i

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM …………………...………………………… i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM …..……...… ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI …..……………. iii

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI …………… iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ……………………..…….…….. v

HALAMAN KATA PENGANTAR …………………………….…………... vi

HALAMAN DAFTAR ISI ……………………………………………...….... ix

ABSTRAK ……………………………………………………...….....……… xii

ABSTRACT ……………………………………………………...…………... xiii

BAB I PENDAHULUAN …………….……………….…………..……… 1

1.1 Latar Belakang Masalah ………………………………………. 1

1.2 Rumusan Masalah ….……………………………………....….. 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah ………..…………………………….. 6

1.4 Orisinalitas Penelitian ……..…………………………….……. 6

1.5 Tujuan Penulisan ….………………………………………….. 8

a. Tujuan Umum ……..………………………………………. 8

b. Tujuan Khusus …….………………………………………. 8

1.6 Manfaat Penulisan ..….……………………………………….. 9

a. Manfaat Teoritis ..………………………………………….. 9

ii

b. Manfaat Praktis .….…..……………………………………. 9

1.7 Landasan Teoritis …..………………………………………..... 9

1.8 Metode Penelitian ………………….………………………… 12

1.8.1. Jenis Penelitian ….………………………………...... 12

1.8.2. Jenis Pendekatan …….……………………………… 12

1.8.3. Sifat Penelitan …………….……………………...…. 13

1.8.4. Data dan Sumber Data ………………………………. 13

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data …...……...……..………. 14

1.8.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian ………………. 14

1.8.7. Pengolahan Analisis Data ……………………...…… 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PENYELESAIAN

SENGKETA KONSUMEN DI KOTA DENPASAR …………. 16

2.1 Dasar Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . 16

2.2 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen ……..…………………………………………….. 18

2.3 Legal Standing pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 25

2.4 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen …..……… 26

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA

DENPASAR .........................................................…….................. 30

3.1 Pengertian Sengketa Konsumen ……………………………... 30

3.2 Alur Penyelesaian Sengketa melalui BPSK di kota Denpasar .. 33

3.2.1 Konsiliasi ……………………………………………... 41

iii

3.2.2 Mediasi ……………………………………………..… 43

3.2.3 Abitrase ……………………………………………..… 47

3.3 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BPSK di

kota Denpasar ……..……………………………...…….……. 52

BAB IV HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENYELESAIAN

SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA

DENPASAR ……………………….…………………………….. 58

4.1 Hambatan Internal…………………………………………...... 59

4.2 Hambatan Eksternal ………………………………………..… 67

BAB V PENUTUP ……………………...…………………………... 72

5.1 Kesimpulan ………………………………………………….. 72

5.2 Saran ………………………………………………………….. 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RINGKASAN SKRIPSI

iv

ABSTRAK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga

khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi dalam praktiknya masih banyak mengalami hambatan dalam pengimplementasian UUPK. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK di kota Denpasar dan bagaimana hambatan pelaksanaan putusan BPSK di kota Denpasar?

Metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dari literature di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, Koran, majalah, situs internet dan sebagainya. Sedangkan metode penelitian empiris dilakukan melalui wawancara.

Dari pembahasan yang telah diuraikan diperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK di kota Denpasar, hendaknya pemerintah lebih mengupayakan untuk membentuk BPSK di kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK, lebih mendorong masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya melalui BPSK dan mengupayakan pelatihan-pelatihan terhadap BPSK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK untuk penegakan hukum konsumen.

Kata Kunci : Sengketa, Peradilan, Badan Penyelesaian Sengketa konsumen

(BPSK), Perlindungan Konsumen.

v

ABSTRACT

Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) is a special institution established and regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, whose main task is to resolve the dispute or disputes between consumers and businesses, but in practice there are still many obstacles in the implementation of BFL. The formulation of the problem discussed is about how the implementation of consumer dispute resolution in the BPSK in Denpasar and how barriers to the implementation of the decision BPSK in Denpasar?

The method used in obtaining the data from the literature in the library, research journals, newspapers, magazines, internet sites, and so on. While the methods of empirical research conducted through interviews.

