badan usaha

Pengaturan /Dasar Hukum1 .KUHPdt2. KUHD3. Undang-Undang lainnya.

Pengertian :Men Keh Ned : “apabila ada tindakan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba.”

“…..jika secara terus-menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.” ( Tambahan dari Polak : “keharusan melakukan pembukuan.”)

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang bersifat tetap dan terus- menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba” (pasal 1 huruf b)

1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus.

2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga).

3. Dalam kualitas tertentu (dalam lapangan perniagaan).

4. Mengadakan perjanjian perdagangan.5. Bermaksud memperoleh laba.

Perusahaan adalah :Setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. (Zaeni Asyhadie, 2005 : 35.)

Persekutuan Perdata >KUHPdt sbg lex generalisAdalah perjanjian untuk mengikatkan diri memasukkan

inbreng ke dalam persekutuan.Contoh :

-Firma-Persekutuan Komanditer (CV)-Perseroan Terbatas (PT).-Koperasi.-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Atau disebut juga Usaha Dagang (UD)adalah bentuk perusahaan perorangan.Ciri-ciri :a.Modal milik satu orangb.Didirikan atas kehendak satu orangc. Keahlian, teknologi dan managemen dikelola satu orang.d. Bukan badan hukume. resiko menjadi tanggungan sendiri.f. Tidak melalui proses pendirian, kecuali surat ijin usaha.g. Wajib membuat catatan keuangan dan kewajiban pajak.

Bukan bentuk badan usaha (dalam dunia bisnis) tetapi merupakan hukum umum karena ada di atur dalam KUHPdt Buku III, Bab VIII pasal 1618 – 1652).

Pengertian :Suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.

Adanya pemasukan sesuatu (inbreng) berupa :a. uangb. barangc. tenaga (fisik atau pikiran).

Adanya pembagian keuntungan (tatacaranya ditentukan oleh pendiri).

• Kalau tidak diatur berlaku ketentuan ps 1633 – ps 1635 KUHPdt. :a. nilai dari masukan masing-masingb. sekutu yang memasukkan tenaganya saja ,mendapat keuntungan samarata atau sama dengan yang memasukkan uang atau barang terkecil. (catatan : tidak adil)

Adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. (pasal 16 – pasal 35 KUHD).

Unsur-unsurnya sbb:a. Menjalankan usaha bersama.b. Dengan nama bersama atau firma. (Firma Ali, Firma Wayan, Firma Made & Brothers dsb).c. Himpunan nama sekutu (singkatan nama sekutu).

Tanggung-jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan.(Harta kekayaan firma dan pribadi dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.)

a. Pendirian/pembentukanSecara authentik (Notariil) disebut sebagai Akte Pendirian Firma

b. Pendaftaran.Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

c. Pengumuman.Di Berita Negara RI.

Adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. (ps 21 KUHD)

Ada dua macam sekutu :a. Sekutu komplementer (aktif)b. Sekutu Komanditer (pasif)

Tidak diatur. Karena CV merupakan firma, maka

berlaku ps 22 KUHD, yaitu dengan pembuatan suatu akte pendirian yang disahkan oleh notaris (notariil) dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara RI).

Firma CV1. Syarat pembentukan 1. Tidak diatur Diatur dalam KUHD 2. Satu macam sekutu 2. Dua macam

sekutu(Komple3. Tanggung jawab sekutu menter dan komanditer)

untuk keseluruhan. 3. Tanggung jawab berbeda4. Satu sekutu failit, semua 4. Hanya sekutu

komplemen-ikut failit. Yang failit.

Dasar hukum : KUHD, kemudian diganti dengan : UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, kemudian dicabut dan diganti dengan :

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) adalah :Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No.4o Th 2007).

Terbatas : Tanggungjawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.

a. Badan HukumMemenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian.minimal oleh dua orang atau lebih yang wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.

c. Melakukan kegiatan usaha (bisnis) bertujuan untuk mendapat keuntungan.

d. Modal dasar (modal statuter, authorized capital), terpisah dari harta pribadi pendiri.

e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang. (Notariil dan disahkan Menteri Hukum dan HAM.

1. Persyaratan pendirian : a. Perjanjian antara dua orang atau lebih, kecuali :

- sahamnya seluruhnya milik negara.- pengelola bursa efek, lembaga kliring dan lembaga lain yang diatur

dalam Undang-Undang Tentang pasar Modal (pasal 7 UU No. 40 tahun

2007).

b. Dibuat dengan akte authentik di muka Notaris.

Perjanjian merupakan akte pendirian dan sekaligus memuat anggaran dasar yang disepakati.

Pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM

c. Modal DasarPaling sedikit Rp 50.000.000,-Pada saat pendirian : 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan dan paling sedikit 25% dari nominal modal yang ditempatkan harus sudah disetor.

d. Pengambilan saham saat perseroan didirikan.Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham yang merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri.

a. Pembuatan perjanjian tertulis.b. Pembuatan Akta Pendirian di depan Notaris.

