faktor-faktor yang mempengaruhi orang malaysia menikah di

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar

Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Hukum Keluarga Pada Fakultas Syariah

Oleh:

AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI

NIM : SHK 101170038

PEMBIMBING

Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1441H/2020M

I

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu pensyaratan memperoleh gelar program strata 1 (S1) di Fakultas

Syariah.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2020


SHK 101170038

II

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ahmad Syamin Bin Ahmad Subari

NIM : SHK 101170038

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara

(Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)” Yang dimunaqasyahkan pada hari

tanggal 3 Agustus 2020.

Dengan Penguji 1 : Dra. Rafika, M.Ag

Dengan Penguji 2 : Elvi Alfian A. S.H.,M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk Tim Penguji dan Pembimbing.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jambi, Oktober 2020

Yang menyatakan,

Ahmad Syamin Bin Ahmad Subari

NIM : SHK 101170038

Telah diteliti kebenarannya, dan telah sesuai dengan keputusan Sidang

Munaqasyah tanggal 3 Agustus 2020.

Penguji I Penguji 2

Dra. Rafika, M.Ag Elvi Alfian A. S.H.,M.H

NIP: 196809181994032003 NIP: 197005232014121001

Sekretaris Sidang

Zarkani, S.Ag

NIP: 197603262002121001

III

NOTA DINAS

IV

PERSETUJUAN PEMBIMBING

V

PENGESAHAN SKRIPSI

VI

MOTTO

بِسمِْ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحيِم

Artinya : Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan

mengawasi kamu.1

1 An-Nisa’ (4) : 1

VII

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia

Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis) adalah

untuk mengungkap faktor dan dan masalah yang terjadi dalam kalangan masyarakat

di negeri Perlis. Penulis menjalankan kajian lapangan di Jabatan Agama Islam

Negeri Perlis (JAIPs), Perlis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah melalui dua pendekatan penelitian yaitu, field research (kajian

lapangan) yaitu di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan juga library research

(kajian pustaka) supaya penulis dapat meneliti dan membahas penelitian ini secara

rinci dan dengan lebih mendalam. Instrument pengumpulan data yang digunakan

adalah melalui wawancara, yang mana penulis akan mendapatkan maklumat

berkaitan faktor-faktor yang diteliti bersama dengan pegawai yang terlibat seperti

pegawai hal ehwal islam JAIPs dan Instrument pengumpulan data melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mana penulis akan melihat dan

meneliti secara lansung dokumentasi mengenai masalah diteliti. Hasil dari

penelitian skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya pernikahan di luar negara seperti faktor wali, poligami,

hamil di luar nikah, masalah khalwat, cepat dan mudah, belanja nikah yang tinggi,

sindiket, kurang faham agama dan kewarganegaraan. Disamping itu, Enajmen

Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 1991 jelas

memperuntukkan bahwa dibawah seksyen 11, sesuatu perkawinan adalah tidak sah

melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak untuk

menjadikannya sah serta seksyen 12 memperuntukkan walaupun sesuatu

perkawinan itu melanggar akta ini namun sah mengikut hukum syarak, ia boleh

didaftarkan dibawah akta ini dengan mendapat perintah dari mahkamah mengikut

seksyen 13(c). Akibat dari kawin lari ini dapat dilihat pada seksyen 40 yang

memperuntukkan denda tidak melebihi satu ribu ringgit Malaysia serta penjara

tidak melebihi enam bulan. Kawin lariatau di luar negara yang tidak didaftarkan

juga tidak berhak menerima apa-apa hak berdasarkan akta ini.

Kata Kunci: Faktor Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara

VIII

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيمKupersembahkan skripsi ini untuk orang- orang yang kucintai:

Ayahanda Ahmad Subari Bin Shaari dan Ibunda Khadijah Binti Rasul yang telah

mendidik dan mengasuh anakanda dari lahir hingga dewasa dengan penuh kasih

sayang yang tidak terbatas, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti

kepada kedua orang tua dan bermanafaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa

seterusnya dapat meraih cita-cita murni.

Saudara-saudariku, Syafizah,Syuhairi,Syahirah dan Saudara mara serta Sepupu

kedua belah Umi dan Abah sekeluarga. Terima kasih di atas segala perhatian ,

sumbangan dan doa yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di

antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu

amalan yang berjalan pahala sampai bila pun.

Ustadz- ustadz dan ustazah- ustazah serta pensyarah dan guru-guru di SKTB,

SMA AL MAAD, dan Kolej Universiti Islam Melaka. Semoga kita dibangkitkan

dan dapat berkumpul kelak di padang mahsyar bersama para-para anbiya dan

solihin dan mendapat naungan Allah SWT dan Syafaat Baginda Rasulullah SAW.

Terima kasih juga kepada Tuan Amir, Puan Najwa, Puan Ameera dan Bapak

Awang atas bantuan dan kesabaran dalam membantu saya sepanjang kajian saya

di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Sahabat seperjuanganku di Jambi dalam

Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Malaysia di Indonesia, serta teman-teman

dari Indonesia khususnya keluargaku di Posko 13 maupun teman-teman yang

berada di Malaysia, yang setia telah memberikan semangat dan dorongan di kala

suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik

selamanya.

Terima kasih atas segalanya.

IX

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah

SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam turut dilimpahkan

kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai.

Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi

nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

yang diberi judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia

Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis),

Malaysia. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap

pengembangan ilmu syariah dalam bagian hukum. Juga memenuhi sebagian

persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam

Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui

tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa

pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal

hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skipsi ini agar

selari dengan penjadwalan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai

pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang

diharapkan. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima

kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun

secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Rektor UIN STS Jambi, Indonesia. Bapak

Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D, Wakil Rektor I. Dr. H. Hidayat, M.Pd,

Wakil Rektor II, dan ibu Dr. Hj. Fadlillah, M.Pd, Wakil Rektor III.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi,

Indonesia.

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, MHI., Ph.D, Wakil Dekan Bidang

Akademik. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., MHI, Wakil Dekan Bidang

X

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Ibu Dr. Yuliatin, MHI,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Syariah

UIN STS Jambi, Indonesia.

4. Ibu Siti Marlina, S.Ag., MHI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga. Ibu Dian

Mustika, S.HI., M.A, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, Pembimbing I dan Bapak Drs. Baharuddin

Ahmad, MHI, pembimbing II yang telah banyak memberi masukan, tunjuk

ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawati

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan

jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan

maklumat maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini. Oleh

karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi

pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan

skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah

SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.

Jambi, 20 Mei 2019,

Penulis,


NIM: SHK 101170038

XI

TRANSLITERASI

n ن gh غ sy ش kh خ a ا

w و f ف sh ص d د b ب

h ھ q ق dh ض dz ذ t ت

’ ء k ك th ط r ر ts ث

y ؠ l ل zh ظ z ز j ج

m م ’ ع s س h ح

â = a panjang

î = l panjang

û = u panjang

au = او

ay = آى

XII

DAFTAR SINGKATAN

DYMM : Duli Yang Maha Mulia

YAB : Yang Amar Behormat

H : Hijrah

M : Masehi

UUKI : Undang Undang Keluarga Islam

JAIPs : Jabatan Agama Islam Negeri Perlis

MAIPs : Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlid

NCR : NNIKAH Cerai Rujuk

UIN STS : Universiti Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

SWT : Subhanahuwata ‘ala

SAW : Sallallahu ‘alaihiwasallam

RA. : Radiallahu ‘an

BSK : Bagian Sokongan Keluarga

hlm : Halaman

t.t : Tanpa Tahun

t. h : Tanpa Halaman

XIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Jadwal Penelitian………………………………………………….. ….22

Tabel 2 :Struktur Kepengurusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia……………25

Tabel 3 :Alasan 17 Responden Yang Berpoligami……………………………...46

Tabel 4 :Statistik Kasus Perkahwinan Luar Negara Di Jabatan Agama Islam…56

XIV

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………. i

PERNYATAAN KEASLIAN……………………………………………...... ii

NOTA DINAS………………………………………………………………… iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………... iv

PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………….... v

MOTTO……………………………………………………………………….. vi

ABSTRAK…………………………………………………………………..... vii

PERSEMBAHAN…………………………………………………………..... viii

KATA PENGANTAR……………………………………………………....... ix

TRANSLITERASI……………………………………………………..…….. xi

DAFTAR SINGKATAN……………………………………..……………… xii

DAFTAR TABEL………………………………………………. …………... xiii

DAFTAR ISI…………………………………………………………. ……… xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………….. 1

B. Rumusan Masalah……………………………...………. 6

C. Batasan Masalah……………………..…………….…… 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………….……....... 6

E. Kerangka Teori……………….………………………… 7

F. Tinjauan Pustaka…………………………………..…… 11

BAB II METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian…………...……………..……….…... 14

B. Jenis Penelitian……..……………………………….…. 14

C. Jenis Data dan Sumber Data………...………………… 15

D. Metode Pengumpulan Data Dan Analisis Data……..… 16

E. Sistematika Penulisan………….………………….…... 19

BAB III GAMBARAN UMUM JAINP MALAYSIA

A. Sejarah Ringkas……………………………………..…. 23

B. Struktur Organisasi……...……………………………... 25

C. Misi Dan Visi………….…………………………..…... 29

D. Tugas Dan Peran BPUUS…..…………………….…… 29

XV

E. Piagam Pelanggan……………………………...….…… 30

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Orang Malaysia Menikah Di

Luar Negara…………………………………………….. 32

B. Akibat Dan Keabsahan Menikah Di Luar

Negara…………………………….…………………….. 41

C. Kasus-kasus Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara Yang

Terjadi Di Jabatan Agama Islam Negeri

Perlis…………………………………………………….. 43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………...55

B. Saran-saran……………………………...……………....55

C. Kata Penutup…………………………………………... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu fitrah yang akan dilalui oleh setiap manusia. Ia juga

merupakan fasa kehidupan yang sangat dituntut oleh Islam, yang mana melalui

perkawinan yang sempurna akan dapat melahirkan generasi yang cemerlang dunia

dan akhirat. Pembentukan rumah tangga dalam Islam adalah sebagian dari elemen

penting ke arah pembentukan masyarakat harmoni berlandaskan syara’. Islam

mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk memelihara manusia itu dalam satu

kehidupan yang sehat serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri.

Oleh karena Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkawinan

untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan

perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam

tidak membiarkan naluri manusia tidak terpenuhi. Islam juga tidak memberikan

manusia kebebasan sepenuhnya untuk memenuhi keinginan seksual sehingga boleh

merosakkan diri, orang lain, akhlak, meruntuhkan keluarga dan rumah tangga serta

membuka pintu yang luas kepada godaan syaitan. Sebaliknya Islam berpendirian

sederhana dengan memenuhi keinginan fitrah manusia serta mengaturnya supaya

dapat berperan dengan baik dalam melahirkan keturunan manusia serta memastikan

kesinambungan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT :

2

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah; Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasai

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang

berfikir2.

Dalam firman Allah SWT yang lain juga ada menyatakan bahwa Islam

mensyariatkan perkawinan berlandaskan peraturan dan juga prinsip yang kukuh

untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, di samping memperoleh kebahagiaan

rumahtangga dan juga untuk mengekalkan keturunan manusia. Ini jelas dinyatakan

dalam firman Allah SWT :

Artinya : Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya

dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

2 Ar-Rum (30) : 21

3

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu3.

Perkawinan ini juga bertujuan untuk membina kerukunan rumah tangga agar ia

selaras dengan tuntutan agama dan juga merupakan satu tanggung jawab yang berat

yang harus dipikul setiap individu yang ingin berkawin. Ini karena melalui

perkawinan juga perkembangan keturunan akan berlaku dan terjadi perhubungan di

antara dua buah keluarga yang wajib dilaksanakan dengan mengikut perintah-Nya

agar ia tidak timbul masalah di kemudian hari.

Mengenai penetapan tentang aturan perkawinan untuk manusia juga telah

ditentukan Allah SWT dengan peraturan yang tidak boleh dilanggar dan wajib

dipatuhi selagi mana dia bergelar manusia. Di dalam sumber perundangan Islam

yang utama yaitu al-Quran dan Sunnah telah menggariskan hukum-hukum yang

berkaitan dengan perkahwinan seperti peminangan sebagai permulaan di dalam

perkawinan, mahar atau mas kahwin, upucara akad nikah, kerukunan dalam

rumahtangga, talak, ruju’, iddah, mut’ah dan sebagainya4.

