bahan ujian advokat
Post on 03-Apr-2018
277 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
1/39
BAHAN UJIAN ADVOKAT
8 DESEMBER 2007
Succes
Succes
Succes
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
2/39
SOAL PERAN & FUNGSI ADVOKAT
1.Sebagai perwujudan dari rasa persatuan dan kesatuan para AdvokatIndonesia, saat ini telah terbentuk suatu wadah tunggal profesi
Advokat yang disebut dengan Perhimpunan Advokat.Keterangan :Pada tanggal 21 Desember 2004 dibentuklah suatu wadah tunggal
bagi profesi Advokat yaitu PERADI yang merupakan singkatan dariPerhimpunan Advokat Indonesia.
2. Menjadi anggota dari Organisasi Advokat adalah bersifat wajib bagi setiap Advokat .Keterangan :
Dalam Pasal 30 Ayat (2) UU 18 tahun 2003 tentang Advokat diatur bahwa setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang-undangini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
3/39
3. Penyelenggaraan tugas Profesi Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18Tahun 2003.
4. Dalam UU Advokat, seorang Advokat asing diberikan hak untuk bekerja padakantor Advokat atas izin dari pemerintah.
Keterangan :Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat diatur
secara tegas bahwa Advokat asing dilarang beracara di sidang Pengadilan,berpraktek dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya diIndonesia. Namun demikian Advokat asing dapat bekerja di Kantor AdvokatIndonesia sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atasizin Pemerintah dengan rekomendasi dari Organisasi advokat.
5. Yang merupakan kewenangan dari Organisasi Advokat adalah :
Mengadakan ujian bagi calon Advokat;Melakukan pengangkatan Advokat;Menyelenggarakan PKPA
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
4/39
6. Tugas pengawasan terhadap tindakan Advokat dalam menjalankanprofesinya dilakukan oleh Komisi Pengawas Advokat.
Keterangan :Pasal 13 UU 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa
Pelaksanaan pengawasan sehari -hari dilakukan oleh Komisi
Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
7. Jika seseorang diangkat menjadi pimpinan Organisasi Advokat,maka selama ia menduduki jabatan tersebut tidak diperkenankanuntuk merangkap jabatan sebagai pimpinan dari partai politiktertentu.
Keterangan :Dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur bahwa Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap denganpimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkatDaerah.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
5/39
8. Badan dalam Organisasi Advokat yang bertugas memeriksa danmengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat adalah DewanKehormatan Organisasi Advokat
Keterangan :Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.9. PERADI didirikan pada tanggal 21 Desember 2004.
10. Di bawah ini terdapat beberapa maksud dan tujuan umumdibentuknya Organisasi Advokat, kecuali untuk memberikanperlindungan dan bantuan hukum kepada klien dari setiap Advokat.
Keterangan :Tujuan dari Organisasi Advokat lebih ditekankan kepada kepentingan
dari Advokat itu sendiri.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
6/39
11. Yang merupakan teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankanpraktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Setiap Pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan Advokat yang dinilaitelah melanggar kode etik dapat melakukan pengaduan secara tertulis disertaidengan alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepadaDewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradumenjadi anggota (Pasal 12 Kode Etik Advokat).
13. Pengaduan mengenai pelanggaran kode etik Advokat disampaikan secaratertulis
Keterangan :Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik
Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasannya kepadaDewan Kehormatan Cabang/ Daerah atau kepada Dewan PimpinanCabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadianggotanya. (Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Advokat).
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
7/39
14. Sanksi kepada Advokat yang terbukti melanggar kode etik Advokat dapatberupa :
a. Peringatan Biasa;b. Peringatan keras;c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu ;d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi;
(Pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia)
15. Surat koresponden yang diberi tanda Sans Prejudice maksudnya adalahbahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di Pengadilan.
16. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatannegara (eksekutif, legislatif, dan judikatif) tidak dibenarkan untukberparaktek sebagai Advokat dan dicantumkan atau dipergunakan namanyaoleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedangdiproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
(Pasal 3 huruf I Kode etik advokat Indonesia)
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
8/39
17. Bantuan hukum yang diberikan Advokat terhadap teman sejawatnyayang diduga melakukan tindak pidana adalah bersifat wajib, ataspermintaan atau penunjukan organisasi profesi.
