daftar isipustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/digital...v daftar lampiran 1. dokumen form...
TRANSCRIPT
i
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................... i DAFTAR GAMBAR ......................................................................... ii KATA PENGANTAR ....................................................................... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................. iv DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. JUDUL DAN IDENTITAS PROYEK ............................................... 1
B. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM) ................................... 2
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN ................................................... 4
D. ANALISIS PERMASALAHAN ......................................................... 6
E. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN ................................................ 7
F. RUANG LINGKUP ........................................................................ 8
G. ANGGARAN ................................................................................ 9
H. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES) ......................... 9
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. PENTAHAPAN (MILESTONES) ..................................................... 11
B. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN ........................................ 16
C. PETA SUMBER DAYA ................................................................. 17
D. POTENSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA .............................. 18
E. STRATEGI KOMUNIKASI ............................................................. 19
F. RESIKO ...................................................................................... 20
G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (KEY SUCCESS FACTORS) ....... 21
BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
A. PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN ....................... 22
B. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN ................................................ 34
C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ............................................. 36
D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL ...................................... 38
E. UPAYA MENGATASI KENDALA.................................................... 39
F. INSTRUMEN MONITORING PROYEK PERUBAHAN ..................... 39
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN ............................................................................. 41
B. REKOMENDASI ......................................................................... 42
C. LESSON LEARNED .................................................................... 43
D. PERSETUJUAN ........................................................................... 44
ii
DAFTAR GAMBAR
3.1 Rapat Koordinasi Tim Efektif dan pembagian tugas kerja ..................... 23
3.2 Project Leader melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
stakeholders ....................................................................................... 24
3.3 Pelaksanaan Forum kajian strategis pencegahan korupsi ................... 25
3.4 Rapat koordinasi penyusunan Draft PKS dengan stakeholder. .............. 26
3.5 Rapat kordinasi Penyusunan Draft Maklumat Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah ................................................................................. 27
3.6 Penandatanganan PKS dan Maklumat Kapolda dan Gubernur Sulawesi
Tengah ............................................................................................... 28
3.7 Para Bupati dan Kapolres hadir secara virtual pada acara
penandatanganan PKS dan Maklumat Bersama antara Kapolda dan
Gubernur Sulawesi Tengah .................................................................. 28
3.8 Kliping berita Penandatanganan PKS dan Maklumat Bersama Kapolda
dan Gubernur Sulawesi Tengah di salah satu media cetak ................... 29
3.9 Penyusunan draft dokumen mekanisme pengembalian Potensi Kerugian
Negara (PKN)........................................................................................ 30
3.10 Interface Aplikasi Dumas Tipidkor untuk pengaduan masyarakat ......... 32
3.11 Interface Dasbor Admin Aplikasi Dumas Tipidkor ................................. 32
3.12 Sosialisasi PKS dan Maklumat Bersama Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah dan launching Aplikasi Dumas Tipidkor dilakukan
secara Virtual ...................................................................................... 33
iii
KATA PENGANTAR
Proyek Perubahan ini dibuat dengan mengambil judul Optimalisasi Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Polda Dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah disusun RPP dengan
baik dan dipresentasikan, Proyek Perubahan ini kemudian diimplementasikan
secara efektif dan terukur, hingga mencapai target pelaksanaan Proyek
Perubahan.
Seluruh milestone / pentahapan jangka pendek telah dilakukan sesuai
rancangan yang telah dibuat, dan menghasilkan seluruh output serta
dukungan seluruh stakeholders. Dengan pola kepemimpinan kolaboratif,
sinergitas seluruh stakeholders sangat mendukung keberhasilan Proyek
Perubahan yang telah dilakukan.
Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini disusun berdasarkan
implementasi yang telah dilaksanakan, dengan melampirkan bukti visual dan
sejumlah lampiran dokumen yang dihasilkan selama Proyek Perubahan
dilakukan.
Kami selaku Project Leader bekerjasama dengan baik bersama seluruh tim
efektif dan mendapatkan dukungan seluruh stakeholders baik internal maupun
eksternal.
Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan milestone jangka pendek kami
sampaikan dalam laporan implementasi Proyek Perubahan ini, serta sejumlah
capaian hingga rekomendasi dari kami pasca dilaksanakannya Proyek
Perubahan.
Project Leader
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Proyek Perubahan ini dibuat dengan judul Optimalisasi Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Polda Dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Implementasi Proyek Perubahan ini telah dilakukan dengan prioritas kegiatan
yang ada dalam milestone / pentahapan jangka pendek. Dengan pola
kepemimpinan kolaboratif, sinergitas seluruh stakeholders sangat mendukung
keberhasilan Proyek Perubahan yang telah dilakukan. Selain itu, Proyek
Perubahan ini juga menggunakan dasar berpikir holistik, sehingga berbagai
langkah strategis dapat disiapkan dengan baik.
Capaian perubahan yang dihasilkan dalam Proyek Perubahan ini adalah
terjalinnya sinergitas antara Penegak Hukum Polda Sulawesi Tengah dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui Proyek Perubahan ini, sinergitas dengan seluruh stakeholders telah
dibangun, sehingga pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan
efektif. Melalui pengawasan bersama, komitmen dalam perjanjian kerjasama,
dan didukung pemanfaatan Teknologi Informatika, diharapkan pencegahan
tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan
optimal, salah satunya dengan pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN).
Dalam pengawasan bersama dengan melibatkan masyarakat, telah dibuat
akses komunikasi dan informasi berbasis Teknologi Informasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi publik.
Dalam Proyek perubahan ini telah membuat suatu mekanisme recovery atau
pengembalian potensi kerugian negara (PKN) melalui rekening kas daerah yang
telah ditentukan. Sehingga dengan adanya pengembalian Potensi Kerugian
negara (PKN), maka diharapkan pencegahan tindak pidana korupsi akan
optimal dan dapat meminimalisir terjadinya potensi kerugian negara.
v
DAFTAR LAMPIRAN
1. Dokumen Form persetujuan mentor
2. Dokumen SK/Sprint Tim Efektif
3. Dokumen Hasil Kajian Strategis
4. Dokumen MoU / PKS
5. Dokumen mekanisme pengembalian PKN
6. Dokumen pembukaan Rekening kas daerah sebagai penampungan recovey
pengembalian PKN
7. Dokumen Maklumat Kapolda dan gubernur Sulawesi Tengah
8. Dokumen Undangan kegiatan Penanandatanganan PKS dan Maklumat
Bersama Kapolda Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah
9. Dokumen Undangan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat
10. Dukumen pelimpahan Dumas dari APH kepada APIP
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. JUDUL DAN IDENTITAS PROYEK
Nama
Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Oleh Penegak Hukum Polda Dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Deskripsi
Proyek Perubahan ini mengambil melakukan upaya
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian
perubahan yang diharapkan adalah sinergitas dan
kolaborasi penegak hukum Polda Sulawesi Tengah
dan aparat pengawas internal Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam pencegahan tindak pidana
korupsi.
Melalui Proyek Perubahan ini, sinergitas dan
kolaborasi dengan seluruh stakeholders akan
dibangun, sehingga pencegahan tindak pidana
korupsi dapat dilakukan dengan efektif. Melalui
pengawasan bersama serta komitmen dalam
perjanjian kerjasama, diharapkan pencegahan tindak
pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat
berjalan dengan optimal.
Sponsor Irjen Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso, S.H.
