bab i p e n d a h u l u a n 1.1 latar belakangbarrukab.go.id/site/assets/files/3963/bab_1-7.pdf ·...

Renstra Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2010-2015 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan mendasar yang mutlak ditindaklanjuti dewasa ini adalah pelaksanaan otonomi daerah, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Upaya proses pembaharuan yang harus dilakukan dengan kerja keras

dan dilandasi satu tekad bulat, hingga pada kondisi yang diinginkan benar-benar dapat diwujudkan dengan segala konsekwensinya, olehnya itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Barru dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan menggunakan suatu sistem pengembangan politik, perencanaan strategis yang intinya mengacu pada Visi dan Misi dan berbasis pada Analisis lingkungan strategis.

Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan fungsi lima tahun ke depan

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru akan diperhadapkan pada berbagai tantangan yang begitu kompleks, masalah yang dihadapi secara kuantitatif semakin beragam dan kualitas semakin meluas.

Untuk melaksanakan tupoksi tersebut dalam rangka mewujudkan strategi

dan arah kebijakan Pembangunan daerah dibidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Implementasi yang mendasar dalam rangka pembinaan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka disusunlah Rencana Strategi (Renstra SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan dan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban atas Kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Penyusunan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 dilakukan melalui berbagai tahapan yang dimulai dari perumusan visi dan misi, melakukan analisis SWOT (Strength , Weakness, Opportunities, Treaths) yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang suatu organisasi, menyusun rencana kegiatan tahunan berikut sasarannya serta merumuskan strategi implementasi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Barru merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran dan kebijakan serta rencana program kegiatan kurun waktu lima tahun ke depan.


Adapun keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun RENSTRA (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, berdasarkan landasan hukum yaitu : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015.

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

11. Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru.


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru, adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2015 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru, adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada

masa depan (goals). 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk

menghadapi tindakan masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi, Misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3. Strategi Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1 Pedoman Transisi

7.2 Kaidah Pelaksanaan


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru;

2. Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru.

Tugas Pokok : Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat; d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARRU


Uraian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris

- Tugas Sekretaris yaitu, membantu Kepala Badan dalam melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi badan maupun dalam lembaga antar badan /perangkat daerah lainnya.

- Fungsi Sekretaris, yaitu : 1. Pengkoordinasian penyusunan program; 2. Pengelolaan keuangan; 3. Pelayanan administrasi meliputi surat menyurat, umum, keuangan

dan rumah tangga; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian keuangan; 3. Sub Bagian Umum.

c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Politik - Tugas Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Politik, yaitu

membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Politik.

- Fungsi Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Politik, yaitu : 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan

masyarakat; 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang

Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Politik; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Nilai-

nilai Kebangsaan dan Politik; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Politik terdiri dari : 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Kewaspadaan

Nasional; 2. Sub Bidang Pengembangan Etika Budaya, Hubungan Politik dan

Kemasyarakatan.


d. Bidang Manajemen Konflik

- Tugas Bidang Manajemen Konflik yaitu, menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang manajemen konflik.

- Fungsi Bidang Manajemen Konflik yaitu : 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan

masyarakat; 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

manajemen konflik; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang manajemen konflik; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat. Bidang Manajemen Konflik terdiri dari : 1. Sub Bidang Deteksi Dini dan Analisis Potensi Konflik 2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Nasional

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bela Negara

- Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bela Negara yaitu, membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan masyarakat dan bela negara.

- Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bela Negara yaitu : 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan

masyarakat; 2. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

perlindungan masyarakat dan bela negara; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan

masyarakat dan bela Negara; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala badan Kesatuan Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bela Negara, yang terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan Pengerahan dan Pengendalian; 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan, Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat :


a. Berdasarkan kualifikasi jabatan : NO. ESELON JUMLAH YANG TERISI KET.

1.

2.

3.

4.

