bab i.2 rpkpp madiun

H a l a m a n | I - 0 |

Laporan Pendahuluan

-Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun-

Daftar Isi Bab I Pendahuluan .................................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................... 1

1.2 Maksud, Tujuan. Dan Sasaran Penyusunan ............................................................................ 4

1.2.1 Maksud Penyusunan ....................................................................................................... 4

1.2.2 Tujuan Penyusunan ......................................................................................................... 4

1.2.3 Sasaran Penyusunan ....................................................................................................... 4

1.3 Dimensi Perencanaan ............................................................................................................. 4

1.4 Dasar Hukum ........................................................................................................................... 5

1.5 Ruang Lingkup Penyusunan .................................................................................................... 6

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah ................................................................................................... 6

1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan .................................................................................................. 9

1.6 Sistematika Pelaporan ...................................................................................................... 12

H a l a m a n | I - 1 |

Laporan Pendahuluan


Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap wilayah akan selalu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Perkembangan setiap wilayah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

sehingga akan mampu menciptakan daya saing wilayah. Sejalan dengan perkembangan

wilayah, maka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

harus sejalan dengan pembangunan sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan

harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk

mengakomodasi kepentingan tersebut, Pemerintah Kota Madiun perlu memiliki scenario

umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang disebut sebagai

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) yang diatur melalui UU No. 1 Tahun 2011.

Kedudukan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Madiun merupakan bagian integral dari rencana pembangunan

dan pengembangan kota


Permukiman Kota Madiun mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai

rencana sektoral, seperti rencana pengembangan pertanian, kepariwisataan, dan

lain-lain

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kota Madiun hanya mengatur :

Penetapan pusat perkotaan dan pusat pelayanan

Penetapan sistem jaringan prasarana

Penetapan kawasan lindung

Penetapan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan (skala

provinsi)

H a l a m a n | I - 2 |

Laporan Pendahuluan


Penetapan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan (skala

kabupaten)

Penetapan kawasan perumahan kepadatan rendah, sedang, dan/atau tinggi (skala

kota)

Penetapan indikasi program

Sedangkan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan adalah

timbulnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan (backlog) rumah di perkotaan.

Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat pada tahun 2005 saja, backlog rumah

mencapai 834.174 unit sampai sekarang, backlog perumahan sudah lebih dari 9 juta unit.

Tidak hanya itu, ada sekitar 13 juta unit rumah yang dianggap tidak layak huni. Sementara

kawasan permukiman perkotaan telah mencapai lebih dari 54.000 Ha. permasalahan lain

adalah mundulnya perumahan liar dan permukiman kumuh yang dapat menimbulkan

multiplier effect pada sektor lain. Karena itu perlu disusunlah Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010 – 2030, Prospek Kota Madiun sebagai Pusat

Pengembangan WP Madiun dan sekitarnya serta pusat pertumbuhan Ekonomi Jawa

Timur bagian barat, sehingga fungsi dan peran Kota Madiun berorientasi pada fungsi dan

peran regional. Fungsi dan peran Kota Madiun sebagai pusat WP Madiun dan sekitarnya.

Salah satu fungsi dan perannya yang disebutkan dalam RTRW adalah Pengalihfungsian

lahan pertanian sawah menjadi perumahan sebagai perkembangan perumahan di Kota

Madiun.

Karena itulah diperlukan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan

kawasan perumahan, serta pengalokasian perumahan dan kawasan permukiman

berdasarkan tipologinya. Dan juga untuk mengatur kualitas perumahan dan kawasan

permukimannya.

Dalam perkembangan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan,

muncul tuntutan akan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tuntutan

tersebut adalah :

Tersedianya status kepemilikan lahan dan rumah yang jelas, sehingga tidak ada

rasa ketakutan penghuni untuk digusur

Bentuk dan kualitas bangunan tidak perlu terlalu baik, tetapi cukup untuk

memenuhi fungsi dasar yang diperlukan

H a l a m a n | I - 3 |

Laporan Pendahuluan


Harga atau biaya pembangunan rumah harus sesuai dengan tingkat pendapatan

mereka

Karena itu diperlukannya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman agar terpenuhinya kebutuhan rumah terutama untuk masyarakat

berpenghasilan rendah, tertanganinya kawasan permukiman kumuh, tersedianya rencana

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta meningkatnya peran swasta

dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman.