(fungsi intern dan ekstern, nama PT)c. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

(permohonan paling lambat 60 hari dengan ancaman batal). Pengesahan: 14 hari > Badan Hukum.

d. Pendaftaran Perseroan.e. Pengumuman dalam Tambahan Berita

Negara. > telah sempurna sbg Badan Hukum.

1. RUPS tegas menerima.2. RUPS mengambil alih3. Mengukuhkan.

Apabila tidak, pendiri bertanggungjawab secara pribadi atau tanggung renteng.

Terbatas : sebatas harta yang ada dalam PT.

Kecuali :a. Syarat sbg Badan Hukum ( BH) belum terpenuhib. Dengan itikad buruk memanfaatkan PTc. Perbuatan melawan hukum.d. Menggunakan kekayaan perseroane. Lalai dalam menjalankan tugas, sbg Direksi atau Komisaris.f. Hutang macet kepada Negara.

.

Modal dasar (authorized capital) Rp 50.000.000,00 Modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Modal yang disetor minimal 25% dari modal yang ditempatkan.

Pada saat disahkan, modal ditempatkan sudah harus disetor semua.

Klasifikasi saham :a. Saham dengan atau tanpa hak suarab. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota

direksi/komisaris.c. Saham yang setelah waktu tertentu dapat ditarik atau ditukar

dengan klasifikasi lain.d. Saham dengan hak menerima deviden lebih dahulu.e. Saham yang memberikan hak menerima lebih dahulu atas

pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Hak suara dalam RUPS Hak untuk menerima deviden Hak untuk menerima sisa kekayaan

dalam proses likwidasi.

Undang-Undang mengatur pecahan nilai nominal saham.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas :a. Mengajukan gugatanb. Menjual saham kepada perseroan.c. Permohonan pemeriksaan kepada Pengadiland. Penentuan quorum untuk perubahan AD.e. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.f. kemungkinan pemilikan saham oleh karyawan.

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) > organ tertinggi.

b. Direksi : menjalankan PT (eksekutif)c. Komisaris : pengawasan.

Direksi dan Komisaris dipilih dan bertanggungjawab kepada RUPS.

Kedudukannya sebagai Badan Hukum.PT memberikan rambu-rambu pengaman serta

mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak.Suatu bentuk usaha yang sempurna dari segi

ekonomi maupun hukum.Memungkinkan pengerahan dana masyarakatMemberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

ikut serta dalam kegiatan ekonomi.Langsung berada di bawah kontrol masyarakat

melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal.

PT Tertutup : didirikan tanpa maksud menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Disebut juga sebagai PT Keluarga.

PT Terbuka : PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk investasi. Dibelakangnya diberi kata “Tbk”

Adalah suatu perseroan yang menjual sahamnya ke publik (masyarakat umum) melalui bursa saham/bursa efek. Tujuannya untuk menambah modal perseroan.

Disamping permohonan kredit ke Bank untuk menambah modal dapat dilakukan dengan go publik sehingga menjadi Perseroan Terbuka.

Proses ekstern :a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).b. Penunjukan penjamin emisi (Underwriter)c. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dalam dua tahun terakhir.d. Hubungan dengan BKPM dan instansi teknis.e. Perubahan Anggaran Dasar.f. Masalah –masalah lain yang perlu ditangani.g. Pengajuan pernyataan kehendak (Letter of Intent kepada Bapepam).

Proses Intern:a. Letter of intent` BAPEPAM akan menjawab dan membantu calon emiten.b. Pernyataan Pendaftaran. BAPEPAM melakukan penelitian dan evaluasi.c. Daftar pertanyaan BAPEPAM.d. Evaluasi dan Penelitian setempat.e. Penelitian dokumen lain.f. Dengar pendapat akhir.g. Pasar perdana.h. Saat pencatatan.i. Monitoring.

Keuntungan :a. Masuknya dana segar (fresh money).b. Network perseroan akan lebih baik.c. Memungkinkan ekspansi lewat akuisisi tanpa cash, tapi dengan pengisuan saham.d. Lebih terkenal dengan prestise yang tinggi.e. Likuiditas perseroan dan saham Akan lebih baik.f. Lebih menjamin kelestarian perseroan.

KERUGIAN :a. Keharusan membuka informasi akan menguntungkan pesaing.b. Pemilik bisnis dapat kehilangan fleksibilitasnya.c. Beberapa alternatif bisnis terpaksa dilepas.d. Administrasi dan dana tambahan dalam proses go publik.e. Kehilangan kontrol dari para pemegang saham, terutama apabila jumlah saham yang terjual terlalu besar.f. Pemberian deviden yang besar, pajak tinggi dan invesment mengecil.

