chapter ii 2 m

BAB II

II. Penyusunan Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diajukan Oleh

Jaksa Penuntut Umum.

a. Surat Dakwaan.

1. Pengertian Surat Dakwaan.

Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah:31

a. Surat Akta

b. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan

dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan

didakwakan pada terdakwa dan,

d. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang

pengadilan.

Dirumuskan atau di defenisikan sebagai berikut: ” Surat dakwaan adalah surat

atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan

dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

31 Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hal. 386

38 Universitas Sumatera Utara

Rumusan pengertian diatas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan

KUHAP, dengan demikian, pada defenisi itu telah dipergunakan istilah atau sebutan

yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang ”didakwakan” dan ”hasil

pemeriksaan penyidikan”, sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP

untuk menggantikan istilah ”tuduhan” dan yang ”dituduhkan”, dengan demikian,

surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat

dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat

dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana

berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut

rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia

tidak dapat dijatuhi hukuman, hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.32

Surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik

pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat

banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan

surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan.

32 Hamzah, A, Dahlan, Irdan, Surat Dakwaan, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), hal. 18

Universitas Sumatera Utara

Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan

kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan peneltian terhadap

berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk

kepada penyidik, dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam

pembuatan dalam surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada

hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat

menentukan bagi keberhasilan penuntutan.

2. Resume Isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor:

PDS-01/JKT.PST/03/2006 Tertanggal 06 Maret 2006, Terdakwa Didakwa

Telah Melakukan Tindak Pidana Sebagai Berikut:

DAKWAAN KESATU:

Bahwa ia terdakwa Darianus Lungguk Sitorus, untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT.Torganda, dan atau untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April tahun 1998 sampai dengan tanggal 15 Augustus 1999, bertempat di hutan Negara kawasan hutan produksi Padang Lawasan Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/003/SK/I/2006, tanggal 05 Januari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga perbuatan terdakwa Darianus Lungguk Sitorus melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat(1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.


Analisis Hukum Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum semestinya dalam

meletakkan posisi terdakwa dalam Surat Dakwaan tersebut pertama sekali Jaksa

Penuntut Umum harus menguraikan tentang posisi terdakwa sebagai pemilik

Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan atau hanya sebagai anggota dari

Koperasi Kelapa Sawit Bukit Harapan, bukan meletakkan kalimat ”atau” dalam

menentukan posisi terdakwa.

Kalimat ”atau” yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan

posisi terdakwa memiliki makna yang sangat berarti, yang mana maknanya adalah

”pilihan”, sehingga dapat menimbulkan makna bahwasanya Jaksa Penuntut Umum

ragu-ragu serta tidak mempunyai kepastian tentang siapa pelaku yang sebenarnya.

Akan tetapi, apabila Jaksa Penuntut Umum ingin mengetahui siapa yang pantas

untuk ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka Jaksa Penuntut

Umum tidak memakai kalimat ”atau” serta Jaksa Langsung membuat secara jelas

posisi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum. Selain tentang posisi terdakwa, uraian secara cermat tentang duduk perkara

tindak pidana tersebut sama sekali tidak terdapat unsur-unsur baik itu dilihat dari

segi alat-alat bukti surat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diajukan Jaksa

Penuntut Umum ke muka persidangan maupun dari alat-alat bukti lain yang

mengarah kepada tindak pidana korupsi. Didalam Undang-Undang No.31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam BAB IV Pasal 28

Yang menyatakan Bahwa:” Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau

suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau


diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan

tersangka”, isi dari Pasal 28 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak peroleh Jaksa Penuntut

Umum untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang

didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua,

serta pemilihan dari segi bentuk surat dakwaannya, yang mana dalam hal ini, Jaksa

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan mengunakan surat dakwaan dalam

bentuk campuran/gabungan, surat dakwaan campuran/gabungan yang digunakan

Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak tepat penggunaannya, melainkan Jaksa

Penuntut Umum mengunakan bentuk surat dakwaan alternatif jikalau masih

terdapat keragu-raguan dalam mendakwa terdakwa. Alasan Jaksa Penuntut Umum

menggunakan Dakwaan dalam bentuk alternatif untuk mendakwa terdakwa

disebabkan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih mengarah kepada

2(dua) tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan,

maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat memilih perbuatan terdakwa mana

yang harus dibuktikan terlebih dahulu, serta surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

terdapat dugaan tindak pidana korupsi maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang

No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

bahwa” Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna

penyelesaian secepatnya”, maka oleh karena itu, dengan menggunakan dakwaan

alternatif Jaksa Penuntut Umum dengan mudah memilih dugaan tindak pidana

korupsi untuk dilakukan penuntutan terlebih dahulu. Penuntutan yang dilakukan


oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi diatur didalam

Pasal 51 ayat(1), ayat(2), dan ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)33, akan tetapi terhadap perkara atas nama

terdakwa Darianus Lungguk Sitorus yang menjadi penuntut umum adalah Jaksa

Penuntut Umum yang tidak dilakukan pengangkatan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi, serta apabila dalam perkara pidana atas nama terdakwa Darianus Lungguk

Sitorus terdapat dugaan tindak pidana korupsi, walaupun proses penyidikan dari

awal dilakukan oleh pihak kepolisian, sampai penuntutan yang dilakukan oleh

aparatur kejaksaan.

Pasal 50 ayat(1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa” dalam hal suatu tindak pidana

korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan,

sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau

kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulai penyidikan”34.

