faktor-faktor yang mempengaruhi orang malaysia menikah di
Post on 29-Dec-2021
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar
Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Hukum Keluarga Pada Fakultas Syariah
Oleh:
AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI
NIM : SHK 101170038
PEMBIMBING
Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I
Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1441H/2020M
I
PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu pensyaratan memperoleh gelar program strata 1 (S1) di Fakultas
Syariah.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.
Jambi, Mei 2020
AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI
SHK 101170038
II
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ahmad Syamin Bin Ahmad Subari
NIM : SHK 101170038
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara
(Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)” Yang dimunaqasyahkan pada hari
tanggal 3 Agustus 2020.
Dengan Penguji 1 : Dra. Rafika, M.Ag
Dengan Penguji 2 : Elvi Alfian A. S.H.,M.H
Telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk Tim Penguji dan Pembimbing.
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Jambi, Oktober 2020
Yang menyatakan,
Ahmad Syamin Bin Ahmad Subari
NIM : SHK 101170038
Telah diteliti kebenarannya, dan telah sesuai dengan keputusan Sidang
Munaqasyah tanggal 3 Agustus 2020.
Penguji I Penguji 2
Dra. Rafika, M.Ag Elvi Alfian A. S.H.,M.H
NIP: 196809181994032003 NIP: 197005232014121001
Sekretaris Sidang
Zarkani, S.Ag
NIP: 197603262002121001
III
NOTA DINAS
IV
PERSETUJUAN PEMBIMBING
V
PENGESAHAN SKRIPSI
VI
MOTTO
بِسمِْ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحيِم
Artinya : Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.1
1 An-Nisa’ (4) : 1
VII
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia
Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis) adalah
untuk mengungkap faktor dan dan masalah yang terjadi dalam kalangan masyarakat
di negeri Perlis. Penulis menjalankan kajian lapangan di Jabatan Agama Islam
Negeri Perlis (JAIPs), Perlis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah melalui dua pendekatan penelitian yaitu, field research (kajian
lapangan) yaitu di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan juga library research
(kajian pustaka) supaya penulis dapat meneliti dan membahas penelitian ini secara
rinci dan dengan lebih mendalam. Instrument pengumpulan data yang digunakan
adalah melalui wawancara, yang mana penulis akan mendapatkan maklumat
berkaitan faktor-faktor yang diteliti bersama dengan pegawai yang terlibat seperti
pegawai hal ehwal islam JAIPs dan Instrument pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mana penulis akan melihat dan
meneliti secara lansung dokumentasi mengenai masalah diteliti. Hasil dari
penelitian skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pernikahan di luar negara seperti faktor wali, poligami,
hamil di luar nikah, masalah khalwat, cepat dan mudah, belanja nikah yang tinggi,
sindiket, kurang faham agama dan kewarganegaraan. Disamping itu, Enajmen
Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 1991 jelas
memperuntukkan bahwa dibawah seksyen 11, sesuatu perkawinan adalah tidak sah
melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak untuk
menjadikannya sah serta seksyen 12 memperuntukkan walaupun sesuatu
perkawinan itu melanggar akta ini namun sah mengikut hukum syarak, ia boleh
didaftarkan dibawah akta ini dengan mendapat perintah dari mahkamah mengikut
seksyen 13(c). Akibat dari kawin lari ini dapat dilihat pada seksyen 40 yang
memperuntukkan denda tidak melebihi satu ribu ringgit Malaysia serta penjara
tidak melebihi enam bulan. Kawin lariatau di luar negara yang tidak didaftarkan
juga tidak berhak menerima apa-apa hak berdasarkan akta ini.
Kata Kunci: Faktor Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara
VIII
PERSEMBAHAN
بسم الله الرحمن الرحيمKupersembahkan skripsi ini untuk orang- orang yang kucintai:
Ayahanda Ahmad Subari Bin Shaari dan Ibunda Khadijah Binti Rasul yang telah
mendidik dan mengasuh anakanda dari lahir hingga dewasa dengan penuh kasih
sayang yang tidak terbatas, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti
kepada kedua orang tua dan bermanafaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa
seterusnya dapat meraih cita-cita murni.
Saudara-saudariku, Syafizah,Syuhairi,Syahirah dan Saudara mara serta Sepupu
kedua belah Umi dan Abah sekeluarga. Terima kasih di atas segala perhatian ,
sumbangan dan doa yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di
antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu
amalan yang berjalan pahala sampai bila pun.
Ustadz- ustadz dan ustazah- ustazah serta pensyarah dan guru-guru di SKTB,
SMA AL MAAD, dan Kolej Universiti Islam Melaka. Semoga kita dibangkitkan
dan dapat berkumpul kelak di padang mahsyar bersama para-para anbiya dan
solihin dan mendapat naungan Allah SWT dan Syafaat Baginda Rasulullah SAW.
Terima kasih juga kepada Tuan Amir, Puan Najwa, Puan Ameera dan Bapak
Awang atas bantuan dan kesabaran dalam membantu saya sepanjang kajian saya
di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Sahabat seperjuanganku di Jambi dalam
Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Malaysia di Indonesia, serta teman-teman
dari Indonesia khususnya keluargaku di Posko 13 maupun teman-teman yang
berada di Malaysia, yang setia telah memberikan semangat dan dorongan di kala
suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik
selamanya.
Terima kasih atas segalanya.
IX
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah
SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam turut dilimpahkan
kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai.
Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi
nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
yang diberi judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia
Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis),
Malaysia. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap
pengembangan ilmu syariah dalam bagian hukum. Juga memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam
Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui
tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa
pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal
hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skipsi ini agar
selari dengan penjadwalan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai
pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang
diharapkan. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima
kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun
secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Bapak
Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D, Wakil Rektor I. Dr. H. Hidayat, M.Pd,
Wakil Rektor II, dan ibu Dr. Hj. Fadlillah, M.Pd, Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi,
Indonesia.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, MHI., Ph.D, Wakil Dekan Bidang
Akademik. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., MHI, Wakil Dekan Bidang
X
Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Ibu Dr. Yuliatin, MHI,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Syariah
UIN STS Jambi, Indonesia.
4. Ibu Siti Marlina, S.Ag., MHI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga. Ibu Dian
Mustika, S.HI., M.A, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, Pembimbing I dan Bapak Drs. Baharuddin
Ahmad, MHI, pembimbing II yang telah banyak memberi masukan, tunjuk
ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawati
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan
jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan
maklumat maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini. Oleh
karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi
pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan
skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah
SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.
Jambi, 20 Mei 2019,
Penulis,
AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI
NIM: SHK 101170038
XI
TRANSLITERASI
n ن gh غ sy ش kh خ a ا
w و f ف sh ص d د b ب
h ھ q ق dh ض dz ذ t ت
’ ء k ك th ط r ر ts ث
y ؠ l ل zh ظ z ز j ج
m م ’ ع s س h ح
â = a panjang
î = l panjang
û = u panjang
au = او
ay = آى
XII
DAFTAR SINGKATAN
DYMM : Duli Yang Maha Mulia
YAB : Yang Amar Behormat
H : Hijrah
M : Masehi
UUKI : Undang Undang Keluarga Islam
JAIPs : Jabatan Agama Islam Negeri Perlis
MAIPs : Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlid
NCR : NNIKAH Cerai Rujuk
UIN STS : Universiti Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
SWT : Subhanahuwata ‘ala
SAW : Sallallahu ‘alaihiwasallam
RA. : Radiallahu ‘an
BSK : Bagian Sokongan Keluarga
hlm : Halaman
t.t : Tanpa Tahun
t. h : Tanpa Halaman
XIII
DAFTAR TABEL
Tabel 1 :Jadwal Penelitian………………………………………………….. ….22
Tabel 2 :Struktur Kepengurusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia……………25
Tabel 3 :Alasan 17 Responden Yang Berpoligami……………………………...46
Tabel 4 :Statistik Kasus Perkahwinan Luar Negara Di Jabatan Agama Islam…56
XIV
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………. i
PERNYATAAN KEASLIAN……………………………………………...... ii
NOTA DINAS………………………………………………………………… iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………... iv
PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………….... v
MOTTO……………………………………………………………………….. vi
ABSTRAK…………………………………………………………………..... vii
PERSEMBAHAN…………………………………………………………..... viii
KATA PENGANTAR……………………………………………………....... ix
TRANSLITERASI……………………………………………………..…….. xi
DAFTAR SINGKATAN……………………………………..……………… xii
DAFTAR TABEL………………………………………………. …………... xiii
DAFTAR ISI…………………………………………………………. ……… xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………………………….. 1
B. Rumusan Masalah……………………………...………. 6
C. Batasan Masalah……………………..…………….…… 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………….……....... 6
E. Kerangka Teori……………….………………………… 7
F. Tinjauan Pustaka…………………………………..…… 11
BAB II METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian…………...……………..……….…... 14
B. Jenis Penelitian……..……………………………….…. 14
C. Jenis Data dan Sumber Data………...………………… 15
D. Metode Pengumpulan Data Dan Analisis Data……..… 16
E. Sistematika Penulisan………….………………….…... 19
BAB III GAMBARAN UMUM JAINP MALAYSIA
A. Sejarah Ringkas……………………………………..…. 23
B. Struktur Organisasi……...……………………………... 25
C. Misi Dan Visi………….…………………………..…... 29
D. Tugas Dan Peran BPUUS…..…………………….…… 29
XV
E. Piagam Pelanggan……………………………...….…… 30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Faktor Yang Menyebabkan Orang Malaysia Menikah Di
Luar Negara…………………………………………….. 32
B. Akibat Dan Keabsahan Menikah Di Luar
Negara…………………………….…………………….. 41
C. Kasus-kasus Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara Yang
Terjadi Di Jabatan Agama Islam Negeri
Perlis…………………………………………………….. 43
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……………………………………………...55
B. Saran-saran……………………………...……………....55
C. Kata Penutup…………………………………………... 56
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan satu fitrah yang akan dilalui oleh setiap manusia. Ia juga
merupakan fasa kehidupan yang sangat dituntut oleh Islam, yang mana melalui
perkawinan yang sempurna akan dapat melahirkan generasi yang cemerlang dunia
dan akhirat. Pembentukan rumah tangga dalam Islam adalah sebagian dari elemen
penting ke arah pembentukan masyarakat harmoni berlandaskan syara’. Islam
mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk memelihara manusia itu dalam satu
kehidupan yang sehat serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri.
Oleh karena Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkawinan
untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan
perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam
tidak membiarkan naluri manusia tidak terpenuhi. Islam juga tidak memberikan
manusia kebebasan sepenuhnya untuk memenuhi keinginan seksual sehingga boleh
merosakkan diri, orang lain, akhlak, meruntuhkan keluarga dan rumah tangga serta
membuka pintu yang luas kepada godaan syaitan. Sebaliknya Islam berpendirian
sederhana dengan memenuhi keinginan fitrah manusia serta mengaturnya supaya
dapat berperan dengan baik dalam melahirkan keturunan manusia serta memastikan
kesinambungan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT :
2
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah; Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasai
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang
berfikir2.
Dalam firman Allah SWT yang lain juga ada menyatakan bahwa Islam
mensyariatkan perkawinan berlandaskan peraturan dan juga prinsip yang kukuh
untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, di samping memperoleh kebahagiaan
rumahtangga dan juga untuk mengekalkan keturunan manusia. Ini jelas dinyatakan
dalam firman Allah SWT :
Artinya : Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya
dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
2 Ar-Rum (30) : 21
3
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu3.
Perkawinan ini juga bertujuan untuk membina kerukunan rumah tangga agar ia
selaras dengan tuntutan agama dan juga merupakan satu tanggung jawab yang berat
yang harus dipikul setiap individu yang ingin berkawin. Ini karena melalui
perkawinan juga perkembangan keturunan akan berlaku dan terjadi perhubungan di
antara dua buah keluarga yang wajib dilaksanakan dengan mengikut perintah-Nya
agar ia tidak timbul masalah di kemudian hari.
Mengenai penetapan tentang aturan perkawinan untuk manusia juga telah
ditentukan Allah SWT dengan peraturan yang tidak boleh dilanggar dan wajib
dipatuhi selagi mana dia bergelar manusia. Di dalam sumber perundangan Islam
yang utama yaitu al-Quran dan Sunnah telah menggariskan hukum-hukum yang
berkaitan dengan perkahwinan seperti peminangan sebagai permulaan di dalam
perkawinan, mahar atau mas kahwin, upucara akad nikah, kerukunan dalam
rumahtangga, talak, ruju’, iddah, mut’ah dan sebagainya4.
