bab 10 rencana pelaksanaanlaporan akhir studi rencana pengembangan jaringan jalan arteri di pulau...

45
Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008 10-1 BAB 10 RENCANA PELAKSANAAN 10.1 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Jalan Utama di Wilayah Metropolitan Mamminasata Secara Keseluruhan Gambar 10.1.1 memperlihatkan pembangungan jalan utama yang sedang berlangsung dan akan dilaksanakan pada wilayah Metropolitan Mamminasata meliputi empat jalan F/S dan satu jalan Pra-F/S yang dilaksanakan oleh Tim Studi JICA. Jalan-jalan tersebut merupakan bagian dari sistem jaringan jalan arteri sekunder di wilayah Metropolitan Mamminasata. Dari semua jalan tersebut di atas, proyek dan rencana jalan yang sedang berlangsung yang akan diselesaikan atau direkomendasikan untuk dirampungkan menjelang tahun 2010 adalah sbb: - Jl. Hertasning (sedang dalam pelaksanaan) - Jl. Ir.Sutami, Toll dan Jalan Frontage (sedang dalam pelaksanaan) - Jl. A.P.Pettarani (Jl.Tol Reformasi) - Jl.Urip Sumoharjo Flyover (sedang dalam pelaksanaan) - Jl. Urip Sumoharjo / Jl. Perintis Kemerdekaan, pelebaran dari 4 lajur menjadi 6 lajur (sedang dalam pelaksanaan) - Jalan Maros -Pangkep, pelebaran dari 2 lajur menjadi 4 lajur (sedang dalam pelaksanaan) - Jl.Malino, pelebaran (rencana) dari 2 lajur menjadi 4 lajur (rencana) - Jalan Akses KIMA/Jl.Ir.Sutami, pelebaran dari 2 lajur menjadi 4 lajur (diusulkan) Sementara itu, karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana jalan seperti diuraikan pada Bagian 3.3 laporan ini, maka jadwal pelaksanaan semua prasarana jalan tersebut perlu direncanakan dengan cermat agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi nusa, bangsa, masyarakat setempat dan masyarakat umum. Pendekatan pembangunan secara bertahap pada prinsipnya perlu diterapkan. Gambar 10.1.2 menunjukkan jadwal persiapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan jaringan jalan, kebutuhan lalu lintas, dan neraca anggaran tahunan. Jadwal tersebut mencakup perkiraan panjang jalan, biaya konstruksi, klasifikasi pembangunan/peningkatan, jumlah lajur, sumber keuangan yang diharapkan (tentatif), dan penjadwalan/periode konstruksi. Gambar 10.1.3 menunjukkan rangkaian pembangunan/peningkatan jalan lima tahunan untuk jalan-jalan dalam daftar serta ramalan arus lalu lintas pada jaringan jalan Mamminasata. Gambar bagian atas adalah lalu lintas per unit mobil penumpang (pcu) tanpa adanya proyek lima tahunan. Gambar bagian bawah mengindikasikan proyek tersebut, berdasarkan arus lalu lintas dengan adanya proyek, yang akan dirampungkan dalam lima tahun dengan daftar nama ruas jalan di bawahnya. Sebagian besar ruas jalan tersebut yang memiliki VCR (rasio kapasitas volume) di atas 1,00 dapat diatasi dengan adanya proyek-proyek yang direncanakan. Tidak akan ada ruas jalan yang dapat menghambat lalu lintas efisien menjelang tahun 2023 (tahun target F/S) kecuali dua ruas jalan, Jalan Akses Bandara dan Jl. Urip Sumoharjo.

Upload: others

Post on 23-Nov-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-1

BAB 10 RENCANA PELAKSANAAN

10.1 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Jalan Utama di Wilayah Metropolitan Mamminasata Secara Keseluruhan

Gambar 10.1.1 memperlihatkan pembangungan jalan utama yang sedang berlangsung dan akan dilaksanakan pada wilayah Metropolitan Mamminasata meliputi empat jalan F/S dan satu jalan Pra-F/S yang dilaksanakan oleh Tim Studi JICA. Jalan-jalan tersebut merupakan bagian dari sistem jaringan jalan arteri sekunder di wilayah Metropolitan Mamminasata.

Dari semua jalan tersebut di atas, proyek dan rencana jalan yang sedang berlangsung yang akan diselesaikan atau direkomendasikan untuk dirampungkan menjelang tahun 2010 adalah sbb: - Jl. Hertasning (sedang dalam pelaksanaan) - Jl. Ir.Sutami, Toll dan Jalan Frontage (sedang dalam pelaksanaan) - Jl. A.P.Pettarani (Jl.Tol Reformasi) - Jl.Urip Sumoharjo Flyover (sedang dalam pelaksanaan) - Jl. Urip Sumoharjo / Jl. Perintis Kemerdekaan, pelebaran dari 4 lajur menjadi 6 lajur (sedang

dalam pelaksanaan) - Jalan Maros -Pangkep, pelebaran dari 2 lajur menjadi 4 lajur (sedang dalam pelaksanaan) - Jl.Malino, pelebaran (rencana) dari 2 lajur menjadi 4 lajur (rencana) - Jalan Akses KIMA/Jl.Ir.Sutami, pelebaran dari 2 lajur menjadi 4 lajur (diusulkan)

Sementara itu, karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana jalan seperti diuraikan pada Bagian 3.3 laporan ini, maka jadwal pelaksanaan semua prasarana jalan tersebut perlu direncanakan dengan cermat agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi nusa, bangsa, masyarakat setempat dan masyarakat umum. Pendekatan pembangunan secara bertahap pada prinsipnya perlu diterapkan.

Gambar 10.1.2 menunjukkan jadwal persiapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan jaringan jalan, kebutuhan lalu lintas, dan neraca anggaran tahunan. Jadwal tersebut mencakup perkiraan panjang jalan, biaya konstruksi, klasifikasi pembangunan/peningkatan, jumlah lajur, sumber keuangan yang diharapkan (tentatif), dan penjadwalan/periode konstruksi. Gambar 10.1.3 menunjukkan rangkaian pembangunan/peningkatan jalan lima tahunan untuk jalan-jalan dalam daftar serta ramalan arus lalu lintas pada jaringan jalan Mamminasata. Gambar bagian atas adalah lalu lintas per unit mobil penumpang (pcu) tanpa adanya proyek lima tahunan. Gambar bagian bawah mengindikasikan proyek tersebut, berdasarkan arus lalu lintas dengan adanya proyek, yang akan dirampungkan dalam lima tahun dengan daftar nama ruas jalan di bawahnya. Sebagian besar ruas jalan tersebut yang memiliki VCR (rasio kapasitas volume) di atas 1,00 dapat diatasi dengan adanya proyek-proyek yang direncanakan. Tidak akan ada ruas jalan yang dapat menghambat lalu lintas efisien menjelang tahun 2023 (tahun target F/S) kecuali dua ruas jalan, Jalan Akses Bandara dan Jl. Urip Sumoharjo.

Page 2: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-2

Gambar 10.1.1 Rencana Pembangunan Jalan keseluruhan untuk Wilayah Metropolitan Mamminasata

Tam

bua/

Kec.M

aros

Uta

ra

Sung

gum

inas

a

1-d

New

Port

Jene

bera

ng R

iver

Maro

s Rive

r

Jl.Per

intis

Jl.

Ir.

Suta

mi

Tallo

Rive

r

Taka

lar

KIMA

Gales

ong 8

12

14

11

15

13

7

9

10

17

16

FS

Road

by

JIC

A

(Mar

os-T

akala

r)P

re-FS R

oad

by

JIC

A Outer

Ring

Roa

d

Mam

mina

sa B

ypas

s

Tran

s-Su

lawes

i Roa

dM

ammi

nasa

ta S

ectio

n

Herta

sning

Roa

d

Abdu

llah D

aeng

Siru

aRo

ad

1 2

3 4

5

1-c

2

2

2

3

4

5-b

5-a

Maro

s

6

18

20

19

1-a

1-b

1-d

5-c

17

Leng

thD

evel

opm

ent

Num

ber

(km

)C

lass

ifica

tion

Lane

sJI

CA

FS /

Pre-

FS R

oad

Cons

truc

tion

15.

0N

ew4

19.4

New

47.

6N

ew4

16.7

New

42

*16

.0N

ew6

& 4

31.1

Wid

enin

g6

& 4

38.

3W

iden

ing

44

7.4

Wid

enin

g4

7.2

New

45

7.1

New

414

.3N

ew4

5.7

New

4

6Ir.

Suta

mi R

oad

(Tol

l & F

ront

age)

11.0

New

4 +

4

- Tal

lo R

iver

Brid

ge W

iden

ing

Wid

enin

g8

- F

ull I

nter

chan

ge7

KIM

A/Jl

.Ir.S

utam

i Acc

ess

Roa

d W

iden

ing

2.6

Wid

enin

g4

830

.0W

iden

ing

2 (6

m)

9W

est C

oast

Roa

d W

iden

ing

(4-la

nes)

8.0

Wid

enin

g4

(T

g,Bu

nga

- M.B

ypas

s Se

ctio

n)10

Mal

ino

Roa

d W

iden

ing

8.5

Wid

enin

g4

11M

amm

inas

a By

pass

& K

IMA

Con

nect

ion

5.0

New

412

Cen

tral R

adia

l Roa

d2.

2N

ew4

13M

iddl

e R

ing

Tg.B

unga

Ext

ensi

on4.

5N

ew4

14Jl

.Ir.S

utam

i - T

ambu

a(N

orth

Coa

stal

Roa

d)24

.0N

ew2

15N

ew P

ort A

cces

s R

oad

4.0

New

416

Cen

tral R

adia

l Roa

d W

est E

xten

sion

3.0

New

617

Inne

r Rin

d R

oad

Cos

tal S

ectio

n

- Coa

st L

ine

(Los

ari B

each

to H

arbo

r)5.

3N

ew6

- S

outh

Rin

g2.

5N

ew6

18Jl

. Pet

tara

ni -

Jl.U

rip F

lyov

er (1

)N

ew4

-

Jl. P

etta

rani

- Jl

.Urip

Fly

over

(2)

New

19*

Jl.U

rip /

Jl. P

erin

tis W

iden

ing

(6 la

nes)

16.0

Wid

enin

g6

-

Jl.P

erin

tis-J

l.Day

a Jc

t. (w

iden

ing

to 8

lane

s)10

.0W

iden

ing

820

Mar

os -P

angk

ep R

oad

Wid

enin

g ( 4

-lane

s)20

.0W

iden

ing

4N

ote:

* Tr

ans-

Sula

wes

i Mam

min

asat

a R

oad

Oth

er R

oads

Con

stru

ctio

n

Wes

t Coa

st R

oad,

Tg.

Bung

a-Ta

kala

r (W

iden

ing

- Mar

os B

ypas

s

Tran

s-Su

law

esi M

amm

inas

ata

Roa

d

- M

aros

-M.R

ing

& Bo

ka -

Taka

lar

- Mak

assa

r Se

ctio

n

Out

er R

ing

Roa

d

Abdu

llah

Dae

ng S

irua

- Mar

os/G

owa

- Mar

os-K

IMA

Acce

ss

- M

iddl

e Se

ctio

n (K

IMA

Acce

ss-J

l. M

alin

o)

Mam

min

asa

Bypa

ss

Roa

d Li

nk a

nd S

ectio

n N

ame

- Jl.M

alin

o-M

. Byp

ass

Sect

ion

(Sou

th)

- Jl.

Mal

ino-

Sou

th S

ectio

n (J

l.Tj.B

unga

)

- Jl.P

erin

tis-J

l.Sut

ami (

Priv

ate

Sect

or)

- Jl.P

erin

tis-J

l.Mal

ino

- M

.Rin

g an

d So

uth

Exte

ntio

n

Her

tasn

ing

Roa

d (S

ectio

ns C

& D

)

Page 3: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-3

Gambar 10.1.2 Jadwal Implementasi Keseluruhan Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata

Leng

th*

Con

stru

ctio

n*C

lass

ifica

tion

Num

ber o

fFi

nanc

ial

Perio

d(k

m)

Cos

t (B

il.R

p)La

nes

Sour

ce**

1

5.0

88N

ew4

APB

N20

16-2

017

19.4

280

New

4Ex

tern

al S

oft L

oan

(APB

N/A

PBD

) or P

rivat

eSe

ctor

Inve

stm

ent

2013

-201

5

7.6

90N

ew4

APBN

/APB

D20

21-2

023

16.7

250

New

4AP

BN/A

PBD

2019

-202

3

2

16.0

461

New

6 &

4E

xter

nal S

oft L

oan

(APB

N)

2010

-201

2

31.1

379

Wid

enin

g6

& 4

Ext

erna

l Sof

t Loa

n (A

PBN

)20

13-2

015

38.

371

Wid

enin

g4

APB

DU

p to

201

0

4

2.5

26W

iden

ing

4AP

BD

2006

-200

9

7.4

123

Wid

enin

g4

APB

D20

10-2

013

7.2

92N

ew4

Exte

rnal

Sof

t Loa

n(A

PBN

/AP

BD) o

r Priv

ate

Sect

or In

vest

men

t

2013

-201

5

5

7.1

0N

ew4

Priv

ate

Sect

or20

09-2

011

14.3

193

New

4AP

BN/A

PBD

2015

-201

7

5.7

115

New

4AP

BN/A

PBD

2021

-202

3

6Ir.

Suta

mi R

oad

(Tol

l & F

ront

age)

11.0

0N

ew4

+ 4

BO

TU

p to

200

9

- T

allo

Riv

er B

ridge

Wid

enin

g0

Wid

enin

g8

BO

T20

14-2

015

- I

nter

chan

ge0

BO

T20

14-2

015

7KI

MA

/Jl.I

r.Sut

ami A

cces

s R

oad

Wid

enin

g2.

631

Wid

enin

g4

APB

D20

09-2

010

830

.045

Wid

enin

g2

(7m

)AP

BD

2009

-201

2

9W

est C

oast

Roa

d W

iden

ing

(4-la

nes)

8.0

60W

iden

ing

4AP

BN/A

PBD

2016

-201

8

(T

g,Bu

nga

- M.B

ypas

s S

ectio

n)

10M

alin

o R

oad

Wid

enin

g8.

534

Wid

enin

g4

APB

D20

08-2

010

11M

amm

inas

a By

pass

& K

IMA

Con

nect

ion

5.0

50N

ew4

APBN

/APB

D20

18-2

019

12C

entra

l Rad

ial R

oad

2.2

26N

ew4

APBN

/APB

D20

13-2

016

13M

iddl

e R

ing

Tg.B

unga

Ext

ensi

on4.

554

New

4AP

BN/A

PBD

2013

-201

4

14Jl

.Ir.S

utam

i - T

ambu

a(N

orth

Coa

stal

Roa

d)24

.010

8N

ew2

APBN

/APB

D20

17-2

020

15N

ew P

ort A

cces

s R

oad

4.0

0N

ew4

BO

T20

17-2

019

16C

entra

l Rad

ial R

oad

Wes

t Ext

ensi

on3.

063

New

6AP

BD

2021

-

17In

ner R

ind

Roa

d C

osta

l Sec

tion

- C

oast

Lin

e (L

osar

i Bea

ch to

Har

bor)

5.3

111

New

6AP

BD

2018

-202

0

- S

outh

Rin

g2.

553

New

6AP

BD

2021

-

18Jl

. Pet

tara

ni -

Jl.U

rip F

lyov

er (1

)48

New

4AP

BN

2007

-200

9

-

Jl. P

etta

rani

- Jl

.Urip

Fly

over

(2)

48In

terc

hang

eAP

BN

2018

-202

0

19Jl

.Urip

/ Jl

. Per

intis

Wid

enin

g (6

lane

s)16

.011

6W

iden

ing

6AP

BN

2007

-201

0

-

Jl.P

erin

tis-J

l.Day

a Jc

t. (w

iden

ing

to 8

lane

s)10

.046

Wid

enin

g8

APB

N20

16-2

018

20M

aros

-Pan

gkep

Roa

d W

iden

ing

( 4-la

nes)

20.0

100

Wid

enin

g4

APB

N20

07-2

008

Tota

l30

4.9

3,16

1

Sou

rce:

JIC

A S

tudy

Tea

m

Her

tasn

ing

Roa

d (S

ectio

ns C

+ D

)

17

25

27 50

3546

34

1313

13

1416

16

134

133

135

155

5050

1417

2929

2929

1417

17

3339

39

1111

11

2727

00

2727

2727

77

77

1717

25

11

2424

12

19 1111

11

12

2007

-201

0

00

00

126

126

127

7758

00

000

0

58

27

3124

28

3731

37

1018

2518

2736

5050

5050

4444

8411

284

161

161

139

Wes

t Coa

st R

oad,

Tg.