33 Pasal 51 ayat(1), (2), (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

34 Pasal 50 ayat(1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Kenyataannya penyelesaian perkara pidana ini tidak di beritahukan dan

diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diselesaikan menurut

ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1

ayat(1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak dapat dipergunakan dalam

mendakwa terdakwa pada dakwaan pertama, hal ini di sebabkan telah diterbitkan

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

sebagai pengganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang lama sesuai dengan

Asas Lex Posterior Legi Anteriori( Undang-undang yang baru dapat

mengeyampingkan Undang-undang yang lama).

Pasal 43 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

yang mana, Pasal 43 A tersebut terdapat dalam Ketentuan Peralihan, serta

didalamnya terdiri dari 3(tiga) ayat, akan tetapi, didalam Dakwaan Kesatu Jaksa

Penuntut Umum sama sekali tidak masukkan salah satu ayat dari Pasal 43 A

tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu untuk menentukan ayat dalam

Pasal 43 A tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyatakan

” Pegawai Negeri meliputi:

a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang kepegawaian.

b. Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.


d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan

modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara

dan perekonomian Negara.

DAN

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa Darianus Lungguk Sitorus, untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT.Torganda, dan atau untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April tahun 1998 sampai dengan tanggal 15 Augustus 1999, bertempat di hutan Negara kawasan hutan produksi Padang Lawasan Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/003/SK/I/2006, tanggal 05 Januari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga perbuatan terdakwa Darianus Lungguk Sitorus melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.

Analisis Hukum Dakwaan Kedua, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun

redaksi kalimat mengenai ancaman pidana pada dakwaan kedua Pasal 2 ayat(1) jo


Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat

membingungkan serta tidak dapat di mengerti maksud dari kalimat tersebut. Sebab

didalam kalimat tersebut terdapat kata ” Sebagaimana diubah dan ditambah

dengan”, akibatnya dengan digunakannya kata tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum

dalam mendakwa terdakwa akan mengalami suatu kekaburan serta ketidak jelasan

makna dari dakwaan itu, akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak

mengunakan kata-kata tersebut, melainkan Jaksa Penuntut Umum mengunakan kata

”atau” berarti ”Pilihan”.

Jaksa Penuntut Umum dalam meletakkan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang

No.31 Tahun 1999 tidak tepat, karena apabila Jaksa Penuntut Umum ingin

meletakan pasal tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum pertama sekali harus

mengetahui makna yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31

Tahun 1999 setelah itu, Jaksa Penuntut Umum harus mengetahui makna dari Pasal

3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sehingga akibat dari perbuatan Jaksa

Penuntut Umum yang kurang teliti serta tidak cermat dalam menguraikan,

menyusun pasal dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan dapat mengalami

pembatalan surat dakwaan karena sudah tidak terpenuhi unsur-unsur yang terdapat

dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP.

ATAU

DAKWAAN KETIGA

Bahwa ia terdakwa Darianus Lungguk Sitorus, untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik


keluarganya yaitu PT.Torganda, dan atau untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April tahun 1998 sampai dengan tanggal 15 Augustus 1999, bertempat di hutan Negara kawasan hutan produksi Padang Lawasan Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/003/SK/I/2006, tanggal 05 Januari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengerjakan atau menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan tanpa ijin Menteri.

Namun terdakwa Darianus Lungguk Sitorus dan Latong S serta Ir.Yonggi Sitorus tetap menduduki/ menguasai dan mengerjakan ( merubah fungsi dan peruntukan) hutan Negara kawasan hutan produksi Padang Lawas menjadi areal perkebunan Kelapa Sawit.

Perbuatan terdakwa Darianus Lungguk Sitorus melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat(1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP

Analisis Hukum Dakwaan Ketiga, dakwaan ketiga dinyatakan bahwa terdapat

lebih dari satu orang yang melakukan menduduki, menguasai dan mengerjakan

lahan kawasan hutan tersebut, diantaranya: terdakwa Darianus Lungguk Sitorus dan

Latong S serta Ir.Yonggi Sitorus, sedangkan pada dakwaan kesatu, dakwaan kedua

yang hanya dijadikan terdakwa adalah Darianus Lungguk Sitorus, maka dalam hal

ini, dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan mengenai

kedudukan Latong S dan Ir.Yonggi Sitorus sebagai terdakwa atau kedudukan

Latong S dan Ir.Yonggi Sitorus sebagai Pemilik Perusahaan tersebut, menurut Pasal

143 ayat (2) Huruf a tentang Syarat Formil dari suatu dakwaan, kedudukan Latong

S dan Ir.Yonggi Sitorus harus dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tersebut. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat(2)

KUHP tersebut tidak tepat dimasukkan kedalam dakwaan ketiga, hal ini disebabkan

kedudukan Latong S dan Ir.Yonggi Sitorus dalam dakwaan ketiga tidak jelaskan


apakah kedua orang ini dikategorikan sebagai pelaku yang maksud dalam Pasal 55

ayat(1) ke-1 jo Pasal 64 ayat(1), melainkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan

ketiga meletakkan kedudukan Latong S dan Ir.Yonggi Sitorus sama dengan

kedudukan terdakwa.

