fungsi sosial tanah - portal.kopertis3.or.idportal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/964/1/buku...

FUNGSI SOSIAL TANAH

Agus Surono

UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIAFAKULTAS HUKUM

2013

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)Agus Surono

FUNGSI SOSIAL TANAHAgus SuronoCet. 1 - Jakarta : Fakultas HukumUniversitas Al-Azhar Indonesia, 2013viii + 106 hlm. B5

ISBN 978-602-17732-7-7

Untuk yang tercintaOrang tuaku : Bapak Slamet Surani dan Ibu Nafiah

Istriku Sonyendah R.Anak-anakku : M. Rizqi Alfarizi R. dan M. Ridho Bayu Prakoso

KATA PENGANTAR

Maha besar Allah SWT atas segala rahmat dan ijinNya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang mendalam tentang Fungsi Sosial Tanah di beberapa daerah. Semoga lahirnya buku ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pertanahan/Agraria.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian buku ini.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Ayahanda H. Slamet Surani yang selalu memanjatkan doa buat penulis dalam shalatnya dan secara khusus kepada Almarhumah Hj. Nafiah yang dengan tulus dan ikhlas semasa hidupnya selalu memperjuangkan pendidikan buat putera-puterinya, dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa, penulis menghaturkan sembah sujud dan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah senantiasa meridloi apa yang yang sudah Bapak dan Ibu upayakan dan ihtiarkan.

Kepada Mertua yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, H. Soemarsono (Almarhum) yang telah banyak mendorong dan berdoa semasa hidupnya, serta Ibu Hj. Sri Suparsih yang senantiasa memberikan doa kepada penulis dan keluarga, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya ucapan terima kasih atas pengertian, dukungan dan doa penulis sampaikan kepada Istri tercinta Sonyendah Retnaningsih, SH.,

MH., yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta anak-anak tercinta M. Rizqi Alfarizi Ramadhan dan M. Ridho Bayu Prakoso, yang senantiasa memberi dorongan semangat dan mengerti atas kesibukan penulis dalam menjalani profesinya sebagai dosen dan praktisi hukum ini.

Harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun kepentingan pengembangan Ilmu Hukum Agraria di Indonesia khususnya.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan disana-sini serta masih jauh untuk kategori sempurna, mengingat segala keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang positif senantiasa penulis harapkan.

Jakarta, April 2013

Agus Surono

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...................................................................... 1

B. Permasalahan ....................................................................... 3

C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 4

D. Manfaat Penelitian ................................................................ 4

BAB 2 KERANGKA TEORITIK

A. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) ..................... 5

B. Teori Keadilan ....................................................................... 9

C. Teori Hukum Pembangunan .............................................. 10

D. Ruang Lingkup ..................................................................... 14

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pikir Kajian .......................................................... 15

B. Pendekatan Penelitian .......................................................... 16

C. Metode Pengumpulan Data ................................................ 16

D. Analisis Data ......................................................................... 32

BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambarn Umum Lokasi Penelitian ................................... 33

BAB 5 HASIL OLAHAN DATA SEMENTARA YANG SUDAH SELESAI DIOLEH .......................................................................................... 93

BAB 6 PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 101

B. Saran ....................................................................................... 102

DAFTAR PUSTAKA

Fungsi Sosial Tanah 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanah selain mempunyai dimensi fisik dan lintas sektoral, juga mempunyai dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertanahan dan keamanan. Setiap dimensi tersebut potensial memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Pengelolaan pertanahan haruslah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 memberikan dasar bagi lahirnya kewenangan Negara yang disebut dengan hak menguasai Negara. Hak menguasai Negara dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih sering disebut dengan UUPA yaitu kewenangan: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan runag angkasa tersebut, b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa, dan c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ketiga kewenangan tersebut, merupakan landasan untuk mewujudkan cita-cita mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,

1

BabBab

Fungsi Sosial Tanah2

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Republik Indonesia.

Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut hak menguasai Negara dijabarkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang lain seperti UU Nomor 11 Tahun 1967 dan UU Nomor 5 Tahun 1967, Hak menguasai Negara dijabarkan menjadi:a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa;c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.Berdasarkan hak menguasai Negara inilah bersumber wewenang Negara

untuk mengelola bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya pengelolaan tanah telah menimbulkan berbagai masalah. Tujuan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” masih jauh dari yang diharapkan. Kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan ketimpangan pemilikan penguasaan tanah. Tanah dalam Republik ini sebagian besar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha konglomerasi. Demikian juga telah terjadi secara besar-besaran peralihan fungsi tanah pertanian dan non pertanian.

Salah satu perspektif yang mendasar dari pengelolaan pertanahan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial (Pasal 6 UUPA), pengelolaan pertanahan pada prinsipnya merupakan urusan Pemerintah. Oleh karena itu, fungsi sosial hak atas tanah dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan (Policy), pengaturan (regulatory), pengendalian dan pengawasan (compliance), dan pelayanan (service). Dalam melaksanakan misi-misi sosial tersebut pemerintah mempertimbangkan ketersediaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), keadilan bagi seluruh rakyat, kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dan berkesinambungan dalam pelayanan, ketersediaan dan ekosistem.


Meskipun konsepsi tentang pengelolaan pertanahan yang mempunyai fungsi sosial telah tertuang dalam UUPA, namun demikian mengenai fungsi sosial hak atas tanah masih belum dapat dijabarkan secara jelas dalam kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta pelayanan dalam bidang pertanahan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kajian yang menyeluruh tentang pengembangan kebijakan terhadap fungsi sosial hak atas tanah.

Untuk menangani dan membenahi persoalan pertanahan yang berkaitan dengan tanah adat tersebut di atas tentu diperlukan pemikiran-pemikiran dari banyak pihak, baik bersifat akademisi maupun praktisi yang diharapkan nantinya dapat membantu pimpinan merumuskan kebijakan pertanahan dalam bentuk kegiatan beruapa penelitian mengenai kebijakan di bidang pertanahan khususnya mengenai kebijakan fungsi sosial tanah dengan sasasran utama bagaimana merumuskannya dalam wilayah masyarakat hukum adat/ulayat dapat member kontribusi maksimal bagi keinginan politik pemerintah yaitu “tanah untuk kesejahteraan rakyat.”

vMelalui penilitian ini akan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kebijakan di bidang pertanahan khususnya mengenai kebijakan fungsi sosial tanah agar mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk mensejahterakan masyarakat adat khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama terhadap kesempatan mereka untuk memanfaatkan tanah secara optimal.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut di atas harus mampu menjawab beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:1. Bagaimana pola kebijakan fungsi sosial tanah untuk kepentingan masyarakat

menurut UUPA?2. Bagaimanakah kontribusi fungsi sosial tanah terhadap kesejahteraan

masyarakat?3. Bagaimanakah konsep kebijakan fungsi sosial tanah yang efektif dan ideal

bagi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat?


C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan-masukan dalam kaitannya terhadap masalah kebijakan fungsi sosial tanah yang telah dilaksanakan di berbagai daerah yang dijadikan sebagai sampel penelitian guna menghasilkan rumusan kebijakan secara nasional berkaitan dengan fungsi sosial tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan kajian ini secara lebih khusus harus mampu menjawab beberapa permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas yang meliputi:1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pola kebijakan fungsi sosial

tanah untuk kepentingan masyarakat menurut UUPA.2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang kontribusi kebijakan fungsi

sosial tanah terhadap kesejahteraan masyarakat.3. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang konsep kebijakan fungsi

sosial tanah yang efektif dan ideal bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan memberikan kontribusi pemikiran:

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fungsi sosial tanah.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh instansi BPN khususnya dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh BPN dalam kaitannya dengan pengembangan kebijakan fungsi sosial tanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


2

BabBabKERANGKA TEORITIK

Penelitian ini hakekatnya adalah dalam rangka mencari dan menemukan

alternatif kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan fungsi sosial

tanah. Secara khusus akan dicermati tentang kebijakan fungsi sosial tanah yang

dapat diterapkan secara nasional di beberapa daerah dengan disesuaikan dengan

kondisi di daerah masing-masing.

Upaya untuk melakukan penelitian tentang “Kebijakan Fungsi Sosial Tanah”

menggunakan beberapa teori yang akan dipakai sebagai alat analisis penelitian.

Beberapa teori tersebut diantaranya teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori

Keadilan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Rawls, teori hukum

pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja.

A. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Kerangka pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian ini, digunakan

untuk dapat menjawab 3 (tiga) identifikasi masalah yang telah ditetapkan.


Pilihan berfikir yuridis dari salah satu teori tentang tujuan negara adalah Negara

Kesejahteraan (Welfare State). Konsep negara hukum yang semula merupakan

liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.1

Menurut konsep Negara Kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan

umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan

bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.2

Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga

dikenal konsep negara kesejahteraan (welfare state), yakni suatu konsep yang

menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat3. Sehubungan dengan

konsep negara kesejahteraan tersebut, maka negara yang menganut konsep

negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi4 yaitu:

1. The State as provider (negara sebagai pelayan)

2. The State as regulator (negara sebagai pengatur)

3. The State as enterpreneur (negara sebagai wirausaha), and

4. The State as umpire (negara sebagai wasit).

Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan

sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang

peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai

regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat peraturan

dalam kaitannya dengan fungsi sosial tanah, sehingga terwujud kesejahteraan

rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33

ayat (3). Oleh sebab itu,peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat agar

lebih berdaya dalam ikut mengelola dan memanfaatkan tanah menjadi suatu

hal yang sangat penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur

1 Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 133.2 CST Kansil dan Christine ST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1), Rineka Cipta, Jakarta,

1997, hlm. 20.3 Mustamin Dg. Matutu, ”Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modem, ”Pidato

Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972. hlm. 15.

4 W. Friedmann., The State and The Rule of Law In A Mixed Economy, London: Steven & Son, 1971, hlm. 5.


penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara

dalam menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang agrarian

khususnya terhadap tanah adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi

dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.

Teori Negara Kesejahteraan sangat mendukung suatu pola kebijakan fungsi

sosial tanah, sehingga akan mendukung terwujudnya kesejahteraan umum dan

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 pertama kali diadop oleh

Muhamad Hatta, 5 yang dapat dikemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 33

yang berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam

Undang-Undang.

Kebijakan fungsi sosial tanah di Indonesia, mengacu pada ideologi

penguasaan dan pemanfaatan sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

5 Jimly Asshiddiqie, “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”, Universitas Indonesia , Jakarta, 1998.


“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini dibatasi

yaitu harus dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.6

Campur tangan Pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia

menganut konsep negara kesejahteraan (Welfare State), sebagaimana dicetuskan

oleh Beveridge.7 Selanjutnya, dalam perkembangannya karena keterlibatan

pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam membuat regulasi

dan mengawasi berbagai aktivitas di masyarakat, timbul berbagai permasalahan

yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di lapangan. Hal tersebut

digambarkan oleh Tocqueville seringkali menimbulkan konflik termasuk

juga di dalamnya konflik tenurial di suatu negara. Ia mengemukakan bahwa:

“Conflict, however bounded; controversy, however regulated-these are features

not incidental but essential to the operation of the political system”.8

Tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing:

Pertama, dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis

dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.

Kedua, dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan

pada segi keadilan. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum

dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.9

6 Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia, (Jakarta: Liberti, 2003), hlm.9.

7 Beveridge seorang anggota Parlemen Inggris dalam reportnya yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain tentang meratakan pendapatan masyarakat, usulan kesejahteraan sosial, peluang kerja, pengawasan upah oleh Pemerintah dan usaha di bidang pendidikan. Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm.82.

8 Tocqueville’s seperti dikutip Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State, (New York: Stanford University Press, 1978), hlm. 111.

9 AchmadAli,MenguakTabirHukum,SuatuKajianFilosofisdanSosiologis, (Jakarta:PT.GunungAgung,2000), hlm.72.


B. Teori Keadilan

Disamping teori Negara Kesejahteraan, dipergunakan juga sebagai

pisau analisis adalah teori keadilan. Menurut ajaran utilitis dengan tujuan

kemanfaatannya, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut pandangan

ini, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Penangannya didasarkan pada filsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat

mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Doktrin utilitis

ini mennjurkan ‘the greathes happiness principle’ (prinsip kebahagiaan yang

semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini masyarakat yang ideal

adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil

ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang

sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidakbahagiaan

diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.10

Selain pandangan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh

Jeremy Bentham, dapat dikemukakan teori keadilan yang dikemukakan oleh

John Rawls. Menurut John Rawls, semua teori keadilan merupakan teori

tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari

semua warga masyarakat. Menurut konsep teori keadilan utilitaris, cara yang

adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah

dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan.

Menurut Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan

berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-

kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap

kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut ’justice as fairness ‘(keadilan

sebagai kejujuran). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling

fair, itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar keadilan.

Prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang

10 Ibid., hlm.77.


berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain.

Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan

memilih menjadi pejabat kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki

kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.11

Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang

yang fair adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong

seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya.

Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika

ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat.12

Teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya

kebijakan fungsi sosial tanah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat

secara adil. Karena esensi hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya

agrarian khususnya terhadap tanah adalah adanya perlakuan yang adil untuk

memanfaatkan dan mengelola tanah secara arif bijaksana dan berkesinambungan

untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan generasi yang akan

datang.

C. Teori Hukum Pembangunan

Friedman mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga

unsur13: “Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 (elemen),

yaitu (a) struktur system hukum (structure of legal system) yang terdiri dari

lembaga pembuat undang-undang (legislative), institusi pengadilan dengan

strukturnya lembaga kejaksaan dan badan kepolisian negara, yang berfungsi

sebagai aparat penegak hukum; (b) subtansi sistem hukum (substance of legal)

yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-

pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya

11 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 181 dan 203.

12 Ibid. 13 Lawrence W Friedman, American Law, ( New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 7.


hukum masyarakat (legal culture) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan

dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam

mempersepsikan hukum”.

Pendapat serupa juga dikemukakan dalam teori hukum pembangunan dari

Muchtar Kusumaatmadja. Berdasarkan kenyataan kemasyarakatan dan situasi

kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Muchtar

Kusumaatmadja merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan

hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari

Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscou Pound, dan mengolahnya menjadi

suatu konsep hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan,

disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.14

Untuk memberikan landasan teoritis dalam memerankan hukum sebagai

sarana pembaharuan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional

yang akan mampu menjalankan peranan tersebut, Muchtar Kusumaatmadja

mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan azas-

azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses yang

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.15

Dengan konsepsi hukum tersebut, tampak bahwa Muchtar memandang

tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas 3 (tiga) komponen

(sub sistem) yaitu:16

a. Azas-azas dan kaidah hukum;

b. Kelembagaan hukum;

c. Proses perwujudan hukum.

14 Ibid, hlm. 7.15 Ibid.16 Ibid.


Menurut Muchtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sarana pembaharuan

masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban

dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang

diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.17

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana

pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum

memang bias berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan

dalam arti merupakan arah kegiatan rumusan kearah yang dikehendaki oleh

pembangunan atau pembaharuan.18

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping

fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan

ketertiban.19

Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar

dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat (sarana)

yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.20

Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan

tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti

bahwa diperlukan seperangkat produk hukum baik berwujud perundang-

undangan maupun keputusan badan-badan peradilan yang mampu menunjang

pembangunan.21

Dalam tataran pelaksanaan kebijakan pola fungsi sosial tanah harus dapat

dijabarkan lebih detail dan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-

perundangan.

Dalam kaitannya dengan pengurusan sumber daya agrarian khususnya yang

berkaitan dengan fungsi sosial tanah perlu adanya good lands governance.22

17 Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 89.

18 Ibid.19 Ibid.20 Ibid, hlm. 89.21 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm.

65.22 ElfianEfendi,JanganMenungguKapalPecah,(Jakarta:LembagaPenerbitFakultasEkonomiUniversitas

Indonesia, 2001), hlm.61.


Adapun syarat good lands governance antara lain: Pertama, adanya transparansi hukum, kebijakan dan pelaksanaan; Kedua, tersedianya mekanisme yang “legitimate” dalam proses akuntabilitas publik; Ketiga, adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang partisipatif; Keempat, adanya mekanisme demokratis dalam memperkuat daerah; Kelima, memperbaiki birokrasi pusat yang tidak efektif dan efisien untuk perbaikan kinerja melalui pengembangan institusi yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publik.23

Untuk menghindarkan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini, berikut ini definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

1. Tanah adalah permukaan bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA.

2. Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah: hak bangsa, hak menguasai dari Negara, hak ulayat, hak pengelolaan, wakaf dan hak-hak atas tanah lainnya.

3. Fungsi tanah adalah sebagai salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.

4. Hak bangsa adalah hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan semua tanah di seluruh wilayah Negara sebagai tanah bersama, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan tanah nasional dan masyarakat dewasa ini dan masa mendatang.

5. Pembagian Kewenangan adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan

pemerintahan.24

23 Ibid., hlm. 61. S 24 Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penelitian ini dapat dibedakan kedalam materi

penelitian dan wilayah penelitian yang dijadikan sebagai sampel terutama

daerah-daerah yang masih eksis dalam kaitannya dengan masalah fungsi sosial

tanah.

1. Materi Kegiatan Penelitian

Materi kegiatan difokuskan pada eksplorasi mengenai kebijakan fungsi

sosial tanah dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta

mengkaji bahan-bahan untuk menyusun rumusan konsep pengembangan

kebijakan tentang fungsi sosial tanah ideal pada masa yang akan datang.

2. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian difokuskan di 6 (enam) daerah/provinsi sebagai

sampel yang mempunyai masyarakat hukum adat/ulayat cukup kuat yang

dipilih secara purposive random sampling, yaitu Provinsi Sumatera Utara;

Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Jawa

Timur, Provinsi Gorontalo. Dari Masing-masing provinsi tersebut dipilih 2

kabupaten/kota dengan menggunakan metode pusposive random sampling.