Dalam mencapai sebuah ikatan perkawinan yang sah, mestilah mengikut

rukun-rukun dan syarat-syarat yang tertentu. Rukun nikah menurut mazhab

Syafi’iyah ada lima yaitu sighah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali

dan dua orang saksi.5 Setiap lima rukun nikah tersebut mempunyai syarat-syarat

yang tertentu. Di antara perkara terpenting di dalam sebuah ikatan perkawinan ialah

perempuan yang ingin berkawin mestilah mempunyai wali sama ada dia seorang

3 An-Nisaa’ (4) : 1 4 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan – Pernikahan, (Jakarta: DU Publishing,2011) hlm 28 5 Ibid hlm 105

4

gadis ataupun janda. Para wali mempunyai urutan dan tingkatannya yang tersusun

rapi. Oleh itu setiap perempuan yang ingin berkawin pada kebiasaannya yang

menjadi wali ialah ayah atau datuknya atau wali mewakilkan kepada orang lain

seperti imam, kadi atas sebab-sebab yang diperbolehkan. Ini bermakna kewujudan

wali dalam sebuah ikatan perkawinan amat diperlukan.6

Di Malaysia telah terjadi satu fenomena yang dikenali dengan kawin di luar

negara. Ini terjadi akibat dari beberapa faktor seperti hubungan mereka tidak

direstui oleh wali, masalah kewangan, masalah sosial, perkawinan bawah umur,

perkawinan dengan warga asing, kemunculan syarikat nikah sindiket dan

seumpamanya.7

Permasalah ini telah lama ada di Malaysia bahkan sehingga kini masalah

ini tidak pernah selesai. Kebanyakan pasangan memilih jalan yang singkat untuk

melangsungkan perkawinan karena di Malaysia setiap pasangan yang ingin

menikah perlu melalui beberapa tatacara perkawinan yang telah ditetapkan oleh

Undang-undang Keluarga Islam Malaysia. Selain itu, perkahwinan yang

dilaksanakan hendaklah dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak termasuk

persetujuan wali. Setiap pasangan juga harus mengikut kepada setiap keperluan di

dalam soal melaksanakan perkahwinan agar perkahwinan itu sah di sisi agama

Islam mahupun UUKI. Perkahwinan yang diperakui oleh UUKI ialah apabila pihak

berwajib mengeluarkan sijil perakuan pernikahan yang mengandungi maklumat

pasangan. Sekiranya berlaku masalah akibat tidak mendaftarkan perkahwinan,

6 Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Syafie (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2009) hlm 735 7 Nabilah Yusuf et al, “Fenomenan Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”, dalam Jurnal Diskusi

Syariah dan Undang-undang, Siri 5, hlm 27

5

UUKI tidak akan melayan sebarang kes yang berkaitan dengan permasalahan

rumahtangga. tatacara lain yang perlu dipatuhi ialah keperluan untuk mengikuti

kursus pra-perkahwinan yang dikenali sebagai Modul Bersepadu Kursus Pra-

perkahwinan Islam. Beliau menyimpulkan bahawa kursus ini dilaksanakan bagi

setiap pasangan yang hendak berkahwin. Syarat ini merupakan salah satu prinsip

dan pendekatan yang digubal dalam Enakmen Keluarga Islam Malaysia (EKIM)

yang bertujuan untuk mendedahkan segala maklumat yang terpenting dalam

kehidupan berumahtangga. Berdasarkan penelitian dan observasi mereka

menyatakan bahawa keperluan bagi setiap pasangan yang hendak berkahwin

hendaklah menjalani ujian pemeriksaan darah. Walaupun keperluan ini agak

keterlaluan tetapi ianya dianggap sebagai keperluan mendesak (maslahah) pada

masa akan datang. Ianya bertujuan untuk mengelakkan seorang calon pengantin

yang tidak berdosa secara tidak sengaja menghidap penyakit AIDS. Penulis

berpendapat bahawa setiap keperluan dan syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap

pasangan yang hendak berkahwin mempunyai baik dan buruknya. Tujuan ianya

diperuntukkan adalah untuk menjaga kabajikan kehidupan berumahtangga, namun

keburukannya ialah mendatangkan kesukaran dan masalah kepada pasangan yang

terlibat. Oleh kerana wujudnya tatacara yang ketat ini menyebabkan pasangan

memilih jalan yang mudah dan senang untuk berkahwin di luar negara tanpa

mengikut prosedur walaupun perkahwinan mereka sah di sisi syarak.8

8 PERKAHWINAN TIDAK MENGIKUT PROSEDUR: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

http://studentsrepo.um.edu.my/5021/1/MOHD_ZAHIRUDDIN_FAHMI.pdf, hlm 13.

http://studentsrepo.um.edu.my/5021/1/MOHD_ZAHIRUDDIN_FAHMI.pdf

6

Jika di Indonesia isu kawin siri ini juga berlaku dalam kalangan

masyarakatnya. Di Indonesia kawin lari berarti perkawinan yang dilakukan oleh

seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang

tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini

jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya

adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh

mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim dan perkawinan mereka tidak

dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)9

Masalah utama bagi terma kawin lari ini adalah status nikahnya diragui

sama ada sah maupun tidak karena banyak perkara yang perlu diteliti dan dipenuhi

seperti apakah rukun nikah dipenuhi, keberadaan wali dalam upacara nikah

tersebut, status jurunikah yang mengakad nikahkan mempelai, status calon

mempelai laki-laki, status calon mempelai perempuan, apakah ada perintah

mahkamah yang menghalang calon mempelai untuk berkawin status saksi dan

sebagainya. Kesan daripada masalah ini, maka wujudlah pelbagai tanggapan atau

kesan negatif yang dihadapi oleh pasangan sama ada dari segi perundangan, sosial

dan seumpamanya.10

Hasil daripada isu ini, pada 1 Julai tahun 2002 Jawatankuasa Fatwa Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah bermuzakarah dan

membincangkan isu kawin lari di Thailand Selatan. Muzakarah telah memutuskan

bahwa hukum perkawinan diluar negara adalah sah dengan meletakkan empat

9 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan,(Aceh: Unimal Press,2016) hlm 48 10 Nabilah Yusuf et al, “Fenomenan Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”, dalam Jurnal Diskusi

Syariah dan Undang-undang, Siri 5, hlm 38

7

syarat yaitu, perkawinan itu mengikut rukun nikah, perkawinan itu melebihi dua

marhalah, tiada putusan mahkamah yang menghalang perempuan itu menikah di

atas alasan syarak dan perkawinan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh

wilayah negara berkenaan serta diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia

ditauliahkan sebagai wali hakim.11

Dari keterangan di atas, alasan penulis memilih judul ini dikarenakan

masalah yang mempengaruhi melibatkan pernikahan di luar negara tapi bukan di

negara sendiri maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan mengangkat

judul skripsi yaitu “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia

Menikah Di Luar Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)

Malaysia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan huraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

beberapa permasalahan di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor orang Malaysia menikah di luar Negara menurut JAIPs.

2. Bagaimana akibat dan keabsahan menikah di luar Negara menurut

JAIPs.

3. Bagaimana dampak yang terjadi bagi orang Malaysia menikah di luar

negara.

C. Batasan Masalah

11 JAKIM, Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi

Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, (Selangor : Bahagian Pengurusan Fatwa,2015) hlm 157

8

Mengingat luasnya permasalahan yang penulis bahas, maka fokus penelitian

penulis membataskan permasalahan ini. Oleh sebab itu penulis hanya

membahaskan tentang factor-faktor orang Malaysia menikah atau berkawin di luar

Negara khusunya Thailand.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas maka,

penulis mempunyai tujuan:

a. Ingin mengetahui faktor-faktor orang Malaysia menikah di

luar Negara menurut JAIPs.

b. Ingin mengetahui bagaimana akibat faktor menikah di luar

Negara menurut JAIPs.

c. Ingin mengetahui dampak yang terjadi bagi orang Malaysia

menikah di luar negara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbangsih penulis dalam rangka memahami ajaran Agama Islam

khususnya tentang sahnya suatu pernikahan.

b. Untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis serta untuk menambah

khazanah keilmuan yang dipersembah kepada almamater khususnya pada

Falkutas Syarai’ah.

E. Kerangka Teori

1. Akad

9

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan

melaksanakan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu

pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu

pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud

tersebut dan menghalalkan hubungan sepasang mempelai umtuk hidup membina

keluarga bersama.12

Nikah dari segi bahasa berarti bergandingan, bercampur dan bergaul. Nikah dari

istilah syarak’ berarti akad yang mengharuskan suami-istri melakukan istimta’

(berseronok dan bersetubuh) dengan cara yang syarie. Nikah terbagi kepada dua

jenis yaitu nikah yang sah dan nikah yang batil. Nikah yang sah adalah nikah yang

cukup rukun dan syarat sah nikah manakala nikah yang batil adalah nikah yang tidak

cukup rukun atau syarat sah nikah.13

Rukun nikah menurut mazhab syafi’iyah ada lima yaitu sighah, suami, istri, wali dan

dua orang saksi. Ini berbeda dengan mazhab yang lain seperti mazhab Hnafiyah

hanya menetapkan satu rukun saja yaitu sighah dan mazhab Malikiyah menetapkan

tiga rukun yaitu wali nikah, mahallunnikah yaitu pasangan suami istri dan sighah.

Manakala menurut mazhab Hanabilah pula, menetapkan tiga rukunyaitu pasangan

suami istri, ijab dan Kabul. 14 Akan tetapi di Malaysia lebih cenderung dan

berpegang keapada mazhab Asy-Syafi’iyah dalam fiqih perkawinan.

2. Wali Hakim Di Luar Malaysia

12http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi perkawinan.html/diakses 30

maret 2017 13Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Shafie, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam,2009) hlm 769 14Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan, (Jakarta: DU Publishing,2011) hlm 105

10

Perundang-undangan (perkawinan) Malaysia juga mengharuskan (wajib)

adanya wali dalam perkawinan, tanpa wali perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam perundang-undangan keluarga Malaysia, pada prinsipnya, wali nikah adalah

wali nasab. Hanya saja dalam kondisi tertentu posisi wali nasab dapat diganti oleh

wali hakim (di Malaysia disebut wali raja). 15 Wali hakim atau wali am dapat

bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau

enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada

putusan dari Mahkamah Syariah Negeri berkenaan wali tersebut

Daripada segi hukum agama, pernikahan di luar negara ini sah selagi ia memenuhi

dan mematuhi semua hukum syarak. Selain hukum-hakam agama, pasangan yang

memilih untuk bernikah di luar negara sebenarnya perlu juga melihat pelbagai

implikasi lain yang berkait dengan undang-undang.

Hukum Nikah di luar negara adalah sah dengan syarat-syarat sepertimana berikut:

1) Pernikahan itu mengikut rukun nikah.

2) Pernikahan itu melebihi dua marhalah.

3) Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas

alasan syarak ditempat dia bermastautin.

4) Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara

berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan

sebagai wali hakim.

15 https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-malaysia (Terakhir kali

dikunjungi pada 23 maret 2018)

https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-malaysia

11

Selain itu, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal

Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Jul 2002 telah

membincangkan Perkahwinan yang meninggalkan Wali lebih Dua Marhalah

Mengikut Mazhab Al-Syafie. Muzakarah telah memutuskan bahawa perkahwinan

yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan

yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-

Syafie.

Kebanyakan yang ingin bernikah di luar negara, terutama kaum wanita berasa amat

risau dan bimbang apabila dikaitkan dengan wali yang berwalikan Hakim. Para

Fuqaha sependapat bahawa wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan

yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkahwin

walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak.

Kalau wali enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya,

perempuan itu boleh membuat aduan di mahkamah syariah untuk penyelesaian dan

mahkamah boleh melantik wali hakim, kalau perlu. Perempuan itu boleh juga

menjauhkan diri dari wali sejauh 2 marhalah atau lebih, dan nikah di sana

menggunakan wali am atau wali hakim yang dilantik oleh kerajaan di tempat nikah

itu.

Seorang wali hanya boleh menghalang perempuan yang dalam kewaliannya dari

berkahwin jika ada alasan syarak untuk berbuat demikian. Jika tiada alasan syarak,

maka wali tak boleh menghalang pernikahan itu. Oleh yang demikian, perbuatan

wali enggan menikahkan atau menghalang wanita nikah tanpa ada alasan syarak

adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu.