Ketentuan Pasal 1 ayat(2) KUHP yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum

dalam dakwaan ketiga sama sekali tidak tepat, hal ini disebabkan Peraturan

PerUndang-undang yang terapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

merupakan peraturan Per-Undang-undangan yang sudah tidak layak digunakan serta

peraturan tersebut sudah dilakukan pergantian sesuai dengan asas hukum Lex

Posterior Legi Anteriori ( Undang-undang yang baru dapat mengesampingkan

Undang-undang yang lama), maka , Jadi penempatan Pasal 6 ayat(1) jo Pasal 18

ayat (2) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dapat

diterapkan pada 3(tiga) orang terdakwa tersebut diatas, Maka dengan muncul

dakwaan ketiga ini sudah sangat jelas menunjukan ketidak cermatan, ketidak

jelasan serta ketidak lengkapan Jaksa dalam menyusun dakwaan kesatu dan

dakwaan kedua.

DAKWAAN KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Darianus Lungguk Sitorus, untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT.Torganda, dan atau untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April tahun 1998 sampai dengan tanggal 15 Augustus 1999, bertempat di hutan Negara kawasan hutan produksi Padang Lawasan Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/003/SK/I/2006, tanggal 05 Januari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk untuk memeriksa dan


mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa Darianus Lungguk Sitorus melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat(3) huruf a jo Pasal 78 ayat(2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.

Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, menyatakan: ” Setiap orang dilarang:mengerjakan dan atau

menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;,

penjelasan terhadap Pasal 50 ayat(3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun

1999 tentang Kehutanan, diantaranya :

a. Mengerjakan :Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

b. Menggunakan :Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

c. Menduduki :Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Penjelasan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

tersebut diatas, diantaranya:35

35 Penjelasan Pasal 50 ayat(3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan


a. Mengerjakan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya

tidak menjelaskan kedudukan terdakwa apakah kedudukan terdakwa

sebagai terdakwa atau pemilik dari suatu korporasi tersebut serta

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak memaparkan

tentang pihak-pihak mana saja yang termasuk kedalam unsur yang

mengerjakan, apakah terdakwa yang termasuk kedalam kalimat

mengerjakan atau korporasi yang pemiliknya atas nama terdakwa.

b. Menggunakan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya

dijelaskan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan

penggarapan tanah dan/atau perambahan tanah hutan untuk membuat

tanaman kelapa sawit tanpa izin bukan menggunakan kawasan hutan

sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut.

c. Menduduki, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dengan jelas

menentukan siapa pelaku, apakah terdakwa atau korporasinya.

Dakwaan keempat tidak ada ditemukan bahwa terdakwa telah

menduduki hutan dikawasan hutan Negara, akan tetapi, terdakwa dalam

dakwaannya hanya melakukan suatu perambahan hutan dikawasan hutan

Negara.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang mana,

Undang-undang kehutanan ini hanya mengatur tentang pelaku yang

melakukan kerusakan hutan adalah orang, dan juga badan hukum

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No.41 Tahun

1999 tentang kehutanan. Akan tetapi, didalam isi dakwaan keempat jaksa


penuntut umum sama sekali tidak menjelaskan secara terang mengenai

siapa pelaku dari kerusakan hutan tersebut, apakah pelakunya dalam

bentuk orang atau badan hukum. Jikalau dilihat dari isi dakwaan keempat

Jaksa Penuntut Umum ini, maka dapat diambil suatu pendapat bahwa

Jaksa Penuntut Umum masih terdapat keragu-raguan dalam mendakwa

terdakwa, dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum

dalam menentukan pelaku tindak pidana kehutanan dalam dakwaan

keempat dengan menggunakan kalimat ”atau” dalam artian ” Pilihan”

sehingga peletakkan Pasal 50 ayat(3) huruf a Undang-Undang No.41 Tahun

1999 tentang Kehutanan agak sulit untuk diterapkan apabila terdapat

suatu keragu-raguan.

Seharusnya dalam uraian dakwaan keempat terhadap penentuan

pelaku tindak pidana tidak memakai kalimat ”atau”, melainkan langsung

ditentukan siapa yang berhak untuk dinyatakan pelakunya sesuai dengan

bukti-bukti yang sudah terkumpul. Maka dalam hal ini, terlihat ketidak

cermatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat(2) huruf b

KUHAP Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan isi dari dakwaan

keempat.

3. Tujuan Dari Surat Dakwaan

Tujuan surat dakwaan, dikemukakan oleh A.Karim Nasution sebagai berikut: ”

Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa Undang-undang ingin melihat

ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa


pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah

dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum

pidana, pada suatu saat tertentu dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-

keadaan sewaktu melakukannya”36.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

utama dari suatu surat dakwaan itu adalah menetapkan secara konkret atau nyata,

tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu pada waktu dan

tempat tertentu pula.

Tujuan dan peranan surat dakwaan dalam persidangan sangat penting dan

menentukan sehingga menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-

004/JA/11/1993 tanggal 16 November 1993 surat dakwaan bagi penuntut umum

merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap

karena merupakan dasar dan kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam

penyusuanan surat dakwaan37. oleh karena itu, berdasarkan aspek diatas dapatlah

disebutkan bahwa surat dakwaan mempunyai 2(dua) dimensi, yaitu:

1. Dimensi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti pada

persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim pada putusannya.

2. Dimensi negatif, bahwa apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan harus

dapat tercantum pada surat dakwaan

36 A.Karim Nasution dalam bukunya Hamrat Hamid, H, Husein, Harun M, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1992), hal.

37 Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/JA/11/1993 Tanggal 16 November 1993


4. Dasar Hukum Penyusunan Surat Dakwaan

Penyusunan surat dakwaan yang baik, adalah merupakan awal keberhasilan

tugas penuntutan, karena surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses

penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

Dikatakan menduduki posisi sentral, karena surat dakwaan menjadi dasar dan

membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar

tuntutan pidana, dan dasar putusan pengadilan (Litis Contestatio) dan dasar dalam

melancarkan upaya hukum.