Project Leader Eko Sulistyo Basuki, S.IK., S.H., M.H.
2
B. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM)
Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tahun
2018-2020 ini masih belum optimal. Hal ini sebagaimana data
penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh penegak hukum
Polda Sulawesi Tengah pada tahun 2018-2020 sebanyak 76 perkara
dengan perincian dalam tahap penyidikan sebanyak 39 perkara, dan
selesai tahap 2 (sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum)
sebanyak 37 perkara, dengan kerugian negara sebesar Rp
26.082.477.638 (dua puluh enam milyar delapan puluh dua juta
empat ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
Hal lain yang juga menjadi indikator belum optimalnya kegiatan
pencegahan adalah banyaknya laporan atau pengaduan masyarakat
(Dumas) dari pihak-pihak eksternal (LSM, Ormas, Media, dan
individu masyarakat) yang diterima oleh penegak hukum Polda
Sulawesi Tengah, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
Pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk antara lain; 3 (tiga)
Dumas pada tahun 2018, 2 (dua) Dumas pada tahun 2019, dan 4
(empat) Dumas pada tahun berjalan 2020. Dari data yang ada,
menunjukkan kurangnya pengawasan dan kegiatan pencegahan,
sehingga terjadi perkembangan kenaikan dugaan terjadinya tindak
pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam penanganan tindak lanjut laporan atau pengaduan
masyarakat (Dumas) yang masuk ke Polda Sulawesi Tengah,
penegak hukum Polda Sulawesi Tengah selama ini belum bersinergi
dan berkolaborasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP), yaitu dengan menjalankan kegiatan penyelidikan sesuai
dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada dengan tepat
dan efektif.
3
Tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat
dicegah jika Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) membangun kerjasama, sinergitas dan
kolaborasi pengawasan dan pencegahan pada setiap potensi tindak
pidana korupsi yang ada.
Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada Aparat Sipil
Negara (ASN) yang menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana
korupsi, untuk melakukan pengembalian Potensi Kerugian Negara
(PKN) melalui rekening kas daerah yang telah ditentukan. Sehingga
dengan adanya pengembalian potensi kerugian negara, diharapkan
pencegahan tindak pidana korupsi akan optimal dan dapat
meminimalisir terjadinya potensi kerugian negara.
Aparat penegak hukum Polda Sulawesi Tengah dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) harus memiliki komitmen kuat dan
sinergi dalam upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi,
dengan kerjasama yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam
Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah yang di dalamnya terdapat langkah efektif dan
efisien tentang penanganan dan tindak lanjut pengaduan serta
adanya dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Selain penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat, Aparat
Penegak Hukum Polda Sulawesi Tengah dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi
(monev) berkala serta menyusun langkah strategis untuk menekan
terjadinya tindak pidana korupsi.
Untuk mendukung upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus
melibatkan seluruh stakeholders yang ada untuk melakukan
pengawasan bersama atas anggaran dan realisasi anggaran
pemerintah. Dengan pengawasan bersama dan keterbukaan
4
informasi penggunaan anggaran, maka potensi terjadinya tindak
pidana korupsi dapat diminimalisir.
Melalui proyek perubahan ini, akan dilakukan inovasi kebijakan
yang dapat menjadikan pijakan Aparat Pengak Hukum dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan optimalisasi
pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Meskipun pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dalam
jangka waktu yang pendek, dengan inovasi kebijakan ini dapat
dilakukan pengawasan dan pencegahan secara sistemik dan terukur
dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Aparat Penegak
Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Sulawesi Tengah.
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
Tujuan Jangka Pendek
1. Membuat kajian strategis tentang optimalisasi pencegahan
tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Melakukan sinergitas kerja dan kolaborasi antara Aparat
Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Sulawesi Tengah dalam upaya pencegahan tindak pidana
korupsi.
3. Membuat kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
(PKS) antara Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah, sebagai
landasan upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Membuat mekanisme pengembalian Potensi Kerugian Negara
(PKN) oleh terlapor dugaan tindak pidana korupsi, dan untuk
selanjutnya dilakukan penjatuhan sanksi oleh aparat pengawas
internal pemerintah sesuai prosedur terhadap terlapor.
5. Menyusun langkah strategis dan strategi implementasi dalam
pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara
sistemik dan terukur.
5
6. Melakukan efektifitas dan efisiensi penanganan tindak lanjut
pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi
dengan memaksimalkan penggunaan Teknologi Informatika.
7. Menerbitkan maklumat bersama antara Kapolda dan Gubernnur
Sulawesi Tengah tentang komitmen Sulawesi Tengah sebagai
wilayah bebas dari korupsi.
Tujuan Jangka Menengah
1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, kolaborasi dan sinergitas
kinerja Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Sulawesi Tengah dalam upaya pencegahan tindak
pidana korupsi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala
disertai langkah strategis untuk menyelesaikan setiap hambatan
yang timbul.
3. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders
untuk mendukung upaya bersama dalam optimalisasi
pencegahan tindak pidana korupsi.
Tujuan Jangka Panjang
1. Mewujudkan perbaikan penyerapan dan pengelolaan anggaran,
baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sehingga menjadi
lebih optimal.
2. Meningkatkan profesionalitas kerja Aparat Penegak Hukum dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Sulawesi Tengah dalam
upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders
disertai monitoring dan evaluasi (monev) berkala, untuk
menekan terjadinya potensi tindak pidana korupsi di Provinsi
Sulawesi Tengah.
6
D. ANALISIS PERMASALAHAN
Pelaksanaan Proyek Perubahan ini tentunya tidak terlepas dari
permasalahan atau kendala yang akan dihadapi. Potensi masalah
yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini
diantaranya ;
1. Pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun
APBD adalah menjadi tanggungjawab para Pimpinan Daerah dan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun dalam pelaksanaannya
seringkali terhambat dalam proses penyerapan maupun
pengelolaan anggaran tersebut, karena adanya kekhawatiran
para Pimpinan Daerah maupun para KPA dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya.
Hal ini dikarenakan adanya intervensi maupun issue dalam
pengelolaan anggaran pada tahun anggaran berjalan maupun
tahun anggaran yang telah lalu, dan seringkali issue tersebut
dibangun oleh pihak-pihak eksternal (LSM, Ormas, Media, dll)
dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini terdapat potensi
masalah yang timbul dari resistensi stakeholders terkait upaya
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya
konflik kepentingan.
3. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk
melakukan inventarisir Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan
melakukan penanganan tindak lanjut dengan efektif dan efisien.
4. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pemanfaatan
Teknologi Informatika yang dapat menjadi support system dalam
upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Ketidaksepahaman stakeholders tentang sinergitas pencegahan
tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
7
E. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
Melalui Proyek Perubahan ini, maka akan mewujudkan optimalisasi
pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Sejumlah manfaat Proyek Perubahan ini dapat diidentifikasi
sebagai berikut;
I. Manfaat Bagi Pelaksana
1. Meningkatkan profesionalitas kerja Ditreskrimsus Polda
Sulawesi Tengah dalam penegakan hukum dan pencegahan
tindak pidana korupsi.
2. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Polda Sulawesi
Tengah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
memberikan layanan hukum.
3. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri dalam
malakukan penegakan hukum dan pencegahan tindak
pidana korupsi.
4. Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholders yang
akan berdampak pada dukungan penuh untuk pencegahan
dan penindakan perkara tindak pidana korupsi.
