paparan peluang usaha tv digital 24 03-14 (bpk.ngurah)-1

Peluang PenyelenggaraanPenyiaran LPS Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

Jakarta, 24 Maret 2014Direktorat Penyiaran

Ditjen Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKementerian Komunikasi dan Informatika

Perhitungan Peluang Penyelenggaraan Penyiaran

Variabel yang digunakan dalam perhitungan peluang penyelenggaraan penyiaran:

a. Indeks Peluang Usaha Penyiaran (IPUP)b. Jumlah Saluran Siaran

Indeks Peluang Usaha Penyiaran merupakan komposit indeks dari:1. Indeks Demografis (IDi)2. Indeks Ekonomi (IEk)3. Indeks Sarana dan Prasarana (ISp)4. Indeks Geografis (IGe), dan5. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

Referensi Jumlah Saluran

Catatan : Khusus Jabotabek prosentase IPUP adalah 90% dari ketersedian saluran

Jumlah Saluran Siaran • Asumsi jumlah saluran siaran per mux = 9

saluran• Sehingga jumlah total saluran siaran

dengan 5 penyelenggara mux untuk setiap wilayah layanan adalah 5x9 = 45 saluran

• Kecuali jumlah total saluran siaran di Kepulauan Riau adalah 3 penyelenggara mux per wilayah layanan adalah 3x9 = 27 saluran

Formula Menghitung Peluang Penyelenggaraan penyiaran

S = Saluran Siaran yang Terbuka

R = Referensi Jumlah Saluran

E = Jumlah LPS Ekstisting

S = R - E

S = R - E

SIPUPJ ER

Contoh

No Wilayah Layanan

Jml Saluran siaran

Indeks peluang Usaha

Prosentase

IPUP

Jml Saluran

IPUP

Jml LPS

eksisting

Sisa saluran siaran

Saluran siaran

yg terbuka

1 Jabotabek 45 Sangat besar

90% 40 22 18 18

2 Cilegon 45 sedang 50% 23 2 21 21

3 Malingping 45 besar 65% 29 1 28 28

4 Pandeglang 45 besar 65 29 5 24 24

Prov DKI Jakarta & Banten

Keputusan Menkominfo No. 117 th 2014 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS

Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem terestrial pada Wilayah Layanan di Prov DKI Jakarta dan Banten, Jabar, Jateng & DI Yogyakarta, Jatim, Kepri, Aceh, Sumut, Kaltim & Kaltara, dan Kalsel

1. Membuka Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem terestrial pada Wilayah Layanan di Prov DKI Jakarta dan Banten, Jabar, Jateng & DI Yogyakarta, Jatim, Kepri, Aceh, Sumut, Kaltim & Kaltara, dan Kalsel

1. Pemohon yg telah mengajukan IPP LPS jasa penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial pada wilayah layanan di atas dan telah diterima sebelum ditetapkannya Kepmen ini tidak perlu mangajukan kembali permohonannya dan akan diproses sesuai dengan keputusan Menteri ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Penyelenggara penyiaran multiplexing melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) menyediakan paling sedikit 9 (sembilan) saluran siaran untuk penyelenggaraan penyiaran secara digital melalui sistem terestrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat diajukan dengan batas waktu paling lambang 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri ini (12 Feb 2014-12 Agustus 2014)

TERIMA KASIH