hubungan pusat -daerah era otonomi...
Post on 10-Mar-2019
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Course Title Lecturer
: :
Hubungan Pusat-Daerah Era Otonomi Daerah Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si ace.hasan@gmail.com
Assistant : Facebook: acehasansyadzily Twitter: acehasan76
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH ERA OTONOMI DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN – JAKARTA
2016
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
2
Sumber: Kemendagri (2014); UUD 1945 amandemen ke-4
Urusan Pemerintahan Berdasarkan Eksternalitas, Akuntabilitas, dan Efisiensi
3 Sumber: Kemendagri (2014)
Fungsi Gubernur dalam Pembangunan Daerah
4 Catatan: NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) Sumber: Kemendagri (2014)
5
Era Otonomi Daerah
REGIONAL AUTONOMY
UU NO.22 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004
UU NO.25 Tahun 1999
UU No. 33 Tahun 2004
Local Government Authority
Fiscal Decentralization
Pelayanan Publik & governance • Efisiensi? • Perubahan perilaku birokrat?
Pembangunan Ekonomi Daerah • Kemiskinan, Pengangguran, ketimpangan • Industri, UKM, Ekspor?
Siapa mendapat buah otda? • Elit politik daerah: bupati/walikota/gubernur, DPRD? • Masyarakat lokal?
6
LATAR BELAKANG • SETTING POLITIK
▫ Merebaknya protes dan ketidakpuasan daerah (tuntutan otonomi lebih luas, negara federasi, merdeka), terutama dari daerah penghasil SDA utama
▫ Semangat demokratisasi dan keterbukaan
• MISI POLITIK UU NO. 22/99 & NO.25/99 ▫ Memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi:
demokrasi lokal ▫ Memuaskan daerah kaya SDA: menikmati hasil SDA lebih besar
• PERUBAHAN MENDASAR
▫ Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota ▫ Pemerintah daerah (KDH+DPRD) menjadi Badan Eksekutif Daerah
(Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif.
▫ Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: Gubernur tetap wakil pusat & KDH Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat (Kandep tak ada lagi)
7 OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT
DESA
KOTA KABUPATEN
S,C,A S,A S,A
A A A
AUTONOMOUS REGION
S : Desentralisasi=penyerahan wewenang C : Dekonsentrasi=pelimpahan wewenang A : Tugas perbantuan=penugasan
APBD
- “ SENTRALISASI” - Dari APBN
PROVINSI
8
Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Kewenangan: ‘Authorities’ atau ‘Functions’ ?
Menteri Negara Otoda:
Penyerahan ‘Authorities’
Departmen Dalam Negeri:
Transfer ‘Functions’
Konflik antara Pusat dan Daerah:
- Kanwil/Kandep vs Dinas - Putra Daerah - Perasaan Disintegrasi
UU No. 22/1999
Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimum (SPM) Revisi UU No. 22/1999 ?
9 Pembagian Kewenangan versi UU No. 22/1999 Pusat (pasal 7 ayat 1 & 2):
Politik luar negeri; Pertahanan keamanan; Peradilan; Moneter dan fiskal; Agama Plus: Perencanaan nasional secara makro;.Dana perimbangan keuangan; Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; Pembinaan & pemberdayaan sumberdaya manusia; Pendayagunaan sumberdaya alam & Teknologi tinggi yg strategis; Konservasi; Standardisasi nasional.
• Kabupaten/Kota ▫ kewenangan daerah
adalah kewenangan sisa: Mencakup semua kewenangan selain yang diatur pada Pasal 7 dan Pasal 9.
▫ Bidang pemerintahan yang wajib meliputi: Kesehatan; Pendidikan; Kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri; Perdagangan; Penanaman modal; Lingkungan hidup; Pertanahan; Koperasi;Tenaga kerja.
Provinsi (penjelasan Pasal 9): • Bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, termasuk bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan • Bidang tertentu, termasuk Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro
10 Pembagian Kewenangan versi UU No. 32/2004
Pusat (pasal 10 ayat 3 & 5): politik luar
negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan
fiskal nasional agama.
