan antara benda

terdaftar dan tidak terdaftar yang juga menjadi permasalahan pokok di


commit to user

45

dalam jual beli benda terdaftar yang dilakukan melalui internet. Pada

benda tidak terdaftar tidak memerlukan adanya suatu pendaftaran ke

pejabat yang berwenang sebagai bukti kepemilikan karena sesuai asas

yang tercantum pada dalam Pasal 1997 KUH Perdata yaitu bezitter dari

benda adalah pemilik dari barang jadi pada benda tidak terdaftar tidak

perlu bukti kepemilikan sebagai hak penguasaan (pemegang benda

tersebut (bezitter) di anggap sebagai pemilik (eighiner), berbeda dengan

benda terdaftar yang mengharuskan pendaftaran sebagai bukti hak

kepemilikan (jadi pemegang benda belum tentu sebagai pemilik)

makanya diperlukan adanya bukti kepemilikan. Benda terdaftar juga

dibedakan menjadi benda terdaftar yang tidak bergerak dan benda

terdaftar yang bergerak, yaitu:

1) Pada benda terdaftar yang tidak bergerak

Benda terdaftar yang tidak bergerak seperti rumah, tanah

dalam proses kepengurusan peralihan hak milik tidak bisa

dilakukan melalui internet, karena benda terdaftar yang tidak

bergerak dalam proses peralihan hak milik mengharuskan

kedatangan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus

mendatangi langsung ketempat pejabat yang berwenang mengurusi

proses peralihan hak milik ini atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT). Menurut hasil wawancara penulis secara via telepon

dengan Bapak Koko pada tanggal 15 juni 2011 pukul 10.00 yang

berlokasi di Godang-Manahan Surakarta, beliau merupakan salah

satu penjual rumah yang pernah menggunakan internet sebagai

sarana untuk berbisnis. Hasil wawancara penulis adalah sebagai

berikut, menurut beliau:

“Jual-beli benda terdaftar melalui internet seperti rumah, tanah, bangunan sangat berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Pada jual beli rumah, tanah di lakukan penyerahan secara hukum dengan melakukan proses balik nama, yang memerlukan kehadiran pihak penjual dan pembeli di depan notaris atau Pejabat Pembuat Akta


commit to user

46

Tanah (PPAT) dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jual beli terkait tanah harus

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam

praktek Jual Beli tanah ini dikenal istilah Balik Nama yang

berkaitan dengan adanya peralihan hak/peristiwa hukum jual beli.

Pada dasarnya jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak

seperti tanah/rumah bersertifikat melalui internet terdiri dari

beberapa tahap, yaitu:

(a) Pendahuluan (mulai dari penawaran, penerimaan sampai kata

sepakat) bisa dilakukan melalui via internet.

(b) Pembayaran (via transfer dari ATM (atas dasar kepercayaan

pembeli) atau secara langsung/face to face atau bersamaan

pada waktu proses balik nama dilakukan atau sesuai perjanjian

yang telah disepakati berdua antara penjual dan pembeli).

(c) Pelaksanaan jual-beli secara terang di hadapan PPAT tidak

bisa di lakukan melalui via internet.

(d) Melakukan pendaftaran tanah untuk mendapat sertifikat tidak

bisa dilakukan melalui via internet.

Sehubungan dengan pernyataan di atas maka tanah yang telah

bersertifikat, apabila terjadi transaksi jual beli antara penjual dan

pembeli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), maka selanjutnya akan dilakukan proses Balik Nama.

Proses Balik Nama disini adalah untuk merubah status kepemilikan

dari Penjual (pemilik tanah sebelumnya) kepada Pembeli (pemilik

tanah yang baru). Hasil wawancara penulis dengan Bapak

Bambang Hermanto, pada tanggal 18 juni 2011 pukul 15.00

pekerjaan wiraswasta yang bertempat di jalan Sembodro no 2

Ponorogo, beliau merupakan pembeli yang pernah membeli rumah

melalui media internet. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:


commit to user

47

“Saya dulu membeli rumah dari iklan dan catalog yang di tawarkan di internet. Proses transaksi tidak bisa di lakukan melalui internet, jadi hanya sampai tahap penawaran, penerimaan dan kesepakatan harga (melalui chat message dari fasilitas website dan juga bisa melalui telepon) . Lalu bertemu langsung dengan pemilik untuk bernegoisasi harga lagi, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian dibayar sesuai harga yang disepakati, kemudian bersama-sama antara penjual dan pembeli mendatangi kantor notaris untuk balik nama (bahasa hukumya Peralihan hak milik). Selanjutnya biaya notaris biasanya ditanggung pembeli. Permasalahan yang dihadapi biasanya di BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk penerbitan sertifikat yang baru agak lama”.

