bab ii tinjauan pustaka 2.1 landasan teori dan penelitian ...repository.ump.ac.id/6128/3/palupi...

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pihak yang

mendelegasi pengambil keputusan (pemegang saham) dengan pihak yang

menerima (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama. Dalam kerja sama

tersebut pihak pemilik mendelegasikan kepada pihak agen untuk mengelola

sumber daya secara efisien untuk mendapatkan keuntungan paling

maksimal.

Teori keagenan mengasumsikan, setiap individu berperilaku untuk

kepentingan sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian yang besar dan

cepat atas investasi yang dilakukan, sedangkan agen menginginkan

pemberian remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang telah

dilakukan. Seringkali pemilik menilai kinerja agen berdasarkan atas laba

yang dihasilkan perusahaan sehingga alokasi untuk dividen pun akan

semakin besar. Sehingga, agen dianggap telah berkinerja baik dan layak

mendapatkan intensif yang tinggi.

2.1.2 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)

Teori tindakan beralasan pertama kali dikembangkan oleh Icek Ajzen

dan Martin Fishbein. Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief),

sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior).

Pengaruh Karakter Eksekutif..., Palupi Endah Tri Yuliani, Fakultas Ekonomi UMP, 2015

10

Menurut theory of reasoned action, niat merupakan suatu fungsi dari

dua penentu dasar, yaitu berhubungan dengan faktor pribadi dan

berhubungan dengan pengaruh sosial. Penentu yang berhubungan dengan

faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap adalah

evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan (affect) positif atau negatif dari

individu jika harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki

(Jogiyanto, 2008 dalam Yuliana, 2012).

Praktik atau perilaku menurut Theory of Reasoned Action (TRA)

menurut Jogiyanto (2008) dalam Yuliana (2012) dipengaruhi oleh niat,

sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Sikap sendiri

dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah lalu. Norma

subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta

motivasi untuk menaati pendapat tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini

mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia

memandang perbuatan itu positif dan berpikir orang lain akan menilainya

jika dia melakukan perilaku tersebut. Asumsi theory of reasoned action

adalah manusia berperilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka

mempertimbangkan informasi yang tersedia, dan secara implisit dan

eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan

tersebut.

2.1.3 Tax avoidance

Pajak dapat diartikan sebagai beban atau sesuatu yang dapat

mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pajak


11

dipandang sebagai hal atau sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu

yang tidak menguntungkan biasanya akan mendorong upaya untuk

menghindarinya atau paling tidak meminimalisasinya. Meminimalisasi

beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari

memanfaatkan celah-celah perpajakan yang diperbolehkan sampai dengan

upaya yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi

beban pajak adalah dengan tax planning (perencanaan pajak).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self

Assesment System diamana suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

terutang (Mardiasmo, 2011:7). Tujuan dari Self Assesment System adalah

mengharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak, kejujuran

wajib pajak, tax mindedness wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak,

serta tax discipline wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan

(Rahayu, 2011) Akan tetapi, Self Assesment System merupakan sistem

perpajakan yang rentan akan penyelewengan dan pelanggaran. Sehingga

pengusaha akan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan

melakukan tax planning, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal

(tax evasion).

Kegiatan penggelapan (evasion) adalah kegiatan yang nyata melawan

peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaraan (avoidance) tidak

melanggar peraturan, namun melanggar maksud yang sebenarnya dari


12

peraturan tersebut. Sri Utami (2011) yang menyatakan bahwa Tax

avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan

(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak

menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena

usaha wajib untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau

meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh

Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam

Kurniasih dan Maria (2013) adalah a) memindahkan subjek pajak dan/atau

objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus

atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan

(substantive tax planning), b) usaha penghindaran pajak dengan

mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal

yang memberikan beban pajak yang paling rendah (Formal tax planning),

c) ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific

Anti Avoidance Rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis

(General Anti Avoidance Rule).

Penghindaraan pajak (Tax avoidance) merupakan rekayasa tax affairs

yang masih berada dalam kelompok peraturan perpajakan. Penghindaraan

pajak (tax avoidance) dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di

undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga


13

terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan

jiwa undang-undang (Suandy, 2008). Strategi-strategi atau cara-cara yang

legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan

dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang

sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah-celah yang

ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan

(Suandy, 2008).

Aktivitas tax avoidance merupakan alternatif pilihan dalam

perencanaan pajak yang dapat menghemat besarnya pajak yang dibayarkan

oleh perusahaan. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan

penghematan pajak dalam upaya tax planning masih sulit untuk dibedakan

(Bovi, 2005 dalam Annisa dan Lulus, 2012), dengan begitu diharapkan

perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak

memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada untuk

meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Sebab, pajak

yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk

memfasilitasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia.

