bab ii tinjauan pustaka 2.1 evaluasi program 2.1.1...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Program

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap

pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk

meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program

kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat

melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan

diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai

secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya

dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk

perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000 : 3).

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan

program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran

(appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment) kata-kata

yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan

nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi

informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil

kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut

Universitas Sumatera Utara

member sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa

kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang

berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn,

2000: 11).

Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan

hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk

mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan

bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian

informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan

alternatif keputusan (dalam Arikunto, 2002: 1). Patton dan Sawicki (1991)

mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam

penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu :

a. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek

penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi

sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.

b. With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek

penelitian dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak

mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di

modifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang

relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap

suatu TKP tanpa program.

c. Actual versus planed performance comparisons, metode ini mengkaji

suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual)

dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).

Universitas Sumatera Utara

d. Experimental (controlled) models, metode ini mengkaji suatu objek

penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan

untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

e. Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian

dengan melakukan percobaan tanpa melakukan

pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

f. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang

hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana (Arikunto,

2002: 14 ).

Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan,

nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua,

evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai

yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan

mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nugroho (2004)

mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan,

nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik (Nugroho,

2004: 185) .

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan

informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang

tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka

akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik dilapangan yang

Universitas Sumatera Utara

hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara

professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa

adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada

akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebikan, pembuat

kebijakan dan masyarakat.

2.1.2 Pengertian Program

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan

program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah

untuk dioperasionalkan (Jones, 1994: 296). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi

tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam progrma tersebut telah

dimuat berbagai aspek antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai

2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan

itu.

3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

4. Adanya perkiraan anggran yang dibutuhkan.

5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Jones, 1994:296).

Unsur lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan progoram ialah

adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok

orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang

dijalankan dan adanya perubahan serta peningkatan dalam kehidupannya.

Tanpa memberikan manfaat pada kelompok orang, boleh dikatakan program

tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasiltidaknya suatu program

dilaksanakan tergantung dari unsur pelaksanaanya. Unsur pelaksanaan itu

Universitas Sumatera Utara

merupakan unsur ketiga. Pelaksana adalah hal penting dalam

mempertanggungjawabkan pengolahan maupun pengawasan dalam

pelaksanaan, baik itu organisasi ataupun perorangan (Jones, 1994: 298).

2.1.3 Jenis – Jenis Evaluasi Program

Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka

mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai altenatif

dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh

perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah

bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu

sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari

permasalahannya sendiri.

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana.

Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan

mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah

tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan

tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan

rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan.

Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai

tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil

program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan.

Universitas Sumatera Utara

Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi

keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

c. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan

Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap

pelaksanaan, hanya perbedaanya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat

kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibaning

dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan

kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009:

537).

2.1.4 Tujuan Evaluasi Program

Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006: 48), tujuan khusus evaluasi

program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;

b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan

tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;

c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau

perbaikan program;

d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan

penghambat program;

e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan,

supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana

program;

f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program

pendidikan luar sekolah.

Universitas Sumatera Utara

Selanjutnya Sudjana berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk

melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk

pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program

dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut :

a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan

suatu program harus dilanjutkan.

b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil

berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.

c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur

program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan

sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.

d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program

pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang

individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling

menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.

e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai

permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program

(Sudjana, 2006: 50).

2.1.5 Proses Evaluasi

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang

perlu diperhaikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-

tugas evaluasi antara lain:

1. Semua tugas/tanggung jawab pemberi tugas/yang menerima tugas harus

jelas.

Universitas Sumatera Utara

2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi yaitu mencari

kesalahan harus dihindari.

3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dengan

pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran

kuantitatif/kualitatif jumlahitas program secara tekhnik, maka dari itu

hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang

dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana

program secara eksplisit.

4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pembari saran/nasehat kepada

manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta

pembuat keputusan atas dasar saran/nasehat tersebut berada di tangan

manajemen program.

5. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-

data/penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena

menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitannya

dengan program.

6. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif

dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan

demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu progrma yang

sangat penting dalam siklus manajemen program (Sirait,1990: 161).