Bun

ga-T

akal

ar (W

iden

ing

to 7

m)

Not

e: *

app

roxi

mat

e le

ngth

and

pub

lic in

vest

men

t con

stru

ctio

n co

st, *

* te

ntat

ive

sour

ces

158

304

165

169

128

329

299

111

139

128

306

234

212

2021

-202

320

11-2

015

2008

2009

2013

2019

2016

2016

-202

020

1420

2320

1520

2120

2220

2020

1720

18JI

CA

FS /

Pre-

FS R

oads

2012

2010

2007

2011

- Mid

dle

Sect

ion

(KIM

A A

cces

s-Jl

. Mal

ino)

- Jl.

Mal

ino-

Sou

th S

ectio

n (J

l.Tj.B

unga

)

Tran

s-Su

law

esi M

amm

inas

ata

Roa

d

- Pha

se 1

: M

-Rin

g an

d Ac

cess

(6 la

nes

& 4

lane

s),

Sect

ions

B a

nd C

- Jl.M

alin

o-M

. Byp

ass

Sect

ion

(Sou

th)

Mam

min

asa

Bypa

ss

Oth

er R

oads

(con

stru

ctio

n)

Roa

d

- Mak

assa

r Se

ctio

n

- Mar

os/G

owa

Sec

tion

- Mar

os B

ypas

s S

ectio

n

- Mar

os-K

IMA

Acc

ess

- Pha

se 2

: M

aros

-Jl.I

r.Sut

ami I

C a

nd B

oka

IC -

Taka

lar ,

(6

lane

s &

5 la

nes)

, Sec

tions

A a

nd D

0

Abdu

llah

Dae

ng S

irua

Roa

d

Out

er R

ing

Roa

d

- Jl.P

erin

tis-J

l.Mal

ino

- Jl.P

erin

tis-J

l.Sut

ami (

Priv

ate

Sec

tor)

24

- M

akas

sar

Sect

ion

(On-

goin

g)8

108

3731

31

Phas

e 1

Phas

e 2

Page 4: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-4

Gambar 10.1.3 Kondisi Lalu Lintas di Wilayah Metropolitan Mamminasata Dengan dan Tanpa Proyek untuk Tiap-tiap Periode Lima Tahunan

LEG

EN

D

8-la

ne ro

ads

6-la

ne ro

ads

4-la

ne ro

ads

2-la

ne ro

ads

Not

e: A

fter i

mpr

ovem

ent i

nclu

ding

wid

enin

g

3). H

erta

snin

g R

oad

1). M

amm

inas

a B

ypas

s (M

iddle

Section)

6) Ir.S

uta

mi R

oad

10)

. Mal

ino R

oad

Wid

eni

ng

2). T

rans-

Sula

wesi

Mam

min

asat

a R

oad

5). O

ute

r R

ing

Road

(N

ort

h)

5). O

uter

Rin

g R

oad

15). N

ew

Port

Access

Road

1). M

amm

inas

a B

ypas

s (M

aros

- G

ow

a), ( G

ow

a- T

akal

ar)

7) KIM

A/Jl.I

r.Suta

mi A

ccess

Road

Wid

enin

g4). A

bdulla

h D

aeng

Sirua

Road

8).

West

Coas

t R

oad

(Tg.

Bunga

- T

akal

ar)

9). W

est

Coas

t R

oad

Wid

enin

g (4

-lan

es)

12). C

entr

al R

adia

l R

oad

11).

Mam

min

asa

Bypas

s & K

IMA

Con

nection

18).Jl.

Pett

aran

i - J

l.Urip F

lyove

19)

. Jl.U

rip /

Jl.

Perintis

Wid

enin

g6) Ir.S

uta

mi R

oad

(

Tal

lo R

iver

Bridg

e W

iden

ing

& Inte

rchan

ge)

14).

Jl.I

r.S

uta

mi - T

ambua

(N

orth

Coas

tal R

oad

)17

). In

ner R

ind

Roa

d C

osta

l Sec

tion

(Los

ari B

each

to H

arbo

r)20).

Mar

os

-P

angk

ep R

oad

Wid

enin

g13).

Mid

dle R

ing

Tg.

Bunga

Ext

ensi

on

19).

Jl.P

erint

is-Jl.D

aya

Jct

. (w

idenin

g to

8 lan

es)

Up

to Y

ear 2

010

Up

to Y

ear 2

015

Up

to Y

ear 2

020

Up

to Y

ear 2

023

175439376

317

249313

314 274

274

242

308

387 331

250

243280

86

59

428

428212

187

308

195

143143

33

15

512546

992

597

719

719

24

8 3

3

444

448

226302

141

257

196

11

316

244 160

8038

1 570

601

138

385

516

12

64

2

6

0

2

27

242

185

482

6

36

1

18

19

0

106

0

103

0

56

056

3737

82

82

87

87

10

4

6

42

54

47

11

36

3

223

0

5610

6

393

158

29466

1

504

282

189

137

464471 461

523461548

215

111

460

193

346

201

690

386

356

159

604

1

227 24

5

78

354

244

286

960 297

768

402

633

217

217297

0273

0

1030

448

0

256

11233

138 5

186

0

231

135

147 0

152152

0

105

268

104

226

355

375

287

287

273

9025

044

3

194

1

234

176

0

217

6

16132169339 333

448

444

0

55

278

318

375

426 387

32

331

416

740508

39

1030

147

386

108

320

7575

234

206265

265519

312

370

12

28 293

250

458

308340 331

291

0

0

517

251

251

250

604

111

177

288

311

111

604

117

136 285

136

136

589

324316

548 458

95

461

461

456

274

1

187456391

319

258297

294 449

395

256

352

414 358

264

243280

74

59

462

456304

266

266

181

129129

28

19

534575

1017

614

715

715

59

38

3

3

531

541

237290

141

257

196

117

33825318

179

381 5

73

623

163

410

605

22

24

21

39

221

9

256

202

560

39

37

1

18

19

0

107

0

260

0

56

056

3737

62

62

102

102

16

4

7

45

54

44

8

36

3

225

0

5510

7

403

177

31763

2

534

287

192

140

477471 461

534494548

221

93

431

202

363

212

715

425

357

188

577

9

240 24

0

143

287

228

300

980 307

820

462

736

299

307

0296

0

1074

532

9

295

24

31

0

151

135

112 0

105105

62

94

120

395

315

301

30129

6

9022

746

9

190

7

247

155

0

62

21

16146144 313 29554

1

531

0

116315

315

470 414

43

358

471

828

569

42

1064

112

425

94

325

6565

247

218275

275532

271

311

7

30 221

227

458

268317 321

319

0

0

529

291

291

254

624

122

178

300

343

122

624

157

148 272

148

148

616

332338

548 458

120

494

461

438

313

9

154519405

345

216272

305 348

307

204

287

344 297

217

202228

84

47

464

377239

208

208

141

102101

20

18

650537

1352

920

959

959

47

24

3

3

547

547

547354

104

208

159

99

413

326 141

5739

9 662

771

88

476

670

0

24

26

46

17

26

0

146

169

671

46

13

6

15

16

0

246

75

81

0

46

047

2727

45

45

83

83

12

4

6

43

45

33

2

31

3

334

0

5424

6

322

130

39054

9

608

374

263

261

614510 517

558402612

263

86

404

277

412

283

1047

402

206

177

572

64

303 28

2

81

205

202

998 265

573

414

651

257

265

7232

7

993

547

0

24

29

0

29

109

87 0

12971

45

83

275

244

244

232

9424

852

8

115

17

232

112

7

45

17

208

354

547

547

0

88 275

275

397 344

34

297

425

750626

41

977

87

402

73

266

5353

232

202

105 180

248

518

261342 321

293

0

0

573

213

1058

21

201

222

21

1058

129

173

464

383413

612 518 402

517

64

165411347

285

233272

236 358

318

207

291

347 300

217

199228

73

47

424

402237

205

205

140

100100

20

18

484458

849

498

572

572

48

25

3

3

421

421

196

227

104

207

158

98

289

216 145

8636

9 562

596

129

301

572

0

17

11

25

1

11

0

165

168

534

25

28

1

15

16

0

960

208

0

46

047

2929

43

43

83

83

12

4

6

43

45

33

2

31

3

186

0

4496

362

147

25953

5

481

267

193

112

428447 415

491434498

198

78

405

167

297

161

570

387

307

173

532

0

232 20

3

98

269

225

263

917 268

716

399

660

275

268

0239

0

999

421

0

225

17

24

0

129

103

81 0

6565

43

36

105

330

278

246246

239

8624

941

1

141

1

206

151

0

43

15

1112998238 225

421

421

0

93 278 278

401 347

36

300

418

728

495

41

999

81

387

72

265

5252

206

197225

225431

225

278

6

15 176

249

412

264335 317

302

0

0

493

223

223

211

525

75

132

207

295

75

525

136

128 162

128

128

452

292289

498 412

105

434

415

366

251

0

142387322

313

353400

462 497

443

310 206 180

140

170

170130

101

141

7725

307

107107

56

56

44

2334

3

18

387258

605

310

349

349

51

32 16

16

400

297

293213

5712

2

9262

277

20860 10

1371

581

791

67

172

381

140

66

52

11541

52

4

67

109

649

115

96

71

8

10

30

244

9511

8

25

35

233

404064

64

104

104

33

55

24

32

30

48

28

21

16

191

30

53

83

77

244

260

8620

3192

419

195

210

117

437455 425

611462775

212

47

177

168

288

139

209

125

439

292

166

197

617

224

221 23

2

120

66

292

16

142

1313

99

297

77

83

89 91

96

598

74

212 269

270

73

73

116

240277

775 598 462

425

224

158459366

321

312424

637 613

520

377

198

186 127

142

137

182

110

34

471

188188

89

89

82

5257

17

26

536385

1063

720

747

747

99

68

7

7

408

408

408278

7616

2

1 22

79

336

302 136

1083

7560

2

812

82

276

641

0

70

49

83

31

49

0

88

156

583

83

98

92

13

13

14

216

25

178

78

40

640

4444

105

105

117

117

49

83

49

21

38

42

17

26

33

284

14

5321

6

282

166

33837

5

583

273

227

172

560552

512

634562967

260

161

424

237

350

164

802

451

182

233

734

290

301 28

0

178

187

150

187

187

81

6681

812

408

0

70

14

53

15025

105

76

186186

6623

989

89

96

81

105

31

162

278

408

408

78

156

260 186

90

127

280

216

19

734

451

31

174

143 2

66

150

97 122

47

728

238286 399

253

42

42

137

802

0

802

134

144

307

309336

967 728 562

512

290

131413334

301

195236

222 252

223

141

231

282 244

196

182

182

81

34

400

300176

153

153

103

7473

12

16

512378

989

717

737

737

34

15

2

2

431

431

431278

7616

2

122

79

302

224

92 7038

5 630

743

79

267

628

0

17

12

28

8

12

0

97

132

600

28

8

1

13

13

0

195

52

60

0

40

040

00

31

31

65

65

6

3

5

38

38

26

0

26

2

207

0

4519

5

294

105

26938

1

534

297

245

165

515450 428

463370548

197

58

361

232

339

169

736

338

99

164

438

16

240 21

1

60

194

159

915 219

500

327

551

213

219

3194

3

941

431

0

17

21

0

21

7866 0

9353

31

53

246

196

196

194

61

240

487

66

7

194

120

3

31

8

162

278

431

431

0

70

246

246

323 282

29

244

373

624

509

36

926

66

338

50

230

3838

194

159

90 142

240

487

235300 267

282

0

0

500

193

746

18

181

199

18

746

104

120

277

275302

548 487 370

428

16

128377323

278

281390

550 500

435

309

144

155 116

120

101141

80

25

328

104104

47

47

55

3336

6

15

393253

728

486

506

506

57

54

4

4

310

310

310

213

5712

2

92

268

212

77 9335

3 555

711

35

177

479

0

56

40

69

24

40

0

49

106

551

69

81

77

8

10

8

184

7

137

30

35

233

4040

73

73

98

98

39

59

31

19

30

32

12

21

13

179

8

4218

4

218

109

21825

6

435

210 202

110

428446

414

511490846

204

124

352

169

253

9553

4

296

146

190

634

231

215 20

9

137

125

96

125

125

61

5061

711

310

0

56

8

42

967

73

14

159159

5019

778

78

76

61

73

24

122

213

310

310

30

106

211 155

64

116

209

184

18

634

296

16

134

1014

50

96

84 91

42

649

179239 305

218

36

36

108

534

053

4

100

95

182

235268

846 649 490

414

231

93297264

233

301340

352 380

356

248 185 157

127

129

12999

77108

44

18

214

6868 37

37

28

1321

2

13

284176

483

259

287

287

32

24 11

11

305

230

230170

4190

6747

217

15143 80

305 5

0561

8

46

163

292

98

50

31

7626

31

0

46

86

500

76

74

52

6

8

17

191

67

88

14

272

25

313129

29

64

64

22

24

3

26

23

32

17

15

11

114

17

42

59

51

191

186

7416

1153

311

160

200

87

320366 347

49544972315

9

38

159

106

203

9316

974

379

178

143

165

492

153

204 16

2

98

55

178

8

104

66

84

230

51

59

51 75

70

563 24181 206

288

36

36

87

193217

723 563 449

347

153

With

out

Proj

ects

With

out

Proj

ects

With

out

Proj

ects

Year

200

6 AD

T &

Roa

d N

etw

ork

With

Pro

ject

sW

ith P

roje

cts

With

Pro

ject

sW

ith P

roje

cts

Wi th

out

Proj

ects

1

1

2

2

2

20

14

117

6

5

5

18

15

17

19

3

4

6

10

12

139

8

2

5

1

1

2

5

Maro

s

Sung

gum

inas

a

Taka

lar

Maka

ssar

Page 5: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-5

Gambar 10.1.4 menyajikan perkiraan investasi pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan jalan utama yang baru dan sedang dilaksanakan pada Wilayah Metropolitan Mamminasata tahun 2008-2023. Secara rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah Rp.190 milyar.

Source: JICA Study Team

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rp

(bill

ion)

Gambar 10.1.4 Perkiraan Biaya Investasi Publik (Biaya Konstruksi) untuk Pembangunan Jalan Utama pada Periode Tahun 2008-2023

10.2 Rencana Pelaksanaan untuk Jalan FS

10.2.1 Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(1) Prioritas dan Rekomendasi untuk Pelaksanaan Lebih Awal

Diantara jalan-jalan F/S dan jalan-jalan lainnya, diketahui bahwa Jalan Trans-Sulawesi Ruas Mamminasata (Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata) merupakan jalan yang paling layak dari aspek pembangunan ekonomi, teknis dan kawasan, yang dipertimbangkan pelaksanaannya lebih awal. Tim Studi JICA telah menyelesaikan studi kelayakan Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata dan menyatukan rencana pelaksanaannya dalam Laporan Sementara yang diserahkan pada Bulan Juni 2007.Tim Studi JICA juga membantu mempersiapkan Program Pelaksanaan dan Ringkasan Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata (Proyek TSMR).

(2) Pelaksanaan Pelebaran Jl.Perintis Kemerdekaan menjadi 6 Lajur

Bina Marga telah memulai pembangunan flyover dan persimpangan Jl. A.P. Pettarani (Jl. Tol Reformasi) - Jl. Urip Sumoharjo IC. Bina Marga juga telah memulai pelebaran jalan dari 4 lajur menjadi 6 lajur di Jl. Perintis Kemerdekaan, yang merupakan bagian dari ruas Jalan Trans-Sulawesi Road Mamminasata, dan akan diselesaikan sampai ke persimpangan Jl.Ir.Sutami IC (Persimpangan Jalan Akses Bandara IC) pada tahun 2010. Karena permulaan Proyek TSMR

Page 6: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-6

dijadwalkan pada tahun 2010, maka Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata tidak mencakup ruas jalan yang didanai APBN, kecuali jembatan penyeberangan yang akan diperlukan bagi pejalan kaki. Di samping itu, karena flyover persimpangan Jl.Perintis Kemerdekaan / Jl.Ir.Sutami IC pada jalan akses bandara baru akan dikerjakan melalui skema BOT yang sedang berlangsung hingga tahun 2009, proyek ini juga tidak dimasukkan ke dalam Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata.

(3) Skema Jalan Bebas Hambatan/Jalan Tol Bina Marga telah melakukan studi mengenai jalan bebas hambatan/toll pada tahun 2006 untuk Pulau Sulawesi (Jalan Trans-Sulawesi). Studi tersebut merekomendasikan bahwa Jalan Trans-Sulawesi Maros-Mandai-Makassar, Jalan Lingkar Tengah (Makassar – Sungguminasa) dan ruas Sungguminasa – Takalar merupakan program prioritas untuk jalan bebas hambatan/jalan tol yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2006 – 2020. Meski demikian, sebuah investasi patungan antara pemerintah dan sektor swasta (Public Private Partnership) diperlukan untuk mencapai marjin FIIR sebesar 16% (atau 20 %).

