886-k-pdt-2007 penggabungan wanprestasi dan pmh

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 886 K/Pdt/2007

P U T U S A N

No. 886 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

1. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI, yang diwakili oleh

Pejabat Bupati Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan

Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi

kuasa kepada : H. Aziz Dian Mustafa, SH., dan kawan-kawan,

Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi,

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu

Penggugat - Terbanding ;

2. PT. BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (Persero), yang diwakili

oleh BOEDI SOESETYO, Direktur Utama PT. Bina Bangun

Wibawa Mukti (Persero), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani

No. 3, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir

Syamsuddin, SH., MH., dan kawan, para Advokat, berkantor

di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.

60, Jakarta Pusat,

Pemohon Kasasi II juga sebagai turut Termohon Kasasi

dahulu Tergugat II -Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. MARUTA BUMI PRIMA, yang diwakili oleh SUTEDJO

NGADIMAN, Direktur Utama PT. Maruta Bumi Prima,

berkedudukan di Gedung Bumi Daya Plaza Lantai 23, Jalan

Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Pieter Siringoringo, SH., dan kawan-kawan, para

Advokat berkantor di Jalan Waru No. 20 A, Rawamangun,

Jakarta Timur,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I - Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menggugat sekarang Pemohon Kasasi II juga sebagai turut Termohon Kasasi

dan Termohon Kasasi sebagai para Tergugat I dan II di muka persidangan

Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Bekasi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

ditemukannya sumber daya alam berupa Minyak dan Gas Bumi yang terletak di

areal Lapangan Tambun, Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten

Bekasi ;

Bahwa atas dasar itu Penggugat berdasarkan Peraturan Daerah No. 6

Tahun 2002 telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) [Bukti P-1]

dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bekasi No. 050/Kep. 388-

Bappeda/2002 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan Bentuk

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) [Bukti P-2], dimana Penggugat memiliki

95% saham dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus sebagai

pemegang saham mayoritas ;

Bahwa Tergugat II (PT. Bina Bangun Wibawa Mukti) adalah sebuah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi yang berbentuk

Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) dan didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dengan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 30 Desember 2002 yang

dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi, serta telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-07126 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 April 2003 [Bukti P-3] ;

Bahwa Tergugat I adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan

menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan berkedudukan

hukum serta berkantor pusat di Gedung Bumi Daya Plaza, Lantai 23, Jalan

Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, yang merupakan pihak terkait baik langsung

maupun tidak langsung dengan Penggugat atas perjanjian kerjasama

pengelolaan dan pemanfaatan Gas Bumi Lapangan Tambun Bekasi, Desa

Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ;

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.

6 tahun 2002 Pasal 2 dan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

No. 5 tanggal 30 Desember 2002, maksud dan tujuan didirikannya Tergugat II

(PT. Bina Bangun Wibawa Mukti) oleh Penggugat (Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bekasi) kegiatannya adalah untuk mengurus dan mengelola serta

maupun menggerakkan perekonomian daerah dan dapat memberikan kontribusi

terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bekasi untuk mendukung Pemerintah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kabupaten Bekasi didalam membangun daerah sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat Bekasi, [Bukti P-4] ;

Bahwa dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana di

implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimungkinkan bagi Penggugat (Pemerintah

Daerah Kabupaten Bekasi) untuk mengelola usaha Hilir dan usaha Hulu, maka

pada tanggal 9 September 2002 Penggugat dengan PT. Pertamina (Persero)

telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang

Kerjasama Pemanfaatan Gas Bumi [Bukti P-5], yang pelaksanaannya

diserahkan kepada Tergugat II (PT. Bina Bangun Wibawa Mukti) sesuai Surat

Penggugat kepada Direktur Hulu Pertamina No. 540/711/UM tanggal 7 Mei

2003 perihal penyerahan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi kepada PT. Bina

Bangun Wibawa Mukti (Persero) selaku BUMD Kabupaten Bekasi (Bukti P-6) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Penggugat

(Pemerintah Kabupaten Bekasi) dengan PT. Pertamina (Persero) dan sesuai

surat Penggugat kepada Direktur Hulu Pertamina No. 540/711/UM tanggal 7

Mei 2003, maka Tergugat II (PT. Bina Bangun Wibawa Mukti) telah

menandatangani beberapa Nota Kesepakatan Bersama dengan PT. Pertamina

(Persero) mulai tanggal 12 Februari 2003 No. 193/D00000/2004-S1, tanggal 11

Agustus 2004 No. 843/D00000/2004/S1 tentang Perpanjangan Kesepakatan

Bersama Jual Beli Gas Lapangan Tambun, dengan No. 900/C00000/2004-S1 :