Jadi untuk pengiriman benda terdaftar yang tidak bergerak

seperti rumah, tanah, bangunan tidak bisa dilakukan proses

pengirimannya, karena tidak bisa dipindah-pindahkan dan proses

peralihan hak milik/balik nama tidak bisa dilakukan melalui

internet karena memerlukan kehadiran para pihak dalam proses

peralihan hak milik.

2) Pada benda terdaftar yang bergerak

Benda terdaftar yang bergerak bisa dicontohkan seperti kendaraan

bermotor (mobil, sepeda motor). Dalam proses kepengurusan balik

nama pada kendaraan bermotor sedikit berbeda dengan kepengurusan

hak milik pada benda-benda terdaftar yang bergerak (seperti tanah,

rumah, pabrik) seperti yang disebutkan di atas. Pada benda terdaftar

yang bergerak bukti kepemilikan (BPKB, STNK dan kwitansi jual beli

dari penjual) bisa langsung dikirimkan bersama kendaraan bermotor

melalui jasa pengiriman.

Pada benda benda terdaftar yang bergerak, setelah dilakukan

pembelian kendaraan bermotor (sesuai pengalaman penulis yang pernah

membeli sepeda motor bekas/second), bisa langsung dibalik nama atau

memakai nama dari pemilik aslinya sampai masa pembaruan STNK

lagi (pembaharuan STNK setiap 5 tahun), jika tidak di balik nama


commit to user

48

permasalahan yang muncul adalah pada saat masa perpanjang STNK

yang memerlukan KTP dari pemilik terakhir yang tertera di BPKB

(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), belum lagi masalah jika

pemilik dan pembeli bertempat tinggal berbeda, berarti pembeli harus

selalu datang ke kota pemilik untuk meminjam KTP guna melakukan

proses perpanjangan STNK. Hal inilah yang menyebabkan proses balik

nama penting untuk dilakukan dalam jual beli ini. Hasil wawancara

penulis dengan Bapak Tri Wiyono, pada tanggal 25 juni 2011 pukul

18.00 bertempat tinggal di Jl. Anggrek nomor 16 Ponorogo. Beliau

merupakan Polisi di daerah Ponorogo dengan pangkat Brigadir, yang

bertugas di kantor SAMSAT Ponorogo Jl. Ir Juanda. Hasil wawancara

adalah sebagai berikut:

“syarat cara pengurusan balik nama kendaraan bermotor yang berbeda daerah dengan mutasi kendaraan. Persyaratan mutasi kendaraan misalnya dari Surabaya ke Ponorogo dengan cek fisik, membawa KTP (maupun foto copyannya), kwitansi penjualan motor dari nama yang tertera di BPKB kepada kita sebagai pembeli motor tersebut, STNK dan BPKB (asli), foto copy STNK dan BPKB secukupnya, selanjutnya foto copy KTP pemilik yang sesuai dengan BPKB selanjutnya (akan di mutasi ke pada siapa di Ponorogo). Setelah itu mencabut berkas dari Samsat Surabaya, setelah jadi berkasnya di daftarkan di Ponorogo. Untuk biaya 1% dari pajak yang tertera. Kepengurusan balik nama bisa dilakukan di kantor SAMSAT pembeli tentu saja dengan ketentuan yang berlaku, jadi yang bersangkutan harus melakukan mutasi kendaraan istilahnya harus mencabut berkas-berkas kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kendaraan bermotor didaftarkan terus di pindah untuk di isikan ke kantor SAMSAT pembeli tinggal. Untuk masalah kepengurusan perpindahan ini memang sedikit sulit dan memakan waktu”.

Menurut keterangan Bapak Tri Wiyono, adapun proses dalam balik

nama jika berbeda daerah yaitu:

(a) Proses mutasi dari daerah motor itu didaftarkan ke daerah yang

dituju (dalam proses ini bisa di urus oleh pembeli sendiri maupun

penjual dengan ketentuan membawa syarat-syarat mutasi).


commit to user

49

(b) Mengurus cek Fisik kendaraan kita. Cek fisik dilakukan oleh

petugas yang berada di Samsat, kalau bingung tanya aja sama

petugas di kantor Samsat tersebut. Yang dibawa adalah : BPKB asli

STNK asli, foto copy BPKB dan foto copy STNK masing-masing 1

rangkap. Terus setelah di cek fisik nanti akan di beri 2 lembar tanda

cek fisik oleh petugas tersebut.

(c) Setelah itu menuju ke loket 1 untuk pengambilan formulir dengan

menyerahkan BPKB asli, KTP asli orang pertama dan foto

copynya, STNK asli beserta foto copynya dan kwitansi penjualan

motor.