5. Meningkatkan kualitas dan integritas Ditreskrimsus Polda
Sulawesi Tengah dengan pemanfaatan Teknologi Informatika
sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
II. Manfaat Bagi Pemerintah
1. Memberikan ruang gerak dan dukungan bagi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran Pemerintah Daerah
Kota/Kabupaten untuk mendorong percepatan
pembangunan di wilayahnya.
2. Meningkatkan profesionalitas kinerja pemerintahan yang
akuntable, bebas korupsi, dan berdaya saing global.
3. Meminimalisir potensi kerugian Negara dengan pencegahan
tindak pidana korupsi secara massif, efektif, dan terukur.
8
4. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah atas komitmennya untuk bebas
dari korupsi dan memiliki integritas.
III. Manfaat Bagi Masyarakat
1. Mendorong percepatan pembangunan wilayah Sulawesi
Tengah oleh pemerintah, yang akan sangat dirasakan oleh
masyarakat, khususnya yang terdampak pasca kejadian
gempa bumi dan tsunami tahun 2018.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang baik dan bersih dari
korupsi, yang akan menjadi pemicu peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
F. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perubahan meliputi hal – hal sebagai berikut ;
1. Proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tidak harus
naik ke tingkat penyidikan, namun lebih menekankan pada
aspek pencegahan dengan adanya pengembalian terhadap
potensi kerugian Negara dengan melibatkan secara maksimal
peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi
Sulawesi Tengah.
2. Penegakan hukum adalah upaya terakhir jika
diperlukan/terpaksa, sesuai dengan azas Ultimum Remedium.
3. Penegakan hukum tidak sekedar memberikan hukuman,
namun lebih mengutamakan pemulihan kerugian (recovery)
4. Melakukan upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi dengan melakukan koordinasi dan sinergitas dengan
stakeholders di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dalam proyek perubahan ini, akan dilakukan kajian strategis
untuk optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di
Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melakukan inovasi dan
kolaborasi kebijakan.
9
6. Mengajak masyarakat dan stakeholders eksternal untuk ikut
serta dalam pengawasan potensi terjadinya tindak pidana
korupsi di Sulawesi Tengah secara obyektif.
7. Membangun support system berbasis digital untuk mendukung
akses komunikasi dan informasi terkait upaya bersama dalam
mewujudkan Sulawesi Tengah bebas dari korupsi.
G. ANGGARAN
Sumber anggaran dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini
didapatkan dari hibah tidak terikat dari sponsor pendukung.
Anggaran digunakan untuk pelaksanaan proyek perubahan ini
digunakan secara efektif dan efisien, guna mencapai hasil
perubahan yang maksimal.
H. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIVERABLES)
JANGKA PENDEK
1. Surat Perintah pembentukan tim efektif.
2. Dokumen hasil kajian strategis kajian strategis tentang
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kapolda dan
Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dokumen mekanisme pengembalian Potensi Kerugian Negara
(PKN).
5. Maklumat bersama antara Kapolda dan Gubernnur Sulawesi
Tengah tentang komitmen Sulawesi Tengah sebagai wilayah
bebas dari korupsi.
6. Sistem apikasi pengaduan masyarakat berbasis Teknologi
Informatika.
10
JANGKA MENENGAH
1. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) berkala disertai strategi
penyelesaian masalah jika terjadi hambatan.
2. Sinergitas dan kolaborasi Aparat Penegak Hukum dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah dalam upaya optimalisasi
pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah.
JANGKA PANJANG
1. Terwujudnya pengelolaan dan penyerapan anggaran yang baik
dan optimal di Provinsi Sulawesi Tengah, baik anggaran yang
bersumber dari APBN maupun APBD.
2. Pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah
berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.
3. Sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders dalam
penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi di Provinsi
Sulawesi Tengah.
11
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. PENTAHAPAN (MILESTONES)
NO TAHAPAN UTAMA
WAKTU (MINGGU KE BULAN)
OUTPUT TAHUN 2020
September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 JANGKA PENDEK
1 Membentuk tim efektif SK tim efektif
2
Melakukan komunikasi
dan koordinasi dengan stakeholders, untuk mencapai kesepahaman
dalam upaya optimalisasi pencegahan
tindak pidana korupsi.
Kesepahaman tentang upaya optimalisasi pencegahan tindak
pidana korupsi di Sulawesi Tengah.
Dokumentasi kegiatan
3
Membuat forum kajian
strategis pencegahan
tindak pidana korupsi.
Dokumen hasil kajian strategis.
Dokumentasi kegiatan
4
Menyusun draft Perjanjian Kerja Sama
(PKS)
Dokumen draft PKS.
5
Menyusun draft Maklumat Kapolda dan Gubernur Sulawesi
Tengah
Dokumen draft maklumat
12
6
Penandatanganan PKS dan Maklumat Kapolda
dan Gubernur Sulawesi Tengah.
Dokumen dan Maklumat PKS
Dokumentasi kegiatan
7
Menyusun dokumen mekanisme
pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN).
Dokumen mekanisme pengembalian PKN
8
Membuat Sistem informasi dan pengaduan masyarakat
berbasis Teknologi Informatika.
Aplikasi web based sistem informasi dan pengaduan masyarakat
9
Melakukan sosialisasi maklumat Kapolda dan
Gubernur Sulawesi Tengah, sekaligus launching Sistem
informasi dan pengaduan masyarakat berbasis Teknologi
Informatika.
Dokumentasi kegiatan
13
NO TAHAPAN UTAMA
WAKTU (MINGGU KE BULAN)
OUTPUT
TAHUN 2021
Januari Februari Maret April Mei Juni
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 JANGKA
MENENGAH
1
Melakukan rapat
koordinasi sinergitas kinerja
Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Sulawesi Tengah dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi.
Notulensi hasil rapat.
Dokumentasi kegiatan
2
Melaksanakan implementasi
pemulihan (recovery) potensi kerugian negara
oleh ASN terlapor ke
rekening kas daerah
Pengembalian potensi
kerugian negara.
3
Pelimpahan hasil penyelidikan
laporan atau pengaduan
masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi oleh
Dokumen pelimpahan hasil penyelidikan
14
ASN terlapor kepada Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) untuk selanjutnya
diberikan sanksi hukuman terhadap
ASN terlapor tersebut.
4
Melakukan
monitoring dan evaluasi (monev)
proyek perubahan secara berkala.
Dokumen hasil monev
Dokumentasi kegiatan
15
NO
TAHAPAN UTAMA
WAKTU (BULAN)
OUTPUT TAHUN 2021 TAHUN 2022 JANGKA PANJANG
Juli Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
1
Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proyek perubahan jangka panjang.
Dokumen hasil monev
2.
Melakukan rapat koordinasi berkala dalam rangka meningkatkan sinergitas stakehlders.
Notulensi rapat
Dokumentasi kegiatan
3
Melakukan evaluasi implementasi sistem informasi dan pengaduan masyarakat berbasis Teknologi Informatika
Dokumen hasil evaluasi
Update sistem
4
Melakukan koordinasi untuk mendorong perbaikan
penyerapan dan pengelolaan anggaran pemerintah.
Perbaikan penyerapan dan pengelolaan anggaran
pemerintah.
16
B. TATA KELOLA PROYEK
SPONSOR
1. Memberikan arahan berkaitan tupoksi Ditreskrimsus Polda Sulawesi
Tengah.
