politik dan strategi nasional (1)

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL: SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas: 07

Kelompok: 3B

BS-MKU UNIVERSITAS JEMBER2014

KELOMPOK 3B

No. NIM NAMA1. 121610101063 Syamsul Bahri2. 121610101091 Nila Khurin’in3. 121610101102 Prita Mustika4. 121610101109 Resti Ayu Indriana5. 121910301075 Umi Salamah

Latar BelakangSistem politik pada suatu negara terkadang bersifat

relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara.

Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusiinstitusi nasional dan internasional. Artinya lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.

Rumusan Masalah

1. Pengertian Sistem Politik

2. Apa dan bagaimana suprastruktur dan infrastruktur politik

3. Apa dan bagaimana kebudayaan politik di Indonesia

4. Apa sistem ketatanegaraan

5. Sejarah sistem ketatanegaraan

Pengertian Sistem Politik

Sistem politik berasal dari dua kata sistem dan politik. sistem adalah merupakan sesuatu yang berhubung-hubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan. politik merupakan proses sosial yang diikuti oleh kegiatan yang melibatkan permusuhan dan kerjasama dalam menjalankan kekuasaan, dan mencapai puncaknya pada pembuatan keputusan bagi suatu kelompok

Pengertian Sistem Politik

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa sistem politik merupakan suatu sistem yang mengatur kewenangan atau pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat. Sistem politk juga dapat diartikan sebagai sistem pengalokasian nilai-nilai kemasyarakatan.

Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik merupakan musim politik resmi di suatu negara, jadi merupakan penggerak politik formal.

Suprastruktur politik di Indonesia sebelum di adakanya amandemen UUD 1945 terdiri atas : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Contohnya LSM, parpol, media massa, dan tokoh masyarakat.

Fungsi Infrastruktur Politik

1. Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

2. Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat.

3. Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.

4. Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.

Unsur Infrastruktur Politik

1. Partai Politik

2. Kelompok Kepentingan

3. Kelompok Penekan

4. Media Komunikasi Politik

5. Organisasi Masyarakat

6. Tokoh Politik

Partai PolitikMerupakan sebuah organisasi atau institusi yang mewakili

beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut.

Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

1.Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah

2.Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk social

3.Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan kegiatan kenegaraan

4.Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara

Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya.

Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat.

Kelompok PenekanKelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

b.Organisasi-organisasi sosial keagamaan,

c. Organisasi Kepemudaan,

d. Organisasi Lingkungan Hidup,

e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM,

f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

Media Komunikasi Politik

Merupakan salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

Organisasi Masyarakat

Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tokoh Politik

Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu :

a. Legitimasi elit politik,

b. Masalah kekuasaan,

c. Representativitas elit politik, dan

d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

Kebudayaan Politik Indonesia

Kebudayaan politik dekat kaitannya dengan ilmu-ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi terutama karena membicarakan tentang fenomena masyarakat, dimana sistem politik dapat ditinjau sebagai bagian daripada sistem kemasyarakatan.

Budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang orientasinya berkisar tentang kehidupan politik yang berjalan, dipikir, dikerjakan dan dihayati oleh para nggota masyarakat setiap harinya serta dicampurbaurkan dengan prestasi di bidang peradaban.

Budaya politik parsipan sebenarnya dapat dikaji dari ranah Minangkabau. Mengapa orang Minangkabau terkenal ulet bersilat lidah dan tidak mau mengalah karena di dalam berpetatah-petitih, mereka sudh sejak dulu mempunyai pandangan tentang filsafat hidup, yang dinukilkan seperti beberapa contoh berikut :

1. Dalam mempertahankan gengsi kewibawaan dan persamaan derajat mereka mengatakan “Tagak sama tinggi, duduok samo randah”.

2. Dalam mengelola kehidupan mereka berpedoman “Nak mulia batabua urai, nah tuak tagak di nan manang, nak cadiak sungguah baguru, nak kayo kuek mancari”.

3. Dalam penyesuaian diri mereka berpedoman “Bakato di bawah-bawah, mandi di ilia-ilia”.

4. Dalam mempertahankan prinsip mereka berpedoman “Baa di urang baitu pulo di awak, talunjuak luruih kalingkiang bakaik”.

Budaya politik kawula gusti sebenarnya dapat dikaji dari etika Jawa, yang terkenal tabah tetapi ulet. Mereka memang sudah sejak dulu terpatri dalam krama inggil yang dinukilkan sbb:

1. Dalam kepasrahan menghadapi tantangan hidup yang keras mereka berpedoman dan memberi istilah “Nrimo”

2. Dalam menghormati orang yang dituakan, lalu mengangkat seluruh jasa-jasanya untuk dicontoh, dan membenarkan dalam apa yang keliru diperbuat tokoh tersebut agar tidak terulang, mereka memberi istilah “Mikul dhuwur, mendem jero”.

3. Dalam meniadakan kesombongan bila memperoleh keberuntungan, mereka memakai istilah “Ojo dumeh”.

4. Dalam memantapkan pekerjaan agar teliti dan berhati – hati walaupun kemudian memerlukan waktu, mereka beristilah “alon-alon waton kelakon”.

5. Dalam meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan mereka beristilah “ mangan ora mangan pokok’e kumpul”.

Budaya politik tersebut di atas baik yang bersifat kawula gusti walaupun partisipan, di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dn dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, primordial, dan feodalisme.

Sistem ketatanegaraan

Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tata Negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.”

“Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata Negara”. Menurut hukumnya, “tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya”. 

Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam :

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi : MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati/ Walikota, sampai tingkat RT.

Lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari suara dan tangan rakyat, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan rakyat.

Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-Undang Dasar

MPR

MA Presiden DPR DPA BPK

Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejarah sistem ketatanegaraan

1. Sitem Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1949-1950

3. Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1950-1959

4. Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1959-1966

5. Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1998-sekarang

Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949

Secara umum, terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 antara lain:

1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MP.

2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1949-1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah sistem pemerintahan parlementer, yang meganut Sistem multi partai. Didasarkan pada konstitusi RIS, pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Perlu diketahui bahwa Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah cabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

Diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat ini adalah merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1950-1959

Antara 1950 – 1959 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang dalam waktu 4 tahun telah terjadi 33 kali pergantian kabinet (Feith, 1962 dan Feith, 1999). Setelah unitary dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem Demokrasi Liberal dimana dalam sistem ini pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai.

Setelah pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Lembaga Konstituante adalah lembaga yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru. Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945

Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1959-1966

Pada dasarnya sistem yang diberlakukan pada masa ini adalah sistem pemerintahan presidensil. Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.

Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1998-sekarang

Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 –2002):

1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi

2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat

3. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat

4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR

5. Kekuasaan Legislatif lebih dominan

DAFTAR PUSTAKA

Grafika, Sinar. 2005. UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta: SInar Grafika.

Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: PARADIGMA.

Manan, Bagir. 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: UII press.

Santoso, Joko Budi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Yudhistira

Srijantri, A. Rahmah H.I., Purwanto S.K. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, edisi 3 Mengembangkan Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-061-085-9.

Terima Kasih