3

BabBabMETODE PENELITIAN

A. Kerangka Pikir Kajian

Dalam bab ini akan dijelaskan pendekatan dan metodologi yang akan

dijalankan oleh Konsultan dalam menangani Pekerjaan Penelitian Tentang

Kebijakan Fungsi Sosial Tanah, yang secara garis besar tahapan pekerjaan

sesuai yang tercantum dalam kerangka acuan kerja adalah tahap persiapan

perencanaan/ perancangan, penyusunan gambar pra rencana, penyusunan

pengembangan perencanaan, pembuatan perhitungan biaya kerja, rancangan

detail, persiapan pelelangan, pelelangan, evaluasi dan negosiasi, pengawasan

berkala, dan tentunya dalam setiap langkah yang akan diambil tetap mengadakan

asistensi/ diskusi dengan Pengguna Jasa.

Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan tentang metodologi yang akan

digunakan konsultan dalam setiap rangkaian kegiatan pekerjaan sehingga

dalam waktu yang relatif singkat yaitu 4 (empat) bulan, seluruh rangkaian

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan hasil yang sesuai dengan tujuan pekerjaan

” Penelitian tentang Kebijakan Fungsi Sosial Tanah”.


B. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan “ Penelitian Kebijakan Fungsi Sosial Tanah”,

diperlukan pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis

dilakukan untuk memahami pengaturan fungsi sosial tanah dan juga untuk

mengetahui sinkronisasi dan kontradiksi terhadap aturan-aturan yang berkaitan

dengan masalah kebijakan yang terkait dengan fungsi sosial tanah dalam

kerangka hukum tanah nasional. Pendekatan sosiologis digunakan untuk

mengidentifikasi hukum yang nyata-nyata berlaku (secara implicit berlaku)

dalam masyarakat berkaitan dengan masalah fungsi sosial tanah. Penelitian ini

juga didukung dengan pendekatan historis (sejarah) untuk mengungkap dan

menjelaskan lembaga hukum yang terkait dengan masalah fungsi sosial tanah.1

Agar proses pelaksanaan penelitian dapat mencapai tujuan yang akan

dicapai maka diperlukan enam langkah proses berpikir sistemik. Langkah-

langkah proses ini merupakan panduan umum saja yang meliputi:

1. Identifikasi kondisi yang ada;

2. Identifikasi kebutuhan dan kondisi yang diinginkan;

3. Identifikasi permasalahan;

4. Analisis;

5. Penyusunan alternatif usulan kebijakan;

6. Memperkirakan dampak implementasi kebijakan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metodologi Pengumpulan Data Sekunder

1 Jufrina Rizal, dalam Hermayulis, “Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Keberadaan Pada Sistem Kekerabatan Patrilinial di Sumatera Barat”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1991), hlm. 58.


Pengumpulan data sekunder dilakukan guna mengumpulkan Literatur

yang berkaitan dengan kebijakan, peraturan dan perundangan terkait di

bidang fungsi social tanah. Atau bisa juga diperoleh berdasarkan hasil

studi sebelumnya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari kondisi

yang terkait dengan perumahan dan permukiman, termasuk permasalahan,

kebutuhan maupun harapan yang diinginkan .

Pengumpulan data melalui data sekunder ini dikatagorikan sebagai

penelitian sekunder, dimana penelitian sekunder merupakan pendekatan

penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya

dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut

sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum melaksanakan pengumpulan

data sekunder tim studi harus benar-benar memahami sampai sejauh mana

data-data sekunder ini dapat digunakan, untuk itu keuntungan dan kerugian

penelitian sekunder berikut harus diketahui.

Metodologi umum dalam penelitian sekunder

a. Mencari dan mengumpulkan data.

b. Membuat agar unit pengukuran yang digunakan dapat dibandingkan

(comparable).

c. Mengevaluasi data/ dokumen.

d. Menentukan kelengkapan data.

e. Melakukan analisa data.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan. kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat

dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang

yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan dokumen sekunder, jika

peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang


ini. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat,

catatan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk

tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan.

Kegiatan studi literatur mengacu sumber-sumber yang meliputi :

a. Inventarisasi landasan hukum, peraturan dan perundang-undangan serta

kebijakan fungsi social tanah;

b. Data terkait dengan kondisi/situasi dan permasalahan-permasalahan

yang terjadi di lapangan yang terkait dengan fungsi social tanah;

c. Data mengenai kondisi yang ada terkait dengan tugas dan tanggung

jawab Pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kebijakan fungsi

sosial tanah;

d. Kondisi yang terjadi di lapangan tentang masalah yang berkaitan

dengan fungsi social tanah saat ini;

e. Data dan informasi mengenai aspek teknologis, administratif pertanahan,

sosiologis dan ekonomis, terkait dengan kebijakan fungsi social tanah

yang dilaksanakan saat ini.

Hasil deskripsi ringkas dari studi data sekunder tersebut selanjutnya

diasistensikan untuk mendapat masukan dari pengguna jasa guna

penyempurnaan langkah kerja lebih lanjut. Setelah dibahas dibuatlah


superimpossed untuk masing-masing permasalahan yang dihadapi guna

dilakukan verifikasi lapangan dengan penelitian primer (survai primer).

Hasil dari penelitian sekunder yang masih berupa data akan dituangkan

dalam laporan antara.

2. Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data dikakukan dengan cara wawancara ataupun kuesioner

dengan nara sumber dari masyarakat, instansi pemerintahan terkait dan

juga dari kalangan akademisi. Adapun kuesioner yang disebarkan untuk

mendapatkan data lapangan yang memadai menggunakan beberapa model

yaitu berupa pertanayaan yang akan dianalisis secara kualitatif dan juga

kuantitatif. Secara rinci kedua jenis kuesioner tersebut dapat dikemukakan

sebagai berikut:

a. Kuesioner Kajian Dengan Analisis Kuantitatif

Matrik Pengumpulan Data

No Rumusan MasalahPengembangan

RumusanPengembangan

IndikatorParemeter Ukur Item Pernyataan

1 Tanah mempunyai

dimensi

Ipoleksosekhankamnas,

Rumusan Fungsi

Sosial dari perspektif

Ideologis Wawasan Nusantara NKRI 1. Rumusan

fungsi sosial HAT

seharusnya tetap

dalam kontek NKRI

2. Rumusan

fungsi sosial

HAT seharusnya

memperhatikan nilai-

nilai kebangsaan

Pancasila Ideologi Bangsa

Indonesia

Falsafah hidup

bangsa Indonesia

Politik Demokrasi Pancasila Demokrasi yang

berdasarkan

Pancasila dan

berkeadilan bagi

seluruh rakyat

Indonesia

Sosial Sosial budaya

Indonesia

Reformasi Agraria


Ekonomi Ekonomi Kerakyatan Peningkatan

kesejahteraan rakyat

Kemajuan teknologi Meningkatkan

produksi nasional

2 Bagaimana rumusan

fungsi sosial hak

atas tanah dalam

pengembangan

kebijakan, pengaturan,

pelayanan serta

pengendalian dan

pengawasan yang

diperlukan dalam

mengatur fungsi sosial

hak atas tanah?

Rumusan Fungsi

Sosial HAT

Fungsi sosial

HAT merupakan

kebijakan dasar

empat prinsip

pengelolaan

pertanahan,

yaitu HAT harus

berkontribusi

secara nyata untuk

bangsa dan negara

Indonesia

Perwujudan yang

konkrit mengenai

empat prinsip

pertanahan dalam

setiap kebijakan

A. Pengembangan

Kebijakan

Pertanahan

1. meningkatkan


dan melahirkan

sumber-sumber baru

kemakmuran rakyat

Menciptakan

lapangan kerja

Mengurangi

kemiskinan

Memperkuat

ketahanan pangan

2. meningkatkan

tatanan kehidupan

bersama yang lebih

berkeadilan dalam

kaitannya dengan

pemanfatan,

penggunaan,

penguasaan, dan

pemilikan tanah,

Negara dapat

memberikan

macam-macam hak

atas tanah kepada

orang-orang, baik

sendiri maupun

bersama-sama

dengan orang lain

serta Badan-badan

Hukum

tiap warga negara

Indonesia baik

laki-laki maupun

wanita mempunyai

kesempatan

yang sama untuk

memperoleh suatu

hak atas tanah

Adanya persamaan

prosedur dalam

setiap pemberian

hak atas tanah bagi

pemohon hak laki-

laki dan perempuan

Adanya persyaratan

cakap menurut

hukum bagi setiap

pemohon hak laki-

laki dan perempuan

Pemberian

hak atas tanah

dengan mencegah

penguasaan atas

kehidupan dan

pekerjaan orang lain

yang melampaui

batas


3. menjamin

kebelanjutan sistem

kemasyarakat

an, kebangsaan

dan kenegaraan

Indonesia dengan

memberikan akses

seluas-luasnya

pada generasi

akan datang

pada sumber-

sumber ekonomi

masyarakat dan

tanah

Setiap orang,

Badan Hukum

dan Instansi

yang mempunyai

hubungan hukum

dengan tanah

wajib memelihara

tanah, menambah

kesuburan

dan mencegah

kerusakannya

(Kewajiban)

Pemberian/

Penetapan SK

HAT seharusnya

mencantumkan

kewajiban

memelihara

tanah, menambah

kesuburan

dan mencegah

kerusakannya

Setiap jenis

Sertipikat HAT

seharusnya

mencantumkan

kewajiban

memelihara

tanah, menambah

kesuburan

dan mencegah

kerusakannya

Memberikan sanksi

yang layak bagi

setiap pelanggaran

lingkungan hidup

Setiap pelanggaran

kewajiban untuk

memelihara tanah

diberikan sanksi

yang tegas dan

memaksa

Pembangunan

yamg berkelanjutan

utk meningkatkan

ekonomi rakyat

Setiap pemberian

hak atas tanah

selalu bertujuan

untuk meningkatkan


4. menciptakan

tatanan kehidupan

bersama secara

harmonis dengan

mengatasi berbagai

sengketa dan

konflik pertanahan

di seluruh tanah air

dan menata sistem

pengelolaan yang

tidak lagi melahirkan

sengketa dan konflik

di kemudian hari.

Memberikan

aturan yang

standar di setiap

daerah mengenai

pengelolaan tanah

untuk mencegah

konflik dan sengketa

tanah

B. Pengembangan

Pengaturan

Pertanahan

1. mengatur dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persediaan dan

pemeliharaan

bumi, air dan ruang

angkasa tersebut,.

Adanya aturan

mengenai sistem

kelola tanah yang

standar di setiap

propinsi


Adanya aturan

mengenai sistem

pemeliharaan tahnah

yang standar di

setiap propinsi

2. menentukan dan

mengatur hubungan-

hubungan hukum

antara orang-orang

dengan bumi, air dan

ruang angkasa,

Adanya aturan

mengenai syarat-

syarat kepada tiap

warga negara dalam

memperoleh hak

atas tanah

3. menentukan dan

mengatur hubungan-

hubungan hukum

antara orang-orang

dan perbuatan-

perbuatan hukum

yang mengenai

bumi, air dan ruang

angkasa

Adanya aturan

mengenai

hubungan-hubungan

hukum yang timbul

dalam setiap

perbuatan hukum

yang berkaitan

dengan tanah

C. Pelayanan

Pertanahan

Memberikan

pelayanan

administrasi di

bidang pertanahan

dengan baik dan

transparan

Adanya prosedur

yang mudah dan

standar dalam

pengurusan

administrasi

pertanahan

D. Pengawasan dan

Pengendalian

Adanya prosedur

pengawasan yang

standar di setiap

daerah

Adanya buku

panduan mengenai

prosedur

pengawasan secara

nasonal

Adanya

prosedur tentang

pengendalian

tanah agar dapat

memperbaiki dan

menjaga kualitas

lingkungan hidup

Adanya buku

panduan mengenai

pengendalian

tanah agar sejalan

dengan kelestarian

lingkungan hidup


2 Apa saja indikator

batasan fungsi sosial

hak atas tanah bagi

negara dalam mengatur

dan menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan, persediaan

dan pemanfaatan atas

tanah?

Indikator Batasan

Fungsi Sosial HAT

dalam mengatur dan

menyelenggarakan

Adanya fungsi sosial

dan kepentingan

umum yang melekat

di setiap pemberian

hak atas tanah

Fungsi sosial dan

kepentingan umum

harus diprioritaskan

demi kepentingan

bersama

A. Peruntukan Tanah Mengatur setiap

peruntukkan tanah

agar sesuai dengan

tata ruang di setiap

daerah

Adanya panduan

bagi peruntukkan

tanah sesuai dengan

kondisi daerah

masing-masing

B. Penggunaan

Tanah

Mengatur

penggunaan tanah

agar sesuai dengan

tata guna tanah

Menata kembali

struktur penggunaan

tanah yang lebih adil

bagi masyarakat

C. Persediaan Tanah Mengatur persediaan

tanah agar terjadi

keseimbangan

lingkungan hidup

Memberikan

aturan yang

standar mengenai

persediaan tanah di

setiap daerah

D. Pemanfaatan

Tanah

Mengatur

pemanfaatan tanah

sebaik mungkin

dan mencegah

kerusakan

lingkungan

Memberikan aturan

yang konkrit dan

standar dalam

pemanfaatan tanah

secara nasional

PETUNJUK PENGISIAN

Mohon Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan tanda silang (X) pada

kolom yang telah disediakan sesuai dengan pendapat atau pilihan

Bapak/Ibu/Sdr.

Keterangan Pilihan Jawaban

1 = STS (Sangat tidak Setuju) 3 = CS (Cukup Setuju) 5 = SS (Sangat

Setuju)

2 = TS (Tidak Setuju) 4 = S (Setuju)


PERNYATAAN MENGENAI FAKTOR FAKTOR YANG

MENENTUKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN DAN

SERTIPIKASI TANAH PERTAMA KALI

No Item-Item Pernyataan Yang Mempercepat PILIHAN JAWABAN

A Tanah mempunyai dimensi Ipoleksosekhankamnas

1. Rumusan Fungsi Sosial Tanah

STS TS CS S SS

1. Rumusan fungsi sosial tanah harus memasukkan aspek ideologi,

politik, sosial, ekonomi. 1 2 3 4 5

2.Rumusan fungsi sosial HAT seharusnya tetap dalam kontek NKRI dan

memperhatikan nilai-nilai kebangsaan 1 2 3 4 5

3.

Rumusan fungsi sosial HAT harus memenuhi dimensi wawasan

nusantara, Pancasila, demokrasi Pancasila, sosial kebidayaan,

demokrasi ekonomi, teknologi

1 2 3 4 5

2. Rumusan fungsi sosial HAT dalam Pengembangan Kebijakan

Pertanahan

.

Fungsi sosial HAT merupakan kebijakan dasar empat prinsip

pengelolaan pertanahan, yaitu HAT harus berkontribusi secara nyata

untuk bangsa dan negara Indonesia.

1 2 3 4 5

Pengembangan kebijakan pertanahan harus mampu meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru

kemakmuran rakyat melalui program penciptaan lapangan kerja,

mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan.

1 2 3 4 5

Kebijakan pertanahan harus dapat meningkatkan tatanan kehidupan

bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan

pemanfatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah,

kepada orang-orang (Laki-laki atau perempuan), baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang lain serta Badan-badan Hukum dengan

mencegah kepemilikan yang melampaui batas.

1 2 3 4 5

Kebijakan pertanahan harus mampu menjamin kebelanjutan sistem

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan

memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada

sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah

1 2 3 4 5

Setiap orang, Badan Hukum dan Instansi yang mempunyai hubungan

hukum dengan tanah wajib memelihara tanah, menambah kesuburan

dan mencegah kerusakannya

(Kewajiban)

1 2 3 4 5

Pemberian/Penetapan SK HAT seharusnya mencantumkan

kewajiban memelihara tanah, menambah kesuburan dan mencegah

kerusakannya.

1 2 3 4 5

Setiap jenis Sertipikat HAT seharusnya mencantumkan kewajiban

memelihara tanah, menambah kesuburan dan mencegah

kerusakannya.

1 2 3 4 5

Setiap pelanggaran kewajiban untuk memelihara tanah diberikan

sanksi yang tegas dan memaksa.1 2 3 4 5

Kebijakan pertanahan harus menciptakan tatanan kehidupan

bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa

dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem

pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di

kemudian hari, melalui standar peraturan perundangan di daerah.

1 2 3 4 5

B. Pengembangan Pengaturan Pertanahan


Pengembangan pengaturan pertanahan dilakukan dengan mengatur

dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut

1 2 3 4 5

Pengembangan pengaturan pertanahan dilakukan melalui adanya

aturan mengenai sistem kelola tanah dan sistem pemeliharaan tanah

yang standar di setiap propinsi

1 2 3 4 5

Salah satu bentuk pengembangan pengaturan pertanahan yaitu

dengan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dengan

adanya aturan mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul

dalam setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.