Jalan bebas hambatan/tol dalam studi yang dilakukan oleh Bina Marga mengikuti rute yang disarankan oleh Rencana Mamminasata. Tim Studi JICA telah mengubah rute Trans-Sulawesi dari Rencana Mamminasata ke jalan nasional yang ada seperti digambarkan pada Bagian 7.3 laporan ini. Oleh karena itu, ruas jalan Maros – Mandai – Makassar dan Sungguminasa (Persimpangan Boka IC) – Takalar tidak direkomendasikan sebagai jalan tol tetapi direkomendasikan sebagai pembangunan jalan nasional (investasi publik).

Tim Studi telah meninjau kembali rencana jalan tol tersebut dan skema PPP untuk Jalan Lingkar Tengah (Makassar – Sungguminasa) pada bagian 7.3.3 mengenai aspek teknis dan bagian 9.3 mengenai aspek keuangan sebagai salah satu rencana pelaksanaan alternatif dan merekomendasikan skema investasi publik secara berurutan melalui pinjaman lunak asing. Sementara itu, Tim Studi JICA juga membuat rencana pemulihan biaya (cost recovery plan) yang disyaratkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan setelah pembangunannya.

(4) Rencana Pelaksanaan Alternatif Investasi yang dibutuhkan untuk Proyek Jalan Trans-Sulawesi diperkirakan kira-kira sebesar Rp.1.651-1.757 milyar secara keseluruhan termasuk pekerjaan sipil, jasa konsultan, pembebasan DAMIJA, biaya administrasi dan pajak (PPN). Jika fasilitas ODA Jepang (pinjaman JBIC) digunakan, maka 100% biaya pekerjaan sipil dan jasa konsultan dapat ditutupi dengan pinjaman lunak asing. Akan tetapi, PRI perlu menyediakan dana sendiri untuk pembebasan lahan, permukiman kembali, biaya administrasi dan pajak (PPN), yang tidak layak bagi pinjaman asing. Biaya pembebasan lahan dan permukiman kembali untuk Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata diperkirakan sebesar Rp.310 milyar termasuk inflasi. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menanggung biaya tersebut, mengalokasikan anggaran dan menyelesaikan pembebasan lahan dan permukiman kembali paling lambat pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Page 7: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-7

Namun karena alokasi anggaran untuk pembebasan lahan dan permukiman kembali dalam jangka waktu yang singkat ini kelihatannya sulit, maka Tim Studi mempersiapkan jadwal pelaksanaaan alternatif. Alternatif A adalah pelaksanaan proyek secara sekaligus dan Alternatif B adalah pelaksanaan dengan dua tahap. Tahap 1 meliputi jalan lingkar tengah dan sambungannya ke selatan mengingat kedua ruas ini sangatlah penting dalam hal kebutuhan lalulintas, meskipun sedikit permukiman yang diperlukan. Tahap 2 meliputi persimpangan jalan poros Maros-Jl.Ir.Sutami dan Sungguminasa (Boka IC)–Takalar. Tabel 10.2.1 menyajikan konsep rencana alternatif.

Tabel 10.2.1 Rencana Pelaksanaan Alternatif

Rencana Alternatif Konsep Ruas Panjang Periode

Konstruksi Perkiraan Biaya

Konstruksi Proyek

A Pelaksanaan Tidak Bertahap

Ruas A, B, C dan D

47.1 km 36 bulan (2010-2012)

Rp 1,625 miliar

Tahap 1: Ruas B dan C

16.0 km 36 bulan (2010-2012)

Rp 888 miliar B Pelaksanaan Bertahap

Tahap 2: Ruas A dan D

31.1 km 36 bulan (2013-2015)

Rp 869 miliar

Kira-kira diperlukan dana sebesar Rp.99 milyar dari tahun 2008 sampai 2009 untuk pembebasan lahan dan permukiman kembali jika mengambil Alternatif A. Kebutuhan anggaran tahunan dapat dikurangi sekitar 55 milyar dari tahun 2008 sampai 2013. Kelihatannya Alternatif B lebih dapat diterapkan dan oleh sebab itu alternatif tersebut direkomendasikan.

Land Acquisition & Resettlement Expenditures

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Financial Year

Land

Aqu

isiti

on &

Res

ettle

men

t Exp

endi

ture

s (R

p B

illio

n)

Alternative AAlternative B (Phase 1 + Phase 2)

Alternative A : Full

Alternative B :Staged Implementation (Phase 1)

Alternative B :Staged Implementation(Phase 2)

Gambar 10.2.1 Biaya Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali

untuk Rencana Pelaksanaan Alternatif Banyak rumah yang akan dipindahkan dalam rangka pelebaran di sepanjang jalan proyek, khususnya di Mandai Kabupaten Maros (Ruas A) dan Limbung di Kabupaten Gowa (Ruas D) dan membutuhkan waktu yang cukup untuk negosiasi dan pengaturan permukiman kembali. Di pihak lain, pembebasan DAMIJA sedang berlangsung untuk Jalan Lingkar Tengah (Ruas B) dan tidak

Page 8: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-8

begitu banyak rumah akan dipindahkan pada Ruas C. Diharapkan bahwa pembebasan lahan dan permukiman kembali di Ruas A dan D dapat dilanjutkan dan dirampungkan selama proses pembangunan Ruas B dan C.

10.2.2 Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua

Rencana pelaksanaan di bawah ini direkomendasikan dalam FS untuk Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua.

(1) Mamminasa Bypass

Jalan lingkar yang direncanakan untuk wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari empat, yaitu jalan lingkar dalam (Jl A.P.Pettarani/Jl Tol Reformasi), jalan lingkar tengah, jalan lingkar luar, dan jalan outer-outer Ring (Mamminasa Bypass). Urutan secara umum berdasarkan persyaratan pembangunan adalah dimulai dari lingkar dalam ke luar. Menurut hasil survey dan analisis lalu lintas, tidak akan banyak lalu lintas di Mamminasa Bypass dari selatan ke utara yang melintasi Kota Makassar. Peranan dan fungsi Mamminasa Bypass yang diantisipasi adalah untuk memperkenalkan kota satelit baru di kaki Gunung Moncongloe (± 15 km sebelah timur pusat Kota Makassar). Bagian tengah jalan lintas yang merupakan jalan arteri kota baru tersebut, perlu dibangun lebih awal daripada bagian utara dan selatannya.

(2) Jalan Hertasning

Pembangunan Jalan Hertasning berlajur 4 sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sul-Sel. Diantisipasi bahwa Pemerintah Propinsi akan meneruskan dan merampungkan pembangunan jalan hingga akhir tahun 2010 dibiayai oleh APBD I (anggaran propinsi). Setelah ruas jalan yang telah rampung dan sedang berjalan ini, (ruas A-C), jika dana yang tersedia ketat, maka pembangunan ruas D dapat dilaksanakan secara bertahap, yaitu sepanjang 4,5 km dimulai dari kampus Universitas Islam Negeri baru hingga ke persimpangan jalan Kabupaten. Tahap pertama merupakan pelebaran jalan eksisting dari 4,5 m menjadi 7 m dan tahap kedua merupakan pelebaran menjadi 4 lajur di waktu mendatang.

(3) Jalan Abdullah Daeng Sirua

Pembangunan bagian Jalan Abdullah Daeng Sirua (Ruas B) sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar (APBD II). Jalan ini akan mempunyai dua fungsi dan peranan. Yang pertama adalah sebagai jalan radial untuk kebutuhan transportasi penduduk di sekitar wilayah Kota Makassar (sampai ke Sungai Tallo). Yang kedua adalah sebagai akses langsung dari pusat Kota Makassar sampai ke kota satelit baru di kaki Gunung Moncongloe (± 15 km sebelah timur pusat Kota Makassar) dan KIWA.

10.3 Instansi Pelaksana

(1) Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

Page 9: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-9

Proyek Jalan Trans-Sulawesi sebaiknya dilaksanakan sebagai pembangunan jalan strategis yang berkontribusi pada perekonomian daerah, terutama untuk kawasan timur. Jalan Lingkar Tengah dan sambungannya diharapkan berganti statusnya menjadi jalan nasional setelah pembangunannya rampung. Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum akan menjadi instansi pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan operasi/pemeliharan Proyek Jalan tersebut. Pada tahap DD (desain detil) dan konstruksi, sebuah Unit Pengelola Proyek (UPP/PMU) akan dibentuk di bawah Bina Marga. Unit tersebut akan mewakili Bina Marga dan bertindak sebagai Pemilik Proyek.

Tim Studi JICA menyarankan agar biaya tol sebaiknya dipungut pada dua lokasi jembatan, satu di Jembatan Sungai Tallo dan satunya lagi di Jembatan Sungai Jeneberang, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan seluruh Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata. Pengoperasian dan pemeliharaannya dapat dikontrakkan kepada sektor swasta. Balai Besar VI Bina Marga akan bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang akan dilakukan oleh manajemen dan operasi kontraktor.

(2) Mamminasa Bypass

Mamminasata Bypass perlu didesain sebagai jalan propinsi strategis karena merupakan bagian dari sistem jaringan jalan arteri sekunder di wilayah Metropolitan Mamminasata yang menghubunggkan Metropolitan Ibukota Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar dan melewati kota satelit baru. Dinas Prasarana Wilayah (Dinas Praswil) Propinsi Sulawesi Selatan akan menjadi innstansi pelaksana untuk pembangunan dan pemeliharaan Proyek. “Pejabat Pelaksanan Kegiatan Teknis” akan ditunjuk oleh Dinas Praswil sekaligus bertindak sebagai perwakilan dan Pemilik Proyek.

Catatan: Ruas Kota Maros (Maros bypass) dapat diubah menjadi jalan nasional setelah pembangunan. Dalam hal ini, instansi pelaksananya adalah Bina Marga.

(3) Jalan Hertasning

Ruas A, B, dan C Jalan Hertasning telah dibangun oleh Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, pembangunan Ruas D jalan F/S ini juga akan dilaksanakan oleh Dinas Prasaran Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

(4) Jalan Abdullah Daeng Sirua

Jalan Abdullah Daeng Sirua tidak akan berstatus sebagai jalan propinsi karena jalan ini tidak menghubungkan jalan antar ibukota Propinsi atau antar ibukota Kabupaten. Oleh sebab itu, proyek dalam wilayah Kota Makassar harus dilaksanakan sebagai pembangunan jalan kota. Dinas PU Kota Makassar harus menjadi instansi pelaksana yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pemeliharaan proyek dalam wilayah Kota Makassar. Karena jalan proyek ini melintasi wilayah Kabupaten Maros dan Gowa, Dinas Praswil Propinsi Sulawesi Selatan harus bertindak sebagai instansi pelaksana karena jalan ini harus didesain sebagai sebuah jalan strategis untuk pembangunan kota satelit baru.

Page 10: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-10

Catatan: Karena ruas Kabupaten Maros dan Gowa merupakan akses langsung ke kota satelit baru yang direncanakan, maka mungkin dapat dibangun oleh pihak swasta yang juga berpartisipasi dalam pembangunan kota satelit baru.

10.4 Pemaketan Kontrak

10.4.1 Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

Proyek ini sebaiknya dilaksanakan dengan paket-paket kontrak yang tepat dengan menetapkan jumlah kontrak yang diambil (jumlah dan kuantitas), karakteristik ruas, kesulitan teknis, periode konstruksi dan meningkatkan kompetisi dalam pelelangan. Gambar 10.3.1 pada halaman berikut menunjukkan pemaketan dan cakupan pekerjaan untuk rencana pelaksanaan alternatif A dan B.

(1) Alternatif A

Tim Studi merekomendasikan pelaksanaan proyek dalam empat (4) paket jika digunakan rencana pelaksanaan alternatif A yang disebut di atas.

Paket 1 terdiri dari ruas jalan dari persimpangan di sebelah Kantor Bupati Kabupaten Maros sampai ke perimpangan Jl.Tol Ir.Sutami IC (lihat Gambar 10.4.1). Kota Maros baru dan jalan berlajur 4 yang akan dirampungkan pada tahun 2003-2004 sebaiknya tidak diganggu. Proyek tersebut adalah pelebaran jalan 4 lajur menjadi 6 lajur.

Source: Drawn on Google Earth Map

End of Trans-SulawesiMamminasataRoad Project

The newtown sectionnot touched

MamminasaBypass

Office ofGovernor

Gambar 10.4.1. Akhir dari Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata di Maros (Paket 1)

Panjang proyek jalan adalah 8,7 km dan tidak terdapat jembatan yang panjang. Lingkup kerjanya

Page 11: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-11

mencakup jembatan bagi pejalan kaki di Jl. Perintis Kemerdekaan (panjang 10,3 km) yang akan diperlebar menjadi 6 lajur dengan menggunakan dana dari APBN per tahun 2010.

Paket 2 terdiri atas pembangunan sebuah jalan baru dari Jl. Perintis Kemerdekaan/persimpangan Jalan Lingkar Tengah sampai ke Persimpangan Jl. Sultan Alauddin yang panjangnya kira-kira 7,3 km di Kota Makassar. Jumlah lajurnya adalah enam dengan median yang lebar untuk memberi ruang untuk pelebaran jalan menjadi 8 lajur di masa mendatang. Jembatan Sungai Tallo (P=136 m) dan flyover di Jl. Sultan Alauddin termasuk dalam ruas ini. Tiang-tiang pancang akan digunakan untuk ruas yang tanahnya lembek terletak di wilayah Sungai Tallo, di pintu masuk ke jalan lingkar tengah dari Jl. Perintis Kemerdekaan. Jalan lingkar tengah akan melintasi Jl. Abdullah Daeng Sirua, Jalan Radial Tengah dari Pannakukang, Jl. Borong Raya, Jl. Hertasning dan beberapa jalan kecil lainnya.

Paket 3 terdiri atas pembangunan Jalan Akses Lingkar Tengah (jalan baru) dari persimpangan Jl. Sultan Alauddin ke persimpangan dengan jalan nasional di Boka, Kabupaten Gowa. Panjang ruasnya adalah 8,7 km dan mencakup sebuah jembatan baru yang melintasi Sungai Jeneberang (P=393 m). Jumlah lajurnya adalah empat lajur dengan median yang lebar guna pelebaran jalan di masa mendatang menjadi 6 lajur.

Paket 4 terdiri atas pembangunan persimpangan dari Boka di Kabupaten Gowa sampai ke pusat kota Takalar yang panjangnya 22,4 km. Lingkup kerjanya adalah pelebaran jalan yang ada dari 2 lajur menjadi 4 lajur yang terpisah. Pelebaran jalan sebagian besar akan dilakukan di sisi barat saluran irigasi yang membentang sepanjang sisi timur jalan yang ada, dan tidak ada jembatan yang panjang.

(2) Alternatif B

Tim Studi merekomendasikan pelaksanaan proyek dua (2) dua paket pada masing-masing tahapan seperti yang terdapat pada Gambar 10.4.2, jika yang dipilih adalah Alternatif B. Gambaran ringkas masing-masing paket kurang lebuh sama seperti yang digambarkan pada Paket A.

Page 12: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-12

Maros

Sungguminasa

P2-2

Jl.Per

intis

Middle Ring R

oad

Jeneberang River

Takalar

New Jeneberang RiverBridge (392m)

New Tallo RiverBridge (136m)

Boka IC

Tran

s-Su

law

esi M

amm

inas

ata

Roa

dPr

ojec

t (M

aros

- M

akas

sar)

, L=5

7.4k

m

P2-1

L=22.4km

L=8.7km

L=8.7km

L=7.3km

On-going 6-laneWidening by APBNL=10.3km

Jl.S.AlauddinInterchange(flyover)

P1-2

P1-1

LEGEND

Phase 2 Contracts

Phase 1 ContractsP1-1

P2-1

P1-2

P2-2

A

B

C

D

Tallo River

Maros River

Trans-SulawesiMamminasata Road

KIMA

Planned New Campus ofHasanuddin University(Engineering Department)

ExistingHasanuddinUniversity

Jl.Ir.S

utami

(Toll R

oad)

Jl.Urip-Jl.Tol.ReformasiFlyover underconstruction

Roadway PavementExisting Plan*

Maros -Jl.Ir.Sutami IC 8.7 4 6 Widening Concrete

PavementJl.Ir.Sutami IC-Middle Ring Road(Jl.Perintis)

- 4 6 (8)On-going

Widening byGOI (APBN)

ConcretePavement

Onlypedestrianbridges

B P1-1Middle Ring Road

7.3 - 6 (8) New Road ConcretePavement

Jl.SultanAlauddin IC

Tallo RiverBridge(136m)

C P1-2Middle Ring RoadAccess 8.7 - 4 (6) New Road AC

Pavement -JeneberangRiver Bridge

(392m)

D P2-2 Boka IC -Takalar(national road) 22.4 2 4 Widening AC

Pavement -

Total: 47.1Note: the figure in ( ) shows a future plan.

SectionNo.

A

ContractPackage

No.