2. Memberikan dukungan strategis, kebijakan dan arahan atas seluruh
kegiatan.
3. Memberikan dukungan yang bersifat sistemik.
PROJECT LEADER
1. Melaksanakan rencana proyek perubahan dan mengendalikan
pelaksanaan setiap tahapan proyek.
2. Mengelola, mengkoordinir, dan memotivasi kinerja tim dan
menindaklanjuti kemajuan proyek perubahan.
3. Melaksanakan komunikasi aktif dengan mentor dan coach serta
mengikuti arahan dan masukan yang diberikan.
4. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan, kerjasama dan
kesepakatan dengan stakeholder terkait baik eksternal maupun
internal.
5. Membuat laporan kegiatan proyek perubahan kepada penyelenggara
COACH
1. Memberikan bimbingan dan masukan dalam melaksanakan proyek
perubahan.
2. Memberikan tuntunan metodologis, arahan secara teoritis serta
optimalisasi sumberdaya tim agar dapat bekerja secara luas, selaras
untuk kesuksesan proyek perubahan.
3. Menjadi motivator dan konselor selama proses penyusunan dan
pelaksanaan proyek perubahan.
POKJA
1. Membantu Project Leader dalam suksesi perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi proyek perubahan.
17
2. Membantu Project Leader dalam melakukan sinergitas kinerja tim
selama proyek perubahan berlangsung.
3. Memastikan konsep dan program yang dibuat oleh Project Leader
berjalan secara maksimal selama proyek perubahan berjalan.
C. PETA SUMBER DAYA
Peta Sumber Daya dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat kami
identifikasikan sebagai berikut ;
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini dari
Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah
Sumber Daya Anggaran
Sumber Daya Anggaran dalam Proyek Perubahan ini didapatkan dari
hibah tidak mengikat dari sponsor pendukung.
Sumber Daya Jejaring Kerja (Networking)
Sumber Daya Networking merupakan jaringan institusional dan jaringan
kerja Direktur dalam upaya pencapaian keberhasilan Proyek Perubahan
Sumber Daya Kebijakan
Terdapat dua Sumber Daya Kebijakan dalam Proyek Perubahan ini ;
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pemerintah
Daerah, pasal 385.
2. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/3388/XII/HUM.3.4/2019.
18
D. POTENSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Keberhasilan dalam proyek perubahan sangat dipengaruhi oleh
dukungan seluruh pihak yang berkepentingan dan memiliki pengaruh
terhadap keberhasilan perubahan. Seluruh pihak harus mau dan
mampu mendukung implementasi Proyek Perubahan dalam upaya
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah.
Identifikasi Stakeholders
Stakeholders dalam Proyek Perubahan ini terbagi menjadi dua
kelompok, yaitu;
A. Stakeholders internal
1. Kapolda Sulawesi Tengah
2. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah
3. Inspektur Pengawasan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
4. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah.
5. Kabid TI Polda Sulawesi Tengah
6. Kapolres jajaran Polda Sulawesi Tengah
B. Stakeholders Eksternal
1. Gubernur Sulawesi Tengah
2. Inspektorat Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Diskominfo Sulawesi Tengah
5. DPRD Sulawesi Tengah
6. Tokoh Agama
7. Tokoh Masyarakat
8. LSM
9. Ormas.
10. Pimpinan Media (Cetak, Elektronik, dan Siber)
19
Stakeholders di atas dapat diidentifikasi berdasarkan pengaruh (power)
dan kepentingan (interest) yang dimiliki. Indentifikasi stakeholder di
atas diidentifikasi berdasarkan empat kategori, yaitu promotors
(pengaruh dan kepentingan tinggi, latent (pengaruh tinggi dan
kepentingan rendah), defenders (pengaruh rendah dan kepentingan
tinggi), dan apathetic (pengaruh rendah dan kepentingan rendah).
E. STRATEGI KOMUNIKASI
Strategi komunikasi dalam optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar
adalah menentukan tujuan bersama dengan stakeholders, menentukan
pesan kunci (key message), menentukan sarana (channel), dan
komunikasi melalui sejumlah jejaring yang ada, dengan penjelasan
sebagai berikut:
II. LATENTS:
(High influence, low interest)
1. DPRD Sulawesi Tengah
2. Tokoh Agama
3. Tokoh Masyarakat
4. Kapolres Jajaran Polda Sulawesi
Tengah
I. PROMOTORS:
(High influence, high interest)
1. Kapolda Sulawesi Tengah
2. Direktur krimsus Polda Sulawesi
Tengah
3. Inspektur Pengawasan
Kepolisian Daerah Sulawesi
Tengah.
4. Bidang Profesi dan Pengamanan
Polda Sulawesi Tengah.
5. Gubernur Sulawesi Tengah
6. Inspektorat Pengawasan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
7. Biro Hukum Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah.
IV. APATHETICS
(Low influence, low interest)
1. Kabid TI Polda Sulawesi Tengah
2. Diskominfo Sulawesi Tengah
III. DEFENDERS:
(Low influence, High Interest)
1. LSM
2. Ormas
3. Pimpinan Media
20
1. Penentuan tujuan bersama dengan stakeholders
Teknik untuk menentukan tujuan bersama dengan stakeholders
adalah menentukan kebutuhan stakeholder, memahami apa yang
dibutuhkan oleh stakeholder, dan menyampaikan hal-hal yang
diinginkan oleh proyek perubahan ini.
2. Penentuan pesan kunci (key message)
Pelaksana proyek perubahan akan memastikan untuk
menyampaikan pesan kunci proyek perubahan ini adalah tidak
hanya untuk kepentingan aparat penegak hukum Polda Sulawesi
Tengah saja, namun juga dapat digunakan untuk kepentingan
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia
3. Penentuan sarana (channel)
Pelaksanaan strategi komunikasi dalam mengimplementasikan
proyek perubahan ini secara garis besar akan dilakukan melalui
sarana komunikasi dalam organisasi yang ada dan dibuat secara
khusus untuk kepentingan proyek perubahan.
4. Penentuan media komunikasi
Proyek perubahan ini menggunakan sarana komunikasi yang efektif
dan efisien, dimana sarana komunikasi tersebut dapat dengan
mudah diakses dan diterima oleh lembaga.
F. RESIKO
Sejumlah resiko yang harus diantisipasi dalam pencapaian tujuan
Proyek Perubahan sesuai waktu yang telah ditetapkan dapat
diidentifikasi dengan penjelasan sebagai berikut ;
1. Konflik kepentingan yang sering terjadi, dapat menghambat upaya
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah.
2. Kurangnya kesepahaman antara Aparat Penegak Hukum dan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah menjadi penghalang sinergitas dan
21
kolaborasi dalam optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di
wilayah Sulawesi Tengah.
3. Dibutuhkan komitmen yang kuat oleh seluruh stakeholders untuk
mencapai keberhasilan proyek prubahan ini.
4. Ketidaksepahaman antara tim pelaksana proyek perubahan dengan
para pemangku kepentingan dan stakeholder yang berpengaruh.
5. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan
sarana Teknologi Informasi untuk mendapatkan informasi dan
melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum.
6. Kurangnya SDM yang mumpuni dalam tata kelola pelayanan
informasi dan penanganan pengaduan masyarakat berbasis Teknologi
Informatika.