Menurut Zaeny Asyhadie (62,th 2005) : Adanya kekayaan terpisah Mempunyai tujuan tertentu Mempunyai kepentingan sendiri Adanya organisasi yang teratur.

a.Keterbukaan informasi dapat menguntungkan pesaing.

b. Kehilangan fleksibilitasc. Kehilangan alternatif bisnis.d. Administrasi dan dana tambahan dalam proses go

public.e. Kehilangan kontrol, jika porsi saham yang dijual

terlalu besar.d. Pemberian deviden dan pajak tinggi sehingga

invesment mengecil.

Co dan operation yang berarti bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. (Arifin Chaniago 1984 : 2).

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (sebagai pengganti UU No.12 tahun 1967).

Pasal 1 angka 1 menyatakan :“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

1.Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi aanggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat.4. Mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan

secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Kemandirian.

1. Rapat pembentukanMinimal oleh 20 orang calon anggota.Memutuskan akte pendirian dan Anggaran Dasar.

2. Permohonan pengesahan.Secara tertulis kepada pemerintah (cq Menteri Koperasi dan UKM).

1. Rapat Anggota. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi, dilaksanakan paling sedikit satu kali setahun. Keputusan diambil secara musyawarah atau dengan pemungutan suara.

2. Pengurus Koperasi. Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, untuk paling lama lima tahun. Dapat mengangkat pengelola untuk mengelola usaha.

3. Pengawas. Dipilih dari dan oleh anggota.

Modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi penyusutan, dan kewajiban lainnya, pajak dalam tahun buku ybs. Setelah dikurangi dengan dana cadangan, harus dibagi kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota.

Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (pasal 1 huruf l UU No.19 Tahun 2003)

a. APBN termasuk proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN.

b. Kapitalisasi cadangan yang berasal dari cadangan.

c. Sumber lainnya, a.l dari keuntungan revaluasi aset.

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.

Mengejar keuntungan.Penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu

tinggi dan memadai bagi hajat hidup orang banyak.Menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang

belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Transparansi (keterbukaan) Kemandirian (profesional) Akuntabilitas (fungsi,

pelaksanaan,tanggung-jawab jelas). Pertanggung-jawaban (pengelolaan ) Kewajaran (sesuai dengan peraturan

perundang-undangan).

Dilakukan oleh Komisaris dan Pengawas yang dalam melaksanakan tugasnya juga memakai prinsip-prinsip good corporate governance.

Setiap anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut UU No. 19 Tahun 2003 BUMN terdiri dari :a. Perusahan Perseroan (Persero).b. Perusahaan Umum (Perum).

a. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden, disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Tekhnis dan menteri keuangan.

b. Maksud dan tujuan pendirian Persero:- Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.- Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

a. RUPS. > Menteri, atau kuasanya dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum > keputusan penting harus persetujuan dari Menteri.

b. Direksi. > Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS, Masa jabatan lima tahun dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.

Kewajiban Direksi :a. Menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang (lima tahun).b. Menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.C. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS.

Pengangkatan (dan pemberhentian) dilakukan oleh RUPS. Masa jabatan lima tahun dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.

Tugas dan kewajiban :a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS, mengikuti perkembangan kegiatan persero, melaporkan dengan segera apabila terjadi penurunan kinerja persero.b. Memberikan nasehat kepada direksi.c. Melakukan pengawasan lain.

1. Diusulkan oleh menteri kepada Presiden.Harus memenuhi kriteria :a. Bidang usaha berkaitan dengan kepentingan orang banyak.b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan.c. Berdasarkan pengkajian memenuhi syarat ekonomis yang diperlukan.

2. Perum yang didirikan langsung memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah pendiriannya.

3. Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas.

4. Organ Perum : Menteri, Direktur dan Dewan Pengawas.

Perusahaan dapat dilakukan oleh seorang pengusaha atau kerjasama beberapa pengusaha atau dibantu oleh orang lain :a. Pembantu dalam perusahaan, misalnya : pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan.b. Pembantu di luar perusahaan : agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar dan komisioner.

Tujuan : Jati diri yang melegalkan badan usaha Beberapa jenis jati diri :

a. Nama perusahaan > melekat pada bentuk badan usaha yang membedakan dengan badan usaha yang lain .b. Merek (UU No.51 tahun 2001)berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna atau kombinasinya.c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Prsh kecil (modal kurang dari 25 juta) > tidak diharuskan.- Prsh menengah (25 jt – 100 jt) hrs punya SIUP dari Dinas Perindag Kab.- Prsh besar (di atas 100 jt) SIUP dari Dinas Prindag Provinsi.

1. Jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT.

2. Terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum?3. Dalam hal-hal tertentu tanggung-jawab seorang

direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi tidak terbatas.

4. Bila salah seorang direksi melakukan penggelapan aset PT, dapatkah ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan siapakah yang berhak memberhentikan direksi tersebut ?