2.2 Pengertian Perusahaaan

Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi

barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa

digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat,

Universitas Sumatera Utara

sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung

digunakan oleh manusia. Dengan demikian dalam menghasilkan barang,

perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu

keuntungan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan

barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi

yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan

jasa. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut

pengusaha (Syadiasyh,http://syadiashare.com/pengertian-

perusahaan.html:26/11/2011 pukul 14:07 wib).

Setiap perusahaan memiliki budaya tertentu yang tercermin dari perilaku

para pegawainya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan peraturan-peraturan

yang harus ditaati bersama. Budaya perusahaan adalah apa yang dialami oleh

masing-masing pegawai sebagai bagian dari lingkungan bisnis tertentu. Deal &

Kennedy (1982) dalam bukunya corporate cultures, mendefinisikan empat elemen

budaya perusahaan, yaitu lingkungan bisnis, nilai-nilai, cerita-cerita kepahlawanan,

dan ritual-ritual. Mccarty dan Steck (1989) menambahkan beberapa aspek lagi,

yaitu hakekat industri, demografi para pekerja, persepsi perusahaan, dan masalah-

masalah para pegawai di perusahaan. Aspek-aspek tersebut berbeda dari satu

perusahaan ke perusahaan lainnya, apakah perusahan tersebut merupakan kantor

pusat atau kantor cabang, apakah para individu yang bekerja di perusahaan itu

menyukai pekerjaannya, dan apakah para pegawai mampu menyeimbangkan

antara tekanan pekerjaan dan keluarga (Suharto, 2007: 96).

2.3 Pengertian Tenaga Kerja/Karyawan

Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan

Universitas Sumatera Utara

adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil

kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu

sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata

pencariannya. Senada dengan hal tersebut menurut Undang-Undang No.14

Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja, tenaga kerja adalah tiap orang

yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat (Manulang, 2002: 3).

Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan,

karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan

terlaksana. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli:

1. Menurut Hasibuan (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah orang penjual

jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah

ditetapkan terlebih dahulu

2. Menurut Subri (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah penduduk dalam

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduuk dalam suatu

negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.4.1 Defenisi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Wahab dalam bukunya Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenagga

Kerja di Indonesia (2001: 143) mengungkapkan, jamsostek adalah suatu

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan

Universitas Sumatera Utara

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal

dunia. Jamsostek mempunyai beberapa aspek, yaitu:

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi

tenaga kerja beserta keluarganya.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan

tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (Ramli,

1997: 2).

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan: “ Dengan Persetujuan DPR RI,

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur pemberian jaminan kecelakaan

kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan

kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya

dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi, dan mengurangi

ketidakpastian masa depan”. Sedangkan Pasal 2 nya menyebutkan: “ Jaminan

sosial Tenaga Kerja ini merupakan bagian dari pembanguna ekonomi dan

pembangunan sosial yeng telah berjalan selama ini,

a. Pembanguna ekonomi yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan

otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter, serta

perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, telah

membawa perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan manusia.

Dalam situasi perubahan kehidupan ekonomi tersebut, program – program

jaminan sosial diperlukan utnuk melindungi tenaga kerja terhadap resiko-

resiko kecelakaan, sakit, cacat, hari tua, dan meninggal dunia yang dapat

mengakibatkan turunnya biaya perawatan kesehatan.

Universitas Sumatera Utara

b. Pembangunan sosial yang menimbulkan modernisasi sosial membutuhkan

kemandirian dalam segala hal, sehingga tenaga kerja tidak menggantungkan

diri pada pihak lain termasuk pada hari tua, saat memerlukan biaya perawatan

waktu sakit, dan jaminan ahli waris jika ia meninggal dunia. Selain itu, jaminan

social yang mengurangi ketidakpastian masa depan akan memberikan rasa

aman dan terjamin, sehingga akan memberikan ketenangan kerja bagi

karyawan, dan ketenangan berusaha bagi pengusaha (Kansil & Kansil, 1997: 1).