Berdasarkan hasil survey dan analisa RTRW Kota Madiun 2010 – 2030, Kawasan

permukiman secara umum masih terkonsentrasi di bagian tengah Kota Madiun tepatnya

di Kelurahan Pangongangan, Kartoharjo, Oro-oro ombo, Madiun Lor, Klegen, Kanigoro,

Kejuron, Nambangan Lor, Taman, Mojorejo, Manisrejo, dan Kelurahan Pandean.

Sementara untuk bagian utara-barat dan uara-timur relative masih ditemukan ruang

terbuka/lahan tidak terbangun untuk kawasan permukiman. Arahan pengembangan

rumah berdasarkan RTRW Kota Madiun, tingkat kepadatan bangunan di Kota Madiun

meliputi perumahan dengan kepadatan rendah, kepadatan sedang hingga kepadatan

tinggi. Untuk pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi berupa bangunan

vertical pada BWK III (kecamatan Manguharjo di sekitar lingkar barat), pengembangan

kawasan perumahan berkepadatan sedang dan mengutamakan bangunan vertical pada

BWK I dan II (Kecamatan Kartoharjo dan sebagian taman), pengembangan kawasan

perumahan berkepadatan rendah pada wilayah pinggiran kota pada BWK I dan II

(Kecamatan Taman). Hampir seluruh wilayah Kota Madiun seluas 3323 Ha memiliki

potensi pengembangan kawasan budidaya. Namun pengembangan ini harus tetap

mempriorioritaskan kawasan lindung seperti kebutuhan RTH, sempadan sungai,

sempadan SUTT, Sempadan mata air serta pengembahan lahan abadi sehingga

pembangunan di Kota Madiun dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pengentasan masalah perumahan dan permukiman merupakan suatu proses dalam

permasalahan pembangunan wilayah. Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun merupakan salah satu dasar

pengentasan permasalahan yang bisa diandalkan. Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun diharapkan dapat

mengatur secara khusus ruang perumahan dan permukiman dan berbagai tindak

lanjutnya.

H a l a m a n | I - 4 |

Laporan Pendahuluan


1.2 Maksud, Tujuan. Dan Sasaran Penyusunan

1.2.1 Maksud Penyusunan

Maksud dari penyusunan laporan pendahuluan ini adalah terwujudnya dokumen


Permukiman Kota Madiun.

1.2.2 Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan pendahuluan ini adalah sebagai berikut

:

1. Mengetahui dan menjelaskan gambaran umum perumahan dan kawasan

permukiman Kota Madiun

2. Mengetahui metode pendekatan beserta tahapan penyusunan rencana

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Kota Madiun

3. Mengetahui indikasi program melalui strategi pelaksanaannya sehingga

mampu meningkatkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman yang optimal dan berkelanjutan

1.2.3 Sasaran Penyusunan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan pendahuluan ini adalah sebagai berikut

:

1. Mengidentifikasi kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang

terdapat di Kota Madiun

2. Merumuskan metode pendekatan beserta tahapan penyusunan rencana

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

3. Merumuskan indikasi program pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan

pemanfaatan ruang

1.3 Dimensi Perencanaan

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan

Permukiman (RP3KP) Kota Madiun ini jangka waktu perencanaannya adalah 10

(sepuluh) tahunan. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Madiun ini kemudian akan dijadikan acuan untuk masing-masing

sektor dan dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan lima tahunan dan rencana

pelaksanaan tahunan untuk lima tahun pertama.