From the discussion that has been described is concluded on the implementation of consumer dispute resolution in the BPSK in the city of Denpasar, the government should be seeking to establish BPSK in the district / city as mandated by BFL, it encourages people to submit the settlement of dispute through BPSK and seek training to BPSK in the execution of duties and authority of law enforcement BPSK for consumers. Keywords: Dispute, Justice, Consumer Dispute Settlement Body (BPSK),

Consumer Protection.

vi

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah

menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikosumsi. Kemajuan di

bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut

mendukung perkembangan/perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa

sampai melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak

sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang

dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan

untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan

kemampuannya.

Di lain pihak kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, cara penjualan, promosi, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.1 Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata

lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar

konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. 2

Demi terwujudnya kepastian hukum ini bertolak dari permasalahan-permasalahan

yang dihadapi bukan hanya oleh konsumen di Indonesia bahkan juga seperti yang

1 Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat Susanti Adi Nugroho I), h.1-2.

2 Edmon Makarim dan Abdul Halim Barkatullah, 2010, Perlindungan Konsumen, Grafindo, Jakarta, h.44.

8

dialami oleh konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar

bagaimana konsumen memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu

menyangkut kepada bagaimana menyadarkan kepada semua pihak, baik itu

pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan

konsumen.

Konsumen adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pemerintah telah mengatur perlindungan tersebut. Namun, sedikit konsumen yang sudah mengetahui dan memahami Undang-Undang itu. Demikian pula dengan penyelesaian sengketa alternatif konsumen melalui mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.3

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu

meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau

menentukan pilihannya atas barang dan/jasa kebutuhannya serta mempertahankan

atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia

kebutuhan konsumen tersebut.4

Di Indonesia perdebatan tentang perlu tidaknya intervensi atau campur tangan

pihak pemerintah di bidang perlindungan konsumen juga sangat dirasakan. Menurut

Savigny dan Bentham menyatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan

hukum yaitu sistem politik yang mengontrol aktivitas hukum (faktor eksternal) dan

kepentingan sosial yang menjadi objek dari pengaturan (faktor internal).5

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

selanjutnya disingkat (UUPK) tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud

3 Ni Putu Candra Dewi, I Made Pujiawan, 2013, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Konsumen

Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”,

Kertha Wicara, Vol. 01, No. 04, September 2013, h.1, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6808/5142, diakses tanggal 23 Agustus 2016, jam 22:00.

4 Az. Nasution, 2003, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”, Diadit Media, Jakarta, h.6-7. 5 W. Friedman, 1959, “Law in a Changing Society”, Steven & Son, London, h.7.

9

dengan sengketa konsumen. Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya

ketidak serasian antara pribadi–pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan

hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Dalam sengketa

konsumen maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen disatu pihak dan

Developer (Pelaku usaha) di pihak lain. Dimana konsumen sebagai

pengguna/pemakain barang/jasa dan Developer (pelaku usaha) sebagai penyedia

barang atau jasa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Dengan demikian jika terjadi sengketa konsumen, konsumen tidak harus berperkara melalui pengadilan saja, tetapi bisa lewat BPSK yang telah ada di Kota / Kabupaten diseluruh Indonesia.6

Lahirnya UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di

Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik dari

sebelumnya. Perhatikan mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di

Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.7 Untuk mencegah pelaku usaha

terus-menerus berlaku curang, UUPK telah memberikan ruang bagi konsumen untuk

menuntut hak-haknya yang telah dilanggar.

UUPK Pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku

usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi

kosumen dan pelaku usaha sama- sama berimbang di mata hukum.

6 Ida Ayu Dwi Weda Astuti, Dewa Gede Rudy, Suatra Putrawan, 2013, “Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar Dalam Menanggani Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Kertha Semaya, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, h. 1, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5265/4023, diakses tanggal 22 Agustus 2016, jam 19:00.

7 M. Sadar,. et. al., 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, Jakarta, h.1.

10

Pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan karena memakai produk / jasa

pelaku usaha hanya disediakan satu instrumen hukum untuk menuntut hak-haknya

tersebut yaitu konsumen hanya bisa mengajukan gugatannya melalui pengadilan saja,

namun dengan lahirnya UUPK sekarang ini, konsumen telah diberikan instrumen baru

dalam membela hak-hak konsumen yang dilanggar. Di dalam UUPK tersebut telah

disediakan instrumen baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala

bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai/menggunakan produk

pelaku usaha kepada suatu lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen selanjutnya disingkat (BPSK).