Keterangan :Pasal 3 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia mensyaratkan adanya
kewajiban bagi Advokat untuk memberikan bantuan atau pembelaan
hukum kepada rekan sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatuperkara pidana, jika diminta oleh rekan sejawat tersebut atau ataspenunjukan organisasi profesi.
18. Jika seorang Advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentiansementara untuk waktu tertentu, maka Advokat tersebut tidak dapatmenjalankan profesinya, baik diluar maupun di muka pengadilan.
Keterangan :Pemberian sanksi pemberhentian sementara waktu untuk waktu tertentu
harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan (Pasal 16 ayat (3) Kode Etik Advokat).
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
9/39
19. Pemberhentian Advokat dari profesinya sebagai Advokat dilakukanberdasarkan Keputusan Organisasi Advokat. Yang diatur dalamPasal 10 ayat (1) huruf c UU Advokat.
20. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara RI, hal inidiatur dalam pasal 5 ayat (2) UU Advokat.
21. Syarat-syarat magang yang harus dipenuhi oleh calon Advokatadalah dilakukan pada kantor Advokat yang telah ditunjuk olehOrganisasi Advokat.
Keterangan :Magang harus secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 2tahun pada kantor Advokat (Pasal 3 huruf g UU Advokat)Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberikankewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukanmagang (Pasal 29 ayat (5) UU Advokat)
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
10/39
22. Advokat dapat menolak memberikan jasa atau bantuan hukumterhadap suatu perkara, dengan alasan tidak sesuai dengankeahliannya.
Keterangan :Advokat dapat menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum dengan
pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan
bertentangan dengan hati nurani, tetapi dapat menolak dengan alasanperbedaan agama, kepercayaan, suku, jenis kelamin, keyakinan politikdan kedudukan sosial (Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat).
Advokat harus menolak mengurus perkara yang diyakini tidak ada dasar hukumnya (Pasal 4 huruf g Kode Etik Advokat)
23. Yang dimaksud dengan kewajiban yang bersifat pro deo adalahkewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu. Hal ini sejalan denganPasal 7 huruf h Kode Etik Advokat.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
11/39
24. Sidang pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik dilakukan dalam sidangtertutup sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka sesuai denganPasal 14 ayat (5) Kode Etik Advokat.
25. Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat, baikpengadu maupun pihak yang teradu harus hadir secara pribadi dan jikadikehendaki dapat didampingi oleh penasehat.
Keterangan :Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat didampingi
oleh penasehat. (Pasal 13 ayat (7) Kode Etik Advokat).
26. Jika seorang klien tidak lagi mampu membayar honorarium, maka tindakanyang patut dilakukan Advokat adalah meneruskan pengurusan perkara hinggaselesai.
Keterangan :Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 huruf (i) Kode Etik Advokat yang
mengatur bahwa : Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yangdibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien ataupada saat tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaikilagi bagi klien yang bersangkutan.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
12/39
27. Setiap Advokat wajib memegang teguh dan menjaga kerahasiaansetiap informasi yang disampaikan klien meskipun hubungandengan klien tersebut tela berakhir. Prinsip ini dikenal dengan istilah
Attorney-Client Confidentiality.
28. Berdasarkan Pasal 7 huruf c Kode Etik Advokat diatur bahwaseorang Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabilabersama-sama dengan Advokat pihak lawan. Disamping itudisyaratkan pula bahwa apabila hendak menyampaikan surat makaseketika itu tembusan surat tersebut wajib diserahkan ataudikirimkan pula kepada Advokat Pihak lawan.
29. Dari sisi kode etik, Advokat tidak diperbolehkan memasang iklan dimedia massa , karena dengan memasang iklan di media massaberarti advokat telah mencari publisitas (Pasal 8 huruf f Kode Etik
Advokat).
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
13/39
HUKUM ACARA PERDATA31. Di bawah ini adalah karakteristik dari suatu gugatan voluntair,
kecuali : ada pihak penggugat dan pihak tergugat./Keterangan :Gugatan Voluntair atau sering disebut dengan permohonan adalah
gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yangditarik sebagai tergugat.