12

Menurut Syafi'e, Maliki dan Hambali, apabila wali aqrab enggan menikahkan

pengantin perempuan, maka wali hakim lah yang menikahkannya. Rasulullah saw

bersabda: "Kalau wali-wali itu enggan maka Sultan atau hakim menjadi wali bagi

perempuan yang tidak mempunyai wali". (Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi).16

Jika perkahwinan di sempadan itu tidak didaftar dan tidak disahkan, maka jika

timbul masalah dalam perkahwinan ini, ia tidak boleh dibawa ke pejabat agama atau

Mahkamah Syariah di Malaysia. Pasangan perlu memohon kebenaran

mendaftarkan pernikahan di sempadan di bawah Enakmen Undang-undang

Keluarga Islam (mengikut negeri). 17

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat pelbagai referensi berkaitan nikah di luar negara yang dapat ditemui,

adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang nikah di luar

negara di antaranya ialah “Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara Di

Kalangan Penduduk Negeri Johor” yang disusun oleh Ikhsan, Yosree dan Ramli.

Skripsi ini membahas tentang faktor dan kesan jika penduduk Negeri Johor menikah

di luar negerinya. Di dalam itu juga terdapat pembahasan mengenai sejauhmanakah

faktor keizinan keluarga, poligami, kewarganegaraan, perzinaan, kejahilan undang-

undang, kewangan dan adat istiadat menjadi punca pernikahan di luar negara serta

bagaimanakah suasana rumahtangga mereka selepas pernikahan telah sempurna

dijalankan. Hasil dapatan menunjukkan faktor demografi seseorang mempengaruhi

tindakannya bernikah di luar negara. Dapatan juga menunjukkan punca utama

16 https://www.facebook.com/perundanganislam (Terakhir kali dikunjungi pada 26 Maret 2018) 17Rosniza Mohd Shariff,” Nikah Sempadan Dan Implikasi Undang-Undang”, Utusan Online, 08 Mei

2017

https://www.facebook.com/perundanganislam

13

pernikahan tersebut bukanlah disebabkan masalah ketidakizinan keluarga,

poligami, perzinaan, kewangan dan juga adat istiadat tetapi disebabkan pasangan

tersebut mahu mengelakkan diri dari melakukan maksiat disamping wujudnya

tanggapan pernikahan di luar negara lebih mudah berbanding dalam negara18.

Seterusnya, skripsi “Perkahwinan tanpa kebenaran: Kajian terhadap kes-kes di

Mahkamah Syariah Negeri Perlis dari tahun 2006 hingga 2010” yang disusun oleh

Noor Salwani Binti Hussin. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor pasangan

mengambil tindakan ini disebabkan tidak mendapat kebenaran daripada wali,

tentangan keluarga, keinginan untuk berpoligami, prosedur perkahwinan yang

rumit dan pasangan yang dikahwini berasal dari luar negara. Kesannya pasangan

yang terlibat terpaksa berhadapan dengan pelbagai implikasi perundangan,

keretakan hubungan keluarga dan pandangan negatif masyarakat. Hasil kajian dapat

membantu pihak jabatan agama Islam mengenal pasti faktor bertambahnya kes

perkahwinan tanpa kebenaran serta mengemas kini prosedur berkaitan dan

masyarakat dapat disedarkan tentang risiko negatif hasil tindakan ini19.

Selain itu, skripsi “Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia

Tentang Kawin Lari Di Thailand Selatan” yang ditulis oleh Muhammad Akmal

Hadi Bin Muhamad Azmi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa metode yang

digunakan dalam Fatwa Kebangsaan Malaysia tentang penetapan fatwa kawin lari

di Thailand Selatan adalah sama seperti metode yang digunakan oleh ulama

sebelumnya dengan kendali kepada ayat-ayat al-Quran dan Hadist serta mengamati

18 Ikhasn Yosree Dan Ramli “Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara Di Kalangan Penduduk

Negeri Johor.” Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai, 2003. 19 Noor Salwani Binti Hussin “Perkahwinan tanpa kebenaran: Kajian terhadap kes-kes di

Mahkamah Syariah Negeri Perlis Dari Tahun 2006 - 2010” Universiti Utara Malaysia, 2015.

14

pendapat ulama yang muktabar. Disamping itu, Akta Undang-Undang Keluarga

Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 jelas memperuntukkan bahwa dibawah

seksyen 11, sesuatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat

yang perlu, menurut hukum syarak untuk menjadikannya sah serta seksyen 12

memperuntukkan walaupun sesuatu perkawinan itu melanggar akta ini namun sah

mengikut hukum syarak, ia boleh didaftarkan dibawah akta ini dengan mendapat

perintah dari mahkamah. Akibat dari kawin lari ini dapat dilihat pada seksyen 40

yang memperuntukkan denda tidak melebihi satu ribu ringgit Malaysia serta penjara

tidak melebihi enam bulan. Kawin lari yang tidak didaftarkan juga tidak berhak

menerima apa-apa hak berdasarkan akta ini20.

Akhir sekali, sebuah jurnal “Fenomena Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal” yang

ditulis oleh Intan Nadia, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim dan Haliza A. Shukor.

Jurnal ini membahas tentang satu fenomena yang masih berlaku dalam masyarakat

Malaysia. Walaupun terma nikah sidiket tidak digunakan secara langsung di dalam

perbincangan di antara para ulama fiqh, namun syarat yang jelas telah pun

diperuntukkan bagi menentukan kesahan sesuatu perkahwinan yang dijalankan.

Mutakhir ini, terma nikah sindiket telah banyak digunakan secara langsung dalam

konteks perkahwinan yang mana ia memerlukan penjelasan terperinci tentang

definisi nikah sindiket21.

Kesimpulannya, kesemua tinjauan pustaka yang digunakan penulis tidak secara

khusus mengkaji tentang judul skripsi yang diangkat oleh penulis iaitu “Faktor-

20 Muhammad Abdul Hadi Bin Mohd Azmi “Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Kebangsaan

Malaysia Tentang Kawin Lari Di Thailand Selatan” UIN STS JAMBI, 2017. 21 Intan Nadia, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim dan Haliza A. Shukor “Fenomena Nikah Sindiket:

Satu Huraian Awal”, Tahun 2011.

15

Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara (Studi Di

Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)”. Namun buku yang digunakan adalah sebagai

rujukan bagi mengumpul semua data supaya analisa penulis terhadap skripsi ini

dapat dicapai.

16

BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam upaya agar kegiatan penulisan ini dapat terlaksana secara rasional

dan terarah untuk mencapai hasil yang optimal, maka dalam penyusunan skripsi ini

penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Malaysia. Waktu

penelitian yang dilakukan pada bulan April tahun 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan dua jenis penelitian di

dalamnya yaitu:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan secara lapangan yang dilakukan di Jabatan Agama Islam

Negeri Perlis Malaysia. Kaidah penelitian ini membantu penulis untuk

mendapatkan informasi yang lebih tepat dan terbaru serta berperan menguatkan

informasi yang diperoleh dari bahan bacaan.Selain itu, kaidah ini juga digunakan

untuk mendapatkan informasi tambahan dan penyelesaian kepada masalah yang

dihadapi.

b. Penelitian Pustaka (Library Research)

Kaidah penelitian ini penting dalam mengumpulkan data dan informasi bagi

penelitian ini terhadap semua bab serta menjadi pedoman kepada penulis untuk

mengetahui dengan lebih rinci tentang apa yang bakal dikaji dalam penelitian ini.

17

Informasi diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, majalah, jurnal, hasil

penelitian, kertas kerja, seminar dan sumber-sumber lain.

C. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan untuk memperoleh

data informasi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh tanpa perantara dari pihak kedua, ketiga dan

seterusnya.22 Data juga hendaklah diperoleh secara langsung daripada masyarakat

baik melalui wawancara, observasi dan informasi yang pertama kali daripada pihak-

pihak tertentu.23 Wawancara dalam penelitian ini diperoleh daripada Pegawai Hal

Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Malaysia yaitu Ustaz Mohd

Hafeez Bin Abu Seman beserta pegawai-pegawai lain yang membahaskan tentang

faktor dan kesan nikah di luar negara yang terdapat di JAIPs, Perlis, Malaysia dan

beberapa firman Allah diambil dari Al-Qur’an.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti melalui jurnal, buku-buku,

majalah, website, dokumentasi, menelaah perundang-undangan atau bahan bacaan

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.24 Data sekunder

sebagai data pendukung dalam peroleh informasi yang terkait dalam penelitian

22 Ibid, hlm.34. 23 Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung

:Alfabeta, 2017), hlm. 99. 24 Ibid, hlm. 99.

18

terutamanya Enakmen 4 Tahun 1992 Enakmen Pentadbiran Undang-undang

Keluarga Islam Malaysia Negeri Perlis, Malaysia Tahun 1991. Buku-buku yang

digunakan misalnya seperti Fiqh Munakahat, Fiqh Islam Mazhab Syafie, Fiqh

Wanita dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun sumber data dalam

penelitian ini terdiri daripada:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan

dengan cara melakukan wawancara kepada Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan

Agama Islam Negeri Perlis, Malaysia yaitu Ustaz Mohd Hafeez Bin Abu Seman

berserta pegawai-pegawai lain di JAIPs, Perlis, Malaysia.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan yang

berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data skunder dalam penelitian

ini adalah data-data yang diperoleh daripada buku-buku dan maklumat mengenai

objek dalam kajian peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data Dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi merupakan alat pengumpul data yang biasanya

digunakan untuk tujuan penelitian hukum dengan mencatat perilaku hukum

sebagaimana terjadi dalam kenyataan. Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak

19

boleh menyimpang dari sifat dan tujuan penelitian.25 Penulis mengamati secara

langsung ke Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Perlis, Malaysia itu sendiri karena

penulis tinggal berdekatan dengan lokasi tersebut dan karena judul penulis sesuai

dengan tempat kajian yang ingin dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung

dari responden. Wawancara yang disebutkan dalam golongan ialah wawancara

yang berkaitan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memliki

nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara juga merupakan proses tanya jawab lisan

antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan.26

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

mencapai sesuatu tujuan. Teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

dengan mewawancara pihak terkait seperti Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan

Agama Islam Negeri Perlis serta pegawai-pegawai JAIPs, Perlis, Malaysia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai

bukti atau keterangan. Dokumentasi yang diartikan adalah dengan mengambil

sumber data dari orang-orang yang bersangkutan, buku-buku ilmiah, jurnal dan apa

sahaja sumber informasi dan kepustakaan yang sahih dan berkaitan. Penulis

mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen tertulis berhubungan dengan

penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan serta mengambil informasi

25 Ibid ,hlm119. 26 Ibid ,hlm 115-116.

20

dari alamat web internet. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperkuatkan

data-data yang sudah ada.

2. Teknis Analisis Data

Tujuan penulis menggunakan analisis data adalah untuk memudahkan serta

menyederhanakan olahan data yang akan dijelaskan. Dalam menganalisis data

kualitatif, ia dapat digunakan melalui cara data reduction (reduksi data), data

display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.27

Oleh itu, setelah data yang diperoleh terkumpul sesuai dengan permasalahan kajian

yang dibahas dan kemudian dipelajari serta dipahami, maka penulis telah

merangkumi bahwa penelitian adalah menggunakan metode analisis seperti berikut:

a) Reduksi Data

Analisis data dalam penelitian ini di laksanakan dengan tiga teknik iaitu mereduksi

data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data-data wawancara yang telah direkam

kemudian ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data

yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan dengan hukum pernikahan

dalam Enakmen2, Undang-undang Keluarga Islam Malaysia Negeri Perlis Tahun

1991..

b) Display Data

Teknis ini bisa disajikan dalam uraian hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Yang paling digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat

naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada

pembaca. Pada teknis ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga

27 Sayuti Una, M.H, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm.52.

21

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian

data merupakan cara bagaimana data itu mudah difahami oleh pembaca dan

pembahasan itu bisa menarik seseorang membaca penelitian samada dalam

penyajian verbal, penyajian visual atau penyajian matematis.28

c) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data

yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian

lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah membahagikan kepada lima

bab dan terdiri dari sub-sub perbahasan. Setiap bab membahaskan permasalahan-

permasalahan tertentu namun setiap sub sub dalam bab itu saling terkait dangan sub

sub lainnya. Sistematika penulisannya adalah seperti berikut :

I. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.

II. Bab Kedua membahas tentang metode penelitian dan subnya adalah lokasi

penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan

data dan analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

28 Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung :

Alfabeta, 2017) hlm. 124.