Dalam mencapai sebuah ikatan perkawinan yang sah, mestilah mengikut
rukun-rukun dan syarat-syarat yang tertentu. Rukun nikah menurut mazhab
Syafi’iyah ada lima yaitu sighah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali
dan dua orang saksi.5 Setiap lima rukun nikah tersebut mempunyai syarat-syarat
yang tertentu. Di antara perkara terpenting di dalam sebuah ikatan perkawinan ialah
perempuan yang ingin berkawin mestilah mempunyai wali sama ada dia seorang
3 An-Nisaa’ (4) : 1 4 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan – Pernikahan, (Jakarta: DU Publishing,2011) hlm 28 5 Ibid hlm 105
4
gadis ataupun janda. Para wali mempunyai urutan dan tingkatannya yang tersusun
rapi. Oleh itu setiap perempuan yang ingin berkawin pada kebiasaannya yang
menjadi wali ialah ayah atau datuknya atau wali mewakilkan kepada orang lain
seperti imam, kadi atas sebab-sebab yang diperbolehkan. Ini bermakna kewujudan
wali dalam sebuah ikatan perkawinan amat diperlukan.6
Di Malaysia telah terjadi satu fenomena yang dikenali dengan kawin di luar
negara. Ini terjadi akibat dari beberapa faktor seperti hubungan mereka tidak
direstui oleh wali, masalah kewangan, masalah sosial, perkawinan bawah umur,
perkawinan dengan warga asing, kemunculan syarikat nikah sindiket dan
seumpamanya.7
Permasalah ini telah lama ada di Malaysia bahkan sehingga kini masalah
ini tidak pernah selesai. Kebanyakan pasangan memilih jalan yang singkat untuk
melangsungkan perkawinan karena di Malaysia setiap pasangan yang ingin
menikah perlu melalui beberapa tatacara perkawinan yang telah ditetapkan oleh
Undang-undang Keluarga Islam Malaysia. Selain itu, perkahwinan yang
dilaksanakan hendaklah dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak termasuk
persetujuan wali. Setiap pasangan juga harus mengikut kepada setiap keperluan di
dalam soal melaksanakan perkahwinan agar perkahwinan itu sah di sisi agama
Islam mahupun UUKI. Perkahwinan yang diperakui oleh UUKI ialah apabila pihak
berwajib mengeluarkan sijil perakuan pernikahan yang mengandungi maklumat
pasangan. Sekiranya berlaku masalah akibat tidak mendaftarkan perkahwinan,
6 Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Syafie (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2009) hlm 735 7 Nabilah Yusuf et al, “Fenomenan Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”, dalam Jurnal Diskusi
Syariah dan Undang-undang, Siri 5, hlm 27
5
UUKI tidak akan melayan sebarang kes yang berkaitan dengan permasalahan
rumahtangga. tatacara lain yang perlu dipatuhi ialah keperluan untuk mengikuti
kursus pra-perkahwinan yang dikenali sebagai Modul Bersepadu Kursus Pra-
perkahwinan Islam. Beliau menyimpulkan bahawa kursus ini dilaksanakan bagi
setiap pasangan yang hendak berkahwin. Syarat ini merupakan salah satu prinsip
dan pendekatan yang digubal dalam Enakmen Keluarga Islam Malaysia (EKIM)
yang bertujuan untuk mendedahkan segala maklumat yang terpenting dalam
kehidupan berumahtangga. Berdasarkan penelitian dan observasi mereka
menyatakan bahawa keperluan bagi setiap pasangan yang hendak berkahwin
hendaklah menjalani ujian pemeriksaan darah. Walaupun keperluan ini agak
keterlaluan tetapi ianya dianggap sebagai keperluan mendesak (maslahah) pada
masa akan datang. Ianya bertujuan untuk mengelakkan seorang calon pengantin
yang tidak berdosa secara tidak sengaja menghidap penyakit AIDS. Penulis
berpendapat bahawa setiap keperluan dan syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap
pasangan yang hendak berkahwin mempunyai baik dan buruknya. Tujuan ianya
diperuntukkan adalah untuk menjaga kabajikan kehidupan berumahtangga, namun
keburukannya ialah mendatangkan kesukaran dan masalah kepada pasangan yang
terlibat. Oleh kerana wujudnya tatacara yang ketat ini menyebabkan pasangan
memilih jalan yang mudah dan senang untuk berkahwin di luar negara tanpa
mengikut prosedur walaupun perkahwinan mereka sah di sisi syarak.8
8 PERKAHWINAN TIDAK MENGIKUT PROSEDUR: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
http://studentsrepo.um.edu.my/5021/1/MOHD_ZAHIRUDDIN_FAHMI.pdf, hlm 13.
6
Jika di Indonesia isu kawin siri ini juga berlaku dalam kalangan
masyarakatnya. Di Indonesia kawin lari berarti perkawinan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang
tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini
jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya
adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh
mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim dan perkawinan mereka tidak
dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)9
Masalah utama bagi terma kawin lari ini adalah status nikahnya diragui
sama ada sah maupun tidak karena banyak perkara yang perlu diteliti dan dipenuhi
seperti apakah rukun nikah dipenuhi, keberadaan wali dalam upacara nikah
tersebut, status jurunikah yang mengakad nikahkan mempelai, status calon
mempelai laki-laki, status calon mempelai perempuan, apakah ada perintah
mahkamah yang menghalang calon mempelai untuk berkawin status saksi dan
sebagainya. Kesan daripada masalah ini, maka wujudlah pelbagai tanggapan atau
kesan negatif yang dihadapi oleh pasangan sama ada dari segi perundangan, sosial
dan seumpamanya.10
Hasil daripada isu ini, pada 1 Julai tahun 2002 Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah bermuzakarah dan
membincangkan isu kawin lari di Thailand Selatan. Muzakarah telah memutuskan
bahwa hukum perkawinan diluar negara adalah sah dengan meletakkan empat
9 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan,(Aceh: Unimal Press,2016) hlm 48 10 Nabilah Yusuf et al, “Fenomenan Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”, dalam Jurnal Diskusi
Syariah dan Undang-undang, Siri 5, hlm 38
7
syarat yaitu, perkawinan itu mengikut rukun nikah, perkawinan itu melebihi dua
marhalah, tiada putusan mahkamah yang menghalang perempuan itu menikah di
atas alasan syarak dan perkawinan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh
wilayah negara berkenaan serta diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia
ditauliahkan sebagai wali hakim.11
Dari keterangan di atas, alasan penulis memilih judul ini dikarenakan
masalah yang mempengaruhi melibatkan pernikahan di luar negara tapi bukan di
negara sendiri maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan mengangkat
judul skripsi yaitu “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia
Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)
Malaysia.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan huraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan
beberapa permasalahan di antaranya sebagai berikut:
1. Faktor orang Malaysia menikah di luar Negara menurut JAIPs.
2. Bagaimana akibat dan keabsahan menikah di luar Negara menurut
JAIPs.
3. Bagaimana dampak yang terjadi bagi orang Malaysia menikah di luar
negara.
C. Batasan Masalah
11 JAKIM, Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi
Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, (Selangor : Bahagian Pengurusan Fatwa,2015) hlm 157
8
Mengingat luasnya permasalahan yang penulis bahas, maka fokus penelitian
penulis membataskan permasalahan ini. Oleh sebab itu penulis hanya
membahaskan tentang factor-faktor orang Malaysia menikah atau berkawin di luar
Negara khusunya Thailand.
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas maka,
penulis mempunyai tujuan:
a. Ingin mengetahui faktor-faktor orang Malaysia menikah di
luar Negara menurut JAIPs.
b. Ingin mengetahui bagaimana akibat faktor menikah di luar
Negara menurut JAIPs.
c. Ingin mengetahui dampak yang terjadi bagi orang Malaysia
menikah di luar negara.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai sumbangsih penulis dalam rangka memahami ajaran Agama Islam
khususnya tentang sahnya suatu pernikahan.
b. Untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis serta untuk menambah
khazanah keilmuan yang dipersembah kepada almamater khususnya pada
Falkutas Syarai’ah.
E. Kerangka Teori
1. Akad
9
Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan
melaksanakan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu
pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu
pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud
tersebut dan menghalalkan hubungan sepasang mempelai umtuk hidup membina
keluarga bersama.12
Nikah dari segi bahasa berarti bergandingan, bercampur dan bergaul. Nikah dari
istilah syarak’ berarti akad yang mengharuskan suami-istri melakukan istimta’
(berseronok dan bersetubuh) dengan cara yang syarie. Nikah terbagi kepada dua
jenis yaitu nikah yang sah dan nikah yang batil. Nikah yang sah adalah nikah yang
cukup rukun dan syarat sah nikah manakala nikah yang batil adalah nikah yang tidak
cukup rukun atau syarat sah nikah.13
Rukun nikah menurut mazhab syafi’iyah ada lima yaitu sighah, suami, istri, wali dan
dua orang saksi. Ini berbeda dengan mazhab yang lain seperti mazhab Hnafiyah
hanya menetapkan satu rukun saja yaitu sighah dan mazhab Malikiyah menetapkan
tiga rukun yaitu wali nikah, mahallunnikah yaitu pasangan suami istri dan sighah.
Manakala menurut mazhab Hanabilah pula, menetapkan tiga rukunyaitu pasangan
suami istri, ijab dan Kabul. 14 Akan tetapi di Malaysia lebih cenderung dan
berpegang keapada mazhab Asy-Syafi’iyah dalam fiqih perkawinan.
2. Wali Hakim Di Luar Malaysia
12http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi perkawinan.html/diakses 30
maret 2017 13Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Shafie, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2009) hlm 769 14Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan, (Jakarta: DU Publishing,2011) hlm 105
10
Perundang-undangan (perkawinan) Malaysia juga mengharuskan (wajib)
adanya wali dalam perkawinan, tanpa wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
Dalam perundang-undangan keluarga Malaysia, pada prinsipnya, wali nikah adalah
wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat diganti oleh
wali hakim (di Malaysia disebut wali raja). 15 Wali hakim atau wali am dapat
bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau
enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada
putusan dari Mahkamah Syariah Negeri berkenaan wali tersebut
Daripada segi hukum agama, pernikahan di luar negara ini sah selagi ia memenuhi
dan mematuhi semua hukum syarak. Selain hukum-hakam agama, pasangan yang
memilih untuk bernikah di luar negara sebenarnya perlu juga melihat pelbagai
implikasi lain yang berkait dengan undang-undang.
Hukum Nikah di luar negara adalah sah dengan syarat-syarat sepertimana berikut:
1) Pernikahan itu mengikut rukun nikah.
2) Pernikahan itu melebihi dua marhalah.
3) Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas
alasan syarak ditempat dia bermastautin.
4) Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara
berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan
sebagai wali hakim.
15 https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-malaysia (Terakhir kali
dikunjungi pada 23 maret 2018)
11
Selain itu, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal
Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah
membincangkan Perkahwinan yang meninggalkan Wali lebih Dua Marhalah
Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan
yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan
yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-
Syafie.
Kebanyakan yang ingin bernikah di luar negara, terutama kaum wanita berasa amat
risau dan bimbang apabila dikaitkan dengan wali yang berwalikan Hakim. Para
Fuqaha sependapat bahawa wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan
yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkahwin
walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak.
Kalau wali enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya,
perempuan itu boleh membuat aduan di mahkamah syariah untuk penyelesaian dan
mahkamah boleh melantik wali hakim, kalau perlu. Perempuan itu boleh juga
menjauhkan diri dari wali sejauh 2 marhalah atau lebih, dan nikah di sana
menggunakan wali am atau wali hakim yang dilantik oleh kerajaan di tempat nikah
itu.
Seorang wali hanya boleh menghalang perempuan yang dalam kewaliannya dari
berkahwin jika ada alasan syarak untuk berbuat demikian. Jika tiada alasan syarak,
maka wali tak boleh menghalang pernikahan itu. Oleh yang demikian, perbuatan
wali enggan menikahkan atau menghalang wanita nikah tanpa ada alasan syarak
adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu.