(d) Kalau bingung juga, katakan kepada petugas "Saya mau mutasi

kendaraan dan balik nama Pak". nanti akan diberitahu syarat-syarat

yang mungkin kurang.

(e) Lalu kita akan diberi 2 formulir yang mana formulir pertama untuk

mengisi data bayar pajak, dan formulir kedua untuk balik nama

atau memperpanjang STNK. Biasanya di Loket ini sudah

dikenakan biaya administrasi. Isi kedua formulir tersebut.

(f) Setelah kedua formulir di isi, lalu berkas-berkas yang disiapkan

tadi dijadikan satu dengan formulir tersebut dan diserahkan ke

loket 2 atau tempat pengurusan perpanjangan STNK kendaraan

bermotor (lihat aja papan namanya). Ingat jika kita balik nama pada

formulir perpanjangan STNK di isi nama kita sendiri sebagai nama

baru kendaraan tersebut dan sertakan foto copy KTP kita sendiri.

(g) Setelah jadi berkasnya, kemudian dilakukan pencabutan berkas dari

dari kantor SAMSAT daerah semula motor itu berada untuk di

daftarkan ke kantor SAMSAT daerah yang dituju.

Jadi Jika dalam kepengurusan balik nama pada benda terdaftar

yang tidak bergerak sangat jelas dikatakan memerlukan adanya

kedatangan penjual dan pembeli. Berbeda dengan benda terdaftar yang

bergerak proses balik nama bisa saja dilakukan oleh pembeli tentunya

dengan ketentuan dan syarat-syrat yang berlaku.


commit to user

50

Selanjutnya untuk masalah proses peralihan balik nama pada benda

terdaftar yang bergerak penulis juga melakukan wawancara dengan

pihak terkait lainnya yaitu Bapak Subagyo, pada tanggal 16 juni 2011

pukul 16.00 yang bertempat tinggal di Jl. Bungur 1 No.9 Banjarsari

Solo, pekerjaan swasta beliau merupakan makelar jual beli rumah,

tanah dan kendaraan bermotor , yang menyatakan :

“Peralihan hak milik atas tanah dan rumah itu melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT Notaris). Proses balik nama di BPN/yang mengesahkan balik nama. Peralihan hak milik harus dihadapan pejabat PPAT jadi tidak bisa dilakukan melalui internet (Kedua pihak harus datang). Masalah yang sering dihadapi masalah batas kepemilikan tanah, tanah yang tidak diurus dan ditempati secara turun temurun. Kepengurusan kendaraan bermotor dan tanah berbeda kalau kendaraan bermotor di kantor SAMSAT, tanah pembuatan akta di PPAT sedangakan pendaftaran di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Jika masalah balik nama kendaraan bermontor biasanya diurus sendiri oleh pembeli.”

Jadi jual beli benda terdaftar yang bergerak seperti kendaraan

bermotor melalui internet terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

(1) Pendahuluan (mulai dari penawaran, penerimaan sampai kata

sepakat) bisa dilakukan melalui via internet.

(2) Pembayaran (bisa dilakukan secara cash account to account atau

pengalihan dari rekening pembeli pada rekening penjual jika sudah

ada perjanjian dan saling kepercayaan atau pembayaran bisa

dilakukan secara face to face/langsung)

(3) Pengiriman (bisa dilakukan pengiriman karena merupakan benda

bergerak)

(4) Pelaksanaan balik nama tidak memerlukan pihak pembeli dan

penjual secara langsung, cukup dengan mutasi kendaraan di kantor

SAMSAT tempat penjual (bisa di urus oleh penjual maupun

pembeli/jika pembeli mau datang langsung ketempat penjual asal

syarat-syarat mutasi lengkap) yang kemudian dilakukan pencabutan

berkas untuk didaftarkan di kantor SAMSAT yang ditujukan.


commit to user

51

3. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi Sengketa

Antara Para Pihak

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek

hukum, yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban secara

bertimbal balik dalam pelaksanaan kedua subjek hukumnya, yaitu pihak

pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-

balik sebagaimana diuraikan terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada

kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka

perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya

tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Subekti

(2002:23), mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)

seseorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana

diperjanjikan.

c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilaksanakannya.