Pentingnya fungsi surat dakwaan dalam proses pidana tesebut, maka

penyusunannya menuntut kemampuan teknis profesional dan persiapan yang

matang dari penuntut umum. Untuk dapat menyusun suatu surat dakwaan yang

baik, diperlukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

a. Mempelajari dan meneliti dengan seksama hasil penyidikan, guna mendapat

kepastian apakah dari hasil penyidikan tersebut telah tercukupi semua

persyaratan guna melakukan penuntutuan. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal

139 jo Pasal 140 ayat(1) KUHAP.

b. Secara bulat dan utuh memahami, menguasai materi perkara yang antara lain

meliputi:

1. Tindak pidana apa yang terjadi

2. Kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan

3. Bagaimana Modus operandi yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan

itu.


4. Alat apa yang dipergunakan, apa yang menjadi sasaran dan apa yang telah

terwujud dalam tindak pidana itu

5. Apakah motivasi yang mendorong dilakukannya tindak pidana itu

6. Siapa-siapa yang mengetahui terjadinya tindak pidana itu

7. Benda-benda apa saja yang dapat diajukan sebagai barang bukti

8. Siapa-siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas terjadinya tindak

pidana tersebut

c. Memahami dan menguasai kelemahan-kelemahan yang melekat pada berkas

perkara dan mempersiapkan argumentasi untuk menangkis segala sanggahan,

bantahan atau keberatan atau kelemahan itu.

d. Mempelajari aspek hukum pidana(Materil dan Formil) yang terkait dalam

penuntutan perkara tersebut, termasuk mempelajari dan meneliti doktrin serta

yurisprudensi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

e. Mengidentifikasi secara cermat bentuk tindak pidana yang bersangkutan,

kemudian menentukan bentuk/sistematik yang tepat dalam penyusunan

dakwaan

f. Memperhatikan dan melaksanakan mekanisme penyusunan surat dakwaan yang

menganut sistem koreksi berjenjang, antara penuntut umum – Kasi Pidum/Kasi

Pidsus dan KAJARI

g. Penyusunan surat dakwaan dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, baik

mengenai syarat formil maupun syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 143

ayat(2) huruf a, b KUHAP.


h. Perumusan surat dakwaan, agar menggunakan bahasa yang sederhana tetapi

efektif.

Mekanisme pembuatan surat dakwaan melalui ketentuan Surat Edaran Jaksa

Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 dan Surat Edaran

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.B-607/E/11/1993 tanggal 22

November 1993, surat dakwaan hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan

langkah-langkah sebagai berikut:38

1. Persiapan pembuatan surat dakwaan:

1. Penelitian berkas perkara

2. Teknis redaksional

3. Pemilihan bentuk surat dakwaan

4. Matriks surat dakwaan

5. Konsep surat dakwaan

2. Pengetikan surat dakwaan

38 Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 Dan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum No.B-607/E/11/1993 tanggal 22 Novenber 1993


B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin ” Corruptio” yang kemudian muncul dalam

bahasa inggris dan prancis ” Corruption”, dalam bahasa belanda ” Korruptie”, dan

selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.39 Korupsi secara

harfiah berarti ”Jahat” atau ”Busuk”40, sedangkan A.I.N. Kramer ST

menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi41 . Oleh karena itu,

tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat,

rusak, atau suap.

Memperhatikan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang

No.20 Tahun 200, maka tindak pidana korupsi itu dapat di lihat dari dua segi yaitu

Korupsi aktif dan Korupsi pasif, adapun yang di maksud dengan korupsi aktif

adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan

Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak

pidana korupsi.

39Hamzah, Andi, dalam buku Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-I, ( Medan, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1

40M. Echols, Jhon, Shadily, Hassan, dalam buku Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-I, ( Medan, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal.1

41Kramer, A.I.N, dalam buku Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-I, ( Medan, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1


2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan

atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan

tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

korupsi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelengara

Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 5 ayat(1)

huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelengara Negara karena atau

berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan

atau tidak dilakukan dalam jabatannya berdasarkan Pasal 5 ayat(1) huruf b

Undang-Undang No.20 Tahun 2001


7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

berdasarkan Pasal 6 ayat(1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001

8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau

barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang berdasarkan Pasal 7

ayat(1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana di maksud

dalam huruf a berdasarkan Pasal 7 ayat(1) huruf b Undang-Undang No.20

Tahun 2001

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau

Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan

keselamatan Negara dalam keadaan perang berdasarka Pasal 7 ayat(1) huruf c


11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau

Kepolisian Negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang

sebagaimana dimaksud dalam huruf c berdasarkan Pasal 7 ayat(1) huruf d


12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara

waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan


karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

atau di gelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan

tersebut berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2001

13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu

jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan

administrasi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2001

14. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu

jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja,

mengelapkan, menghancurka, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai

barang, akte, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau

membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena

jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akte, surat atau daftar

tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akte, surat atau daftar

tersebut berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.20 Tahun 2001

15. Pegawai negeri atau penyelengara Negara yang:

1. Berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

tindak pidana korupsi


2. Berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan

atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak

pidana korupsi

3. Berdasarkan Pasal 12 huruf g Undang-Undang No.20 Tahun 2001



4. Berdasarkan Pasal 12 huruf h Undang-Undang No.20 Tahun 2001



5. Berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan


pidana korupsi

16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi

hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu berdasarkan

Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999

Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut:

a. Pegawai negeri atau penyelengara Negara yang menerima pemberian atau

janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 5 ayat(2) Undang-

Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.