12
Menurut Syafi'e, Maliki dan Hambali, apabila wali aqrab enggan menikahkan
pengantin perempuan, maka wali hakim lah yang menikahkannya. Rasulullah saw
bersabda: "Kalau wali-wali itu enggan maka Sultan atau hakim menjadi wali bagi
perempuan yang tidak mempunyai wali". (Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi).16
Jika perkahwinan di sempadan itu tidak didaftar dan tidak disahkan, maka jika
timbul masalah dalam perkahwinan ini, ia tidak boleh dibawa ke pejabat agama atau
Mahkamah Syariah di Malaysia. Pasangan perlu memohon kebenaran
mendaftarkan pernikahan di sempadan di bawah Enakmen Undang-undang
Keluarga Islam (mengikut negeri). 17
F. Tinjauan Pustaka
Terdapat pelbagai referensi berkaitan nikah di luar negara yang dapat ditemui,
adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang nikah di luar
negara di antaranya ialah “Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara Di
Kalangan Penduduk Negeri Johor” yang disusun oleh Ikhsan, Yosree dan Ramli.
Skripsi ini membahas tentang faktor dan kesan jika penduduk Negeri Johor menikah
di luar negerinya. Di dalam itu juga terdapat pembahasan mengenai sejauhmanakah
faktor keizinan keluarga, poligami, kewarganegaraan, perzinaan, kejahilan undang-
undang, kewangan dan adat istiadat menjadi punca pernikahan di luar negara serta
bagaimanakah suasana rumahtangga mereka selepas pernikahan telah sempurna
dijalankan. Hasil dapatan menunjukkan faktor demografi seseorang mempengaruhi
tindakannya bernikah di luar negara. Dapatan juga menunjukkan punca utama
16 https://www.facebook.com/perundanganislam (Terakhir kali dikunjungi pada 26 Maret 2018) 17Rosniza Mohd Shariff,” Nikah Sempadan Dan Implikasi Undang-Undang”, Utusan Online, 08 Mei
2017
13
pernikahan tersebut bukanlah disebabkan masalah ketidakizinan keluarga,
poligami, perzinaan, kewangan dan juga adat istiadat tetapi disebabkan pasangan
tersebut mahu mengelakkan diri dari melakukan maksiat disamping wujudnya
tanggapan pernikahan di luar negara lebih mudah berbanding dalam negara18.
Seterusnya, skripsi “Perkahwinan tanpa kebenaran: Kajian terhadap kes-kes di
Mahkamah Syariah Negeri Perlis dari tahun 2006 hingga 2010” yang disusun oleh
Noor Salwani Binti Hussin. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor pasangan
mengambil tindakan ini disebabkan tidak mendapat kebenaran daripada wali,
tentangan keluarga, keinginan untuk berpoligami, prosedur perkahwinan yang
rumit dan pasangan yang dikahwini berasal dari luar negara. Kesannya pasangan
yang terlibat terpaksa berhadapan dengan pelbagai implikasi perundangan,
keretakan hubungan keluarga dan pandangan negatif masyarakat. Hasil kajian dapat
membantu pihak jabatan agama Islam mengenal pasti faktor bertambahnya kes
perkahwinan tanpa kebenaran serta mengemas kini prosedur berkaitan dan
masyarakat dapat disedarkan tentang risiko negatif hasil tindakan ini19.
Selain itu, skripsi “Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia
Tentang Kawin Lari Di Thailand Selatan” yang ditulis oleh Muhammad Akmal
Hadi Bin Muhamad Azmi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa metode yang
digunakan dalam Fatwa Kebangsaan Malaysia tentang penetapan fatwa kawin lari
di Thailand Selatan adalah sama seperti metode yang digunakan oleh ulama
sebelumnya dengan kendali kepada ayat-ayat al-Quran dan Hadist serta mengamati
18 Ikhasn Yosree Dan Ramli “Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara Di Kalangan Penduduk
Negeri Johor.” Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai, 2003. 19 Noor Salwani Binti Hussin “Perkahwinan tanpa kebenaran: Kajian terhadap kes-kes di
Mahkamah Syariah Negeri Perlis Dari Tahun 2006 - 2010” Universiti Utara Malaysia, 2015.
14
pendapat ulama yang muktabar. Disamping itu, Akta Undang-Undang Keluarga
Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 jelas memperuntukkan bahwa dibawah
seksyen 11, sesuatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat
yang perlu, menurut hukum syarak untuk menjadikannya sah serta seksyen 12
memperuntukkan walaupun sesuatu perkawinan itu melanggar akta ini namun sah
mengikut hukum syarak, ia boleh didaftarkan dibawah akta ini dengan mendapat
perintah dari mahkamah. Akibat dari kawin lari ini dapat dilihat pada seksyen 40
yang memperuntukkan denda tidak melebihi satu ribu ringgit Malaysia serta penjara
tidak melebihi enam bulan. Kawin lari yang tidak didaftarkan juga tidak berhak
menerima apa-apa hak berdasarkan akta ini20.
Akhir sekali, sebuah jurnal “Fenomena Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal” yang
ditulis oleh Intan Nadia, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim dan Haliza A. Shukor.
Jurnal ini membahas tentang satu fenomena yang masih berlaku dalam masyarakat
Malaysia. Walaupun terma nikah sidiket tidak digunakan secara langsung di dalam
perbincangan di antara para ulama fiqh, namun syarat yang jelas telah pun
diperuntukkan bagi menentukan kesahan sesuatu perkahwinan yang dijalankan.
Mutakhir ini, terma nikah sindiket telah banyak digunakan secara langsung dalam
konteks perkahwinan yang mana ia memerlukan penjelasan terperinci tentang
definisi nikah sindiket21.
Kesimpulannya, kesemua tinjauan pustaka yang digunakan penulis tidak secara
khusus mengkaji tentang judul skripsi yang diangkat oleh penulis iaitu “Faktor-
20 Muhammad Abdul Hadi Bin Mohd Azmi “Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Kebangsaan
Malaysia Tentang Kawin Lari Di Thailand Selatan” UIN STS JAMBI, 2017. 21 Intan Nadia, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim dan Haliza A. Shukor “Fenomena Nikah Sindiket:
Satu Huraian Awal”, Tahun 2011.
15
Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara (Studi Di
Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)”. Namun buku yang digunakan adalah sebagai
rujukan bagi mengumpul semua data supaya analisa penulis terhadap skripsi ini
dapat dicapai.
16
BAB II
METODE PENELITIAN
Dalam upaya agar kegiatan penulisan ini dapat terlaksana secara rasional
dan terarah untuk mencapai hasil yang optimal, maka dalam penyusunan skripsi ini
penulis menggunakan metode sebagai berikut:
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Malaysia. Waktu
penelitian yang dilakukan pada bulan April tahun 2019.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan dua jenis penelitian di
dalamnya yaitu:
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan secara lapangan yang dilakukan di Jabatan Agama Islam
Negeri Perlis Malaysia. Kaidah penelitian ini membantu penulis untuk
mendapatkan informasi yang lebih tepat dan terbaru serta berperan menguatkan
informasi yang diperoleh dari bahan bacaan.Selain itu, kaidah ini juga digunakan
untuk mendapatkan informasi tambahan dan penyelesaian kepada masalah yang
dihadapi.
b. Penelitian Pustaka (Library Research)
Kaidah penelitian ini penting dalam mengumpulkan data dan informasi bagi
penelitian ini terhadap semua bab serta menjadi pedoman kepada penulis untuk
mengetahui dengan lebih rinci tentang apa yang bakal dikaji dalam penelitian ini.
17
Informasi diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, majalah, jurnal, hasil
penelitian, kertas kerja, seminar dan sumber-sumber lain.
C. Jenis Data Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan untuk memperoleh
data informasi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu data primer dan data skunder:
a. Data Primer
Data primer data yang diperoleh tanpa perantara dari pihak kedua, ketiga dan
seterusnya.22 Data juga hendaklah diperoleh secara langsung daripada masyarakat
baik melalui wawancara, observasi dan informasi yang pertama kali daripada pihak-
pihak tertentu.23 Wawancara dalam penelitian ini diperoleh daripada Pegawai Hal
Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Malaysia yaitu Ustaz Mohd
Hafeez Bin Abu Seman beserta pegawai-pegawai lain yang membahaskan tentang
faktor dan kesan nikah di luar negara yang terdapat di JAIPs, Perlis, Malaysia dan
beberapa firman Allah diambil dari Al-Qur’an.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti melalui jurnal, buku-buku,
majalah, website, dokumentasi, menelaah perundang-undangan atau bahan bacaan
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.24 Data sekunder
sebagai data pendukung dalam peroleh informasi yang terkait dalam penelitian
22 Ibid, hlm.34. 23 Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung
:Alfabeta, 2017), hlm. 99. 24 Ibid, hlm. 99.
18
terutamanya Enakmen 4 Tahun 1992 Enakmen Pentadbiran Undang-undang
Keluarga Islam Malaysia Negeri Perlis, Malaysia Tahun 1991. Buku-buku yang
digunakan misalnya seperti Fiqh Munakahat, Fiqh Islam Mazhab Syafie, Fiqh
Wanita dan sebagainya.
2. Sumber Data
Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun sumber data dalam
penelitian ini terdiri daripada:
a. Sumber data primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan
dengan cara melakukan wawancara kepada Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan
Agama Islam Negeri Perlis, Malaysia yaitu Ustaz Mohd Hafeez Bin Abu Seman
berserta pegawai-pegawai lain di JAIPs, Perlis, Malaysia.
b. Sumber data skunder
Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan yang
berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data skunder dalam penelitian
ini adalah data-data yang diperoleh daripada buku-buku dan maklumat mengenai
objek dalam kajian peneliti.
D. Metode Pengumpulan Data Dan Analisis Data
1. Pengumpulan Data
a. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpul data yang biasanya
digunakan untuk tujuan penelitian hukum dengan mencatat perilaku hukum
sebagaimana terjadi dalam kenyataan. Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak
19
boleh menyimpang dari sifat dan tujuan penelitian.25 Penulis mengamati secara
langsung ke Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Perlis, Malaysia itu sendiri karena
penulis tinggal berdekatan dengan lokasi tersebut dan karena judul penulis sesuai
dengan tempat kajian yang ingin dilakukan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung
dari responden. Wawancara yang disebutkan dalam golongan ialah wawancara
yang berkaitan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memliki
nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara juga merupakan proses tanya jawab lisan
antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan.26
Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna
mencapai sesuatu tujuan. Teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah
dengan mewawancara pihak terkait seperti Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan
Agama Islam Negeri Perlis serta pegawai-pegawai JAIPs, Perlis, Malaysia.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai
bukti atau keterangan. Dokumentasi yang diartikan adalah dengan mengambil
sumber data dari orang-orang yang bersangkutan, buku-buku ilmiah, jurnal dan apa
sahaja sumber informasi dan kepustakaan yang sahih dan berkaitan. Penulis
mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen tertulis berhubungan dengan
penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan serta mengambil informasi
25 Ibid ,hlm119. 26 Ibid ,hlm 115-116.
20
dari alamat web internet. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperkuatkan
data-data yang sudah ada.
2. Teknis Analisis Data
Tujuan penulis menggunakan analisis data adalah untuk memudahkan serta
menyederhanakan olahan data yang akan dijelaskan. Dalam menganalisis data
kualitatif, ia dapat digunakan melalui cara data reduction (reduksi data), data
display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.27
Oleh itu, setelah data yang diperoleh terkumpul sesuai dengan permasalahan kajian
yang dibahas dan kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis telah
merangkumi bahwa penelitian adalah menggunakan metode analisis seperti berikut:
a) Reduksi Data
Analisis data dalam penelitian ini di laksanakan dengan tiga teknik iaitu mereduksi
data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data wawancara yang telah direkam
kemudian ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data
yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan dengan hukum pernikahan
dalam Enakmen2, Undang-undang Keluarga Islam Malaysia Negeri Perlis Tahun
1991..
b) Display Data
Teknis ini bisa disajikan dalam uraian hubungan antar kategori dan sejenisnya.
Yang paling digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat
naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada
pembaca. Pada teknis ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga
27 Sayuti Una, M.H, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm.52.
21
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian
data merupakan cara bagaimana data itu mudah difahami oleh pembaca dan
pembahasan itu bisa menarik seseorang membaca penelitian samada dalam
penyajian verbal, penyajian visual atau penyajian matematis.28
c) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi
Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data
yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian
lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.
E. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah membahagikan kepada lima
bab dan terdiri dari sub-sub perbahasan. Setiap bab membahaskan permasalahan-
permasalahan tertentu namun setiap sub sub dalam bab itu saling terkait dangan sub
sub lainnya. Sistematika penulisannya adalah seperti berikut :
I. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan
Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.
II. Bab Kedua membahas tentang metode penelitian dan subnya adalah lokasi
penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan
data dan analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
28 Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung :
Alfabeta, 2017) hlm. 124.
22
III. Bab ketiga menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah
dan perkembangan, visi, misi dan slogan, tugas serta peran Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis.
IV. Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian seperti faktor-fsktor
pernikahan di luar negara. Bab ini juga menguraikan tentang akibat kawin di
luar negara menurut Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.. Akhir sekali, kasus-
kasus nikah di luar negara yang terjadi di Jabatn Agama Islam Negeri Perlis,
Malaysia dan penyelesaiannya.
V. Bab Kelima merupakan bab terakhir yang berisi huraian penutup yang
berkaitan tentang kesimpulan dan juga rekomendasi kajian yang dijalankan
serta menjawab segala rumusan masalah. Kesimpulan ini ialah kesemua kajian
yang diambil dari data, analisis, penjelasan dan huraian dari bab-bab kemudian
diringkaskan dan disatukan seterusnya dijadikan sebagai pembuktian. Selain
itu ia juga berisi saran-saran akhir dari penulis sendiri.
F. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian adalah sangat penting bagi melengkapi sebuah pembuatan kajian
atau skripsi. Tujuannya adalah supaya pembuatan suatu penelitian itu lebih
terencana dan selesai sesuai dengan waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis telah
membagi-bagikan mengikut waktu berdasarkan tempoh tertentu sebagai pedoman.
Selain itu, jadwal penelitian bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban
dalam proposal skripsi penulis, bahkan lebih dari itu agar penulis bisa konsisten
23
dalam melaksanakan tanggungjawab penulisan skripsi ini dengan baik.29 Adapun
jadwal penelitian adalah seperti berikut:
29 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke-2, (Jambi : Syariah Press, 2012), hlm.57.
24
N
O
KEGIATAN
2018 2019
APRIL JULI OKTOBE
R
DISEMBER FEBRUARI MARET JULI AGUSTU
S
SEPTEMBE
R
1 Pengajuan
Judul
X
2 Pembuatan
Proposal
X
3 Pembaikian
Proposal Dan
Seminar
X
X
X
X
4 Surat Izin
Riset
X
5 Pengumpula
n Data
X
X
6 Pengolahan
Dan Analisis
Data
X
X
X
X
7 Pembuatan
Laporan
X
X
X
8 Bimbingan
Dan
Pembaikkan
X
X
X
9 Agenda Dan
Ujian Skripsi
X
X
X
25
BAB III
GAMBARAN UMUM JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS
MALAYSIA
A. Sejarah Ringkas
Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) adalah badan
baerasingan daripada kuasa Kerajaan Neageri Perlis yang ditubuhkan selaras
dengan peruntukan seksyen 6(1) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 :
“Ketua Agama bagi Negeri ialah Raja dan Raja boleh memerintah supaya dibuat
undang-undang untuk tujuan mengatur dan menubuh sebuah majlis yang
dinamakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu bagi membantu dan
menasihat Baginda di dalam segala perkara yang berkaitan dengan agama Negeri
dan adat istiadat Melayu”.
Kuasa Maips sebagai sebuah Dewan DiRaja yang membantu Duli Yang
Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dalam hal ehwal Agama islam turut ditegaskan
oleh Seksyen 4(1),Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis Tahun 2006 yang
meneyebut: “MAka hendaklah ada suatu badan bernama “Majlis Agama Islam dan
Adat Istiadat Melayu Perlis” untuk membantu dan menasihat Duli Yang Maha
Mulia Raja Pemerintah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan Agama
Islam dan Adai Istiadat Melayu”.
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis (JAIPs) pula ditubuhkan sebagai
jentera Kerajaan Negeri Perlis yang berfungsi membantu melaksanakan dasar-dasar
yang telah ditetapkan oleh MAIPs dengan lebih focus dan berkesan. Dalam hokum
syarak, JAIPs adalah terikat dan perlu melaksanakan Fatwa dan Irsyad
26
Jabatan Mufti Negeri Perlis. Oleh itu, JAIPs sebagai pelaksana dasar sentiasa
menjalankan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku
Raja Perlis dan MAIPs sebagai pemutus dasar dari masa ke semasa. Fungsi dan
peranan JAIPs adalah berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948,
enakmen-enakmen dan fatwa yang ditetapkan oleh MAIPs yang kini diterajui oleh
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Ekoran daripada pendtrukturan
semula MAIPs oleh Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), pentadbiran
dan pengurusan hal ehwal islam diletakkan dibawah jabatan Hal Ehwal Agama
Islam Perlis mulai tahun 1998.
JAIPs terdiri daripada tujuh bahagian yang bertanggungjawab menguruskan
hal ehwal islam bagi Negeri Perlis. Bahagian-bahagian tersebut adalah :
1) Bahagian Khidmat Pengurusan
2) Bahagian Dakwah dan pengurusan Masjid
3) Bahagian Pendidikan
4) Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syraiah
5) Bahagian Penguatkuasaan
6) Bahagian Pendakwaan
7) Bahagian Penyelidikan dan Hub Halal
8) Bahagian Takmir
Sebagai sebuah agensi agama Islam yang terpenting di Negeri Perlis, JAIPs
sentiasa berperanan sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab mengukuhkan
pemahaman manhaj Ahlul al-Sunnah Wal-Jammah seperti yang termaktub di dalam
27
Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 kepada seluruh umat Islam di Negeri
Perlis melalui aktiviti dan program yang dirancang oleh JAIPs.
B. Struktur Organisasi
Bagi memantapkan pengurusan dan menghasilkan gerak kerja yang lebih
efisyen. Jakim dibagikan kepada empat sektor utama yaitu Sektor Dasar, Sektor
Pembangunan Insan, Sektor Pengurusan dan Sektor Di Bawah Pejabat Ketua
Pengarah. Berikut adalah struktur kepengurusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
yang terkini30 :
No
Nama Jawatan Bagian
1 DR HAJI HAZMAN BIN
HASSAN
Pengarah Terbuka
2 Fatin Binti Mohd Arshad Pem Tadbir
(PT/PO)
3 Bahagian Khidmat
Pengurusan
4 Rita Hartini Binti Yahaya Pen. Pegawai
Tadbir N32
5 Salmah Binti Mohamed Yusof Pem. Tadbir
kanan N22
6 Nur Atikah Binti Roselan
NurFatin Nabila Binti Roshidi
Pem. Tadbir
Kewangan
W19/22
7 Umiyah Binti Sulaiman
Nurul Hidayah Binti Sulaiman
Nurul Syazwani Binti Shahidan
Pem. Tadbir
(PT/PO) N19/22
8 Baser Bin Mat Alim
Fasihah Binti Abdul Halim
Pembantu
Operasi N11/14
9 Rasyili Bin Zainol
Yusmizi Bin Mohd Shaaban
Pemandu H11/14
10 Bahagian Dakwah
11 Ahmad Sirajuddin Bin Abdul
Satar
Peg. Hal Ehwal
Islam S44
30 Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov.my/direktori-kakitangan, akses 17
Augustus 2019
28
12 Mohamad Idham bin Sultan
Shafiy Bin Zakaria
Muhammad Adli Bin Aziz
Penolong
pegawai Hal
Ehwal Islam
S29/32
13 Mahadzir Bin Mohamad
Rozana Binti Ghazali
Zubair Bin Haji Abdullah
Pem. Hal Ehwal
Islam S19/22
14 Khairul Ridzuan Bin Din
Ahmad Affandi Bin Shukri
Pembantu Awam
H11
15 Bahagian Penyelidikan & Hub
Halal
16 Sharifah Mazni Binti Syed
Mustaffa
Peg Hal Ehwal
Islam S41/44
17 Suhaimi Bin Ahmad Penolong Peg
Hal Ehwal Islam
S32
18 Mohd Hafizah Binti Zakaria Pem Hal Ehwal
Islam S19/22
19 Bahagian Penguatkuasaan &
Pendakwaan
20 Ruslinda Binti Rusli
Muhd Ghazali Bin Mohd Noor
Peg Hal Ehwal
Islam S41/44
Penguatkuasaan
21 Ahmad Fikri Bin Ibrahim Penolong Peg.
Hal Ehwal Islam
S29/32
Penguatkuasaan
22 Arif Bin Ismail
Syazwani Binti Ahmad
Pem Hal Ehwal
Islam S19/22
Penguatkuasaan
23 Hafizi Bin Rosli Pemandu H11 Penguatkuasaan
24 Jamil Bin Ahmad Peg Syariah
LS41/44
Pendakwaan
Bahagian Pentadbiran
Undang-Undang Syariah
25 Muhammad Hafeez Bin Abu
Seman
Peg Hal Ehwal
Islam S44
26 Noor Diyana Binti Khairuddin Penolong Peg
Tadbir N29
27 Ku Suhailah Binti Ku Ahmad Pem Hal ehwal
Islam S19
Bahagian Pendidikan
28 Ahmad Hafiz Bin Jaafar Peg. Hal ehwal
Islam S41/44
29 Shamshaliza Binti Abdullah Pen. Peg. Hal
Ehwal Islam S32
29
30 -Kosong- Pem. Hal Ehwal
Islam S19/22
Penyelia Kafa
31 Mohd Shahriz Bin Sultan Ahmad Penyelia Kafa
32 Abdul Shahid Bin Ahmad Penyelia kafa
33 Nurul Husna Binti Zubair Penyelia Kafa
34 Raudhah Binti Che Daris Penyelia Kafa
35 Mohd Bukhori Mohamad Penyelia Kafa
36 Rohimi Bin Saad Penyelia Kafa
37 Nur Atiqah Binti Md Akhir Penyelia Kafa
Penyelia SA
38 Yahaya Bin Abdullah Penyelia SA
39 Nur Atikah Binti Azhar Penyelia SA
40 Mohd Isyraf Azhar Penyelia SA
41 Dzulkhairi Md Rejab Penyelia SA
C. Logo Jabatan Agama Islam Negeri Perlis
30
C. Visi Dan Misi
31
1. Visi
Menjadi institusi pengurusan hal ehwal islam negeri yang cekap dan unggul
menjelang 2020
2. Misi
Melahirkan ummah yang beriman dan bertaqwa melalui pengurusan yang
berkualiti berlandaskan di atas manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah
D. Tugas Dan Peran Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah
Divisi Administrasi Hukum Syariah bertanggung jawab untuk mengelola
dan menegakkan Penetapan Hukum Keluarga 2006. Bagian ini umumnya
bertanggung jawab untuk menangani aplikasi manajemen pernikahan Islam untuk
pemahaman dan pengungkapan. tentang masalah memberi dan melalui kegiatan
administrasi keluarga. Bagian ini terdiri dari dua unit utama:
Perkawinan, Perceraian dan Rujuk
Unit Konsultasi Cara Topan
Fungsi Bagian:
Menerapkan Manajemen Perkawinan, Perceraian dan Konsultasi Muslim Negara
Perlis
Mengelola kursus pra-nikah untuk Muslim negara Perlis
Mengelola proses negosiasi atau konseling keluarga untuk pasangan / anggota
keluarga / anggota keluarga yang menghadapi krisis domestik dan keluarga melalui
aplikasi dan pengaduan sebagai berikut:
Pengaduan / Saran Pengaduan / Perceraian / Pengaduan / Permohonan Wali Hakim,
Wali Ghaib
32
Wali enggan
Menyimpan dan mengemaskini rekod dan dokumen perkahwinan,penceraian dan
rujuk orang-orang Islam Perlis ke dalam Sistem Pengurusan Pernikahan Islam
Malaysia (SPPIM).31
E. Piagam Pelanggan
Kami siap memberikan layanan dan manajemen waktu yang cepat, akurat
dan berkualitas sesuai dengan standar berikut:
1) Menjaga, sesuai dengan alokasi anggaran yang disetujui oleh
Perkiraan Perbendaharaan Negara Perlis.
2) Memproses pembayaran untuk faktur dan lengkapi dan lengkapi
tagihan klaim dalam waktu 10 hari sejak tanggal pengiriman dan
setelah menerima Perbendaharaan Negara untuk pembayaran.
3) Catat dan pertahankan semua transaksi Departemen Top dalam buku
kas pada hari yang sama.