1 2 3 4 5

C. Pelayanan Pertanahan

Pelayanan pertanahan dilakukan dengan memberikan pelayanan

administrasi di bidang pertanahan dengan baik dan transparan1 2 3 4 5

Pelayanan administrasi pertanahan yang baik dan transparan dapat

diukur melalui adanya prosedur yang mudah dan standar dalam

pengurusan administrasi pertanahan

1 2 3 4 5

D. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian pertanahan dapat diukur dengan

adanya prosedur pengawasan yang standar di setiap daerah dan

adanya prosedur tentang pengendalian tanah agar dapat memperbaiki

dan menjaga kualitas lingkungan hidup

1 2 3 4 5

Agar pengendalian dan pengawasan pertanahan dapat dilaksanakan

dengan baik ada buku panduan mengenai prosedur pengawasan

secara nasonal dan buku panduan mengenai pengendalian tanah

agar sejalan dengan kelestarian lingkungan hidup

1 2 3 4 5

E.Indikator Batasan Fungsi Sosial HAT dalam mengatur dan

menyelenggarakan

Indikator Batasan Fungsi Sosial HAT ditentukan oleh adanya fungsi

sosial dan kepentingan umum yang melekat dalam pemberian HAT 1 2 3 4 5

1. Peruntukan Tanah

Dalam mengatur setiap peruntukkan tanah agar sesuai dengan tata

ruang di setiap daerah.1 2 3 4 5

Agar peruntukan tanah sesuai dengan tata ruang di daerah harus

ada panduan bagi peruntukkan tanah sesuai dengan kondisi daerah

masing-masing

1 2 3 4 5

2. Penggunaan Tanah

Dalam mengatur penggunaan tanah harus sesuai dengan tata guna

tanah1 2 3 4 5

Penggunaan tanah yang sesuai dengan tataa guna tanah harus

mampu menata kembali struktur penggunaan tanah yang lebih adil

bagi masyarakat.

1 2 3 4 5

3. Persediaan Tanah

Dalam mengatur persediaan tanah harus diperhatikan adanya

keseimbangan lingkungan hidup1 2 3 4 5

Agar persediaan tanah dapat menjaga keseimbangan lingkungan

hidup maka diperlukan aturan yang standar mengenai persediaan

tanah di setiap daerah.

1 2 3 4 5

4. Pemanfaatan Tanah

Dalam mengatur tentang pemanfaatan tanah harusdapat dilaksanakan

sebaik mungkin dan mencegah kerusakan lingkungan1 2 3 4 5

Agar pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan

dapat mencegah kerusakan lingkungan harus ada aturan yang konkrit

dan standar dalam pemanfaatan tanah secara nasional

1 2 3 4 5


b. Kuesioner Dengan Metode Analisis Kualitatif

Format metode kuesioner dengan metode analisis kualitatif dalam

penelitian kebijakan fungsi social tanah, dapat diuraikan sesuai format

sebagai berikut:

DAFTAR PERTANYAAN

1. Identitas

a. Nama :

b. Jenis Kelamin :

c. Pekerjaan :

d. Umur :

e. Institusi :

f. Alamat :

2. Daftar Pertanyaan :

a. Apa yang diketahui tentang fungsi sosial tanah?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

b. Permasalahan apa yang terjadi yang berkaitan dengan masalah

fungsi sosial tanah? Apakah karena belum adanya kebijakan

yang jelas ataukah karena implementasi terhadap kebijakan

pemerintah?

....................................................................................................

....................................................................................................


....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

c. Apakah kebijakan fungsi sosial tanah yang selama ini ada sudah

memberikan perlindungan untuk mensejahterakan masyarakat?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

d. Apabila pada poin c Bapak/Ibu menjawab sudah atau belum,

mohon dapat dijelaskan alasan-alasan untuk masing-masing

jawaban tersebut?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

e. Bagaimanakah seharusnya strategi kebijakan fungsi sosial tanah

yang baik agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

Apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut

terkait dengan beberapa faktor di bawah ini seperti :

a) Membuat kebijakan baru

b) Mempertahankan kebijakan yang telah ada

c) Membuat kebijakan baru dalam bentuk Peraturan Daerah


atau peraturan lainnya

f. Fungsi sosial hak atas tanah dapat dituangkan dalam

bentuk-bentuk di bawah ini:

a) kebijakan (Policy)

b) pengaturan (regulatory)

c) pengendalian dan pengawasan (compliance)

d) dan pelayanan (service)

Mana diantara bentuk-bentuk tersebut yang sangat menentukan

agar fungsi sosial tanah dapat memberikan jaminan perlindungan

untuk mensejahterakan masyarakat?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

g. Apabila menurut Bapak/Ibu/Saudara bentuk-bentuk tersebut

selain sebagaimana disebutkan dalam poin f, maka sebutkan

dan berikan penjelasannya mengapa demikian?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

h. Dalam melaksanakan misi-misi social tanah tersebut

pemerintah mempertimbangkan ketersediaan tanah, untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan


(stakeholder). Apakah di wilayah kerja Bapak/Ibu/Saudara

faktor ketersediaan tanah untuk melaksanakan misi social

tanah sudah cukup memadai ataukah tidak?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

i. Apabila pada poin h, Bapak/Ibu/Saudara menjawab belum

maka kira-kira berapa luas tanah yang seharusnya diperlukan

dalam rangka melaksanakan misi sosial terhadap tanah bagi

kepentingan kesejahteraan masyarakat?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

j. Kebijakan fungsi sosial tanah yang harus memperhatikan

beberapa aspek seperti aspek budaya, sosial dan juga aspek

karakteristik potensi tanah. Menurut Bapak/Ibu/Saudara,

diantara ketiga aspek tersebut mana yang paling menonjol

dalam kaitannya dengan kebijakan fungsi sosial tanah dan

mohon dijelaskan alasannya?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................


....................................................................................................

....................................................................................................

k. Bagaimanakah peran masyarakat dalam menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan fungsi sosial tanah?

Apakah melalui penyampaian usulan kepada pemerintah

daerah ataukah melalui cara lainnya?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

l. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi

terhadap permasalahan fungsi sosial tanah di wilayah kerja

Bapak/Ibu/saudara?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

m. Apakah terdapat Perda yang mengatur tentang fungsi social

tanah di daerah kerja Bapak/Ibu/saudara?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................


n. Bagaimana sebaiknya kebijakan yang harus dilakukan oleh

Pemerintah ke depan untuk mengatasi masalah fungsi sosial

tanah?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

3. Responden dan Nara Sumber

Responden yang akan diambil dalam survey adalah masyarakat, instansi

pemerintahan terkait dan stake holder terkait, dimana sample akan diambil

baik dari pusat maupun dari daerah yang telah ditentukan. Dimana daerah

yang akan diambil samplenya adalah :

• Provinsi Sumatera Utara;

• Provinsi Riau

• Provinsi Kalimantan Selatan

• Provinsi Bali

• Provinsi Jawa Timur

• Provinsi Gorontalo

Penentuan kota definitif akan didiskusikan lebih lanjut dengan pengguna

jasa, dimana usulan awal dari konsultan adalah mengusulkan lokasi-lokasi.


D. Analisa Data

Analisis data sekunder dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan

yang mempunyai korelasi dengan kebijakan fungsi sosial tanah. Dengan

demikian akan dapat diketahui sinkronisasi dan kontradiksi terhadap peraturan

yang terkait dengan kebijakan fungsi sosial tanah dan bagaimana aplikasinya di

lapangan.

Sedangkan untuk data primer yang telah terkumpul melalui observasi dan

wawancara yang mendalam itu disaring terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis

akan dianalisis dengan menggunakan untuk mendiskripsikan terhadap masalah

yang diteliti. Selanjutnya terhadap data sekunder dan primer, juga dilakukan

analisa data secara deskriptif evaluatif dari studi kebijakan/peraturan dan hasil

survey serta masukan atau pendapat pakar instansi terkait dengan kebijakan

fungsi sosial tanah. Hasil analisis data tersebut dibahas dengan bantuan teori-

teori yang relevan untuk mengantar pada kegiatan penyusunan model kebijakan

yang efektif.


4

BabBabGAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Provinsi Sumatera Utara

Lambang Peta Lokasi

Koordinat 1°-4° LU 98°–100° BTDasar hukum UU 10/1948, UU 24/1956Tanggal penting 15 April 1948Ibu kota MedanGubernur Syamsul ArifinLuas 72.981,23 km²Penduduk 13.319.525 (2007)Kepadatan 183Kabupaten 25


Kota 8Kecamatan 325Kelurahan/Desa 5.456Suku Batak (41,95%), Jawa (32.62%) Nias (6.36%),

Melayu (4,92%), Minangkabau (2,66%), Banjar (0.97%), Lain-lain (9,72%) [1]

Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Parmalim, Konghucu

Bahasa Indonesia, Batak, bahasa Karo, bahasa Pakpak, bahasa Simalungun, bahasa Angkola, bahasa Padang Lawas, bahasa Mandailing, Nias, Melayu, Jawa

Zona waktu WIB

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau

Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera

Barat serta Riau di sebelah selatan. Provinsi ini terutama merupakan

kampung halaman suku bangsa Batak, yang hidup di pegunungan dan suku

bangsa Melayu yang hidup di daerah pesisir timur. Selain itu juga ada suku

bangsa Nias di pesisir Barat Sumatera, Mandailing, Jawa dan Tionghoa.

a. Geografi

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan

98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680

km².

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

1. Pesisir Timur

2. Pegunungan Bukit Barisan.

3. Pesisir Barat.

4. Kepulauan Nias.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling


pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif

lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga

merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya

dibandingkan wilayah lainnya. Di daerah tengah provinsi berjajar

Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran

tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah

di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi tempat tinggal

penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir

barat biasa dikenal sebagai daerah Tapanuli. Terdapat 419 pulau di

propisi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk

(kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Malaka.

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan

pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas

pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak

di [[Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4

pulau besar: Sibuasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan

di Pulautelo di pulau Sibuasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara

kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu,

Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole,

Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni

Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis.

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas

hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektar (ha). Yang terdiri

dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070

ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha,

Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat

dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de

facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan


akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000

ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah

berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut,

sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal

transmigrasi.

b. Pemerintahan

Daftar kabupaten/kota di Sumatera Utara

No. Kabupaten/Kota Ibu kota1 Kabupaten Asahan Kisaran2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh3 Kabupaten Dairi Sidikalang4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul6 Kabupaten Karo Kabanjahe7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kota Pinang9 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan10 Kabupaten Langkat Stabat11 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan12 Kabupaten Nias Gunung Sitoli13 Kabupaten Nias Barat Lahomi14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam15 Kabupaten Nias Utara Lotu16 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan17 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua18 Kabupaten Pakpak Bharat Salak19 Kabupaten Samosir Pangururan20 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah21 Kabupaten Simalungun Raya22 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok23 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan24 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung


25 Kabupaten Toba Samosir Balige26 Kota Binjai Binjai Kota27 Kota Gunung Sitoli -28 Kota Medan -29 Kota Padang Sidempuan -30 Kota Pematangsiantar -31 Kota Sibolga -32 Kota Tanjung Balai -33 Kota Tebing Tinggi -

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan.

Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra

sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950. Provinsi

Sumatera Utara dibentuk meliputi sebagian Aceh. Tahun 1956, Aceh

dipisahkan menjadi Daerah Otonom dari Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 7 kota (dahulu kotamadya),

325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Pemekaran daerah

Dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka

provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas

yang beribukota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No. 38/2007

dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua

dengan dasar hukum UURI No. 37/2007. Pulau Nias diwacanakan akan

dimekarkan kembali, yaitu dengan membentuk Kabupaten Nias Utara,

Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli.


c. Demografi|Ekonomi|KBI|Wisata

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia dan,

secara geografis terletak antara 1” - 4” Lintang Utara dan 98” - 100”

Bujur Timur. Daerah ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- Sebelah Timur : Negara Malaysia di Selat Malaka

- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Sumatera Barat

- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Luas Sumatera Utara secara keseluruhan mencapai 181.680,68

km2 yang terdiri dari lautan dengan luas 110.000 km2 atau sekitar

60,5% dan daratan yang mencapai 71.680,68 km2 atau sekitar 39,5%,

sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil

berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik

di bagian barat maupun bagian timur pantai pulau Sumatera.

Secara administratif, di tahun 2005, Provinsi Sumatera Utara

memiliki 25 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan

7 Kota. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2000, sebelum

bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah, di Provinsi Sumatera Utara

hanya terdapat 13 kabupaten dan 6 kota. Dan pada bulan Desember

2006, telah terbentuk Kabupaten Batubara sebagai pemekaran dari

Kabupaten Asahan, sehingga jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara

menjadi 19 kabupaten dan 7 kota.

Didalam perjalanannya, otonomi daefrah yang bergulir sejak 1

Januari 2001, yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan yang bersifat bottom up,

ditandai dengan munculnya keinginan untuk membentuk satuan-satuan

wilayah administrasi tertentu. Sepanjang tahun 2004-2006, jumlah


kecamatan bertambah sebanyak 30 kecamatan dari 331 kecamatan

menjadi 361 Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan bertambah

sebanyak 129 desa/kelurahan dari 5.497 desa/kelurahan menjadi 5.626

desa/kelurahan.

Sedangkan Iklim di Sumatera Utara secara umum beriklim tropis,

dengan musim kemarau sekitar bulan Juni – September dan musim

hujan sekitar bulan November – Maret. Begitu pula dengan potensi

daerahnya yang memiliki daerah pertanian dengan lumbung padi

terbesar di Kabupaten Deli Serdang. Memiliki daerah perkebunan yang

sangat luas, yaitu kebun Kelapa Sawit dan kebun Karet serta memiliki

beberapa industri besar, sedang dan industri rumah tangga. Industri

yang tergolong besar adalah pabrik peleburan aluminium yang terletak

di Kuala Tanjung daerah Kabupaten Asahan. Industri besar lainnya

antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan

air terjun Sigura-gura dari sungai Asahan.

d. Kesejahteraan Rakyat

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat terbesar jumlah

penduduknya di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa

Tengah. Hasil sensus penduduk 2000, jumlah penduduk Sumatera

Utara 11.506.808 jiwa, terdiri dari 5.750.315 penduduk laki-laki dan

5.756.493 penduduk perempuan. Pada Juni 2005, jumlah penduduk

diperkirakan 12.326.678 jiwa dengan 6.165.071 penduduk laki-laki

dan 6.161.607 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk

pada kurun waktu tahun 2000-2005 sebesar 1,37% per tahun. Tahun

2006 jumlah penduduk diperkirakan menjadi 12.643.494 jiwa dengan

6.324.505 laki-laki dan 6.318.989 perempuan.

Penduduk Sumatera Utara masih lebih banyak tinggal di daerah

pedesaan daripada daerah perkotaan. Jumlah penduduk Sumatera


Utara yang tinggal di pedesaan sebesar 54,15% dan yang tinggal di

daerah perkotaan sebesar 45,85%. Pencapaian pembangunan manusia

Sumatera Utara tahun 2005 lebih baik dibandingkan tahun 2004,

tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM

Sumatera Utara pada tahun 2005 sebesar 72, pada tahun 2004 angka

tersebut 71,4 atau meningkat sebesar 0,6 poin. Meningkatnya IPM di

tahun 2005 tersebut didukung oleh adanya peningkatan angka harapan

hidup yang mencapai 68,7 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 8,5

tahun,angka melek huruf mencapai 97 persen, dan rata-rata pengeluaran

riel per kapita mencapai Rp. 618.000,-. Sementara pada tahun 2004,

angka harapan hidup Sumatera Utara adalah 68,2 tahun, rata-rata lama

sekolah mencapai 8,4 tahun,angka melek huruf mencapai 96,6 persen,

dan rata-rata pengeluaran riel per kapita mencapai Rp. 616.000,-.

Diperkirakan IPM tahun 2006 akan mencapai 72,7 (target RPJM tahun

2008).

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate = TFR) dan angka

kematian bayi (Infant Mortality Rate = IMR) cenderung turun. Tahun

2006 TFR sebesar 2,579 dan IMR sebesar 28,2. Angka ini lebih rendah

dibandingkan dengan tahun 2005,dengan TFR sebesar 2,627 dan IMR

sebesar 29,6. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), berdasarkan Survey

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS pada bulan

Februari 2006,masih berada pada kisaran 14,83 persen (847.579 jiwa).

Tingkat pengangguran ini jauh lebih tinggi dibandingan dengan periode

Februari 2005 dimana TPT hanya sebesar 10,98 persen (636.980 jiwa).

Pada bulan Agustus 2006, TPT menurun menjadi 11,51 persen (632.049

jiwa).

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi (Susenas),jumlah

penduduk mikin di tahun 2006 sebesar 15,66 persen (1.979.702 jiwa)

lebih tinggi dari kondisi tahun 2005 yang mencapai 14,28 persen atau

sebanyak 1.760.228 jiwa. Dalam upaya untuk mengurangi jumlah


penduduk miskin, selama 2006, pemerintah telah menyalurkan dana

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 944.972 rumah tangga miskin

di Sumatera Utara, dan hingga akhir 2006, seluruh rumah tangga miskin

penerima BLT telah menerima pencairan dananya hingga tahap ke 4.

Dari catatan BPS, Sumatera Utara termasuk satu dari tujuh provinsi

yang telah menyelesaikan pencairan dana BLT sampai tahap 4 (realisasi

100 persen)

2. Provinsi Riau

Lambang Peta Lokasi

Koordinat 1°15´ LS - 4°45´ LU dan 100°03´- 109°19´ BT.Dasar hukumTanggal penting 9 Agustus 1957 (hari jadi)Ibu kota PekanbaruGubernur Rusli ZainalLuas 111.228,65 km2

Penduduk 5.308.702 jiwa (2003)KepadatanKabupaten 10Kota 2KecamatanKelurahan/DesaSuku Melayu (37,74%), Jawa (25,05%), Minangkabau

(11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), Bugis (2,27%), Lain-lain (6,94%) [1]

Agama Islam (88%), Protestan (1%), Katolik (5%), Buddha (6%), Hindu (0,2%)

Bahasa Bahasa Melayu, Bahasa IndonesiaZona waktu WIBLagu daerah Lancang Kuning, Soleram, Langgam Melayu,

Kutang Barendo


Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di

Pulau Sumatra dan beribukotakan Pekanbaru. Provinsi Riau di sebelah

utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; di sebelah

selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur

berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan di

sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi

Sumatera Utara.

a. Arti lambang

Mata rantai tak terputus sejumlah 45 butir, membentuk

tameng. Memberi arti persatuan dan kesatuan bangsa yang telah

diprokalamasikan sejak tahun 1945. Di dalamnya berisi padi, kapas,

gelombang laut, keris dan lancang kuning, jenis kapal layar yang

khas daerah Riau. Padi kapas melambangkan kesejahteraan rakyat,

lancang kuning mengandung arti semangat rakyat Riau dengan

hasil laut yang melimpah. Gelombang 5 lapis melambangkan

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dan Keris

Berhulu, kepala burung Serindit adalah kepahlawanan rakyat Riau

berdasarkan kebijaksanaan dan kebenaran

b. Geografi

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer

persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang

terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut. Keberadaannya membentang

dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina Selatan, terletak antara

1°15´ Lintang Selatan sampai 4°45´ Lintang Utara atau antara

100°03´-109°19´ Bujur Timur Greenwich dan 6°50´-1°45´ Bujur

Barat Jakarta.

Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-

rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun


yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-

rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Menurut catatan Stasiun

Metereologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru

menunjukkan optimum pada 27,6 ° Celsius dalam interval 23,4-

33,4° Celsius. Kejadian kabut tercatat terjadi sebanyak 39 kali dan

selama Agustus rata-rata mencapai 6 kali sebagai bulan terbanyak

terjadinya kejadian.

c. Sumber daya alam

Riau kaya akan sumber daya alam, baik kekayaan yang

terkandung di perut bumi, berupa minyak dan gas bumi, emas,

dll. maupun kekayaan hutan dan perkebunannya, belum lagi

kekayaan sungai dan lautnya. Seiring otonomi daerah, kekayaan

tersebut bertahap mulai disalurkan secara penuh ke daerah (tidak

sepenuhnya diberikan ke pusat) lagi. Aturan baru dari pemerintahan

reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban

penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan

lingkungan sekitar.

d. Demografi

• Suku bangsa: Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minangkabau,

Suku Batak, Suku Banjar, Suku Tionghoa, Suku Bugis, Suku

Sunda.

• Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bahasa

Minangkabau.

• Agama: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu,

Buddha, Konghucu


e. Pendidikan

Riau mempunyai beberapa perguruan tinggi, di antaranya

Universitas Riau [1], Universitas Islam Riau, Universitas Islam

Negri SUSKA (Sultan Syarif Kasim), Universitas Lancang

Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau . Selain itu juga terdapat

Politeknik Caltex Riau [2], dan Lembaga pendidikan dan pelatihan.

f. Pemerintahan

Kabupaten dan KotaNo. Kabupaten/Kota Ibu kota1 Kabupaten Bengkalis Bengkalis2 Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan3 Kabupaten Indragiri Hulu Rengat4 Kabupaten Kampar Bangkinang5 Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan6 Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci

7 Kabupaten Rokan Hilir Ujung Tanjung (de juree), Bagan Siapi-api (de facto)

8 Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian9 Kabupaten Siak Siak Sri Indrapura

10 Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang

11 Kota Pekanbaru -12 Kota Dumai -


PROFIL PROVINSI RIAU

g. Sejarah Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diundangkan

dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan

Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi

Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu

hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam

Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957,

daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra

tingkat II, yaitu Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan

Kotapraja Pekanbaru.

Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau

pada tanggal 20 Januari 1959 melalui Surat Keputusan dengan No.

Des.52/1/44-25, sementara realisasi pemindahan pemerintahan dari

Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan


mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Kemudian dilakukan penyempurnaan aparatur pemerintahan

dan batas-batas wilayah kabupaten. Ditambah dengan adanya

hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan,

Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-

daerah tersebut dijadikan Kabupaten, maka oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK.

No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia yang menghasilkan

pembagian 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya,

yaitu Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu,

Indragiri Hilir, Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi’ telah

memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak

terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya

adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah

yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini

berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia,

dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi.

Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004

Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu

berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota

sekarang hanya menjadi 11 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten

tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3)

Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan

Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota (10) Pekanbaru,

(11) Dumai.

h. Geografi,TopografidanDemografi

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik

terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun


pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan

Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama

IMT-GT dan IMS-GT. Keberadaannya membentang dari lereng

Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15´

Lintang Selatan sampai 4°45´ Lintang Utara atau antara 100°03´-

109°19´ Bujur Timur Greenwich dan 6°50´-1°45´ Bujur Barat

Jakarta. Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi

mempunyai luas 235.306 Km2 atau 71,33 persen merupakan daerah

lautan dan hanya 94.561,61 Km2 atau 28,67 persen daerah daratan.

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan

berkisar antara 2000-3000 mm/tahun yang dipengaruhi oleh musim

kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160

hari.

Menurut catatan Statiun Metereologi Simpang Tiga, suhu udara

rata-rata di Kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada 27,6 °

Celcius dalam interval 23,4-33,4° Celcius. Kejadian kabut tercatat

terjadi sebanyak 39 kali dan selama Agustus rata-rata mencapai 6

kali sebagai bulan terbanyak terjadinya kejadian. Secara umum,

pertumbuhan penduduk Riau relatif tinggi yaitu 3,79% per tahun

selama periode 1998-2002. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata

pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,4% per tahun untuk

periode yang sama. Penyebab pertumbuhan tersebut adalah

tingginya migrasi dari daerah lain sebagai akibat perputaran roda

perekonomian dan peluang lapangan kerja di Provinsi Riau. Jumlah

penduduk Provinsi Riau (data 2003, setelah dikeluarkan penduduk

Riau Kepulauan) tercatat 4.074.268 jiwa.


3. Provinsi Kalimantan Selatan

Lambang Peta LokasiHaram Manyarah Waja Sampai K a p u t i n g (Bahasa Banjar: Tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir)

KoordinatDasar hukumTanggal penting 14 Agustus 1950 (hari jadi)Ibu kota BanjarmasinGubernur Drs. H. Rudi AriffinLuas 36.985 km²Penduduk 3.054.129 (2002)

Angka kematian anak: 67/1.000 kelahiranKepadatanKabupaten 11Kota 2Kecamatan 138Kelurahan/Desa 1.958Suku Banjar (76%), Jawa (13%),

Bugis (12%) [1]

Agama Islam (96,80%), Protestan (28,51%), Katolik (18,12%), Hindu (9,51%), Buddha (17,59%)

Bahasa Bahasa Indonesia(id), Bahasa Banjar (bjn), Bahasa Bakumpai (bkr), Bahasa Bukit (bvu), Bahasa Dusun Deyah (dun), Bahasa Maanyan (mhy)

Zona waktu WITA

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang

terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi

ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalsel dengan surat


keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus

1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus

1950 melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, merupakan tanggal

dibentuknya sepuluh provinsi, setelah pembubaran RIS, salah satunya

provinsi Kalimantan dengan gubernur Dokter Moerjani.

Sejarah

Balai Seba Gedung Mahligai Pancasila pada rumah jabatan Gubernur

KalSel.

a. Kondisi dan Sumber Daya Alam

Keanekaragaman Hayati

• Flora Resmi: Kasturi (Mangifera casturi)

• Fauna Resmi: Bekantan (Nasalis larvatus)

Sumber Daya Alam

Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha),

Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan:

Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak,

pasir kwarsa, biji besi, dll[2]


Sosial Kemasyarakatan

Suku Bangsa

Kelompok etnik di Kal-Sel menurut Museum Lambung Mangkurat,

antara lain :

1. Orang Banjar Kuala, Banjarmasin sampai Martapura,

2. Orang Banjar Batang Banyu, Margasari sampai Kelua

3. Orang Banjar Pahuluan, Tanjung sampai Pelaihari (luar Martapura)

4. Suku Barangas di Berangas, Ujung Panti, Lupak, Aluh Aluh

5. Suku Bakumpai di Bakumpai, Marabahan, Kuripan, Tabukan

6. Suku Maanyan: Dayak Warukin, Pasar Panas, Dayak

Balangan,Dayak Samihim

7. Suku Abal di Kampung Agung sampai Haruai

8. Suku Dusun Deyah di Muara Uya, Gunung Riut, Upau

9. Suku Lawangan di , Muara Uya Utara

10. Suku Bukit di Awayan(Dayak Pitap), Haruyan, Hantakan, Loksado,

Piani, Paramasan, Bajuin, Riam Adungan, Sampanahan, Hampang

11. Orang Madura Madurejo di Pengaron, Mangkauk

12. Orang Jawa Tamban di Purwosari

13. Orang Cina Parit di Pelaihari

14. Suku Bajau di Kotabaru, Tanjung Batu

15. Orang Bugis Pagatan di Pagatan

16. Suku Mandar di pulau Laut dan pulau Sebuku

(Sumber : Peta alam dan foto kelompok etnik Kalimantan Selatan,


Museum Lambung Mangkurat, no.11 s.d 16 suku pendatang dari luar

Kalimantan).

Delapan etnik terbanyak di Kal-Sel menurut sensus 2000 (Dalam sensus

belum disebutkan beberapa suku kecil yang merupakan penduduk asli) :

Nomor Sukubangsa Jumlah1 suku Banjar 2.271.586 jiwa2 suku Jawa 391.030 jiwa3 suku Bugis 73.037 jiwa4 Suku Madura 36.334 jiwa

5 Suku Bukit (Dayak Meratus) 35.838 jiwa

6 Suku Mandar 29.322 jiwa7 Suku Bakumpai 20.609 jiwa8 Suku Sunda 18.519 jiwa9 Suku-suku lainnya 99.165 jiwa

Total penduduk Propinsi Kalsel tahun 2000 : 2.975.440 jiwa

(Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000)

PROFIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Luas Kalimantan Selatan adalah 37.530 km2 atau hanya 6,98%

dari luas Kalimantan secara keseluruhan dan terdiri dari dua kota

dan sebelas kabupaten dengan jumlah penduduk 3.142 ribu jiwa.

Kalimantan Selatan mendapat julukan Seribu Sungai karena daerah

ini pada umumnya dialiri oleh sungai dan masih banyak penduduk

yang menggantungkan hidupnya dari sungai. Sungai yang mengalir

di provinsi ini berjumlah 62 sungai. Pada umumnya sungai-sungai

tersebut berpangkal di pegunungan Meratus dan bermuara di laut Jawa.

Budaya atau tradisi penduduk asli Kalimantan Selatan

dikenal dengan tradisi “Urang Banjar”. Ahli sejarah

menyimpulkan bahwa budaya Urang Banjar merupakan

perpaduan antara suku Dayak, suku Melayu dan suku Jawa.

Selain itu, ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia

telah banyak mempengaruhi perkembangan kebudayaan Urang Banjar

yang tercermin dari tarian, musik, permainan, pakaian, dan upacara

adat. Semboyan atau moto daerah adalah “Waja sampai Kaputing”

yang berarti tetap kuat/bersemangat seperti baja (waja) dari awal sampai

akhir (sampai kaputing).

b. LetakGeorafis


Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin

terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah

barat dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat

Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan

propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114

19” 33” BT - 116 33’ 28 BT dan 1 21’ 49” LS 1 10” 14” LS, dengan

luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau

Kalimantan.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalsel adalah Kabupaten

Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian Kabupaten Banjar

dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90

km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin

dengan luas 72,00 km².

Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan

pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km2 atau 3.753.052

ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak

11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota

sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai

Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan

Kabupaten Tanah Bumbu.

Luas wilayah propinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut

propinsi dibandingkan propinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah

masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%;

Kotabaru 25,11%; Banjar 12,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%;

Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin

0,19%. Secara rinci luas wilayah dan batas wilayah serta panjang garis

pantai dapat dilihat pada tabel 1.

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Selatan

adalah: Barito, Tabanio, Kintap, Satui, Kusan, Batulicin, Pulau Laut,


Pulau Sebuku, Cantung, Sampanahan, Manunggal dan Cengal. Dan

memiliki catchment area sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yaitu Binuang,

Tapin, Telaga Langsat, Mangkuang, Haruyan Dayak, Intangan,

Kahakan, Jaro, Batulicin dan Riam Kanan.

Tabel 1

Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Panjang Garis Batas

Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 PROPINSI/

KABUPATEN/ KOTA

DARATAN (KM²)

LAUTAN (KM²) UTARA TIMUR SELATAN BARAT DARAT

(KM)

Tanah Laut 3,729.30 Kab. Banjar Kab. Tanah Bumbu Laut Jawa Laut Jawa

Tanah Bumbu 5,066.96 Kab. Banjar

Kotabaru 9,422.73 Selat Makasar Laut Jawa HSU, HST, Banjar, Tala

Banjar 4,672.68 HSU, HST HST, Kotabaru Tapin HSU, Tapin Tapin 2,174.95 HSU, HST HSS Kab. Banjar Barito Kuala

Hulu Sungai Selatan 1,804.94 HST, HSU Kotabaru, HST Tapin HSU, Tapin

Hulu Sungai Tengah 1,472.00 HSU Kotabaru,

Balangan HSS HSU, HSS

Hulu Sungai Utara 892.70 Tabalong Kotabaru HST, HSS Kalteng Balangan 3,599.95 Tabalong 1,878.30 Kaltim Kaltim HSU Kalteng

Barito Kuala 2,376.22 HSU, Tapin Banjar, Kota Banjarmasin Laut Jawa Kalteng

Kota Banjarmasin 367.12 Barito Kuala Banjar Kab. Banjar Batola Kota Banjarbaru 72.67 Banjar Banjar Tanah Laut Banjar

Kalimantan Selatan 37,530.52 Kaltim Selat Makasar Laut Jawa Kalteng

4. Provinsi Bali

Lambang Peta Lokasi

“Bali Dwipa Jaya” (Bahasa Kawi: “Pulau Bali Jaya”) Peta lokasi BaliKoordinat {{{koordinat}}}


Dasar hukum {{{dasar hukum}}}Tanggal penting 14 Agustus 1959 (hari jadi)Ibu kota Denpasar (dahulu Singaraja)Gubernur Komjen Pol (Purn) I Made Mangku Pastika (2008-

2013)Luas 5.561 km²Penduduk 4.500.000 (+/-)Kepadatan 800 /km²Kabupaten 8Kota 1Kecamatan {{{kecamatan}}}Kelurahan/Desa {{{kelurahan}}}Suku Bali (89%), Jawa (7%), Baliaga (1%), Madura (1%)[1]

Agama Hindu (92,3%), Islam (5,7%), Lainnya (2%)Bahasa Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Bahasa

Sasak, Bahasa Madura, dll.Zona waktu WITA

Bali adalah sebuah pulau di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu

provinsi Indonesia. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok.

Ibukota provinsinya ialah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau

ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali

terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-

budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga

dikenal sebagai Pulau Dewata.

a. Geografi

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang

153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara

astronomis, Bali terletak di 8°25′23″ Lintang Selatan dan 115°14′55″

Lintang Timur yang mebuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia

yang lain. Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148

m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur


juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang

lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat

di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah

dataran rendah yang dialiri sungai-sungai.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali

terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan diantara

pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung

Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung

Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan

tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2

(dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah

yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah

yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan

datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas

118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat

curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat)

buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan yaitu : Danau Beratan,

Buyan, Tamblingan dan Danau Batur.

Ibu kota Bali adalah Denpasar. Tempat-tempat penting lainnya

adalah Ubud sebagai pusat seni terletak di Kabupaten Gianyar;

sedangkan Kuta, Sanur, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah

beberapa tempat yang menjadi tujuan pariwisata, baik wisata pantai

maupun tempat peristirahatan. Luas wilayah Provinsi Bali adalah

5.636,66 km2 atau 0,29% luas wilayah Republik Indonesia. Secara

administratif Provinsi Bali terbagi atas 9 kabupaten/kota, 55 kecamatan

dan 701 desa/kelurahan.


b. Sejarah

Sawah di sekitar puri Gunung Kawi, Tampaksiring, Bali.

Penghuni pertama pulau Bali diperkirakan datang pada 3000-2500

SM yang bermigrasi dari Asia. Peninggalan peralatan batu dari masa

tersebut ditemukan di desa Cekik yang terletak di bagian barat pulau.

Zaman prasejarah kemudian berakhir dengan datangnya orang-orang

Hindu dari India pada 100 SM. Kebudayaan Bali kemudian mendapat

pengaruh kuat kebudayaan India, yang prosesnya semakin cepat setelah

abad ke-1 Masehi. Nama Balidwipa (pulau Bali) mulai ditemukan di

berbagai prasasti, diantaranya Prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh

Sri Kesari Warmadewa pada 913 M dan menyebutkan kata Walidwipa.

Diperkirakan sekitar masa inilah sistem irigasi subak untuk penanaman

padi mulai dikembangkan. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya

juga mulai berkembang pada masa itu. Kerajaan Majapahit (1293–

1500 AD) yang beragama Hindu dan berpusat di pulau Jawa, pernah

mendirikan kerajaan bawahan di Bali sekitar tahun 1343 M. Saat itu

hampir seluruh nusantara beragama Hindu, namun seiring datangnya

Islam berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di nusantara yang antara lain

menyebabkan keruntuhan Majapahit. Banyak bangsawan, pendeta,

artis, dan masyarakat Hindu lainnya yang ketika itu menyingkir dari

Pulau Jawa ke Bali.


Orang Eropa yang pertama kali menemukan Bali ialah Cornelis

de Houtman dari Belanda pada 1597, meskipun sebuah kapal Portugis

sebelumnya pernah terdampar dekat tanjung Bukit, Jimbaran, pada

1585. Belanda lewat VOC pun mulai melaksanakan penjajahannya di

tanah Bali, akan tetapi terus mendapat perlawanan sehingga sampai

akhir kekuasaannya posisi mereka di Bali tidaklah sekokoh posisi

mereka di Jawa atau Maluku. Bermula dari wilayah utara Bali, semenjak

1840-an kehadiran Belanda telah menjadi permanen, yang awalnya

dilakukan dengan mengadu-domba berbagai penguasa Bali yang saling

tidak mempercayai satu sama lain. Belanda melakukan serangan besar

lewat laut dan darat terhadap daerah Sanur, dan disusul dengan daerah

Denpasar. Pihak Bali yang kalah dalam jumlah maupun persenjataan

tidak ingin mengalami malu karena menyerah, sehingga menyebabkan

terjadinya perang sampai mati atau puputan, yang melibatkan seluruh

rakyat baik pria maupun wanita termasuk rajanya. Diperkirakan sebanyak

4.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut, meskipun Belanda telah

memerintahkan mereka untuk menyerah. Selanjutnya, para gubernur

Belanda yang memerintah hanya sedikit saja memberikan pengaruhnya

di pulau ini, sehingga pengendalian lokal terhadap agama dan budaya

umumnya tidak berubah.

