kementerian badan usaha mik negara republik...

KEMENTERIAN BADAN USAHA MIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JI, Medan Merdeka Selatan No. 13 — lip. 02129935678, Fax 29935740 —Jakarta 10110 Indonesia

-1-

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN

sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, yang didalamnya mencakup ruang

lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan

Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan

oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Pada tahun 2019, PPID Kementerian BUMN telah menetapkan KEP-

01/PPID.MBU/9/2019 tentang Prosedur Kerja Pengelolaan linformasi Publik dan

Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.Prosedur

ini terdiri atas :

a. Prosedur Kerja Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

b. Prosedur Kerja Pengujian Konsekuensi;

c. Prosedur Kerja Pendokumentasian Informasi Publik;

d. Prosedur Kerja Pendokumentasian Informasi Dikecualikan.

Selain itu, PPID Kementerian BUMN bekerja sama dengan Bidang Teknologi

Informasi telah membuat desain mockup aplikasi mobile PPID yang tahap

pembangunannya akan dimulai pada 2020. Rencana pengembangan mobile aplikasi

PPID untuk tahap awal dapat dilihat dalam konsep gambar sebagai berikut :

Kem6nterLin BUMN IMO Informasi Layanan

Publik Informasi

Standar Layanan

FAQ


JI. Medan Merdeka Selatan No. 13 — Tip. 02129935678, Fax 29935740 — Jakarta 10110 Indonesia

-2-

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pada dasarnya Kementerian BUMN telah menyediakan ruang khusus pelayanan

informasi pada Lobi Selatan Gedung Kementerian BUMN. Namun dikarenakan

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokol,

pelayanan informasi publik dilakukan di ruang kerja Bagian Humas dan Protokol lantai 3

Gedung Kementerian BUMN.

Selain menerima permohonan secara langsung, PPID Kementerian BUMN juga

melayani permohonan informasi yang disampaikan secara tidak langsung, diantaranya

melalui surat elektronik melalui alamat [email protected] serta melalui portal publik PPID

Kementerian BUMN ppid.bumn.go.id.

Dalam rangka penilaian implementasi keterbukaan informasi Badan Publik tahun

2019, PPID Kementerian BUMN mendapat nilai skor 84.86 dengan kategori Keterbukaan

Badan Publik "Menuju Informatif". Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang memperoleh nilai 67.71.

Makiumal Pelayanan Informasi

Publik

nP+^aar in ear marlyeWala oln,ebaoi 11r2 In+ aumh yew 11.0..+0++ mar', dor 8Lr4k.1 0,10= sobakr-ball* 7mocr Mend+. au+w+ Noppfp£ •

• KEMENTERIAN BADAN USAHA MINK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA dl. Medan Merdeka Selatan No. 13 — Tip, 02129935678, Fax 29935740 — Jakarta 10110 Indonesia

-3-

Loncatan ini disebabkan adanya terobosan PPID Kementerian BUMN pada tahun

2019 berupa inovasi yaitu ditetapkannya Prosedur Kerja Pengelolaan Informasi Publik

dan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian BUMN serta konsep awal

pembangunan aplikasi mobile PPID Kementerian BUMN. Selain itu, PPID Kementerian

BUMN juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal untuk mengenalkan

PPID Kementerian BUMN kepada masyarakat.

Sumber : Instagram Kementerian BUMN (@kementerianbumn)

Pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2019 dilakukan dengan 1

(satu) termin penilaian yang disebabkan adanya perubahan kebijakan Komisi Informasi

Pusat. Proses penilaian pada tahun ini meliputi pengisian Self Assesment Quitionare

(SAQ) oleh Badan Publik dan tahapan presentasi oleh PPID tentang Implementasi

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN. Penilaian keterbukaan

informasi Badan Publik dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat

selaku lembaga yang berwenang dalam mengatur implementasi keterbukaan informasi

di setiap Kementerian/Lembaga.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MIRK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

J1. Medan Merdeka Selatan No. 13 - Tip. 02129935678, Fax 29935740 -Jakarta 10110 Indonesia

-4-

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bagian Humas dan

Protokol, ruang Iingkup, sifat, tugas dan fungsinya melaksanakan fungsi Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam

hal ini, pelaksanaan tugas PP!D dilakukan melalui koordinasi Subbagian Hubungan Antar

Lembaga dan Masyarakat yang juga menjalankan fungsi melakukan penyiapan bahan

koordinasi dan pelaksanaan tugas pengelolaan PPID serta pelaksanaan proses

pemenuhan dan pengelolaan informasi publik sebagaimana PER-08/MBU/2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Bagian Humas dan Protokol sebagai pelaksana pelayanan informasi publik, terdiri atas

seorang Kepala Bagian, dua orang Kepala Subbagian, lima orang Pelaksana PNS, dan

tiga orang Pelaksana Non-PNS. Saat ini, pelayanan permohonan informasi publik

dilakukan oleh satu orang pelaksana PNS dan Pelaksana non-PNS.