Dalam mengkaji masalah wanprestasi ini, perlu dipertanyakan apakah

akibat dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan. Dan perselisihan

diantara keduanya akibat wanprestasi tersebut upaya apa yang dapat

ditempuh pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh

salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami

kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang

menderita kerugian. Namun kasus sudah terjadi, para pihak hanya dapat

berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang

menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

1) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian


commit to user

52

2) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan ganti rugi

3) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti

rugi

4) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian

5) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan

ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan

tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266

KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan

apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat

menempuh upaya hukum dengan menuntut perabatalan perjanjian kepada

hakim. Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual-beli ini perihal

apabila timbul perselisihan (sengketa) diantara mereka, maka para pihak

tersangkut bisa menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi)

maupun secara di luar pengadilan (non litigasi) :

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Para pihak dalam jual beli tentu tidak menginginkan timbulnya

sengketa di kemudian hari menyangkut pelaksanaan perjanjian jual beli

yang telah disepakati. Menurut hasil penelitian penulis dan wawancara

dengan Bapak Subagyo, pada tanggal 16 juni 2011 pukul 16.00 di Jl.

Bungur 1 No.9 Banjarsari Solo, beliau merupakan makelar jual beli

rumah, tanah dan kendaraan bermotor , yang menyatakan :

“Permasalahan timbul mengenai batas-batas kepemilikan tanah, kasus penipuan jual beli melalui media internet yang membuat iklan palsu dan pembeli harus mentransfer sejumlah uang untuk tanda jadi, selain itu sedikit masalah biasanya kondisi tidak sesuai dengan katalog/foto yang dipasang melalui media internet tersebut. Mengenai penyelesaian sengketa ini dengan jalan musyawarah (non litigasi) atau jalur hukum (litigasi), penyelesaian sengketa bisanya lebih cenderung diselesaikan secara non litigasi dengan jalur musyawarah atau negoisasi”.


commit to user

53

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi

(pengadilan), maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata

yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya,

maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses

pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama

(Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau

mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang

telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van

gewijsde).

Menurut Pasal 38 ayat (1) UU1TE bahwa “setiap orang dapat

mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem

elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang

menimbulkan kerugian”. Ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa

“masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap

pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan

teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berarti seseorang bisa

mengajukan gugatan secara langsung (perseorangan) atau gugatan secara

perwakilan (class action).

Seseorang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama

masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu

memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum. Gugatan

secara perwakilan (class action) dimungkinkan apabila telah memenuhi

hal-hal sebagai berikut:

a. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga

apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak

efektif;

b. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai

kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat

yang diwakilinya, serta sama-sama merupakan korban atas suatu

perbuatan melawan hukum dari orang atau lembaga yang sama.


commit to user

54

Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat

diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya-

biaya pemulihan atas ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang

telah terganggu serta biaya perbaikan atas kerusakan yang diderita

sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat yang melawan hukum

tersebut. Gugatan yang diajukan bukan merupakan gugatan ganti rugi

saja akibat perbuatan melawan hukum, tetapi juga memohon kepada

pengadilan untuk memerintahkan orang yang sudah melakukan perbuatan

melawan hukum itu dalam pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal

ini transaksi jual beli secara elektronik termaksud tidak mengabaikan

aspek peleyanan terhadap publik.

Sementara Pasal 35 UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) ini menegaskan bahwa gugatan perdata dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyelesaian sengketa

tersebut diatas khususnya sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli

melalui media internet ini dapat diselesaiakan secara alternatif di luar

pengadilan.

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa yang terjadi karena beberapa tindakan hukum

yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga

menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik

secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan

yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di

Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak,

maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain dapat

melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di

atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya

telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu.

Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan


commit to user

55

mengenai cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus

sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi.

Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi

dalam transaksi jual beli secara elektroik yang dilakukan secara non

litigasi, antara lain (Yahya Ahmad Zein,2009:101) :

(1) Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana

dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media

internet tersebut. Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara

sepakat dan bersama-sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat,

sehingga perbuatan salah satu pihak yang semula dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi

perbuatan melawan hukum;

(2) Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa,

baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-

masing pihak;

(3) Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar

pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi

sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil

oleh kedua pihak;

(4) Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-

pihak yang di nggap sebagai hakim semu;

(5) Penilaian ahli, Jika para pihak dalam penyelesaian sengketa atau

perbedaan pendapat memperoleh jalan buntu dan belum menuangkan

kesepakatan tertulisnya dalam perjanjian, sengketa tersebut dapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penilai ahli.

(6) Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa secara non litigasi,

dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai

bidangnya. Di Indonesia telah ada lembaga khusus

Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian sengketa di atas baik

itu secara litigasi maupun non litigasi merupakan hal yang penting agar


commit to user

56

dapat ditindaklanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu

pihak. Dengan demikian, orang yang dirugikan akibat tindakan melawan

hukum orang lain dapat mengajukan gugatannya secara perdata terhadap

orang tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan.

Gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan

dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase yang diatur

menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”, sedangkan berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka (10) yang menyatakan: “Alternatif Penyelesaian

Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi,

atau penilaian ahli”. Maka dari itu menurut Pasal 6 angka (1) juga

menyatakan: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan

oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan

pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di

Pengadilan Negeri”.

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Jual Beli Benda Terdaftar Melalui Internet.

Proses pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui internet pada umumnya

terdapat beberapa tahap yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran dan

pengiriman. Sedikit berbeda dengan proses perjanjian jual beli pada benda

terdaftar yaitu tahap penerimaan, penawaran, pembayaran dan pengiriman,

serta tahap peralihan hak milik. Dalam proses jual beli yang menjadi


commit to user

57

masalah mulai pada tahap proses pengiriman sampai peralihan hak milik.

Mengenai proses penawaran sampai dengan proses penerimaan hampir

sama dengan jual beli melalui internet pada umumnya, serta dalam proses

pembayaran pun juga bisa dikatakan sama bisa melalui transaksi ATM dan

juga bisa secara langsung/face to face sesuai dengan kesepakatan yang telah

dibuat, yang membedakan disini adalah pada proses tahap pengiriman

sampai proses peralihan hak milik.

Proses perjanjian jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak melalui

internet hanya bisa di lakukan hanya sampai tahap penawaran, penerimaan,

sampai proses negoisasi kesepakatan harga, karena belum tersedianya

fasilitas dari Pemerintah untuk mengurus Akta secara online tanpa harus

mendatangi kantor notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Maka

untuk proses yang lebih lanjut pembeli harus mendatangi sendiri tempat

barang itu berada, untuk proses balik nama (peralihan hak milik) yang

nantinya dilakukan bersama penjual/pemilik dihadapan notaris atau Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan belum tersedianya fasilitas yang

mendukung untuk proses jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak

berarti jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak hanya bisa sampai

proses kesepakatan harga. Mengenai proses pembayaran sebenernya bisa

saja dilakukan melalui transaksi ATM jika pembeli sudah merasa yakin dan

percaya kepada penjual, tetapi untuk menghidari adanya penipuan yang

semakin marak di dunia maya untuk proses pembayaran disarankan bersama

saat proses peralihan hak milik dilakukan. Walaupun Jual beli ini hanya bisa

sampai proses kesepakatan, setidaknya sudah memberikan keuntungan,

kemudahan dalam mencari apa yang dikehendaki, memberikan kemudahan

dalam menawarkan barang dan menghemat waktu serta biaya baik pelaku

usaha, pembeli, konsumen, atau masyarakat.

Sedangkan pada jual beli benda terdaftar yang bergerak (misalnya

berupa kendaraan bermotor) prosesnya bisa saja dilakukan sampai dengan

tahap pembayaran dan pengiriman serta balik nama. Pada proses penawaran

dan penerimaan jelas bisa melalui internet sampai proses kesepakatan


commit to user

58

perjanjian terjadi. Pada proses pembayaran juga jelas bisa melalui transaksi

ATM, sedangkan dalam proses pengiriman benda terdaftar yang bergerak

termasuk juga penggolongan benda bergerak yang menurut sifatnya bisa

dipindah-pindahkan, jadi untuk proses pengiriman bisa saja dilakukan.

Selanjutnya dalam proses balik nama bisa juga dilakukan tanpa adanya

pertemuan antara kedua pihak karena proses balik nama tidak seperti balik

nama pada benda terdaftar yang tidak bergerak (misalnya seperti tanah,

rumah, pabrik) yang proses peralihan hak miliknya mengharuskan pembeli

dan penjual hadir dalam pemindahan haknya yang dilakukan dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat aktanya dan

didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebaliknya dalam proses

balik nama benda terdaftar yang bergerak (misalnya kendaraan bermotor)

penjual dan pembeli tidak perlu bertemu, cukup penjual (jika penjual mau

mengurus masalah balik nama) jika tidak terpaksa pembeli lah yang harus

mengurus sendiri (tapi semua ini tergantung kesepakatan yang telah

disepakati bersama). Jadi penjual/pemilik menguruskan mutasi kendaraan,

sebelumnya pembeli harus mengirimkan KTP ke penjual (jika pembeli

sudah merasa percaya)hal ini untuk identitas kepada siapa mmutasi ini

ditujukan, setelah proses mutasi selesai kemudian dilakukan pencabutan

berkas untuk didaftarkan ketempat yang dituju (misalnya ke kantor

SAMSAT pembeli berada). Jadi penjual bisa mengirimkan kembali KTP

pembeli beserta surat-surat lengkap kendaraan bermotor, berkas pencabutan

dari kantor SAMSAT benda tersebut berada untuk dikirim beserta

kendaraan tersebut..