2.4.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Adapun ruang lingkup jaminan sosial yang dimaksud diatur secara

jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan

sosial tenaga kerja (Ramli, 1997: 2), sebagai berikut:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko

yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang

diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik

maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat

gangguan mental akibat kecekaan kerja sifatnya relatif, sehingga sulit

ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan

dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang

bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan

kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan

pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau

menderita penyakit akibat hubungan kerja.

2. Jaminan Hari Tua

Universitas Sumatera Utara

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu

lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan

bagi tenaga kerja dan memperngaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka

bekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua

memberika kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus

atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi

persyaratan tersebut. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan

sistem tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga

kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul

ditambah hasil pengembangan. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan /

dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil

pengembangannya apabila tenaga kerja telah mencapai umur 55 tahun atau

mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi atau meninggal

dunia. Kemudian jika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja

(PHK) setelah menjadi peserta minimal 5 tahun juga akan dibayarkan iuran

yang terkumpul.

3. Program Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada

kehidupan social ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu

diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik

dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan

Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang

meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi

jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal.

Universitas Sumatera Utara

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan

produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas

sebaikbaiknya dan meruapakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan

(kuratif). Oleh karena penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan

memberatkan jika dibebankan pada perseorangan, maka sudah selayaknya

diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program

Jamsostek (Ramli, 1997: 2).

Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan

(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan

(rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan

tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.

Jaminan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk

keluarganya. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan

kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 orang anak (Ramli,

1997: 3 ).

2.4.3 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan

dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan

dana guna memenuhi hak – hak peserta dan kewajiban lainnya dari Badan

Penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Program

Jamsostek diselenggarakan oleh Negara, tetapi pelaksanaannya dilakukakan

oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini Menteri yang

bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan

Universitas Sumatera Utara

wewenang penyelengggaraan program tersebut kepada badan penyelenggara

yang ditunjuk itu, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk

oleh undang-undang yang berlaku. BUMN ini bertugas melaksanakan

fungsinya dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam

peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta

keluarganya (Wahab, 2001: 146).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang

penetapan badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah

ditetapkan perusahaan perseroan PT Jamsostek (sebelumnya bernama PT

Asuransi Sosial Tenaga Kerja disingkat PT Astek) sebagai badan

penyelenggara tunggal program Jamsostek yang mempunyai tugas, yaitu:

1. Mengadministrasikan kepesertaan jaminan hari tua (JHT) dan

menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua (JHT).

2. Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola

program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian

(JKM), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) (Wahab,

2001: 146).

Walaupun PT Jamsostek bertindak sebgai perusahaan asuransi jiwa,

namun PT Jamsostek tidak tunduk pada Undang-undang Nomor 2 tahun

1992 tentang usaha perasuransian. Sebagai dasar hukum dari

penyelenggaraan program Jamsostek adalah:

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan

program Jamsostek.

Universitas Sumatera Utara

3. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang Penetapan badan

penyelenggara program jamsostek.

4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan

investasi dana program Jamsostek.

5. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1997 tentang perubahan atas

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan

investasi dana program Jamsostek (Wahab, 2001: 147).

Pada dasarnya program Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-

undang nomor 3 tahun 1992, telah mengandung program-program jaminan

social yang secara umum dipersyaratkan dalam Konvensi International

Labour Organization (ILO) nomor 102 tahun 1992 tentanng jaminan sosial

(minimum standard). Program jaminan sosial yang ditetapkan konvensi ILO

yang tidak diliput oleh undang-undang nomor 3 tahun 1992 adalah tunjangan

pengangguran dan tunjangan keluarga (Wahab, 2001: 148).

2.4.4 Kepesertaan

Berdasarkan pasal 3 UU nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan

pasal 117 UU nomor 25 tahun 1997 tentang ketegakerjaan, setiap tenaga

kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengusaha yang

mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang, atau membayar upah paling

sedikit Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya

dalam program Jamsostek (Zulaini, 2001: 145).

Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Kepesertaan dan

Iuran, pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa badan penyelenggara

Jamsostek wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta

dan anggota keluarganya.