22

III. Bab ketiga menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah

dan perkembangan, visi, misi dan slogan, tugas serta peran Jabatan Agama

Islam Negeri Perlis.

IV. Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian seperti faktor-fsktor

pernikahan di luar negara. Bab ini juga menguraikan tentang akibat kawin di

luar negara menurut Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.. Akhir sekali, kasus-

kasus nikah di luar negara yang terjadi di Jabatn Agama Islam Negeri Perlis,

Malaysia dan penyelesaiannya.

V. Bab Kelima merupakan bab terakhir yang berisi huraian penutup yang

berkaitan tentang kesimpulan dan juga rekomendasi kajian yang dijalankan

serta menjawab segala rumusan masalah. Kesimpulan ini ialah kesemua kajian

yang diambil dari data, analisis, penjelasan dan huraian dari bab-bab kemudian

diringkaskan dan disatukan seterusnya dijadikan sebagai pembuktian. Selain

itu ia juga berisi saran-saran akhir dari penulis sendiri.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah sangat penting bagi melengkapi sebuah pembuatan kajian

atau skripsi. Tujuannya adalah supaya pembuatan suatu penelitian itu lebih

terencana dan selesai sesuai dengan waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis telah

membagi-bagikan mengikut waktu berdasarkan tempoh tertentu sebagai pedoman.

Selain itu, jadwal penelitian bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban

dalam proposal skripsi penulis, bahkan lebih dari itu agar penulis bisa konsisten

23

dalam melaksanakan tanggungjawab penulisan skripsi ini dengan baik.29 Adapun

jadwal penelitian adalah seperti berikut:

29 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke-2, (Jambi : Syariah Press, 2012), hlm.57.

24

N

O

KEGIATAN

2018 2019

APRIL JULI OKTOBE

R

DISEMBER FEBRUARI MARET JULI AGUSTU

S

SEPTEMBE

R

1 Pengajuan

Judul

X

2 Pembuatan

Proposal

X

3 Pembaikian

Proposal Dan

Seminar

X

X

X

X

4 Surat Izin

Riset

X

5 Pengumpula

n Data

X

X

6 Pengolahan

Dan Analisis

Data

X

X

X

X

7 Pembuatan

Laporan

X

X

X

8 Bimbingan

Dan

Pembaikkan

X

X

X

9 Agenda Dan

Ujian Skripsi

X

X

X

25

BAB III

GAMBARAN UMUM JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS

MALAYSIA

A. Sejarah Ringkas

Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) adalah badan

baerasingan daripada kuasa Kerajaan Neageri Perlis yang ditubuhkan selaras

dengan peruntukan seksyen 6(1) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 :

“Ketua Agama bagi Negeri ialah Raja dan Raja boleh memerintah supaya dibuat

undang-undang untuk tujuan mengatur dan menubuh sebuah majlis yang

dinamakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu bagi membantu dan

menasihat Baginda di dalam segala perkara yang berkaitan dengan agama Negeri

dan adat istiadat Melayu”.

Kuasa Maips sebagai sebuah Dewan DiRaja yang membantu Duli Yang

Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dalam hal ehwal Agama islam turut ditegaskan

oleh Seksyen 4(1),Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis Tahun 2006 yang

meneyebut: “MAka hendaklah ada suatu badan bernama “Majlis Agama Islam dan

Adat Istiadat Melayu Perlis” untuk membantu dan menasihat Duli Yang Maha

Mulia Raja Pemerintah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan Agama

Islam dan Adai Istiadat Melayu”.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis (JAIPs) pula ditubuhkan sebagai

jentera Kerajaan Negeri Perlis yang berfungsi membantu melaksanakan dasar-dasar

yang telah ditetapkan oleh MAIPs dengan lebih focus dan berkesan. Dalam hokum

syarak, JAIPs adalah terikat dan perlu melaksanakan Fatwa dan Irsyad

26

Jabatan Mufti Negeri Perlis. Oleh itu, JAIPs sebagai pelaksana dasar sentiasa

menjalankan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku

Raja Perlis dan MAIPs sebagai pemutus dasar dari masa ke semasa. Fungsi dan

peranan JAIPs adalah berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948,

enakmen-enakmen dan fatwa yang ditetapkan oleh MAIPs yang kini diterajui oleh

Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Ekoran daripada pendtrukturan

semula MAIPs oleh Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), pentadbiran

dan pengurusan hal ehwal islam diletakkan dibawah jabatan Hal Ehwal Agama

Islam Perlis mulai tahun 1998.

JAIPs terdiri daripada tujuh bahagian yang bertanggungjawab menguruskan

hal ehwal islam bagi Negeri Perlis. Bahagian-bahagian tersebut adalah :

1) Bahagian Khidmat Pengurusan

2) Bahagian Dakwah dan pengurusan Masjid

3) Bahagian Pendidikan

4) Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syraiah

5) Bahagian Penguatkuasaan

6) Bahagian Pendakwaan

7) Bahagian Penyelidikan dan Hub Halal

8) Bahagian Takmir

Sebagai sebuah agensi agama Islam yang terpenting di Negeri Perlis, JAIPs

sentiasa berperanan sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab mengukuhkan

pemahaman manhaj Ahlul al-Sunnah Wal-Jammah seperti yang termaktub di dalam

27

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 kepada seluruh umat Islam di Negeri

Perlis melalui aktiviti dan program yang dirancang oleh JAIPs.

B. Struktur Organisasi

Bagi memantapkan pengurusan dan menghasilkan gerak kerja yang lebih

efisyen. Jakim dibagikan kepada empat sektor utama yaitu Sektor Dasar, Sektor

Pembangunan Insan, Sektor Pengurusan dan Sektor Di Bawah Pejabat Ketua

Pengarah. Berikut adalah struktur kepengurusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

yang terkini30 :

No

Nama Jawatan Bagian

1 DR HAJI HAZMAN BIN

HASSAN

Pengarah Terbuka

2 Fatin Binti Mohd Arshad Pem Tadbir

(PT/PO)

3 Bahagian Khidmat

Pengurusan

4 Rita Hartini Binti Yahaya Pen. Pegawai

Tadbir N32

5 Salmah Binti Mohamed Yusof Pem. Tadbir

kanan N22

6 Nur Atikah Binti Roselan

NurFatin Nabila Binti Roshidi

Pem. Tadbir

Kewangan

W19/22

7 Umiyah Binti Sulaiman

Nurul Hidayah Binti Sulaiman

Nurul Syazwani Binti Shahidan

Pem. Tadbir

(PT/PO) N19/22

8 Baser Bin Mat Alim

Fasihah Binti Abdul Halim

Pembantu

Operasi N11/14

9 Rasyili Bin Zainol

Yusmizi Bin Mohd Shaaban

Pemandu H11/14

10 Bahagian Dakwah

11 Ahmad Sirajuddin Bin Abdul

Satar

Peg. Hal Ehwal

Islam S44

30 Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov.my/direktori-kakitangan, akses 17

Augustus 2019

http://www.islam.gov.my/direktori-kakitangan

28

12 Mohamad Idham bin Sultan

Shafiy Bin Zakaria

Muhammad Adli Bin Aziz

Penolong

pegawai Hal

Ehwal Islam

S29/32

13 Mahadzir Bin Mohamad

Rozana Binti Ghazali

Zubair Bin Haji Abdullah

Pem. Hal Ehwal

Islam S19/22

14 Khairul Ridzuan Bin Din

Ahmad Affandi Bin Shukri

Pembantu Awam

H11

15 Bahagian Penyelidikan & Hub

Halal

16 Sharifah Mazni Binti Syed

Mustaffa

Peg Hal Ehwal

Islam S41/44

17 Suhaimi Bin Ahmad Penolong Peg

Hal Ehwal Islam

S32

18 Mohd Hafizah Binti Zakaria Pem Hal Ehwal

Islam S19/22

19 Bahagian Penguatkuasaan &

Pendakwaan

20 Ruslinda Binti Rusli

Muhd Ghazali Bin Mohd Noor

Peg Hal Ehwal

Islam S41/44

Penguatkuasaan

21 Ahmad Fikri Bin Ibrahim Penolong Peg.

Hal Ehwal Islam

S29/32

Penguatkuasaan

22 Arif Bin Ismail

Syazwani Binti Ahmad

Pem Hal Ehwal

Islam S19/22

Penguatkuasaan

23 Hafizi Bin Rosli Pemandu H11 Penguatkuasaan

24 Jamil Bin Ahmad Peg Syariah

LS41/44

Pendakwaan

Bahagian Pentadbiran

Undang-Undang Syariah

25 Muhammad Hafeez Bin Abu

Seman

Peg Hal Ehwal

Islam S44

26 Noor Diyana Binti Khairuddin Penolong Peg

Tadbir N29

27 Ku Suhailah Binti Ku Ahmad Pem Hal ehwal

Islam S19

Bahagian Pendidikan

28 Ahmad Hafiz Bin Jaafar Peg. Hal ehwal

Islam S41/44

29 Shamshaliza Binti Abdullah Pen. Peg. Hal

Ehwal Islam S32

29

30 -Kosong- Pem. Hal Ehwal

Islam S19/22

Penyelia Kafa

31 Mohd Shahriz Bin Sultan Ahmad Penyelia Kafa

32 Abdul Shahid Bin Ahmad Penyelia kafa

33 Nurul Husna Binti Zubair Penyelia Kafa

34 Raudhah Binti Che Daris Penyelia Kafa

35 Mohd Bukhori Mohamad Penyelia Kafa

36 Rohimi Bin Saad Penyelia Kafa

37 Nur Atiqah Binti Md Akhir Penyelia Kafa

Penyelia SA

38 Yahaya Bin Abdullah Penyelia SA

39 Nur Atikah Binti Azhar Penyelia SA

40 Mohd Isyraf Azhar Penyelia SA

41 Dzulkhairi Md Rejab Penyelia SA

C. Logo Jabatan Agama Islam Negeri Perlis

30

C. Visi Dan Misi

31

1. Visi

Menjadi institusi pengurusan hal ehwal islam negeri yang cekap dan unggul

menjelang 2020

2. Misi

Melahirkan ummah yang beriman dan bertaqwa melalui pengurusan yang

berkualiti berlandaskan di atas manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah

D. Tugas Dan Peran Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Syariah

Divisi Administrasi Hukum Syariah bertanggung jawab untuk mengelola

dan menegakkan Penetapan Hukum Keluarga 2006. Bagian ini umumnya

bertanggung jawab untuk menangani aplikasi manajemen pernikahan Islam untuk

pemahaman dan pengungkapan. tentang masalah memberi dan melalui kegiatan

administrasi keluarga. Bagian ini terdiri dari dua unit utama:

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk

Unit Konsultasi Cara Topan

Fungsi Bagian:

Menerapkan Manajemen Perkawinan, Perceraian dan Konsultasi Muslim Negara

Perlis

Mengelola kursus pra-nikah untuk Muslim negara Perlis

Mengelola proses negosiasi atau konseling keluarga untuk pasangan / anggota

keluarga / anggota keluarga yang menghadapi krisis domestik dan keluarga melalui

aplikasi dan pengaduan sebagai berikut:

Pengaduan / Saran Pengaduan / Perceraian / Pengaduan / Permohonan Wali Hakim,

Wali Ghaib

32

Wali enggan

Menyimpan dan mengemaskini rekod dan dokumen perkahwinan,penceraian dan

rujuk orang-orang Islam Perlis ke dalam Sistem Pengurusan Pernikahan Islam

Malaysia (SPPIM).31

E. Piagam Pelanggan

Kami siap memberikan layanan dan manajemen waktu yang cepat, akurat

dan berkualitas sesuai dengan standar berikut:

1) Menjaga, sesuai dengan alokasi anggaran yang disetujui oleh

Perkiraan Perbendaharaan Negara Perlis.

2) Memproses pembayaran untuk faktur dan lengkapi dan lengkapi

tagihan klaim dalam waktu 10 hari sejak tanggal pengiriman dan

setelah menerima Perbendaharaan Negara untuk pembayaran.

3) Catat dan pertahankan semua transaksi Departemen Top dalam buku

kas pada hari yang sama.

4) Jawab semua pertanyaan audit selama sebulan dan berikan prioritas

untuk mengambil tindakan korektif.

5) Membayar gaji staf dan tunjangan lain sesuai jadwal.

6) Perbarui file dan surat yang didistribusikan kepada otoritas terkait

dengan segera dan segera untuk tindakan lebih lanjut.