Jadi pembeli bisa saja melakukan jual beli pada benda terdaftar yang

bergerak tanpa bertemu langsung dengan pembeli, tapi hal seperti ini

tentunya tidak semudah yang diharapkan. Penjual belum tentu semuanya

mau mengurus masalah mutasi, dan pembeli juga belum tentu mau percaya

untuk mengirimkan KTP atau mentranfer uang ke rekening ATM penjual

sebelum penjual mengirimkan barangnya begitu juga sebaliknya penjual

enggan mengurus serta mengirim kendaraannya sebelum uang diterima atau


commit to user

59

ditransfer. Hal ini karena begitu lemahnya sistem hukum di negara kita di

bidang internet/e-commerce. Jual beli benda terdaftar yang bergerak ini

terjadi jika adanya kesepakatan dan kepercayaan antara para pihak.

Sebelum melakukan proses jual beli seperti yang dijelaskan di atas, para

pihak harus mengetahui dahulu syarat - syarat sah perjanjian yang diatur di

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Suatu kesepakatan selalu

diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan

dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak

lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak

lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Karena itu

diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat

dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui e-commerce,

kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung

melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet.

Dalam transaksi e-commerce, pihak yang memberikan penawaran

adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang

dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk

disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat dengan bebas

masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli

barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk

membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang

sesuai dengan keinginannya.

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut

menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan.

Kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet ini terjadi di saat :

1) Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat di layar

komputer adanya penawaran dari calon penjual.


commit to user

60

2) Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap

penawaran.

3) Klik ketiga, masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan

dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya

penerimaan dari calon pembeli. Pada Klik ketiga inilah terjadinya

kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang

tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

d) anak di bawah umur atau belum dewasa,

e) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,

f) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa

undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian

tertentu.

Sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan

perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak

tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para

pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain.

Dalam perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet kecakapan

untuk membuat suatu perikatan ini bisa di lihat melalui suara via

telepon/KTP maupun di saat para pihak bertemu langsung dalam proses

balik nama.

Selama para pihak dalam transaksi e-commerce tidak ada yang

ingin membatalkan, maka transaksi tersebut dianggap sah, dan

perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi

adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat

menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila

pihak yang melakukan e-commerce adalah orang yang cakap.

c. Suatu hal tertentu


commit to user

61

Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang

menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya,

undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau

belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga

tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau

ditetapkan.

Selanjutnya objek yang dapat di perdagangkan (barang-barang

yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek

perjanjian), jadi tanah, rumah, kendaraan bermontor ini bisa menjadi

objek perdagangan.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian

oorzaak (causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang

di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila

bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban

umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai

suatu yang menjadi tujuan para pihak (Salim HS, 2003:166).

Menurut pendapat penulis, dalam e-commerce tidak

dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan

bermanfaat bagi pembelinya. Karena segala macam jasa atau barang

dapat dijadikan objek dalam e-commerce asal tidak bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam

proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak

kekurangannya, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan

bertindak. Sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam e-commerce

tersebut (terutama customer) sudah berwenang untuk melakukan suatu

perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak.


commit to user

62

Jika di atas telah disebutkan mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah

maka Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah mempunyai

akibat hukum yaitu :

d) Berlaku sebagai undang-undang

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu bahwa

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang--

undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa para

pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia mentaati undang-

undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang

melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia

dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat

pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah

ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah

ditentukan dalam undang-undang.

e) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang dibuat antara pembeli dan penjual secara sah

adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk

melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak

dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

f) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yaitu

dalam mengadakan perjanjian jual beli para pihak baik penjual maupun

pembeli harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Perjanjian jual beli melalui media internet juga tak luput dari hambatan-

hambatan dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis paparkan tentang

hambatan-hambatan tersebut :

(1) Hambatan secara khusus

Hambatan secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik

pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan usahanya.

Hambatan-hambatan dalam transaksi di internet antara lain mengenai


commit to user

63

cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau

keterlambatan pengiriman barang. Misalnya, barang-

barang/foto/keterangan barang tidak sesuai dengan kondisi aslinya

(tidak sesuai kenyataan). Menurut penulis hal itu tidak sesuai dengan

Pasal 9 UUITE yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang

menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan

informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,

produsen, dan produk yang ditawarkan. Jika pada benda terdadtar

hambatan yang terjadi dalam proses perlihan hak milik.