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2019 adalah sebesar

Rp 264.086.000, yang terdiri atas:

1. Konsumsi Rapat

Anggaran konsumsi rapat digunakan secara menyeluruh.

2. Koordinasi rutin pengelolaan informasi

a. Sosialisasi Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Ppublik dan Daftar Informasi

Dikecualikan di Lingkungan Kementerian BUMN;

b. Diskusi Pengembangan Portal PPID Kementerian BUMN;

c. Koordinasi Pengisian Kuisioner Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian

BUMN.

d. Koordinasi Penyusunan Pertimbangan Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

e. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

3. Honor Narasumber

a. Komisi Informasi Pusat : 1 (satu) orang

b. Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat : 1 (satu) orang

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

J I. Medan Merdeka SeOatan No. 13 — Tip. 02129935678, Fax 29935740 —Jakarta 10110 Indonesia

-5-

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2019, PPID Kementerian BUMN menerima 84 permohonan informasi

publik. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak diluncurkannya portal PPID

Kementerian BUMN. Secara umum, proses pelayanan informasi membutuhkan waktu 10

(sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-

masing pelayanan, terhitung sejak diterima/mendapat disposisi hingga pengesahan

jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Rincian informasi

yang dipenuhi seluruhnya maupun sebagian, serta informasi yang ditolak sebagaimana

terlampir.

Adapun rincian permohonan tersebut terdiri dari :

1. Permohonan informasi melalui surat fisik/surat elektronik/datang langsung

Selama tahun 2019 PPID Kementerian BUMN menerima 23 Permohonan. Dari

jumlah tersebut, 5 permohonan tidak diproses karena tidak melengkapi persyaratan

sehingga dianggap selesai. Sedangkan 18 permohonan lainnya telah selesai.

2. Permohonan informasi melalui portal https:\\ppid.bumn.go.id

Selain itu, PPID Kementerian BUMN menerima 61 pemohon yang telah mandaftarkan

akun permohonan melalui portal ppid.bumn.go.id. Namun pemohon tidak melakukan

verifikasi akun sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

e

In CD e o

Data Pemohon

4**

S Ch.slYnalrl

reonnat.amk

% Lamm Miasmas a

wpm

* LSE' Setlaby.

C SCUng

E Menfloring Lalormap

Sumber : Portal PPID Kementerian BUMN https:\\ppid.bumn.go.id/admin

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBUK INDONESIA

Ji. Medan Merdeka Selatan No. 13 — Tip. 02129935678, Fax 29935740 — Jakarta 10110 Indonesia

-6-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019, PPID Kementerian BUMN memenuhi Panggilan Sidang sengketa

informasi publik Nomor 010/11/KIP-PS/2017 perihal Pengajuan Keberatan Informasi atas

Surat Jawaban Permohonan Informasi PPID Kementerian BUMN Nomor S-

11/S.MBU.33/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 dengan pemohon atas nama Soetarno

Bin Martowiharso.

Proses pelaksanaan sidang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali antara pemohon dan

termohon yang terdiri dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Sengketa

informasi publik diakhiri dengan pencabutan permohonan oleh pemohon dengan alasan

yang bersangkutan sedang menjalani perawatan kesehatan.

Majelis Komisi Informasi Pusat menyampaikan ammar putusan Nomor 010/11/KIP-PS-

PNTP/2017 tanggal 12 April 2019 tentang Penetapan Putusan Sengketa Informasi Publik

yang menyatakan :

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik.

2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi

Nomor 010/11/KIP-PS/2017 dari Register sengketa.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1) Eksternal

Dalam hal implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014

tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

lingkungan Kementerian BUMN, dianggap masih dapat disanggahkan dalam sengketa

informasi mengingat Komisi Informasi Pusat berpedoman pada makna yang berbeda

dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi, "Informasi

Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima

oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang

sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik."


