1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki

dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam.1

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat

dilaksanakan oleh mukallaf (subyek hukum) yang memenuhi syarat. Ta’rif

(pengertian perkawinan) menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang kuat atau mitsaaqaan ghalizhaan untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah (tenteram), mawaddah

(saling mencintai), dan warahmah (saling mengasihi).2

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama

dari seorang laki-lakidan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat

yang termasuk dalam peraturan.3 Makna dari pengertian perkawinan

menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu Dalam perkawinan sepasang suami

istri memang seharusnya hidup besama dan menjalin hubungan suami istri

1 http://pengayaan.com/pengertian-perkawinan-dalam-Islam (diunduh pada tanggal 3

Oktober 2016 pukul 20:00 wib) 2 Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Mentri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang

Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam. 3 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

2

dengan semestinya. Hidup bersama memberikan makna bahwa seorang laki-

laki dan perempuan memutuskan untuk menjalin komitmen serta menjalani

kehidupan mereka bersama-sama. Namun hidup bersama tanpa memenuhi

aturan hukum yang berlaku juga tidak dibenarkan.Lebih khususnya, seorang

laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama harus

menaati aturan hukum yang berlaku seperti yang di atur dalam pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka sah

apabila sepasang suami istri melangsungkan perkawinan dengan cara yang

sesuai dengan agamanya masing-masing.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1,

ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk

keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4

Di dalam perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah

mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan

calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lalu bagi calon kedua

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3

Tujuan dari perkawinan adalah saling pengertian, saling membina

keutuhan dan harmonis dalam rumah tangga, harus ada komunikasi yang

baik terhadap pasangan masing-masing untuk memperoleh keluarga yang

sakinah, mawaddah, warohmah. Pada kenyataannya didalam masyarakat

yang berkeluarga dan mempunyai tujuan dari perkawinan tersebut tidak

semuanya berjalan dengan mulus terkadang didalam perkawinan yang telah

mereka bina timbul masalah-masalah di dalam rumah tangga sehingga

dalam perkawinan tersebut apabila tujuan-tujuannya yang dimaksud tidak

dapat terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi

karena akan memberikan banyak mudharatnya dibandingkan faedahnya.

Pada akhirnya jika sudah tidak ada kecocokan, tidak adanya keharmonisan,

tidak adanya pengertian dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik

diantara masing-masing pihak maka jalan yang mereka ambil ialah

perceraian.

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan

dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.5

Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari

suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal

bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Perceraian adalah

putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan

5 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2003), hlm. 42

4

pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan

dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.6

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perceraian

adalah sebagai putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang

disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik

yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami isteri yang pada

akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan

anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.

Penyebab terjadinya perceraian dikalangan masyarakat pada

umumnya dikarenakan adanya gagal berkomunikasi, pernikahan dini,

perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan masih

banyak yang lainnya. Didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat

dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Akibat

Putusnya perkawinan terdapat di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan pasal 38, yaitu karena kematian, karena perceraian,

karena putusnya pengadilan.7

Adapun dampak yang timbul akibat perceraian yaitu salah satunya

anak akan menjadi korban dari perceraian. Terkadang, perceraian adalah

satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan

sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu

menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu

6 http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html (diunduh pada tanggal 4

Oktober 2016 pukul 20:00 wib) 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5

perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan

anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Perkawinan yang berakhir karena perceraian dapat mengakibatkan

banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak. Pada dasarnya

anak harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kedua orang

tuanya, namun karena terjadinya perceraian diantara kedua orang tuanya

maka anak tersebut akan diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya.

Pemeliharaan anak dalam istilah fiqih disebut hadhanah, diartikan

sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup

mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari

hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis,

mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul

tanggung jawab hidupnya. Hadhanah merupakan pemeliharaan dan

pengasuhan anak yang masih kecil atau belum mumayyiz. Dalam pengertian

lain, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah

terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih memerlukan bantuan dari

ayah atau ibunya. Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam

Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak tersebut adalah

pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab,

6

pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas

harta.8

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a): Pemeliharaan

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

ibunya.9 Dapat kita lihat dari uraian diatas orang yang paling berkewajiban

mengasuh anak adalah ibunya dikarenakan dimasa kecil anak membutuhkan

kasih sayang yang lebih, dan pemeliharaan yang optimal supaya tumbuh

kembang dengan baik. Tetapi didalam pasal 105 KHI terdapat beberapa

pengecualian seorang ibu tidak dapat mengasuh anaknya antara lain harus

berakal sehat, merdeka, beragama Islam, iffah, dapat dipercaya, apabila

salah satu pengecualian diatas tidak dapat terpenuhi maka gugurlah hak

hadhanahnya dan yang mempunyai hak asuh anak tersebut adalah bapaknya.