7. Situasi pandemi Covid – 19 akan menjadi salah satu faktor yang
berpotensi menghambat pelaksanaan Proyek Perubahan.
G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (KEY SUCCESS FACTORS)
Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan
proyek perubahan secara tepat sasaran dan tepat waktu adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan program yang baik dengan disertai mitigasi resiko yang
terukur. Mitigasi resiko dilakukan sejak awal sehingga dapat
meminimalisir resiko-resiko yang berpotensi menghambat
pelaksanaan proyek perubahan.
2. Komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan hal-hal yang sudah
ditetapkan dalam perencanaan sesuai milestones dan target waktu
yang telah disepakati.
3. Peningkatan kerja tim efektif secara optimal dalam melaksanakan
proyek perubahan.
4. Pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang kita bangun
terhadap pelaksanaan proyek perubahan; dan
5. Konsultasi yang intensif dengan mentor dan coach sehingga
pelaksanaan proyek perubahan dapat selalu terukur dan terkendali.
22
BAB III
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
A. PELAKSANAAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN
Proyek Perubahan ini telah dilaksanakan berdasarkan
milestone/pentahapan yang telah direncanakan dalam Rancangan Proyek
Perubahan. Seluruh tim efektif bekerja dengan baik sesuai tata kelola
Proyek Perubahan dan perencanaan yang telah dibuat.
Implementasi Proyek Perubahan ini dilakukan dengan baik dan terukur
di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah dengan sinergitas yang baik
dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.
Adapun implementasi seluruh tahapan/milestone yang telah dibuat
dalam Rancangan Proyek Perubahan adalah sebagai berikut ;
1. Membentuk Tim Efektif
Project Leader membentuk tim efektif untuk membantu pelaksanaan
Proyek Perubahan. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan
Proyek Perubahan ini bersumber dari Ditreskrimsus Polda Sulawesi
Tengah. Tim efektif bekerja dengan 3 (tiga) tugas pokok utama
sebagaimana telah direncanakan dalam Tata Kelola Proyek, yaitu;
1. Membantu Project Leader dalam suksesi perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi proyek perubahan.
2. Membantu Project Leader dalam melakukan sinergitas kinerja tim
selama proyek perubahan berlangsung.
3. Memastikan konsep dan program yang dibuat oleh Project Leader
berjalan secara maksimal selama proyek perubahan berjalan.
Dengan kinerja setiap Pokja yang maksimal dan terukur dengan pola
kepemimpinan kolaboratif yang tepat, Proyek Perubahan dapat
berjalan dengan baik dan mencapai target pelaksanaan Proyek.
23
Gambar 3.1; Rapat Koordinasi Tim Efektif dan pembagian tugas kerja
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders, untuk
mencapai kesepahaman dalam upaya optimalisasi pencegahan
tindak pidana korupsi.
Project Leader bersama tim efektif melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan seluruh steakholder dengan mengembangkan pola
kepemimpinan kolaboratif.
Steakholders utama dalam Proyek Perubahan ini adalah Gubernur
Sulawesi Tengah dan Inspektorat Pengawasan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah. Komunikasi dan koordinasi teknik dilakukan dengan
strategi yang tepat, sehingga tercipta kesepahaman bersama untuk
mewujudkan Optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh
Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, Project Leader juga melakukan koordinasi dengan
stakeholders internal dalam bentuk Rapat koordinasi pembahasan
Proyek Perubahan.
24
Gambar 3.2; Project Leader bersama tim efektif melakukan koordinasi dan
komunikasi dengan stakeholder
3. Membuat forum kajian strategis pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam Proyek Perubahan ini, Project Leader menggelar forum kajian
strategis untuk membahasa tentang upaya pencegahan tindak pidana
korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kajian dilakukan oleh Project Leader bersama Pokja yang telah
dibentuk untuk pelaksanaan Proyek Perubahan.
Output dari forum tersebut menghasilkan dokumen yang berisi 5 (lima)
point hasil kajian strategis, diantaranya :
1. Penanganan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada aspek
pencegahan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan
negara atau pemulihan kerugian (recovery)
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi upaya
terakhir jika diperlukan atau terpaksa sesuai dengan asas ultimum
remidium
3. Perlu disusun Draf Perjanjian Kerjasama antara Kapolda Sulawesi
Tengah dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai
landasan upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi
4. Perlu dibuat Maklumat bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah
dengan Kapolda Sulawesi Tengah untuk mengajak seluruh
25
stakeholders terkait untuk bersama-sama mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya masing-masing
5. Perlu disusun Draf surat pernyataan terlapor dugaan tindak pidana
korupsi sebagai bentuk mekanisme recovery atau pengembalian
kerugian keuangan negara
Adapun Dokumen hasil kajian strategis selengkapnya kami
sampaikan dalam lampiran Laporan Implementasi Proyek
Perubahan.
Gambar 3.3; Pelaksanaan Forum Kajian strategis pencegahan korupsi
4. Menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Project Leader bersama tim efektif menyusun draft Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah. Draft PKS
itu disusun dengan prinsip sinergitas dan kolaborasi kepemimpinan
antar lembaga dalam upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.
Setelah draft PKS tersebut tersusun dengan baik dengan
mengakomodir seluruh tujuan bersama dalam pencegahan tindak
pidana korupsi, maka untuk selanjutnya PKS tersebut akan
ditandatangani langsung oleh Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah.
26
Gambar 3.4; Rapat koordinasi penyusunan Draft PKS dengan stakeholder
5. Menyusun Draft Maklumat Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah
Maklumat Bersama antara Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah
dibuat untuk memberikan himbauan kepada seluruh pihak agar ikut
serta dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi
Tengah.
Maklumat tersebut ditujukan kepada Walikota dan Bupati se Sulawesi
Tengah dan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat
Sulawesi Tengah untuk bersama – sama mendukung dalam upaya
optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah.
Draft Maklumat yang sudah tersusun dengan baik tersebut selanjutnya
akan ditandatangani bersama oleh kapolda dan Gubernur Sulawesi
Tengah untuk kemudian disosialisasikan.
27
Gambar 3.5; Rapat koordinasi Penyusunan Draft Maklumat Bersama Kapolda dan
Gubernur Sulawesi Tengah
6. Penandatanganan PKS dan Maklumat Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Maklumat Bersama antara Kapolda
dan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Optimalisasi Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum Polda dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi
ditanda tangani pada tanggal 28 September 2020, dengan disaksikan
secara virtual oleh Walikota/ Bupati dan Inspektur Pengawasan se
Sulawesi Tengah dengan para Kapolres dan Kasat Reskrim jajaran
Polda Sulawesi Tengah
Dalam PKS tersebut terdapat sejumlah point yang menjadi pijakan
kerjasama antara Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pencegahan
tindak pidana korupsi dan upaya penanganan pengaduan masyarakat
secara terukur dan efektif.
Dalam pelaksanaannya, upaya pencegahan dan penanganan
pengaduan masyarakat tersebut juga didukung dengan pemanfaatan
Teknologi Informatika berbasis database terpadu.
Dengan ditandatanganinya maklumat dan kemudian disosialisasikan,
diharapkan menjadi warning policy yang dapat menekan terjadinya
28
tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Pengambangan kepemimpinan kolaboratif yang dilakukan Project
Leader dalam Proyek Perubahan ini telah mendapatkan dukungan dari
seluruh Stakeholders dan upaya optimalisasi pencegahan tindak
pidana korupsi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.