No. 06/XI/PJBG/BBWM/2004, dengan masa jangka berlaku selama 10 tahun

(Bukti P-7) ;

Bahwa untuk melaksanakan Proyek, Penggugat telah mencari mitra

usaha dan beberapa rekanan didalam Proyek Pemanfaatan Gas Bumi di

Lapangan Tambun, Desa Kedungjaya untuk membangun fasilitas dan

pengelolaannya dan tetapi semuanya tidak menunjukkan performance yang

baik sehingga yang terakhir adalah Tergugat I ;

Bahwa keterkaitan Penggugat adalah adanya Perjanjian Kerjasama

antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 22 Oktober 2003 dengan No.

158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-BBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi

(LPG Plant) Di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Oktober

2003 [Bukti P-8], yang intinya memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab

masing-masing pihak, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 15

(lima belas) tahun sesuai Pasal 3 ayat 1 terhitung sejak tanggal dimulainya

operasi penggunaan fasilitas pengelolaan Gas Bumi ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama No. 158/X/BBWM/2003 ;

No. 020/MBP-BBD/10/03 menyebutkan antara lain, Pihak Kedua yaitu Tergugat

I dalam perkara ini bertanggung jawab untuk :

1. Menyediakan lahan yang diperlukan proyek selambat-lambatnya dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak PKS ditandatangani.

2. Kemudian bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan

compressor selambat-lambatnya 6 bulan sejak PKS ditandatangani.

3. Dan bertanggung jawab membangun dan mengoperasikan kilang LPG

selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak PKS ditandatangani.

Bahwa ternyata para Tergugat tidak secara sungguh-sungguh untuk

menjalankan isi dari Pasal 4 Perjanjian Kerjasama No. 158/X/BBWM/ 2003 ; No.

020/MBP-BBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi (LPG-Plant) di lapangan

Tambun Kabupaten Bekasi, karena sampai gugatan ini diajukan lahan yang

diperlukan belum dibebaskan, bahwa seandainya Tergugal I beritikad baik

sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata maka, sebelum akhir tahun 2003

(Desember) seharusnya atas kesanggupan Tergugat I atas pemenuhan isi

Pasal 4 angka 1 point angka 1.1 menyediakan lahan sudah tersedia dan siap

untuk dibangun ;

Bahwa dikarenakan penyediaan lahan proyek yang diperlukan belum ada

yang notabenenya merupakan tanggung jawab Tergugat I,

maka sangat jelas berpengaruh pada masa berlakunya perjanjian sebagaimana

dimaksud pasal 3 ayat 1 karena perjanjian kerjasama tertanggal 22 Oktober

2003 dengan No. 158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-BBD/10/03, berlaku efektif

terhitung dioperasikannya penggunaan Fasilitas pengolahan Gas Bumi, dengan

demikian sudah dipastikan tidaklah mungkin untuk melakukan suatu

pembangunan akan fisilitas pengolahan Gas Bumi, sedangkan lahannya saja

tidak ada ;

Bahwa pada kenyataannya 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kerjasama No.

158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-BBD/10/03 tertanggal 22 Oktober 2003

BELUM dilaksanakan, para Tergugat pada tanggal 29 Desember 2003 malah

membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ke-2 yaitu No.

199/XII/BBWM/2003 ; No. 009/MBP-DIR/12/03 tentang Pengoperasian dan

Pengelolaan Proyek Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bekasi, yang pada

intinya telah mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Bumi Wibawa Maruta

sekaligus merubah isi perjanjian No. 158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-

BBD/10/03 [Bukti P-9] tanpa sepengetahuan Penggugat secara ex officio

sebagai pemegang saham mayoritas ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bahwa perbandingan atas perubahan isi perjanjian kerjasama No.

158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-BBD/10/03 tertanggal 22 Oktober 2003 dan

perjanjian kerjasama No. 199/XII/BBWM/2003 ; No. 009/MBP-DIR/12/03, antara

lain perubahannya adalah :

1. Perjanjian Kerjasama No. 158/X/BBWM/2003 : No. 020/MBP-BBD/10/03

tertanggal 22 Oktober 2003

= Lokasi proyek hanya di Lapangan Tambun ;

= Bagi hasil 70% Tergugat dan 30% Penggugat ;

= Kerjasama hanya lingkup GAS BUMI saja.