BPSK dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada

konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Lahirnya BPSK di Kota Denpasar

yang berdiri pada tanggal 17 Maret 2011 ini diharapkan bisa mewujudkan asas

peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga para

konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa bisa mengajukan gugatan melalui

BPSK. BPSK mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah penanganan

dan penyelesaian sengketa melalui mediasi/ arbitrase/ konsiliasi, konsultasi,

pengawasan, melaporkan pada penyidik, menerima pengaduan, meneliti dan

memeriksa sampai kepada menjatuhkan putusan yang bersifat final terhadap sengketa

konsumen ,disini yang di maksud putusan yang bersifat final pada putusan BPSK

yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun penjiauan kembali.

Kekuatan putusan BPSK menjadi saat penting untuk diteliti karena pada Pasal

54 Ayat (3) menegaskan bahwa putusan dari Majelis BPSK bersifat final dan

mengikat. Tetapi terdapat hambatan pelaksanaan putusan BPSK yang bersifat final

dan mengikat sehingga tidak diajukan ke pengadilan, tetapi dalam pelaksanaan

putusan mengalami berbagai hambatan. Salah satunya ketentuan Pasal 54 Ayat (3)

11

UUPK, Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 dengan jelas menyebutkan, putusan Majelis BPSK adalah

final dan mengikat, dan tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan upaya banding,

tetapi dalam Pasal56 Ayat (2) UUPK, masih membuka peluang untuk mengajukan

“keberatan” kepada pengadilan negeri, setelah putusan BPSK diberitahukan. Hal ini

merupakan masalah kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mencoba untuk mengkaji

tentang Pelaksanaan Putusan BPSK dalam Sengketa Konsumen dan Hambatan apa

yang ada di dalam pelaksanaan putusan sengketa konsumen di Kota Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK di Kota

Denpasar?

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan putusan BPSK di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Di dalam suatu karya ilmiah perlu kiranya ditentukan secara tegas batasan

materi yang akan dibahas atau diuraikan dalam tulisan tersebut, hal ini dimaksudkan

untuk mencegah agar materi atau isi uraian dalam tulisan ini tidak menyimpang dari

pokok masalah yang diuraikan dalam tulisan ini. Adapun ruang lingkup masalah yang

akan dibahas dalam tulisan ini hanyalah menyangkut masalah mengenai pelaksanaan

putusan penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK di Kota Denpasar.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat di dalam dunia pendidikan

di Indonesia, maka diwajibkan untuk mampu menunjukkan orisinalitas dalam

12

penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul penelitian

terdahulu sebagai pembanding. Adapun dalam penelitian kali ini akan menampilkan 2

skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan BPSK :

Daftar Penelitian Sejenis

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

1. Peran BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa

Konsumen) dalam

Menyelesaikan

Sengketa Konsumen

Melalui Proses Mediasi

di Yogyakarta.

Edwin Kristanto

(mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas

Atma Jaya) Tahun

2014.

1) Bagaimana peran

BPSK dalam

menyelesaikan

Sengketa Konsumen

melalui proses

Mediasi ?

2) Apakah ada

kelebihan dari

Penyelesain

Sengketa Konsumen

melalui proses

Mediasi ?

2. Penyelesaian Sengketa

Konsumen Akibat

Pemakaian alat

Kesehatan oleh Badan

Penyelesaian Sengketa

Konsumen Kota

Padang.

M. Ichwan

(Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas

Bung Hatta) Tahun

2013

1) Bagaimana bentuk

pelakasanaan

Penyelesaian

Sengketa antara

Konsumen dengan

pelaku usaha oleh

BPSK Kota

Padang ?

13

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

2) Bagaimankah bentuk

pertanggung

jawaban yang

diberikam pelaku

usaha terhadap apa

yang dialami

konsumennya ?

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis terletak pada

lokasi penelitian yang mana pada penelitian sejenis dilakukan di kota Jogjakarta dan

di kota Padang sedangkan penelitian ini dilakukan di kota Denpasar . Perbedaan

lokasi yang diteliti itu akan mengakibatkan terjadi perbedaan pula terhadap hambatan-

hambatan yang dialami oleh BPSK yang terkait dengan pelaksanaan sengketa

konsumen

1.5 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar.

2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan putusan BPSK di Kota Denpasar.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar.