Gambar 3.6; Penandatanganan PKS dan Maklumat Bersama Kapolda dan
Gubernur Sulawesi Tengah.
Gambar 3.7; Para Bupati dan Kapolres hadir secara virtual pada acara
penandatanganan PKS dan Maklumat Bersama antara Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah
29
Kegiatan Penandatanganan PKS dan Maklumat Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah juga dimuat di media online maupun media cetak.
https://www.sultengterkini.com/2020/09/28/gubernur-sulteng-
waspadalah-dalam-membelanjakan-uang-negara/
https://www.sinarsulteng.com/2020/09/28/optimalkan-tindakan-
pencegahan-korupsi-gubernur-dan-kapolda-sulteng-tanda-tangani-
perjanjian-kerjasama/
https://selidikkasus.com/2020/09/28/gubernur-dan-kapolda-sulteng-
tanda-tangani-perjanjian-kerjasama-tindakan-pencegahan-korupsi/
7. Menyusun dokumen mekanisme pengembalian Potensi Kerugian
Negara (PKN).
Project Leader dengan tim efektif bersama Inspektorat dan Biro Hukum
Provinsi Sulteng menyusun dokumen mekanisme pengembalian
Potensi Kerugian Negara (PKN) yang menjadi pijakan petugas dalam
penanganan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara.
Dengan menentukan rekening penampungan pada rekening Kas
Daerah, dan dirumuskan draft mekanisme yang jelas dan tersusun
Gambar 3.7; Project Leader bersama tim efektif menyusun dokumen
mekanisme pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN)
Gambar 3.8; Kliping Berita penandatanganan PKS dan Maklumat Bersama
Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah disalah satu media cetak..
30
dengan baik, maka proses pengembalian PKN dapat dilakukan dengan
optimal.
8. Membuat Sistem informasi dan pengaduan masyarakat berbasis
Teknologi Informatika.
Guna mendukung upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi oleh penegak hukum Polda dan aparat pengawas internal
pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam Proyek Perubahan
ini dibangun sistem pengaduan masyarakat terkait Tindak Pidana
Korupsi (Tipidkor) berbasis digital.
Dengan sistem Dumas Tipidkor yang memanfaatkan Teknologi
Infromasi tersebut, penanganan pengaduan masyarakat menjadi
tertangani dengan baik dan terukur. Sehingga progres pengembangan
pengaduan dapat termonitor dan dilakukan sinergitas sistem
penanganan antara Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas
Internal Provinsi Sulawesi Tengah.
Aplikasi Dumas Tipidkor
Aplikasi Dumas Tipidkor dirancang sederhana namun tepat guna dan
mendukung efektifitas penanganan perkara. Aplikasi ini berbasis
mobile android dan dapat diakses melalui situs yang telah dibuat.
Gambar 3.9; Penyusunan draft dokumen mekanisme pengembalian Potensi
Kerugian negara (PKN)
31
Aplikasi ini dapat diunduh oleh masyarakat di Play Store atau diakses
langsung melalui situs dumastpksulteng.com. Dalam aplikasi ini
terdapat dua (2) fitur utama yaitu informasi dan pengaduan.
Pada fitur Informasi, terdapat sejumlah informasi tentang berbagai
aturan dan perundang – undangan terkait Tipidkor. Sedangkan pada
fitur pengaduan, terdapat akses langsung bagi masyarakat untuk
melakukan pengaduan tentang dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.
Dalam konten pengaduan tersebut telah disediakan form pengaduan
yang tersusun dengan sistematis, sehingga pengaduan yang masuk
dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Sulawesi Tengah.
Mekanisme penanganan Dumas Tipidkor melalui Sistem Database
1. Dumas masuk melalui aplikasi Data
2. Dumas diterima pada sistem database operator
3. Operator memeriksa kelengkapan data laporan
4. Operator melakukan verifikasi data laporan pengaduan ke pelapor
melalui seluler
5. Penegak Hukum Polda melakukan penyelidikan sampai ditemukan
bukti awal adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum)
6. Dumas dilimpahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
melalui sistem database yang telah terintegrasi
7. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, APIP melakukan penanganan
Dumas dengan melakukan audit investigasi dan jika ditemukan
PMH dari terlapor, APIP menerima surat pernyataan pengembalian
kerugian negara dari terlapor yang isinya bahwa terlapor dalam
waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari akan melakukan proses
pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN) ke rekening Kas
Daerah yang sudah ditentukan
8. Jika terlapor dalam 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada
pengembalian kerugian keuangan negara, maka APIP akan
32
melimpahkan kembali Berkas Dumas kepada Aparat Penegak
Hukum Polda dan akan dilakukan proses penyidikan perkara
TIPIDKOR tersebut sampai Selkara (Penyelesaian Perkara) kepada
JPU.
Gambar 3.10; Interface Aplikasi Dumas Tipidkor untuk pengaduan
masyarakat.
Gambar 3.11; Interface Dasbor Admin Aplikasi Dumas Tipidkor
33
9. Melakukan sosialisasi Perjanjian Kerjasama dan Maklumat
Bersama Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah, sekaligus
launching Sistem informasi dan pengaduan masyarakat berbasis
Teknologi Informatika.
Project Leader selaku Dirreskrimsus Polda Sulawesi Tengah melakukan
sosialisasi Perjanjian Kerja Sama serta Maklumat Bersama Kapolda
dan Gubernur Sulawesi Tengah agar dapat dipahami dan disikapi
dengan baik oleh seluruh jajaran Polda, Pemerintah, dan masyarakat
Sulawesi Tengah.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020
tersebut, juga dilakukan launching Aplikasi Dumas Tipidkor agar dapat
disosialisasikan lebih massif sehingga dapat meningkatkan
optimalisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan sosialisasi ini, maka upaya optimalisasi pencegahan Tindak
Pidana korupsi oleh Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan
baik, dengan dukungan semua pihak yang berkaitan dengan
pemerintahan dan penegakan hukum, serta meningkatkan partisipasi
masyarakat.
Gambar 3.12; Sosialisasi PKS dan Maklumat Bersama Kapolda dan Gubernur
Sulawesi Tengah dan launching Aplikasi Dumas Tipidkor dilakukan secara
Virtual.
34
B. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN
Implementasi Proyek Perubahan ini dilakukan dengan maksimal
didukung seluruh Sumber Daya yang ada dan telah direncanakan
sebelumnya. Dengan menerapkan seluruh perencanaan dan teori yang
telah dibangun, Proyek Perubahan ini mampu menghasilkan capaian
yang ditargetkan.
Setiap tahapan dalam Proyek Perubahan ini terlaksana dengan tepat dan
komunikasi yang dibangun telah menghasilkan kesepahaman dan
kolaborasi kinerja yang optimal antara seluruh stakeholders yang ada.
Seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal telah mendukung
penuh Proyek Perubahan dalam upaya Optimalisasi Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum Polda Dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Proyek Perubahan ini menghasilkan empat (4) point utama capaian dalam
implementasi Proyek Perubahan. Capaian yang didapatkan adalah
sebagai berikut ;
1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) lebih optimal
Optimalisasi pencegahan Tipidkor ini didorong dengan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dan Maklumat bersama yang telah dibuat dan
ditandatangani oleh Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah.