Sedangkan dalam :

2. Perjanjian Kerja Sama ke-2 yaitu No. 199/XII/BBWM/2003 atau 009/MBP-

DIR/12/03 tertanggal 29 Desember 2003

= Lokasi proyek tidak saja di Lapangan Tambun, tetapi telah meliputi seluruh

wilayah Kabupaten Bekasi ;

= Bagi hasil 85% Tergugat dan 15% Penggugat melalui turut Tergugat;

= Kerjasama tidak hanya GAS BUMI, tetapi telah mencakup MINYAK BUMI;

Bahwa hal yang paling esensial atas keberadaan Perjanjian Kerja Sama

ke-2 antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 29 Desember 2003 dengan

No. 199/XII/BBWM/2003 atau 009/MBP-DIR/12/03, adalah :

Pasal 1 point angka 1.1 berbunyi "….Sebagai wadah tunggal untuk melakukan

kerjasama tersebut para pihak bersama-sama akan mendirikan satu perseroan

terbatas dengan memakai nama PT. BUMI WIBAWA MARUTA atau nama lain

yang akan ditentukan oleh kedua belah pihak dan dapat disetujui oleh Menteri

Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia……. dst. ".

pasal 2. berbunyi "….Modal pendirian Perseroan adalah …..dst.

Pasal 5 ayat 5.1. "…setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka perseroan

adalah satu satunya pihak yang memiliki hak wewenang penuh pengembangan

……..dst ;

Ayat 5.2. "…. Dengan demikian terhitung sejak tanggal perjanjian ini pihak

pertama sudah tidak berhak lagi untuk baik langsung maupun tidak langsung

melakukan tindakan hukum dst.

Ayat 5.3. "….Pihak pertama juga tidak lagi berhak untuk membuat suatu

perjanjian dengan pihak lain ..dst.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindakan para Tergugat tersebut, yang

telah merubah komposisi pemegang saham serta telah membuat anak

perusahaan, jelas-jelas telah bertentangan dan telah melanggar Peraturan

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 4 ayat (4), Pasal 8 dan Pasal 13 dan

melanggar Anggara Dasar Tergugat II sendiri yaitu Pasal 26 dimana diharuskan,

apabila terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus melalul

RUPS dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Bekasi. Atas upaya dan tindakan para Tergugat tidak hanya

melanggar hukum secara "lex specialis" yaitu Anggaran Dasar dari suatu

perseroan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2002, secara

“Lex Generalis" juga telah bertentangan yaitu PasaI 1234, Pasal 1335, Pasal

1337 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tertanggal 29

Desember 2003 No. 199/XII/BBWM/2003 ; No. 009/MBP-DIR/12/03 sesuai

Pasal 1 poin angka 1.1. para Tergugat telah mensyahkan pendirian perseroan

terbatas dengan nama PT. BUMI WIBAWA MARUTA sebagaimana Akta

Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 13 Februari 2004 dengan Akta

Notaris Irsal Bahar, SH dengan susunan pengurus dari pihak Tergugat I (Bukti

P-10) ;

Bahwa akibat didirikannya anak perusahaan daerah milik Penggugat dan

dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme Badan Hukum yang mempunyai

kepentingan yang sama, maka Penggugat melalui Suratnya No. 594.4/317/EK

tanggal 15 Maret 2004 telah meminta Departement Hukum & HAM untuk

menangguhkan Akta Pendirian PT. Bumi Wibawa Maruta karena pendiriannya

sesuai Akta Pendirian Perseroan No. 3 tanggal 13 Februari 2004 oleh Notaris

lrsal Bahar, SH tidak sah dan cacat hukum karena melanggar Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002, serta tidak melalui RUPS [Bukti P-11] ;

Bahwa maksud dan tujuan penangguhan yang dilakukan oleh

Penggugat, dikarenakan secara yuridis keberadaan PT. Bumi Wibawa Maruta

sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2.1 dan pasal 5 ayat 5.2, Tergugat I telah

mengubah, mengambilalih dan penggabungan sehingga telah mengebiri

kewenangan dan legalitas Penggugat selaku pemegang Saham Mayoritas

artinya dengan tegas dinyatakan bahwa Penggugat, sudah tidak berhak lagi

baik langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan hukum apapun yang

berhubungan dengan proyek Migas (Minyak dan Gas Bumi), maupun membuat

perjanjian-perjanjian dengan pihak lain manapun termasuk juga dengan turut

Tergugat (PT. Pertamina) ;