4) Jawab semua pertanyaan audit selama sebulan dan berikan prioritas
untuk mengambil tindakan korektif.
5) Membayar gaji staf dan tunjangan lain sesuai jadwal.
6) Perbarui file dan surat yang didistribusikan kepada otoritas terkait
dengan segera dan segera untuk tindakan lebih lanjut.
7) Perbarui Buku Pegangan Layanan Pengendali dan Personil
Departemen kapan pun diperlukan.
31 Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov. Di akses 17 Augustus 2019
33
8) Berikan semua dokumen yang berkaitan dengan layanan dan
personel Departemen secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan
persyaratan yang diminta.32
32 ibid
34
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Faktor Yang Menyebabkan Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara
1. Wali
Faktor utama berlakunya perkahwinan di luar negera tanpa kebenaran ialah
keengganan wali menikahkan perempuan di bawah jagaannya dengan lelaki pilihan
mereka. Antara sebab keengganan wali ialah wali telah mempunyai calon menantu
pilihan mereka sendiri, pilihan anak mereka tidak sekufu dari segi keturunan,
pangkat, agama, budaya, pihak lelaki telah beristeri, pihak perempuan sendiri
bawah umur dan lain-lain33.
2. Poligami
Sebilangan besar pasangan yang bernikah di luar negeri adalah disebabkan
pernikahan tersebut adalah penikahan poligami, sama ada pihak perempuan dalam
proses pernikahan itu menjdai isteri kedua, ketiga atau keempat. Oleh kerana,
permohonan di Negeri Perlis khususnya dan di Malaysia amnya dimestikan
mendapat kebenaran Mahkamah Syariah. Terdapat pasangan yang mengambil jalan
mudah dengan melakukan pernikahan mereka di luar negeri. Alasan yang mereka
berikan ialah mendapat tentangan daripada isteri yang sedia ada, tidak mahu isteri
yang sedia ada mengetahuinya ataupun untuk mengelakkan daripada
33 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan
Agama Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
35
diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti majikan, ahli keluarga atau pihak
berkuasa agama tempatan.34
3. Hamil Di Luar Pernikahan
Terdapat pasangan yang terdesak berkahwin di luar negeri untuk menutup malu
ataupun setelah pihak lelaki dipaksa atau diugut oleh pihak keluarga masing-masing
supaya bertanggungjawab setelah pihak perempuan telah hamil di luar
perkahwinan.
4. Masalah khalwat
Bagi mengelakkan pasangan disabitkan dengan kesalahan jenayah khalwat,
pasangan yang terlibat akan berkahwin di luar negeri untuk mendapatkan sijil nikah
sebagai bukti dan pembelaan di mahkamah bahawa mereka telah berkahwin semasa
ditangkap35.
5. Cepat Dan Mudah
Perkahwinan cara ini lebih cepat dan mudah kerana tidak perlu melalui proses temu
duga atau menjalani krusus pra-perkahwinan terlebih dahulu. Kebiasaannya, setiap
pasangan dari Malaysia yang berkahwin di luar bukan sahaja prosedurnya mudah,
bahkan hanya dengan bayaran sebanyak RM300 sahaja merka dapat
menyempurnakan perkahwinan mereka termasuklah khidmat juru nikah, saksi dan
urusan pendaftaran bagi pengeluaran sijil ikah yang sah. Sebahagian pasangan yang
lain (ia itu seramai 12 responden atau 15%) berkahwin di negara jiran menganggap
peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas mereka begitu membebankan. Mereka
34 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019 35 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
36
terpaksa menjalani proses temuduga dan melalui kursus pra perkahwinan terlebih
dahulu. Selain daripada itu jika pasangan yang berkahwin itu berlainan daerah atau
negeri, perakuan daripada pendaftar nikah,cerai dan rujuk daerah atau negeri yang
terbabit mesti diperolehi terlebih dahulu. Banyak borang-borang yang perlu diisi
serta masa yang lama terpaksa diambil untuk membolehkan pasangan terbabit
melangsungkan perkahwinan. Prosedur ini tidak berlaku di Majlis Agama Islam di
selatan Thailand. Menurut pegawai di Majlis Agama Islam Wilayah Yala, masa
yang diambil hanyalah selama satu hari sebelum pasangan terbabit diakad
nikahkan. Pihak perempuan hanya perlu membuktikan bahawa dia bukan isteri
orang (bujang) atau jika janda, hendaklah mengemukakan surat cerai atau sijil
kematian bekas suaminya.
6. Belanja Nikah Yang Tinggi
Tidak dinafikan belanja kahwin yang tinggi juga merupakan pemangkin
peningkatan jumlah perkahwinan luar negara tanpa kebenaran. Ada antara pihak
lelaki yang tidak berupaya untuk menyediakan hantaran dan perbelanjaan kenduri
yang tinggi seperti yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Dengan
melangsungkan perkahwinan di Thailand, mereka hanya perlu membayar mas
kahwin dan upah kahwin yang murah dan tidak perlu memberikan hantaran yang
kebiasaannya di luar kemampuan pihak lelak36i.
7. Sindiket
36 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
37
Kehadiran sindiket yang menyediakan khidmat jurunikah dan saksi-saksi nikah
juga memudahkan pasangan yang bermasalah untuk berkahwin lari. Pasangan yang
ingin kahwin hanya perlu menghubungi pihak-pihak tertentu yang berada di
sempadan Malaysia dan mereka akan membawa pasangan berjumpa dengan imam
dan saksi-saksi nikah yang sedia menikahkan perkahwinan mereka pada bila-bila
masa sahaja. Dengan kewujudan sindeket seperti ini, perkahwinan luar negara tanpa
kebenaran boleh dilakukan dengan mudah kerana pasangan tersebut tidak perlu lagi
mencari jurunikah dan saksi-saksi nikah.
Ada juga sindiket yang memberi kemudahan (dengan bayaran yang lebih sedikit)
kepada pasangan untuk berkahwin dengan membawa jurunikah dan saksi-saksi dari
Thailand ke Malaysia untuk menikahkan mereka dan memberikan sijil nikah
Thailand. Hal ini memudahkan lagi kepada pasangan bermasalah kerana tidak perlu
lagi ke sempadan yang akan melibatkan penggunaan pasport atau pas perjalanan.
Akibatnya, timbullah isu sijil kahwin palsu yang tidak diiktiraf oleh Majlis Agama
Islam selatan Thailand dan kerajaan Malaysia, kerana pasangan tersebut dinikahkan
oleh mereka yang tidak bertauliah. Hal ini hanya disedari apabila pasangan ingin
mendaftar semula perkahwinan mereka37.
Di Malaysia, secara urnurnnya urusan yang berkaitan dengan perkahwinan orang-
orang Islam adalah diatur oleh undang-undang yang terdapat di setiap negeri
dikenali sebagai Enakmen Keluarga Islam dan Akta bagi Wilayah-wilayah
Persekutuan. Di antara matlamat Enakmen Keluarga Islam ini ialah untuk
37 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
38
mengadakan peruntukan undang-undang keluarga Islam berhubung dengan
perkahwinan, perceraian, nafkah, jagaan dan perkara lain berkaitan dengan
kehidupan berkeluarga. Secara tidak langsung, dengan adanya undang-undang yang
mentadbir urusan berhubung dengan kehidupan berkeluarga pasangan Islam, maka
tanggung jawab dan hak pasangan terbabit kekal terpelihara dan ia dapat
menghalang daripada
berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, antaranya pernikahan secara
sindiket.
Menurut Ketua Hakim Syarie Mahkamah Syariah Negeri Perlis, YAA Dato'
Mohamad bin Haji Abdullah, nikah sindiket adalah merupakan pernikahan yang
tidak mengikut peraturan atau bersalahan dengan undang-undang sama ada sah atau
tidak sah dan sama ada melalui syarikat atau tidak. Dalam kes permohonan
pendaftaran semula pernikahan oleh Md. Khairul b. Jaafar dan Mazita Mohamed
(Kes No. 14005-0 10-0058-2008), kedua pasangan telah diakad nikah oleh abang
kandung Plaintif Kedua, kerana bapa kandung tidak diketahui keberadaannya.
Hakim memutuskan bahawa akad nikah tersebut tidak sah atas alasan jurunikah
tidak mempunyai kuasa pemalian walaupun beliau merupakan abang kandung
Plaintif Kedua.38
Menurut Mohd Hafeez (Pegawai Hal Ehwal Islam Bahagian NCR) pernikahan
secara sindiket adalah merupakan perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang
tidak bertauliah atau jurunikah yang tauliahnya sudah tamat tempoh dan
38 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019
39
menyebabkan sesuatu perkahwinan itu tidak sah dari segi perundangan. Menurut
beliau lagi, perkahwinan yang tidak mengikut prosedur perundangan adalah
merupakan nikah sidiket walaupun perkahwinan sebegini boleh jadi sah menurut
hukum syarak.
Nikah sindiket juga adalah merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di pejabat
Pendaftar Perkahwinan yang mana wali yang menikahkan tidak mendapat tauliah
daripada Majlis Agama Islam Negeri selain daripada pernikahan yang
menimbulkan keraguan dan juga wali yang meragukan. Ia juga merupakan suatu
perbuatan melakukan upacara pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya
pernikahan dengan tujuan untuk menipu yang dilakukan secara haram melalui
perantaraan seseorang atau kumpulan ahli yang tidak mendapat tauliah daripada
pihak pentadbir agama. Orang perantaraan tersebut berperanan untuk mengatur
perkahwinan dari awal sehingga pelanggan be rjaya memperolehi sijil nikah
mereka39.
8. Kurang Kefahaman Tentang Agama dan Undang-Undang Negeri
Kurang kefahaman agama tentang persoalan rukun perkahwinan dan perkara-
perkara berkaitan dengannya seperti masalah perwalian, merupakan faktor
penyebab berlakunya perkahwinan luar negara. Penggunaan wali raja atau wali
hakim di luar negeri atau di mana-mana tempat tanpa kebenaran pihak berkuasa
atau sebab wali tidak bersetuju dan tidak mengizinkan perkahwinan, lantas
pasangan menggunakan alasan wali berada lebih daripada 2 marhalah atau 60 batu
39 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
40
atau 96 kilometer dari tempat berlangsungnya pernikahan tidak boleh diterima
sewenang-wenangnya. Hal ini wujud kerana pasangan tersebut sendiri yang
melarikan diri daripada wali dan bukannya wali yang ghaib. Masalah wali tidak
memberi persetujuan boleh diselesaikan melalui permohonan perkahwinan
menggunakan wali raja atau wali hakim di daerah masing-masing.
9. Kewarganegaraan
Pada masa kini, terdapat ramai warganegara asing yang datang ke Malaysia ataupun
warganegara Malaysia ke luar negeri, sama ada kerana melancong, belajar, bekerja
dan menjalankan urusan perniagaan. Keadaan ini secara tidak langsung mendorong
hubungan peribadi antara warganegara asing dengan penduduk tempatan. Dan hasil
daripada hubungan tersebut, terdapat sebilangan daripada mereka melangsungkan
akad nikah di luar negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa agama negeri atas
pelbagai alasan seperti sedang berada di negeri berkenaan dan tidak sempat balik
ke Malaysia, memerlukan kos yang tinggi untuk berulang alik dan juga disebabkan
pernikahan dengan warganegara asing tersebut merupakan pernikahan poligami40.
B. Prosedur Perkahwinan Di Thailand
Kewajipan dan tanggungjawab jurunikah di Selatan Thailand atau mana-
mana tempat sama ada di dalam dan luar negara adalah untuk menikahkan mana-
mana pasangan dari Malaysia sama ada perkahwinan itu direstui oleh keluarga
pihak perempuan atau isteri pertama bagi mereka yang berpoligami.
40 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
41
Apa yang penting ialah tuntutan agama lebih diutamakan berbanding hal yang lain.