Jepang menduduki Bali selama Perang Dunia II, dan saat itu seorang

perwira militer bernama I Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali

‘pejuang kemerdekaan’. Menyusul menyerahnya Jepang di Pasifik pada

bulan Agustus 1945, Belanda segera kembali ke Indonesia (termasuk

Bali) untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya layaknya

keadaan sebelum perang. Hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan

Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang.

Pada 20 November 1940, pecahlah pertempuran Puputan Margarana

yang terjadi di desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali tengah. Kolonel

I Gusti Ngurah Rai, yang berusia 29 tahun, memimpin tentaranya


dari wilayah timur Bali untuk melakukan serangan sampai mati pada

pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Seluruh anggota batalion

Bali tersebut tewas semuanya, dan menjadikannya sebagai perlawanan

militer Bali yang terakhir.

Pada tahun 1946 Belanda menjadikan Bali sebagai salah satu dari 13

wilayah bagian dari Negara Indonesia Timur yang baru diproklamasikan,

yaitu sebagai salah satu negara saingan bagi Republik Indonesia yang

diproklamasikan dan dikepalai oleh Sukarno dan Hatta. Bali kemudian

juga dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat ketika Belanda

mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949. Tahun

1950, secara resmi Bali meninggalkan perserikatannya dengan Belanda

dan secara hukum menjadi sebuah propinsi dari Republik Indonesia.

Letusan Gunung Agung yang terjadi di tahun 1963, sempat

mengguncangkan perekonomian rakyat dan menyebabkan banyak

penduduk Bali bertransmigrasi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Tahun 1965, seiring dengan gagalnya kudeta oleh G30S terhadap

pemerintah nasional di Jakarta, di Bali dan banyak daerah lainnya

terjadilah penumpasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis

Indonesia. Di Bali, diperkirakan lebih dari 100.000 orang terbunuh atau

hilang. Meskipun demikian, kejadian-kejadian di masa awal Orde Baru

tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil diungkapkan secara

hukum.[2]

Serangan teroris telah terjadi pada 12 Oktober 2002, berupa serangan

Bom Bali 2002 di kawasan pariwisata Pantai Kuta, menyebabkan

sebanyak 202 orang tewas dan 209 orang lainnya cedera. Serangan

Bom Bali 2005 juga terjadi tiga tahun kemudian di Kuta dan pantai

Jimbaran. Kejadian-kejadian tersebut mendapat liputan internasional

yang luas karena sebagian besar korbannya adalah wisatawan asing,

dan menyebabkan industri pariwisata Bali menghadapi tantangan berat

beberapa tahun terakhir ini.


c. Demografi

Lahan sawah di Bali

Penduduk Bali kira-kira sejumlah 4 juta jiwa, dengan mayoritas

92,3% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Islam, Protestan,

Katolik, dan Buddha. Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga

hidup dari pertanian dan perikanan. Sebagian juga memilih menjadi

seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah Bahasa Indonesia,

Bali, dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata.

Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas

pemakaiannya di Bali, dan sebagaimana penduduk Indonesia lainnya,

sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual.

Meskipun terdapat beberapa dialek dalam bahasa Bali, umumnya

masyarakat Bali menggunakan sebentuk bahasa Bali pergaulan sebagai

pilihan dalam berkomunikasi. Secara tradisi, penggunaan berbagai

dialek bahasa Bali ditentukan berdasarkan sistem catur warna dalam

agama Hindu Dharma; meskipun pelaksanaan tradisi tersebut cenderung

berkurang. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga (dan bahasa asing

utama) bagi banyak masyarakat Bali, yang dipengaruhi oleh kebutuhan

yang besar dari industri pariwisata. Para karyawan yang bekerja pada

pusat-pusat informasi wisatawan di Bali, seringkali juga memahami

beberapa bahasa asing dengan kompetensi yang cukup memadai.


d. Transportasi

Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api namun jaringan jalan

yang sangat baik tersedia khususnya ke daerah-daerah tujuan wisatawan.

Sebagian besar penduduk memiliki kendaraan pribadi dan memilih

menggunakannya karena moda transportasi umum tidak tersedia

dengan baik, kecuali taksi. Jenis kendaraan umum di Bali antara lain:

• Dokar, kendaraan dengan menggunakan kuda sebagai penarik

• Ojek, taksi sepeda motor

• Bemo, melayani dalam dan antarkota

• Taksi

• Bus, melayani hubungan antarkota, pedesaan, dan antarprovinsi.

Bali terhubung dengan Pulau Jawa dengan layanan kapal feri yang

menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk dengan Pelabuhan Ketapang di

Kabupaten Banyuwangi, yang lama tempuhnya sekitar 30 hingga 45

menit. Penyeberangan ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Padang

Bay menuju Pelabuhan Lembar, yang memakan waktu sekitar empat

jam. Transportasi udara dilayani oleh Bandara Internasional Ngurah

Rai, dengan destinasi ke sejumlah kota besar di Indonesia, Australia,

Singapura, Malaysia, Thailand, serta Jepang. Landas pacu dan pesawat

terbang yang datang dan pergi bisa terlihat dengan jelas dari pantai.


e. Pemerintahan

Peta topografi Pulau Bali

Daftar kabupaten dan kota di BaliNo. Kabupaten/Kota Ibu kota1 Kabupaten Badung Badung2 Kabupaten Bangli Bangli3 Kabupaten Buleleng Singaraja4 Kabupaten Gianyar Gianyar5 Kabupaten Jembrana Negara6 Kabupaten Karangasem Karangasem7 Kabupaten Klungkung Klungkung8 Kabupaten Tabanan Tabanan9 Kota Denpasar -

5. Provinsi Jawa Timur


a. KeadaanGeografis

Provinsi Jawa Timur merupakan satu provinsi yang terletak di

Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI

Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini terletak pada 111,0′ hingga 114,4′

Bujur Timur dan 7,12′ hingga 8,48′ Lintang Selatan. Batas Daerah, di

sebelah utara berbatasan dengan pulau Kalimantan atau tepatnya dengan

Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan

berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan

perairan terbuka yaitu Samudera Indonesia. Sedangkan di sebelah barat

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, wilayah Jawa Timur dapat dibagi 2 bagian besar,

yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Dimana luas wilayah

Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas

wilayah provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya

sekitar 10 persen. Luas wilayah provinsi Jawa Timur yang mencapai

46.428 km2 habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/ Kota, 29 Kabupaten

dan 9 Kota.

Letak,TinggidanLuasDaerahMenurutKabupaten/KotaNo Kabupaten/Kota Tinggi Rata-rata Luas

Kabupaten1 Pacitan 7 13422 Ponorogo 49 13723 Trenggalek 110 12054 Tulungagung 85 10465 Blitar 167 15896 Kediri 60 13867 Malang 556 29798 Lumajang 54 17919 Jember 83 247810 Banyuwangi 25 5783


No Kabupaten/Kota Tinggi Rata-rata Luas11 Bondowoso 255 156012 Situbondo 5 163913 Probolinggo 10 159914 Pasuruan 5 1151

15 Sidoarjo 3 634

16 Mojokerto 30 692

17 Jombang 44 904

18 Nganjuk 56 122419 Madiun 60 1011

20 Magetan 394 689

21 Ngawi 47 1296

22 Bojonegoro 19 2307

23 Tuban 4 184024 Lamongan 6 1670

25 Gresik 3 1191

26 Bangkalan 47 1260

27 Sampang 15 1233

28 Pamekasan 8 79229 Sumenep 3 1999

Kota

71 Kediri 60 63

72 Blitar 167 33

73 Malang 445 11074 Probolinggo 10 57

75 Pasuruan 5 35

76 Mojokerto 30 16

77 Madiun 60 33

78 Surabaya 2 32679 Batu 871 93


Jawa Timur

Lambang Peta Lokasi

Jer Basuki Mawa Béya(bahasa Jawa: “Jika ingin makmur, maka hal ini memerlukan

pengorbanan”KoordinatDasar hukum UU No. 2/1950Tanggal pentingIbu kota SurabayaGubernur DR. H. Soekarwo, SH, MHumLuas 47.922 km²Penduduk 37.070.731 jiwa (2005)Kepadatan 787/km²Kabupaten 29Kota 9Kecamatan 637Kelurahan/Desa 8.418Suku Jawa (79%), Madura (18%), Osing (1%),

Tionghoa (1%)[1]

Agama Islam 90%, Protestan 6%, Katolik 2%, Buddha 0,4%, Hindu 1%, Konghucu 0.6%

Bahasa Bahasa Jawa, Bahasa Madura, Bahasa Osing, Bahasa Indonesia

Zona waktu WIB

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa,

Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922

km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur

merupakan provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan


memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa

Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di

timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat.

Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean,

Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan

Samudera Hindia(Pulau Sempu dan Nusabarung). Jawa Timur dikenal

sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi

perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap

Produk Domestik Bruto nasional.

b. Sejarah

Prasejarah

Jawa Timur telah dihuni manusia sejah zaman prasejarah, dimana kini

dapat dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa fosil Pithecantrhropus

mojokertensis di Kepuhlagen-Mojokerto, Pithecanthropus erectus di

Trinil-Ngawi, dan Homo wajakensis di Wajak-Tulungagung.

Era klasik

Prasasti Dinoyo yang ditemukan di dekat Kota Malang adalah

sumber tertulis tertua di Jawa Timur, yakni bertahun 760. Pada tahun

929, Mpu Sindok memindahkan pusat Kerajaan Mataram dari Jawa

Tengah ke Jawa Timur, serta mendirikan Wangsa Isyana yang kelak

berkembang menjadi Kerajaan Medang, dan sebagai suksesornya

adalah Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Janggala, dan Kerajaan Kadiri.

Pada masa Kerajaan Singhasari, Raja Kertanagara melakukan ekspansi

hingga ke Melayu. Pada era Kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam

Wuruk, wilayahnya hingga mencapai Malaka dan Kepulauan Filipina.


Bukti awal masuknya Islam ke Jawa Timur adalah adanya makam nisan

di Gresik bertahun 1102, serta sejumlah makam Islam pada kompleks

makam Majapahit.

Kolonialisme

Bangsa Portugis adalah bangsa barat yang pertama kali datang

di Jawa Timur. Kapal Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman

mendarat di Pulau Madura pada tahun 1596. Surabaya jatuh ke tangan

VOC pada tanggal 13 Mei 1677. Ketika pemerintahan Stamford

Raffles, Jawa Timur untuk pertama kalinya dibagi atas karesidenan,

yang berlaku hingga tahun 1964.

Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia dibagi menjadi 8

provinsi, dimana Jawa Timur adalah salah satu provinsi tersebut.

Gubernur pertama Jawa Timur adalah R. Soerjo, yang juga dikenal

sebagai pahlawan nasional. Tanggal 20 Februari 1948 di Madura

dibentuk Negara Madura, dan tanggal 26 November 1948 dibentuk

Negara Jawa Timur, yang kemudian menjadi salah satu negara bagian

dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur dibubarkan dan

bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1950, dan

tanggal 7 Maret 1950 Negara Madura memberikan pernyataan serupa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, dibentuk Provinsi

Jawa Timur.

c. Geografi

Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali

di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di

barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km. Lebar bentangan


utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur

lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di

Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura.

Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah

timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur

adalah Kepulauan Kangean dan yang paling utara adalah Kepulauan

Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil: Nusa Barung

dan Pulau Sempu.

Relief

Gunung Bromo, dengan latar belakang Gunung Semeru

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan

dalam tiga zona: zona selatan (plato), zona tengah (gunung berapi), dan

zona utara (lipatan). Dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian

tengah (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso) memiliki

tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban,

Gresik, hingga Pulau Madura) terdapat Pegunungan Kapur Utara dan

Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di

perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter).

Di sebelah selatan Nganjuk tedapat Gunung Wilis (2.169 meter) dan


Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok

Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter),

Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter),

Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681 meter), dan

Gunung Kelud (1.731 meter); pegunungan tersebut terletak di sebagian

Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten

Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok

Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung

Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut

Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di daerah Tapal

Kuda terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan

puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter) dan Pegunungan Ijen

dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian selatan

terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan,

Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur

Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di

Yogyakarta.

d. Hidrografi

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290

km) dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah

Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua:

Kali Mas dan Kali Porong; keduanya bermuara di Selat Madura.

Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di

Gresik. Kedua sungai tersebut dikelola oleh PT Jasa Tirta. Di lereng

Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga

Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara

lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk

irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.


e. Iklim

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan

wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki

curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per

tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar

antara 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, dan bahkan

di daerah Ranu Pani (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai

minus 4°C,yang menyebabkan turunnya salju lembut.

f. Pembagian administratif

Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9

kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah

kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.No. Kabupaten/Kota Ibu kota

1 Kabupaten Bangkalan Bangkalan2 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi3 Kabupaten Blitar Blitar4 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro5 Kabupaten Bondowoso Bondowoso6 Kabupaten Gresik Gresik7 Kabupaten Jember Jember8 Kabupaten Jombang Jombang9 Kabupaten Kediri Kediri10 Kabupaten Lamongan Lamongan11 Kabupaten Lumajang Lumajang12 Kabupaten Madiun Madiun13 Kabupaten Magetan Magetan14 Kabupaten Malang Kepanjen15 Kabupaten Mojokerto Mojokerto16 Kabupaten Nganjuk Nganjuk17 Kabupaten Ngawi Ngawi18 Kabupaten Pacitan Pacitan19 Kabupaten Pamekasan Pamekasan20 Kabupaten Pasuruan Pasuruan21 Kabupaten Ponorogo Ponorogo22 Kabupaten Probolinggo Probolinggo23 Kabupaten Sampang Sampang


24 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo25 Kabupaten Situbondo Situbondo26 Kabupaten Sumenep Sumenep27 Kabupaten Trenggalek Trenggalek28 Kabupaten Tuban Tuban29 Kabupaten Tulungagung Tulungagung30 Kota Batu -31 Kota Blitar -32 Kota Kediri -33 Kota Madiun -34 Kota Malang -35 Kota Mojokerto -36 Kota Pasuruan -37 Kota Probolinggo -38 Kota Surabaya -

g. Penduduk

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2005 adalah 37.070.731

jiwa, dengan kepadatan 774 jiwa/km2. Kabupaten dengan jumlah

penduduk terbanyak adalah Kabupaten Malang, sedang kota dengan

jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya. Laju pertumbuhan

penduduk adalah 0,59% per tahun (2004).

h. Suku bangsa

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun

demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar

hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami

di Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur),

terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal

Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh

kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka

bekerja di sektor informal.

Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit,

tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing tinggal

di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di


sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk asli, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal

bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup

signifikan dan mayoritas dibeberapa tempat, diikuti dengan Arab;

mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal

di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Dewasa ini banyak

ekspatriat tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya dan sejumlah

kawasan industri lainnya.

i. Bahasa

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang berlaku secara nasional,

namun demikian Bahasa Jawa dituturkan oleh sebagian besar Suku

Jawa. Bahasa Jawa yang dituturkan di Jawa Timur memiliki beberapa

dialek/logat. Di daerah Mataraman (eks-Karesidenan Madiun dan

Kediri), Bahasa Jawa yang dituturkan hampir sama dengan Bahasa Jawa

Tengahan (Bahasa Jawa Solo-an). Di daerah pesisir utara bagian barat

(Tuban dan Bojonegoro), dialek Bahasa Jawa yang dituturkan mirip

dengan yang dituturkan di daerah Blora-Rembang di Jawa Tengah.

Dialek Bahasa Jawa di bagian tengah dan timur dikenal dengan

Bahasa Jawa Timuran, yang dianggap bukan Bahasa Jawa baku. Ciri

khas Bahasa Jawa Timuran adalah egaliter, blak-blakan, dan seringkali

mengabaikan tingkatan bahasa layaknya Bahasa Jawa Baku, sehingga

bahasa ini terkesan kasar. Namun demikian, penutur bahasa ini dikenal

cukup fanatik dan bangga dengan bahasanya, bahkan merasa lebih

akrab. Bahasa Jawa Dialek Surabaya dikenal dengan Boso Suroboyoan.

Dialek Bahasa Jawa di Malang umumnya hampir sama dengan Dialek

Surabaya, hanya saja ada beberapa kata yang diucapkan terbalik,

misalnya mobil diucapkan libom, dan polisi diucapkan silup; ini dikenal

sebagai Boso Walikan. Saat ini Bahasa Jawa merupakan salah satu mata

pelajaran muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat


SD hingga SLTA.

Bahasa Madura dituturkan oleh Suku Madura di Madura maupun

dimanapun mereka tinggal. Bahasa Madura juga dikenal tingkatan

bahasa seperti halnya Bahasa Jawa, yaitu enja-iya (bahasa kasar),

engghi-enten (bahasa tengahan), dan engghi-bhunten (bahasa halus).

Dialek Sumenep dipandang sebagai dialek yang paling halus, sehingga

dijadikan bahasa standar yang diajarkan di sekolah. Di daerah Tapal

Kuda, sebagian penduduk menuturkan dalam dua bahasa: Bahasa Jawa

dan Bahasa Madura. Kawasan kepulauan di sebelah timur Pulau Madura

menggunakan Bahasa Madura dengan dialek tersendiri, bahkan dalam

beberapa hal tidak dimengerti oleh penutur Bahasa Madura di Pulau

Madura (mutually unintellegible).