7) Perbarui Buku Pegangan Layanan Pengendali dan Personil

Departemen kapan pun diperlukan.

31 Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov. Di akses 17 Augustus 2019

http://www.islam.gov/

33

8) Berikan semua dokumen yang berkaitan dengan layanan dan

personel Departemen secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan

persyaratan yang diminta.32

32 ibid

34

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara

1. Wali

Faktor utama berlakunya perkahwinan di luar negera tanpa kebenaran ialah

keengganan wali menikahkan perempuan di bawah jagaannya dengan lelaki pilihan

mereka. Antara sebab keengganan wali ialah wali telah mempunyai calon menantu

pilihan mereka sendiri, pilihan anak mereka tidak sekufu dari segi keturunan,

pangkat, agama, budaya, pihak lelaki telah beristeri, pihak perempuan sendiri

bawah umur dan lain-lain33.

2. Poligami

Sebilangan besar pasangan yang bernikah di luar negeri adalah disebabkan

pernikahan tersebut adalah penikahan poligami, sama ada pihak perempuan dalam

proses pernikahan itu menjdai isteri kedua, ketiga atau keempat. Oleh kerana,

permohonan di Negeri Perlis khususnya dan di Malaysia amnya dimestikan

mendapat kebenaran Mahkamah Syariah. Terdapat pasangan yang mengambil jalan

mudah dengan melakukan pernikahan mereka di luar negeri. Alasan yang mereka

berikan ialah mendapat tentangan daripada isteri yang sedia ada, tidak mahu isteri

yang sedia ada mengetahuinya ataupun untuk mengelakkan daripada

33 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan

Agama Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.

35

diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti majikan, ahli keluarga atau pihak

berkuasa agama tempatan.34

3. Hamil Di Luar Pernikahan

Terdapat pasangan yang terdesak berkahwin di luar negeri untuk menutup malu

ataupun setelah pihak lelaki dipaksa atau diugut oleh pihak keluarga masing-masing

supaya bertanggungjawab setelah pihak perempuan telah hamil di luar

perkahwinan.

4. Masalah khalwat

Bagi mengelakkan pasangan disabitkan dengan kesalahan jenayah khalwat,

pasangan yang terlibat akan berkahwin di luar negeri untuk mendapatkan sijil nikah

sebagai bukti dan pembelaan di mahkamah bahawa mereka telah berkahwin semasa

ditangkap35.

5. Cepat Dan Mudah

Perkahwinan cara ini lebih cepat dan mudah kerana tidak perlu melalui proses temu

duga atau menjalani krusus pra-perkahwinan terlebih dahulu. Kebiasaannya, setiap

pasangan dari Malaysia yang berkahwin di luar bukan sahaja prosedurnya mudah,

bahkan hanya dengan bayaran sebanyak RM300 sahaja merka dapat

menyempurnakan perkahwinan mereka termasuklah khidmat juru nikah, saksi dan

urusan pendaftaran bagi pengeluaran sijil ikah yang sah. Sebahagian pasangan yang

lain (ia itu seramai 12 responden atau 15%) berkahwin di negara jiran menganggap

peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas mereka begitu membebankan. Mereka

34 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama

Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019 35 Wawancara Dengan Mohd Hafeez Bin Abu Seman,Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama

Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019.

36

terpaksa menjalani proses temuduga dan melalui kursus pra perkahwinan terlebih

dahulu. Selain daripada itu jika pasangan yang berkahwin itu berlainan daerah atau

negeri, perakuan daripada pendaftar nikah,cerai dan rujuk daerah atau negeri yang

terbabit mesti diperolehi terlebih dahulu. Banyak borang-borang yang perlu diisi

serta masa yang lama terpaksa diambil untuk membolehkan pasangan terbabit

melangsungkan perkahwinan. Prosedur ini tidak berlaku di Majlis Agama Islam di

selatan Thailand. Menurut pegawai di Majlis Agama Islam Wilayah Yala, masa

yang diambil hanyalah selama satu hari sebelum pasangan terbabit diakad

nikahkan. Pihak perempuan hanya perlu membuktikan bahawa dia bukan isteri

orang (bujang) atau jika janda, hendaklah mengemukakan surat cerai atau sijil

kematian bekas suaminya.

6. Belanja Nikah Yang Tinggi

Tidak dinafikan belanja kahwin yang tinggi juga merupakan pemangkin

peningkatan jumlah perkahwinan luar negara tanpa kebenaran. Ada antara pihak

lelaki yang tidak berupaya untuk menyediakan hantaran dan perbelanjaan kenduri

yang tinggi seperti yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Dengan

melangsungkan perkahwinan di Thailand, mereka hanya perlu membayar mas

kahwin dan upah kahwin yang murah dan tidak perlu memberikan hantaran yang

kebiasaannya di luar kemampuan pihak lelak36i.

7. Sindiket



37

Kehadiran sindiket yang menyediakan khidmat jurunikah dan saksi-saksi nikah

juga memudahkan pasangan yang bermasalah untuk berkahwin lari. Pasangan yang

ingin kahwin hanya perlu menghubungi pihak-pihak tertentu yang berada di

sempadan Malaysia dan mereka akan membawa pasangan berjumpa dengan imam

dan saksi-saksi nikah yang sedia menikahkan perkahwinan mereka pada bila-bila

masa sahaja. Dengan kewujudan sindeket seperti ini, perkahwinan luar negara tanpa

kebenaran boleh dilakukan dengan mudah kerana pasangan tersebut tidak perlu lagi

mencari jurunikah dan saksi-saksi nikah.

Ada juga sindiket yang memberi kemudahan (dengan bayaran yang lebih sedikit)

kepada pasangan untuk berkahwin dengan membawa jurunikah dan saksi-saksi dari

Thailand ke Malaysia untuk menikahkan mereka dan memberikan sijil nikah

Thailand. Hal ini memudahkan lagi kepada pasangan bermasalah kerana tidak perlu

lagi ke sempadan yang akan melibatkan penggunaan pasport atau pas perjalanan.

Akibatnya, timbullah isu sijil kahwin palsu yang tidak diiktiraf oleh Majlis Agama

Islam selatan Thailand dan kerajaan Malaysia, kerana pasangan tersebut dinikahkan

oleh mereka yang tidak bertauliah. Hal ini hanya disedari apabila pasangan ingin

mendaftar semula perkahwinan mereka37.

Di Malaysia, secara urnurnnya urusan yang berkaitan dengan perkahwinan orang-

orang Islam adalah diatur oleh undang-undang yang terdapat di setiap negeri

dikenali sebagai Enakmen Keluarga Islam dan Akta bagi Wilayah-wilayah

Persekutuan. Di antara matlamat Enakmen Keluarga Islam ini ialah untuk



38

mengadakan peruntukan undang-undang keluarga Islam berhubung dengan

perkahwinan, perceraian, nafkah, jagaan dan perkara lain berkaitan dengan

kehidupan berkeluarga. Secara tidak langsung, dengan adanya undang-undang yang

mentadbir urusan berhubung dengan kehidupan berkeluarga pasangan Islam, maka

tanggung jawab dan hak pasangan terbabit kekal terpelihara dan ia dapat

menghalang daripada

berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, antaranya pernikahan secara

sindiket.

Menurut Ketua Hakim Syarie Mahkamah Syariah Negeri Perlis, YAA Dato'

Mohamad bin Haji Abdullah, nikah sindiket adalah merupakan pernikahan yang

tidak mengikut peraturan atau bersalahan dengan undang-undang sama ada sah atau

tidak sah dan sama ada melalui syarikat atau tidak. Dalam kes permohonan

pendaftaran semula pernikahan oleh Md. Khairul b. Jaafar dan Mazita Mohamed

(Kes No. 14005-0 10-0058-2008), kedua pasangan telah diakad nikah oleh abang

kandung Plaintif Kedua, kerana bapa kandung tidak diketahui keberadaannya.

Hakim memutuskan bahawa akad nikah tersebut tidak sah atas alasan jurunikah

tidak mempunyai kuasa pemalian walaupun beliau merupakan abang kandung

Plaintif Kedua.38

Menurut Mohd Hafeez (Pegawai Hal Ehwal Islam Bahagian NCR) pernikahan

secara sindiket adalah merupakan perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang

tidak bertauliah atau jurunikah yang tauliahnya sudah tamat tempoh dan


Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019

39

menyebabkan sesuatu perkahwinan itu tidak sah dari segi perundangan. Menurut

beliau lagi, perkahwinan yang tidak mengikut prosedur perundangan adalah

merupakan nikah sidiket walaupun perkahwinan sebegini boleh jadi sah menurut

hukum syarak.

Nikah sindiket juga adalah merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di pejabat

Pendaftar Perkahwinan yang mana wali yang menikahkan tidak mendapat tauliah

daripada Majlis Agama Islam Negeri selain daripada pernikahan yang

menimbulkan keraguan dan juga wali yang meragukan. Ia juga merupakan suatu

perbuatan melakukan upacara pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya

pernikahan dengan tujuan untuk menipu yang dilakukan secara haram melalui

perantaraan seseorang atau kumpulan ahli yang tidak mendapat tauliah daripada

pihak pentadbir agama. Orang perantaraan tersebut berperanan untuk mengatur

perkahwinan dari awal sehingga pelanggan be rjaya memperolehi sijil nikah

mereka39.

8. Kurang Kefahaman Tentang Agama dan Undang-Undang Negeri

Kurang kefahaman agama tentang persoalan rukun perkahwinan dan perkara-

perkara berkaitan dengannya seperti masalah perwalian, merupakan faktor

penyebab berlakunya perkahwinan luar negara. Penggunaan wali raja atau wali

hakim di luar negeri atau di mana-mana tempat tanpa kebenaran pihak berkuasa

atau sebab wali tidak bersetuju dan tidak mengizinkan perkahwinan, lantas

pasangan menggunakan alasan wali berada lebih daripada 2 marhalah atau 60 batu



40

atau 96 kilometer dari tempat berlangsungnya pernikahan tidak boleh diterima

sewenang-wenangnya. Hal ini wujud kerana pasangan tersebut sendiri yang

melarikan diri daripada wali dan bukannya wali yang ghaib. Masalah wali tidak

memberi persetujuan boleh diselesaikan melalui permohonan perkahwinan

menggunakan wali raja atau wali hakim di daerah masing-masing.

9. Kewarganegaraan

Pada masa kini, terdapat ramai warganegara asing yang datang ke Malaysia ataupun

warganegara Malaysia ke luar negeri, sama ada kerana melancong, belajar, bekerja

dan menjalankan urusan perniagaan. Keadaan ini secara tidak langsung mendorong

hubungan peribadi antara warganegara asing dengan penduduk tempatan. Dan hasil

daripada hubungan tersebut, terdapat sebilangan daripada mereka melangsungkan

akad nikah di luar negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa agama negeri atas

pelbagai alasan seperti sedang berada di negeri berkenaan dan tidak sempat balik

ke Malaysia, memerlukan kos yang tinggi untuk berulang alik dan juga disebabkan

pernikahan dengan warganegara asing tersebut merupakan pernikahan poligami40.

B. Prosedur Perkahwinan Di Thailand

Kewajipan dan tanggungjawab jurunikah di Selatan Thailand atau mana-

mana tempat sama ada di dalam dan luar negara adalah untuk menikahkan mana-

mana pasangan dari Malaysia sama ada perkahwinan itu direstui oleh keluarga

pihak perempuan atau isteri pertama bagi mereka yang berpoligami.



41

Apa yang penting ialah tuntutan agama lebih diutamakan berbanding hal yang lain.

Bahawa dakwaan sesetengah pihak di Malaysia yang menyatakan sesiapa sahaja

yang ingin bernikah di Thailand boleh berbuat demikian tanpa masalah adalah tidak

benar dan tidak boleh dipercayai. Ini adalah kerana Undang-undang keluarga

seperti nikah, cerai dan rujuk juga sama ketatnya dengan Malaysia tetapi yang

berbezanya adalah pengurusannya adalah lebih cepat dan mudah. Contohnya,

prosedur pernikahan yang hendak dilaksanakan di Walayah Yala mestilah terlebih

dahulu mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Wilayah di mana pasangan perlu

mengisi borang tertentu keterangan dan pengesahan untuk bernikah. Berikut di

senaraikan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah

Yala ke atas pasangan yang hendak berkahwin:

1. Pasangan lelaki disediakan borang A-01.

2. Pasangan perempuan disediakan borang A-02.

3. Saksi disediakan borang A-03.

4. Sebelum pasangan berkenaan dikahwinkan mereka akan ditemuduga terlebih

dahulu oleh pendaftar nikah kahwin sama ada perkahwinan mereka boleh

diteruskan atau tidak.