Bahwa menyikapi adanya keinginan Tergugat II sebagaimana suratnya

tertanggaI 1 April 2004 No. 50/III/BBWM perihal Pengakhiran perjanjian

kerjasama, maka Penggugat selaku Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bekasi sekaligus secara ex officio selaku Pemegang Saham Mayoritas,

berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah, dimungkinkan untuk melakukan pengawasan atas segala

tindakan perusahaan daerahnya termasuk upaya prepentif kepada Tergugat

dengan mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan tertanggal 6 Mei 2004

Nomor : 542/Kep.128A-Huk/2004 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian antara Tergugat I (PT. Bina Bangun Wibawa Mukti) dengan Tergugat

II (PT. Maruta Bumi Prima) sebagai tindak lanjut dari RUPSLB dengan

pertimbangan penyelamatan uang Negara yang dijadikan penyertaan modal

serta keadaan yang mendesak sekaligus menyelamatkan Proyek Gas Bumi

(LPG Plant) untuk kepentingan Pemerintah dan Rakyat Bekasi, mengingat limit

waktu yang sempit yang berakhir pada bulan Nopember 2004, maka melalui

RUPSLB perjanjian kerjasama terpaksa dibatalkan. [Bukti P-11] ;

Bahwa atas Keputusan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan gugatan

pembatalan ke PTUN, dan terlepas dari adanya putusan pengadilan yang

membatalkan surat tersebut, padahal sesuai Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1962 serta mengacu kepada Tergugat I sesuai Pasal 26

dalam Anggaran Dasarnya dimungkinkan bagi Penggugat selaku pemegang

saham mayoritas secara ex Officio untuk menggunakan kewenangannya untuk

mengakhiri kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat II [Bukti P-12] ;

Bahwa terkait dengan adanya pemutusan kerjasama, Penggugat telah

mencoba proaktif dalam mencari upaya penyelesaian dan musyawarah atas

pengakhiran kerjasama atas pengelolaan Gas Bumi di Lapangan Tambun,

namun kenyataannya Tergugat I untuk mencari upaya penyelesaian bukan

membicarakannya Iangsung kepada Penggugat, akan tetapi malah mencari

upaya Iain dan memohon dukungan penyelesaian melalui pihak ketiga

diantaranya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Bekasi, dan beberapa Media Massa Tergugat I juga telah melaporkan ke atasan

langsung Penggugat baik Menteri Dalam Negeri maupun Gubemur Jawa Barat ;

Bahwa selain itu, Tergugat I telah melakukan upaya-upaya yang

menghambat pelaksanaan proyek antara lain dengan cara meminta

rekomendasi DPRD Bekasi melalui suratnya No. 170/159-Setwan tertanggal 4

Mei 2004 perihal Rekomendasi, padahal rekomendasi DPRD tidak berpengaruh

kepada Penggugat dikarenakan Tergugat II sebagai perusahaan Persero tunduk

pada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Bukti P-13) ;

Bahwa Tergugat I juga telah melakukan upaya-upaya mendiskreditkan

Penggugat dengan berbagai cara termasuk melakukan pembentukan opini


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



publik melalui media massa, sehingga perbuatan tersebut jelas dapat

mengkreditkan kredibilitas Penggugat serta seolah-olah pengeluaran kebijakan

dimaksud tidak mempunyai dasar hukum dalam mengeluarkan Keputusannya

[Bukti P-14] ;

Bahwa dari upaya-upaya Tergugat I dalam pembentukan opini publik

yang dapat melukai serta membunuh karakter atas iklim Investasi di wilayah

Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga

Penggugat harus bersusah payah mencari investor/mitra usaha/rekanan lain di

dalam pengelolaan Gas Bumi tersebut dan dikarenakan terikat batas waktu

(time limit) yang pendek dengan Bagi Tergugat II sebagai pemegang hak

pengelolaan Gas Bumi di Bekasi, berdasarkan Perjanjian Kerja sama No.