2.1.4 Pengukuran Tax Avoidance

Hanlon dan Hitzman (2011) membuat daftar 12 cara pengukuran

penghindaraan pajak atau Tax avoidance yang biasanya digunakan di

berbagai literatur dan dirangkum pada tabel di bawah ini.


14

Tabel 2.1 Tabel Pengukuran Tax avoidance

Metode

Pengukuran

Cara perhitungan Keterangan

GAAP ETR Worldwide total income tax expense

Worldwide total pre-tax accounting income

Total tax expense per

dollar of pre-tax book

income

Current

ETR

Worldwide current income tax expense


Current tax expense per

dollar of pre-tax book

income

Cash ETR Worldwide cash tax paid


Cash tax paid per dollar

of pre-tax book income

Long-run

cash ETR

Worldwide cash tax paid


Sum of cash taxes paid

over n years divided by

the sum of pre-tax

earnings over n years.

ETR

Differential

Statotory ETR-GAAP ETR The difference of

between the statutory

ETR and firms`s GAAP

ETR

DTAX Error term from the following regressio:

ETR differential x Pre-tax book income = a

+ b x control + e

The unexplained portion

of the ETR differential

Total BTD Pre-tasx book income-((U.S. CTE+Fgn

CTE)/U.S. STR)-(Nolt – Nolt-1))

The total difference

between book and

taxable income

Temporary

BTD

Deffered tax expense/U.S. STR The total difference

between book and

taxtable income

Abnormal

total BTD

Residual from BTD/Tait=βTAit+βmi+eit A measure of

unexpalined total book

tax defferences

Unrecogniz

ed tax

benefits

Disclosed amount post-FIN48 Tax liability accured for

taxes not yet paid on

uncertain positions

Tax shelter

activity

Indicator variable for firms accused of

angaging in a tax shelter

Firms indentified via

firm disclosures, the

press, or IRS confidential

data

Marginal

tax rate

Simulated marginal tax rate Present value of taxes on

an additional dollar of

income


15

Pengukuran tax avoidance dengan cara Cash effective tax rate merujuk

pada perhitungan yang dibuat dyreng et al (2008), dimana cash effective tax

rate merupakan ratio pembayaran secara kas atas laba perusahaan sebelum

pajak penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam laporan

arus kas pada pos pembayaran pajak penghasilan di arus kas dari aktivitas

operasi. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam laporan

laba rugi pada pos laba sebelum pajak penghasilan.

2.1.5 Karakter Eksekutif

Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Pranata (2013) menyatakan

bahwa Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan chief

executive officer (CEO) pada posisi puncak, dan para manajer unit bisnis,

departemen, bagian (section), dan subunit lainnya berada dibawah CEO

dalam bagan organisasi. Pemimpin tersebut memiliki karakter-karakter

tertentu untuk memimpin dan menjalankan perusahaannya menuju tujuan

yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun eksekutif yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan direksi.

Karakter eksekutif dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya

kompensasi kerugian, preferensi risiko, kepemilikan saham oleh eksekutif,

usia, pendidikan atau latar belakang pendidikan eksekutif, lamanya masa

jabatan eksekutif dan lain-lain. Pada penelitian ini karakter eksekutif yang

digunakan adalah preferensi risiko dan kompensasi eksekutif.


16

2.1.6 Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi risiko eksekutif adalah suatu keadaan dimana para eksekutif

memilih untuk mengambil risiko atau lebih memilih untuk risiko yang lebih

kecil. Risiko dapat diartikan sebagai peluang terjadinya kerugian yang

artinya memiliki risiko yang tinggi. Secara luas resiko berarti kemungkinan

terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan.

Keterkaitan senjangan tax avoidance dengan preferensi risiko terjadi karena

eksekutif dalam membuat keputusan cenderung bertindak hati-hati.

Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyebutkan bahwa

dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif

memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Risk taker

adalah seseorang yang tidak takut oleh ketidakpastian dan tenang dalam

situasi yang spekulatif. Sedangkan risk averse adalah seseorang yang

berfikir resiko itu adalah sekedar kata resiko.

Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih

berani dalam mengambil keputusan bisnis dan bisnisnya memilki dorongan

kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan

yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman dan

Setiyono, 2012). Eksekutif yang memiliki sifat risk taker tidak akan ragu-

ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang, hal ini dilakukan dengan

tujuan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan.

Eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang

tidak menyukai resiko sehingga dia kurang berani dalam pengambilan


17

keputusan. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan

memilih resiko yang lebih rendah, keputusan-keputusan yang diambil

adalah keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang besar. Eksekutif

risk averse biasanya memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang

jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan.

2.1.7 Kompensasi Eksekutif

Garry Dessler (1997) mendefinisikan kompensasi sebagai segala

bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh

perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan.

Imbalan yang diberikan karyawan biasanya dalam bentuk kompensasi

finansial dan non-finansial. Sedangkan kompensasi eksekutif biasanya

berupa gaji pokok, bonus tahunan, opsi atau saham. Pemberian kompensasi

tersebut merupakan bentuk penghargaan kinerja jangka panjang dan

tunjangan bagi eksekutif.

Sistem yang dipakai dalam pemberian kompensasi adalah reward

system bukan salary system. Kompensasi diberikan berdasarkan pencapaian

kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen dengan keahlian profesional

yang dimilikinya. Secara umum kompensasi bagi eksekutif dan jajaran

pengambil keputusan dapat dibedakan menjadi dua yaitu berbentuk finansial

maupun non-finansial. Dalam bentuk finansial kompensasi dapat berupa

gaji, bonus tahunan, opsi saham dan intensif jangka panjang dalam berbagai

bentuk, baik stock plans maupun bonus. Sedangkan dalam bentuk non-

finansial kompensasi dapat berbentuk tugas-tugas yang menarik, fasilitas


18

kerja yang mewah dan memadai, posisi kerja, pengakuan, pencapaian

tujuan, serta lingkungan kerja yang mendukung.

2.1.8 Leverage

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi

(Sartono, 2002). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh

perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambar kan hubungan

antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan

penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002). Maka dari itu,

semakin besar tingkat hutang yang dimilki perusahaan maka semakin besar

resiko yang ditanggung. Leverage biasanya diukur menggunakan rasio debt

to equity ratio (DER). DER menggambarkan perbandingan antara total

utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber

pendanaan usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa

struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang.

Perusahaan yang menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan,

maka akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Peraturan

perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang

PPh menyebutkan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat

dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. Beban

bunga tersebut akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi

berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus

dibayarkan perusahaan. Apabila komposisi pembiayaan perusahaan


19

menggunakan equity financing, maka harus membayarkan dividen yang

tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Hasil

1. Judi Budiman

dan Setiyono

(2012)

Var. Dependen:

Cash effective rate (CETR)

Var. Independen:

Risk, Size, Leverage, Sales

growth dan Net operating

loss

Menemukan hubungan yang

signifikan antara karakter

eksekutif terhadap tax avoidance

(CETR). Eksekutif yang memiliki

risk taker memiliki pengaruh

yang positif terhadap tax

avoidance.

2. Tommy

Kurniasih &

Maria M. Ratna

Sari (2013)

Var. Dependen:


Var. Independen:

ROA, Leverage, Coroprate

governance, Size dan

Kompensasi rugi fiskal

ROA, Leverage, corporate

governance, ukuran perusahaan

dan kompensasi rugi fiskal

berpegaruh signifikan secara

simultan terhadap tax avoidance.

3. Febri Mashudi

Pranata, Dwi Fitri

Puspa dan

Herawati (2013)

Var. Dependen:


Var. Independen:

Karakter eksekutif

Kepemilikan institusional

Komisaris independen

Komite audit

Kualitas audit

Karakter eksekutif, kepemilikan

institusional, komite audit

berpengaruh terhadap tax

avoidance sedangkan komisaris

independen dan kualitas audit

tidak berpengaruh terhadap tax

avoidance

4. Sri Mulyani,

Darminto, M.G

Endang N.P

(2013)

Var. Dependen:


Var. Independen:

Leverage, Intensitas modal,

Koneksi politik, dan

Reformasi UU PPh Tahun

2008

Leverage, intensitas modal,

koneksi politik berpengaruh

secara signifikan terhadap tax

avoidance. sedangkan reformasi

perpajakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap tax avoidance.

5. Umi hanafi dan

Puji harto (2014)

Var. Dependen:


Var. Independen:

Kompensasi eksekutif

Kepemilikan saham

eksekutif

Preferensi risiko eksekutif

Kompensasai eksekutif,

kepemilikan saham eksekutif dan

preferensi risiko eksekutif

memiliki pengaruh positif dan

siginfikan terhadap penghindran

pajak perusahaan.