II

III

IV

STAF/PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

1 Orang

3 Orang

1 Orang

15 Orang

-

-

8 Kosong

-

b. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :

NO. PENDIDIKAN JUMLAH KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

S3 S2 S1

D III SLTA SLTP

SD

- -

12 Orang 1 Orang 6 Orang 1 Orang

-

JUMLAH 20 Orang

c. Berdasarkan pangkat dan golongan : NO. PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pembina Tk.I

Pembina

Penata Tk. I

Penata

Penata Muda Tk. I

Penata Muda

Pengatur Tk. I

Pengatur

Pengatur Muda Tk.I

Pengatur Muda

JuruTk.I

Juru

Juru Muda Tk. I

Juru Muda

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

II/b

II/a

I/d

I/c

I/b

I/a

2 (dua) orang

2 (dua) orang

2 (dua) orang

3 (tiga) orang

5 (lima) orang

2 (dua) orang

-

-

2 (dua) orang

1 (satu) orang

-

-

-

1 (satu) orang

JUMLAH 20 (dua puluh) orang


d. Berdasarkan peningkatan SDM/Diklat Penjagaan Struktural :

NO. JENIS DIKLAT JUMLAH KET.

1.

2.

3.

Spamen

Spama/Latpim III

Latpim IV

-

5 (lima) orang

6 (enam) orang

Jumlah 11 (sebelas) orang

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi barang inventaris/peralatan kantor, kendaran dinas dan perlengkapan lainnya, antara lain : NO. NAMA BARANG INVENTARIS JUMLAH KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bangunan Gedung/Kantor Kendaraan operasional roda empat Kendaraan operasional roda dua Komputer Laptop Kipas Angin Kursi Putar Kursi Tamu Kursi Eselon Kursi Kayu Lemari Arsip Filling cabinet Sound System Handy Talky Faximile Kamera Digital Televisi

1 (buah) - 3 (tiga) unit 4 (empat) unit 1 (satu) unit 2 (dua) unit 11 (sebelas) unit 1 (satu) set 10 (sepuluh) buah 12 (dua belas) buah 8 (delapan) buah 1 (satu) buah 1 (satu) unit 4 (empat) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) buah

Luas tanah 35m x 25 m Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian target kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.1


Table 2.2


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di tahun-tahun sebelumnya.

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlidungan Masyarakat Kabupaten Barru dapat diuraikan sebagai berikut: 3.1.1 Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlidungan Masyarakat , ditinjau dari segi pendidikan secara umum sudah memadai namun dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi diperlukan pendidikan dan keahlian dalam menunjang tugas bidang kesatuan bangsa dan politik. Hingga saat ini sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlidungan Masyarakat khususnya dibidang intelijen daerah masih kurang memadai demikian juga keahlian dibidang keuangan dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kegiatan untuk pengiriman aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

3.1.2 Aspek Sarana dan Prasarana Aspek sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan

Bangsa Politik dan Perlidungan Masyarakat masih minim yaitu terbatasnya sarana untuk penunjang kegiatan pemantauan yang memerlukan mobilitas tinggi untuk dapat mencegah dan mendeteksi secara dini kejadian-kejadian yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

3.1.3 Aspek Kelembagaan Belum optimalnya pelaksanaan tugas dilapangan selain

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana juga dipengaruhi oleh belum berfungsinya secara efektif lembaga yang ada khususnya dalam intern Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlidungan Masyarakat yaitu masih lowongnya jabatan eselon empat sehingga pembagian tugas dan kewenangan belum jelas dan mempengaruhi etos kerja dan kesidisiplinan aparatur yang ada, sedangkan kelembagaan eksternal yang berhubungan


dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlidungan Masyarakat telah dibentuk beberapa lembaga yang diharapkan dapat membantu tugas Kesbangpol dan Linmas di Masyarakat diantaranya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Pengkajian Masalah strategis Daerah (Fokmas), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun dalam kenyataannya lembaga-lembaga tersebut masih ada yang belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan karena kemampuan anggota untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi lembaga tersebut masih kurang, dan keberadaan lembaga tersebut belum sampai ke tingkat bawah terutama di desa-desa sebagai pemberi informasi pertama di bidang keamanan dan ketertiban didalam wilayahnya masing-masing.

Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) masih kurang mendapat perhatian disebabkan karena kelembagaan perlindungan masyarakat belum terakomodasi secara jelas sehingga keberadaan anggota linmas tidak dapat didayagunakan secara maksimal dan hanya di berdayakan pada pelaksanaan pemilu. Sementara pada pembinaan Ormas dan LSM ditemukan kendala kurangnya kesadaran pengurus Ormas dan LSM untuk mendaftarkan keberadaannya di Kabupaten Barru sehingga menyebabkan tidak terpantaunya kegiatan yang dilaksanakan dan menyebabkan pendataan yang tidak akurat.

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi merupakan hal yang

harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang, suatu kondsi dan kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.2.1 Isu Strategis Terkait Belum Optimalnya Pengembangan Demokrasi dan

Kesatuan Bangsa

Secara umum permasalahan pengembangan demokrasi dan kesatuan bangsa yang dihadapi saat ini belum optimal hal ini ditandai oleh masih terjadinya inkonsistensi aturan, penegakan hukum yang belum konsisten dan reformasi hukum dan birokrasi yang belum optimal.


3.2.2 Isu Stategis Terkait Penghayatan dan pengamalan Ajaran agama

Menguatnya aspirasi dan tuntutan pengamalan nilai dan norma

agama khususnya agama Islam dalam berbagai dimensi kehidupan ditandai dengan terpromosikannya citra Kabupaten Barru sebagai salah satu kota santri/pesantren di Sulawesi Selatan, semangat keberagaman masyarakat yang masih cenderung tinggi, dan adanya peran serta yang tinggi dari lembaga-lembaga keagamaan dalam pembinaan umat serta terciptanya toleransi antar umat beragama.

Secara umum permasalahan yang terkait dengan penghayatan dan

pengamalan ajaran agama yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja penghayatan dan pengamalan ajaran agama berupa kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-sehari baik pada tatanan aparatur, peserta didik maupun masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penghayatan

dan pengamalan ajaran agama tersebut, maka tantangan yang akan dihadapi selama lima tahun ke depan berupa upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga nilai-nilai agama dapat menjadi etos kerja, sikap dan prilaku. Selain itu tantangan ke depan adalah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan demikian maka pembangunan yang terkait dengan

penghayatan dan pengamalan ajaran agama lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga menjadi etos kerja, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai aktifitas pembangunan, mengingat perannya dalam penciptaan SDM berkualitas yang mampu mentransformasikan potensi dan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

3.2.3 Isu Strategis Terkait Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Secara umum permasalahan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan, selain itu juga berupa keharmonisan dalam bentuk interaksi kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan serta semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan pada hukum, kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan HAM.


Berdasarkan permasalahan tersebut maka penegakan hukum,

keamanan dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, selain itu juga tantangan kedepan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti kejahatan teknologi elektronik dan kejahatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang keamanan dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

3.2.4 Isu Strategis Terkait Demokrasi dan HAM

Secara umum permasalahan demokrasi dan HAM yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik, perwujudan pemberdayaan masyarakat, kualitas tatanan pada tingkat lokalitas Desa/Kelurahan, partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi

berkaitan dengan demokrasi dan HAM selama lima tahun ke depan berupa penyadaran akan hak-hak politik dan HAM dan mengembangkan proses demokrasi yang lebih berkualitas, selain itu juga diperhadapkan pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan

demokrasi di masa datang adalah penegakan etika dan moralitas sebagai nilai dasar berdemokrasi dan berpolitik, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berdemokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan menjaga serta memastikan penyelenggaraan pemilihan yang taat azas.

Dengan demikian maka pengembangan demokrasi dan HAM lima

tahun kedepan diarahkan untuk kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM masyarakat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. V i s i

Visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru dirumuskan dengan memperhatikan visi Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Barru Lima tahun kedepan akan berkembang, yang visinya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Yang Demokratis, Aman Berdasarkan Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan”.