P2-1

Scope of Works RemarksLength(km)

Major RiverBridge (m)

FlyoverInterchange

Section NameNumber of Lanes

Sumber: Tim Studi JICA

Gambar 10.4.2 Rencana Pelaksanaan B untuk Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

Page 13: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-13

10.4.2 Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning, Jalan A.D. Sirua

(1) Mamminasa Bypass

Mamminasa Bypass terbagi menjadi empat (4) ruas seperti yang terlihat pada Tabel 10.4.1 dengan mempertimbangkan jadwal pembangunan yang tepat:

Tabel 10.4.1 Pelaksanaan Ruas Mamminasa Bypass Ruas No.*

Nama Ruas Panjang Jalan

Panjang Jembatan

Utama

Periode Konstruksi

Perkiraan Biaya Konstruksi

1-A Ruas Maros Bypass 5.7 km Jembatan Maros (126m)

24 bulan (2016-2017)

Rp 88 miliar

1-C Ruas tengah (Akses KIMA – Jl Malino)

6.9 km 36 bulan (2013-2015)

Rp 280 miliar

1-B Maros- Akses KIMA 19.7 km Jembatan Jeneberang (154m)

36 bulan (2021-2023)

Rp 90 miliar

1-D Jl Malino – Ruas Selatan (Jl Tj Bunga)

16.7 km 60 bulan 2019-2023

Rp 250 miliar

Total 49.1 km 280m Rp 708 miliar Catatan: Urutan ruas adalah dari utara (Maros) ke selatan Sumber: Tim Studi JICA

Dari data di atas, dapat diasumsikan bahwa pinjaman lunak asing dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan Ruas C, Ruas Tengah (Akses KIMA – Jl Malino) karena ruas ini harus dibangun lebih awal daripada ruas-ruas yang lainnya sebagai salah satu strategi untuk memperkenalkan kota satelit baru di sepanjang ruas jalan ini. Pembangunan harus dilaksanakan dalam satu atau dua paket kontrak dengan mempertimbangkan biaya proyek dan karakteristik proyek.

(2) Jalan Hertasning

Pada Jalan Hertasning, Tim Studi JICA hanya akan melakukan studi untuk Ruas D (4.9km). Hanya akan ada satu pemaketan kontrak yang sesuai untuk pembangunan ruas jalan ini.

(3) Jalan Abdullah Daeng Sirua

Ruas B Jalan Abdullah Daeng Sirua sedang dalam pembangunan dan karenanya pembangunan Ruas C dan D dalam wilayah Kota Makassar harus dilaksanakan dengan pemaketan kontrak yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas PU. Pembangunan ruas E dan F di wilayah Kabupaten Kabupaten Maros dan Gowa direkomendasikan untuk menggunakan pinjaman lunak asing karena ruas ini harus berhubungan dengan Mamminasa Bypass untuk mengembangkan kota satelit baru.

Page 14: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-14

Mengingat perkiraan biaya proyek, maka hanya akan ada satu atau dua pemaketan kontrak yang sesuai untuk pembangunan ruas ini.

Tabel 10.4.2 Ruas Pelaksanaan Jalan Abdullah Daeng Sirua Ruas No.

Nama Ruas Panjang Jalan

Panjang Jembatan

Periode Konstruksi

Perkiraan Biaya Konstruksi

4-A, 4-C dan

4-D

Ruas Kota Makassar 7.0km 48 bulan (2010-2013)

Rp 91 miliar

4-E and 4-F

Ruas Kabupaten Maros & Gowa

8.3km Jembatan Tallo (60m)

36 bulan (2013-2015)

Rp 124 miliar

Total 15.3km Rp 315 miliar Sumber: Tim Studi JICA

10.5 Jadwal Pelaksanaan

10.5.1 Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(1) Jadwal Pra-Konstruksi dan Rencana Tindakan

Karena studi kelayakan Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata akan rampung pada akhir bulan Juni 2007, maka diperlukan serangkaian prosedur untuk pengaturan keuangan dalam rangka pelaksanaan Proyek tersebut. Perlu dicatat bahwa pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek tersebut.

Tim Studi JICA memahami bahwa sebuah kerjasama pembiayaan antara Pemerintah Indonesia dan sumber pembiayaan asing (baik dalam skema ODA Jepang ataupun lembaga donor lainnya) akan layak untuk pelaksanaan Proyek tersebut. Gambar 10.5.1 menunjukkan jadwal (Rencana Pelaksanaan proyek tahap I) dan rencana tindakan untuk memanfaatkan fasilitas ODA Jepang dalam rangka pelaksanaan proyek lebih dini. Prosedur yang serupa akan diperlukan untuk memanfaatkan sumber keuangan asing lainnya dan untuk pelaksanaan pembangunan proyek tahap 2.

Bina Marga perlu melakukan penyaringan proyek secara internal dan mengajukan proposal proyek kepada Bappenas melalui DPU untuk pandaftaran Buku Biru. Untuk aplikasi pinjaman JBIC untuk tahun anggaran 2008, diperlukan sebuah proposal proyek untuk disampaikan ke Bappenas pada akhir Bulan Desember 2007. Rencana keuangan Pemerintah RI (APBN/ABPD) juga penting untuk biaya yang tidak dicakup oleh pinjaman asing, seperti pembebasan lahan, permukiman kembali dan biaya administrasi.

AMDAL disahkan/disetujui oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan pada bulan September 2007 sebagai bahan penilaian proyek JBIC. Kerangka kebijakan LARAP yang diperlukan untuk penilaian proyek juga telah disiapkan oleh Tim Studi.

Page 15: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-15

Period 20061.2.3.4.5.6. 2009-20127. Maintenance

Feasibility Study Up to Jene 2007

Assist in EIA (AMDAL)Assist in LARAPFrameworkPreparation of ProjectDigest

Jun 2007

Assist in ImplementaionProgram Preparation

Jun 2007

Fact Findings Aug - Sep 2007Project Appraisal Oct-Nov 2007Pledge Feb 2008Exchnage of Notes Mar 2008Loan Agreement Mar 2008Project Monitoring

Bina Marga EIA (AMDAL) Up to Jun 2007

Bapedal-Da Public Consultation (TOR) (EIA) (LARAP Framwork)

Bapedal-Da Assessment and Approvalof AMDAL Up to Sep.2007

Bina Marga Implementation Program Up to Jun.2007

Bina Marga Screening and Proposal ofProject to Bappenas Nov 2007

MOF Request to GOJ Feb.2007Bina Marga Request for Blue Book Up to Dec.2007BinaMarga/MOF/Regional Goverment

Budget consultation /negotiation

BinaMarga/MOF/Regional Goverment

Budget allocation for landacquisition andresettlement

Dinas PU/ Kota/Kabupaten

Land acquisition /Resettlement

Note: * a case for use of Japanese ODA facilities (JBIC Loan) F/S Report for Trans Sulawesi Mamminasata Road (June 2007)

Indo

nesi

an S

ide

2010Item / Action

JBIC

*JI

CA

(JIC

A S

tudy

Team

)

Soft

Loan

Age

ncy*

Feasibility Study (Interim Report)2007 2008 2009

Construction

2013

Screeing and Financial (Loan) Procedures

Detailed Engineering DesignProcurement of Consultant

Bidding and Contract

2011 2012

Gambar 10.5.1 Jadwal Pelaksanaan dan Rencana Aksi untuk Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata (Jika memanfaatkan Fasilitas ODA Jepang)

Penunjukan konsultan akan dilakukan sesuai dengan pedoman instansi yang membiayai dan pelaksana untuk desain teknis terperinci (DED), asistensi pengadaan kontraktor, dan supervisi kontstruksi.

Kontraktor akan diadakan melalui pelelangan kompetitif berskala internasional sesuai dengan pedoman dari lembaga pemberi pinjaman. Untuk proyek jenis dan skala seperti ini, pemilihan/seleksi akan dilakukan melalui pra-kualifikasi dan pelelangan terpisah di antara kontraktor yang lolos dalam pra-kualifikasi.

(2) Tahap Konstruksi

Setelah penandatanganan kontrak, konstruksi akan dimulai. Jangka waktu konstruksi diperkirakan selama 30-36 bulan seperti ditunjukkan pada Gambar 10.5.2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan dan jembatan tersebut diperkirakan berdasarkan kuantitasnya seperti yang terdapat pada Bagian 9.1, produktivitas harian, jumlah satuan kerja dan jumlah hari kerja musiman.

Page 16: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

● Package P2-1● Mobilization● Earthworks● Drainage works● Pavement● Bridge and other structures● Miscellaneous● Demobilization

● Package P1-1● Mobilization● Earthworks● Drainage works● Pavement● Bridge and other structures

(Tallo river bridge, flyover)● Miscellaneous● Demobilization

● Package P1-2● Mobilization● Earthworks● Drainage works● Pavement● Bridge and other structures

(Jeneberang river bridge)● Miscellaneous● Demobilization

● Package P2-2● Mobilization● Earthworks● Drainage works● Pavement● Bridge and other structures● Miscellaneous● Demobilization

Notes: Continuous Activities Discontinue Activities

Calendar MonthPackage No. / Works

Gambar 10.5.2 Jadwal Konstruksi per Paket Kontrak untuk Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(3) Tahap Pasca-Konstruksi

Pemeliharaan selama jangka waktu konstruksi dan pemeliharaan adalah tanggung jawab kontraktor. Setelah itu, pemeliharaan proyek tersebut akan dilakukan oleh Bina Marga. Jika pekerjaan operasi dan pemeliharaan dikontrakkan, maka tanggung jawabnya berada pada perusahaan swasta bersangkutan. Proyek tersebut akan terus dipantau oleh instansi pelaksana.

10.5.2 Mamminasa Bypass, Hertasning Road, A.D. Sirua Road

Jadwal pelaksanaan untuk Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning dan Abdullah Daeng Sirua dibedakan berdasarkan sumber dan ketersediaan pembiayaan. Sumber dan rencana yang direncanakan dan diantisipasi ditunjukkan pada Gambar 10.5.3.

Page 17: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-17

Length* Financial Period(km) Source* 2006

- 5.0 APBN 2016-2017

- 7.6 APBN/APBD I

2021-2023

- 19.4 ExternalLoan orPrivateInvestor

2013-2015

- 16.7 APBN/APBD I

2019-2023

- 3.4 APBD I Up to 2008

- 4.9 APBD I 2008-2010

- 2.5 APBD II Up to 2009

- 7.4 APBD II 2010-2011

- 7.2 ExternalLoan orPrivateInvestor

2012-2015

Source: JICA Study Team

2021-202320232015 2021 202220202017 2018

2011-20152008 2009 2013 20192016

2016-20202014201220102007 2011

Mamminasa Bypass

Road 2006-2010

Makassar Section(Sections A, C, D)

Middle Section (KIMAAccess-Jl. Malino)

Jl. Malino- South Section(Jl.Tj.Bunga)

Maros-KIMA Access

Secions C

Secions D

Makassar Section(Section B)

Maros/Gowa Section(Section E and F)

Maros Bypass Section

Hertasning Road

Abdullah Daeng SiruaRoad

Gambar 10.5.3 Jadwal Konstruksi Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning Road dan

Abdullah Daeng Sirua

10.6 Rencana Operasi dan Pemeliharaan

10.6.1 Masalah Utama Pemeliharaan dan Sumber Pembiayaan Keberlangsungan fasilitas jalan setelah pembangunan adalah isu yang sangat penting. Pendekatan manajemen aset sebaiknya diterapkan. Manajemen Aset dapat didefinisikan sebagai “pendekatan komprehensif dan terstruktur untuk manajemen aset jangka panjang sebagai alat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara efektif dan efisien”. Atau proses sistematis dari pemeliharaan, peningkatan dan pengoperasian aset yang efektif, dengan menggabungkan prinsip-prinsip teknis dengan dasar alasan praktek bisnis dan ekonomi yang logis, serta memfasilitasi pendekatan pengambilan keputusan yang lebih terorganisir dan fleksibel dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Pemeliharaan jalan terdiri dari pemeliharaan rutin dan periodik. Manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional merupakan tanggung jawab Balai Besar VI Bina Marga. Pemeliharaan rutin dilaksanakan oleh pemerintah propinsi atau kabupaten dengan menggunakan dana APBN yang dialokasikan oleh Bina Marga. Pemeliharaan periodik dikontrakkan kepada pihak swasta. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan propinsi merupakan tanggung jawab Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan dana APBD I. Sedangkan pelaksanaan pemeliharaan untuk jalan Kabupaten adalah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum pemerintah kota atau kabupaten dengan menggunakan dana APBD II (merujuk ke bagian 3.2.4). .

Masalah utama pemeliharaan adalah dukungan finansial dan anggaran dan/atau ketidakcukupan alokasi dana. Perlu dibentuk suatu sumber pendanaan yang stabil untuk membiayai pemeliharaan. Pembentukan dana jalan merupakan salah satu pilihan yang diantisipasi. Ada dua pendekatan, pendekatan anggaran dan pendekatan dana jalan. Pendekatan yang disebutkan pertama merupakan

Page 18: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-18

pengeluaran pemerintah yang harus dibiayai oleh APBD/N. Pajak bahan bakar, ongkos registrasi kendaraan, dan retribusi lainnya dipungut sebagai pajak umum. Yang kedua yaitu pendekatan dana jalan di mana pengguna jalan harus membayar biaya penggunaan jalan dan penerimaan yang didapatkan harus dipergunakan untuk menutupi biaya jalan. Yang saat ini berlaku di Indonesia adalah pendekatan yang pertama dan pemberlakuan dana untuk jalan merupakan salah satu tantangan di masa depan.

Dana jalan merupakan instrumen yang secara umum menjadi sumber keuangan utama untuk pemeliharaan jalan dan pengeluaran jalan lainnya. Pendekatan ini telah digunakan di Amerika Serikat, Jepang, dan New Zealand sejak pertengahan tahun 50-an. Para pengguna jalan membayar ongkos penggunaan jalan sebagian besar dalam bentuk pajak bahan bakar. Pendekatan ini merupakan metode pemungutan yang paling ekonomis karena dapat dilakukan pada kilang minyak atau pada pelabuhan-pelabuhan impor. Dana jalan bebas dari fluktuasi anggaran karena dana ini pada umumnya dikelola dan didistribusikan oleh badan independen. Belakangan, pendekatan dana jalan telah digunakan di banyak negara berkembang (lebih dari 30 negara), termasuk Ethiopia, Ghana, Benin, Kenya, Uganda, Honduras, Laos, dsb. Target pertama adalah pengumpulan dana yang cukup untuk membiayai pemeliharaan jalan. Beberapa negara berhasil mengumpulkan 90% dari dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan saat ini. Dana jalan dapat digunakan untuk keamanan/keselamatan jalan, pengendalian overload, dan kegiatan pengendalian aset jalan lainnya.

Sebuah studi dilakukan di Indonesia mengenai kelayakan pengadaan dana jalan di dengan dengan kerja sama finansial dari Bank Dunia. Akan tetapi, karena pelaksanaannya belum dimulai, studi ini memerlukan penguatan terhadap pendekatan yang digunakan saat ini, sambil mengamankan/ menyisihkan biaya pemeliharaan.

10.6.2 Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata Biaya operasi dan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata diperkirakan sebesar Rp.9.000 juta per tahun untuk pemeliharaan rutin seperti terlihat pada Bagian 9.1. Pemeliharaan berkala juga diperlukan pada interval waktu tertentu. Untuk menjamin keberlanjutan Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata pasca konstruksi, maka mekanisme pendanaan untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharan jalan perlu dibuat. Akan ada tiga metode, yakni: operasi dan pemeliharaan dengan force account (swakelola) dari Ditjen Bina Marga; dilaksanakan oleh kontraktor diawasi Ditjen Bina Marga (Balai Besar VI); dan partisipasi sektor swasta. Dua metode pertama dibiayai oleh pemerintah dan metode kedua melibatkan pembiayaan dari sektor swasta.

Direkomendasikan agar mekanisme berikut dapat dipertimbangkan dengan memanfaatkan partisipasi sektor swasta.

i) Badan Layanan Umum (BLU) akan dibentuk untuk memberikan layanan operasi dan pemeliharaan secara independen untuk Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata.

ii) Dua pintu tol akan dibangun sebagai bagian dari Proyek ini di Jembatan Sungai Tallo dan Jeneberang seperti ditunjukkan pada Gambar 10.6.1. Tidak akan ada kendali akses untuk

Page 19: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-19

Jalan Lingkar Tengah tetapi pengguna ruas jalan ini akan dimintai ongkos tol untuk membiayai pengoperasian dan pemeliharaan seluruh ruas Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata dari Maros hingga ke Takalar.

iii) BLU akan melaksanakan tender untuk memilih perusahaan swasta yang akan memberikan jasa operasi dan pemeliharaan jalan tersebut dengan sistem kontrak. Pembayaran atas jasa perusahaan tersebut akan dilakukan atas dasar kinerja dan biayanya yang akan didanai dengan menggunakan pendapatan tol dan dengan anggaran pemerintah jika diperlukan.