32. Dalam Pasal 118 ayat (3) HIR diatur apabila tuntutan/gugatanberkenaan dengan barang tetap (tidak bergerak) maka gugatantersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalamdaerah hukumnya terletak barang tersebut.
33. Posita atau Fundamentum Petendi adalah bagian dari gugatanyang memaparkan mengenai dasar dan alasan diajukannyagugatan.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
14/39
34. Masuknya pihak ketiga yang ingin menggabungkan diri kepada pihaktergugat ataupun pihak penggugat disebut Voeging.
35. Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkarayang sedang berlangsung dan tidak memihak kepada pihak tergugatataupun pihak penggugat. Nama lain dari Tussenkomst adalah
Intervensi.
36. Vridjwaring adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yangsedang berlangsung,karena ditarik oleh pihak tergugat.
37. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan dilakukan terhadapharta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnyadengan suatu perkara. Untuk mempertahankan hak dankepentingannya atas harta miliknya, maka upaya hukum yang dapatdilakukan pihak ketiga terhadap penyitaan tersebut adalah DerdenVerzet.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
15/39
38. Terhadap putusan verstek dapat ditempuh upaya hukum berupaperlawanan
Keterangan :Kepada tergugat yang dijatuhi putusan verstek, sebagaimana diatur
dalam Pasal 129 (HIR) yang berbunyi : tergugat yang dihukumsedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu,dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Perlawanan atauVerzet dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejaktanggal pemberitahuan putusan (Pasal 129 ayat 2 HIR ).
39. Yang dimaksud dengan testimonium de auditu adalah keterangansaksi yang bersumber dari cerita yang disampaikan orang lainkepadanya.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
16/39
39. Hakim akan memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatandinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijke vertaard) jika gugatan yangdiajukan Penggugat mengandung cacat formil.
Keterangan :Pada prinsipnya Hakim akan memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika gugatan diajukan Penggugatmengandung cacat formil.
41. Keterangan seorang saksi dianggap telah memenuhi syarat materiil jikaketerangan tersebut diberikan berdasarkan pengalaman saksi.
Keterangan :Keterangan seorang saksi dianggap telah memenuhi syarat materiil jika
keterangan tersebut diberikan didasarkan pada sumber yang jeals, yaituberdasarkan pengalaman, penglihatan, pendengaran saksi sendiri atas yang
diperoleh secara langsung dari suatu peristiwa atau kejadian yangberhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan.Sedangkan keterangan yang diberikan seorang saksi berdasarkan pendapat
pribadi saksi, kesan pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan priadi saksi,tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
17/39
42. Objek dari Sita Revindicatoir (revindicatoir beslag) adalah hanyaterbatas pada benda bergerak saja.
43. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara dianggap sebagaiyang sah dan resmi apabila dilakukan oleh Juru Sita pengadilanyang bersangkutan.
Keterangan :Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau melakukan
pemanggilan adalah Juru sita. Hal ini diatur dalam Pasal 338 dan390 ayat (1) HIR.
Adapun kewenangan Juru sita tersebut diperoleh lewat perintah ketua
majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang ataupenetapan pemberitahuan (Pasal 221 ayat (1) HIR ).
44. Yang merupakan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihakketiga terhadap sita eksekutorial.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
18/39
45. Tahapan pelaksanaan eksekusi lelang meliputi Aanmaning penetapan sitaeksekusi berita acara eksekusi penetapan lelang pengumuman lelang.
46. Jika suatu perkara perdata telah diputus dan diucapkan dalam sidang padatanggal 11 April 2006 yang dihadiri oleh Para Pihak dalam perkara, maka batasakhir pengajuan permohonan banding adalah tanggal 25 April 2006.
Keterangan :Permohonan Banding harus diajukan kepada Panitera pengadilan negeri yang
menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hariberikutnya setelah hari pengumuman putusan diberitahukan kepada pihakyang berkepentingan.
47. Dalam proses mediasi dikenal istilah Kaukus yang artinya pertemuan antaramediator dengan salah satu pihak yang berperkara tanpa dihadiri pihak lain.