Bahawa dakwaan sesetengah pihak di Malaysia yang menyatakan sesiapa sahaja
yang ingin bernikah di Thailand boleh berbuat demikian tanpa masalah adalah tidak
benar dan tidak boleh dipercayai. Ini adalah kerana Undang-undang keluarga
seperti nikah, cerai dan rujuk juga sama ketatnya dengan Malaysia tetapi yang
berbezanya adalah pengurusannya adalah lebih cepat dan mudah. Contohnya,
prosedur pernikahan yang hendak dilaksanakan di Walayah Yala mestilah terlebih
dahulu mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Wilayah di mana pasangan perlu
mengisi borang tertentu keterangan dan pengesahan untuk bernikah. Berikut di
senaraikan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah
Yala ke atas pasangan yang hendak berkahwin:
1. Pasangan lelaki disediakan borang A-01.
2. Pasangan perempuan disediakan borang A-02.
3. Saksi disediakan borang A-03.
4. Sebelum pasangan berkenaan dikahwinkan mereka akan ditemuduga terlebih
dahulu oleh pendaftar nikah kahwin sama ada perkahwinan mereka boleh
diteruskan atau tidak.
5. Pihak perempuan akan disoal akan kedudukan walinya serta tempat mastautinnya
sama ada cukup dua marhalah atau tidak. Jika tidak cukup pihak Majlis akan
membawa kesatu tempat lain yang melepasi dua marhalah.
42
6. Setelah itu pasangan akan dinikahkan oleh jurunikah bertauliah dengan status
mereka sebagai wali am.
7. Pihak perempuan akan disiasat sama ada mereka isteri orang atau tidak,
khususnya mereka yang tidak mempunyai sebarang dokumen perceraian, surat
cerai takliq, khulu, sijil kematian suami dan sebagainya.
8. Umur minimum bagi lelaki ialah 18 tahun dan perempuan 16 tahun.
9. Warga Bangladesh tidak akan dikahwinkan sama sekali dengan rakyat Malaysia
kerana menghormati permintaan dari pihak berkuasa Malaysia.
10. Borang khas disediakan dan diisi oleh pasangan serta saksi dan akan disimpan
oleh pihak Majlis. Pihak Majlis akan menyimpan borang berkenaan dan akan
diserahkan kepada pihak berkuasa Malaysia jika diminta.
Jika terbukti pasangan terbabit memenuhi syarat-syarat dan keperluan di atas maka
perkahwinan akan dilangsungkan dan satu sijil nikah akan dikeluarkan berserta
surat pengesahan yang ditanda tangani oleh Yang DiPertua Majlis untuk diserahkan
kepada Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di Malaysia. Selain itu satu surat
peringatan juga dikeluarkan supaya pasangan terbabit menyerahkan semua
dokumen perkahwinan mereka kepada pihak pendaftar nikah, cerai dan rujuk di
Malaysia. Mengenai poligami pula, lelaki yang ingin berbuat demikian tidak akan
menghadapi masalah yang rumit kerana pihaknya akan memberi lebih keutamaan
kepada hukum Syarak, di mana wajib didahulukan daripada undang-undang dan
peraturan.
43
Walaupun begitu, mereka yang ingin berpoligami mesti bersumpah dengan nama
Allah swt untuk bertanggungjawab terhadap segala apa yang mereka lakukan
berkaitan proses tersebut. Bayaran sebanyak RM300.00 akan dikenakan (jika pihak
perempuan ingin menggunakan wali am manakala RM150.00 dikenakan bagi yang
mempunyai wali mujbir atau wali nasab) ke atas setiap pasangan. Surat nikah, surat
pengesahan nikah dan urusan yang berkaitan dengannya akan dikeluarkan oleh
Majlis Agama Islam Wilayah. Pada masa sekarang pasangan yang bernikah di sana
boleh mendapatkan surat pengesahan nikah serta-merta berbanding sebelum tahun
1998 iaitu setahun.
Seperti mana di Malaysia, pengantin lelaki yang bernikah di Thailand mesti
melafazkan taklik bagi memudahkan mereka membuat keputusan, sekiranya
berlaku masalah tertentu. Hal ini membabitkan isteri yang datang untuk menunutut
cerai kerana suami tidak menunaikan tanggungjawab atau suami kembali kepada
isteri pertama. Manakala tempoh yang diambil untuk menikahkan pasangan,
adakalanya sehari, setengah hari dan yang paling lama adalah seminggu. Situasi ini
bergantung kepada proses menyiapkan dokumen pernikahan dan kelulusan Majlis
Agama Islam Wilayah yang menjalankan proses pernikahan tersebut.41
B. Akibat Dan Keabsahan Menikah Di Luar Negara
Sebagai undang-undang yang bersifat universal, Undang-undang Islam
terpakai di mana saja di dunia ini. Bidang kuasanya tidak terbatas kepada satu-satu
provinsi saja. Oleh itu, dalam soal undang-undang keluarga, perkawinan yang
41 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
44
dilangsungkan di mana-mana negara dalam dunia ini diakui sah jika ia menurut
segala rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan oleh syarak dengan
sempurna.42
Bagaimanapun disebabkan oleh keadaan dunia hari ini yang ditadbirkan
mengikut negara bangsa dan dipecahkan kepada daerah-daerah yang mempunyai
pemerintahan sendiri, yang tidak ada kaitan dan di luar jangkauan bidang kuasa
negara lain, maka ia tidak lagi mudah dari segi pelaksanaannya, karena tiap-tiap
negara mempunyai undang-undang dan peraturan meraka sendiri. Undang-undang
keluarga juga tidak terkecuali daripada hakikat ini.43
Perkawinan yang dilakukan diluar negara karena pasangan yang berkenaan
berada di negara tersebut untuk tempoh yang lama dan karena sebab-sebab yang
tertentu. Perkawinan mereka mendapat persetujuan wali dan tanpa halangan
daripada mana-mana pihak. Perkawinan sebegini tidak menimbulkan apa-apa
masalah, karena Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam 1991,
seksyen dengan jelas memperuntukkan:
1. Tertakluk kepada sub-seksyen (2), perkahwinan boleh diakadnikahkan
mengikut Hukum Syarak oleh wali atau wakil wali di hadapan Pendaftar yang
dilantik di bawah Seksyen 28 (3) di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat
Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak memberitahu Kerajaan
Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkahwinan di
Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul itu.
42 Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur: IKIM,2006) hlm
.361 43 Ibid.
45
2. Sebelum mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini,
Pendaftar hendaklah berpuas hati-
a. bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adalah
pemastautin Negeri Perlis;
b. bahawa tiap-tiap satu pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin
mengikut Hukum Syarak dan Enakmen ini; dan
c. bahawa, jika salah satu pihak bukan pemastautin Negeri Perlis,
perkahwinan yang dicadangkan itu, jika diakadnikahkan, akan dikira
sebagai sah di tempat di mana pihak itu bermastautin.
3. Acara bagi akadnikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini
hendaklah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-
perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Perlis di
bawah Enakmen ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu negara asing
adalah seorang Pendaftar untuk Negeri Perlis44.
C. Kasus-Kasus Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara Yang Terjadi Di
Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.
1. Perkahwinan tidak dipersetujui oleh wali
Faktor utama masalah ini ialah berkaitan wali dari pihak perempuan.
Seramai 29 pasangan responden atau 36.25% kasus nikah tanpa kebenaran yang
dilakukan di Selatan Thailand adalah disebabkan pasangan lelaki tidak mendapat
persetujuan dari pihak perempuan. Ini adalah karena wali itu sendiri sudah
44 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
46
mempunyai pilihan yang dirasakan sesuai untuk anak perempuan mereka. Selain
daripada itu wali juga menganggap pasangan lelaki pilihan anak perempuannya itu
tidak sesuai dan tidak boleh menjamin masa depan anaknya.
Perkara sedemikian berlaku dalam kes Azizah Binti Mat lwn. Mat Bin
Salleh. Dalam kes ini wali (bapa) iaitu yang kena tuntut telah enggan untuk
mewalikan perkahwinan anaknya dengan alasan anaknya belum bekerja lagi.
Mahkamah memutuskan bahawa yang menuntut dibenarkan berkahwin dengan
menggunakan wali Raja. Namun tidak semua orang mahu melakukan sedemikian
kerana tidak mahu masalah dalam keluarga didedahkan kepada pihak awam. Jadi
jalan yang paling mudah ialah berkahwin di negara jiran tanpa kebenaran pihak
berkuasa Malaysia45.
Keengganan wali mengahwinkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan
anak perempuan tersebut merupakan salah satu faktor berlakunya nikah sindiket.
Wali merupakan orang yang mempunyai kuasa untuk mengahwinkan seorang anak
perempuan sama ada an& tersebut di bawah jagaannya ataupun tidak. Menurut
Mazhab Shafii, kedudukan seseorang wali dianggap penting lebih-lebih lagi ianya
menentukan sahnya taraf suatu perkahwinan atau sebaliknya. Seorang wali boleh
mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara tanpa terlebih dahulu
mendapat persetujuan daripada anak perempuan tersebut manakala seorang wali
tidak boleh mengahwinkan anak perempuannya yang janda tanpa persetujuan anak
perempuan tersebut. Walau bagaimanapun, keengganan wali untuk mengahwinkan
45 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
47
anak perempuannya perlu disertakan dengan sebab yang munasabah. Sekiranya
tiada sebab yang munasabah diberikan, maka anak perempuan tersebut boleh
memohon pada mahkamah supaya dinikahkan dengan menggunakan Wali Raja.
Satu contoh kes yang berlaku ialah kes Husin lawan Saayah dan Mat Hassan
(Perlis Kes Ma1 36/80). Plaintif yang merupakan bapa kepada Responden Pertama
memohon mahkamah membatalkan pernikahantersebut kerana ianya berlaku tanpa
izin (kahwin lari) di Pulau Panjang, Setol, Thailand. Mahkamah telah memutuskan
akad nikah tersebut batal atas alasan tiada izin wali serta tiada wakalah atau wali
Raja diperolehi. Dalam satu kes yang melibatkan pernikahan secara sindiket
menggunakan wali hakim palsu, pernikahan yang telah dijalankan tidak didaftarkan
semula di Malaysia sehinggalah wanita tersebut melahirkan anak. Wanita tersebut
memilih untuk bernikah secara sindiket disebabkan keluargmya tidak merestui
pilihannya, iaitu seorang buruh kasar yang juga merupakan penagih dadah.
Tidak kufu antara pasangan juga merupakan salah satu alasan yang boleh
membawa kepada keengganan pihak keluarga untuk merestui serta rnenerima bakal
menantu mereka. Antara masalah kufu yang berbangkitseperti bakal suami tidak
mempunyai pekerjaan, atau pasangan HIV positif, rnasalah mental dan
seumpamanya yang dilarang oleh syarak. Masalah sebegini lazimnya mengundang
tekanan terhadap pasangan yang sedang bercinta. Akhirnya mereka akan
memutuskan untuk mencari jalan mudah dengan menggunakan perkhidmatan nikah
sindiket.
Dalam kes Haji Mohamed lwn Bahrunnasran & Mazliani binti Mohamed
48
(Kes No. 41-015-1-96), Responden Pertama telah dijangkiti HIV positif Pasangan
ini telah melakukan dua kali akad nikah iaitu pada 16 Mei 2013 di Pasir Putih, Perlis
dan kemudiannya pada 22 Mei 2013 di Narathiwat, Thailand. Hakim memutuskan
kedua-dua akad nikah tersebut sebagai tidak sah menurut hukurn syarak dan
undang-undang, serta rnemerintahkan supaya sijil nikah yang dikeluarkan di
Narathiwat dirampas dan dibatalkan. Responden Pertama dan keluarganya dilarang
mengganggu
atau mencerobohi dengan apa cara sekalipun ke atas diri Responden Kedua
2.Poligami
Alasan 17 responden yang berpoligami46
ALASAN POLIGAMI BILANGAN PERATUS
Prosedur poligami yang
rumit
11 64.7%
Tiada Kesefahaman 5 29.4%
Kecacatan Pasangan 1 5.9%
Poligami merupakan faktor kedua terbanyak (17 responden atau 21.25%)
yang menyebabkan pasangan bertindak melanggar peruntukan Undang-undang
Keluarga Islam dengan melangsungkan perkahwinan secara kahwin lari di negara
jiran. Mereka berbuat demikian dengan niat untuk merahsiakan perkahwinan
46 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019
49
mereka dari pengetahuan isteri pertama. Selain daripada itu mereka menganggap
Undang-undang Keluarga Islam yang mensyaratkan lelaki yang ingin berpoligami
mesti mengemukakan permohonan di mahkamah Syariah amat menyusahkan. Ini
dapat dilihat dari 17 responden yang berkahwin poligami seramai 11 orang atau
64.75% berpendapat demikian. Sebagai contoh, di negeri Perlis, apabila seseorang
lelaki mengemukakan permohonan untuk berpoligami , beliau akan diperiksa oleh
hakim dalam mahkamah sama ada beliau mampu atau sebaliknya. Pemohon
berkenaan juga diminta membuat pengakuan untuk berlaku adil di antara isteri-
isteri serta sanggup membayar nafkah dengan secukupnya bagi isteri dan anak-
anaknya. Pengakuan ini mesti disokong oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi
dan dipersetujui oleh bakal isteri kedua dan walinya.