H a l a m a n | I - 5 |

Laporan Pendahuluan


1.4 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Madiun ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraris dan berbagai

peraturan perundangan turunan tentang pertanahan

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN)

6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perunahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan

10. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 1999 tentang Kasiba / Lisiba

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang

H a l a m a n | I - 6 |

Laporan Pendahuluan


20. Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1996 tentang pembentukan BK4N

21. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang

Nasional

22. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

25. Draft Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

26. Peraturan Daerah RTRW Kota Madiun Tahun 2010 – 2030

1.5 Ruang Lingkup Penyusunan

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah Kota Madiun dilihat dari konstelasi regional Madiun mempunyai

beberapa keuntungan strategis, yang berpengaruh pada pola transportasi dan

penyediaan sarana transportasi dari dan ke arah Kota Madiun dengan jalan

darat dan laut. Secara administratif Kota Madiun berbatasan:

• Sebelah Timur : Kabupaten Madiun

• Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan

• Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan

• Sebelah Utara : Kabupaten Madiun

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 1.1 Konstelasi Kota Madiun

Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Peta 1.2 Wilayah Administrasi Kota Madiun.

H a l a m a n | I - 7 |

Laporan Pendahuluan


Peta 1.1 Kedudukan Kota Madiun Terhadap Sistem Perkotaan di Propinsi Jawa Timur

KOTA MADIUN

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2030

1.1

H a l a m a n | I - 8 |

Laporan Pendahuluan


Peta 1.2 Peta Administrasi Kota Madiun

TAHUN 2010 - 2030

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2030

1.2

H a l a m a n | I - 9 |

Laporan Pendahuluan


1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Persiapan

Kriteria penetapan lokasi perencanaan didasarkan kepada arahan atau

program kegiatan yang telah dirumuskan dalam RTRW, namun dapat pula

didasarkan kepada urgensi atau keterdesakan penanganan kawasan tersebut

dan menyusun kerangka acuan kerja, dengan memberikan pesan kuat

terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan ruang, yaitu :

a. Perumusan arahan pengembangan kawasan

1) Perumusan arahan pengembangan kawasan diarahkan agar menjaga

keserasian dan keterpaduan antara rencana RTRW dengan Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Madiun

2) Menjaga keserasian dan keterpaduan antara kegiatan sektoral

3) Pengembangan kawasan diarahkan untuk pengendalian dan

perlindungan ruang kawasan dan bangunan yang mempunyai nilai

historis atau sejarah, perlindungan setempat, dll

4) Pengembangan kawasan diarahkan pula untuk memenuhi standar

baku mutu lingkungan kawasan perencanaan

5) Pengembangan kawasan diarahkan untuk mendorong secara aktif

peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan

pembangunan ruang

b. Perumusan pengelolaan pembangunan kawasan

Menyiapkan program kerja yang lebih rinci, sebagai arahan bagi

pelaksanaan untuk menyusun rencana.

2. Kegiatan Inventarisasi Data dan Informasi

Kegiatan inventarisasi data dan informasi meliputi :

a. Persiapan dan pelaksanaan survey

b. Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari :

1) Penyusunan profil kebijakan makro pembangunan daerah

(RPJM/Renstra Kota Madiun)

2) Penyusunan profil kebijakan penataan ruang Kota Madiun

H a l a m a n | I - 10 |

Laporan Pendahuluan


3) Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Madiun

c. Penyusunan profil kondisi social, ekonomi, dan budaya daerah :

1) Penyusunan profil kondisi social – kependudukan

2) Penyusunan profil perekonomian dan budaya daerah

d. Penyusunan profil perumahan dan kawasan permukiman dan PSU

perumahan dan kawasan permukiman :

1) Penyusunan profil umum perumahan dan permukiman wilayah Kota

Madiun

2) Penetapan wilayah perencanaan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

3) Penyusunan profil perumahan dan kawasan permukiman di wilayah

perencanaan Kota Madiun

4) Inventarisasi rencana pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman

5) Penyusunan profil ketersediaan dan kondisi Prasarana, Sarana, dan

Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman

e. Penyusunan profil kelembagaan dan pembiayaan perumahan dan

permukiman Kota Madiun :