Maros

Sungguminasa

B

Jl.Ir.Sutami

Jl.SultanAlauddin

C

D

A

Jl.Per

intis

Middle Ring Road

Jeneberang River

Takalar

New JeneberangRiver Bridge (393m)

New Tallo RiverBridge (136m)

Boka IC

A TS Mamminasata Road Project:Section No.

Tra

ns-

Sula

wesi

Mam

min

asat

a R

oad

Pro

ject

(Mar

os

- M

akas

sar)

Toll Gates

Toll Gates

Gambar 10.6.1 Lokasi Pintu Tol untuk Pemulihan Biaya O&M

Page 20: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-20

10.6.3 Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua

Pemeliharaan jalan untuk Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning, dan Jalan Abdullah Daeng Sirua terdiri dari pemeliharaan rutin dan berkala. Pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan-jalan ini adalah tanggung jawab Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dibiayai oleh APBD I atau oleh Dinas PU Kota Makassar dengan menggunakan APBD II, kecuali bagian dari jalan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tersebut perlu mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk pemeliharaan jalan.

Karena ruas tengah Mamminasa Bypass dan ruas Maros/Gowa Jalan Abdullah Daeng Sirua ditujukan untuk membuka kota satelit baru, tanggung jawab pemeliharaannya mungkin diserahkan kepada pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan kota baru tersebut.

10.7 Rencana Pembiayaan dan Kebutuhan Dana Tahunan

10.7.1 Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(1) Metode Pembiayaan

Gambar 10.7.1 merangkum metode-metode pembiayaan umum yang dikaji dalam pelaksanaan Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata.

Note: Excluding VAT and Administration costSource: JICA Study Team

Construction Operation and Maintenance

External Soft Loan(100%)

GovernmentInvestment

Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

GOI (APBN / APBD)

GOI (APBN /APBD) Land Acquisition

External Soft Loan(GOI Portion) Civil Works

ConsultancyServices

Civil Works

GOI (APBN / APBD)

Private SectorInvestment

ConsultancyServices

Expressway / Toll Road

Arterial Road(National)

Public PrivatePartnership

(PPP)

GOI (APBN)

Private Sector(Road User Charge)

Private Sector(Road User Charge)

Road use fee is collectedat toll gates

Gambar 10.7.1 Metode-metode Pembiayaan untuk Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

Page 21: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-21

Akan ada dua metode pembiayaan dalam pelaksanaan Proyek tersebut. Satu adalah pembiayaan oleh sektor publik dan satu lagi adalah kerjasama pembiayaan dengan sektor swasta (Public Private Partnership). Keduanya akan dapat menggunakan fasilitas pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang maupun sumber-sumber lainnya. Skema Build-Operate-Transfer (BOT) tidak layak diterapkan karena nilai FIRR-nya terlalu rendah. Operasi dan pemeliharaannya dapat dibiayai oleh pemerintah (APBN) atau dengan pemungutan retribusi sebagai salah satu metode pengelolaan pemeliharaan berkelanjutan.

(2) Sistem PPP di Sektor Jalan

1) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Jalan Tol

Jalan tol yang pertama kali dibangun di Indonesia adalah Jalan Tol Jagorawi dengan panjang 46 km menghubungkan Jakarta dengan pinggiran kota bagian luar yakni Bogor dan Ciawi pada bulan Maret 1978. Pemerintah mendanainya melalui pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi Jasa Marga. Setelah didirikan,pengoperasiannya dimulai pada 1 Maret 1978 berdasarkan PP No. 4 tahun 1978, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 38 tahun 1981, PT. Jasa Marga (Persero) ditunjuk untuk mengoperasikan sembilan jalan/jembatan tol di Indonesia. Pada akhir tahun 1980-an, Pemerintah mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jaringan jalan tol melalui skema BOT. Awal tahun 2006, 649 km jalan tol telah dioperasikan di Indonesia, yang 165 km diantaranya dikelola oleh pihak swasta.

Secara umum, jalan tol membentuk bagian jaringan prasarana jalan. Jalan tol dianggap dilaksanakan dalam konteks kemandirian tanpa membebani anggaran Pemerintah. Untuk memperkuat konsep investasi tersebut, maka status hukum jalan tol ditetapkan dengan Undang-Undang Jalan No. 38/2004. Pemerintah cenderung membiayai jalan-jalan tol di masa mendatang melalui pendekatan dengan dana swasta sepenuhnya dan skema Public-Private Partnership (PPP). Untuk menarik sektor swasta, beberapa langkah yang diambil atau sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah yakni:

* Memperkuat kerangka kelembagaan dan perundang-undangan jalan tol

* Menetapkan/membentuk Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia (BPJT) yang akan bertanggung jawab terhadap regulasi investasi jalan tol untuk menggantikan peran regulator Jasa Marga

* Merumuskan struktur yang layak untuk penyesuaian tarif tol secara otomatis

* Menerapkan proses yang transparan dan kompetitif

* Mengemukakan isu-isu mengenai pembebasan lahan dan hak-hak

* Menetapkan kebijakan yang jelas dan tepat dalam menentukan syarat-syarat yang tepat dimana dukungan Pemerintah perlu diberikan

* Merumuskan rencana induk jalan (road master plan) termasuk master plan jalan tol.

2) Kerangka Perundang-undangan

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Jalan No. 38/2004 merupakan kebijakan Pemerintah mengenai pembangunan jalan tol, dan Pasal 19-23 PP No. 15/2005 tentang jalan tol menetapkan bahwa untuk ruas-ruas jalan yang mengindikasikan kelayakan ekonomi positif tetapi tidak layak secara finansial, akan dibiayai atau dibangun oleh Pemerintah. Setelah membangun jalan tol, Pemerintah akan

Page 22: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-22

melakukan manajemen kontrak untuk pengoperasian dan pemeliharaannya. Untuk ruas-ruas jalan tol yang menunjukkan kelayakan ekonomi positif tetapi kelayakan finansialnya rendah, maka dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan sebuah perusahaan dimana pembiayaan dan pembangunannya dapat dilakukan melalui skema kemitraan. Untuk jalan tol yang secara ekonomi dan finansial sangat layak, maka dapat ditawarkan melalui proses tender yang terbuka dan transparan.

Undang-Undang Jalan No. 38/2004 meliputi pengaturan hal-hal berikut ini: Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia (BPJT)

* BPJT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.

* Badan tersebut beranggotakan wakil dari Pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

* Tanggung jawab pokok Badan tersebut meliputi pelaksanaan peraturan-peraturan dan supervisi kepada operator jalan tol sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan dalam UU No. 38 tahun 2004 dan PP No. 15 tahun 2005.

* Tugas utama yang akan diemban oleh Pemerintah/BPJT meliputi: penyiapan proyek, undangan pra-kualifikasi dan pelelangan, pertemuan pra-pelelangan, evaluasi, penunjukkan pemenang, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak.

Tarif Tol

* Tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol selanjutnya diusulkan oleh investor melalui BPJT dan disahkan oleh Menteri PU.

* Tarif tol dihitung dengan mempertimbangkan keinginan pengguna jalan untuk membayar, penghematan dalam biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi tersebut.

* Tarif tol diatur melalui kesepakatan otorisasi jalan tol, akan tetapi penerapannya sesuai dengan pemberitahuan dari operator jalan tol.

* Tarif tol terbuka untuk ditinjau kembali dan disesuaikan setiap dua tahun dengan koefisien berdasarkan pada laju inflasi.

Pembebasan Lahan

* Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan melalui Departemen Pekerjaan Umum.

* Pembebasan Lahan didanai baik oleh Pemerintah, BUMN atau Sektor Swasta.

* Anggaran pembebasan lahan ditentukan oleh Pemerintah.

* Jalan tol dan lahan dimana jalan tersebut dibangun adalah milik Pemerintah.

* Dalam hal dana pembebasan lahan berasal dari pihak swasta jika biayanya melebihi

Page 23: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-23

anggaran yang disetujui, kekurangannya akan diberikan dengan penyesuaian konsesi atau melalui cara-cara lain yang dapat diterima.

Untuk mengatasi masalah spekulasi tanah yang menyebabkan inflasi dan ketidakpastian biaya proyek, maka diharapkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan lahan yang telah ditetapkan sebagai proyek jalan tol untuk tujuan lain. Dengan peraturan ini, lahan yang telah diperuntukkan sebagai proyek jalan tol tidak dapat dijual kecuali kepada pemerintah daerah dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Ini akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek jalan tol di masa yang akan datang dan mengurangi panjangnya proses pembebasan lahan.

3) Permasalahan

Proyek-proyek dengan skema PPP di sektor jalan sedang ditawarkan kepada sektor swasta melalui Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebuah proyek dengan skema PPP ditawarkan jika proyek tersebut memiliki kelayakan finansial yang rendah. Saat ini hanya ada dua proyek dengan skema PPP di sektor jalan yang sedang dalam proses tender, yakni Jalan Tol Solo - Kertosono dan Jalan Tol Medan - Kualanamu. Kriteria pemilihan pemenang lelang adalah memiliki selisih nilai penawaran terkecil dari dana Pemerintah.

Berikut adalah beberapa isu dalam sistem PPP di sektor jalan saat ini:

i. Bila kebutuhan lalulintas kecil, meskipun selisih kelayakannya ditutupi oleh Pemerintah untuk biaya konstruksi awal, selalu terdapat kecenderungan bagi sektor swasta untuk berhati-hati dalam mengambil resiko seperti itu, kemudian membatalkan keikutsertaan mereka.

ii. Mungkin ada resiko bagi Pemerintah untuk/dalam mengakhiri pemberian subsidi yang besar dalam bentuk pendanaan selisih kelayakan kepada pemegang izin PPP atas dasar permintaannya untuk pendanaan selisih kelayakan tersebut.

iii. Di pihak lain, juga terdapat resiko yang melekat bahwa persaingan dalam tender cenderung mengarahkan sektor swasta untuk melakukan estimasi berlebihan mengenai kebutuhan lalulintas di masa datang untuk menekan selisih tersebut agar dapat mencapai nilai yang kompetitif dalam proposal pembiayannya. Meski demikian, estimasi yang berlebihan tersebut bisa memberi pengaruh negatif terhadap keberlanjutan Proyek tersebut di masa mendatang.

iv. Tidak ada mekanisme penyesuaian terhadap keuntungan yang akan diperoleh sektor swasta ke depan, karena itu Pemerintah akan selalu menghadapi kritikan yang dapat menjauhkan keuntungan besar kepada sektor swasta manakala kebutuhan lalulintas berkembang melampaui tingkat ramalan yang sebenarnya.

v. Adalah sulit bagi jajaran departemen untuk mengestimasi jumlah selisih tersebut pada tingkat kepastian yang tinggi, karenanya selalu terdapat resiko yang harus dihadapi oleh jajaran departemen dalam menganggarkan pendanaan selisih tersebut dengan DepKeu.

Page 24: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-24

4) Penerapan Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

Public-Private Partnership (PPP) adalah salah satu cara dalam membiayai Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata. Namun, Tingkat Pengembalian Internal Finansial (FIRR) yang dianalisis pada Bagian 9.3 sangat rendah, ditambah lagi dengan permasalahan yang terungkap di bagian selanjutnya dan bagian 7.3.3 tidak merekomendasikan untuk melaksanakan kemitraan swasta pemerintah (PPP).

(3) Rencana Pembiayaan

Tabel 10.7.1 dan Gambar 10.7.2 menunjukkan rencana pembiayaan proyek tersebut dalam hal penggunaan fasilitas ODA Jepang (pinjaman lunah JBIC) menurut rencana pelaksanaan alternatif dengan asumsi-sumsi bahwa :

* 100% dari biaya pekerjaan sipil, jasa konsultan, dan biaya tak terduga dibiayai oleh pinjaman lunak asing.

* Pemerintah RI membiayai pembebasan lahan/pemukiman kembali, biaya administrasi dan pajak (PPN), yang tidak memenuhi syarat bagi pinjaman JBIC.

* Asumsi nilai tukar rupiah adalah US$ 1,00=¥120=Rp.9.322 (per Mei 2007)

Total biaya proyek tersebut diperkirakan sebesar 1.651, milyar untuk alternatif A termasuk PPN dan inflasi. Total biaya proyek untuk alternative B diestimasi 1.757 milyar (888 milyar untuk fase I dan 869 milyar untuk fase II). Jumlah pinjaman untuk Proyek tersebut, yang merupakan jumlah total dari pekerjaan sipil, jasa konsultan dan biaya tak terduga, masing-masing diperkirakan sebesar US$ 132,3 juta, 72,7 juta dan 67,7 juta menurut rencana alternatif. Sisa dari biaya proyek tersebut, yakni biaya pembebasan lahan, biaya administrasi dan pajak adalah masing-masing sebesar Rp.448 milyar, Rp.227 milyar dan Rp.254 milyar, perlu dibiayai melalui APBN dan APBD. Pinjaman hanya akan mencakup 73% - 75% dari biaya proyek.

Page 25: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-25

Tabel 10.7.1 Biaya Proyek dan Jumlah Pinjaman menurut Rencana Pelaksanaan Alternatif

Phase 1 Phase 2 Total

External Soft Loan (US $ million) - Civil Works 112.7 61.9 57.6 119.5 61.9 - Consulting Services 8.4 4.6 4.3 8.9 5.7 - Contingencies 11.3 6.2 5.8 11.9 6.2

Total 132.3 72.7 67.7 140.4 73.8GOI APBN / APBD (Rp billion) - Land Acquisition 309.6 151.2 183.9 335.1 151.2 - Administration Cost 16.8 9.2 7.6 16.8 9.2 - Tax (VAT) 121.7 66.8 62.2 129.0 67.8

Total 448.1 227.2 253.7 480.9 228.2Grand Total (Rp billion) 1,651.2 888.0 868.9 1,756.9 899.0Note: * The detailed design for Phase 2 will be carried out during the Phase 1 work.Source: JICA Study Team

Alternative AActual

Implementaionfor Phase 1*

Alternative B

Untuk pelaksanaan lebih awal pembebasan lahan proyek Tahap 2, desain detail untuk Tahap 1 dan Tahap 2 harus dilaksanakan bersamaan.

Source: JICA Study Team

External Soft Loan(100%)

Civil Works

ConsultancyServices

Land Acquisition& Resettlement

GOI (APBN / APBD) AdministrationCost

Tax (VAT)

Loan Amount

61.9 57.6

8.4

4.64.3

11.3

6.25.8

112.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

Alt.A Alt.B (Phase 1) Alt.B (Phase 2)

US

$ (m

illio

n)

Contingencies

Consulting Services

Civil Works

APBN/APBD

309.6

151.2183.9

16.8

9.27.6

121.7

66.862.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

Alt.A Alt.B (Phase 1) Alt.B (Phase 2)

RP

(bi

llion)

Tax (VAT)

Administration Cost

Land Acquisition

Gambar 10.7.2 Rencana Pembiayaan Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(4) Kebutuhan Dana Tahunan

Rencana pembiayan selanjutnya dirinci menurut kebutuhan dana tahunan berdasarkan jadwal pelaksanaan seperti ditunjukkan pada Tabel 10.7.2, 10.7.3 dan 10.7.4 masing-masing untuk rencana pelaksanaan Alternatif A, Alternatif B (Tahap 1) dan Alternatif B (Tahap 2). Pada jadwal tersebut,

Page 26: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-26

komponen kurs asing diasumsikan sebesar 50% dari biaya pekerjaan sipil dan biaya jasa konsultan dan sisanya adalah komponen kurs lokal. Peningkatan harga diasumsikan masing-masing sebesar 2% dan 6% per tahun untuk komponen kurs asing dan lokal.

Catatan: Detail desain untukTahap 1 dan 2 harus dilakukan pada saat yang bersamaan untuk memulai pembebasan DAMIJA (dapat dilihat pada tabel berikut ini) Tahap 2 sesegera mungkin.