Demikian pula halnya terjadi pada pasangan yang telah

melangsungkan pernikahan dari tahun 2000. Selama massa perkawinan

berlangsung, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kebahagiaan yang

dirasakan mereka berdua hanya sampai ditahun 2010, dimana suami istri

tersebut mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus sejak tahun 2010 sampai 2013, akhirnya istri mengajukan gugatan

perceraian kepada suaminya. Istri mengajukan gugatan perceraian dengan

alasan suami tidak memberi nafkah, suami selingkuh, dan tidak bertanggung

jawab sebagai Imam (kepala keluarga). Akhirnya istrinya pulang kerumah

orang tuanya dengan membawa kedua anak mereka. Suami menerima

8 Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI), 2007), hlm. 51 9 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

7

gugatan perceraian yang dilakukan istrinya, tetapi tidak menerima alasan si

istri menggugat cerai suami, dikarenakan menurut suami alasan itu tidak

benar adanya dan ketika suami tersebut ingin melihat bukti apa sampai si

istri beralasan seperti itu tetapi istri tidak bisa membuktikan. Suami juga

mengatakan ketika istri pulang kerumah orang tuanya, istri tersebut telah

kembali mengganti lagi agamanya seperti semula yaitu agama Kristen atau

dengan kata lain Murtad. Istri juga suka berkata kasar kepada kedua

anaknya tersebut dan tidak bisa menjadi seorang istri dan ibu yang baik.

Maka dalam persidangan perceraian antara suami dan istri tersebut, suami

mengajukan hak asuh anak dari perwalian kedua anak tersebut berada

ditangan istrinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2013/PA.JS ditetapkan

bahwa hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ayahnya bukan

kepada ibunya, dimana adanya pengecualian pemberian hak asuh anak

kepada ibunya yang telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam,

maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Dalam kasus

tersebut pengadilan agama memberikan hak asuh kepada ayah si anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meninjau lebih dalam

mengenai hak asuh anak di bawah umur yang jatuh ke tangan ayahnya

karena murtadnya si ibu berdasarkan Putusan Nomor:

2896/Pdt.G/2013/PA.JS.

8

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan pedoman

dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan hak asuh anak di bawah umur terhadap ibu

kandung yang murtad Menurut Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

2. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke

tangan ayahnya pada putusan Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Perceraian yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar kita selain

mengakibatkan putusnya perkawinan, juga mengakibatkan dampak

lainnya yaitu misalnya mengenai masalah pengasuhan anak, atau juga

perwalian anak-anaknya, dengan demikian diharapkan dengan adanya

penelitian ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang bisa terjadi setelah

perceraian tersebut.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui ketentuan hak asuh anak dibawah umur

terhadap ibu kandung yang murtad berdasarkan Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

b. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan

hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya berdasarkan putusan

Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS

9

C. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi universitas,

peneliti, dan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Memberikan tambahan yang dapat berguna sebagai dasar-dasar

pemikiran untuk lebih memahami tentang Hak Asuh Anak Dibawah

Umur Akibat Kemurtadan.

2. Bagi Peneliti

Menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas

kreatifitas bagi penulis dalam mengembangkan ilmu tentang Hak

Asuh Anak Di bawah Umur Akibat Kemurtadan.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai

tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Kemurtadan.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan

teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari

permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai

10

pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.10 Teori berguna untuk

menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses

tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya

pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa “keberlanjutan

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi,

aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.11

Teori yang diambil dalam penulisan ini adalah teori

perlindungan hukum:

a. Satjipto Raharjo, ”Hukum melindungi kepentingan seseorang

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian

kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan

keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah

yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam

masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya

kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada

seseorang”.12

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan

Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

10 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6 12 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), hlm.

53

11

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan.13

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir

berupa sanksi seperti denda, yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa.

2. Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori,

peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan

tinjauan pada putusan pengadilan, antara abstraksi dan kenyataan.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang

13 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ (diunduh

pada tanggal 28 Mei 2016 pukul: 23.15)

12

digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi

operasional.14

Maka dalam penelitian ini disusun berberapa defenisi

operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak

terjadi perbedaan pengertian yakni:

a. Perkawinan atau Pernikahan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan

adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.15

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata

“nikah” dan “zawaj“. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit,

menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni

“wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti

mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-

hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai

dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan

para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain,

karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa

Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara

14 Samadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

3 15 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

13

calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul

sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

b. Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974

yangmemuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat

putus karena Kematian,perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

Jadi secara yuridis perceraian berartiputusnya perkawinan, yang

mengakibatkkan putusnya hubungan sebagai suamiistri.16

c. Hak asuh atau Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu berarti erat atau

dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau

perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga

kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan

dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si

anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup

yang akan dihadapinya.17 Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan

galizan untuk menuruti perintah Allah danmelaksanakannya

merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah (pasal 2

jo. pasal 3 KHI).

d. Anak

16 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, (Palembang: Sinar Grafika, 2012) hlm. 15 17 Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000,) hlm. 224

14

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

AnakDalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini pengertian anak

adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Keluarga

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, Keluarga adalah unit terkecil

dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai

dengan derajat ketiga.

f. Ayah

Ayah adalah kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah

dan penghidupan bagi keluarga.

g. Ibu

Ibu adalah tempat perkembangan awal seorang anak, sejaksaat

kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani

berikutnya.18

h. Murtad

Menurut Mazhab Imam Syafi’i, berkata: “Kitab tentang

riddah/kufur. Ridah adalah memutuskan Islam, baik karena niat,

karena perbuatan, atau karena perkataan, dan sama halnya ia

18 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alhadzfika-26957-4-unikom_a-

i.pdf (diunduh pada tanggal 6 oktober 2016 pukul 20:00 wib)

15

mengatakannya untuk tujuan menghinakan, atau karena

mengingkari, dan atau karena meyakini”.19

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan Normatif

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan

cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka,

undang – undang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang

akan diteliti dan menelaah tentang putusan pengadilan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan metode yang

bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu

objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah

terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber Hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka

sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder. Sumber

hukum sekunder memiliki beberapa hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas.20 Bahan-bahan hukum

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan peraturan mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur

19 KitabMinhaj ath-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin, hlm. 293 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181

16

menurut Hukum Islam baik yang berupa Putusan Nomor

2896/Pdt.G/2013/PA.JS.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, jurnal, dan data yang diperoleh dari

berbagai media cetak dan elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan Al-Qur’an.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu adalah

metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman

secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian

kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis yang mendalam (in-

depth analysis). Yaitu mengkaji suatu masalah secara satu persatu,

dari kasus perkasus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5

(lima) bab, dimana dalam masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub

bab sehingga antara bab per bab mempunyai hubungan yang saling

17

berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang

berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik

penulisan, rumusan masalah, yang menjadi topik

penulisan, serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian anak

dibawah umur dan hak dan kewajiban timbal balik antara

orang tua dan anak menurut Al-Qur’an, Hadits, pendapat

para Ulama Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-

Undang Perkawinan. Batasan anak dikategorikan

mumayyiz dari hukum Islam dan Undang-undang. Batasan

anak dikategorikan akil baliq dari hukum Islam dan

Undang-Undang.

BAB III : HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai

pengertian hak asuh anak, urutan tingkatan orang yang

berhak mengurus hak asuh (hadhanah), syarat-syarat hak

asuh anak (hadhanah), berakhirnya masa hadhanah

18

menurut Al-Qur’an, Hadits, pendapat para ulama,

Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang

Perkawinan. Hak asuh anak dibawah umur jika terjadi

perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang.

Hak asuh anak dibawah umur jika ibu murtad menurut

hukum Islam dan Undang-Undang.

BAB IV : HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT

KEMURTADAN (Studi Kasus : Putusan Nomor:

2896/Pdt.G/2013/PA.JS)

Pada bab keempat ini akan dibahas mengenai dari kasus

posisi sampai Pertimbangan Hakim dalam memutuskan

Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Jatuh di Tangan

Ayah, serta menganalisis kasus Berdasarkan Putusan

Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan

yang didapat dari penelitian, yang merupakan jawaban

dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun saran-saran

yang dikemukakan dalam bab ini merupakan sumbangan

pemikiran penulis terhadap masalah yang dihadapi atau

akan ditemui di masa yang akan datang.