Setalah PKS dan Maklumat tersebut disosialisasikan, kemudian dapat
dipahami dan disikapi dengan baik oleh APH seluruh jajaran Polda,
APIP, seluruh stakeholders dan masyarakat Sulawesi Tengah.
Selain itu, aplikasi Dumas Tipidkor yang telah dilaunching dapat
menjadi salah satu pintu optimalisasi pencegahan Tindak Pidana
Korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pengaduan Masyarakat (Dumas) tentang Tipidkor dapat terkontrol
dan termonitor dengan baik.
Dengan dibuatnya Aplikasi Dumas Tipidkor, pengaduan masyarakat
terkait Tipidkor dapat terkontrol dan termonitor dengan baik, berikut
35
progress perkembangan perkara dapat terukur dan termonitor
penanganannya hingga tuntas.
Aplikasi Dumas Tipidkor Polda Sulawesi Tengah dapat diunduh
melalui Google Play Store atau melalui akses dumastpksulteng.com
pada berbagai gadget dan browser.
3. Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi antara Aparat Penegak
Hukum (APH) Polda dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) Sulawesi Tengah.
Dengan dilaksanakannya Proyek Perubahan ini, Sinergitas dan
Kolaborasi antara APH dan APIP meningkat dengan cukup baik. Hal
ini terjadi karena dalam Proyek Perubahan ini pola kepemimpinan
kolaboratif menjadi satu hal yang sangat diprioritaskan.
Sinergitas tersebut ditandai dengan PKS yang telah dibuat,
ditandatangani, dan disosialisasikan. Selain itu, di dalam Aplikasi
Dumas Tipidkor terdapat sistem database yang terintegrasi antara
APH dan APIP, sehingga penanganan perkara dalam Dumas dapat
termonitor bersama dan tertangani hingga tuntas.
4. Recovery atau Pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN) dapat
terealisasi dengan baik.
Recovery atau Pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN) menjadi
salah satu capaian penentu dalam Proyek Perubahan ini. Dengan
dibuatnya mekanisme pengembalian PKN dengan jelas dan didukung
pemanfaatan Teknologi Informasi, maka hal tersebut dapat dilakukan
dengan baik dan menjadi bagian dari upaya optimalisasi pencegahan
tindak pidana korupsi.
36
C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Pengambangan Sumber Daya dapat Proyek Perubahan ini dapat
terlaksana dengan baik. Termasuk optimalisasi seluruh Sumber Daya
yang telah dipetakan dalam Rancangan Proyek Perubahan (RPP), yaitu
Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Jejaring
Kerja (Networking), dan Sumber Daya Kebijakan.
Dengan pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan tepat, maka
seluruh Sumber Daya yang ada dapat dioptimalisasikan untuk
mendukung keberhasilan Proyek Perubahan.
Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, kreatifitas dalam melakukan
pola komunikasi sangat dibutuhkan. Mulai kesiapan materi komunikasi
dalam implementasi hingga teknis komunikasi baik secara online
maupun offline.
Optimalisasi seluruh Sumber Daya telah mendorong peningkatan
dukungan dan perhatian seluruh Stakeholders baik internal maupun
eksternal, terhadap upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi di Sulawesi Tengah.
Dengan dilaksanakannya Proyek Perubahan ini, maka banyak pihak yang
berkepentingan tinggi dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan
perubahan yang ada. Seluruh stakeholders telah memiliki persepsi dan
pemahaman yang sama akan pentingnya optimalisasi pencegahan Tindak
Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga terjadi
perubahan pemetaan stakeholders, dimana seluruh stakeholders
memiliki kepentingan tinggi (high interest).
Berikut perubahan pemetaan stakeholders setelah dilaksanakannya
Proyek Perubahan ini di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah ;
37
II. LATENTS: (High influence, low interest)
I. PROMOTORS: (High influence, high interest)
1. Kapolda Sulawesi Tengah
2. Direktur Reskrimsus Polda
Sulawesi Tengah
3. Inspektur Pengawasan
Kepolisian Daerah Sulawesi
Tengah.
4. Bidang Profesi dan
Pengamanan Polda Sulawesi
Tengah.
5. Gubernur Sulawesi Tengah
6. Inspektorat Pengawasan
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah
7. Biro Hukum Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah.
8. DPRD Sulawesi Tengah
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Masyarakat
11. Kapolres Jajaran Polda
Sulawesi Tengah
IV. APATHETICS (Low influence, low interest)
III.DEFENDERS: (Low influence, High Interest)
1. LSM
2. Ormas
3. Pimpinan Media
4. Kabid TI Polda Sulawesi
Tengah
5. Diskominfo Sulawesi Tengah
38
D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL
Kendala Internal
1. Ketidaksepahaman antara stakeholders internal dalam konsep
strategis untuk optimalisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh
Aparat Penegak Hukum Polda Dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Minimnya SDM Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam hal
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informatika untuk
mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Situasi pandemi Covid – 19 menghambat proses koordinasi dan
komunikasi tim efektif dalam pelaksanaan Proyek Perubahan.
Kendala Eksternal
1. Resistensi stakeholders dalam pelaksanaan Proyek Perubahan, karena
banyak kepentingan yang merasa terganggu dengan kebijakan dalam
Proyek Perubahan ini.
2. Minimnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawalan dan
pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah.
3. Masyarakat umum masih banyak yang kurang familier dengan
penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informatika, untuk melakukan
pengaduan ke pihak penegak hukum.
4. APH dan APIP belum terbiasa melakukan sinergitas kerja secara teknis
dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
5. Mekanisme Recovery atau pengembalian Potensi Kerugian Negara (PKN)
adalah sesuatu yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal.
39
E. UPAYA MENGATASI KENDALA
Kendala Internal
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif untuk menyamakan
persepsi stakeholders.
2. Mengadakan pelatihan teknis untuk meningkatkan SDM anggota
dengan menggandeng tenaga ahli.
3. Melakukan manajemen komunikasi terukur dengan memasukkan
sistem komunikasi dalam jaringan (daring).
Kendala Eksternal
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders secara
terukur dan intens.
2. Melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang
upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya
dengan memanfaatkan Aplikasi Dumas Tipidkor.
3. Melakukan sosialisasi secara berkala dan bekerjasama dengan pers
media dan pembuatan sejumlah konten sosialisasi.
4. Melakukan rapat teknis tentang implementasi dari kerjasama yang
tercantum dalam PKS.
5. Membuat pedoman mekanisme Recovery PKN dan melakukan
sosialisasi kepada internal APH Polda dan APIP Provinsi Sulawesi
Tengah.
F. INSTRUMEN MONITORING PROYEK PERUBAHAN
1. Monitoring Internal
Monitoring internal dilakukan untuk memastikan kerjasama antara
APH dan APIP Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan PKS yang telah dibuat, dan sistem Teknologi Informatika yang
telah dibangun untuk mendukung optimalisasi pencegahan tindak
40
pidana korupsi berjalan sesuai design kebijakan yang telah
direncanakan.
Instrumen monitoring internal diantaranya ;
1. Melakukan Anev tentang pelaksanaan kerja penanganan perkara
Tipidkor sesuai PKS yang telah dibuat.
2. Melakukan Monev sistem database terintegrasi yang berfungsi
sebagai pengelola data Dumas Tipidkor dan mengawal progres
perkembangan Dumas Tipidkor hingga Recovery PKN atau
dilimpahkan PJU.