Tabel 10.7.2 Jadwal Pembayaran untuk Rencana Pelaksanaan Alternatif A

Category Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(I) Foreign Currency Portion (Mil US$)

Civil Works (Base Cost) 46.19 0.00 0.00 0.00 16.17 16.17 13.86 0.00Price Escalation 2.0% 4.76 0.00 0.00 0.00 1.33 1.68 1.75 0.00Physical Contingency 10.0% 5.10 0.00 0.00 0.00 1.75 1.78 1.56 0.00

Sub-Total 56.05 0.00 0.00 0.00 19.25 19.63 17.17 0.00Consulting Services (Base Cost) 3.23 0.00 0.00 1.29 0.65 0.65 0.65 0.00Price Escalation 2.0% 0.28 0.00 0.00 0.08 0.05 0.07 0.08 0.00Physical Contingency 10.0% 0.35 0.00 0.00 0.14 0.07 0.07 0.07 0.00

Sub-Total 3.87 0.00 0.00 1.51 0.77 0.79 0.80 0.00Total 59.92 0.00 0.00 1.51 20.02 20.42 17.97 0.00

(II) Local Currency Portion (Bil Rp.)Civil Works (Base Cost) 419.92 0.00 0.00 0.00 146.97 146.97 125.98 0.00Price Escalation 6.0% 141.01 0.00 0.00 0.00 38.58 49.71 52.72 0.00Physical Contingency 10.0% 56.09 0.00 0.00 0.00 18.55 19.67 17.87 0.00

Sub-Total 617.02 0.00 0.00 0.00 204.10 216.35 196.57 0.00Consulting Services (Base Cost) 29.40 0.00 0.00 11.76 5.88 5.88 5.88 0.00Price Escalation 6.0% 8.24 0.00 0.00 2.25 1.54 1.99 2.46 0.00Physical Contingency 10.0% 3.76 0.00 0.00 1.40 0.74 0.79 0.83 0.00

Sub-Total 41.40 0.00 0.00 15.40 8.16 8.65 9.17 0.00Land Acquisition and Resettlement 260.34 13.02 78.10 78.10 91.12 0.00 0.00 0.00Price Escalation 6.0% 49.27 0.78 9.65 14.92 23.92 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 309.61 13.80 87.76 93.02 115.04 0.00 0.00 0.00Administration Cost 16.80 0.00 0.00 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00

Total 984.83 13.80 87.76 112.63 331.50 229.20 209.94 0.00(III) VAT Tax Portion (Bil Rp.)

Civil Works (Base Cost) 85.05 0.00 0.00 0.00 29.77 29.77 25.52 0.00Price Escalation 18.54 0.00 0.00 0.00 5.10 6.54 6.90 0.00Physical Contingency 10.36 0.00 0.00 0.00 3.49 3.63 3.24 0.00

Sub-Total 113.95 0.00 0.00 0.00 38.35 39.94 35.66 0.00Consulting Services (Base Cost) 5.95 0.00 0.00 2.38 1.19 1.19 1.19 0.00Price Escalation 1.09 0.00 0.00 0.30 0.20 0.26 0.32 0.00Physical Contingency 0.70 0.00 0.00 0.27 0.14 0.15 0.15 0.00

Sub-Total 7.74 0.00 0.00 2.95 1.53 1.60 1.66 0.00Total 121.70 0.00 0.00 2.95 39.89 41.54 37.32 0.00

(IV) Total Project Cost (Bil Rp.)1,665.07 13.80 87.76 129.65 558.01 461.09 414.76 0.00

Eligible Portion (Loan Amount) 1,216.96 0.00 0.00 29.48 398.89 415.36 373.23 0.0073.1%

Note: Currency Exchange Rates US$ 1.00= Rp. 9,322 = 120 J.YenRp 1.00= US$ 0.00011 = 0.013 J.Yen

Source: JICA Study Team

Page 27: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-27

Tabel 10.7.3 Jadwal Pembayaran untuk Rencana Pelaksanaan Alternatif B (Tahap 1) Category Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(I) Foreign Currency Portion (Mil US$)Civil Works (Base Cost) 25.37 0.00 0.00 0.00 8.88 8.88 7.61 0.00 0.00 0.00Price Escalation 2.0% 2.62 0.00 0.00 0.00 0.73 0.92 0.96 0.00 0.00 0.00Physical Contingency 10.0% 2.80 0.00 0.00 0.00 0.96 0.98 0.86 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 30.78 0.00 0.00 0.00 10.57 10.78 9.43 0.00 0.00 0.00Consulting Services (Base Cost) 1.78 0.00 0.00 0.71 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00Price Escalation 2.0% 0.15 0.00 0.00 0.04 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00Physical Contingency 10.0% 0.19 0.00 0.00 0.08 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 2.12 0.00 0.00 0.83 0.42 0.43 0.44 0.00 0.00 0.00Total 32.91 0.00 0.00 0.83 10.99 11.21 9.87 0.00 0.00 0.00

(II) Local Currency Portion (Bil Rp.)Civil Works (Base Cost) 230.61 0.00 0.00 0.00 80.71 80.71 69.18 0.00 0.00 0.00Price Escalation 6.0% 77.44 0.00 0.00 0.00 21.19 27.30 28.95 0.00 0.00 0.00Physical Contingency 10.0% 30.80 0.00 0.00 0.00 10.19 10.80 9.81 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 338.85 0.00 0.00 0.00 112.09 118.81 107.95 0.00 0.00 0.00Consulting Services (Base Cost) 16.15 0.00 0.00 6.46 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00Price Escalation 6.0% 4.52 0.00 0.00 1.23 0.85 1.09 1.35 0.00 0.00 0.00Physical Contingency 10.0% 2.07 0.00 0.00 0.77 0.41 0.43 0.46 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 22.74 0.00 0.00 8.46 4.48 4.75 5.04 0.00 0.00 0.00Land Acquisition and Resettlement 127.13 6.36 38.14 38.14 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Price Escalation 6.0% 24.06 0.38 4.71 7.29 11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 151.19 6.74 42.85 45.42 56.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Administration Cost 9.22 0.00 0.00 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00

Total 522.00 6.74 42.85 56.19 175.05 125.87 115.29 0.00 0.00 0.00(III) VAT Tax Portion (Bil Rp.)

Civil Works (Base Cost) 46.71 0.00 0.00 0.00 16.35 16.35 14.01 0.00 0.00 0.00Price Escalation 10.18 0.00 0.00 0.00 2.80 3.59 3.79 0.00 0.00 0.00Physical Contingency 5.69 0.00 0.00 0.00 1.91 1.99 1.78 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 62.58 0.00 0.00 0.00 21.06 21.93 19.58 0.00 0.00 0.00Consulting Services (Base Cost) 3.27 0.00 0.00 1.31 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00Price Escalation 0.60 0.00 0.00 0.16 0.11 0.14 0.18 0.00 0.00 0.00Physical Contingency 0.39 0.00 0.00 0.15 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 4.25 0.00 0.00 1.62 0.84 0.88 0.91 0.00 0.00 0.00Total 66.83 0.00 0.00 1.62 21.91 22.81 20.50 0.00 0.00 0.00

(IV) Total Project Cost (Bil Rp.)895.57 6.74 42.85 65.54 299.45 253.22 227.77 0.00 0.00 0.00

Eligible Portion (Loan Amount) 668.33 0.00 0.00 16.19 219.06 228.11 204.97 0.00 0.00 0.0074.6%

Note: Currency Exchange Rates US$ 1.00= Rp. 9,322 = 120 J.YenRp 1.00= US$ 0.00011 = 0.013 J.Yen

Source: JICA Study Team

Page 28: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-28

Tabel 10.7.4 Jadwal Pembayaran untuk Rencana Pelaksanaan Alternatif B (Tahap 2) Category Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(I) Foreign Currency Portion (Mil US$)Civil Works (Base Cost) 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 6.93 6.96Price Escalation 2.0% 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.19 1.36Physical Contingency 10.0% 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.81 0.83

Sub-Total 26.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 8.94 9.14Consulting Services (Base Cost) 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.47 0.29 0.29 0.29Price Escalation 2.0% 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.04 0.05 0.06Physical Contingency 10.0% 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.03 0.03 0.03

Sub-Total 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.58 0.37 0.38 0.38Total 28.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.58 9.13 9.31 9.53

(II) Local Currency Portion (Bil Rp.)Civil Works (Base Cost) 189.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.04 63.04 63.23Price Escalation 6.0% 112.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.75 37.44 43.59Physical Contingency 10.0% 30.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.48 10.05 10.68

Sub-Total 332.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.27 110.52 117.50Consulting Services (Base Cost) 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 4.24 2.65 2.65 2.65Price Escalation 6.0% 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 1.77 1.33 1.57 1.83Physical Contingency 10.0% 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.60 0.40 0.42 0.45

Sub-Total 22.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 6.62 4.38 4.65 4.92Land Acquisition and Resettlement 133.21 0.00 0.00 0.00 33.30 33.30 33.30 33.30 0.00 0.00Price Escalation 6.0% 50.71 0.00 0.00 0.00 8.74 11.26 13.94 16.77 0.00 0.00

Sub-Total 183.92 0.00 0.00 0.00 42.04 44.57 47.24 50.07 0.00 0.00Administration Cost 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 1.68 1.68 1.68 1.68

Total 545.92 0.00 0.00 0.00 42.04 46.97 55.54 160.40 116.85 124.11(III) VAT Tax Portion (Bil Rp.)

Civil Works (Base Cost) 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77 12.77 12.81Price Escalation 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14 4.85 5.62Physical Contingency 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.76 1.84

Sub-Total 58.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.59 19.38 20.27Consulting Services (Base Cost) 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.86 0.54 0.54 0.54Price Escalation 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.23 0.17 0.20 0.24Physical Contingency 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.11 0.07 0.07 0.08

Sub-Total 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 1.20 0.78 0.81 0.85Total 62.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 1.20 19.38 20.20 21.12

(IV) Total Project Cost (Bil Rp.)875.54 0.00 0.00 0.00 42.04 48.58 62.12 264.89 223.86 234.04

Eligible Portion (Loan Amount) 621.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 12.00 193.76 201.98 211.2371.0%

Note: Currency Exchange Rates US$ 1.00= Rp. 9,322 = 120 J.YenRp 1.00= US$ 0.00011 = 0.013 J.Yen

Source: JICA Study Team

10.7.2 Proyek Mamminasa Bypass, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua

(1) Metode Pembiayaan

1) Mamminasa Bypass dan Jalan Hertasning

Gambar 10.7.3 memberikan kesimpulan mengenai kajian metode pembiayaan Proyek Bypass Mamminasa dan Jalan Hertasning (Jalan Propinsi).

Catatan:Karena ruas Bypass Maros dapat berubah status menjadi jalan nasional setelah konstruksi, maka metode finansial dari ruas tersebut akan serupa dengan Proyek Trans Sulawesi Mamminasata.

Karena Proyek Bypass Mamminasa dan Jalan Hertasning akan dikembangkan sebagai jalan propinsi, konstruksi dan jasa konsultasi akan dibiayai oleh APBD I (anggaran propinsi) dan terdapat kemungkinan untuk dibiayai oleh APBN karena jalan ini merupakan penghubung kawasan metropolitan Mamminasata. Pinjaman lunak dari luar negeri mungkin dapat digunakan untuk pembangunan Proyek Bypass Mamminasata dan mencakup bagian-bagian yang substansial dengan basis hibah dari pemerintah pusat. Biaya pemeliharaan akan merupakan tanggung jawab pemerintah propinsi (APBD I), namun terdapat kemungkinan pilihan di masa yang akan datang bahwa pemeliharaan jalan dapat dibiayai dengan Iuran Jalan yang akan ditetapkan untuk jalan umum di seluruh Indonesia.

Page 29: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-29

Source: JICA Study Team

MaintenanceConstruction

APBN/APBD I

Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

APBD I / APBD II Road Fund (in future)

APBD I

Gambar 10.7.3 Metode Pembiayaan Umum untuk Proyek Bypass Mamminasa dan Jalan Hertasning

Karena bagian tengah Mamminasa Bypass merupakan jalan arteri yang direncanakan bagi kota satelit baru, terdapat kemungkinan jalan tersebut akan dibangun dengan pembiayaan investor swasta yang akan berpartisipasi dalam pembangunan kawasan kota baru.

2) Jalan Abdullah Daeng Sirua

Gambar 10.7.4 menggambarkan ringkasan kajian metode pembiayaan umum untuk proyek Abdullah Daeng Sirua.

Karena Jalan Abdullah Daeng Sirua tidak akan dikategorikan sebagai jalan propinsi, bagian Makassar akan dikembangkan oleh Kota Makassar menggunakan APBD II (anggaran kotamadya) dan apabila memungkinkan, dengan bantuan APBN dan APBD I. Bagian jalan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai jalan strategis di Propinsi Sulawesi Selatan karena jalan tersebut merupakan jalan akses langsung ke kota satelit, dengan pembiayaan dari APBD I dan dukungan dari APBN. Sementara untuk pemeliharaan, akan digunakan dana dari APBD I dan Iuran Jalan juga akan digunakan, seperti yang direncakan untuk Proyek Bypass Mamminasa dan Jalan Hertasning di masa yang akan datang.

Source: JICA Study Team

MaintenanceConstruction

APBN / APBD I/ APBD II

Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

APBD I / APBD II Road Fund (in future)

APBD I / APBD II

Gambar 10.7.4 Metode Pembiayaan Umum untuk Proyek Jalan Abdullah Daeng Sirua

Karena bagian jalan ini di Kabupaten Gowa/Maros merupakan jalan arteri yang secara langsung

Page 30: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-30

mengakses ke kota satelit, serta memungkinkan untuk dikembangkan oleh investor swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan kota satelit baru.

(2) Sumber Dana Potensial untuk Pembangunan Jalan Regional

Ada berbagai sumber pendanaan di bawah ini yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan jalan regional:

1) Pendanaan dari Departemen (APBN): Anggaran nasional Direktorat Jenderal Bina Marga pada umumnya dialokasikan untuk Jalan Nasional, namun sewaktu waktu dapat pula dialokasikan untuk pembangunan jalan propinsi.

2) Pinjaman Eksternal/Hibah dengan APBN: Menteri Keuangan telah menyiapkan Peraturan untuk Hibah Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Daerah (PMK 52 /2006: Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 52/PMK 010 /2006) dan Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PMK 53 /2006). Namun, karena adanya keterbatasan kapasitas pendanaan Pemerintah Daerah, hanya hibah yang digunakan sebagai metode pendadaan kepada pemerintah daerah. Hibah tersebut dapat diberikan kepada pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pendanaan untuk proyek EIRTP II dilaksanakan dengan dasar hibah dengan membebankan 30%-90% biaya proyek kepada Pemerintah Pusat.

3) DAK (Dana Alokasi Khusus: APBD): DAK adalah salah satu kategori dana perimbangan dari Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Daerah. DAK dialokasikan untuk pengeluaran sektor jalan Pemerintah Kabupaten/Kota selama dua tahun terakhir ini berdasarkan usulan dari Pemerintah kabupaten/Kota. Namun, DAK yang dialokasikan untuk sektor jalan harus digunakan sesuai dengan instruksi Departemen PU (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 39 /PRT/M/2006) yaitu 70% untuk pemeliharaan dan 30% untuk peningkatan/pembangunan.

4) Anggaran Umum Daerah (APBD I: Propinsi dan APBD II: Kabupaten/Kota): Anggaran Umum Daerah (APBD I and APBD II) merupakan sumber pendanaan utama untuk pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan daerah. APBD I dan II diperoleh dari pajak/retribusi daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti pembagian hasil penerimaan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5) Wilayah Metropolitan Mamminasata: Infrastruktur prioritas dan strategis di Wilayah Metropolitan Mamminasata mungkin dapat dibiayai oleh anggaran nasional di masa yang akan datang.

(3) Metode Pembiayaan untuk Jalan Studi Kelayakan Selain Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

Gambar 10.7.5 menunjukkan opsi metode pembiayaan yang dapat diaplikasikan untuk proyek Bypass Mamminasa, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua. Terdapat kemungkinan pihak swasta berpartisipasi dalam beberapa bagian pembangunan jalan ini, dengan syarat-syarat dan insentif yang ditetapkan.

Page 31: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-31

Option 1: Public Investment

Note:

Note:

Option 2: Private Sector Participation

Note: Excluding VAT and Administration costSource: JICA Study Team

These road sections should bedesignated as provincial strategicroads for new satellite towndevelopment

Construction Operation andMaintenance

Applicable FS RoadSection

After construction, this road sectionbe changed to national road

External Soft Loan(100%)

GovernmentInvestment Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

GOI (APBD I & II)

GOI (APBD I & II)Land Acquisition

Civil WorksPrivate Sector

ConsultancyServices

Road Sections inand access to thenew satellite town

Provincial RoadSection

Private SectorInvestment forDeveloper ofSatellite Town

Private Sector

GovernmentInvestment Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

GOI (APBN / APBDI & II)

National RoadSection

GOI (APBN) Maros Town BypassSection

Mamminasa Bypass

GOI (APBN)

Middle Section

Mamminasa Bypass

Kab.Maros & GowaSection

A.D. Sirua Road

GovernmentInvestment Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

GOI (APBD I & II)

Provincial RoadSection

GOI (APBD I) Middle North Section &South Section

Mamminasa Bypass

Kab.Maros & GowaSection

A.D. Sirua Road

GOI (APBN)

GOI (APBN / APBD I)

Section D

Hertasning Road

Mamminasa Bypass

Middle Section

GovernmentInvestment Land Acquisition

Civil Works

ConsultancyServices

GOI (APBD I & II)

Makassar CitySection

GOI (APBDII)

GOI (APBD I & II)

Makassar City Section

A.D. Sirua Road

APBN & APBD I

Private Sector

GOI (APBD I)

Note:These road sections might be constructed byprivate sector of new satellite town development.