900/C00000/2004-S1 tentang Jual Beli Gas lapangan Tambun yang akan

berakhir November 2005 tersebut di atas, maka Gas Bumi belum dimanfaatkan

dan dikelola dengan baik dan tetap dibiarkan dibakar, padahal sumber alam

tersebut sangat potensial sebagai sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) bagi

Penggugat dari sektor Gas Bumi ;

Bahwa Tergugat I dalam kedudukannya di atas, mengetahui atau patut

mengetahui bahwa tindakan-tindakannya atau perbuatan-perbuatan tersebut

baik langsung maupun tidak langsung telah menciptakan suasana tidak kondusif

buat berinvestasi bagi para investor khususnya yang bergerak di bidang Minyak

dan Gas Bumi, sehingga bisa berpikir dua kali apabila berhubungan dengan

Penggugat. Padahal yang sebenarnya adalah Tergugat I sesuai dasar

pijakannya yaitu Perjanjian Kerjasama No. 158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-

BBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) Di Lapangan Tambun

Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Oktober 2003, dan No. 199/XII/BBWM/2003;

No. 009/MBP-DIR/12/03 tertanggal 29 Desember 2003, berkeinginan untuk

MEMONOPOLI atas hak pengelolaan Gas Bumi di wilayah Penggugat dan

menjadikannya hanya selaku penonton saja. Sehingga Perbuatan tersebut telah

bertentangan dengan azas kepatutan dalam pergaulan bisnis masyarakat ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat, khususnya Tergugat I yang

belum melaksanakan isi perjanjian dan sekaligus melakukan pengambilalihan

sesuai Pasal 28 Anggaran Dasar Akta No. 3 PT. Bumi Wibawa Maruta, yang

kenyataannya telah melakukan penggelapan hukum atas hak pengelolaan Gas

Bumi adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Melawan

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan terbukti

Tergugat secara nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatigedaad) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang berbunyi sebagai berikut :

“…..Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut …….." ;

Bahwa, menurut Yurisprudensi terdapat 4 kriteria dan/atau unsur-unsur

apabila seseorang ataupun Badan Hukum dapat dikatakan telah melanggar

hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu apabila :

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

b. melanggar hak subyektif orang lain ;

c. melanggar kaidah susila orang lain dan ;

d. bertentangan dengan azas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.

Bila dihubungkan dengan unsur-unsur dan/atau kriteria tersebut diatas, maka

atas tindakan para Tergugat tersebut dengan cara MENGUBAH dari PT. Bina

Bangun Wibawa Mukti menjadi PT. Bumi Wibawa Maruta, MELEBUR

penggabungan komposisi atas saham-saham dan MENGAMBlLALIHAN atas

hak dan wewenang pengelolaan Gas Bumi, jelas-jelas telah melanggar azas

kepatutan dalam berbisnis khususnya masyarakat bisnis. Untuk itu atas

perbuatan tersebut para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan

melawan hukum dan mewajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada

yang dirugikan, dalam perkara ini adalah Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu untuk memulihkan kondisi semula, maka para Tergugat

harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat selambat-lambatnya 8

(delapan) hari sejak putusan dibacakan, dengan perincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL.

a. 1. Bahwa untuk mendapatkan haknya atas pengelolaan Gas Bumi sebagai

sumber Pendapat Asli Daerah (PAD), maka Penggugat berhak atas

pemasukan retribusi dari sektor Gas Bumi yaitu sebesar

Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

a.2. Bahwa Kemudian ada pula biaya yang harus diperhitungkan dan wajib

dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.800.000.000,-

(tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sebagai biaya pengganti atas

jaminan yang ditempatkan oleh Penggugat sebagai pembelian Gas.

B. KERUGIAN IMMATERIIL.

Adalah biaya yang harus dibayarkan oleh para Tergugat akibat

perbuatannya sehingga Penggugat sebagai pemegang saham dan Kepala

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

Kerugian karena kehilangan rasa kepercayaan dari para investor,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menghadapi berbagai

tekanan dan tuduhan serta provokasi yang dilakukan Tergugat I baik di luar

maupun di dalam pengadilan yang telah merusak reputasi Penggugat,

Kerugian karena keterlambatan pembangunan proyek sehingga.

mengakibatkan masyarakat dan Pemerintah Bekasi tidak dapat menikmati

hasil dan proyek tersebut sebagaimana mestinya.

Kerugian-kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang,

akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka

Penggugat menetapkan nilai dengan menuntut ganti kerugian sebesar

Rp. 1.250.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah).

Jadi Total kerugian Materiil dan lmmateriil yang dialami oleh Penggugat

adalah sebesar Rp. 1.403.800.000.000,- (satu trilyun empat ratus tiga

milyar delapan ratus juta rupiah).