5. Pihak perempuan akan disoal akan kedudukan walinya serta tempat mastautinnya

sama ada cukup dua marhalah atau tidak. Jika tidak cukup pihak Majlis akan

membawa kesatu tempat lain yang melepasi dua marhalah.

42

6. Setelah itu pasangan akan dinikahkan oleh jurunikah bertauliah dengan status

mereka sebagai wali am.

7. Pihak perempuan akan disiasat sama ada mereka isteri orang atau tidak,

khususnya mereka yang tidak mempunyai sebarang dokumen perceraian, surat

cerai takliq, khulu, sijil kematian suami dan sebagainya.

8. Umur minimum bagi lelaki ialah 18 tahun dan perempuan 16 tahun.

9. Warga Bangladesh tidak akan dikahwinkan sama sekali dengan rakyat Malaysia

kerana menghormati permintaan dari pihak berkuasa Malaysia.

10. Borang khas disediakan dan diisi oleh pasangan serta saksi dan akan disimpan

oleh pihak Majlis. Pihak Majlis akan menyimpan borang berkenaan dan akan

diserahkan kepada pihak berkuasa Malaysia jika diminta.

Jika terbukti pasangan terbabit memenuhi syarat-syarat dan keperluan di atas maka

perkahwinan akan dilangsungkan dan satu sijil nikah akan dikeluarkan berserta

surat pengesahan yang ditanda tangani oleh Yang DiPertua Majlis untuk diserahkan

kepada Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di Malaysia. Selain itu satu surat

peringatan juga dikeluarkan supaya pasangan terbabit menyerahkan semua

dokumen perkahwinan mereka kepada pihak pendaftar nikah, cerai dan rujuk di

Malaysia. Mengenai poligami pula, lelaki yang ingin berbuat demikian tidak akan

menghadapi masalah yang rumit kerana pihaknya akan memberi lebih keutamaan

kepada hukum Syarak, di mana wajib didahulukan daripada undang-undang dan

peraturan.

43

Walaupun begitu, mereka yang ingin berpoligami mesti bersumpah dengan nama

Allah swt untuk bertanggungjawab terhadap segala apa yang mereka lakukan

berkaitan proses tersebut. Bayaran sebanyak RM300.00 akan dikenakan (jika pihak

perempuan ingin menggunakan wali am manakala RM150.00 dikenakan bagi yang

mempunyai wali mujbir atau wali nasab) ke atas setiap pasangan. Surat nikah, surat

pengesahan nikah dan urusan yang berkaitan dengannya akan dikeluarkan oleh

Majlis Agama Islam Wilayah. Pada masa sekarang pasangan yang bernikah di sana

boleh mendapatkan surat pengesahan nikah serta-merta berbanding sebelum tahun

1998 iaitu setahun.

Seperti mana di Malaysia, pengantin lelaki yang bernikah di Thailand mesti

melafazkan taklik bagi memudahkan mereka membuat keputusan, sekiranya

berlaku masalah tertentu. Hal ini membabitkan isteri yang datang untuk menunutut

cerai kerana suami tidak menunaikan tanggungjawab atau suami kembali kepada

isteri pertama. Manakala tempoh yang diambil untuk menikahkan pasangan,

adakalanya sehari, setengah hari dan yang paling lama adalah seminggu. Situasi ini

bergantung kepada proses menyiapkan dokumen pernikahan dan kelulusan Majlis

Agama Islam Wilayah yang menjalankan proses pernikahan tersebut.41

B. Akibat Dan Keabsahan Menikah Di Luar Negara

Sebagai undang-undang yang bersifat universal, Undang-undang Islam

terpakai di mana saja di dunia ini. Bidang kuasanya tidak terbatas kepada satu-satu

provinsi saja. Oleh itu, dalam soal undang-undang keluarga, perkawinan yang



44

dilangsungkan di mana-mana negara dalam dunia ini diakui sah jika ia menurut

segala rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan oleh syarak dengan

sempurna.42

Bagaimanapun disebabkan oleh keadaan dunia hari ini yang ditadbirkan

mengikut negara bangsa dan dipecahkan kepada daerah-daerah yang mempunyai

pemerintahan sendiri, yang tidak ada kaitan dan di luar jangkauan bidang kuasa

negara lain, maka ia tidak lagi mudah dari segi pelaksanaannya, karena tiap-tiap

negara mempunyai undang-undang dan peraturan meraka sendiri. Undang-undang

keluarga juga tidak terkecuali daripada hakikat ini.43

Perkawinan yang dilakukan diluar negara karena pasangan yang berkenaan

berada di negara tersebut untuk tempoh yang lama dan karena sebab-sebab yang

tertentu. Perkawinan mereka mendapat persetujuan wali dan tanpa halangan

daripada mana-mana pihak. Perkawinan sebegini tidak menimbulkan apa-apa

masalah, karena Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam 1991,

seksyen dengan jelas memperuntukkan:

1. Tertakluk kepada sub-seksyen (2), perkahwinan boleh diakadnikahkan

mengikut Hukum Syarak oleh wali atau wakil wali di hadapan Pendaftar yang

dilantik di bawah Seksyen 28 (3) di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat

Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak memberitahu Kerajaan

Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkahwinan di

Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul itu.

42 Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur: IKIM,2006) hlm

.361 43 Ibid.

45

2. Sebelum mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini,

Pendaftar hendaklah berpuas hati-

a. bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adalah

pemastautin Negeri Perlis;

b. bahawa tiap-tiap satu pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin

mengikut Hukum Syarak dan Enakmen ini; dan

c. bahawa, jika salah satu pihak bukan pemastautin Negeri Perlis,

perkahwinan yang dicadangkan itu, jika diakadnikahkan, akan dikira

sebagai sah di tempat di mana pihak itu bermastautin.

3. Acara bagi akadnikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini

hendaklah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-

perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Perlis di

bawah Enakmen ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu negara asing

adalah seorang Pendaftar untuk Negeri Perlis44.

C. Kasus-Kasus Orang Malaysia Menikah Di Luar Negara Yang Terjadi Di

Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.

1. Perkahwinan tidak dipersetujui oleh wali

Faktor utama masalah ini ialah berkaitan wali dari pihak perempuan.

Seramai 29 pasangan responden atau 36.25% kasus nikah tanpa kebenaran yang

dilakukan di Selatan Thailand adalah disebabkan pasangan lelaki tidak mendapat

persetujuan dari pihak perempuan. Ini adalah karena wali itu sendiri sudah



46

mempunyai pilihan yang dirasakan sesuai untuk anak perempuan mereka. Selain

daripada itu wali juga menganggap pasangan lelaki pilihan anak perempuannya itu

tidak sesuai dan tidak boleh menjamin masa depan anaknya.

Perkara sedemikian berlaku dalam kes Azizah Binti Mat lwn. Mat Bin

Salleh. Dalam kes ini wali (bapa) iaitu yang kena tuntut telah enggan untuk

mewalikan perkahwinan anaknya dengan alasan anaknya belum bekerja lagi.

Mahkamah memutuskan bahawa yang menuntut dibenarkan berkahwin dengan

menggunakan wali Raja. Namun tidak semua orang mahu melakukan sedemikian

kerana tidak mahu masalah dalam keluarga didedahkan kepada pihak awam. Jadi

jalan yang paling mudah ialah berkahwin di negara jiran tanpa kebenaran pihak

berkuasa Malaysia45.

Keengganan wali mengahwinkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan

anak perempuan tersebut merupakan salah satu faktor berlakunya nikah sindiket.

Wali merupakan orang yang mempunyai kuasa untuk mengahwinkan seorang anak

perempuan sama ada an& tersebut di bawah jagaannya ataupun tidak. Menurut

Mazhab Shafii, kedudukan seseorang wali dianggap penting lebih-lebih lagi ianya

menentukan sahnya taraf suatu perkahwinan atau sebaliknya. Seorang wali boleh

mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara tanpa terlebih dahulu

mendapat persetujuan daripada anak perempuan tersebut manakala seorang wali

tidak boleh mengahwinkan anak perempuannya yang janda tanpa persetujuan anak

perempuan tersebut. Walau bagaimanapun, keengganan wali untuk mengahwinkan



47

anak perempuannya perlu disertakan dengan sebab yang munasabah. Sekiranya

tiada sebab yang munasabah diberikan, maka anak perempuan tersebut boleh

memohon pada mahkamah supaya dinikahkan dengan menggunakan Wali Raja.

Satu contoh kes yang berlaku ialah kes Husin lawan Saayah dan Mat Hassan

(Perlis Kes Ma1 36/80). Plaintif yang merupakan bapa kepada Responden Pertama

memohon mahkamah membatalkan pernikahantersebut kerana ianya berlaku tanpa

izin (kahwin lari) di Pulau Panjang, Setol, Thailand. Mahkamah telah memutuskan

akad nikah tersebut batal atas alasan tiada izin wali serta tiada wakalah atau wali

Raja diperolehi. Dalam satu kes yang melibatkan pernikahan secara sindiket

menggunakan wali hakim palsu, pernikahan yang telah dijalankan tidak didaftarkan

semula di Malaysia sehinggalah wanita tersebut melahirkan anak. Wanita tersebut

memilih untuk bernikah secara sindiket disebabkan keluargmya tidak merestui

pilihannya, iaitu seorang buruh kasar yang juga merupakan penagih dadah.

Tidak kufu antara pasangan juga merupakan salah satu alasan yang boleh

membawa kepada keengganan pihak keluarga untuk merestui serta rnenerima bakal

menantu mereka. Antara masalah kufu yang berbangkitseperti bakal suami tidak

mempunyai pekerjaan, atau pasangan HIV positif, rnasalah mental dan

seumpamanya yang dilarang oleh syarak. Masalah sebegini lazimnya mengundang

tekanan terhadap pasangan yang sedang bercinta. Akhirnya mereka akan

memutuskan untuk mencari jalan mudah dengan menggunakan perkhidmatan nikah

sindiket.

Dalam kes Haji Mohamed lwn Bahrunnasran & Mazliani binti Mohamed

48

(Kes No. 41-015-1-96), Responden Pertama telah dijangkiti HIV positif Pasangan

ini telah melakukan dua kali akad nikah iaitu pada 16 Mei 2013 di Pasir Putih, Perlis

dan kemudiannya pada 22 Mei 2013 di Narathiwat, Thailand. Hakim memutuskan

kedua-dua akad nikah tersebut sebagai tidak sah menurut hukurn syarak dan

undang-undang, serta rnemerintahkan supaya sijil nikah yang dikeluarkan di

Narathiwat dirampas dan dibatalkan. Responden Pertama dan keluarganya dilarang

mengganggu

atau mencerobohi dengan apa cara sekalipun ke atas diri Responden Kedua

2.Poligami

Alasan 17 responden yang berpoligami46

ALASAN POLIGAMI BILANGAN PERATUS

Prosedur poligami yang

rumit

11 64.7%

Tiada Kesefahaman 5 29.4%

Kecacatan Pasangan 1 5.9%

Poligami merupakan faktor kedua terbanyak (17 responden atau 21.25%)

yang menyebabkan pasangan bertindak melanggar peruntukan Undang-undang

Keluarga Islam dengan melangsungkan perkahwinan secara kahwin lari di negara

jiran. Mereka berbuat demikian dengan niat untuk merahsiakan perkahwinan


Islam Negeri Perlis, 20 Juni 2019

49

mereka dari pengetahuan isteri pertama. Selain daripada itu mereka menganggap

Undang-undang Keluarga Islam yang mensyaratkan lelaki yang ingin berpoligami

mesti mengemukakan permohonan di mahkamah Syariah amat menyusahkan. Ini

dapat dilihat dari 17 responden yang berkahwin poligami seramai 11 orang atau

64.75% berpendapat demikian. Sebagai contoh, di negeri Perlis, apabila seseorang

lelaki mengemukakan permohonan untuk berpoligami , beliau akan diperiksa oleh

hakim dalam mahkamah sama ada beliau mampu atau sebaliknya. Pemohon

berkenaan juga diminta membuat pengakuan untuk berlaku adil di antara isteri-

isteri serta sanggup membayar nafkah dengan secukupnya bagi isteri dan anak-

anaknya. Pengakuan ini mesti disokong oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi

dan dipersetujui oleh bakal isteri kedua dan walinya.