b. Hakim atau advokad yang menerima pemberian atau janji untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubung

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

berdasarkan Pasal 6 ayat(2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan


pidana korupsi

c. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan TNI atau POLRI

yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a atau huruf c Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berdasarkan Pasal 7

ayat(2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

d. Pegawai negeri atau penyelengara negara yang menerima hadiah atau janji

pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau

janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya berdasarkan Pasal 11

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

e. Pegawai negeri atau penyelengara negara yang menerima hadiah atau janji

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai


akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan

sesuatu atau dalam jabatannya yang bertentangannya dengan kewajibannya

berdasarkan Pasal 12 huruf a, b Undang-Undang No.20 Tahun 2001



f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berdasarkan Pasal

12 huruf c Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

g. Advokad yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut

diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat

atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan

kepada pengadilan untuk diadili berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-

Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

h. Setiap pegawai negeri atau penyelengara negara yang menerima gratifikasi

yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No.20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi


Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi juga dapat dilakukan oleh Korporasi selain dilakukan oleh orang

perseorangan.

Adapun yang dimaksud dengan korporasi dalam Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam hal tindak pidana korupsi Pasal 20 ayat(1) dilakukan oleh atau atas nama

korporasi, maka tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi

dan atau pengurusnya. Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi

yang menjalankan kepengurusan korporasi bersangkutan sesuai dengan anggaran

dasar termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangannya dan

ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak

pidana korupsi42.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam

lingkungan korporasi tersebut.

42Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat(1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi Pasal 20 ayat(3)

UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka

korporasi itu diwakili oleh pengurus dan sesuai dengan Pasal 20 ayat(4) UU No.31

Tahun 1999 tersebut dapat diwakili oleh orang lain. Untuk itu hakim dapat

memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan

dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan

sesuai dengan Pasal 20 ayat(5) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

tindak pidana korupsi.

3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan

Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan di atur Undang-Undang

No.16 Tahun 2004 dan KUHAP. Pada asasnya lembaga kejaksaan dipimpin oleh

seorang Jaksa Agung RI dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004

tentang Percepatan pemberantasan korupsi huruf kesebelas butir ke-9 khusus Jaksa

Agung RI di instruksikan, bahwa:43

a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk

menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.

b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalah gunaan wewenang

yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.

43 Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi huruf kesebelas butir ke-9


c. Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian Negara RI, Badan Pengawas

Keuangan Dan Pembangunan, PPATK, dan institusi Negara yang terkait dengan

upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat

tindak pidana korupsi.

Lembaga penuntut dalam perkara pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 137

KUHAP Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja

yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Adapun dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP

penuntut umum mempunyai wewenang:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu.

b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

memperhatikan Pasal 110 ayat(3) dan Ayat(4) dengan memberikan petunjuk

dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh

penyidik.

d. Membuat surat dakwaan

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa

maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

g. Melakukan penuntutan.


h. Menutup perkara demi kepentingan umum.

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang.

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan wewenang Jaksa Penuntut umum sesuai dengan ketentuan

Pasal 137 huruf d KUHAP yaitu membuat surat dakwaan, maka dalam perkara

tindak pidana korupsi dikenal 4 macam bentuk surat dakwaan, antara lain:44

1. Dakwaan tunggal

2. Dakwaan kumulatif

3. Dakwaan subsidaritas

4. Dakwaan campuran/gabungan

Menurut doktrin ada satu lagi bentuk surat dakwaan, yaitu dakwaan alternatif.

Akan tetapi, sepanjang pengetahuan, penelitian dan pengamatan penulis untuk

tindak pidana korupsi jarang ditemukan bentuk dakwaan alternatif dalam artian

yang sebenarnya. Pada praktik ditemukan kekaburan makna dan pencampuran

istilah antara dakwaan alternatif dengan dakwaan primer subsidair. Kalau diteliti,

ternyata dalam dakwaan alternatif yang sebenarnya, ditemukan kata ”atau” antara

dakwaan yang satu dengan berikutnya.

44 Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2007), hal. 196


Hal ini tidak ditemukan dalam dakwaan primer subsidair. Apabila ditinjau dari

aspek pembuktiannya karena dakwaan alternatif sifatnya jenis sehingga

Jaksa/Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana sekiranya berdasarkan

hasil pemeriksaan di persidangan yang terbukti. Akan tetapi dalam dakwaan primer

subsidair harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama.

Apabila tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya. Begitupun

sebaliknya, apabila dakwaan pertama telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu

dibuktikan lagi. Hal ini kalau diperbandingkan dengan dakwaan alternatif, sifat

tersebut berbeda sehingga menurut persepsi penulis tidak pada tempatnya

mengidentifikasikannya dakwaan alternatif dengan dakwaan primer subsidair.

1.1. Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan

tunggal, surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan

dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung

faktor penyertaan atau faktor concursus maupun faktor alternatif atau faktor

subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa

jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk

tunggal. Lazim terjadi dalam praktek apabila Jaksa/Penuntut Umum

mempergunakan dakwaan tunggal, Jaksa/Penuntut Umum telah yakin bahwa

terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya

terdakwa tidak lepas dari tindak pidana yang didakwakan.Terdakwa didakwa

dengan bentuk seperti ini, sebenarnya mengandung resiko besar karena seandainya


Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan dakwaannya dipersidangan, terdakwa

oleh Majelis Hakim jelas akan dibebaskan.