Keterangan :Kaukus merupakan pengecualian dari prinsip umum yang mengharuskan bahwasetiap pertemuan harus dihadiri para pihak. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (2)PERMA No.2 tahun 2003, yang mensyaratkan bahwa apabila memang dianggapperlu mediator dapat melakukan kaukus.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
19/39
48. Suatu putusan akta perdamaian memiliki sifat-sifat antara lain ;Mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang berkekuatanhukum tetap;Mempunyai kekuatan eksekutorial.
Kedua hal diatas disyaratkan dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu..suratakte itu akan berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai
keputusan biasa. Disamping itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 130 (3) HIR bahwaterhadap putusan akta perdamaian tidak dapat dilakukan upayabanding atau kasasi.
49. Proses mediasi untuk sengketa publik bersifat terbuka untuk umumKeterangan :Pada prinsipnya proses mediasi tidak terbuka untuk umum, kecuali jika
para pihak menghendaki lain. Namun khusus untuk sengketa publikmutlak harus dilakukan secara terbuka untuk umum, hal ini ditegaskandalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan mahkamah Agung No. 2 tahun 2003tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
20/39
50. Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pengakuan maupun pernyataanyang di sampaikan dalam proses mediasi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alatbukti.
Keterangan :Dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan diatur bahwa apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, makapengakuan maupun pernyataan yang disampaikan dalam proses mediasi tersebut tidakdapat dijadikan sebagai alat bukti.
51. Sita jaminan (Conservatoir Beslag) dapat dilakukan jika adanya dugaan bahwa sebelumputusan dijatuhkan, tergugat berupaya melarikan barang-barang miliknya.
Keterangan :(1) Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berutang sebelum dijatuhkannya
keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapatdijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidaktetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang,maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yangberkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga orangyang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadappersidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukantuntutannya dan meneguhkannya.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
21/39
52. Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan,dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat secarasepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban.
Keterangan :Berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama bahwa pencabutan
suatu gugatan meruapakan hak penggugat sepenuhnya, dengan syarat bahwapihak tergugat belum menyampaikan jawabannya.
Pasal 271 RV :. setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapatterjadi dengan persetujuan pihak lawan
53. Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Keterangan :Dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun
2004 tentang Mahkamah Agung diatur secara tegas bahwa jangka waktupengajuan upaya Peninjauan kembali adalah 180 hari sejak putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihakyang berperkara.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
22/39
54. Eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan :Keterangan :Dalam Pasal 134 HIR diatur bahwa Eksepsi Kompetensi absolut
dapat diajukan tergugat setiap saat.Pada prinsipnya kompetensi absolut tersebut merupakan
persoalan ketertiban umum maka tidak boleh dilanggar olehsiapapun,dan oleh karenanya tergugat dapat mengajukan baikpada tingkat banding maupun kasasi.
55. Eksepsi Kompetensi Relatif dapat diajukan harus bersamaandengan jawaban pertama terhadap pokok perkara.
Keterangan :Dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 133 HIR,pengajuan eksepsi kompetensi relatif ini harus disampaikanpada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan
jawaban terhadap materi pokok perkara.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
23/39
56. Berkenaan dengan upaya Banding, hukumacara Perdata hanya mengatur tenggang waktupengajuan permohonan banding saja, yaitu 14hari setelah putusan diucapkan atau
diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.Sedangkan dalam penyampaian memoribanding tidak ada pengaturannya karenamemori banding bukanlah sesuatu yang wajib.
57. Sedangkan jangka waktu penyampaianmemori kasasi adalah dalam tenggang waktu 14hari sejak permohonan kasasi.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
24/39
58. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan kewenangan untuk membatalkan putusanatau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Dari alasan-alasan berikut di bawah ini, manakah yang merupakan dasar bagi Mahkamah Agungtingkat kasasi untuk membatalkan putusan ? Jika hakim dalam memberikan pertimbanganhukumnya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Keterangan :Disamping alasan di atas, terdapat alasan lain yang disyaratkan oleh pasal 30 Undang-Undang
No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu :Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangSalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