Pemeriksaan ini dibuat tanpa kehadiran isteri pertama, tetapi isteri tersebut

diberi notis oleh mahkamah untuk membuat apa-apa bantahan dan sebagainya.

Mahkamah akan membuat pertimbangan yang sewajarnya dengan mengambil kira

bantahan daripada pihak isteri pertama. Setelah itu mahkamah akan membuat

keputusan ama ada meluluskan permohonan tersebut ataupun sebaliknya.Selain

dari itu seramai 5 responden memberi alasan ketidaksefahaman dengan isteri

pertama menyebabkan responden berpoligami. Manakala seorang lagi memberi

alasan kesihatan atau kecacatan isteri sebagai alasan berpoligami47.

3. Kewarganegaraan

perkahwinan dengan warga asing juga menjadi alasan kepada pasangan



50

terbabit untuk menggunakan khidmat sindiket tertentu kerana hanya dengan

jalan ini sahaja segala kerumitan prosedur dapat dielakkan. Bagi pasangan muda,

mereka juga mempunyai harapan yang tinggi untuk bernikah melalui sindiket yang

dapat menghalalkan kehidupan mereka dengan alas an mengelak diri daripada

terjerumus ke lembah zina. Selain itu, pernikahan sindiket ini juga berlaku dalam

perkahwinan yang melibatkan warga asing apabila wali pada pasangan berada di

negara asal. Oleh itu, jalan mudah mtuk pernikahan ialah dengan melalui

pernikahan sindiket. Dalarn kes Khori binti Ahmad dan Abu Samah bin Abu Halim

(Kes Mal No. 11100-010(1)-4-2003), pihak perempuan merupakan warga asing

yang berasal dari negara Kemboja manakala pihak lelaki adalah warga tempatan.

Mereka dinikahkan oleh jurunikah bertauliah di rumah Penolong Pendaftar

Perkahwinan, penceraian dan Ruju' Mukim Kurung Anai, Perlis. persoalannya di

sini ialah, jurunikah tersebut telah berperanan sebagai Wali Raja bagi Plaintif

walhal ianya di luar bidang kuasa beliau. Hakim memutuskan akad nikah tersebut

sebagai fasid. Kasus yang melibatkan masyarakat warga asing di Malaysia juga

boleh berlaku dalam keadaan terdesak. Dalam kasus sebegini, mereka sanggup

menjadi jurunikah bagi pasangan yang ingin berkahwin. Sebagai contoh, kes

Faridah Abd. Karim dan Amran bin Mulis (Kes No. 14002 010 1065 2009) yang

diakad oleh wali hakim di Mahkamah Syariah Negeri Perlis oleh jurunikah

warganegara Indonesia dan pendaftarannya dilakukan di negara Indonesia. Setelah

51

mereka memohon pendaftarm semula di Perlis, hakim memutuskan bahwa

pernikahan tersebut tidak sah serta memerintahkan pasangan tersebut difaraqkan48.

4. Syarikat Sindiket

Pernikahan sindiket ini biasanya diatur oleh kurnpulan tertentu yang

bermatlamat untuk mencari keuntungan. Kumpulan ini akan mencari pelanggan dan

kemudiannya akan ada kumpulan-kumpulan lain yang menguruskan saksi,

dokumentasi, kad nikah palsu dan lain-lain perkara berhubung akad nikah. Di

Negeri Perlis, terdapat beberapa kurnpulan yang telah dikenal pasti sedang bergiat

aktif menjalankan aktiviti pernikahan secara sindiket ini. Dalam keadaan tertentu,

kumpula

sindiket ini juga akan memperalat orang tertentu untuk menjadi jurunikah tanpa

jurunikah tersebut mengetahui bahawa beliau mengakadnikahkan perkahwinan

sindiket. Sebagai contoh, dalam kes Nor Hasnida Hasan lawan Mohd Amir s/o

Abdul Alim Bawang (No kes: 14700-01 0-01 78-2007) yang mana Responden

membayar RM2500 kepada agen pernikahan sindiket bagi menguruskan majlis

akad nikah iaitu untuk pendaftaran dan bayaran lain. Namun, apabila disiasat, JAIPs

mengesahkan bahawa pernikahan itu tidak berdaftar di JAIPs dan Mahkamah

memutuskan bahawa ianya adalah pernikahan fasid.

D. Proses Untuk Pengesahan Dan Pendaftaran Semula

Perkahwinan tanpa izin yang dimaksudkan di sini ialah perkahwinan tanpa

kebenaran daripada Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk daripada negeri masing-



52

masing dan perkahwinan tanpa kebenaran daripada mahkamah bagi yang

berpoligami. Terdapat kes tertentu di mana pasangan yang bernikah tanpa izin,

tidak mendaftar perkahwinan mereka di Pejabat Agama yang berdekatan. Hal ini

mungkin disebabkan mereka tidak mengetahui prosedurnya, dan ada juga yang tahu

tetapi mendiamkan diri atas sebab-sebab yang tertentu. Berkaitan dengan soal

pendafaran semula perkahwinan tersebut, kedua-dua pasangan perlu datang ke

pejabat agama untuk mendaftar semula perkahwinan mereka. Hal tersebut adalah

kerana walaupun sijil nikah luar negara sah disisi Syarak, tetapi ia tidak diterima

pakai oleh pejabat Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di Malaysia.

Proses pertama yang perlu ditempuh oleh pasangan terbabit ialah, mereka

harus pergi ke Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk di daerah masing-masing untuk

proses pendaftaran semula. Di Negeri Kedah, mereka yang terbabit akan diminta

untuk mengisi borang 9 dan tujuannya adalah untuk memastikan perkahwinan

mereka sah disisi Syarak atau tidak. Sewaktu pengesahan, pasangan tersebut perlu

melampirkan satu salinan sijil nikah di luar negara dan dua salinan kad pengenalan

suami isteri49.

Proses kedua ialah, setelah selesai di bahagian Jabatan Pentadbiran, mereka

perlu pergi ke bahagian penyiasatan dan pendakwaan. Pasangan diminta

menyediakan dua salinan sijil nikah luar negara, dua salinan kad pengenalan, dua

salinan sijil kelahiran isteri jika bukan berasal dari negeri berkenaan, maka

pasangan perlu membawa dua salinan surat perakuan daripada pegawai daerah atau



53

ketua kampung yang menyatakan bahawa mereka telah lama bermastautin di negeri

berkenaan ketika bernikah di luar negara. Manakala bagi pasangan yang

berpoligami, lelaki tersebut perlu membawa dua salinan sijil nikah isteri yang

pertama. Semasa berada di bahagian ini, pegawai yang bertugas akan menyemak

nama-nama pasangan yang bernikah di Thailand. Hal ini kerana setiap bulan pihak

Majlis Agama Islam di Thailand akan menyerahkan nama pasangan Malaysia yang

bernikah di sana. Jika didapati pasangan terbabit bernikah dengan menggunakan

khidmat sindiket kahwin, maka perkahwinan mereka tidak sah dan mereka perlu

bernikah semula di Malaysia.

Seterusnya proses yang ketiga ialah, jika pihak Jabatan Agama Islam di

Malaysia mendapati perkahwinan mereka sah di sisi Syarak tetapi menyalahi

Undang-undang Keluarga Islam, pasangan tadi akan dihadapkan ke mahkamah oleh

pihak pendakwa untuk dibicarakan kes mereka. Jika disabitkan kesalahan, kedua-

dua mereka akan dikenakan hukuman atau didenda.

Proses yang terakhir, selepas selesai di mahkamah, mereka dikehendaki

sekali lagi pergi pejabat Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk untuk mendaftar semula

perkahwinan mereka. Semasa pendaftran semula, pasangan perlu menyediakan

salinan kad pengenalan suami-isteri, satu salinan pasport antarabangsa, satu salinan

sijil nikah luar negara dan satu salinan resit denda daripada Mahkamah jika

bernikah tanpa kebenaran Jabatan Agama Islam50.



54

Perkahwinan yang sah mengikut hukum syarak berdasarkan soal siasat

tersebut akan didaftarkan dalam buku daftar nikah luar negara. Proses seterusnya

ialah pihak terbabit akan menyediakan daftar nikah dan menyemak daftar nikah

untuk memastikan tiada sebarang kesilapan sebelum ditandatangani oleh Pendaftar

Nikah, Cerai dan Rujuk dan menyerah daftar nikah itu kepada pemohon.

1. Masalah Pendaftaran Kelahiran Anak

Pernikahan kahwin luar negara ini bukan sahaja tidak diiktiraf,

kemungkinan juga tidak sah menurut hukum syarak, sukar untuk pendaftaran

semula serta dikenakan penalti, malah pasangan yang terbabit juga akan

menghadapi satu lagi risiko iaitu apabila mereka melahirkan cahaya mata. Biarpun

anak tersebut sah dari segi hukum syarak, namun ianya sukar didaftarkan sebelum

mereka mendaftarkankan perkahwinan di negara ini secara sah terlebih dahulu. Ini

memberi erti sukar untuk mendapat surat beranak sekiranya ibu bapanya tidak dapat

memberi bukti perkahwinan yang sah. Lebih-lebih lagi jika anak yang pertama.

Mengikut peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, setiap

pasangan yang akan mendaftarkan kelahiran bayi mereka hendaklah membawa

bersama sijil nikah yang sah dan telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam negeri-

negeri di Malaysia. Jika pasangan tersebut telah berkahwin di luar mukim dan

membawa sijil nikah yang tidak diiktiraf maka pihak Jabatan Pendaftaran (JPN)

tidak akan mendaftarkan kelahiran bayi tersebut.

2. Kesan Selepas Perceraian

Isu ini mendatangkan pelbagai implikasi perundangan ke atas perkawinan. Ini

disebabkan oleh masalah yang bakal timbul sekiranya perkawinan itu ingin

55

didaftarkan. Keperluan untuk mendaftar sesebuah perkawinan telah termaktub

dalam seksyen 25 UUKI 1991 yang mengkehendaki setiap pemastautin Negeri

Perlis perlu mendaftarkan perkawinan yang telah dijalankan. Walaubagaimanapun,

menurut seksyen 34 UUKI 1991, pendaftaran perkawinan semata-mata tidak akan

menentukan sah atau tidak sesebuah perkawinan51.

Terma kawin siri meliputi perkara yang melibatkan upacara pernikahan yang

dijalankan dengan tidak mengikut prosedur undang-undang, sebagai contoh

jurunikah yang menikahkan, wali saksi dan sebagainya. Namun begitu, terdapat

beberapa kasus yang melibatkan kawin lari yang sah menurut hukum syarak tetapi

tidak sah dari sudut perundangan. Seksyen 12 UUKI 1991 memeperuntukkan52

bahwa sesuatu perkawinan itu tidak boleh didaftarkan sekiranya perkawinan

tersebut bersalahan dengan Akta. Walau bagaimanapun, sekiranya perkawinan

tersebut sah menurut hukum syarak, ianya masih boleh didaftarkan di bawah Akta

mengikut seksyen 13(C) dengan cara mendapatkan perintah mahkamah.

Menurut seksyen 11 UUKI 1991 pula, sesebuah perkawinan tidak sah

melainkan semua syarat menurut hukum syarak telah dipenuhi untuk

menjadikannya sah. Oleh itu sekiranya kawin di luar negara yang dijalankan tidak

memenuhi keperluan hukum syarak, maka peruntukan seksyen 11 ini secara jelas

51 Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, (Kuala Lumpur: IKIM,2006)

hlm .361


56

dan terang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah di sisi

undang-undang.53

Satu perkara lagi yang sering menimbulkan masalah ialah apabila berlaku

perceraian di antara pasangan terbabit, mereka yang sering menjadi mangsa dan

teraniaya dalam hal ini ialah kaum wanita. Antara kesan yang akan dihadapi ialah

tidak boleh menuntut sebarang hak sekiranya pernikahan secara kahwin lari tidak

idaftarkan semua di negara ini, apabila berlaku perceraian, wanita atau isteri

tersebut tidak akan dapat membawa kes perceraian itu untuk dibicarakan di

Mahkamah. Ini adalah kerana sebelum mengesahkan perceraian tersebut, mereka

hendaklah mengesahkan perkahwinan tersebut terlebih dahulu.