1.2. Dakwaan Kumulatif

Praktik peradilan secara terminologi bentuk dakwaan kumulatif lazim disebut

sebagai ”dakwaan berangkat” atau Cumulatieve ten Laste Legging” dan sebagainya.

Dengan titik tolak teoritis, sebenarnya hakikat dakwaan kumulatif diatur dalam

ketentuan Pasal 141 Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana yang ditentukan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan

perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama

atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:45

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan

kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap

penggabungannya.

2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain, dan

3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, tetapi

yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan

tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pengaturan dakwaan kumulatif ini selain terdapat dalam hukum pidana formal,

juga diatur dalam hukum pidana materil sebagaimana tersurat ketentuan BAB VI

KUHP tentang gabungan tindak pidana/ pembarengan tindak pidana.

45 Pasal 141 Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


Konkret bentuk dakwaan kumulatif dibuat penuntut umum apabila dalam satu

surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak

berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya, tetapi

didakwakan secara sekaligus, yang penting dalam hal ini bahwa subyek pelaku

tindak pidana korupsi adalah terdakwa yang sama.

A.3. Subsidaritas

Surat dakwaan berbentuk subsidaritas adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari

beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang ancaman

pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang ancaman pidana makin

lebih ringan. Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk subsidair karena

beberapa pasal dan/atau ketentuan pidana saling bertitik singgung/saling

berdekatan. Maksud penuntut umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari

pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan/ tindak pidana yang telah

dilakukan.46

Sedangkan konsekuensi pembuktiannya maka yang diperiksan terlebih dahulu

adalah dakwaan primair dan bila tidak terbukti, baru beralih kepada dakwaan

subsidair dan demikian seterusnya.

Akan tetapi, sebaliknya bila dakwaan primair telah terbukti dakwaan

subsidairnya dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi.

46 Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan NegeriUpaya Hukum dan Eksekusi Edisi Pertama ”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992), hal. 331


Konkretnya, dakwaan subsidairitas, teoritisnya disusun berlapis-lapis dari

urutan terberat sampai teringan, bagaimana halnya apabila aspek ini dilanggar

penuntut umum? Terhadap aspek tersebut M.Yahya Harahap secara tegas

berpendapat bahwa:47 ” Jawaban atas pertanyaan tersebut, bergantung kepada

pendekatan yang dilakukan.

Pendekatan bersifat Formalistic Legal Thinking secara sempit dan ekstrim,

pelanggaran atas prinsip tersebut:

• Dianggap melanggar hukum acara yang tidak bisa ditolelir, karena berakibat

menyulitkan terdakwa membela kepentingan dirinya.

• Karena pelanggaran itu bersifat Undue Proces berarti pemeriksaan berada

dalam keadaan Unfairtrial dan sekaligus mengandung pelanggaran Hak Azasi

terdakwa untuk memperoleh Fair trial

Asas Pasal 4 ayat(1),(2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman: ”Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan(asas ini pada saat

sekarang dianut secara luas disemua Negara dengan rumusannya: Informal

procedure and can be put in motion quikly).

47 Harahap, M.Yahya, dalam Buku Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahannya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2007), hal. 200


Pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai Clerical Error

(kesalahan pengetikan) atau Procedural Error(kesalahan prosedur) yang dapat

diluruskan dengan jalan:

• Hakim dalam persidangan mengubah susunan dakwaan sesuai dengan prinsip

yang digariskan.

• Hal itu dapat dilakukan dengan cara mencatat dalam berita acara serta

menjelaskan dalam pertimbangannya

Hakim yang bersikap sempit menghadapi pelanggaran yang sepele ini, dianggap

naif dan agak arogan dan kurang profesional dan tidak memiliki daya improvisasi.

Sebab seandainya pun terjadi susunan urutan yang menempatkan dakwaan yang

lebih ringan ancaman pidananya sebagai primair, hakim dalam kedudukannya yang

aktif memimpin jalannya persidangan dapat mengarahkan pemeriksaan mulai dari

yang lebih berat ancaman pidananya. Oleh karena itu, tidak rasional, tidak realistis

dan tidak objektif untuk menyatakan dakwaan kabur serta membingungkan

terdakwa membela kepentingannya.

A.4. Dakwaan Campuran/Gabungan

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan

dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair.Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu

mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam

perkara narkotika.

Bentuk dakwaan kombinasi ini bertumbuh dalam praktek yang merupakan:

a. Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan alternatif, atau

b. Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan subsidair.


Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perkara

Nomor:PDS-01/JKT-PST/03/2006 tertanggal 06 Maret 2006, apabila Jaksa

Penuntut Umum terdapat keragu-raguan dalam mendakwa terdakwa, maka Jaksa

Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa seharusnya menggunakan surat

dakwaan dalam bentuk alternatif.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tindak pidana korupsi

harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat(2) KUHAP menentukan bahwa: ”

Penuntut umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani

serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Uraian secara cermat, Jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat(2) KUHAP sebagaimana tersebut diatas, maka

menurut pandangan doktrina ilmu hukum acara pidana syarat-syarat tersebut

dapatlah di bagi menjadi:

1. Syarat formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

• Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum.

• Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat materil

Syarat materil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:

a. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan


b. .Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Setiap surat dakwaan mengandung 2(dua) syarat, yakni syarat formal dan syarat

materil, kedua syarat ini harus dipenuhi oleh surat dakwaan. Akan tetapi, nyatanya

diantara kedua syarat tersebut Undang-undang sendiri membedakan.