(2) Hambatan secara umum

(a) Hambatan Mindset

Mindset atau pola pikir yang masih tertanam pada customer

rata-rata adalah bahwa transaksi di internet kurang terjamin

keamanannya, terutama terkait keamanan dalam pembayaran dan

alat pembayarannya. Rata-rata customer ingin agar merchant

memberikan jaminan keamanan bertransaksi pada website

merchant tersebut.

Uniknya di jaman yang sudah serba kartu kredit ini, di

Indonesia budaya penggunaan kartu kredit masih sedikit, sehingga

terdapat banyak website e-commerce di Indonesia yang

menawarkan cara konvensional, yaitu dengan melalui wesel, via

telepon, atau transfer melalui rekening bank (internet banking).

Berdasarkan penelitian penulis, tampilan halaman website e-

commerce di Indonesia masih sering dijumpai hanya menawarkan

jenis produk yang akan dijual, dan transaksi dilakukan dengan

kontak langsung via telepon atau e-mail. Hal ini dipakai sebagai

cara mengatasi hambatan mindset karena kurang terjaminnya

keamanan dalam tujuannya agar meminimalkan risiko kejahatan

dalam transaksi pembayaran melalui internet

(b) Hambatan Minat


commit to user

64

Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar pengguna

internet di Indonesia masih memperlakukan internet sebagai alat

komunikasi. Para user tersebut lebih suka mengirimkan e-mail atau

berbagi informasi satu dengan yang lain. Untuk informasi secara

langsung mereka cenderung melakukan pembicaraan melalui chat

room, khususnya anak-anak muda seperti pelajar. Beberapa

diantaranya lebih suka mencari dan menggabungkan informasi

yang mereka peroleh dari internet, khususnya berita.

Jadi menurut pendapat penulis, para pengguna internet di

Indonesia selama ini memang masih memiliki keperluan informasi

dan komunikasi daripada keperluan bisnis pada saat mengakses

internet. Rata-rata user di Indonesia amat berminat kepada internet,

sayangnya minat specifik yang paling banyak adalah e-mail dan

berita. Banyak user yang tidak menyadari bahwa internet dapat

dimanfaatkan untuk keperluan melakukan bisnis dan membuat

transaksi. Oleh karena itu, jumlah customer yang memesan barang

langsung melalui internet jumlahnya sangat sedikit. Cara mengatasi

hambatan minat ini adalah perlunya memasyarakatkan manfaat

transaksi online dengan mengakses internet. Hal ini tentunya juga

diharapkan kepada pemerintah bisa semakin memperbaiki

keamanan dan menambah pelayanan yang dibutuhkan masyarakat

dalam bidang transaksi melalui online.

(c) Hambatan Kultur

Kultur atau budaya juga dapat menghambat perkembangan e-

commerce di Indonesia menurut penulis. E-commerce memang

menawarkan kemudahan dan efisiensi berbelanja bagi orang-orang,

permasalahannya hal ini belum tentu disukai oleh orang Indonesia.

Itu karena berbelanja lewat e-commerce dapat menghilangkan

kesempatan berkreasi karena dengan cara belanja konvensional

biasanya orang-orang dapat sekalian “cuci mata” dan bersenang-

senang.


commit to user

65

Kebiasaan melakukan seleksi produk yang rumit juga

menyebabkan tidak bertambahnya minat orang Indonesia untuk

bertransaksi di dunia e-commerce. Ketakutan membeli “kucing

dalam karung” atau membeli tanpa tahu persis bagaimana keadaan

produk yang dibelinya juga turut menjadi penyebab mengapa orang

Indonesia kurang menyukai belanja di internet.

Cara mengatasinya adalah dengan membuat katalog produk

dengan semenarik mungkin seperti berbelanja dalam dunia nyata

dan memberikan deskripsi atas suatu produk dengan sangat detail

sehingga membuat customer nyaman dan senang dalam berbelanja

melaui internet dan tidak takut untuk membeli barang tanpa tahu

persis keadaan barang yang dibelinya, serta membuka line telepon

atau e-mail sebagai forum tanya jawab antara customer dengan

merchant mengenai produk yang diperdagangkan.

2. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi Sengketa

Antara Para Pihak

Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti adanya

tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah

dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam

perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara

penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus sepakat memilih

salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi.

Bentuk penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat digolongkan

menjadi dua yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non

litigasi).

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan para pihak yang

bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk

mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu


commit to user

66

penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang

menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) kurang

begitu efisien dan kurang disukai dalam proses penyelesaian

sengketanya, hal ini disebabkan karena:

1) Prosesnya yang panjang dan lama dalam persidangan

penyelesaian perkara perdata;

2) Tingginya biaya (legal court) jika dilakukan dalam

persidangan;

3) Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara

terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang

diutamakan di dalam kegiatan bisnis;

4) Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan

perkara dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum

sengketa yang bersangkutan dengan perkataan lain hakim

dianggap kurang profesional; dan

5) Citra yang kurang baik terhadap dunia peradilan di Indonesia

yang membuat masyarakat cenderung tidak suka memilih

penyelesaian di pengadilan (litigasi).