59. Putusan yang amar putusannya adalah menghukum salah satu pihak yang berperkaradisebut Putusan Comdennatoir.
Keterangan :Contoh dari Putusan Comdemnatoir antara lain :
Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya atau;Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
25/39
60. Putusan uit voerbaar bij vooraad adalah putusan yang dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukumtetap :
Keterangan :Putusan uit voerbaar bij vooraad atau disebut juga dengan Serta Mertaadalah suatu putusan yang dapat diberikan jika gugatan didukungdengan bukti baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sertadidasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukumdisebut juga dengan putusan constitutif.Contoh : putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit, putusantentang pengangkatan wali.Putusan yang bersifat menerangkan disebut putusan declaratoir.Contoh : putusan yang menerangkan bahwa A dan B adalah ahli warisdari X.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
26/39
HUKUM ACARA PIDANA61. Tujuan dilakukannya Praperadilan adalah untuk memeriksa sah
atau tidaknya penghentian penyidikan.Keterangan :Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, diatur bahwa Praperadilan adalah
wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus tentang :
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainnya ataskuasa tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umumdemi tegaknya hukum dan keadilan.
c.Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
27/39
62. Penangguhan penahanan dapat dilakukan ataspermintaan tersangka atau terdakwa, penyidik ataupenuntut umum atau hakim sesuai dengankewenangannya masing-masing dapat mengadakan
penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminanuang atau jaminan barang berdasarkan syarat yangditentukan.
63. Yang dimaksud dengan penahanan adalahpenempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentuyang dapat dilakukan oleh penyidik, Penuntut Umumataupun Hakim dengan tata cara yang diatur dalamKUHAP.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
28/39
64. Untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan penahanan selama20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari.
Keterangan :Hal di atas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.Pasal 24 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh
penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari.Pasal 24 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belumselesai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk palinglama 40 hari.
65. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penangkapanadalah Diduga keras melakukan tindak pidana.
Keterangan :
Pasal 21 ayat (4) KUHAP diatur secara tegas bahwa perintah penangkapandilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidanadengan bukti permulaan yang cukup.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
29/39
66. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahananterhadap tersangka atau terdakwa, kecuali tersangka atau terdakwamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarakurang dari lima tahun.
Keterangan :Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa penahanan dapat
dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kerasmelakukan tindak pidana, jika tindak pidana tersebut diancamdengan pidana penjara Lima tahun atau lebih.
67. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwaseseorang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, (Pasal 189ayat 4 KUHAP).
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
30/39
68. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili seseorang yangdiduga telah melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapatdiadili menurut hukum Indonesia adalah Pengadilan Negeri JakartaPusat.
Keterangan :Pasal 86 KUHAP menunjuk secara tegas bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat merupakan pengadilan yang berwenang untukmengadili seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Indonesia.
69. Pada prinsipnya suatu penangkapan harus dilengkapi dengan suratperintah penangkapan. Namun demikian penyidik dapat melakukanpenangkapan tanpa surat perintah, dengan syarat tersangkatertangkap tangan. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
31/39
70. Ketentuan mengenai syarat materiil yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat 2 (b) KUHAP, yaitu surat dakwaan harus menguraikan secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam suratdakwaan tidak memenuhi syarat di atas maka berdasarkan Pasal 143 ayat 3 suratdakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
71. Berikut ini adalah beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan dalam rangkapenyidikan, kecuali Penuntutan.
Keterangaan :Upaya paksa yang dapat dilakukan dalam rangka penyidikan antara lain :
Penangkapan (Pasal 16 19 KUHAP)Penahanan (Pasal 20 31 KUHAP)
Penggeledahan (Pasal 32 37 KUHAP)Penyitaan (Pasal 47 49 KUHAP)Pemeriksaan surat (Pasal 47 49 KUHAP)
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
32/39
72. Yang dimaksud dengan saksi A charge adalah saksi yang keterangannyamemberatkan terdakwa.
73. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP diatur bahwa alat bukti yang sah adalah :1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5. Keterangan terdakwa
74. Saksi A Decharge adalah saksi yang keterangannya meringankanterdakwa.
75. Pembeleaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun pembelanya yangberisikan tangkisan terhadap tunutan Penuntut Umum disebut Pledooi
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
33/39
76. Yang dimaksud dengan Requisitoir adalah tuntutan yang diajukanoleh Penuntut Umum.
77. Apabila benda yang disita adalah benda yang mudah rusak danmembahayakan, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidikadalah Penyidik menjual benda sitaan tersebut dengan cara lelang,dengan persetujuan tersangka atau kuasanya. Hal ini sesuaidengan Pasal 45 ayat 1 KUHAP.