Perbedaan diantara kedua syarat ini dapat kita lihat dari bunyi ketentuan Pasal

143 ayat(3) yang menegaskan: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) huruf b, batal demi hukum. Meneliti bunyi

penegasan ketentuan Pasal 143 ayat(3) tersebut dapat kita tarik kesimpulan:48

1. Kekurangan atas syarat formil, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi

hukum. Hal ini berarti, kekurangan atau kesalahan mengenai isi syarat formil

surat dakwaan:

• Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan

yang diakibatkan kekurang sempurnaan syarat formil, ”dapat dibatalkan”.

jika tidak batal demi hukum tapi dapat dibatalkan, karena sifat kekurang

sempurnaan pencantuman syarat formil dianggap sebagai yang bernilai

”Kurang sempurna”

• Bahkan menurut hemat kami, kesalahan syarat formil tidak prinsipil sekali.

Misalnya hanya kesalahan penyebutan umur saja, tidak dapat dijadikan

alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau

• ketidak sempurnaan syarat formil dapat dibetulkan hakim dalam putusan.

48 Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama ”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit: Pustaka Kartini, 1985), hal. 420


Sebab pembetulan syarat-syarat formil surat dakwaan, pada pokoknya tidak

menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.

b. Kekurangan syarat materil, mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi

hukum. Jelas kita lihat perbedaan diantara kedua syarat tersebut. Pada syarat

formil, kekurangan dan kesilapan memenuhi syarat tersebut tidak

mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat

dibetulkan. Sedang pada syarat materil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi,

surat dakwaan batal demi hukum.

Ancaman batal demi hukum bagi dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan

Pasal 143 ayat(2) huruf b, dakwaan ”batal demi hukum” berarti:

- Dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Dakwaan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dakwaan tidak berkekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada, maka

keadaan perkara kembali ke status semua yakni status sebagaimana semula dalam

keadaan belum dilimpahkan. Dengan demikian penuntut umum jika hendak

melimpahkan lagi maka surat dakwaan diperbaiki atau penuntut umum mengajukan

upaya hukum banding.

Rumusan mengenai surat dakwaan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 143

ayat(2) huruf b KUHAP, sesungguhnya tidak tepat karena yang dicantumkan dalam

pasal tersebut adalah ” Tindak Pidana Yang Didakwakan”. Dengan demikian, yang

diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah mengenai tindak pidana yang

didakwakan, bukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Rumusan-


rumusan dalam hukum pidana adalah ” Perbuatan” yang dilakukan sebagaimana

dicantumkan dalam Pasal 1 KUHP.

Ketentuan Pasal 1 ayat(1) KUHP yang berbunyi: ” Tiada suatu perbuatan yang

boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang, yang

terdahulu dari perbuatan itu”49

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat(1) KUHP, maka dapat diketahui bahwa

hukum pidana materil memuat perbuatan-perbuatan yang diancam dengan

hukuman. Dengan demikian, hukum pidana materil berkenaan dengan ”Perbuatan”.

Berbeda halnya dengan syarat surat dakwaan yang berdasarkan R.I.B, syarat

tuduhan menurut Undang-undang terdiri dari 2(dua) syarat:50

1. Syarat formil

2. Syarat materil

A.1. Syarat Formil,

Syarat formil terdapat unsur-unsur mengenai nama, umur, tanggal, tempat lahir,

pekerjaan, dan tempat tinggal terdakwa.

B.2. Syarat Materil

Syarat materil suatu tuduhan ditentukan dalam Pasal 250 R.I.B sebagai berikut :

harus dinyatakan :

a. Perbuatan-perbuatan yang dituduhkan.

b. Waktu dan tempat perbuatan itu kira-kira dilakukan.

49 Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 50 Nasution, A.Karim, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, (Jakarta: Muda Pati

Adhyaksa, Kepala Direktorat Khusus Bidang Operasi Kejaksaan Agung RI, 1972),hal. 79


c. Keterangan-keterangan mengenai keadaan-keadaan terutama yang dapat

memberatkan atau meringankan kesalahan tertuduh.

Syarat-syarat yang tersebut dalam a dan b jika tidak dipenuhi diancam dengan

pembatalan, sedang syarat-syarat dalam c tidak diancam pembatalan.

Menurut Pasal 282 R.I.B, selama persidangan berjalan, hakim (sekarang Jaksa)

dapat melakukan perubahan pada surat tuduhan dalam batas-batas tertentu.

Sebenarnya dengan kemungkinan merubah tersebut ancaman pembatalan dalam

syarat a dan b diatas telah berkurang artinya.

Memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang diatas, sepintas

lalu nampaknya tidak begitu sulit untuk menyusun suatu tuduhan, namun dengan

demikian dengan mempelajari yurisprudensi, akhirnya akan ternyata bahwa

sungguh-sungguh tidak mudah untuk membuat suatu surat tuduhan yang baik.

Pengalaman menunjukan bahwa masih sering terjadi pembuatan surat tuduhan

yang kurang sempurna, sejarah pertumbuhannya juga dapat disimpulkan bahwa

penyusunannya bukan dianggap suatu pekerjaan yang mudah. Sejak lahirnya surat

tuduhan dalam tahun 1885, yang ditugaskan membuatnya adalah Ketua Pengadilan

(Hakim).

Diketahui bahwa R.I.B yang merubah IR yang ditujukan pada pembentukan

Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri, masih juga belum memikirkan

untuk memberi wewenang kepada Jaksa untuk membuat surat tuduhan.