Visi ini mengandung makna dan pengertian yang luas karena memiliki momentum dan komitmen yang menggerakkan anggota organisasi, serta memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas agar dapat eksis, karena memiliki nilai-nilai yang mengakomodir aspirasi masyarakat. Adapun penjelasan makna visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Demokratis bermakna bahwa, masyarakat bebas mengeluarkan pendapat

dan mengemukakan aspirasi politiknya sesuai dengan pilhan masing-masing.

2. Aman dimaksudkan bahwa situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Barru tetap kondusif dan masyarakat tetap merasa aman dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya.

3. Nilai-nilai budaya, bermakna bahwa dalam melaksanakan semua aktifitasnya tetap mematuhi norma-norma dan adat istiadat

4. Keagamaan bermakna bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan harus berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

b. M i s i Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka dirumuskan Misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :


1. Menciptakan lingkungan yang kondusif; Melalui penguatan jaringan dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang akurat untuk mendeteksi secara dini ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui wadah Komuniutas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Pengkajian Masalah Strategis Daerah (Fokmas), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Forum Pembauran Kebangsaan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan yaitu melalui Forum wawasan kebangsaan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.

2. Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama, Melalui Forum kerukunan umat beragama, yaitu pembinaan kehidupan umat beragama dengan melakukan dialog antara pemuka-pemuka agama yang ada, untuk mewujudkan toleransi dan solidaritas guna memelihara dan membangun kerukunan umat beragama .

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif dan efisien Melalui optimalisasi pelayanan umum dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah serta meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mewujudkan visi dan misi yang Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Barru tahun 2010-2015 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut : 1. Misi Pertama :

Menciptakan lingkungan yang kondusif Tujuan : Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah Sasaran : 1. Berkembang dan terpeliharanya saling bantu serta kepatuhan kepada

norma kebersamaan 2. Tertanamkannya nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat

dan pelaku politik 3. Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok,

golongan, lapisan dan pemangku kepentingan 4. Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan hukum


2. Misi kedua : Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama Tujuan : Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan. Sasaran : Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

3. Misi Ketiga :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif dan efisien Tujuan : Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat. Sasaran : 1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang

transparan, akuntabel dan partisipatif 2. Terciptanya pelayanan publik yang prima 3. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang yang dihadapi, strategi ini bertujuan untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan saling bantu

serta kepatuhan kepada norma kebersamaan Strategi yang digunakan adalah mempertahankan dan memelihara situasi keamananan, kepatuhan pada norma kebersamaan dan penegakan hukum. Berdasarkan strategi tersebut diatas, maka kebijakan yang terkait dengan terpeliharanya situasi keamanan, kepatuhan pada norma kebersamaan diarahkan pada : a. Menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan

pelaku politik b. Menjaga keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan,

lapisan dan pemangku kepentingan


2. Sasaran Tertanamkannya nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik Strategi yang digunakan adalah Mempertahankan situasi keamanan yang kondusif melalui penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan menjamin ketentraman dan ketertiban yang didukung oleh regulasi dan pengembangan sistem pengamanan swakarsa serta pembiayaan yang memadai. Berdasarkan strategi tersebut diatas, maka kebijakan yang terkait dengan tertanamkannya nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik diarahkan pada :

Menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik serta meningkatkan keharmonisa kehidupan sosial dan kepatuhan pada hukum.

3. Sasaran Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok,

golongan, lapisan dan pemangku kepentingan Strategi yang digunakan adalah mempertahankan situasi keamanan yang kondusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin ketenteraman dan ketertiban yang didukung oleh regulasi dan pengembangan sistem pengamanan swakarsa serta pembiayaan yang memadai. Berdasarkan strategi tersebut maka, kebijakan yang terkait dengan keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan diarahkan pada : Menjaga keharmonisan kehidupan sosial dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan.

4. Sasaran Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan hukum Strategi yang digunakan adalah mempertahankan situasi keamanan yang kondusif melalui penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan menjamin ketenteraman dan ketertiban. Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan yang terkait dengan semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan hukum diarahkan pada meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan hukum.