• Kabupaten/Kota (Pasal 11) ▫ perencanaan dan pengendalian
pembangunan ▫ perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
▫ penyediaan sarana dan prasarana umum
▫ penanganan bidang kesehatan ▫ penyelenggaraan pendidikan;
penanggulangan masalah sosial ▫ pelayanan bidang
ketenagakerjaan ▫ fasilitasi pengembangan
koperasi, usaha kecil dan menengah
▫ pengendalian lingkungan hidup ▫ Pelayanan pertanahan ▫ pelayanan kependudukan, dan
catatan sipil ▫ pelayanan administrasi umum
pemerintahan ▫ pelayanan administrasi
penanaman modal ▫ penyelenggaraan pelayanan
dasar lainnya
Provinsi (Pasal 13 ayat 1&2):
• Perencanaan & pengendalian pembangunaan
• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
• penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat
• penyediaan sarana & prasarana umum
• penanganan bidang kesehatan • penyelenggaraan pendidikan &
alokasi sumber daya manusia potensial
• penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota
• pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
• fasilitasi pengembangan koperasi, UKM termasuk lintas kabupaten/kota
• pengendalian lingkungan hidup • pelayanan pertanahan termasuk
lintas kabupaten/kota; • pelayanan kependudukan, dan
catatan sipil • pelayanan administrasi umum
pemerintahan • pelayanan administrasi penanaman
modal termasuk lintas kabupaten/ kota
• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
11
Pembagian Kewenangan di UU No. 22/1999
• Hanya berdasar dari “sektor”
• Tidak identifikasi Kewenangan Wajib (KW), dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merealisasikan KW tersebut di setiap sektor.
• Semua KW belum tentu cocok diserahkan kepada pemerintah daerah.
12
KW dan Proses Penetapan SPM • PP No. 25/2000 --- SPM dikaitkan dgn KW • Pendekatan residual ttg kewenangan sulit dipahami oleh
Kabupaten/Kota • Proses penetapan SPM: dua jalur ▫ Daftar Kewenangan oleh Pemda ▫ Verifikasi dan Pengakuan ttg Daftar ini oleh Mendagriotoda ▫ Legalisasi Daftar oleh Perda pada tahun 2001 ▫ Revisi model dan persiapan pedoman penetapan SPM ▫ Departemen teknis menyiapkan SPM masing-masing pada tahun
2001 ▫ SPM ditetapkan oleh SK Menteri masing-masing ▫ SK Mendagri No. 130-67/2002 ttg pengakuan kewenangan
Kabupaten/Kota
13
Persepsi Pemda tentang KW/SPM • Pemda umumnya memahami pentingnya penerapan
KW/SPM sebagai supplier pelayanan publik • KW dan SPM pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan implementasi oleh pemda • Kewajiban pemda atas nama desentralisasi • Tingkat SPM yg ditetapkan oleh pemerintah pusat
terlalu tinggi dan sulit direalisasikan oleh pemda jika tidak ada dana dan alokasi personil yang cukup
• Sebagian besar pemda baru mulai proses penerapan KW/SPM
14
Pembagian Pendapatan
Fanatisme Daerah •Putra Daerah (PAD)
•Aset Daerah
Disintegrasi?
15
PERUBAHAN NILAI
Gambar 1. Perubahan Paradigma dalam Era Otonomi Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH DAERAH MEMBANGUN
SENTRALISTIK DESENTRALISTIK
TOP DOWN BOTTOM UP
KESERAGAMAN KEBERAGAMAN
BUDAYA PETUNJUK PRAKARSA/INISIATIF
INSTRUKTIF PILIHAN/FASILITATIF
KETERGANTUNGAN KEMANDIRIAN
HIRARKI KETERKAITAN
KESENJANGAN PERIMBANGAN
16
I. TUJUAN OTONOMI DAERAH
• Menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai
instrumen untuk menciptakan kesejahteraan • Mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai
instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society
17
II. ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH 1.Urusan Pemerintahan (Function) 2.Kelembagaan (Institution) 3.Personil (Personnel) 4.Keuangan Daerah (Local Finance) 5.Perwakilan (Representation) 6.Pelayanan Publik (Public Service) 7.Pengawasan (Control/Supervision) Catatan: Penataan harus bersifat sistemik dan bukan parsial
18
III. Argumen Dasar Penyusunan Grand Design Penataan Otda • bagaimana menata elemen dasar Pemda tersebut agar
kondusif untuk meningkatkan kapasitas Pemda untuk mampu mencapai kedua tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan dan demokrasi.