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas

harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik para

Tergugat, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya

memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatigedaad) ;

3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. 158/X/BBWM/2003 ; No. 020/MBP-

BBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) Di Lapangan

Tambun Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Oktober 2003 dan Perjanjian

Kerjasama No. 199/BBWM/XII/2003; No. 009/MBP-DIR/12/03 tanggal 29

Desember 2003, batal serta tidak mempunyai kekualan hukum.

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat

secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung

putusan dibacakan, yaitu :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 153.800.000.000,- (seratus lima puluh tiga

milyar delapan ratus juta rupiah).

- Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.250.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus

lima puluh milyar rupiah).

Jadi Total kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat

adalah sebesar Rp. 1.403.800.000.000,- (satu trilyun empat ratus tiga milyar

delapan ratus juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



diletakkan atas harta benda Tergugat I yaitu Kantor Tergugat I terletak di

Gedung Bumi Daya Plaza, Lantai 23, Jalan Imam Bonjol No. 61. Jakarta

Pusat.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

meskipun ada verzet, bantahan, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij

voorraad).

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas,

Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil

sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

I. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) :

a. Mengenai maksud Gugatan Penggugat :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perbuatan

Melawan Hukum (PMH)/onrechtmatigedaad heit namun dalam posita

gugatan Penggugat pada point 10 sub (1), (2) dan (3) dan point 11,

terlihat kalau Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dinyatakan

lalai/alpa dan tidak menjalankan isi Perjanjian Nomor : 158/X/BBWM/

2003; Nomor : 020/MBP-BBD/10/03 sehingga kedua dalil Penggugat

tersebut di atas, jelas terlihat seyogyanya menurut hukum, Tergugat I

digugat dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

2. Bahwa karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, apakah

Gugatan PMH atau gugatan Wanprestasi/cidera janji ???;

3. Bahwa sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah

dikesampingkan/ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

tidak dapat diterima ;

b. Mengenai posita dan Petitum saling bertentangan :

4. Bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat point 2 dan 7 berbunyi :

Point 2 :

"Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan

Hukum (onrechtmatigedaad)"

point 7:

"Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara."

Namun dalam gugatan Penggugat pada bagian depan yakni tentang

para pihak, Penggugat tidak menyebutkan istilah para Tergugat yang

tercantum sebagai pihak-pihak adalah PT. Maruta Bumi Prima sebagai

Tergugat I dan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) sebagai


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Tergugat II, sehingga maksud Penggugat tentang para Tergugat

menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai para Tergugat???

Karena pada point 4 petitum tersebut hanya menyebutkan menghukum

Tergugat I ;

5. Bahwa selanjutnya dalam posita Penggugat pada point 14 sub 12.2

menyatakan : "Bagi hasil 85% Tergugat dan 15% Penggugat melalui :

“turut Tergugat" dan kemudian pada point 19 Penggugat menyatakan

PT. Pertamina sebagai turut Tergugat namun dalam petitum tidak ada

menyinggung mengenai turut Tergugat ;

6. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut seharusnya tidak

dapat diterima hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Register Nomor : 1075 K/Sip/1980 yang pada pokoknya menyatakan :

“……..karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan

tidak dapat diterima...”

II. Gugatan Kurang Pihak (Kurang Party) :

7. Bahwa Penggugat seyogyanya mengikutsertakan sebagai pihak-pihak

dalam perkara ini adalah :

7.1. PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang mewakili negara dalam

pengusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

terbukti dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara (PT.

Pertamina persero) dengan Tergugat II. Hal ini terbukti dalam posita

Penggugat point 19 tercantum turut Tergugat (PT. Pertamina) ;

7.2. PT. Elnusa Petro Teknik adalah sebagai peringkat pertama pe-

menang tender dan pelaksana pertama proyek Pengelolaan Minyak

dan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi

namun karena alasan satu dan lain hal (tidak memiliki dana)

sehingga akhirnya PT. Elnusa Petro Teknik mengundurkan diri dan

digantikan posisinya oleh Tergugat I sebagai peringkat kedua dalam

proses tender tersebut ;

7.3. PT. Odira Energy persada adalah perusahaan yang ditunjuk oleh

Penggugat padahal saat itu proyek tersebut masih dalam sengketa

hukum di Pengadilan TUN Bandung dimana pada saat itu

Pengadilan TUN Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor :

38/PEN/2004/PTUN-BDG tentang penundaan Pelaksanaan Lebih

Lanjut terhadap Surat Keputusan Bupati Bekasi No. 542/Kep.128-

Huk/2004 tertanggal 6 Mei 2004 tersebut PT. Odira Energy persada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



melaksanakan proyek pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (LPG

Plant) tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor :

227/PKS/VII/BBWM/2004 ; Nomor : 012/PKS/OEP/2004 tertanggal

30 Juli 2004 ;

7.4. Bahwa disamping itu dalam posita gugatan Penggugat pada point

13, 16 dan 17 Penggugat dengan tegas menyebut nama

perusahaan PT. Bumi Wibawa Maruta, sehingga agar esensi

perkara ini menjadi jelas dan sempurna PT. Bumi Wibawa Maruta

seharusnya digugat sebagai pihak dalam perkara ini ;

8. Bahwa dengan tidak digugatnya pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas

maka substansi perkara ini menjadi kurang pihak (Kurang Party). Hal ini

sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register

Nomor : 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 antara M. Sukarna lawan

M. Enoch yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang

pihak) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

III. Mengenai Kompetensi Relatif :

9. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat pada point 26 Penggugat

dengan tegas mengakui keberadaan Kedua Perjanjian Kerjasama No-

mor : 158/X/BBWM/2003; No : 020/MBP-BBD/10/03 tertanggal 22

Oktober 2003 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 199/XII/BBWM/2003 ;

Nomor : 009/MBP-DIR/12/03 tertanggal 29 Desember 2003 sehingga

seyogyanya gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 11

Perjanjian Kerjasama Nomor : 199/XII/BBWM/2003; Nomor : 009/MBP-

DIR/12/03 tertanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan sebagai

berikut :

"Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih

domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat.

Disamping itu kedudukan hukum Tergugat I adalah di Jalan Imam Bonjol

No. 61 Gedung Bumi Daya Plaza Lt. 23 Jakarta Pusat ;

IV. Mengenai Kapasitas Penggugat dan Surat Kuasa Penggugat :

10. Bahwa Tergugat I mempertanyakan kapasitas Penggugat dalam perkara

ini, dimana Penggugat selaku Bupati Kabupaten Bekasi bertindak

mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Bupati

Nomor : 183.5/Kep.01-Huk/2005 tertanggal 3 Januari 2005 untuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



memberikan kuasa kepada Kuasa hukum Penggugat padahal

seyogyanya Surat Keputusan tersebut hanya dapat dipergunakan di

dalam intern lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dan tidak

dapat dipergunakan untuk beracara di pengadilan (Iitigasi) ;

11. Bahwa yang dapat memberikan jasa hukum (beracara di pengadilan)

adalah Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang, hal ini

seiring dengan Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 18

Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu :

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) mengenai persyaratan untuk dapat

diangkat menjadi seorang Advokat, khususnya sub (c) berbunyi :

"Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.”

Oleh karenanya menurut undang-undang ini, kuasa hukum Penggugat

tidak memiliki kapasitas bertindak untuk mewakili pemberi kuasa

(Penggugat) di lingkungan pengadilan (Iitigasi) ;

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak didalam perkara ini karena

gugatan Penggugat berkaitan erat dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama No. 158/X/BBWM/2003; No. 020/MBP-BBD/10/03 dan adanya

pendirian anak perusanaan PT. Bumi Wibawa Maruta berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama No. 199/XII/BBWM/2003 ; 009/BBP-DIR/12/03 yang

dianggap tidak sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham

mayoritas, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Perjanjian Kerja Sama No. 158/X/BBWM/2003; No. 020/MBP-

BBD/10/03 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bukan karena

kesalahan Tergugat II tetapi merupakan kesalahan dan ketidakmampuan

Tergugat I yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang

telah diperjanjikan. Atas ketidak mampuan tersebut, Tergugat II telah

mengambil sikap yang tegas dengan melakukan pemutusan Perjanjian

dengan Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja

Sama No. 158/X/BBWM/2003; No. 020/MBP-BBD/10/03.

b. Bahwa Perjanjian Kerja Sama No. 199/XII/BBWM/2003; 009/BBP-DIR/

12/03 yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang

saham mayoritas adalah menjadi urusan dan tanggung jawab Tergugat I

dengan Pengurus Lama dari Tergugat II secara pribadi dan tidak ada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hubungannya dengan Tergugat II secara korporasi karena perjanjian

tersebut ditandatangani tanpa sepengetahuan para pemegang saham

Tergugat II.