Gambar 10.7.5 Opsi Metode Pembiayaan untuk Proyek Bypass Mamminasa, Jalan

Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua

(4) Rencana Pembiayaan untuk Mamminasa Bypass

Page 32: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-32

Ada dua opsi metode pembiayaan yang mungkin dilakukan untuk pembangunan dan pemeliharaan Mamminasa Bypass seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 10.7.5. Opsi A adalah pembiayaan proyek dengan sebanyak mungkin menggunakan pendanaan lokal, sementara proyek tersebut akan dibangun dan dipelihara sebagai jalan propinsi. Di sisi lain, Opsi B memanfaatkan sebanyak mungkin dana dari pemerintah pusat.

Dalam Opsi A, anggaran propinsi Sulawesi Selatan (APBD I) akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan proyek, sementara pembebasan lahan akan diambil dari dana APBD I dan APBD II (Maros, Gowa dan Takalar) begitu juga dana administrasi, akan dibebankan kepada APBD I dan APBD II.

Tabel 10.7.5 Biaya Proyek Dasar dan Opsi Pendanaan Bypass Mamminasa Base Cost

Option A Option B B Rp.

1. Civil Works APBD I APBN/ExternalLoan 707.7

2. Consulting Services APBD I APBN/ExternalLoan 49.5

3. Land Acquisition APBD I/APBD II APBD I/APBD II 83.1

4. Administration Cost APBD I/APBD II APBD I/APBD II 14.2

Total 854.55. Routine Maintenance/yr APBD I APBD I 2.06. Periodic Maintenance /5yrs APBD I APBD I 40.4Note: VAT, Price Escalation and Contingency are not included.Source: JICA Study Team

Funding Option

Namun, ukuran anggaran pembangunan jalan tahunan untuk Propinsi Sulawesi Selatan berkisar sekitar 50-70 milyar rupiah selama beberapa tahun terakhir. Seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 10.7.6, kebutuhan pekerjaan sipil tahunan saja selama beberapa tahun akan melampaui batas anggaran tersebut. Persyaratan pendanaan sebesar 40 milyar rupiah juga cukup berat bagi Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, nampaknya Propinsi Sulawesi Selatan akan mengalami kesulitan untuk mendanai proyek tersebut tanpa bantuan. Di sisi lain, persyaratan tahunan untuk pembebasan lahan sebesar 10 milyar rupiah juga merupakan dana yang cukup besar bagi Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar karena anggaran sektor jalan Kabupaten tersebut hanya sekitar 30-50 Milyar Rupiah per tahun.

Tabel 10.7.6 Distribusi Tahunan Biaya Proyek Dasar - Bypass Mamminasa (B Rp.)

Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231. Civil Works 707.7 0.0 0.0 84.0 112.0 84.0 43.8 43.8 0.0 50.0 50.0 77.1 86.1 77.1

2. Consulting Services 49.5 0.0 4.9 4.9 4.9 6.7 2.1 2.1 2.9 2.9 4.5 4.5 4.5 4.5

3. Land Acquisition 83.1 9.6 19.2 19.2 2.2 4.3 4.3 1.9 3.7 6.7 6.1 6.1 0.0 0.0

4. Administration Cost 14.2 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 0.4 1.2 0.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Total 854.5 10.7 25.2 109.2 120.6 96.6 50.7 48.9 7.3 60.7 61.6 88.7 91.7 82.7Note: VAT is not included.Source: JICA Study Team

Untuk opsi B, pendanaan pinjaman lunak eksternal akan digunakan untuk pekerjaan sipil dan biaya konsultasi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan kemudian dihibahkan ke Propinsi Sulawesi

Page 33: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-33

Selatan. Biaya administrasi dan pembebasan lahan akan menjadi tanggungan sepenuhnya oleh APBD I.

(5) Rencana Pembiayaan untuk Jalan Hertasning (Ruas D)

Ada dua opsi yang mungkin dilaksanakan untuk pembangunan dan pemeliharaan Proyek Jalan Hertasning seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 10.7.7. Opsi A adalah pembiayaan berbasis proyek dengan sebanyak mungkin menggunakan pembiayaan lokal, dimana proyek tersebut akan dibangun dan dilakukan pemeliharaannya sebagai jalan propinsi. Anggaran Propinsi Sulawesi Selatan (APBD I) akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan proyek, sementara biaya pembebasan lahan akan menjadi tanggung jawab APBD I dan APBD II (Gowa). Biaya administrasi juga akan menjadi tanggung jawab APBD I dan II.

Tabel 10.7.7 Opsi Pendanaan Proyek Dasar – Jalan Hertasning

Base CostOption A Option B B Rp.

1. Civil Works APBD I APBN* 61.02. Consulting Services APBD I APBN* 4.33. Land Acquisition APBD I/APBD II APBD I/APBD II 9.84. Administration Cost APBD I/APBD II APBD I/APBD II 1.2

Total 76.35. Routine Maintenance/yr APBD I APBD I 0.26. Periodic Maintenance /5yrs APBD I APBD I 4.0Notes: 1. * as this road is used as access road to solid-waste land fill, it might be possible to be financed by APBN. 2. VAT, Price Escalation and Contingency are not included.

Funding Option

Opsi B menggunakan APBN karena jalan tersebut akan digunakan sebagai jalan akses utama ke TPA yang direncanakan akan dibangun di belakang Gunung Moncongloe di Kabupaten Gowa di bawah inisiatif Pemerintah Pusat.

(6) Rencana Pembiayaan untuk Jalan Abdullah Daeng Sirua

1) Bagian Kota Makassar

Jalan Abdullah Daeng Sirua tidak dapat menjadi jalan propinsi berdasarkan Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Oleh karena itu, ada dua opsi pendanaan yang mungkin dilakukan seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 10.7.8. Opsi A adalah pendanaan proyek berdasarkan penggunaan anggaran lokal, dimana proyek tersebut akan dibangun sebagai jalan kota Makassar. Dalam opsi A, kota Makassar akan menanggung biaya konstruksi, pembebasan lahan dan biaya pemeliharaan. Di sisi lain, opsi B sedapat mungkin akan menggunakan dana dari Propinsi Sulawesi Selatan (APBD I) dan/atau APBN.

Page 34: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-34

Tabel 10.7.8 Biaya Proyek Dasar dan Opsi Pendanaan – Jalan Abdullah Daeng Sirua

Base Cost Base CostOption A Option B B Rp. Option A Option B B Rp.

1. Civil Works APBD II APBD I/APBDII 91.2 APBD II APBD I/APBN 124.22. Consulting Services APBD II APBD I/APBDII 6.4 APBD II APBD I/APBN 8.73. Land Acquisition APBD II APBD I/APBDII 31.5 APBD II APBD I/APBD II 5.44. Administration Cost APBD II APBD I/APBDII 1.8 APBD II APBD I/APBD II 2.2

Total 130.9 140.55. Routine Maintenance/yr APBD II APBD II 0.2 APBD II APBD I/APBD II 0.26. Periodic Maintenance /5yrs APBD II APBD I/APBD II 1.0 APBD II APBD I 3.9Note: VAT, Price Escalation and Contingency are not included.

Source: JICA Study Team

Makassar City Section Kabupaten Maros and Gowa SectionFunding Option Funding Option

Ukuran anggaran tahunan untuk pembangunan/perbaikan jalan kota Makassar adalah 30-50 Milyar Rupiah per tahun, sementara persyaratan pendanaan tahunan untuk pekerjaan sipil dan biaya konsultasi proyek adalah 30-40 milyar. Oleh karena itu, kemungkinan besar kota Makassar tidak akan dapat membiayai proyek tersebut tanpa bantuan.Untuk opsi B, APBN akan digunakan untuk membiayai pekerjaan sipil dan biaya konsultasi yang dananya berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga lewat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Biaya pembebasan lahan dan biaya administrasi akan menjadi tanggungan APBD I dan II.

2) Bagian Kabupaten Maros dan Gowa

Opsi A adalah pembiayaan oleh Kabupaten Maros dan Gowa lewat APBD II. Namun demikian, Kabupaten Maros dan Gowa tidak memiliki kapasitas untuk mendanai proyek tersebut.

Proyek jalan ini harus dibiayai oleh Pemerintah Propinsi (APBD I) sebagai jalan strategis propinsi dan/atau oleh APBN sebagai jalan strategis untuk Kawasan Metropolitan Mamminasata. Untuk opsi B, APBN dan APBD I akan digunakan untuk pekerjaan sipil dan biaya konsultasi dari Direktorat Jenderal Bina Marga lewat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Biaya pembebasan lahan dan biaya administrasi akan menjadi tanggung jawab ABPD I dan ABPD II. Karena bagian jalan Abdullah Daeng Sirua di wilayah Kabupaten Maros/Gowa merupakan jalan yang akan memberikan manfaat terhadap pembangunan kota satelit baru, kemungkinan besar investor swasta akan berpartisipasi dalam pembangunan bagian Kabupaten Maros dan Gowa sebagai jalan akses.

(6) Investasi Sektor Swasta

Karena bagian tengah Bypass Mamminasa dan Jalan Abdullah Daeng Sirua wilayah Kabupaten Maros/Gowa adalah jalan yang akan memberikan manfaat dalam pembangunan kota satelit baru, maka akan sangat mungkin investor swasta yang terlibat dalam pembangunan kota baru akan berpartisipasi dalam pembangunan jalan ini sebagai salah satu bagian fasilitas kota tersebut.

Page 35: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-35

10.7.3 Pinjaman Lunak Eksternal untuk Bypass Mamminasa dan Jalan Abdullah Daeng Sirua

(1) Biaya Dasar

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata, maka terdapat kemungkinan untuk memperoleh pinjaman lunak eksternal untuk bagian tengah Bypass Mamminasa dan Jalan Abdullah Daeng Sirua, karena kedua jalan tersebut dapat memberikan manfaat untuk pembangunan kota satelit baru.

Tabel 10.7.9 Biaya Proyek Dasar untuk Pembiayaan Eksternal

Unit: Rp Bill.Item Mamminasa Bypass Abdullah Daeng Sirua

RoadTotal

Middle Section Kab. Maros/GowaSection

Civil Works 279.93 124.20 404.13Consulting Services 19.60 8.70 28.29Land Acquisition 47.91 5.43 53.33Administration Cost 5.60 2.21 7.81

Total 353.03 140.53 493.56Source: JICA Study Team

(2) Biaya Proyek dan jumlah Pinjaman

Tablel 10.7.10 menunjukkaan rencana pembiayaan untuk proyek dengan memanfaatkan pinjaman lunak eksternal yang disiapkan berbasis asumsi di bawah ini:

* 100% biaya pekerjaan sipil, biaya konsultasi dan biaya tak terduga dibiayai oleh pinjaman lunak eksterna;

* Pemerintah Indonesia menyediakan biaya pembebasan lahan/pemindahan penduduk, biaya administrasi dan PPn, yang tidak dapat dibiayai oleh pinjaman JBIC.

* Asumsi nilai tukar US$ 1=120 Yen =Rp.9,322.

Biaya proyek keseluruhan diperkirakan mencapai 814 milyar rupiah. Jumlah pinjaman untuk proyek, yang merupakan jumlah pekerjaan sipil, biaya konsultasi dan biaya tak terduga diperkirakan sekitar US $ 72,2 Juta. Sisa biaya proyek, yaitu biaya pembebasan lahan, administrasi dan pajak diperkirakan sebesar 150 Milyar rupiah dan akan dibiayai oleh anggaran lokal (APBN dan APBD). Pinjaman eksternal dapat membiayai sekitar 81,5 % dari keseluruhan biaya proyek.

Page 36: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-36

Tabel 10.7.10 Biaya Proyek dan Jumlah Pinjaman untuk Bagian Tengah Bypass Mamminasa dan Bagian Kabupaten Maros/Gowa Jalan Abdullah Daeng Sirua (Opsi Pinjaman Eksternal)

Loan Amount (Allocation of Loan)Category Loan Amount % of Eligible Expenditure

(Million US$) to be financed(A) Civil Works $61.4 100%(B) Consulting Services $4.6 100%(C) Contingencies $6.1

Total $72.2

Breakdown of Loan AmountCategory F.Currency L.Currency Total

(Million US$) (Billion Rp.) (Equiv.Million US$)1. Civil Works $22.23 202.1 $44.452. Price Escalation $3.81 119.9 $16.993. Physical Contingency $2.60 32.2 $6.14 for Civil Works4. Consulting Services $1.99 24.1 $4.64 Incl. Contingencies5. Land Acquisition $0.00 76.4 $8.406. Administration Cost $0.00 7.8 $0.86 Not eligible for 7. Tax $0.00 66.4 $7.30 JBIC Loan

Total $30.62 528.8 $88.79Note: (Equiv. Rp. 807 billion)

Currency Exchange RatesRp 1.00 = ¥0.0130 = US$ 0.000110US$1.00= ¥120 = Rp. 9,322

Civil Works

(3) Kebutuhan Dana Tahunan

Rencana pembiayaan selanjutnya dirinci menurut kebutuhan dana tahunan berdasarkan jadwal pelaksanaan seperti ditunjukkan pada Tabel 10.7.11. Pada jadwal tersebut, komponen kurs asing diasumsikan sebesar 50% dari biaya pekerjaan sipil dan biaya jasa konsultan dan sisanya adalah komponen mata uang lokal. Peningkatan harga diasumsi

Page 37: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

10-37

Tabel 10.7.11 Jadwal Pembayaran untuk Ruas Tengah Bagian Bypass Mamminasa dan ruas Kab.Maros/Gowa di Jalan A.D.Sirua (opsi Pinjaman Lunak Eksternal)

Category Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(I) Foreign Currency Portion (Mil US$)

Civil Works (Base Cost) 22.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.22 8.34 6.67Price Escalation 2.0% 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 1.43 1.30Physical Contingency 10.0% 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.98 0.80

Sub-Total 28.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12 10.75 8.77Consulting Services (Base Cost) 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.39 0.39Price Escalation 2.0% 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.07 0.08Physical Contingency 10.0% 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.05 0.05

Sub-Total 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.49 0.50 0.51Total 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 9.61 11.25 9.28

(II) Local Currency Portion (Bil Rp.)Civil Works (Base Cost) 202.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.63 75.82 60.62Price Escalation 6.0% 119.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.05 45.02 41.80Physical Contingency 10.0% 32.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.87 12.08 10.24

Sub-Total 354.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.55 132.92 112.66Consulting Services (Base Cost) 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 3.54 3.54 3.54Price Escalation 6.0% 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 1.78 2.10 2.44Physical Contingency 10.0% 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.53 0.56 0.60

Sub-Total 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 5.85 6.20 6.57Land Acquisition and Resettlement 53.33 0.00 0.00 0.00 0.91 11.12 20.88 20.43 0.00 0.00Price Escalation 6.0% 23.02 0.00 0.00 0.00 0.24 3.76 8.74 10.29 0.00 0.00

Sub-Total 76.35 0.00 0.00 0.00 1.14 14.88 29.62 30.71 0.00 0.00Administration Cost 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56

Total 462.43 0.00 0.00 0.00 1.14 16.44 36.70 146.67 140.69 120.79(III) VAT Tax Portion (Bil Rp.)

Civil Works (Base Cost) 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.29 15.36 12.28Price Escalation 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 5.84 5.39Physical Contingency 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 2.12 1.77

Sub-Total 62.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.36 23.31 19.44Consulting Services (Base Cost) 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.72 0.72Price Escalation 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.23 0.27 0.31Physical Contingency 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.10 0.10

Sub-Total 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.04 1.09 1.13Total 66.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20.40 24.40 20.57

(IV) Total Project Cost (Bil Rp.)814.27 0.00 0.00 0.00 1.14 16.44 42.19 256.69 269.96 227.85

Eligible Portion (Loan Amount) 663.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 204.01 244.00 205.7181.5%

Note: Currency Exchange Rates US$ 1.00= Rp. 9,322 = 120 J.YenRp 1.00= US$ 0.00011 = 0.013 J.Yen

Source: JICA Study Team

Page 38: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-1

BAB 11 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

11.1 Kesimpulan mengenai Jalan-Jalan F/S

11.1.1 Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(1) Tim Studi mengidentifikasi bahwa Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata (TSMR) merupakan ruas jalan prioritas pertama diantara empat jalan yang dikaji dalam studi kelayakan ini. Jalan tersebut akan memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan Wilayah Metropolitan Mamminasata dengan cara:

meningkatkan jaringan jalan perkotaan saat ini

mengatasi kebutuhan lalulintas yang meningkat

meningkatkan pembangunan daerah; dan

mendukung arus logistik dalam mendukung pengembangan perdagangan, investasi dan industri.

Serta memberikan kontribusi tidak langsung dalam:

memperluas pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia bagian timur; dan

mengentaskan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pembangunan daerah.

(2) Studi kelayakan terhadap TSMR menunjukkan bahwa Proyek ini sangatlah layak, baik dari segi teknis maupun ekonomi (EIRR: 28,5-30,2%). Oleh karena itu, direkomendasikan agar Proyek ini dilaksanakan lebih cepat demi kepentingan perekonomian nasional dan regional.