1) Penyusunan profil kelembagaan perumahan dan kawasan

permukiman

2) Penyusunan profil pembiayaan perumahan dan kawasna

permukiman di Kota Madiun

3. Analisa Kegiatan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman

Pokok-pokok pekerjaan pada langkah kegiatan kebutuhan pembangunan dan

pengembangan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Analisis implikasi kebijakan daerah terhadap pembangunan dan

pengembangan pada permukiman daerah

2. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah perkotaan :

a. Analisa wilayah terlarang untuk pembangunan perumahan (Negative

List)

b. Analisa daya tampung perumahan dan permukiman wilayah Kota

Madiun

H a l a m a n | I - 11 |

Laporan Pendahuluan


3. Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman wilayah Kota madiun :

a. Proyeksi kebutuhan berdasarkan proyeksi penduuduk

b. Proyeksi kebutuhan berdasarkan segmentasi pendapatan

c. Estimasi kebutuhan peningkatan kualitas permukiman

d. Proyeksi kebutuhan penyediaan rumah baru

e. Proyeksi kebutuhan layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum

untuk pengembangan rumah baru

f. Analisa kebutuhan kelembagaan dan pembiayaan perumahan dna

kawasan permukiman

4. Perumusan persoalan dan tantangan pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman

4. Perumusan Konsepsi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

1. Perumusan konsep pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman Kota madiun :

a. Perumusan konsep pengembangan rumah baru

b. Perumusan konsep peningkatan kualitas kawasan permukiman

2. Perumusan strategi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan

kawasan permukiman :

a. Perumusan strategi pelaksanaan pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman

b. Perumusan strategi pengembangan system pembiayaan perumahan

c. Perumusan strategi pengembangan system kelembagaan perumahan

5. Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

1. Perumusan rencana umum pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman :

a. Perumusan arahan umum pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman wilayah kota Madiun

b. Perumusan rencana umum pembangunan dan pengembangan

perumahan dan permukiman wilayah Kota Madiun

2. Perumusan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman wilayah perkotaan :

a. Perumusan arahan pembangunan dan pengembangan perumahan

dan permukiman wilayah Kota Madiun

H a l a m a n | I - 12 |

Laporan Pendahuluan


b. Perumusan visi, misi, maksud, tujuan, dan sasaran

c. Perumusan rencana pembangunan dna pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman wilayah Kota Madiun

3. Perumusan rencana pengembangan sumber daya perumahan dan

kawasan permukiman daerah

a. Perumusan rencana pengembangan kelembagaan perumahan dan


b. Perumusan rencana pengembangan pembiayaan perumahan dan


6. Kegiatan Perumusan Indikasi Program

Perumusan indikasi program meliputi:

a. Perumusan indikasi program perumahan baru

b. Perumusan indikasi program peningkatan kualitas perumahan dan

permukiman

c. Perumusan indikasi program penunjang perumahan dan permukiman

1.6 Sistematika Pelaporan

Pembahasan pada laporan pendahuluan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang perlunya penyusunan laporan pendahuluan sebagai

awal dari tahap pelaporan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Madiun,

maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan rencana, ruang lingkup,

serta sistematika pelaporan.

Bab II Tinjauan Kebijakan

Bab ini memuat tinjauan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP3KP) Kota Madiun, berdasarkan

RTRW Propinsi Jawa Timur dan RTRW Kota madiun.

Bab III Gambaran Umum

Bab ini mengeksplorasi karakteristik wilayah Kota Madiun beserta kondisi

perumahan dan kawasan permukiman di Kota Madiun beserta identifikasi

prasarana, Sarana, dan Utilitasnya, dan juga kondisi tata bangunan dan lingkungan.

Bab IV Metodologi Pendekatan Perencanaan dan Teknik Analisa

Bab ini memuat metode pendekatan perencanaan, metode inventarisasi data dan

metode analisis, beserta alat analisisnya.

H a l a m a n | I - 13 |

Laporan Pendahuluan


Bab V Rencana dan Jadwal Pelaksanaan

Bab ini berisi tentang uraian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bab VI Struktur Organisasi

Bab ini memuat organisasi pelaksana pekerjaan, organisasi proyek, rumusan tugas

dan tanggung jawab tenaga ahli, dan jadwal pemanfaatan SDM.

bab i.2 rpkpp madiun

Documents