3. Melakukan rapat koordinasi berkala dengan Stakeholders untuk
mengembangkan strategi optimalisasi pencegahan Tipidkor di
Sulawesi Tengah.
2. Monitoring Eksternal
Selain internal, monitoring juga dilakukan secara eksternal. Instrumen
monitoring eksternal fokus pada dua hal, yaitu ;
1. Komitmen stakeholders dalam mendukung penuh optimalisasi
pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum Polda dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Melakukan Anev penggunaan Aplikasi Dumas Tipidkor oleh
masyarakat untuk mengawal bersama pencegahan Tipidkor di
Sulawesi Tengah.
41
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Proyek Perubahan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Rancangan
Proyek Perubahan (RPP) yang telah disusun. Berbagai agenda kegiatan
yang telah teragendakan dalam pentahapan jangka pendek telah
diimplementasikan dan menghasilkan output yang diharapkan.
Proyek Perubahan ini telah mendapatkan dukungan dari seluruh
stakeholders dan sinergitas kerja dalam optimalisasi Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi di Sulawesi Tengah dapat dimaksimalkan dengan
didukung pemanfaatan Teknologi Informatika berupa Aplikasi Dumas
Tipidkor.
Dengan strategi komunikasi yang tepat dan terukur, Proyek Perubahan
mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan menghasilkan
capaian sesuai dengan perencanaan.
Adapun produk utama yang dihasilkan dalam Proyek Perubahan ini
adalah;
1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kapolda dan Gubernur Sulawesi
Tengah.
2. Maklumat bersama Kapolda dan Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dokumen Mekanisme Recovery pengembalian Potensi Kerugian
Negara (PKN).
4. Aplikasi Dumas Tipidkor berbasis Web dan Android.
Setelah Proyek Perubahan ini dilakukan, selanjutnya akan dilakukan
monitoring untuk optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di
Provinsi Sulawesi Tengah dan memastikan hasil implementasi Proyek
Perubahan terus berjalan dan dikembangkan di kemudian hari.
Dengan berbagai sistematika dan kerjasama yang telah dibuat,
diharapkan pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Tengah dapat
42
berjalan dengan maksimal sehingga tercipta Good Governance di Provinsi
Sulawesi Tengah.
B. REKOMENDASI
Optimalisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum
Polda dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
telah dilakukan dalam Proyek Perubahan ini. Kerjasama antara APH dan
APIP harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Sulawesi Tengah
bersih dari praktek Korupsi.
Guna mendorong gagasan besar dalam Proyek Perubahan ini dapat terus
berjalan dan ditingkatkan, maka kami sampaikan sejumlah rekomendasi
diantaranya ;
1. Implementasi kerja sama antara Polda dan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah harus selalu dilakukan Monitoring dan Evaluasi
(Monev), agar dapat berjalan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang
telah dibuat.
2. Kejahatan korupsi bergerak dinamis dari waktu ke waktu, oleh karena
itu Penegak Hukum dan Pemerintah harus selalu dinamis pula dalam
upaya optimalisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
3. Aplikasi Dumas Tipidkor yang telah dibuat harus senantiasa
dievaluasi, baik secara eksternal terkait respon publik untuk
pemanfaatannya, maupun secara internal untuk pengelolaan dan
penanganan Dumas melalui sistem digital tersebut.
4. Peningkatan SDM anggota terus ditingkatkan dengan menggelar
sejumlah pendidikan dan pelatihan teknis.
5. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders harus selalu terjalin
dengan baik dan ditingkatkan.
Lima poin rekomendasi tersebut merupakan langkah kongkrit yang dapat
dilakukan secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan kerja
bersama dalam optimalisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi di
Provinsi Sulawesi Tengah.
43
C. LESSON LEARNED
Lessons Learned atau pelajaran penting yang dapat diambil dari
pelaksanaan Proyek Perubahan ini antara lain ;
1. Pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan dan didukung dengan
koordinasi serta komunikasi yang efektif dengan stakeholders
merupakan suatu langkah penting untuk mencapai dukungan dan
keberhasilan dalam suatu program dan terobosan.
2. Identifikasi dan analisis stakeholders merupakan salah satu faktor
penentu dalam menetapkan prioritas koordinasi dan komunikasi
untuk mewujudkan keberhasilan Proyek Perubahan yang memiliki
dampak luas dalam pencapaian tujuan perubahan.
3. Kesepahaman, penyamaan persepsi dan kekompakan tim dalam kerja
perubahan menjadi penentu utama keberhasilan sebuah perubahan.
Dengan tim yang kuat dan didukung sarana prasarana yang
memadai, setiap kendala yang ada dapat diselesaikan dengan tepat
dan terukur.
4. Dengan cara berpikir holistik, maka setiap persoalan dan kondisi yang
mungkin akan timbul dapat diantisiasi dan memiliki strategi yang siap
untuk menghadapi segala kemungkinan dalam pelaksanaan suatu
program dan perubahan.
5. Kedisiplinan dan konsistensi dalam sebuah gagasan, didukung
arahan dan bimbingan dari mentor, coach, dan nara sumber menjadi
faktor pendukung yang sangat menentukan kinerja dalam mencapai
perubahan yang diharapkan.
44
D. PERSETUJUAN
Disetujui
Palu, 1 Desember 2020 Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
Brigjen Pol. Hery Santoso, S.IK, M.H.
45
a. LAMPIRAN
46
1
HASIL KAJIAN STRATEGIS OPTIMALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM POLDA
DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
1. Penanganan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada aspek pencegahan dengan
adanya pengembalian kerugian keuangan negara atau pemulihan kerugian (recovery) dengan
berpijak pada Pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat
Telegram Kapolri nomor : ST/3388/XII/HUM.3.4/2019, sehingga diperlukan adanya sinergitas
dan kolaborasi antara Penegak Hukum Polda dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi upaya terakhir jika diperlukan atau
terpaksa sesuai dengan asas ultimum remidium.
3. Perlu disusun Draf Perjanjian Kerjasama antara Kapolda Sulawesi Tengah dengan Gubernur
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai landasan upaya optimalisasi pencegahan tindak pidana
korupsi.
4. Perlu dibuat Maklumat bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kapolda Sulawesi
Tengah untuk mengajak seluruh stakeholders terkait untuk bersama-sama mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya masing-masing.
5. Perlu disusun Draf surat pernyataan terlapor dugaan tindak pidana korupsi sebagai bentuk
mekanisme recovery atau pengembalian kerugian keuangan negara.
UNDANGAN DIGITAL SOSIALISASI MELALUI ZOOM MEETING
SOSIALISASI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA GUBERNUR SULAWESI TENGAH
DENGAN KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI TENGAH
OPTIMALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH SULAWESI TENGAH DAN APARAT
PENEGAK HUKUM POLDA SULAWESI TENGAH
OLEH:DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA SULTENG
KOMBES POL EKO SULISTYO BASUKI, SIK., SH., MH
TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GUBERNUR SULAWESI TENGAH DENGAN KAPOLDA SULAWESI
TENGAH NO. 356/RO.HUKUM.G.ST/2020 DAN NO. MOU/5/IX/2020
TGL 28 SEPTEMBER 2020.
ADM SANKSI ADM
ADM SANKSI
ADM
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
DITRESKRIMSUS POLDA
SULAWESI TENGAH