(3) Menyangkut rencana pembangunan full access-controlled express highway (jalan bebas hambatan dengan kendali akses penuh) di ruas Jalan Lingkar Tengah melalui skema PPP (Kemitraan Swasta-Pemerintah), rencana tersebut dinilai tidak layak karena tingkat pengembalian modalnya (FIRR) hanya 6,5%. Jadi, rencana ini sebaiknya dilaksanakan menurut kategori proyek pembiayaan pemerintah.

(4) Pemungutan jumlah retribusi yang rendah di pintu-pintu tol yang ditempatkan pada jalan-jalan masuk (Jembatan Tallo dan Jembatan Jeneberang) ke Kota Makassar dapat menggalang dana yang cukup untuk menutupi biaya pemeliharaan yang dibutuhkan oleh TSMR.

(5) Perkembangan kegiatan pembebasan DAMIJA saat ini untuk Jalan Lingkar Tengah (Ruas C) adalah kira-kira 60-70%.

(6) Laporan AMDAL Proyek TSMR telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan pada bulan September 2007.

Page 39: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-2

11.1.2 Mamminasa Bypass

(1) Tim Studi mengidentifikasi bahwa Mamminasa Bypass merupakan ruas jalan prioritas kedua diantara empat jalan yang dikaji dalam studi kelayakan ini.

(2) Mamminasa Bypass sebaiknya dibangun sebagai jalan baru. Rute yang sesuai adalah rute yang melewati topografi dan lokasi yang tepat dimana kota satelit baru dapat dikembangkan. Ruas utara Mamminasa Bypass sebaiknya direncanakan sebagai jalan lintas untuk Kota Maros dengan menghindari waduk tunggu banjir yang direncanakan untuk Sungai Maros. Rute sebelah selatannya sebaiknya terhubung ke Jalan Metro Tanjung Bunga dimana banyak proyek pembangunan yang sedang berlangsung atau sedang direncanakan.

(3) Mamminasata Bypass memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan Wilayah Metropolitan Mamminasata dengan cara:

mendukung kota satelit baru di bagian timur Kota Makassar dan di kaki Gg. Moncongloe bagian barat, dimana tersedia lahan bebas banjir seluas 4.000 ha untuk pengembangan perkotaan yang teratur; dan

meningkatkan pembangunan regional, terutama mendukung pengembangan KIWA (rencana kawasan industri baru Kabupaten Gowa).

(4) Studi kelayakan terhadap Mamminasa Bypass menunjukkan bahwa Proyek tersebut layak, baik dari segi teknis maupun ekonomi (EIRR: 22,4%%). Oleh karena itu, direkomendasikan agar Proyek tersebut dilaksanakan lebih cepat demi kepentingan perekonomian nasional dan regional.

(5) Karena ruas tengah dari Mamminasa Bypass dan ruas Jalan Abdullah Daeng Sirua di Kabupaten Maros/Gowa tersebut diperuntukkan untuk secara langsung melayani kota satelit baru, maka ruas jalan tersebut mungkin dapat dibangun melalui kerjasama dengan investor swasta yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan kota satelit baru tersebut.

(6) Laporan AMDAL Proyek Mamminasa Bypass perlu disahkan oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.

11.1.3 Jalan Hertasning

(1) Tim Studi mengidentifikasi bahwa Jalan Hertasning merupakan ruas jalan arteri penting bagi Wilayah Metropolitan Mamminasata.

(2) Pembangunan Jalan Hertasning merupakan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan. Jalan ini terbagi atas empat ruas, Ruas A, B, C dan D. Ruas A telah rampung dan Ruas B sedang dalam pembangunan. Desain detil untuk Ruas C telah rampung. Oleh karena itu, hanya Ruas D saja yang bergantung

Page 40: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-3

pada Studi Kelayakan ini.

(3) Jalan Hertasning memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

Jalan akses langsung dari daerah pinggiran kota bagian timur ke pusat Kota Makassar sebagai salah satu jalan radial.

Jalan akses utama menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir baru yang direncanakan di Pattallassang Kabupaten Gowa).

Peningkatan pembangunan regional, terutama mendukung pengembangan KIWA (kawasan industri baru Kabupaten Gowa).

Rute jalan pintas ke bendungan Bili-Bili dan Malino.

(4) Studi kelayakan terhadap Jalan Hertasning menunjukkan bahwa Proyek tersebut layak, baik dari segi teknis maupun ekonomi (EIRR: 33,8%) dan akan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dan regional.

11.1.4 Jalan Abdullah Daeng Sirua

(1) Tim Studi mengidentifikasi bahwa Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan salah satu ruas jalan arteri penting sebagai salah satu jalan radial di Wilayah Metropolitan Mamminasata.

(2) Pembangunan Jalan Abdullah Daeng Sirua merupakan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Jalan tersebut terbagi atas enam ruas, Ruas A, B, C, D, E dan F dan Ruas B sedang dalam pembangunan. Ruas E dan F terletak di Kabupaten Maros/Gowa.

(3) Jalan Abdullah Daeng Sirua akan memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan Wilayah Metropolitan Mamminasata dengan cara:

mendukung kota satelit baru di bagian timur Kota Makassar dan di kaki Gg. Moncongloe bagian barat, dimana tersedia lahan bebas banjir seluas 4.000 ha untuk pengembangan perkotaan yang teratur.

menyediakan akses langsung bagi pemukim yang tinggal di daerah pinggiran kota bagian timur Kota Makassar; dan

meningkatkan pembangunan regional, terutama mendukung pengembangan KIWA (kawasan industri baru Kabupaten Gowa).

(4) Studi kelayakan terhadap Jalan Abdullah Daeng Sirua menunjukkan bahwa Proyek ini layak, baik dari segi teknis maupun ekonomi (EIRR: 31%). Oleh karena itu, direkomendasikan agar Proyek tersebut dilanjutkan demi kepentingan perekonomian nasional dan regional.

(5) Karena ruas jalan tersebut diperuntukkan melayani secara langsung rencana kota satelit baru, maka ruas-ruas jalan tersebut mungkin dapat dibangun melalui kerjasama dengan

Page 41: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-4

investor swasta yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan kota satelit baru tersebut.

11.2 Rekomendasi terhadap Jalan-Jalan FS

11.2.1 Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata

(1) Proyek Jalan Trans-Sulawesi Mamminasata (TSMRP) sebaiknya dilaksanakan sebagai sebuah ruas jalan nasional strategis karena merupakan bagian dari Koridor Barat Jalan Trans-Sulawesi dan sebagai jalan arteri Wilayah Metropolitan Mamminasata.

(2) TSMRP sebaiknya dilaksanakan dalam dua tahap: Tahap I untuk Ruas B dan C (Jalan Lingkar Tengah dan sambungan bagian selatannya), dan Tahap II untuk Ruas A (Maros- Jalan Tol Ir. Sutami IC) dan Ruas D (Sungguminasa – Takalar).

(3) Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) harus meminta Bappenas untuk memasukkan TSMRP di dalam Buku Biru untuk mendapatkan bantuan pembiayaan asing.

(4) DJBM sebaiknya melaksanakan proses evaluasi proyek yang layak dan mengajukan, lebih baik kepada Pemerintah Jepang, perpanjangan pinjaman lunak dalam rangka pelaksanaan TSMRP, melalui PU, Bappenas dan DepKeu sesegera mungkin.

(5) Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya melakukan negosiasi dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keperluan pembebasan lahan DAMIJA dan pemindahan penduduk sebagai persiapan proyek tersebut. Pembebasan lahan DAMIJA untuk jalan lingkar tengah sebaiknya dilanjutkan.

(6) DJBM sebaiknya melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dirumuskan dalam laporan AMDAL, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

11.2.2 Mamminasa Bypass

(1) Proyek Mamminasa Bypass (MBP) sebaiknya dilaksanakan sebagai jalan propinsi strategis atau jalan nasional strategis karena merupakan jalan arteri yang mendukung rencana pembangunan kota satelit baru di Wilayah Metropolitan Mamminasata.

(2) MBP sebaiknya di laksanakan dalam empat tahap. Bagian tengah Mamminasa Bypass sebaiknya dibangun pada tahap pertama karena merupakan jalan arteri untuk rencana kota satelit baru.

(3) Pembiayaan asing diperlukan, dan oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Selatan sebaiknya meminta Bappenas untuk mendaftarkan MBP di dalam Buku Biru.

(4) Studi terpisah perlu dilaksanakan untuk perencanaan pengembangan kota satelit baru. Partisipasi pihak swasta perlu didorong dalam pengembangan kota satelit baru dan pembangunan prasarana yang dibutuhkan, termasuk jalan akses ke pembangunan kota satelit baru.

Page 42: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-5

(5) Pemerintah daerah sebaiknya mengendalikan pengembangan perumahan dan kegiatan pembangunan lainnya pada rute Mamminasa Bypass dan kawasan kota satelit baru untuk mengamankan lahannya bagi kepentingan proyek pembangunan tersebut.

(6) Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dalam laporan AMDAL, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

11.2.3 Jalan Hertasning

(1) Pelaksanaan Proyek Jalan Hertasning (HRP) sebaiknya dilanjutkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan sebagai jalan propinsi strategis karena jalan ini merupakan jalan arteri di Wilayah Metropolitan Mamminasata.

(2) Sisa ruas jalan Proyek tersebut di atas (Ruas C dan D) mungkin dapat dibangun sebagai sebuah jalan akses ke TPA (tempat pembuangan akhir baru yang direncanakan di Pattallassang Kabupaten Gowa).

(3) Pendekatan pembangunan bertahap dapat diterapkan pada Ruas C dan D mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, baik untuk pembebasan lahan DAMIJA maupun pembangunannya. Tahap pertama adalah pelebaran jalan eksisting sepanjang 4,5m menjadi 7,0 m sesuai dengan jalan yang standar. Tahap kedua adalah pelebaran lebih lanjut dari 2 lajur menjadi jalan empat lajur dengan median ditengahnya.

(4) Pemerintah daerah sebaiknya mengendalikan pembangunan perumahan dan kegiatan pembangunan lainnya di dalam DAMIJA rencana.

(5) Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dalam Laporan AMDAL, bekerjasama dengan instans-instansi terkait.

11.2.4 Jalan Abdullah Daeng Sirua

(1) Ruas Kota Makassar

1) Pelaksanaan Proyek Jalan Abdullah Daeng Sirua (ADSRP) sebaiknya dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Makassar hingga ke perbatasan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa sebagai jalan strategis.

2) Bantuan keuangan sebaiknya diajukan, baik oleh pemerintah propinsi maupun pusat karena jalan ini merupakan jalan arteri di Wilayah Metropolitan Mamminasata.

3) Karena pembebasan lahan DAMIJA sulit dilakukan untuk ruas awal ADSRP (Ruas A), yang terletak di daeah perkotaan padat penduduk, maka lebih baik dilakukan pengaturan lalulintas satu arah sebaiknya dari pada melakukan pelebaran jalan menjadi empat lajur, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

4) Pembangunan ruas jalan di daerah semi-urban dan daerah permukiman sebaiknya

Page 43: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-6

dilakukan dengan memanfaatkan DAMIJA PDAM semaksimal mungkin. Namun, kanal PDAM perlu tetap dipertahankan terbuka semaksimal mungkin untuk mengamankan lingkungan hijau dan permukaan air.

5) Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dalam laporan AMDAL, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

(2) Ruas Jalan di Kabupaten Maros/Gowa

1) ADSRP pada ruas Kabupaten Maros/Gowa sebaiknya dilaksanakan sebagai jalan propinsi strategis atau jalan nasional strategis karena ruas jalan ini merupakan jalan arteri yang mendukung rencana pembangunan kota satelit baru di Wilayah Metropolitan Mamminasata.

2) Pembiayaan asing diperlukan untuk ruas Kabupaten Maros/Gowa, dan oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Selatan sebaiknya meminta Bappenas untuk mendaftarkan ADSRP di Buku Biru, sebagai satu paket dengan ruas tengah Mamminasa Bypass.

3) Pemerintah daerah sebaiknya mengendalikan pembangunan perumahan dan kegiatan pembangunan lainnya di dalam DAMIJA rencana.

4) Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dalam Laporan AMDAL, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

11.3 Kesimpulan dan Rekomendasi mengenai Jalan-Jalan Lainnya

11.3.1 Jalan Lingkar Luar

(1) Jalan Lingkar Luar merupakan salah satu ruas penting di dalam jaringan jalan arteri Wilayah Metropolitan Mamminasata dan diharapkan berfungsi sebagai berikut:

Jalan lingkar yang memberikan kontribusi pada pengembangan kota yang selaras

Rute logistik untuk lalulintas yang masuk dan keluar ke/dari daerah bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan ke/dari KIMA, Pelabuhan Makassar, kawasan industri baru sepanjang Jalan Tol Ir. Sutami

Penghubung antara sentra pendidikan di bagian utara dan selatan.

(2) Jalan Lingkar Luar terdiri atas tiga bagian. Ruas utara adalah jalan akses ke KIMA, Jalan Tol Ir. Sutami dan Pelabuhan Makassar. Ruas tengahnya terbentang sepanjang Sungai Tallo dan ruas selatannya menghubungkan ke Sungguminasa dan Mamminasa Bypass. Jalan Lingkar Luar dan Mamminasa Bypass berbagi jalan yang sama di bagian selatan yang menghubungkan ke kawasan pengembangan Tanjung Bunga.

Page 44: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-7

(3) Ruas utara antara Jalan Tol Ir. Sutami dan Jl. Perintis Kemerdekaan melalui Kawasan Industri Baru (Kawasan Pergudangan dan Industri Parangloe Indah) sedang dalam pembangunan oleh investor swasta dan akan rampung sesuai rencana.

(4) Persimpangan Jalan Tol Ir. Sutami dan Jalan Lingkar Luar sebaiknya dibangun melalui proyek berskema BOT yang sedang berlangsung tersebut.

(5) Rute ruas utara yang sedang dibangun sebaiknya mempertahankan zona penyangga selebar 500-700 m dari Sungai Tallo untuk menghindari pengaruh negatif terhadap lingkungan Sungai Tallo.

(6) Karena proyek tersebut sangat penting, baik dari segi teknis maupun ekonomi (EIRR: 27%), direkomendasikan untuk melaksanakan studi kelayakan untuk pelaksanaannya, termasuk studi AMDAL.

11.3.2 Jalan Tanjung Bunga – Takalar (Jalan Lintas Barat Makassar - Takalar)

(1) Karena banjir tidak terjadi lagi di mulut Sungai Jeneberang setelah dibangunnya bendungan Bili-Bili, banyak proyek pembangunan telah dilaksanakan. Sejak rampungnya pembangunan jembatan di muara Sungai Jeneberang pada tahun 2005, pembangunan telah meluas ke selatan. Agar pengembangan perkotaan yang semrawut tidak terjadi, maka direkomendasikan untuk melakukan peningkatan terhadap Jalan Tanjung Bunga - Takalar (Lintas Barat) lebih dini.

(2) Ruas jalan ini merupakan salah satu jalan radial (jalan radial selatan) dalam Sistem Jaringan Jalan Arteri Perkotaan Mamminasata dan dapat mengakses ke Pelabuhan Galesong di Takalar. Direkomendasikan untuk meningkatkan status jalan dari jalan Kabupaten menjadi jalan propinsi karena jalan ini menghubungkan antara Kota Makassar dan Takalar (Ibukota Kabupaten Takalar) sepanjang pantai barat.

(3) Jalan ini akan menjadi sebuah rute alternatif untuk Jalan Trans-Sulawesi dari/ke Kota Makassar ke/dari bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan dan berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalulintas di Sungguminasa.

(4) Karena hasil analisa ekonomi menunjukkan Tingkat Pengembalian Internal Ekonomi (EIRR) yang sangat tinggi, yaitu 41,4%; proyek ini direkomendasikan untuk dilaksanakan demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan regional.

(5) Pembiayaan implementasi proyek ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat karena jalan ini merupakan jalan arteri di Wilayah Metropolitan Mamminasata.

Page 45: BAB 10 RENCANA PELAKSANAANLaporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi

Laporan Akhir Studi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Arteri Prioritas Di Propinsi Sulawesi Selatan Maret 2008

11-8

11.4 Rekomendasi Pembentukan Komite Kordinasi untuk Pelaksaan Proyek Jalan F/S

Tim Studi memahami bahwa kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat (Bappenas, Menteri Departemen Keuangan dan Departemen Pekerjaan Umum) dan Pemerintah Daerah (Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar) sangat penting untuk pelaksanakan proyek jalan F/S sebagai bagian dalam jaringan jalan arteri untuk Wilayah Metropolitan Mamminasata.

Tim Studi merekomendasikan pembentukan “ Komite Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Arteri di Wilayah Metropolitan Mamminasata). Komite tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah terkait dan akan mengadakan pertemuan berkala untuk memonitor kemajuan pelaksanaan proyek, berdiskusi mengenai permasalahan dan langkah-langkah pemecahan masalah, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan proyek.