efektivitas hukum dalam menanggulangi permasalahan perdagangan anak di indonesia

Undang Undang Dasar

Pasal 34 Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

Undang Undang

Undang Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PERDAGANGAN ANAK

Perdagangangan Orang atau Trafficking

Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Kemiskinan

Kuranganya Pendidikan

Informasi dan Permasalahan

Budaya

Keinginan Untuk Menjadi

Kaya

Permintaan Dari Pelaku

Perdagangan Anak Atas

Kepentigan Bisnis

Pencarian Tenaga Kerja

Pemalsuan KTP

Penculikan Adopsi

MODUS KEJAHATAN SEMAKIN BERKEMBANG HUKUM TERTINGGAL DIBELAKANG