Pemeriksaan ini dibuat tanpa kehadiran isteri pertama, tetapi isteri tersebut
diberi notis oleh mahkamah untuk membuat apa-apa bantahan dan sebagainya.
Mahkamah akan membuat pertimbangan yang sewajarnya dengan mengambil kira
bantahan daripada pihak isteri pertama. Setelah itu mahkamah akan membuat
keputusan ama ada meluluskan permohonan tersebut ataupun sebaliknya.Selain
dari itu seramai 5 responden memberi alasan ketidaksefahaman dengan isteri
pertama menyebabkan responden berpoligami. Manakala seorang lagi memberi
alasan kesihatan atau kecacatan isteri sebagai alasan berpoligami47.
3. Kewarganegaraan
perkahwinan dengan warga asing juga menjadi alasan kepada pasangan
47 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
50
terbabit untuk menggunakan khidmat sindiket tertentu kerana hanya dengan
jalan ini sahaja segala kerumitan prosedur dapat dielakkan. Bagi pasangan muda,
mereka juga mempunyai harapan yang tinggi untuk bernikah melalui sindiket yang
dapat menghalalkan kehidupan mereka dengan alas an mengelak diri daripada
terjerumus ke lembah zina. Selain itu, pernikahan sindiket ini juga berlaku dalam
perkahwinan yang melibatkan warga asing apabila wali pada pasangan berada di
negara asal. Oleh itu, jalan mudah mtuk pernikahan ialah dengan melalui
pernikahan sindiket. Dalarn kes Khori binti Ahmad dan Abu Samah bin Abu Halim
(Kes Mal No. 11100-010(1)-4-2003), pihak perempuan merupakan warga asing
yang berasal dari negara Kemboja manakala pihak lelaki adalah warga tempatan.
Mereka dinikahkan oleh jurunikah bertauliah di rumah Penolong Pendaftar
Perkahwinan, penceraian dan Ruju' Mukim Kurung Anai, Perlis. persoalannya di
sini ialah, jurunikah tersebut telah berperanan sebagai Wali Raja bagi Plaintif
walhal ianya di luar bidang kuasa beliau. Hakim memutuskan akad nikah tersebut
sebagai fasid. Kasus yang melibatkan masyarakat warga asing di Malaysia juga
boleh berlaku dalam keadaan terdesak. Dalam kasus sebegini, mereka sanggup
menjadi jurunikah bagi pasangan yang ingin berkahwin. Sebagai contoh, kes
Faridah Abd. Karim dan Amran bin Mulis (Kes No. 14002 010 1065 2009) yang
diakad oleh wali hakim di Mahkamah Syariah Negeri Perlis oleh jurunikah
warganegara Indonesia dan pendaftarannya dilakukan di negara Indonesia. Setelah
51
mereka memohon pendaftarm semula di Perlis, hakim memutuskan bahwa
pernikahan tersebut tidak sah serta memerintahkan pasangan tersebut difaraqkan48.
4. Syarikat Sindiket
Pernikahan sindiket ini biasanya diatur oleh kurnpulan tertentu yang
bermatlamat untuk mencari keuntungan. Kumpulan ini akan mencari pelanggan dan
kemudiannya akan ada kumpulan-kumpulan lain yang menguruskan saksi,
dokumentasi, kad nikah palsu dan lain-lain perkara berhubung akad nikah. Di
Negeri Perlis, terdapat beberapa kurnpulan yang telah dikenal pasti sedang bergiat
aktif menjalankan aktiviti pernikahan secara sindiket ini. Dalam keadaan tertentu,
kumpula
sindiket ini juga akan memperalat orang tertentu untuk menjadi jurunikah tanpa
jurunikah tersebut mengetahui bahawa beliau mengakadnikahkan perkahwinan
sindiket. Sebagai contoh, dalam kes Nor Hasnida Hasan lawan Mohd Amir s/o
Abdul Alim Bawang (No kes: 14700-01 0-01 78-2007) yang mana Responden
membayar RM2500 kepada agen pernikahan sindiket bagi menguruskan majlis
akad nikah iaitu untuk pendaftaran dan bayaran lain. Namun, apabila disiasat, JAIPs
mengesahkan bahawa pernikahan itu tidak berdaftar di JAIPs dan Mahkamah
memutuskan bahawa ianya adalah pernikahan fasid.
D. Proses Untuk Pengesahan Dan Pendaftaran Semula
Perkahwinan tanpa izin yang dimaksudkan di sini ialah perkahwinan tanpa
kebenaran daripada Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk daripada negeri masing-
48 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
52
masing dan perkahwinan tanpa kebenaran daripada mahkamah bagi yang
berpoligami. Terdapat kes tertentu di mana pasangan yang bernikah tanpa izin,
tidak mendaftar perkahwinan mereka di Pejabat Agama yang berdekatan. Hal ini
mungkin disebabkan mereka tidak mengetahui prosedurnya, dan ada juga yang tahu
tetapi mendiamkan diri atas sebab-sebab yang tertentu. Berkaitan dengan soal
pendafaran semula perkahwinan tersebut, kedua-dua pasangan perlu datang ke
pejabat agama untuk mendaftar semula perkahwinan mereka. Hal tersebut adalah
kerana walaupun sijil nikah luar negara sah disisi Syarak, tetapi ia tidak diterima
pakai oleh pejabat Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di Malaysia.
Proses pertama yang perlu ditempuh oleh pasangan terbabit ialah, mereka
harus pergi ke Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di daerah masing-masing untuk
proses pendaftaran semula. Di Negeri Kedah, mereka yang terbabit akan diminta
untuk mengisi borang 9 dan tujuannya adalah untuk memastikan perkahwinan
mereka sah disisi Syarak atau tidak. Sewaktu pengesahan, pasangan tersebut perlu
melampirkan satu salinan sijil nikah di luar negara dan dua salinan kad pengenalan
suami isteri49.
Proses kedua ialah, setelah selesai di bahagian Jabatan Pentadbiran, mereka
perlu pergi ke bahagian penyiasatan dan pendakwaan. Pasangan diminta
menyediakan dua salinan sijil nikah luar negara, dua salinan kad pengenalan, dua
salinan sijil kelahiran isteri jika bukan berasal dari negeri berkenaan, maka
pasangan perlu membawa dua salinan surat perakuan daripada pegawai daerah atau
49 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
53
ketua kampung yang menyatakan bahawa mereka telah lama bermastautin di negeri
berkenaan ketika bernikah di luar negara. Manakala bagi pasangan yang
berpoligami, lelaki tersebut perlu membawa dua salinan sijil nikah isteri yang
pertama. Semasa berada di bahagian ini, pegawai yang bertugas akan menyemak
nama-nama pasangan yang bernikah di Thailand. Hal ini kerana setiap bulan pihak
Majlis Agama Islam di Thailand akan menyerahkan nama pasangan Malaysia yang
bernikah di sana. Jika didapati pasangan terbabit bernikah dengan menggunakan
khidmat sindiket kahwin, maka perkahwinan mereka tidak sah dan mereka perlu
bernikah semula di Malaysia.
Seterusnya proses yang ketiga ialah, jika pihak Jabatan Agama Islam di
Malaysia mendapati perkahwinan mereka sah di sisi Syarak tetapi menyalahi
Undang-undang Keluarga Islam, pasangan tadi akan dihadapkan ke mahkamah oleh
pihak pendakwa untuk dibicarakan kes mereka. Jika disabitkan kesalahan, kedua-
dua mereka akan dikenakan hukuman atau didenda.
Proses yang terakhir, selepas selesai di mahkamah, mereka dikehendaki
sekali lagi pergi pejabat Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk untuk mendaftar semula
perkahwinan mereka. Semasa pendaftran semula, pasangan perlu menyediakan
salinan kad pengenalan suami-isteri, satu salinan pasport antarabangsa, satu salinan
sijil nikah luar negara dan satu salinan resit denda daripada Mahkamah jika
bernikah tanpa kebenaran Jabatan Agama Islam50.
50 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
54
Perkahwinan yang sah mengikut hukum syarak berdasarkan soal siasat
tersebut akan didaftarkan dalam buku daftar nikah luar negara. Proses seterusnya
ialah pihak terbabit akan menyediakan daftar nikah dan menyemak daftar nikah
untuk memastikan tiada sebarang kesilapan sebelum ditandatangani oleh Pendaftar
Nikah, Cerai dan Rujuk dan menyerah daftar nikah itu kepada pemohon.
1. Masalah Pendaftaran Kelahiran Anak
Pernikahan kahwin luar negara ini bukan sahaja tidak diiktiraf,
kemungkinan juga tidak sah menurut hukum syarak, sukar untuk pendaftaran
semula serta dikenakan penalti, malah pasangan yang terbabit juga akan
menghadapi satu lagi risiko iaitu apabila mereka melahirkan cahaya mata. Biarpun
anak tersebut sah dari segi hukum syarak, namun ianya sukar didaftarkan sebelum
mereka mendaftarkankan perkahwinan di negara ini secara sah terlebih dahulu. Ini
memberi erti sukar untuk mendapat surat beranak sekiranya ibu bapanya tidak dapat
memberi bukti perkahwinan yang sah. Lebih-lebih lagi jika anak yang pertama.
Mengikut peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, setiap
pasangan yang akan mendaftarkan kelahiran bayi mereka hendaklah membawa
bersama sijil nikah yang sah dan telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam negeri-
negeri di Malaysia. Jika pasangan tersebut telah berkahwin di luar mukim dan
membawa sijil nikah yang tidak diiktiraf maka pihak Jabatan Pendaftaran (JPN)
tidak akan mendaftarkan kelahiran bayi tersebut.
2. Kesan Selepas Perceraian
Isu ini mendatangkan pelbagai implikasi perundangan ke atas perkawinan. Ini
disebabkan oleh masalah yang bakal timbul sekiranya perkawinan itu ingin
55
didaftarkan. Keperluan untuk mendaftar sesebuah perkawinan telah termaktub
dalam seksyen 25 UUKI 1991 yang mengkehendaki setiap pemastautin Negeri
Perlis perlu mendaftarkan perkawinan yang telah dijalankan. Walaubagaimanapun,
menurut seksyen 34 UUKI 1991, pendaftaran perkawinan semata-mata tidak akan
menentukan sah atau tidak sesebuah perkawinan51.
Terma kawin siri meliputi perkara yang melibatkan upacara pernikahan yang
dijalankan dengan tidak mengikut prosedur undang-undang, sebagai contoh
jurunikah yang menikahkan, wali saksi dan sebagainya. Namun begitu, terdapat
beberapa kasus yang melibatkan kawin lari yang sah menurut hukum syarak tetapi
tidak sah dari sudut perundangan. Seksyen 12 UUKI 1991 memeperuntukkan52
bahwa sesuatu perkawinan itu tidak boleh didaftarkan sekiranya perkawinan
tersebut bersalahan dengan Akta. Walau bagaimanapun, sekiranya perkawinan
tersebut sah menurut hukum syarak, ianya masih boleh didaftarkan di bawah Akta
mengikut seksyen 13(C) dengan cara mendapatkan perintah mahkamah.
Menurut seksyen 11 UUKI 1991 pula, sesebuah perkawinan tidak sah
melainkan semua syarat menurut hukum syarak telah dipenuhi untuk
menjadikannya sah. Oleh itu sekiranya kawin di luar negara yang dijalankan tidak
memenuhi keperluan hukum syarak, maka peruntukan seksyen 11 ini secara jelas
51 Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur: IKIM,2006)
hlm .361
52 Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur: IKIM,2006)
56
dan terang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah di sisi
undang-undang.53
Satu perkara lagi yang sering menimbulkan masalah ialah apabila berlaku
perceraian di antara pasangan terbabit, mereka yang sering menjadi mangsa dan
teraniaya dalam hal ini ialah kaum wanita. Antara kesan yang akan dihadapi ialah
tidak boleh menuntut sebarang hak sekiranya pernikahan secara kahwin lari tidak
idaftarkan semua di negara ini, apabila berlaku perceraian, wanita atau isteri
tersebut tidak akan dapat membawa kes perceraian itu untuk dibicarakan di
Mahkamah. Ini adalah kerana sebelum mengesahkan perceraian tersebut, mereka
hendaklah mengesahkan perkahwinan tersebut terlebih dahulu.