Universitas Sumatera Utara

2.4.5 Iuran, Besarnya Jaminan, dan Tata Cara Pembayaran

Iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran

jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Kecelakaan

kerja pada dasarnya merupakan suatu resiko yang seharusnya menjadi

tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan program ini

sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan Jamsostek lebih

menekankan kepada aspek kemanusiaan, dimana pengusaha perlu

memperhatikan nasib para pekerja dan keluarganya (Kansil & Kansil, 1997:

43).

Pada pasal 20 tentang ketentuan – ketentuan Jamsostek dikatakan “

iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja”,

sedangkan pada pasal 21 dikatakan “ besarnya iuran, tata cara, syarat

prmbayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan social

tenaga kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Selanjutnya pasal 22

menegaskan:

a. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan

iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan

upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan

Penyelanggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.

b. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal pengusaha yang telah mempunyai itikad baik untuk

membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga kerjanya, tetapi

terlambat membayarkan kepada badan penyelenggara dari waktu

Universitas Sumatera Utara

yang ditentukan, dapat diwajibkan membayar tambahan

persentase pembayaran yang diperhitungkan dengan

keterlambatannya (Kansil & Kansil, 1997: 44).

Selanjutnya, besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja

menurut PP Nomor 14 Tahun 1993 pada bab 3 pasal 9 adalah sebagai berikut

( Kansil dan Kansil, 1997: 48):

Ayat 1: Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah

sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan

kelompok jenis usaha, sebagai berikut:

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;

Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;

Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;

Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;

b. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;

c. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi

tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi

tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Ayat 2: Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan

jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

Ayat 3: Iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2%

ditanggung oleh tenaga kerja.

Universitas Sumatera Utara

Ayat 4: Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari

upah sebulan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf d, setinggi-

tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sedangkan untuk Pembayaran Iuran juga diatur dalam PP Nomor 14

Tahun 1993 pada bab 3 pasal 10:

1. Iuran lanjutan wajib dibayar perusahaan setiap bulan paling lambat

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan melampirkan Formulir

Jamsostek 2 bila tidak terjadi perubahan upah dan jumlah tenaga kerja

maupun tertanggung peserta JPK. Formulir Jamsostek 2 dan Formulir

Jamsostek 2a serta Formulir Jamsostek pendukung lainnya bila terjadi

perubahan upah, tenaga kerja maupun tertanggung peserta JPK.

2. PT Jamsostek (Persero) wajib memberitahukan atau mengingatkan

perusahaan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah :

- Batas akhir pembayaran iuran bagi perusahaan belum memenuhi

kewajibannya.

- Perusahaan membayar iuran, tetapi terdapat kekurangan atau

kelebihan iuran.

3. Pengusaha wajib menyelesaikan kekurangan atau kelebihan iuran dalam

waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PT

Jamsostek (Persero), selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran

iuran bulan berikutnya.

4. Pengusaha wajib membayar iuran setiap bulan secara berurutan, apabila

tidak berurutan PT Jamsostek (Persero) dapat memperhitungkan sebagian

atau seluruh iuran pada bulan berikutnya untuk melunasi iuran yang

belum dibayarkan atau kekurangan iuran bulan sebelumnya.

Universitas Sumatera Utara

5. Iuran Jaminan Hari Tua dan hasil pengembangannya baru dapat dirinci

dan dihitung serta dimasukkan dalam akun individu masing-masing

peserta setelah iuran yang dibayarkan jumlahnya/ besarnya sama dengan

rincian iuran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 2a).

6. Iuran dan atau kekurangan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan

dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang

PT Jamsostek (Persero) kepada perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hal pengusaha menunggak iuran 1 (satu) bulan maka :

1. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja.

2. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan

kesehatan kepada tenaga kerja.

3. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga

kerja kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah

pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

4. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh

pengusaha kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

angka 1 (satu), tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.

5. Badan Penyelenggara wajib membayar penggantian jaminan sebagaimana

dimaksud pada angka 4 (empat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

2.5 Kerangka Pemikiran

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial

ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme

Universitas Sumatera Utara

asuransi sosial. Pentingnya suatu jaminan kerja kepada para karyawan

sangatlah mempengaruhi produktifitas suatu perusahaan. Betapa tidak,

karyawan akan merasa aman dan nyaman serta terjamin jika dilindungi oleh

jaminan-jaminan yang ada disuatu perusahaan. Sebagai badan

penyelenggara PT. Jamsostek memiliki ruang lingkup jaminan sosial sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 yaitu jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan

pemeliharaan kesehatan. Keberhasilan suatu program tentu saja tak lepas

dari pelaksanaan suatu program tersebut.