5. Sasaran Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran

agama


Strategi yang digunakan adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui aktualisasi peran dan fungsi agama sebagai etos kerja, sikap dan perilaku birokrasi, peserta didik dan masyarakat dengan mengembangkan regulasi, pembinaan lembaga-lembaga keagamaan, sarana peribadahan yang didukung pembiayaan dari berbagai pihak. Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan yang terkait dengan semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama diarahkan pada meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

6. Sasaran Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Strategi yang digunakan adalah meningkatkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan yang terkait dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan diarahkan pada meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan,akuntabel dan partisipatif.

7. Sasaran Terciptanya pelayanan publik yang prima Strategi yang digunakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah dan memiliki regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang professional dengan pembiayaan dari pihak terkait Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan yang terkait dengan pelayanan umum diarahkan pada meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima.

8. Sasaran Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Strategi yang digunakan adalah pengembangan aparat yang professional. Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan yang terkait dengan pengembangan aparat diarahkan pada meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur perencana.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan mamfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis pelayanan SKPD. Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Barru untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran , maka rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Barru Tahun 2010 -2015 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, kegiatannya

adalah : a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; b. Pemantauan Orang Asing dan Lembaga LSM Asing; c. Penguatan Jaringan Kominda;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan,

kegiatannya adalah : a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatannya adalah :

a. Pembinaan Ormas, Orpol, LSM dan Organisasi Profesi b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), kegiatannya

adalah : a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba.

5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya adalah :

a. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan b. Pelaksanaan Forum Komunikasi, Sosialisasi dan Dialog

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya adalah :

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Bangsa.

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan, kegitannya adalah: a. Fasilitasi Forum Pengkajian Masalah Strategis Daerah


8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya adalah : a. Peningkatan toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan RKA dan DPA

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :

a. Penyediaan Jasa surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional d. Penyediaan Jasa kebersihan kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan

Keuangan, kegiatannya adalah : a. Monitoring dan evaluasi

12. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatannya adalah :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan meubeleur d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur i. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

13. Program peningkatan pelayanan publik, kegiatannya adalah :

a. Penyusunan standar pelayanan

14. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatannya adalah : a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Adapun rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat pada tabel lampiran


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru yang mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diuraikan pada table 6.1 berikut ini :

No. INDIKATOR KINERJA

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD TAHUN

2010 TAHUN

2011 TAHUN

2012 TAHUN

2013 TAHUN

2014 TAHUN

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Menurunnya tingkat kriminalitas

170 Kasus

170 Kasus

170 Kasus 170 Kasus 170 Kasus 155 Kasus 1.005 Kasus

2. Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat

60 % 70 % 70 % 80 % 80 % 90% 90 %

3. Menurunnya penyakit masyarakat (pekat)

96 Kasus 89 Kasus 82 Kasus 72 Kasus 68 Kasus 61 Kasus 61 Kasus

4. Jumlah forum wawasan kebangsaan yang dibentuk/difasilitasi

1 forum 2 forum 2 forum 2 forum 2 forum 1 forum 10 forum

5. Tertanganinya permasalahan strategis daerah

50 % 60 % 60 % 70 % 70 % 75 % 75 %

6. Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama

75 % 80 % 80 % 90 % 90 % 95 % 95 %

7. Tertibnya administrasi dan keuangan

91,65 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 100 %

8. Persentase pencapaian sasaran kinerja meningkat

91,65 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 100 %

9.

Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional meningkat

64.65 %

1.63 %

3.59 %

3.59 %

3.26 %

3.26 %

80 %

10. Tersusun dan terimplementasinya

SOPP 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %

BAB VII

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


7.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2016, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru khususnya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 meliputi seluruh rencana program serta kegiatan satu tahun berikutnya.

7.2 KAIDAH PELAKSANAAN 1. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menyusun

rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 - 2015.

2. Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kab. Barru Tahun 2010-2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategik Badan Kesatuan

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

Drs. W A R D A N Pangkat : Pembina Tk I Nip : 19660417 199203 1 014

bab i p e n d a h u l u a n 1.1 latar belakangbarrukab.go.id/site/assets/files/3963/bab_1-7.pdf ·...

Documents