JO. Medan Merdeka Selatan No. 13 — TIP. 02129935678, Fax 29935740 — Jakarta 10110 Indonesia

-7-

Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan informasi yang disampaikan

kepada PPID Kementerian BUMN umumnya merupakan permohonan informasi publik

atas bisnis yang dijalankan BUMN. Oleh karena itu, Kementerian BUMN berpendapat

permohonan informasi tersebut selayaknya ditujukan langsung kepada BUMN yang

mana pemenuhannya mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pemahaman antara Komisi Informasi

Pusat sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam memutus

sengketa apabila terdapat pengajuan keberatan informasi publik dengan Kementerian

BUMN sebagai Badan Publik.

2) Internal

Adapun kendala internal yang dihadapi Kementerian BUMN dalam implementasi

keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut :

a. Dengan adanya pengembangan infrastruktur pendukung pelayanan informasi

PPID Kementerian BUMN pada portal ppid.bumn.go.id, antara lain menyebabkan

kendala dalam proses permohonan data yaitu akun pemohon yang tidak

diverifikasi oleh pemohon untuk diaktivasi. Hal tersebut mengakibatkan pemohon

tidak dapat melanjutkan pengajuan permohonannya melalui portal PPID. Untuk

mengatasi hal tersebut, PPID Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan unit

kerja terkait yaitu Bidang Teknologi Informasi.

b. Kurangnya tingkat kesadaran terhadap pemenuhan permohonan informasi di unit

teknis, sehingga menjadi kendala PPID Kementerian BUMN dalam memproses

pelayanan informasi. Ke depan, PPID Kementerian BUMN perlu menyusun

program untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi

di lingkungan Kementerian BUMN.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindakianjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Informasi

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas

pelayanan informasi di Kementerian BUMN adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, ke depan, PPID Kementerian

BUMN akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keterbukaan

Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN.


JI. Medan Merdeka Selatan No. 13 — lip. 02129935678, Fax 29935740 —Jakarta 10110 Indonesia

-8-

2. Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

PPID Kementerian BUMN akan terus melakukan pengembangan infrastruktur

website PPID agar lebih user friendly melalui koordinasi dengan unit kerja terkait yaitu

Bidang Teknologi Informasi Kementerian BUMN sehingga memudahkan masyarakat

dalam pengajuan permohonan informasi. Pengembangan juga dilakukan dalam

pembuatan aplikasi mobile PPID yang akan dimulai tahun 2020.

3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Kualitas permohonan informasi publik harus diikuti oleh pelayanan publik dalam

permohonan informasi sehingga PPID Kementerian BUMN perlu meningkatkan

kualitas pelayanan melalui sosialisasi dan Bimbingan teknis maupun pelatihan yang

dilakukan dengan pihak Komisi lnformasi Pusat melibatkan unit kerja Eselon II

Kementerian BUMN selaku pemegang informasi sehingga terdapat pemahaman

yang sama dalam kewajiban pemenuhan permohonan informasi.

4. Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Proses pembentukan Tim PPID Kementerian BUMN perlu dilakukan penyesuaian

melalui penetapan SK keanggotaan tim setiap tahunnya. Khususnya setelah

kehadiran portal khusus PPID serta rencana pembangunan aplikasi mobile PPID

sehingga penyesuaian dilakukan tidak hanya dari segi keanggotaan, melainkan juga

dari tugas para anggota tim.

Tugas sebagaimana dimaksud di atas diantaranya mencakup mengisi dan

memperbarui daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di masing-

masing unit kerja anggota tim serta koordinasi penyusunan pertimbangan

pemenuhan permohonan informasi publik dari masyarakat.

Selain itu, pentingnya pemahaman terhadap pemenuhan hak atas informasi setiap

orang juga perlu dilakukan. Hal ini penting mengingat dinamika jenis permohonan

informasi yang diterima selalu beragam sehingga memerlukan tim PPID.

5. Penyesuaian Pemahaman

Perlu dilakukan pertemuan secara berkala antara Komisi Informasi Pusat selaku

badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menerapkan Keterbukaan

Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan

Kementerian BUMN sebagai Badan Publik dan juga Perusahaan BUMN dengan

tujuan agar terjadi persamaan pemahaman tentang proses pemenuhan permohonan

informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN.

Plt. Kepala Biro Umum dan Humas n PPID

arigan NI 0211 19 03 1 001


J[. Medan Merdeka Selatan No. 13 — Tip. 02129935678, Fax 29935740— Jakarta 10110 Indonesia

-9-

Demikian laporan tahunan ini disusun secara ringkas untuk dijadikan bahan evaluasi

implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Kementerian BUMN.

RINGKASAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 KEMENTERIAN BUMN

Bulan

Pemohon Mekanisme Permohonan

Ringkasan Permohonan Informasi

Jawaban Permohonan Informasi

Sengketa Informasi Individu

Badan Hukum

Kelompok Orang

Elektronik Non Elektronik

Diberikan Ditolak

Sebagian Seluruhnya Dikecualikan Tidak

Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap

Januari 2 1 1

1. Profil BUMN Tahun 2017

2. Sengketa Informasi pemohon atas nama Soetarno Bin Martowiharso

1 1

Februari 3 1 2

1. Permohonan Data PT PLN (Persero)

2. Profil BUMN, Renstra KBUMN dan Daftar Perusahaan BUMN

3. Pengaturan Khusus tentang Penyertaan Modal Negara / perubahannya dari BUMN ke anak perusahaan BUMN

2 1

Maret 1 1

Fotocopylsalinan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pembubaran Perum PPD

1

Bulan





Badan Hukum

Kelompok Orang

Elektronik Non

Elektronik

Diberikan Ditolak


Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap 1. Permohonan data

PKBL melalui wawancara

2. Pengisian kuisioner kepada Keasdepan

April 3 3 ELKP 3. LHP PT Bukit Asam,

2 1

Bank Sumatera Selatan dan Bank Bangka Belitung Tahun 2017

1. Permohonan data kinerja keuangan masing-masing perusahaan BUMN per Desember tahun 2018 (format .xlsx)

Mei 1 2 3

2. Permohonan data alokasi investasi

1 BUMN pada sektor infrastruktur

3. Permohonan rincian dividen yang disetorkan masing-masing BUMN tahun 1995-2003

Bulan





Badan Hukum

Kelompok Orang

Elektronik Non

Elektronik

Diberikan Ditolak

Sebagian Seluruhnya DikecualikanTidak

Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap

Juni 3 3

1. Permohonan data kinerja keuangan masing-masing perusahaan BUMN dalam 5 tahun terakhir sampai Q1 2019 atau Q4 2018 (modal, pendapatan, hutang, rasio hutang terhadap modal, investasi, dan sebagainya).

2. Permohonan data prospektus lengkap seluruh BUMN dan Laporan tahunan BUMN (Tbk dan Non Tbk tahun 2015-2018.

3. Permohonan informasi lowongan kerja di PT Bank BRI (Persero) Tbk

1 2

Bulan





Badan Hukum

Kelompok Orang

Elektronik Non

Elektronik

Diberikan Ditolak


Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap

Juli 4 1 3

1. Data ranking UU Keterbukaan Informasi Publik dan proses komunikasi yang dilakukan antara KBUMN dan BUMN terkait Keterbukaan Informasi Publik.

2. Permohonan izin penelitian

3. Permohonan wawancara dan FGD tentang Transparansi Proaktif PPID Badan Publik Indonesia (studi kasus : Kementerian BUMN)

4. Permohonan data terkait PKBL BUMN

1 2 1

Bulan





Badan Hukum

Kelompok Orang

Elektronik Non

Elektronik

Diberikan Ditolak


Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap Publikasi cetak Kementerian BUMN 1. BUMN Hadir Untuk

Negeri 2. Laporan Tahunan

2017 dan 2018 3. Kiprah BUMN

Agustus 1 1 Hadir Untuk Negeri 1 4. 4 Tahun Prestasi

BUMN 5. Sinergi

Membangun Negeri : Profil BUMN Indonesia 2017

Permohonan informasi September 1 1 kontak HRD

perusahaan BUMN 1

Bolan





Badan Hokum

Kelompok Orang


Diberikan Ditolak


Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap

Oktober 2 2

1. Permohonan SOP dan anggaran pelayanan publik KBUMN serta SOP Pelayanan Surat dan Koordinasi Perusahaan Negara dibawah KBUMN termasuk anggaran.

2. Permohonan Berita Acara Lelang PT Pegadaian Syariah Cabang Babakan Kota Tangerang No. Akad 6065718160000325 yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2018

1 1

November - - - - - - - - -

a brjTarigan

Bulan





Badan Hukum

Kelompok Orang


Diberikan Ditolak


Dikuasasi

Syarat Tidak

Lengkap

Desember 1 1

Permohonan laporan keuangan BUMN dan Laporan CSR BUMN Tahun 2015-2018

1

Plt. Kepala Biro Umum dan Humas - an PPID >t

Ith

0211 19 603 1 001

Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18

kementerian badan usaha mik negara republik...

Documents