2. Untuk memahami hambatan pelaksanaan putusan BPSK di Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Penulisan

14

Dengan penelitian mengenai “Pelaksanaan Putusan BPSK dalam Sengketa

Konsumen di Kota Denpasar” sebagaimana yang telah disinggung di muka,

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ke

arah yang lebih baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa untuk masalah

sengketa konsumen yang terjadi maka putusan yang dihasilkan oleh BPSK dapat

memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi,

pemerintah, Departeman Perindustrian dan Perdagangan serta para pelaku usaha dan

seluruh masyarakat Indonesia selaku konsumen dari suatu produk barang dan/ atau

jasa sehingga putusan dari BPSK mewujudkan harapan semua pihak, khususnya bagi

para pengguna produk barang/jasa (konsumen).

1.7 Landasan Teoritis

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad kedua

puluh, dan umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir

ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatianya terhadap interaksi

antara sektor hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Namun

masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari

efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat,

15

bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.8 Terdapat 3 hal berlakunya hukum:

1. Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan

cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, Hans kelsen, yang menyatakan bahwa

kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah

yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.

3. Secara sosiologis

Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya,

kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima

oleh warga masyarakt (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima

dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara

sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima

dan diakui masyrakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum

apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono

Soekamto ialah salah satunya dari faktor hukumnya sendiri Hukum berfungsi untuk

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di

lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat

abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan

undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika

8 Iin Pratama, 2012, “Efektivitas Hukum”, URL :

http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html, diakses tanggal 28 februari 2016.

16

melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas

utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur

kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka

kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai

intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHP) yang

perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun

penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat

bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara

tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat

dalam penegakan hukum tersebut. Selain itu dalam permasalahan dalam tulisan ini

tentang efektivitas pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK

di Kota Denpasar yang terdapat hambatan pelaksanaan putusannya yaitu tentang

ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UUPK, Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri

Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dengan jelas

menyebutkan, putusan Majelis BPSK adalah final dan mengikat, dan tidak

dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding, tetapi dalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK

masih membuka peluang untuk mengajukan “keberatan” kepada pengadilan negeri,

setelah putusan BPSK diberitahukan. Disini terdapat ketidakefektivitasan hukum

dalam pelaksanaan putusannya dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

1.8 Metode Penelitian

17

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian

hukum empiris. Penelitian hukum ini yang memakai sumber data primer, data yang

diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Adapun maksud penggunaan metode

empiris dalam penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang melihat hukum

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan

masyarakat. Disamping itu, lebih relevan dilakukan penelitian lapangan terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.9

1.8.2 Jenis Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis

pendekatan deskriptif analisis, di mana pada penelitian secara umum termasuk pula

didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

1.8.3 Sifat Penelitian

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada

dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data

yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistimatis. Selanjutnya

dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik

simpulan deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

1.8.4 Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer, data

sekunder dan data tersier sebagai berikut.

9 Ronny Hartijo Soemitro, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. I. Graha Indonesia, Jakarta, h.

40.

18

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

melalui wawancara, yaitu memperoleh informasi dengan bertanya langsung

pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang,

dalam hal ini orang-orang yang berweanang pada Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.

2. Data Sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai

sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat

diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan,

jurnal, dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a). Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b). Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Peraturan Perundang-undangan; (d). Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat: (e). Yurisprudensi; (f). Traktat; (g). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.10

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara melalui

informasi Tanya jawab dengan narasumber secra langsung, secara sistematis dan

10 Soerjono Soekanto, 1982, “Tipologi Penelitian Hukum”, URL :

http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html?m=1, diakses tanggal 15 januari 2016.

19

berlandaskan ada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk

mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam hal

ini penulis melakukan wawancara dengan para anggota di Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Denpasar.

1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Menggunakan teknik Purposive Sampling adalah penarikan sampel yang

dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri

oleh si peneliti, yang mana penunjukan adan pemilihan sampel didasarkan

pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik

tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi.

1.8.7 Pengolahan Analisis Data

Pengolahan dan Analisis Data adalah “proses penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterprestasikan. ” Oleh karena itu, setelah

data diperoleh dari instrument penelitian berupa kajian kepustakaan, dan wawancara,

diolah dan dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk

deskriptif melalui prosedur penalaran deduktif.