Oleh kerana perkahwinan itu sendiri tidak dapat disahkan, maka lebih-lebih lagi
perceraian tersebut. Oleh yang demikian, segala aduan mereka tidak dapat dilayan
dan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Secara totalnya, wanita atau isteri terbabit
akan kehilangan hak mutlak mereka sebagai seorang isteri yang sah dari segi
Undang-undang. Oleh yang demikian, mereka tidak boleh menuntut sebarang hak
sebagai seorang isteri yang diceraikan seperti hak mut1ah, harta sepencarian,
nafkah mahupun hak penjagaan anak atau hadhanah, sebagaimana yang diperolehi
dan dinikmati oleh wanita-wanita yang berkahwin mengikut prosedur Undang-
undang di negeri ini.
53 Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur: IKIM,2006)
hlm .361
57
Statistik Kasus Perkahwinan Luar Negara Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis
:54
Alasan Perkahwinan Bilangan Peratus
Wali Tidak Setuju 29 36.25%
Poligami 17 21.25%
Cepat Dan Mudah 12 15%
Hamil Luar Nikah 14 10%
D. Bagaimana Dampak Yang Terjadi bagi orang Malaysia menikah di luar
Negara.
Pernikahan luar negara bermaksud sebarang urusan pernikahan yang
dijalankan di luar negara dengan menggunakan khidmat jurunikah di negara
tersebut. Kebanyakan rakyat Malaysia melangsungkan pernikahan di Thailand atas
beberapa faktor tertentu. Perlu difahami oleh semua masyarakat bahawa tidak
semua pernikahan di luar negara tersebut sah mengikut hukum syarak. Lebih-lebih
lagi bagi pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket. Oleh itu, semua
pasangan yang bernikah di luar negara mesti membuat pengesahan nikah dahulu di
mahkamah syariah bagi menentukan nikah tersebut adalah sah mengikut hukum
54 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama
Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.
58
syarak. Sekiranya pernikahan tersebut tidak sah, maka perkahwinan tersebut mesti
difaraqkan. Setelah itu, pasangan tersebut perlu melakukan akad nikah baharu
sekiranya masih mahu bersama sebagai suami isteri yang sah. Kebiasaannya
sesebuah pernikahan tersebut tidak sah kerana tidak menggunakan wali hakim yang
dilantik oleh pemerintah. Kes seperti ini selalu berlaku kepada pernikahan yang
menggunakan khidmat sindiket di mana mereka menggunakan wali yang tidak
bertauliah.
Terdapat pelbagai dampak yang akan timbul susulan kegagalan
pasangan yang berkahwin di luar negara mendaftarkan pernikahan mereka
khususnya di Selatan Thailand antaranya: Tiada sebarang rekod pernikahan di
mana-mana pejabat agama Islam di malaysia. Selin itu, menyukarkan membuat sijil
kelahiran anak di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia kerana tidak mempunyai
sijil nikah Malaysia. Seterusnya, Menyukarkan proses pendaftaran persekolahan
anak kerana setiap pendaftaran tahun 1 perlu kepada sijil nikah ibu bapa.
Menyukarkan proses sebarang tuntutan di mahkamah bersabit dengan urusan
pernikahan, penceraian atau tuntutan harta kerana tidak mempunyai sijil nikah
Malaysia. Isteri digantung tidak bertali tetapi tidak boleh menuntut haknya di
Mahkamah Syariah. Anak-anak tidak mempunyai Sijil Lahir seperti dilaporkan di
media saban hari, akibatnya anak-anak tersebut terjebak dengan masalah sosial
kerana lantaran tidak boleh bersekolah di sekolah aliran perdana.
Pasangan yang bernikah di luar negara tanpa kebenaran akan
dikenakan denda. Hukuman denda inilah yang menyebabkan ramai yang takut
untuk mendaftarkan perkahwinan luar negara di Pejabat Agama. Hukuman denda
59
ini berbeza mengikut enakmen/akta negeri masing-masing. Di Wilayah
Persekutuan misalnya, hukuman terbahagi kepada tiga (3) kategori yaitu, pertama
perkahwinan tanpa kebenaran mana–mana Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).
Seksyen 40. AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-
WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984: Kesalahan yang berhubungan dengan akad
nikah perkahwinan. Mana-mana orang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang
berupa sebagai akad nikah atau yang menjalani suatu bentuk akad nikah dengan
sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II melakukan
suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU RIBU
RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
Seterusnya kedua Poligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah.
Seksyen 123. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah. Seseorang lelaki, berkahwin
lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih
berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari
Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda
tidak melebihi SATU RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam
bulan atau kedua-duanya. Malahan pula ketiga, Perkahwinan yang berlaku di Luar
Negara dan tidak didaftarkan selepas tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan
Selain itu bagi Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam
masa yang ditetapkan. Mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir
di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan,
melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU
RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
60
Pendakwaan bagi kes-kes tersebut akan dikendalikan oleh Jabatan Pendakwaan
Syariah Wilayah Persekutuan.
Dampak-dampak buruk akibat tidak mendaftarkan perkahwinan luar
negara amat kritikal dalam masyarakat kita sekarang ini, pembelaan terhadap hak
isteri dan anak-anak tidak dapat dibantu andai perkahwinan tersebut tidak
didaftarkan apatah lagi jika terbukti perkahwinan luar negara tersebut terbukti tidak
sah mengikut hukum syarak(sindiket).
61
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bagian akhir penulisan ini, penulis akan cuba menyimpulkan beberapa
kesimpulan sebagai titik akhir daripada uraian permasalahan dan pembahasan yang
penulis garap. Antaranya :
1. Faktor-faktor yang menjadi punca atau kasus-kasus yang berlaku di Negeri Perlis
ialah seperti wali, poligami, hamil di luar pernikahan, cepat dan mudah, belanja
nikah yang tinggi, sindiket, kurang kefahaman tentang agama dan undang-undang,
kewarganegaraan,dan juga penulis meletakkan prosuder perkahwinan di Thailand.
2. Seterusnya mengenai akibat dan keabsahan jika menikah di luar negara serta kasus-
kasus yang terjadi di Negeri perlis seperti kasus perkahwinan yang tidak
dipersetujui wali, kasus poligami, dan penulis meletakkan proses untuk pengesahan
dan pendaftaran semula perkahwinan di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis serta
kesan-kesan selepas penceraian .Ini berdasarkan Enakmen Pentadbiran Undang-
undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 1991.
B. Saran-Saran
Di akhir pembahasan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang
diharapkan berguna bagi pembaca, antaranya seperti berikut:
1. Sebagai langkah utama untuk membendung fenomena kawin siri ini daripada
berleluasa, penguatkuasaan undang-undang sebenarnya memainkan peran penting
dalam membendung fenomena ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak
berkuasa lain seperti Kastam, Imegresen dan juga Polis Diraja Malaysia amat
62
penting karena pihak-pihak tersebut terlibat secara tidak langsung dalam membantu
mengekang isu ini, seperti pihak Kastam dan Imigresen mengetatkan lagi kawalan
di pintu-pintu masuk sempadan seperti di Thailand dan Singapura.
2. Melihat pada kadar penalti maksimum yang diperuntukkan dalam UUKI 1991,
ianya tidak lagi sepadan dengan keadaan ekonomi masa kini yang maju dan stabil
karena kebanyakan pihak yang disabitkan bersalah mampu menjelaskan penalti
yang dikenakan. Justru itu, kadar penalti yang diperuntukkan dalam UUKI 1991
perlu disemak semula supaya pihak-pihak yang terlibat berfikir dua kali sebelum
meneruskan rancangan mereka untuk melibatkan diri dalam kawin siri.
3. Pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri perlu membuat sebaran
maklumat yang meluas. Maklumat yang jelas mengenai hukum perkawinan perlu
disebarkan kepada orang ramai terutamanya remaja Islam. Ia perlu dilakukan
menerusi pelbagai media yang sedia ada untuk disampaikan kepada mereka seperti
melaui internet, facebook dan media social yang lain.
C. Kata Penutup
Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia dan
inayahnya, serta selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW
Dengan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyiapkan skripsi yang berjudul
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar
Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)” dengan baik. Dengan
selesainya skripsi ini tidak bermakna penulis berasa ia sempurna daripada apa yang
diperoleh malah penulis merasakan ia masih banyak kekurangan dari segi tata cara
penulisannya. Akhirnya penat lelah penulis terbayar dengan siapnya skripsi ini.
63
Walaupun melalui pelbagai cabaran dan dugaan, namun ia tidak mematahkan
semangat penulis malah ia menjadi pengalaman yang amat berharga dan akan
menjadi kenang-kenangan yang indah. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima
kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, karena
banyak membantu penulis dalam pelaksanaan skripsi ini. Hanya Allah swt yang
dapat membalas jasa baik kalian. Penulis berharap usaha ini dapat menjadi amalan
yang bermanfaat kepada penulis dan pembaca juga kepada perkembangan ilmu
Islam. Wassalam.
Jambi, Oktober 2019
Penulis,
AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI
SHK 101170038
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan – Pernikahan, Jakarta: DU
Publishing, 2011.
Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan, Jakarta: DU Publishing,
2011.
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, Solo: As Salam
Publishing.
Ikhasn Yosree Dan Ramli “Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara
Di Kalangan Penduduk Negeri Johor.” Pusat Sumber Fakulti
Pendidikan : UTM Skudai, 2003.
Intan Nadia, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim dan Haliza A. Shukor
“Fenomena Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”, Tahun 2011.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta
Disertasi, Bandung :Alfabeta, 2017.
Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Aceh:
Unimal Press, 2016.
Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, Kuala
Lumpur: IKIM,2006.
Muhammad Abdul Hadi Bin Mohd Azmi “Analisis Metode Istinbath
Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia Tentang Kawin Lari Di
Thailand Selatan” UIN STS JAMBI, 2017.
Nabilah Yusuf et al, “Fenomenan Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”,
dalam Jurnal Diskusi Syariah dan Undang-undang, Siri 5.
Noor Salwani Binti Hussin “Perkahwinan tanpa kebenaran”. Kajian
terhadap kes-kes di Mahkamah Syariah Negeri Perlis Dari Tahun
2006 – 2010 : Universiti Utara Malaysia, 2015.
Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Syafie Kuala Lumpur: Pustaka
Salam, 2009.
Rosniza Mohd Shariff,” Nikah Sempadan Dan Implikasi Undang-Undang”,
Utusan Online, 08 Mei 2017.
Sayuti Una, M.H, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke-2, Jambi: Syariah
Press, 2014.
B. Peraturan Perundangan-Undangan
JAKIM, Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa
Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia,
Selangor : Bahagian Pengurusan Fatwa, 2015.
C. Lain-lain
http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi
perkawinan.html/diakses 30 maret 2017.
https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-
malaysia.Terakhir kali dikunjungi pada 23 maret 2018.
https://www.facebook.com/perundanganislam.Terakhir kali dikunjungi
pada 26 Maret 2018.
Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov.my/direktori-
kakitangan, akses 17 Augustus 2019.
Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov. Di akses 17
Augustus 2019.
D. Wawancara
Wawancara Dengan Bapak Mohd Hafeez Bin Abu Seman. Pegawai Hal
Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.
.
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
Nama : Ahmad Syamin Bin Ahmad Subari
Tempat / Tanggal Lahir : Perlis,Malaysia /12 Juli 1995
Email : ahmad_syamin@ymail.com
No. Kontak / HP : +60192450285
Alamat : Mess Pelajar Malaysia, No. 44, Rt. 24, Rw. 08, Jalan
Melur 2, Kelurahan Simpang Iv Sipin, Telanaipura,
36124, Jambi, Indonesia.
Pendidikan Formal :
No Jenis Pendidikan Tempat TahunTamat
1. Tadika Kedah, Malaysia 2000
2. Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku
Bendahara
Kedah, Malaysia 2002
3. S.M.A Al Maad Perlis, Malaysia 2007
5. Kolej Universiti Islam Melaka Melaka, Malaysia 2013
6. UIN STS JAMBI Jambi, Indonesia Sekarang
Jambi, 16 / Juni / 2020
Penulis,
AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI NIM: SHK 101170038
top related