Suku Osing di Banyuwangi menuturkan Bahasa Osing. Bahasa

Tengger, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Suku Tengger,

dianggap lebih dekat dengan Bahasa Jawa Kuna. Penggunaan bahasa

daerah kini mulai dipromosikan kembali. Sejumlah stasiun televisi

lokal kembali menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar

pada beberapa acaranya, terutama berita dan talk show, misalnya JTV

memiliki program berita menggunakan Boso Suroboyoan, Bahasa

Madura, dan Bahasa Jawa Tengahan.

j. Agama

Suku Jawa umumnya menganut agama Islam, sebagian menganut

agama Kristen dan Katolik, dan ada pula yang menganut Hindu dan

Buddha. Sebagian orang Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan

Kejawen. Agama Islam sangatlah kuat dalam memberi pengaruh pada

Suku Madura. Suku Osing umumnya beragama Islam. Sedangkan Suku

Tengger menganut agama Hindu.

Orang Tionghoa umumnya menganut Konghucu, meski ada pula

sebagian yang menganut Buddha, Kristen, dan Katolik; bahkan Masjid


Cheng Ho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa dan memiliki

arsitektur layaknya kelenteng.

k. Seni dan budaya

Kesenian

Jawa Timur memiliki sejumlah kesenian khas. Ludruk merupakan

salah satu kesenian Jawa Timuran yang cukup terkenal, yakni seni

panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki.

Berbeda dengan ketoprak yang menceritakan kehidupan istana, ludruk

menceritakan kehidupan sehari-hari rakyat jelata, yang seringkali

dibumbui dengan humor dan kritik sosial, dan umumnya dibuka

dengan Tari Remo dan parikan. Saat ini kelompok ludruk tradisional

dapat dijumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang; meski

keberadaannya semakin dikalahkan dengan modernisasi.

Reog yang sempat diklaim sebagai tarian dari Malaysia merupakan

kesenian khas Ponorogo yang telah dipatenkan sejak tahun 2001, reog

kini juga menjadi icon kesenian Jawa Timur. Pementasan reog disertai

dengan jaran kepang (kuda lumping) yang disertai unsur-unsur gaib.

Seni terkenal Jawa Timur lainnya antara lain wayang kulit purwa

gaya Jawa Timuran, topeng dalang di Madura, dan besutan. Di daerah

Mataraman, kesenian Jawa Tengahan seperti ketoprak dan wayang

kulit cukup populer. Legenda terkenal dari Jawa Timur antara lain

Damarwulan dan Angling Darma.

Seni tari tradisional di Jawa Timur secara umum dapat

dikelompokkan dalam gaya Jawa Tengahan, gaya Jawa Timuran, tarian

Jawa gaya Osing, dan trian gaya Madura. Seni tari klasik antara lain tari

gambyong, tari srimpi, tari bondan, dan kelana.


l. Budaya dan adat istiadat

Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat

menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengahan, sehingga kawasan ini

dikenal sebagai Mataraman; menunjukkan bahwa kawasan tersebut

dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah

tersebut meliputi eks-Karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan,

Ponorogo, Pacitan), eks-Karesidenan Kediri (Kediri, Tulungagung,

Blitar, Trenggalek) dan sebagian Bojonegoro. Seperti halnya di Jawa

Tengah, wayang kulit dan ketoprak cukup populer di kawasan ini.

Kawasan pesisir barat Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh

kebudayaan Islam. Kawasan ini mencakup wilayah Tuban, Lamongan,

dan Gresik. Dahulu pesisir utara Jawa Timur merupakan daerah

masuknya dan pusat perkembangan agama Islam. Lima dari sembilan

anggota walisongo dimakamkan di kawasan ini.

Di kawasan eks-Karesidenan Surabaya (termasuk Sidoarjo,

Mojokerto, dan Jombang) dan Malang, memiliki sedikit pengaruh budaya

Mataraman, mengingat kawasan ini cukup jauh dari pusat kebudayaan

Jawa: Surakarta dan Yogyakarta. Adat istiadat di kawasan Tapal

Kuda banyak dipengaruhi oleh budaya Madura, mengingat besarnya

populasi Suku Madura di kawasan ini. Adat istiadat masyarakat Osing

merupakan perpaduan budaya Jawa, Madura, dan Bali. Sementara adat

istiadat Suku Tengger banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu.

Masyarakat desa di Jawa Timur, seperti halnya di Jawa Tengah,

memiliki ikatan yang berdasarkan persahabatan dan teritorial. Berbagai

upacara adat yang diselenggarakan antara lain: tingkepan (upacara usia

kehamilan tujuh bulan bagi anak pertama), babaran (upacara menjelang

lahirnya bayi), sepasaran (upacara setelah bayi berusia lima hari),

pitonan (upacara setelah bayi berusia tujuh bulan), sunatan, pacangan.

Penduduk Jawa Timur umumnya menganut perkawinan monogami.

Sebelum dilakukan lamaran, pihak laki-laki melakukan acara nako’ake


(menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami), setelah

itu dilakukan peningsetan (lamaran). Upacara perkawinan didahului

dengan acara temu atau kepanggih. Untuk mendoakan orang yang telah

meninggal, biasanya pihak keluarga melakukan kirim donga pada hari

ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, dan 3 tahun setelah kematian.

m. Arsitektur

Bentuk bangunan Jawa Timur bagian barat (seperti di Ngawi,

Madiun, Magetan, dan Ponorogo) umumnya mirip dengan bentuk

bangunan Jawa Tengahan (Surakarta). Bangunan khas Jawa Timur

umumnya memiliki bentuk joglo, bentuk limasan (dara gepak), bentuk

srontongan (empyak setangkep).

Masa kolonialisme Hindia-Belanda juga meninggalkan sejumlah

bangunan kuno. Kota-kota di Jawa Timur banyak terdapat bangunan

yang didirikan pada era kolonial, terutama di Surabaya dan Malang.

6. Provinsi Gorontalo

Lambang Peta Lokasi

“Duluo Limo Lo Pohalaa” “Bumi Serambi Madinah”Koordinat {{{koordinat}}}Dasar hukum {{{dasar hukum}}}Tanggal penting 16 Februari 2001 (hari jadi)Ibu kota Kota GorontaloGubernur Ir. H. Fadel Muhammad


Luas 12.215 km²Penduduk 887.000 (+/-)Kepadatan ... /km²Kabupaten 5Kota 1Kecamatan {{{kecamatan}}}Kelurahan/Desa {{{kelurahan}}}Suku Gorontalo (90%)Agama Islam, Kristen, Animisme.Bahasa bahasa Gorontalo, bahasa IndonesiaZona waktu WITALagu daerah Hulonthalo Lipuu

A. KONDISI GEOGRAFIS

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari 32 provinsi di

wilayah Republik Indonesia yang memanjang dari Timur ke

Barat di Bagian Utara Pulau Sulawesi. Sebelah Utara berbatasan

dengan Laut Sulawesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi

Sulawesi Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi

Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

Provinsi termuda ini memiliki luas wilayah 12.215,44 km2 dan berada

pada posisi geografis antara 00030’04” – 01002’30” Lintang Utara

dan 112008’04”– 123032’09” Bujur Timur. Provinsi terbungsu ini

mempunyai ketinggian dari permukaan laut antara 0 – 2.400 meter

dengan jumlah pulau-pulau kecil yang teridentifikasi sampai saat ini

sebanyak 67 buah serta mempunyai 2 (dua) musim iklim pada umunya,


yakni musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya hari hujan

terbanyak terjadi pada Bulan Maret, Mei dan Oktober dengan Curah

Hujan rata-rata 207,7 mm dan suhu rata-rata 23 – 31° C. Sedangkan

tekanan udaranya berkisar antara 11.21.5 MOB dengan kecepatan angin

rata-rata 1,9 knot.

Provinsi Gorontalo juga mempunyai garis pantai sepanjang + 590

km dengan luas laut teritorial + 10.500 km2 dan luas perairan Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) + 40.000 km2 yang ada di perairan sebelah

Utara, sehingga total luas perairan laut + 50.500 km2 dengan tingkat

kemiringan yang relatif rendah antara 0 – 40°. Wilayah Gorontalo

juga sangat strategis bila dipandang secara ekonomis, karena berada

pada poros tengah wilayah pertumbuhan ekonomi, yaitu antara 2 (dua)

Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui Provinsi Sulawesi Tengah

dan Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Letaknya yang strategis

ini dapat dijadikan sebagai daerah transit seluruh komoditi dari dan

menuju kedua KAPET tersebut. Akibat kegiatan arus barang antara

kedua KAPET tadi, maka berdampak positif terhadap peningkatan

aktivitas ekonomi di Daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan

bahkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, Gorontalo juga berada pada “mulut” Lautan Pasifik

yang menghadap pada negara Korea, Jepang dan Amerika Latin. Sudah

barang tentu “kelebihan posisi” ini dapat memberikan peluang yang

baik dalam pengembangan perdagangan.


PROFIL PROVINSI GORONTALO

Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi termuda di wilayah

Indonesia yang memanjang dari timur ke barat di bagian utara Pulau

Sulawesi, memiliki luas wilayah 12.215,44 km2 atau 0,64% dari luas

wilayah seluruh Indonesia. Berada pada posisi geografis antara 0,19’ –

1,15’ Lintang Utara dan 121,23’ – 123,43’ Bujur Timur.

Batas-batas administratif Provinsi Gorontalo meliputi :

A. Sebelah Utara : Laut Sulawesi

B. Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Utara

C. Sebelah Selatan : Teluk Tomini

D. Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan UU No.10 tahun 1964, dinyatakan bahwa Kabupaten

Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan bagian wilayah administrasi

dari Provinsi Sulawesi Utara. Namun, banyaknya aspirasi masyarakat

seiring dengan era otonomi daerah maka berdasarkan UU No.38 tahun

2000 wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai provinsi ke-32 lepas dari

Provinsi Sulawesi Utara. Pada saat berdiri pertama kalinya, Provinsi

Gorontalo terdiri atas Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo

dan Kota Gorontalo selanjutnya berdasarkan UU No.6 tahun 2003


dilakukan pemekaran yang ditandai dengan pembentukan Kabupaten

Bone Bolango dan Pohuwato.

Secara topografi permukaan tanah di Gorontalo sebagian besar

adalah perbukitan. Oleh karenanya, Gorontalo memiliki banyak gunung

dengan ketinggian berbeda dengan Gunung Tabongo yang terletak di

Kabupaten Boalemo merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian

2100 m dari permukaan laut. Disamping mempunyai banyak gunung,

provinsi ini juga memiliki banyak sungai dengan sungai Paguyaman

yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang 99,3 Km

merupakan sungai terpanjang.

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK PROVINSI

GORONTALO

Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km2 Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kab. Boalemo 2.248.24 108.312Kab. Gorontalo 3.426.98 415.672Kab. Pohuwato 4.491.03 105.593Kab. Bone Boalango 1984.4 122.722Kota Gorontalo 64.79 147.354Jumlah 12.215.44 899.653

Sumber : BPS Gorontalo, 2005

Sebagai sebuah daerah agraris, Gorontalo merupakan penghasil

beberapa tanaman pangan terutama Jagung yang dijadikan komoditi

unggulan beberapa tahun terakhir, selanjutnya padi, kelapa, cengkeh,

kemiri dan pala yang tersebar di seluruh kabupaten se-Gorontalo.

Disamping itu, dengan kondisi daerah yang relatif subur dan berbukit

Gorontalo juga merupakan penghasil komoditi sayur-sayuran yang

belum dikembangkan secara optimal. Jenis sayur-sayuran yang


dihasilkan dan dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain cabe, tomat

dan bawang. Di bidang peternakan, kondisi daerah yang memiliki

areal lahan kering dan padang rumput yang luas sangat cocok untuk

pengembangan peternakan antara lain sapi, kambing dan kerbau.

Di bidang perikanan dan kelautan, Gorontalo memiliki potensi

yang sangat besar mulai dari budidaya air tawar, budi daya tambak,

budi daya laut dan perikanan tangkap (marine fishery). Komoditi yang

menjadi unggulan daerah ini dan masih perlu dikembangkan karena

potensinya yang baik adalah rumput laut dan perikanan laut.

B. HASIL PENELITIAN SEMENTARA

Penciptakan masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan negara

Republik Indonesia dan pembangunan yang merupakan dasar program

pemerintah untuk seluruh wilayah Indonsia. Dalam melaksanakan

pembangunan ini faktor utama yang paling penting adalah tanah.Seperti

pembuatan jalan raya , pelabuhan-pelabuhan, bangunan-bangunan untuk

industri, pertambangan, perumahan dan kesehatan dan lain-lain demi

kepentingan masyarakat.

Untuk memperoleh tanah ini peranan pemerintah sangat diperlukan

karena terkadang tanah yang akan didirikan atau bangunan tersebut adalah

milik rakyat, sehingga untuk - memperolehnya harus melalui pemerintahan

yaitu dengan cara pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah.

Peranan pemerintah atas tanah dalam rangka pembangunan sangat

penting sekali sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan

fungsinya dengan baik dan benar. Pembangunan ini dilaksanakan untuk

kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang

berkenaan dengan tanah, bukan saja harus mengindahkan prinsip – prinsip

hukum akan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, azas

ketertiban dan azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak

berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.


Masalah tanah erat sekali hubungannya dengan manusia sebagai

pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya demikian juga

hubungan. Manusia sebagai anggota masyarakat dengan pemerintah sebagai

penguasa tertinggi dalam Negara, sekaligus penggerak untuk terujudnya

pembangunan demi untuk peningkatan taraf hidup dari masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia hak atas tanah dan benda-benda yang ada

diatasnya merupakan hukum yang penting, namun apabila, benar-benar

diperlukan dapat dilakukan pencabutan dan pembebasan hak tersebut untuk

kepentingan pembangunan. Timbul permasalahan sejauh mana peranan

pemerintah atas tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan dan

bagaimana upaya pemerintah dalam hal pemecahan masalah pertanahan

yang timbul.

1. Guna Tanah Dalam Rangka Pembangunan.

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai

arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar daripada

kehidupannya adalah tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai

suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan

untuk kehidupan masa mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman

dari sebagian ummat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan

bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan

dan pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan ternpat persemayaman

terakhir bagi seseorang yang meninggaI dunia.

Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara

kita sekarang kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan

pembangunan sebagaimana halnya di Indonesia terutama sekali

pembangunan di bidang materil baik di kota maupun di desa banyak sekali

memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan

dimaksud. Pengadaan berbegai proyek pembuatan dan pelebaran tanah

(jalan) semuanya memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan


sebagai sarana utamanya. Usaha - usaha pengembangan perkotaan baik

berupa perluasan dengan membuka tempat-tempat pemukiman baru di

pinggiran kota maupun usaha - usaha pemekarannya sesuai dengan tata

kota senantiasa membutuhkan tanah untuk keperluan tersebut. Pendek

kata hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah sebagai

sarananya.

Adanya berbagai kepentingan yang kelihatannya saling bertentangan

antara satu dengan lainnya berkenaan dengan persoalan tanah dalam

pembangunan itu. Di satu pihak pembangunan sangat memerlukan

tanah sebagai sarana utamanya, sedang di lain pihak sebagian besar

dari warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut sebagai tempat

pemukiman dan tempat mata pencaharian. Bilamana tanah tersebut

diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah,

maka jelas kita harus mengorbankan hak azasi warga masyarakat yang

seharusnya jangan sampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip-

prinsip “ Rule of Law” akan tetapi bilamana ini dibiarkan saja maka

usaha-usaha pembangunan akan macet.

Ada sementara pihak yang beranggapan kalau ada sebidang tanah

sangat diperlukan untuk kepentingan pembangunan maka mau tidak mau

usaha tersebut harus berhasil, sehingga pada saat sekarang pembangunan

banyak dijadikan kambing hitarn yang dapat menimbulkan kesan bahwa

segalanya akan menjadi halal bilamana dilakukan untuk dan demi

pembangunan, sekalipun hal tersebut dilakukan dengan melanggar

hukum. Pandangan yang sedemikian ini sebenarnya bertentangan

dengan azas perikehidupan dalam keseimbanga.

Demikian pentingnya peranan (kegunaan ) tanah dalam rangka

pernbangunan sehingga mungkin pihak - pihak yang terkait dalam hak

- haknya atas tanah menjadi korban pihak segelintir oknum - oknum

yang tidak bertanggung jawab dengan kedok pembebasan tanah dalam

rangka pembangunan. Dalam hal ini tentu peranan pemerintah daerah


setempat sangat diperlukan sekali mendalami masalah - masalah

pertanahan sehingga hal - hal yang merugikan bagi pihak yang terkena

pembebasa, haknya atas tanah dapat segera ditanggulanginya.

2. Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Melaksanakan

Pembangunan.

Pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek kebidupan baik

pembangunpn yang dilaknkan oleh perorangan / keluarga atau kelompok

sosial juga membutuhkan tanah. Jadi dalam menyongsong lajunya

pembangunan hubungannya dengan tanah merupakan permasalahan

yang cukup peka, karena dengan meningkatnya kegiatan pembangunan

dewasa ini maka kebutuhan akan tanah untuk keperluan berbagai

proyek juga turut meningkat. Sedangkan dilain pihak penyediaan tanan

untuk itu kurang. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut perlu

penanggulangan yang serius, mengingat persoalan tanah adalah sangat

sensitif karena hubungan tanah bukan halnya sekedar mengandung

aspek ekonomis, tetapi juga kesejahteraan sosial, politik, kultural,

psikologis, religlus. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemerintah

dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah,

bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum akan tetapi

juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, azas ketertiban dan

azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang

menjadi keresahan yang mengganggu kestabilitas masyarakat. Dalam

hal tersebut Menteri Dalam Negeri dengan Instruksinya tertanggal 10

Oktober 1974 telah menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah di

seluruh Indonesia antara lain untuk mengadakan inventarisasi terhadap

semua masalah pertanahan yang dapat menimbulkan keresahan

masyarakat.