Oleh sebab itu, samapai kita mengalami sedemikian lama keadaan yang sangat

janggal dimana hakim yang ditugaskan membuat surat tuduhan, yang sebenarnya


tidak sesuai sama sekali dengan sistem accusatoir dari pemeriksaan perkara

dipengadilan

4. Bentuk-Bentuk Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bentuk kerugian Negara dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa

Darianus Lungguk Sitorus, adalah:

1. Kerugian atas hilangnya tegakan besarnya antara USD 1655,36 per Ha hingga

USD 1795,32 per Ha atau Rp.16.553.600 per Ha hingga Rp.17.953.200 per Ha.

2. Kehilangan perolehan PSDH dan DR besarnya antara Rp.3.967.668 per Ha

hingga Rp.4.225.176 per Ha

3. Kerugian rehabilitasi yang didekati dengan standar biaya rehabilitasi lahan

sebesar Rp.4.500.000 per Ha

4. Kerugian atas tanah/lahan yang dikuasai oleh pihak lain dengan perkiraan harga

tanah di padang lawas adalah Rp.7.500.000 per Ha.

Bentuk kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas

nama Darianus Lungguk Sitorus tersebut diatas, yang mana dalam hal ini, terdakwa

sama sekali telah melalaikan kewajibannya dalam membuka lahan hutan dengan

maksud untuk merubah fungsi lahan hutan, maka dalam hal ini, atas dasar kerugian

Negara tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan terdakwa kedalam

dugaan perkara tindak pidana korupsi adalah tidak sesuai dengan kenyataannya,

walaupun, secara tidak langsung akibat perbuatan terdakwa yang mengalih

fungsikan lahan hutan menimbulkan kerugian Negara, akan tetapi, untuk

membuktikan perbuatan terdakwa harus didasarkan kepada pembuktian yang


berdasarkan kepada hukum acara pidana yang berlaku yakni Pasal 184

ayat(1)KUHAP yang menyatakan, antara lain:

Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk,

Keterangan terdakwa. Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada

sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi

dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim

dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya

korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan

kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian

terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perbuatan-perbuatan mana kah yang dapat dianggap terbukti.

b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang

didakwakan kepadanya.

c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.

d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada

pengadilan juga dapat berguna dan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun

kepentingan lembaga penelitian bahwa kekhususan peranan pembuktian untuk

pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana,

antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi

kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.


b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain

apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh

manusia atau bukan alam.

c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan

yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan

petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian

Undang-undang secara negatif, akan tetapi asas pembuktian Undang-undang secara

negatif ini berbanding terbalik jikalau dilakukan oleh terdakwa yang

dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi

menganut asas pembuktian terbalik.

Alat bukti yang terdapat didalam ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut masih

tetap berlaku dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, akan tetapi, terdapat

alat bukti tambahan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menanggani

perkara tindak pidana korupsi .

Berdasarkan Pasal 26 A huruf a, b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, yang menyatakan:51

a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik, atau yang serupa dengan itu.

51 Pasal 26 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau, tanpa bantuan suatu

sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas,

maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Khususnya terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Darianus Lungguk

Sitorus ini, Jaksa penuntut umum hanya memaparkan mengenai akibat perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaannya, tetapi, disisi lain, Jaksa

penuntut umum dari segi pembuktiannya tidak meletakkan bukti-bukti dokumen

sebagaimana di atur dalam Pasal 26A huruf b Undang-Undang No.20 Tahun yang

kuat yang menyatakan bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan tindak pidana

korupsi.

Pembahasan tentang adanya kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan

oleh terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal tersebut terdapat

kalimat ” Melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara”. Sedangkan yang di maksud dengan ”Merugikan” adalah sama artinya

dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang

dimaksudkan dengan unsur ” Merugikan Keuangan Negara” adalah sama artinya

dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.


Adapun yang dimaksud dengan Keuangan Negara, didalam penjelasan umum

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak

dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak

dan kewajiban yang timbul karena:52

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat

lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha

Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan

perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata ” Merugikan” yang sama artinya

dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan

unsur ” Merugikan Perekonomian” Negara adalah sama artinya dengan

perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang

berjalan.

52 Wiyono, R, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cetakan Ke dua (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2009),hal. 41


Penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha

masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik

ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan

kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Ditinjau dari sudut pengertian dalam ilmu hukum, apa yang dimaksud dengan ”

Perekonomian Negara” seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit untuk

menentukan apa yang dimaksud dengan unsur ” Merugikan perekonomian Negara”

di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat

dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Dengan demikian, untuk

dapat membuktikan adanya unsur merugikan ”Keuangan Negara” tidak terlalu sulit,

karena apa yang di maksud dengan ” Keuangan Negara” pengertiannya sudah jelas,

tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya unsur ” Merugikan

perekonomian Negara” sangat sulit. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kerugian

Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi yang di tuangkan dalam surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa terdakwa

telah terindikasi melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Disamping itu, Jaksa

Penuntut Umum dalam tidak menguraikan alat-alat bukti secara lengkap yang

sesuai dengan Pasal 26A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana


Korupsi, melainkan Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan suatu rekayasa alat

bukti terhadap dakwaan tindak pidana korupsi, serta dalam hal ini dalam Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa antara tindak tindak pidana

kehutanan dengan tindak pidana korupsi sama sekali tidak memiliki hubungan yang

erat serta didalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan sama

sekali tidak mengatur hubungannya dengan tindak pidana korupsi


chapter ii 2 m

Documents