Jadi apabila penyelesaian sengketa yang di pilih adalah secara

litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang

berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya. Maka

suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses

pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama

(Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau

mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang

telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van

gewijsde).

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)


commit to user

67

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh

dengan beberapa cara yaitu melalui negosiasi, mediasi,

konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.

Apabila penyelesaian yang di pilih adalah secara nonlitigasi,

maka kedua belah pihak harus menentukan dengan cara

bagaimana penyelesaian sengketa ini dilakukan. Proses

penyelesain secara nonlitigasi (di luar pengadilan) lebih disukai

karena prosesnya yang tidak selama proses melalui pengadilan,

kerahasiaan bisnis pun juga lebih terjaga, serta efisien waktu dan

biaya.

Demikianlah beberapa aspek utama yang harus menjadi bahan

pertimbangan bagi mereka yang ingin terlibat di dalam dunia e-commerce.

Intinya adalah bagaimana menciptakan suatu sistem dan koridor hukum

yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem e-commerce yang

kondusif, sehingga selain menjunjung tinggi nilai keadilan, dapat pula secara

tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan manusia.


commit to user

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis

seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka telah diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah

diuraikan di atas telah menggambarkan bahwa ternyata tidak semua proses

jual beli benda terdaftar bisa dilakukan sampai proses balik nama atau

peralihan hak milik, proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar yang

tidak bergerak melalui media internet hanya sampai dengan tahap

penawaran, penerimaan, dan kesepakatan mengenai harga dan barang,

karena belum tersedianya fasilitas dari Pemerintah untuk mengurus Akta

secara online tanpa harus mendatangi kantor notaris atau Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam jual

beli benda terdaftar yang tidak bergerak dalam pemindahan haknya harus

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat

aktanya dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan

pada benda terdaftar yang bergerak proses jual beli bisa saja dilakukan

tanpa kedua belah pihak bertemu secara langsung sedangkan untuk benda

terdaftar yang bergerak berupa kendaraan bermotor bisa sampai tahap

pembayaran,pengiriman dan balik nama, karena untuk proses balik nama

bisa diuruskan oleh penjual untuk di mutasi ke daerah pembeli, tentunya

pembeli harus mengirimkan identitasnya berupa KTP ke penjual untuk

persyaratan mutasi sebagai identitas kepada siapa, dan ke kota mana

mutasi ini dituju, setelah berkas mutasi jadi kemudian dilakukan

pencabutan berkas untuk di kirim kepada pembeli guna didaftarkan di

kantor SAMSAT daerah pembeli (pengiriman bisa saja dilakukan beserta

surat-surat kendaraan dan kendaraan bermotor), hal ini tentunya atas dasar

kesepakatan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli (jika tidak ada


commit to user

69

kesepakatan dan kepercayaan maka terpaksa untuk masalah balik nama

pembeli lah yang harus mengurusnya sendiri).

2. Penyelesaian sengketa yang terjadi karena beberapa tindakan hukum yang

dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan

melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga

menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara

litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang

berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di

Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak,

maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa

yang dipilih cenderung secara non litigasi antara lain melalui cara

negosiasi, mediasi, konsiliasi , arbitrase dan alternatif penyelesaian

sengketa sesuai ketentuan yang berlaku karena penyelesaian secara non

litigasi lebih efisien, cepat dan relatih murah.

B. Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis

dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah/aparat penegak hukum perlu adanya pembaharuan fasilitas di

bidang jual beli agar jual beli benda terdaftar bisa dilakukan sampai proses

balik nama, hal ini akan mempermudah masyarakat mengurus akta balik

nama secara online untuk mempersingkat waktu dan biaya tanpa adanya

tatap muka antara penjual dan pembeli dihadapan notaris atau Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun menambah fasilitas peralihan hak

milik/balik nama secara online serta tentunya memberikan pengamanan

yang maksimal dalam menjaga keamanan sistem online ini.

2. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya mengedepankan penyelesaian

sengketa melalui non litigasi atau di luar pengadilan karena hal ini akan

sangat menguntungkan bagi para pihak karena penyelesaian sengketa

melalui litigasi (pengadilan) sangat lambat, biaya relatif mahal, serta

Peradilan pada umumnya tidak responsif.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis .../tinjauan... · dihadapan pejabat...

Documents