Salah satu prinsip dasar yang diletakkan oleh pemerintah dalam

rangka pemamfaatan tanah adalah untuk kemakmuran rakyat yang


dengan cara meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan

individu sekalipun ini tidak berarti kepentingan individu atau golongan

tertentu dapat dikorbankan begitu saja untuk kepentingan umum. Hal

ini terlihat secara tegas dalam berbagai ketentuan dari Undang-Undang

Pokok Agraria antara lain yaitu :

a. Pasal 6 ; Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dalam pemakaian sesuatu hak atas tanah harus memperhatikan

kepentingan masyarakat seperti juga dalam pasal 33 UUD 1945

; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara,dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat.

Sungguhpun dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tidak

mencantumkan dengan tegas kata-kata fungsi sosial, namun harus

di tafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak rnilik prirnair diartikan

hak rnilik itu tidak boleh rnerugikan kepentingan masyarakat.

Dengan dernikian pengertian fungsi sosial dari pada tanah adalah

jalan kornprorni atau hak rnutlak dari tanah seperti tersebut dalarn

rnernori penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa

keperluan tanah tidak Baja diperkenankan semata-rnata. untuk

kepentingan pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan

keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermamfaat, baik

untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai tanah juga

berrnanfaat untuk rnasyarakat dan kepentingan perorangan harus

saling imbang mengimbangi sebagai dwi tunggal.

Noto Negoro menyatakan bahwa :

“Hak untuk mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya

rnendasarkan yang individualistis, ditempelkan padanya sifat yang

sosialis, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila.Hukum kita tidak

berdasarkan atas corak individualisrne tetapi corak dwi tunggal “.

Jadi rnaksud dwi tunggal adalah bahwa setiap indfvfdualistis


mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Pancasila bahwa dalam

individu tersebut rnelekat kepentingan sosial, misalnya hak milik

dapat dicabut derni kepentingan sosial.

Berarti semua hak atas tanah dalarn pasal 6 Undang-Undang

Pokok Agraria berarti bukan saja hak milik tetapi sernua hak atas

tanah dalam arti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan

hak pakai mempunyai fungsi sosial, dengan ini berati semua hak

atas tanah dapat mengisi kepentingan nasional dari rakyat untuk

kemakmuran rakyat.

b. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang membatasf

berlakunya hukum adat dengan kepentingan nasional dan negara

yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Dari redaksi pasal UUPA

pengertian hukum adat mempunyai arti yang tersendiri, dimana

pasal 5 itu memberi batasan-batasan terhadap hukum adat tersebut

yaitu :

− Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan sosialisme

Indonesia.

− Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara dan

kepentingan nasional yang berdasarkan persatuan bangsa.

− Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kesatuan

(perundang-undangan lainnya).

− Hukum adat harus mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan

pada agama.

Sedemikian ketatnya pembatasan hukum adat terhadap

walaupun di dalam pasal 3 UUPA membuat suatu pengakuan

yang tegas terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa yang

tunduk pada hukum adat. namun demikian pengakuan tersebut bila


ditinjau dari segi juridis formal adalah merupakan suatu kemajuan

tentang kedudukan hak ulayat dalam UUPA, jadi dengan adanya

pengakuan terhadap hak ulayat secara formal ini akan dapat mengisi

pembangunan nasional disatu pihak dan kepentingan umum secara

bersama dilain pihak. Dengan demikian pemecahan permasaIahan

hak ulayat untuk turut serta dalam pembangunan dengan serius

dan menyeluruh dapat diselesaikan dimensi juridis dengan

memperhatikan aspek-aspek sosial,politis, ekonomi dan kultural

agar supaya hal yang demikian tidak akan berkembang menjadi

suatu keresahan yang dapat menggangu stabilitas masyarakat.

c. Pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu:

“Dimana dalam pasal ini memungkinkan negara untuk mencabut

hak atas tanah untuk kepentingan sosial. Ketentuan pencabutan hak

ini adalah merupakan ketentuan, yang memungkinkan negara untuk

melaksanakan politik dan strategi pertahanan keamanan. Dalam

pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana

yang kemudian

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961, maka

pencabutan hak dimaksud hanya kemungkinkan bilamana ada

suatu kepentingan umum yang benar-benar menghendakinya.

Kepentingan ini misalnya untuk pembuatan jalan raya, Pelabuhan,

bangunan untuk industri pertambangan, perumahan dan kesehatan

masyarakat serta lainnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan

nasional.

3. Pemecahan Masalah Pertanahan Yang Dilakukan Pemerintah

Daerah.

Tanah yang diperlukan dalam pencabutan hak atas tanab dan

pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan yang dilakukan oleh


pemerintah, maka dalam hal ini diperlukan jaminan, baik bagi pihak

warga negara maupun bagi pihak pemerintah. Karena pada dasarnya,

persoalan tanah merupakan persoalan rumit. Yang demikian karena tanah

dapat merupakan komoditi ekonomi bagi orang-orang yang berada, dan

merupakan harta kekayaan yang dapat diinventariskan di bank dengan

cara pembelian tanah sebanyak-banyaknya dan dapat menjadii suatu

sengketa sesama penduduk atau antara penduduk dengan pihak swasta

ataupun antara penduduk dengan pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka pembangunan,

tanah merupakan suatu kebutuhan potensial dalam pembangunan. Oleh

sebab itu tanah-tanah yang statusnya belum terdaftar sebagaimana yang

dimaksudkan dalam pasal 19 UUPA maka jika pemerintah memerlukan

tanah dalam rangka pembangunan akan menemui kesulitan dalam

memperoleh tanah yang dimaksud.

Dalam hal pembebasan tanah ini terdapat dua kepentingan yang

seimbang yaitu kepentingan pemegang hak atas tanahnya tentu

menginginkan sejumlah ganti rugi dari kepentingan pemerintah dilain

pihak yaitu melaksanakan pembangunan Dengan alasannya dua

kepentingan yang berbeda, maka. Persoalan akan tanah semakin rumit

dalam hal ini tentu memerlukan pemecahan permasalahan pertanahan

yang harus mendasarkan kepada kedua kepentingan yang berbeda tadi,

sehingga disamping terlaksananya pembangunan yang diprogramkan

tetap terpelihara serta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan

rakyat untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam memecahkan masalah pertanahan yang dilakukan olen

pemerintah daerah tentunya tidak terlepas pada peraturan perundang-

undangan serta kebijaksanaan - kebijaksanaan yang dibuat oleh

pemerintah setempat dimana ada permasalahan tentang tanah- tanah

yang diperuntukkan dalam pembangunan.


Dalam rangka mengisi pembangunan ini maka pemerintah

memerlukan tanah sehingga untuk mendapatkan tanah tersebut

pemerintah harus mengadakan pencabutan hak atas tanah dan

pembebasah hak atas tanah bagi rakyat yang memiliki tanah tersebut,

agar tanah tersebut menjadi milik pemerintahdan dapat digunakan

untuk pembangunan dan demi kepentingan umum.

1. Pencabutan Hak Atas Tanah.

Bagi rakyat Indonesia hak atas tanah atau benda diatasnya

adalah merupakan hubungan hukum yang penting, sehingga

apabila benar-benar diperlukan pencabutan hak tersebut demi

kepentingan umum. Pencabutan hak atas tanah tersebut hendaklah

dilakukan dengen hati-hati dengan cara yang adil dan bijaksana,

karena mengingat dalam Suasana pembangunan yang sekarang ini

masalah tanah mempunyai peranan pentlng sebagai potensi dasar

dalam menunjang pembangunan nasional disegala bidang.

Menurut pasal 18 UUPA menyatakan:

“ Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah

dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut

cara yang diatur oleh undang-undang. “

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umurn adalah

merupakan suatu cara yang terakhir untuk memperoleh tanah

yang sangat diperlukan guna keperluan - keperluan tertentu

untuk kepentingan umum. Setelah dilakukan berbagai cara lain

tidak membawa hasill sebagaimana yang diharapkan sedangkan

keperluan untuk pembangunan tanah yang dimaksud

sangat mendesak sekali.


Adapun yang berwenang melakukan pencabutan hak atas tanah

adalah Presiden sebagai pejabat eksekutif yang tertinggi setelah

mendengar penjelasan Menteri Dalam Negeri. Menteri Kehakiman

dan Menteri yang bersangkutan yaitu Menteri yang bidang tugasnya

meliputi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan hak atas

tanah tersebut

Menteri Dalam Negeri memberi pertimbangan dari segi agraria

dan politik, menteri Kehakiman dari segi hukumnya, Sedangkan

Menteri yang bersangkutan mengenai fungsi dari pada dilakukannya

pencabutan hak itu dalam masyarakat. Apakah tanah atau benda

yang diminta itu benar-benar diperlukan secara mutlak dan tidak

dapat diperoleh ditempat lain.

Presiden satu-satunya instansi yang oleh undang - undang diberi

wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah

benar kepentingan umum mengharuskan dilakukannya pencabutan

hak atas tanah tersebut.

Keputusan Presiden itu tidak dapat diganggu gugat dimuka

pengadilan. Setelah surat keputusan dari Presiden keluar dan telah

disampaikan kepada mereka haknya dicabut dan isinya harus

diumumkan di dalam surat kabar barulah penguasa tanah yang baru

dapat melakukan kegiatannya setelah diterimanya surat keputusan

dari Presiden dan dilakukannya pembayaran ganti kerugian kepada

yang berhak, dan melakukan penampungan terhadap mereka

yang bertempat tinggaI di atas tanah tersebut. Besarnya ganti rugi

harus disesuaikan dengan bidang tanah yang dicabut haknya dari

pemiliknya. Ganti rugi ini tidak saja berbentuk uang akan tetapi

dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas lainnya. pembebasan hak

atas tanah untuk kebutuhan akan tanah dalam usaha melaksanakan

pembangunan ditempuh jalan dengan pembebasan hak atas

tanah milik perseorangan ataupun tanah-tanah yang dimiliki oleh


masyarakat, hal mana disebabkan karena tersedianya tanah negara

sudah semakin berkurang, sedangkan kebutuhan akan tanah terus

meningkat. Demikian juga di daerah-daerah pedesaan, tanah

negara yang tersedia tidak selalu cocok lokasinya untuk proyek-

proyek pembangunan yang direncanakan. Menurut pasal 1 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri (MPDN) nomor 15 tahun 1975

: yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah melepaskan

hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang bak atas

tanah dan penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan gantl

rugi. Pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan

hak atas tanah dimana pihak pemerintah membebaskan tanah

yang bersangkutan dari yang diinginkan benar-benar bebas dari

kekuasaannya.

Pembebasan tanah hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan

dari pihak pemegang hak baik mengenai besar dan bentuk ganti

rugi yang diberikan terhadap tanahnya. Jadi perbuatan iniI haruslah

didasarkan kesukarelaan si pemegang hak. Bagaimana kalau si

pemegang hak dapat bersedia untuk menyerahkan tanahnya, maka

pihak pemerintah melalui panitia tanah khusus untuk itu harus

mengusahakan agar supaya diserahkannya tanah tersebut secara

sukarela. Bilamana instansi pemerintah memerlukan tanah untuk

keperluan tertentu sedangkan di atas tanah tersebut masih dipenuhi

dengan hak tertentu harus mengajukan permohonan pembebasan,

hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang

ditunjuk dengan mengemukakan tujuan penggunaan tanahnya.

Adapun yang berhak dalam pembesan hak atas tanah ini adalah

Panitia pembebasan yang melakukan pemeriksaan pene1itian dan

penetapan ganti rugi dalam rangka Pembebasan hak atas tanah

dengan atau tanpa bangunan atau tanaman yang ada di atasnya

yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah


untuk masing-masing Kabupaten, Kotamadya dalam suatu Wilayah

Propinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian yang di kemukakan diatas maka

dapat diambil langkah-langkah beberapa hal yaitu :

1. Untuk mewujudkan pembangunan baik di daerah-daerah

maupun pada tingkat nasionall fungsi tanah merupakan unsur

pentlng dalam menunjang pembangunan.

2. Dalam masa pembangunan dewasa ini persediaan tanah untuk

proyek-proyek pembangunan sangatlah terbatas. Berkenaan

dengan pengambilan tanah-tanah penduduk untuk keperluan

pembangunan ada dua cara yang ditempuh pemerintah yaitu :

a. Pencabutan hak atas tanah (ontoi gening) adalah :

Pengambilan tanah kepunyaan seseorang oleh negara

secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu

menjadi terhapus tanpa yang bersangkutan melakukan

suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu

kewajiban hukum.

b. Pembebasan tanah (prijsgeving) adalah :

Melepaskan hubungan semula yang terdapat diantara

pemegang atau penguasa tanah dengan cara memberikan

ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang

bersangkutan.

3. Pembebasan tanah yang dapat hanya dapat dilakukan atas dasar

persetujuan dari pihak pemegang hak baik mengenai tekhnisnya

besarnya ganti rugi yang diberikan terhadap tanahnya.


5

BabBabHASIL OLAHAN DATA

SEMENTARA YANG SUDAH SELESAI DIOLEH

Berikut disampaikan contoh olahan data berdasarkan penelitian lapangan yang sudah diselesaikan. Hasil ini masih belum final karena masih terdapat beberapa data kuesioner yang diolah secara kuantitatif dan juga data hasil wawancara yang diolah secara kualitatif. Namun demikian yang disampaikan dalam draft laporan akhir ini masih merupakan salah satu contoh hasil olahan sementara. Sedangkan olahan data secara keseluruhan akan diselesaikan sebelum akan dilaksanakannya FGD untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyelesaian laporan akhir yang sudah final.


JAW

AB

AN

RES

PON

DEN

KA

NW

IL B

PN P

RO

VIN

SI S

UM

ATER

A U

TAR

AR

UM

USA

N F

UN

GSI

SO

SIA

L H

AK

ATA

S TA

NA

H N

oIT

EM-IT

EM P

ERN

YATA

AN

FU

NG

SI S

OSI

AL

TAN

AH

No.

Res

pond

en

Jum

lah

Jum

lah

Res

pond

enB

obot

Sko

rJu

mla

h B

obot

Sko

rB

obot

Sko

r (%

)R

ata-

rata

12

34

12

34

51

23

45

12

34

5

AR

UM

USA

N F

UN

GSI

SO

SIA

L H

AK

ATA

S TA

NA

H D

AR

I A

SPEK

PEN

GEM

BA

NG

AN

KEB

IJA

KA

N P

ERTA

NA

HA

N

Pr

insi

p

1R

umus

an k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

men

gara

h pa

da

kese

jaht

eraa

n ba

gi s

ebes

ar-b

esar

raky

at5

45

50

00

13

40

00

415

190

00

21.1

78.9

4.8

2R

umus

an k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

men

gara

h pa

da

kead

ilan

atas

pen

guas

aan

pem

ilika

n su

mbe

rday

a ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

3R

umus

an k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

men

gara

h pa

da

harm

onis

asi p

enge

lola

an a

set p

ublik

dan

priv

at4

55

50

00

13

40

00

415

190

00

21.1

78.9

4.8

4R

umus

an k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

men

gara

h pa

da

kebe

rlanj

utan

sum

berd

aya

tana

h5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

Su

b To

tal

00

02

1416

00

08

7078

00

010

.589

.519

.5

R

ata-

rata

Sub

Tot

al4.

9

O

byek

yan

g di

kelo

la

5O

byek

yan

g di

teta

pkan

dala

m k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

mel

iput

i per

muk

aan

tana

h ya

ng d

apat

dile

kati

hak

5

25

50

10

03

40

20

015

170

11.8

00

88.2

4.3

6O

byek

yan

g di

teta

pkan

dala

m k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

mel

iput

i ua

ng a

tas

tana

h da

n ru

ang

baw

ah t

anah

yan

g da

pat d

ileka

ti ha

k5

54

40

00

22

40

00

810

180

00

44.4

55.6

4.5

7O

byek

yan

g di

teta

pkan

dala

m k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

mel

iput

i per

aria

n ya

ng d

apat

dile

kati

hak

33

33

00

40

04

00

120

012

00

100

00

3.0

8O

byek

yan

g di

teta

pkan

dala

m k

ebija

kan

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

mel

iput

i tan

ah d

i baw

ah p

erar

ian

yang

dap

at d

ileka

ti ha

k3

23

30

13

00

40

29

00

11

2.8

Su

b To

tal

02

72

516

04

218

2558

03.

9233

.314

.847

.914

.5

R

ata-

rata

Sub

Tot

al3.

6

O

rient

asi

9K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

ko

nser

vasi

sum

berd

aya

tana

h5

45

50

00

13

40

00

415

190

00

21.1

78.9

4.8


10K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

na

sion

alis

me

44

44

00

04

04

00

016

016

00

010

00

4.0

11K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

ke

berla

ngsu

ngan

Neg

ara

Kes

atua

n R

I4

44

40

00

40

40

00

160

160

00

100

04.

0

12K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

pe

ngem

bang

an g

ood

gove

rvan

ce b

idan

g pe

rtana

han

54

55

00

01

34

00

04

1519

4.

8

Su

b To

tal

00

010

616

00

040

3070

00

073

.726

.317

.5

R

ata-

rata

Sub

Tot

al4.

4

K

eber

piha

kan

13K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

pe

ngem

bang

an e

kono

mi u

saha

kec

il da

n m

enen

gah

43

54

00

12

14

00

38

516

00

18.8

5031

.34.

0

14K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

ke

berp

ihak

an m

asya

raka

t ada

t dan

ula

yat

32

44

01

12

04

02

38

013

015

.423

.161

.50

3.3

15K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

ke

berp

ihak

an p

ada

mas

yara

kat m

iski

n 3

34

40

02

20

40

06

80

140

042

.957

.10

3.5

16K

ebija

kan

fung

si

sosi

al

hak

atas

ta

nah

bero

rient

asi

pada

ke

berp

ihak

an

Su

b To

tal

01

46

112

02

1224

543

05.