Oleh kerana perkahwinan itu sendiri tidak dapat disahkan, maka lebih-lebih lagi

perceraian tersebut. Oleh yang demikian, segala aduan mereka tidak dapat dilayan

dan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Secara totalnya, wanita atau isteri terbabit

akan kehilangan hak mutlak mereka sebagai seorang isteri yang sah dari segi

Undang-undang. Oleh yang demikian, mereka tidak boleh menuntut sebarang hak

sebagai seorang isteri yang diceraikan seperti hak mut1ah, harta sepencarian,

nafkah mahupun hak penjagaan anak atau hadhanah, sebagaimana yang diperolehi

dan dinikmati oleh wanita-wanita yang berkahwin mengikut prosedur Undang-

undang di negeri ini.


hlm .361

57

Statistik Kasus Perkahwinan Luar Negara Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis

:54

Alasan Perkahwinan Bilangan Peratus

Wali Tidak Setuju 29 36.25%

Poligami 17 21.25%

Cepat Dan Mudah 12 15%

Hamil Luar Nikah 14 10%

D. Bagaimana Dampak Yang Terjadi bagi orang Malaysia menikah di luar

Negara.

Pernikahan luar negara bermaksud sebarang urusan pernikahan yang

dijalankan di luar negara dengan menggunakan khidmat jurunikah di negara

tersebut. Kebanyakan rakyat Malaysia melangsungkan pernikahan di Thailand atas

beberapa faktor tertentu. Perlu difahami oleh semua masyarakat bahawa tidak

semua pernikahan di luar negara tersebut sah mengikut hukum syarak. Lebih-lebih

lagi bagi pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket. Oleh itu, semua

pasangan yang bernikah di luar negara mesti membuat pengesahan nikah dahulu di

mahkamah syariah bagi menentukan nikah tersebut adalah sah mengikut hukum



58

syarak. Sekiranya pernikahan tersebut tidak sah, maka perkahwinan tersebut mesti

difaraqkan. Setelah itu, pasangan tersebut perlu melakukan akad nikah baharu

sekiranya masih mahu bersama sebagai suami isteri yang sah. Kebiasaannya

sesebuah pernikahan tersebut tidak sah kerana tidak menggunakan wali hakim yang

dilantik oleh pemerintah. Kes seperti ini selalu berlaku kepada pernikahan yang

menggunakan khidmat sindiket di mana mereka menggunakan wali yang tidak

bertauliah.

Terdapat pelbagai dampak yang akan timbul susulan kegagalan

pasangan yang berkahwin di luar negara mendaftarkan pernikahan mereka

khususnya di Selatan Thailand antaranya: Tiada sebarang rekod pernikahan di

mana-mana pejabat agama Islam di malaysia. Selin itu, menyukarkan membuat sijil

kelahiran anak di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia kerana tidak mempunyai

sijil nikah Malaysia. Seterusnya, Menyukarkan proses pendaftaran persekolahan

anak kerana setiap pendaftaran tahun 1 perlu kepada sijil nikah ibu bapa.

Menyukarkan proses sebarang tuntutan di mahkamah bersabit dengan urusan

pernikahan, penceraian atau tuntutan harta kerana tidak mempunyai sijil nikah

Malaysia. Isteri digantung tidak bertali tetapi tidak boleh menuntut haknya di

Mahkamah Syariah. Anak-anak tidak mempunyai Sijil Lahir seperti dilaporkan di

media saban hari, akibatnya anak-anak tersebut terjebak dengan masalah sosial

kerana lantaran tidak boleh bersekolah di sekolah aliran perdana.

Pasangan yang bernikah di luar negara tanpa kebenaran akan

dikenakan denda. Hukuman denda inilah yang menyebabkan ramai yang takut

untuk mendaftarkan perkahwinan luar negara di Pejabat Agama. Hukuman denda

59

ini berbeza mengikut enakmen/akta negeri masing-masing. Di Wilayah

Persekutuan misalnya, hukuman terbahagi kepada tiga (3) kategori yaitu, pertama

perkahwinan tanpa kebenaran mana–mana Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN).

Seksyen 40. AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-

WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984: Kesalahan yang berhubungan dengan akad

nikah perkahwinan. Mana-mana orang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang

berupa sebagai akad nikah atau yang menjalani suatu bentuk akad nikah dengan

sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II melakukan

suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU RIBU

RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Seterusnya kedua Poligami tanpa kebenaran Mahkamah Syariah.

Seksyen 123. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah. Seseorang lelaki, berkahwin

lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih

berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari

Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda

tidak melebihi SATU RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam

bulan atau kedua-duanya. Malahan pula ketiga, Perkahwinan yang berlaku di Luar

Negara dan tidak didaftarkan selepas tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan

Selain itu bagi Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam

masa yang ditetapkan. Mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir

di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan,

melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi SATU

RIBU RINGGIT atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

60

Pendakwaan bagi kes-kes tersebut akan dikendalikan oleh Jabatan Pendakwaan

Syariah Wilayah Persekutuan.

Dampak-dampak buruk akibat tidak mendaftarkan perkahwinan luar

negara amat kritikal dalam masyarakat kita sekarang ini, pembelaan terhadap hak

isteri dan anak-anak tidak dapat dibantu andai perkahwinan tersebut tidak

didaftarkan apatah lagi jika terbukti perkahwinan luar negara tersebut terbukti tidak

sah mengikut hukum syarak(sindiket).

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir penulisan ini, penulis akan cuba menyimpulkan beberapa

kesimpulan sebagai titik akhir daripada uraian permasalahan dan pembahasan yang

penulis garap. Antaranya :

1. Faktor-faktor yang menjadi punca atau kasus-kasus yang berlaku di Negeri Perlis

ialah seperti wali, poligami, hamil di luar pernikahan, cepat dan mudah, belanja

nikah yang tinggi, sindiket, kurang kefahaman tentang agama dan undang-undang,

kewarganegaraan,dan juga penulis meletakkan prosuder perkahwinan di Thailand.

2. Seterusnya mengenai akibat dan keabsahan jika menikah di luar negara serta kasus-

kasus yang terjadi di Negeri perlis seperti kasus perkahwinan yang tidak

dipersetujui wali, kasus poligami, dan penulis meletakkan proses untuk pengesahan

dan pendaftaran semula perkahwinan di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis serta

kesan-kesan selepas penceraian .Ini berdasarkan Enakmen Pentadbiran Undang-

undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 1991.

B. Saran-Saran

Di akhir pembahasan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang

diharapkan berguna bagi pembaca, antaranya seperti berikut:

1. Sebagai langkah utama untuk membendung fenomena kawin siri ini daripada

berleluasa, penguatkuasaan undang-undang sebenarnya memainkan peran penting

dalam membendung fenomena ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak

berkuasa lain seperti Kastam, Imegresen dan juga Polis Diraja Malaysia amat

62

penting karena pihak-pihak tersebut terlibat secara tidak langsung dalam membantu

mengekang isu ini, seperti pihak Kastam dan Imigresen mengetatkan lagi kawalan

di pintu-pintu masuk sempadan seperti di Thailand dan Singapura.

2. Melihat pada kadar penalti maksimum yang diperuntukkan dalam UUKI 1991,

ianya tidak lagi sepadan dengan keadaan ekonomi masa kini yang maju dan stabil

karena kebanyakan pihak yang disabitkan bersalah mampu menjelaskan penalti

yang dikenakan. Justru itu, kadar penalti yang diperuntukkan dalam UUKI 1991

perlu disemak semula supaya pihak-pihak yang terlibat berfikir dua kali sebelum

meneruskan rancangan mereka untuk melibatkan diri dalam kawin siri.

3. Pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri perlu membuat sebaran

maklumat yang meluas. Maklumat yang jelas mengenai hukum perkawinan perlu

disebarkan kepada orang ramai terutamanya remaja Islam. Ia perlu dilakukan

menerusi pelbagai media yang sedia ada untuk disampaikan kepada mereka seperti

melaui internet, facebook dan media social yang lain.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia dan

inayahnya, serta selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW

Dengan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyiapkan skripsi yang berjudul

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Malaysia Menikah Di Luar

Negara (Studi Di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis)” dengan baik. Dengan

selesainya skripsi ini tidak bermakna penulis berasa ia sempurna daripada apa yang

diperoleh malah penulis merasakan ia masih banyak kekurangan dari segi tata cara

penulisannya. Akhirnya penat lelah penulis terbayar dengan siapnya skripsi ini.

63

Walaupun melalui pelbagai cabaran dan dugaan, namun ia tidak mematahkan

semangat penulis malah ia menjadi pengalaman yang amat berharga dan akan

menjadi kenang-kenangan yang indah. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima

kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, karena

banyak membantu penulis dalam pelaksanaan skripsi ini. Hanya Allah swt yang

dapat membalas jasa baik kalian. Penulis berharap usaha ini dapat menjadi amalan

yang bermanfaat kepada penulis dan pembaca juga kepada perkembangan ilmu

Islam. Wassalam.

Jambi, Oktober 2019

Penulis,


SHK 101170038

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan – Pernikahan, Jakarta: DU

Publishing, 2011.

Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan, Jakarta: DU Publishing,

2011.

Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, Solo: As Salam

Publishing.

Ikhasn Yosree Dan Ramli “Punca Dan Kesan Pernikahan Di Luar Negara

Di Kalangan Penduduk Negeri Johor.” Pusat Sumber Fakulti

Pendidikan : UTM Skudai, 2003.

Intan Nadia, Nabilah Yusof, Hasnizam Hashim dan Haliza A. Shukor

“Fenomena Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”, Tahun 2011.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta

Disertasi, Bandung :Alfabeta, 2017.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Aceh:

Unimal Press, 2016.

Monir dan Shamsiah, Manual Undang-Undang Keluarga Islam, Kuala

Lumpur: IKIM,2006.

Muhammad Abdul Hadi Bin Mohd Azmi “Analisis Metode Istinbath

Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia Tentang Kawin Lari Di

Thailand Selatan” UIN STS JAMBI, 2017.

Nabilah Yusuf et al, “Fenomenan Nikah Sindiket: Satu Huraian Awal”,

dalam Jurnal Diskusi Syariah dan Undang-undang, Siri 5.

Noor Salwani Binti Hussin “Perkahwinan tanpa kebenaran”. Kajian

terhadap kes-kes di Mahkamah Syariah Negeri Perlis Dari Tahun

2006 – 2010 : Universiti Utara Malaysia, 2015.

Ridzuan Hashim, Kitab Fikah Mazhab Syafie Kuala Lumpur: Pustaka

Salam, 2009.

Rosniza Mohd Shariff,” Nikah Sempadan Dan Implikasi Undang-Undang”,

Utusan Online, 08 Mei 2017.

Sayuti Una, M.H, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke-2, Jambi: Syariah

Press, 2014.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

JAKIM, Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia,

Selangor : Bahagian Pengurusan Fatwa, 2015.

C. Lain-lain

http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi

perkawinan.html/diakses 30 maret 2017.

https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-

malaysia.Terakhir kali dikunjungi pada 23 maret 2018.

https://www.facebook.com/perundanganislam.Terakhir kali dikunjungi

pada 26 Maret 2018.

Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov.my/direktori-

kakitangan, akses 17 Augustus 2019.

Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Perlis, www.islam.gov. Di akses 17

Augustus 2019.

D. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Mohd Hafeez Bin Abu Seman. Pegawai Hal

Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.

.

http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi%20perkawinan.html/diakses%2030%20maret%202017

http://asashukumperkawinanislam.blogspot.co.id/2012/03/dispensasi%20perkawinan.html/diakses%2030%20maret%202017



https://www.facebook.com/perundanganislam



http://www.islam.gov/

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Syamin Bin Ahmad Subari

Tempat / Tanggal Lahir : Perlis,Malaysia /12 Juli 1995

Email : [email protected]

No. Kontak / HP : +60192450285

Alamat : Mess Pelajar Malaysia, No. 44, Rt. 24, Rw. 08, Jalan

Melur 2, Kelurahan Simpang Iv Sipin, Telanaipura,

36124, Jambi, Indonesia.

Pendidikan Formal :

No Jenis Pendidikan Tempat TahunTamat

1. Tadika Kedah, Malaysia 2000

2. Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku

Bendahara

Kedah, Malaysia 2002

3. S.M.A Al Maad Perlis, Malaysia 2007

5. Kolej Universiti Islam Melaka Melaka, Malaysia 2013

6. UIN STS JAMBI Jambi, Indonesia Sekarang

Jambi, 16 / Juni / 2020

Penulis,

AHMAD SYAMIN BIN AHMAD SUBARI NIM: SHK 101170038

faktor-faktor yang mempengaruhi orang malaysia menikah di

Documents