Dalam hal ini PT. Citra Baru Commercial Medan juga perlu

memahami pentingnya Jamsostek di Perusahaan dan serius menanggapi

persoalan ini. PT. Citra Baru Commercial Medan yang telah

mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam kepesertaan Jamsostek, dan

tentunya juga memiliki tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program

yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Tujuannya adalah agar dapat

diketahui sejauh mana PT. Jamsostek memberikan perlindungan bagi

karyawan PT. Citra Baru Commercial Medan dan dimaksudkan dapat

menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya.

Agar tercapainya keberhasilan program tersebut maka dalam hal ini

yang menjadi indikator keberhasilannya adalah tercapainya tujuan yang

menjamin agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan, santunan uang

tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit

akibat kerja, tercapainya tujuan agar peserta mendapatkan pelayanan

kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative,

termasuk obat dan bahan medis yang diperlukan, tercapainya tujan agar

Universitas Sumatera Utara

peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami

cacat total tetap, atau meninggal dunia, tercapainya tujuan untuk

memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta

yang meninggal dunia.

Gambar I

Bagan Alur Pemikiran

--------------

PT. Citra Baru Commercial Medan

Evaluasi Pelaksanaan Program

Jamsostek:

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

Jaminan Hari Tua

Jaminan Kematian

PT. Jamsostek

Karyawan PT. Citra Baru Commercial Medan

Indikator Keberhasilan :

Santunan uang tunai kecelakaan dan

penyakit akibat bekerja

Menjamin pelayanan kesehatan yang

promotif, kuratif, dan rehabilitative

Peserta menerima uang tunai hari tua

Mendapatkan santunan kematian

yang diberikan kepada ahli waris

Universitas Sumatera Utara

2.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

2.6.1 Defenisi Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena sosial, yang

harus dipahami untuk memahami kerangka acuan dalam sebuah penelitian.

Defenisi konsep adalah perumusan gejala atau permasalahan yang akan

diteliti (Bungin, 2001: 40 & 57). Defenisi konsep bertujuan untuk

merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar tentang apa yang akan

diteliti serta menghindari pemahaman yang salah yang dapat mengaburkan

tujuan dari penelitian. Adapun yang menjadi defenisi konsep yang diangkat

dalam penelitian ini adalah:

1. Evaluasi adalah proses penilaian untuk menentukan sampai sejauh

mana tujuan dapat dicapai.

2. Program adalah cara yang disusun secara sistematis yang disahkan

untuk mencapai tujuan. Program merupakan pengorganisasian

rencana agar lebih mudah untuk dioperasionalkan dalam pelaksanaan

di lapangan.

3. Jamsostek merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi

perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa

uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan

yang dialami tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari

tua dan meninggal dunia.

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau

tidak, milik orang atau perorangan, milik persekutuan, atau milik

Universitas Sumatera Utara

badan hukum, baik milik Negara yang mempekerjakan pekerja

dengan mebayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

5. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja

pada pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah serta

jaminan sosial yang wajar.

2.6.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang merupakan petujuk

tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun, 1997: 23). Bertujuan

untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian dilapangan, maka

perlu operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan, bertujuan untuk

menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata

yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Adapun yang akan menjadi

defenisi operasionalnya adalah:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Program yang memberikan kompensasi

dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat

mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita

penyakit akibat hubungan kerja.

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Program yang memberikan dan

mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif),

dan pemulihan (rehabilitatif)

3. Jaminan Hari Tua adalah Program yang memberikan kepastian

penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat

tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari

tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja

Universitas Sumatera Utara

4. Jaminan Kematian adalah upaya meringankan beban keluarga baik dalam

bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan

Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang

meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi

jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal

Universitas Sumatera Utara