1328

.256

.210

.410

.8

R

ata-

rata

Sub

Tot

al3.

6

To

tal

03

1120

2660

06

3380

130

249

02.

2615

.438

.843

.562

.3

R

ata-

rata

Tot

al4.

1

BR

UM

USA

N F

UN

GSI

SO

SIA

L D

AR

I ASP

EK P

ENG

EMB

AN

GA

N

PER

ATU

RA

N P

ERTA

NA

HA

N

Su

bsta

nsi P

erat

uran

17S

ubst

ansi

per

atur

an f

ungs

i so

sial

hak

ata

s ta

nah

dite

tapk

an

dala

m b

entu

k U

ndan

g-U

ndan

g5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

18S

ubst

ansi

per

atur

an m

elip

uti k

eten

tuan

pen

guas

aan

pem

ilika

n pe

nggu

naan

dan

pem

anfa

atan

tana

h ad

at/u

laya

t

54

55

00

01

34

00

04

1519

00

021

.178

.94.

8

19S

ubst

ansi

per

atur

an m

empe

rimba

ngka

n ke

tent

uan

sekt

oral

4

45

50

00

22

40

00

810

180

00

44.4

55.6

4.5

20S

ubst

ansi

pe

ratu

ran

mel

iput

i ke

tent

uan

pere

ncan

aan

peng

guna

an d

an p

eman

faat

an ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0


21S

ubst

ansi

per

atur

an m

elip

uti k

eten

tuan

kew

ajib

an p

emel

ihar

aan

tana

h

55

50

00

03

30

00

015

150

00

010

05.

0

22S

ubst

ansi

pe

ratu

ran

mel

iput

i ke

tent

uan

peni

ngka

tan

prod

uktiv

itas

tana

h5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

23S

ubst

ansi

per

atur

an m

elip

uti

kete

ntua

n hu

bung

an k

emitr

aan

usah

a ya

ng b

erpi

hak

ke p

ihak

eko

nom

i lem

ah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

24S

ubst

ansi

pe

ratu

ran

mel

iput

i ke

tent

uan

pene

gaka

n sa

nksi

pe

rdat

a ya

ng m

emad

ai5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

25S

ubst

ansi

pe

ratu

ran

mel

iput

i ke

tent

uan

pene

gaka

n sa

nksi

pi

dana

yan

g m

emad

ai5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

Su

b To

tal

00

03

3235

00

012

160

172

00

07.

2892

.744

.3

R

ata-

rata

Sub

Tot

al4.

9

St

rukt

ur P

erat

uran

26Tu

juan

per

atur

an f

ungs

i sos

ial h

ak a

tas

tana

h ha

rus

jela

s da

n te

rjang

kau

pela

ksan

aany

a5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

27Ta

ta la

ksan

a ha

rus

sist

imat

is5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

28P

erny

ataa

n da

lam

pas

al t

idak

bol

eh m

ulti

tafs

ir o

leh

apar

at

pela

ksan

a 5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

29R

umus

an h

arus

mem

perti

mba

ngka

n ko

ndis

i sos

ek m

asya

raka

t 5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

30P

osed

ur

teta

p (n

orm

a,

stan

dar,

posd

ur

dan

krite

ria

haru

s di

paha

mi a

para

t pel

aksa

na d

an p

eneg

ak h

ukum

5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

Su

b To

tal

00

00

2020

00

00

100

100

00

00

100

25.0

R

ata-

rata

Sub

Tot

al5.

0

K

ultu

r Huk

um

31D

iper

luka

n so

sial

isas

i kep

ada

mas

yara

kat

untu

k m

enin

gkat

kan

kesa

dara

n ha

k da

n ke

waj

iban

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

32D

iper

luka

n pe

mbe

rday

aan

mas

yara

kat

untu

k m

enin

gkat

kan

buda

ya h

ukum

fung

si s

osia

l hak

ata

s ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

33K

ebija

kan

pena

taan

ru

ang

wila

yah

haru

s m

enga

kom

odas

i ke

tent

uan

fung

si s

osia

l ata

s ta

nah

5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0


34D

iper

luka

n pe

mah

aman

m

asya

raka

t un

tuk

men

yela

aska

n ke

pent

inga

n pu

blik

dan

priv

at d

alam

ket

entu

an fu

ngsi

sos

ial h

ak

atas

tana

h5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

Su

b To

tal

00

00

1616

00

00

8080

00

00

100

20.0

R

ata-

rata

Sub

Tot

al5.

0

To

tal

00

03

6871

00

012

340

352

00

02.

4397

.689

.3

R

ata-

rata

Tot

al5.

0

CR

UM

USA

N F

UN

GSI

SO

SIA

L D

AR

I ASP

EK P

ENG

EMB

AN

GA

N

PELA

YAN

AN

PER

TAN

AH

AN

35K

eten

tuan

kew

ajib

an m

emel

ihar

a ta

nah

haru

s je

las

terc

antu

m

dala

m p

embe

rian

hak

atas

tana

h 5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

36K

eten

tuan

kew

ajib

an m

enin

gkat

kan

hasi

l gun

a da

n da

ya g

una

tana

h ha

rus

jela

s te

rcan

tum

dal

am p

embe

rian

hak

atas

tana

h4

55

50

00

13

40

00

415

190

00

21.1

78.9

4.8

37K

eten

tuan

kew

ajib

an p

ence

gaha

n ke

rusa

kan

tana

h ha

rus

jela

s te

rcan

tum

dal

am p

embe

rian

hak

atas

tana

h5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

38K

eten

tuan

kew

ajib

an m

emel

ihar

a ta

nah

haru

s je

las

terc

antu

m

dala

m k

eten

tuan

per

alih

an h

ak a

tas

tana

h 4

45

50

00

22

40

00

810

180

00

44.4

55.6

4.5

39K

eten

tuan

kew

ajib

an m

enin

gkat

kan

hasi

l gun

a da

n da

ya g

una

tana

h ha

rus

jela

s te

rcan

tum

dal

am k

eten

tuan

per

alih

an h

ak a

tas

tana

h 4

45

50

00

22

40

00

810

180

00

44.4

55.6

4.5

40K

eten

tuan

kew

ajib

an p

ence

gaha

n ke

rusa

kan

tana

h ha

rus

jela

s te

rcan

tum

dal

am k

eten

tuan

per

alih

an h

ak a

tas

tana

h4

45

50

00

22

40

00

810

180

00

44.4

55.6

4.5

41K

eten

tuan

kew

ajib

an m

emel

ihar

a ta

nah

haru

s je

las

terc

antu

m

dala

m k

eten

tuan

ijin

loka

si ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

42K

eten

tuan

kew

ajib

an m

enin

gkat

kan

hasi

l gun

a da

n da

ya g

una

tana

h ha

rus

jela

s te

rcan

tum

dal

am k

eten

tuan

ijin

loka

si ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

43K

eten

tuan

kew

ajib

an p

ence

gaha

n ke

rusa

kan

tana

h ha

rus

jela

s te

rcan

tum

dal

am k

eten

tuan

ijin

loka

si ta

nah

55

55

00

00

44

00

00

2020

00

00

100

5.0

44K

eten

tuan

fun

gsi

sosi

al h

ak a

tas

tana

h ha

rus

terw

ujud

dal

am

pros

es p

enga

daan

tana

h un

tuk

kepe

ntin

gan

umum

54

55

00

01

34

00

04

1519

00

021

.178

.94.

8

45K

eten

tuan

fun

gsi

sosi

al h

ak a

tas

tana

h ha

rus

terw

ujud

dal

am

pros

es p

enga

daan

tana

h un

tuk

kepe

ntin

gan

pem

bang

unan

54

55

00

01

34

00

04

1519

00

021

.178

.94.

8

46K

eten

tuan

fun

gsi

sosi

al h

ak a

tas

tana

h ha

rus

terw

ujud

dal

am

pros

es p

erpa

njan

gan

dan

pem

baru

an h

ak a

tas

tana

h5

45

50

00

13

40

00

415

190

00

21.1

78.9

4.8


Su

b To

tal

00

010

3848

00

040

190

230

00

018

.181

.957

.5

R

ata-

rata

Sub

Tot

al4.

8

To

tal

00

012

4052

00

048

200

248

00

031

.368

.757

.5

R

ata-

rata

Tot

al4.

8

DR

UM

USA

N F

UN

GSI

SO

SIA

L D

AR

I ASP

EK P

ENG

EMB

AN

GA

N

PEN

GAW

ASA

N D

AN

PEN

GEN

DA

LIA

N P

ERTA

NA

HA

N

47D

alam

rang

ka e

fekt

ifita

s pe

ngaw

asan

dan

pen

gend

alia

n, fu

ngsi

so

sial

hak

ata

s ta

nah

perlu

diru

mus

kan

dala

m p

edom

an y

ang

jela

s da

n te

ruku

r5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

48P

elak

sana

an p

enga

was

an d

an p

enge

ndal

ian

haru

s di

laku

kan

seca

ra te

rbuk

a ba

gi m

asya

raka

t 5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

49P

elak

sana

an p

enga

was

an d

an p

enge

ndal

ian

haru

s di

laku

kan

deng

an m

elba

tkan

par

tisip

asi m

asya

raka

t5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

50P

elak

sana

an p

enga

was

an d

an p

enge

ndal

ian

haru

s di

laku

kan

deng

an m

empe

rting

kan

sosi

al e

kono

mi d

an b

uday

a m

asya

raka

t5

55

50

00

04

40

00

020

200

00

010

05.

0

Su

b To

tal

00

00

1616

00

00

8080

00

00

100

20.0

R

ata-

rata

Sub

Tot

al5.

0

To

tal

00

00

3636

00

00

180

180

00

00

100

20.0

R

ata-

rata

Tot

al5.

0


6

BabBabPENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sementara sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan pola kebijakan fungsi sosial tanah untuk kepentingan masyarakat menurut UUPA, maka kebijakan fungsi social tanah harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat , meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, menjamin kebelanjutan sistem kemasyarakat an, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah.

Kedua, berkaitan dengan kontribusi fungsi sosial tanah terhadap kesejahteraan masyarakat, maka fungsi social tanah harus mampu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa , menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa,


kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi sosial tanah harus mampu memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan dengan baik dan transparan, termasuk juga didalamnya yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan terhadap fungsi social tanah baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ketiga, berkaitan dengan konsep kebijakan fungsi sosial tanah yang efektif dan ideal bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:a. Fungsi sosial dan kepentingan umum harus diprioritaskan demi kepentingan

bersama;b. Adanya panduan bagi peruntukkan tanah sesuai dengan kondisi daerah

masing-masing;c. Menata kembali struktur penggunaan tanah yang lebih adil bagi masyarakat;d. Memberikan aturan yang standar mengenai persediaan tanah di setiap

daerah;e. Memberikan aturan yang konkrit dan standar dalam pemanfaatan tanah

secara nasional.

B. Saran

Adapun saran yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan kebijakan pola P4T dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, melakukan reorientasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan fungsi sosial tanah, termasuk juga di dalamnya melakukan koordinasi secara nyata dengan pemerintah daerah melalui beberapa program kegiatan yang terkait dengan pola kebijakan fungsi sosial tanah.

Kedua, melibatkan masyarakat dalam setiap program kegiatan yang berkaitan dengan fungsi sosial tanah agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

Adalsteinsson, Ragna dan Pall Thorhallson, “Article 27”, in Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide (eds.), The Universal Declaration of human Rights: A Common Standard of Achievement, 1999.

Alfredsson, Gudmundur, “Treaties with Indigeneous Populations”, in Encyclopedia of International Law, vol 2, 1995.

_______, “Group Rights, Prefential Treatment and The Rule Law, “ paper presented to the Law & Society Trust Consultation on Group & Minority Rights, 1995.

Aditjondro, George Junus. Pola-Pola Gerakan lingkungan: Refleksi Untuk Menyelematkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

_______, Korban-Korban Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ali Kodra, Hadi S. dan Syaukani. Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas, Yayasan Nuansa Cendekia, Bandung, 2004.

Bahri, Saiful. “Tangkahan Inisiatif Lokal Untuk Merakyatkan Taman Nasional Gunung Leuser, “Makalah disampaikan pada “Shearde Learning”, Kawasan Ekowisata Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat Sumatera Utara, 13-12 Februari 2006.

Cahyat, A. Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana Agar Dapat Efektif?. Bogor: CIFOR, 2005.

______, Perubahan Perundangan Desentralisasi. Bogor: CIFOR, 2005.

Cahya Wulan, Yuliana, dkk. Analisa Konflik sector kehutanan di Indonesia 1997-2003. Bogor: Center for International Forestry Research, 2004.

Depsos RI, Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada 12 Provinsi, Depsos RI, 2004.

Depsos RI, Model pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyiapan dan Pemantapan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Depsos RI, 2004.

Fauzi, Noer dan I Nyoman Nurjaya, Sumber Daya Alam Untuk Rakyat: Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis-Partisipatif bagi Pendamping Hukum Rakyat, Jakarta: ELSAM, 2000.

Heroepoetri, Arimbi Julia Kalmirah dan Niken Sekar Palupi, Seri Konvensi Internasional Lingkungan: Konvensi Washington, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perubahan Iklim, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bekerjasama dengan FH UNIKA Atmajaya, 1999.


H. Fuad, Faisal. dan Siti Maskanah. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Pustaka LATIN, 2000.

Harahap, Bazar dkk,. Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional. Jakarta: Yayasan Peduli Pengembangan Daerah, 2005.

Hilary N. “Weaver, Indigenous Identity: What Is It, and Who Really Has It?” American Indian Quarterly/Spring 2001/vol. 25, No 2:244.

Kleden, Emil. Otonomi Komunitas Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN, 2000.

Kasim, Ifdhal. dan Johanes da Masenus Arus. Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.

______, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum. Jakarta: Elsam, 2001.

Kusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: PT. Alumni, 2002.

Kleden, Emil, Sandra Moniaga, B. Steni. “ Sarasehan Tentang Taman Nasional,” Diskusi dengan Tokoh Adat tentang Taman Nasional di Wisma Kenasih, Puncak Bogor, tanggal 31 Agustus 2005.

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Malik, Ichsan. dkk. Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan konflik Atas Sumber Daya Alam, Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.

Moelyono, Ilya. dkk, Memadukan Kepentingan Memenagkan Kehidupan, Bandung: Driya Media, 2003.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Moh Askin. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI. Jakarta: Yasrif Watampoene, 2003.

Moh. Koesnoe. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.

Moniaga, Sandra. Hak Masyarakat Adat dan Masalah Serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta: HUMA, 2003.

Marquardt, S., “International Law and Indigeneous peoples”, in International Journal on Group Rights 3, 1995.

Moniaga, Sandra,” Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia, Makalah Lokakarya Nasional IV HAM 1998 diselenggarakan oleh Komnas HAM, Departemen Luar


Negeri dan The Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, Jakarta, 1 – 3 Desember 1998.

Moh. Yamin. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: tanpa penerbit, 1959.

Parlindungan, A.P. Komentar Terhadap UUPA No.5 Tahun 1960. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2000.

Riyatno, Budi. Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

______,. Pengaturan Hukum Adat di Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

______,. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Debt for nature Swaps, Lembaga Pengkajian Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

Rahardo, Satjipto. Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Modern Republik Indonesia.

Rositah. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Penanggulangannya. Bogor: CIFOR, 2005.

Rahardo, Satjipto.” Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Modern Republik Indonesia.”Makalah dalam Lokakarya Nasional Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, KOMNASHAM, DEPDAGRI dan MAHKAMAH KONSTITUSI, Jakarta 14-15 Juni 2005.

Republik Indonesia, Undang-Undang UU No.23 Tahun 1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Republik Indonesia. Undang-Undang UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik, Indonesia, Undang-Undang UU No.39 tahun 1999. tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.


Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sangaji, Arianto.“Membaca Ulang Gerakan Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah”, Jurnal Hukum Adat, 1995.

Susanti, Ari dkk, Proceeding Lokakarya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Yogyakarta: Lembaga ARUPA, 2000.

Suporahardjo. Strategi dan Praktek Kolaborasi: Sebuah Tinjauan. Bogor: Pustaka LATIN, 2005.

______,. Manajemen Kolaborasi: Memahami Plurasisme Membangun Konsensus. Bogor: Pustaka LATIN, 2005.

_______, dkk. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Bogor: Pustaka LATIN, 2000.

Soekanto, Soerjono.Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1983._______, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.Sirait, Martua, Chip Fay, dan A. Kusworo.” Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum

Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?.” Makalah Roundtable Discussion di Wisma PKBI, 20 Oktober 1999.

Tim Peneliti CIFOR, Analisa Konflik Kehutanan di Indonesia 1997-2003, CIFOR, 2004.

Tim Peneliti ARUPA. Proceeding Lokakarya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Lembaga ARUPA, Yogyakarta, 2000.

Tim Fasilitator PILI dan CIFOR, “Prinsip Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Mediasi,” makalah disampaikan pada acara Sheared Learning di Tangkahan, Taman Nasional gunung Leuser, 13-22 Februari, 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM – HuMa, 2002.

______________.” Pembaharuan Hukum untuk Menggalang Kehidupan Masyarakat Indonesia Baru yang Berperikemanusiaan.” Makalah seminar Nasional “Menggalang Masyarakat Baru yang Berkemanusiaan”, diselenggarakan oleh Ikatan Sosiologi Indonesia, Bogor, 28 – 29 Agustus 2002.

Yulianti. Kopermas: Masyarakat Hukum Adat Sebagai Tameng Bagi Pihak Yang Berkepentingan. Bogor: CIFOR, 2005.

fungsi sosial tanah - portal.kopertis3.or.idportal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/964/1/buku...

Documents