20

2.3 Kerangka Pemikiran

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan

di Indonesia tidak dimaksudkan dengan tujuan menggelapkan pajak, tetapi

memiliki tujuan lain yaitu penghematan besarnya beban pajak yang dibayar

oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan

perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy, 2008). Jika keadaan tersebut

memberikan keuntungan, maka individu pasti akan memanfaatkan

keuntungan tersebut. Begitu pula dengan eksekutif, sebagai pemimpin

perusahaan dia akan bersedia membuat kebijakan dalam bentuk tax

avoidance apabila dia mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Keputusan yang diambil oleh eksekutif memerlukan berbagai macam

pertimbangan, karena dampak dari tindakan yang tidak dianalisis secara

akurat akan merugikan perusahaan. Preferensi resiko eksekutif merupakan

konsekuensi dari tindakan yang akan diambil oleh eksekutif. Teori tindakan

beralasan merupakan dasar eksekutif dalam membuat keputusan, termasuk

penghindaraan pajak (Hanafi dan Puji 2014).

Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah

pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin

tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang

semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak

perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka CETR perusahaan

akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih dan

Maria 2013).


21

Menurut Dyreng et al., (2010) variabel tax avoidance dihitung melalui

cash effective tax rate perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya

pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar cash effective tax

rate mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaraan pajak

perusahaan.

Terkait dengan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka

penulis mengembangkan kerangka teoritis terkait penelitian tentang

pengaruh karakter eksekutif dan leverage terhadap tax avoidance sebagai

dasar penentu hipotesis, dalam bentuk diagram sistematik melalui bagan

yang digambarkan sebagi berikut ini:

Gambar 2.1

Gambar Kerangka Teoritis Hubungan antar Variabel

Variabel Independen Variabel Dependen

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

Kompensasi Eksekutif

Tax avoidance

(Cash Effective Tax Rate)

Leverage

Preferensi Risiko

Eksekutif


22

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Hanafi dan Puji Harto (2014) menemukan bukti bahwa eksekutif yang

memiliki preferensi risk taker berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penghindaraan pajak perusahaan. Coles at al (2004) dalam Budiman (2012)

menyebutkan bahwa risiko perusahaan (corporate risk) merupakan

cerminan dari policy yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Policy yang

diambil pemimpin perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka

memiliki karakter risk taking atau risk averse.

Berdasarkan teori tindakan beralasan dengan asumsi bahwa manusia

berperilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka mempertimbangkan

informasi yang tersedia, dan secara implisit dan eksplisit juga

mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut, eksekutif

menentukan keputusan berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, adanya

alternatif pilihan serta kendali yang dimiliki eksekutif dalam proses

pengambilan keputusan membuat teori tindakan beralasan semakin

menjelaskan alasan preferensi risiko eksekutif.

Eksekutif yang memiliki sifat risk taker akan lebih berani mengambil

keputusan walupun keputusan itu beresiko tinggi. Eksekutif yang risk taker

juga dituntut untuk dapat mengasilkan cash flow yang lebih tinggi. Ini

merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh eksekutif yang memiliki

sifat risk taker. Diantara keputusan tersebut terdapat keputusan tax


23

avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dari penelitian ini

adalah:

H1 : Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap tax

avoidance.

2.4.2 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan

menurunkan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan

melakukan tax avoidance. Untuk itu eksekutif sebagai pemimpin

perusahaan akan membuat kebijakan yang dapat meminimalkan pajak.

Harapan dari tindakan tersebut adalah eksekutif akan mendapatkan

keuntungan. Umumnya para eksekutif mengharapkan kinerja mereka

berdampak positif pada kinerja perusahaan sehingga eksekutif yang telah

mencapai prestasi tertentu akan mendapatkan kompensasi tertentu pula.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Hanafi dan Puji (2014)

kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan

tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar

pula. Penelitian mengenai kompensasi eksekutif dilakukan Hanafi dan Puji

Harto (2014). Dalam penelitiannya, ditemukan bukti bahwa kompensasi

yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap

pengindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dirumuskan

hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance


24

2.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan

menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga.

Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena

insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa

implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian

Ozkan (2001) dalam Suyanto dan Supramono (2012) memberikan bukti

bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih

untuk berutang agar mengurangi pajak.

Dengan sengajanya perusahaan berhutang untuk mengurangi beban

pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap

pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi

jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan

semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya

bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban

pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR

perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Hal tersebut

mendasari dirumuskannya hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance


bab ii tinjauan pustaka 2.1 landasan teori dan penelitian ...repository.ump.ac.id/6128/3/palupi...

Documents