• bagaimana menata elemen dasar tersebut dan mengoperasionalkannya dalam koridor UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Menata setiap elemen dasar berarti memahami secara filosofis :
1. Mau kemana kita (target) 2. Dimana kita sekarang (Existing Condition) 3. Bagaimana strategi mencapai target (Action Plans)
19
KEWENANGAN YG TUMPANG TINDIH KAB/KOT VS PROV
KEHUTANANPERKEBUNAN 13 %
PERTANAHAN10 %
P U 8 %
PERHUB LAUT 8%
PERTAMBANGAN 7 %
NAKER/KEPEG 6 % PERHUB. DAR & UDARA 6 %
PMA 4 %
PENDIDIKAN 4 %
KELAUTAN 4 %
PARAWISATA 4 %
PERTANIAN 3%
PAJ&RES KEND BERMOT 3%
N=277
Tumpang tindih - Statistik - Naker/Kepeg - Pertambangan - Pendidikan - Perikanan - Kelautan - Metrologi - AMDAL - SIUP/IMB - Parawisata - Kebudayaan - Perdagangan
Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri
20
KEWENANGAN YANG MASIH DILAKSANAKAN PUSAT ? (N=278)
LIHAT HAL BERIKUT :
Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri
21
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONDISI SAAT INI (EXISTING CONDITIONS): 1. Terdapat 29 urusan yang di desentralisasikan ke daerah 2. Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan
dalam pelaksanaan urusan tersebut, karena belum sinkronnya antara UU Otda dengan UU Sektor
3. Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue)
4. Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal
5. Tidak jelasnya mekanisme supervisi dan fasilitasi oleh Departemen/LPND terhadap Daerah karena ketidak jelasan mekanisme kordinasi antara Depdagri sebagai pembina umum dengan Departemen/LPND sebagai pembina tehnis
22
KEWENANGAN BIDANG PERENCANAAN
1. PUSAT BERWENANG MENYUSUN PERENCANAAN MAKRO-STRATEGIS DAN BIDANG-BIDANG PRIORITAS NASIONAL, BAIK YANG BERSIFAT LINTAS PROPINSI MAUPUN MASALAH KHUSUS SETIAP LOKALITAS;
2. PROPINSI BERWENANG MENYUSUN PERENCANAAN LINTAS KABUPATEN/KOTA MAUPUN MENGATASI KESENJANGAN ANTAR KABUPATEN/ KOTA DAN MASALAH KHUSUS LOKALITAS DI WILAYAHNYA;
3. KABUPATEN/KOTA MENYUSUN PERENCANAAN ATAS KEWENANGANNYA DAN MENJABARKAN ISYARAT PERENCANAAN YANG DIRUMUSKAN PUSAT MAUPUN PROPINSI.
SETIAP TINGKAT PEMERINTAHAN MEMILIKI PORSI KEWENANGAN DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN:
23 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJP Daerah: 20 years
RPJM Daerah: 5 years
RKPD:
1 years
Renstra SKPD: 5 years
Renja SKPD: 1 years
KUA
RKA-SKPD
RAPBD APBD
Penjabaran APBD
RPJP Nasional : 20 years
RPJM Nasional: 5 years RKP RAPBN APBN
Renstra KL: 5 years
Renja KL:
1 years RKA-KL Penjabaran
APBN
PROGRAM PLANNING BUDGETING
24
Dokumen Utama • RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Long-term Development
Planning) • RPJM = Rencana Pemanguan Jangka Menengah (Medium-term Development
Planning) • Renstra KL = Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Strategic Planning of
Ministry/Government Institution) • Renstra SKPD = Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Strategic
Planning of Local Institution Unit ) • Renja KL = Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Program Planning of
Ministry/Government Institution) • Renja SKPD = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Program
Planning of of Local Institution Unit) • RKP = Rencana Kerja Pembangunan (Development Program Planning) • RKPD = Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Local Development Program
Planning) • KUA = Kebijakan Umum Anggaran (General Policy of Budgeting) • RAPBN = Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Central
Government Budget Planing) • RAPBN = Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Central
Government Budget Planning) • RAPBD = Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Local
Government Budget Planning)
25
PERENCANAAN SESUAI KEWENANGAN
K/K Prop Pusat K/K Prop Pusat K/K Prop Pusat
Pusat
Propinsi
Kabupaten Kota
Pusat Propinsi Kabupaten / Kota
Kewenangan
Informasi mengenai paket usulan program / proyek
Paket usulan program/proyek
pembangunan
Kebijakan / usulan dari tingkat atas
Hasil pembahasan
26
KESRA
DESENT-OTDA
EKONOMI
MEMBANGUN KONSENSUS REPETA
DIKNAS, KESEHATAN
TANI, HUB, KIMPRASWIL
KAB/KOTA
PROP
ASPIRASI DAERAH
POLKAM
PRIORITAS PROGRAM KABINET
SINKRONISASI UPAYA
ISSU POKOK INTEGRASI NASIONAL PEMBIAYAAN EK. RAKYAT-UKM INFRASTRUKTUR LEGISLASI-DARKUM KESRA VS KEMISKINAN
top related