78. Berikut ini adalah jenis-jenis tahanan berdasarkan Pasal 22 ayat 1KUHAP yaitu :
Penahanan Rutan;Penahanan Rumah;Penahanan Kota;
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
34/39
79. Berdasarkan Pasal 97 KUHAP, seseorang berhak untukmemperoleh rehabilitasi jika oleh Pengadilan :
Diputus bebasDilepas dari segala tuntutan hukumPutusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
80. Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 KUHAP, tindakan penggeledahanoleh penyidik dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan NegeriSetempat.
81. Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, maka pengadilan akan memberikanputusan berupa Putusan Vrijspraak. Hal ini sesuai dengan Pasal191 KUHAP.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
35/39
82. Penyidikan terhadap suatu peristiwa dapat diberhentikan karena :Tidak terdapat cukup bukti;Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atauPenyidikan dihentikan demi hukum.
83. Dalam keadaan penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkinuntuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapatmelakukan penyitaan terhadap benda bergerak saja. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat 2 KUHAP.
84. Apabila karena suatu alasan tertentu penyidikan atas suatukejadian diberhentikan, maka penyidik menyampaikanpemberitahuan penghentian penyidikan tersebut kepada PenuntutUmum dan juga kepada tersangka atau keluarganya. Hal ini diatur dalam Pasal 109 KUHAP.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
36/39
85. Untuk dapat lebih menyempurnakan penuntutannya, PenuntutUmum dapat mengubah surat dakwaan dalam jangka waktuselambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Pengubahan inihanya dapat dilakukan satu kali. Hal ini diatur dalam Pasal 144KUHAP.
86. Isi atau substansi dari surat dakwaan meliputi hal-hal dibawah ini :kecuali tuntutan pidana
Surat dakwaan adalah berisi tentang :1. Uraian kasus/kronologis, yang meliputi waktu dan tempat terjadinya
tindak pidana.2. Tindak pidana tersebut diancam dengan peraturan perundang-
undangan yang mana (pasal berapa, ayat berapa)
Sedangkan tuntutan pidana disampaikan Penuntut Umum secaraterpisah, bukan dalam surat dakwaan.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
37/39
87. Yang merupakan acara pemeriksaan sidang dalam hukum acara pidanaadalah:
1. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 155 KUHAP;2. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 ayat 1 KUHAP;3. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 204 KUHAP
88. Termasuk dalam kategori tindak pidana ringan adalah Perkara yangdiancam dengan pidana penjara kurang dari tiga bulan.
Keterangan :Berdasarkan Pasal 205 ayat 1 KUHAP, tindak pidana yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana ringan adalah :Suatu perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan;
Denda maksimal Rp. 7.500,-Peghinaan ringan
Sedangkan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak termasuk dalam kategoritindak pidana ringan.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
38/39
89. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidanasetelah pemeriksaan sudah dinyatakan selesaioleh Hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 182
ayat 1 huruf a KUHAP.
90. Berdasarkan Pasal 89 KUHAP, badanPeradilan yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara koneksitas adalahPeradilan Umum.
-
7/29/2019 Bahan Ujian Advokat
39/39
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
91. Pemeriksaan atas gugatan cerai dilakukan dalam sidang tertutup.Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat 2 UU No. 7 1989 tentangPeradilan Agama.
92. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pemohon tidakdatang menghadiri sidang penyaksian ikrar talak, maka konsekuensihukum terhadap penetapan talak tersebut adalah Penetapanmenjadi gugur dan suami (pemohon) tidak dapat mengajukanpermohonan perceraian kembali dengan alasan yang sama.
93. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : Lianterjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan ataumengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dariistrinya,
top related