3. Bahwa dengan demikian jelas, Tergugat II tidak dapat dijadikan pihak di

dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II tidak mempunyai keterkaitan

dengan isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan sepanjang

mengenai Tergugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi, Tergugat I juga mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) baik terhadap Penggugat dalam konvensi sebagai

Tergugat I dalam rekonvensi maupun terhadap Mutiara Patent qq. Drs. Suseno

Santoso sebagai Tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-

dalil sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya dalam perkara ini yang melakukan Perbuatan Melawan

Hukum (onrechtmatigedaad heit) adalah Tergugat Dalam Rekonpensi dengan

dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Migas) bahwa Pemerintah Daerah dapat mengelola usaha

Hilir dan Hulu (Migas) melalui pembentukan BUMD, dalam hal ini yang

dimaksud adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah

Bekasi Jawa Barat, atau yang dikenal dengan PT. Bina Bangun Wibawa

Mukti BBWM) yang menjadi Pihak sebagai TERGUGAT II Dalam Konpensi

dalam perkara ini ;

2. Bahwa mengingat keterbatasan dana maupun kemampuan profesionalitas

daerah itu sendiri untuk membangun dan mengelola Migas memerlukan

investasi yang sangat besar dan teknologi tinggi serta Sumber Daya

Manusia yang berpengalaman untuk mendirikan proyek Pengelolaan Minyak

dan Gas Bumi (LPG Plant), sehingga hat tersebut diluar kemampuan

Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan Mitra Usaha yang dapat bekerja

sama dengan Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk mengelola Migas ;

3. Bahwa dalam rangka independensi dan objektivitas mencari Mitra Usaha

Pemerintah Derah Kabupaten Bekasi untuk mengelola Gas Bumi (LPG

Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi, maka Pemerintah Daerah

(PEMDA) melalui BUMD telah menunjuk Lembaga Independen yaitu

Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi

Bandung (LPPM ITB) yang telah menguasai bidangnya ;

4. Bahwa kegiatan seleksi mencari Mitra Usaha tersebut telah diumumkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



melalui beberapa media cetak dan tahapan kegiatan seleksi maupun hasil

seleksi sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPM ITB yang kegiatannya diawasi

oleh Supervisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ; (Bukti PR -1) ;

5. Bahwa jumlah perusahaan yang ikut seleksi sebanyak 18 (delapan belas)

perusahaan termasuk diantaranya PT. MARUTA BUMIPRIMA (Penggugat

Dalam Rekonvensi) yang diundang sesuai dengan surat dari LPPM ITB

dengan No. 07/S-BUMD/02-2003 tertanggal 28 Februari 2003 (Bukti PR -2) ;

6. Bahwa berdasarkan hasil seleksi telah ditetapkan ranking sebagaimana

surat LPPM ITB Nomor : 0574/K.01.13/LL2003 tertanggal 18 Maret 2003

sebagai berikut :

1. PT. Elnusa Petro Teknik ;

2. PT. Maruta Bumiprima (PENGGUGAT Dalam Rekonvensi) ;

3. PT. Petromas Indonesia ;

4. Dst... (Bukti PR -3) ;

7. Bahwa berdasarkan hasil ranking yang ditetapkan oleh Pihak LPPM ITB

yang ditindaklanjuti oleh PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (TERGUGAT II

Dalam Konvensi), PT. Elnusa Petro Teknik-lah sebagai Mitra Usaha untuk

membangun dan mengelola Gas Bumi di Kabupaten Bekasi yang dituangkan

dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. BBWM (TERGUGAT II Dalam

Konvensi) dengan PT. Elnusa Petro Teknik mengenai Proyek Pengelolaan

Minyak dan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi

sesuai dengan isi surat tertanggal 16 Juni 2003 Nomor : 88/IV/BBWM/2003 ;

017/SP/EPT/0.002-201/VI/2003 ; (Bukti PR -4) ;

8. Bahwa dalam proses seleksi sebagai pemenang tender dalam proyek

pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ini sempat terjadi protes dari salah satu

peserta tender yaitu PT. Petromas Indonesia dengan mengajukan surat

sanggahan atas proses kegiatan seleksi yang dimenangkan oleh PT. Elnusa

Petro Teknik namun protes tersebut telah diselesaikan melalui Komisi

pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) oleh karenanya terbukti bahwa

proses seleksi telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana

surat Ketua KPPU Nomor : 379/K/VIII/2003 tertanggal 29 Agustus 2003 ;

(Bukti PR -5) ;

9. Bahwa berdasarkan surat dari PT. Elnusa Petro Teknik tertanggal 25 Maret

2003 perihal Permohonan Pendanaan Proyek serta hasil evaluasi yang

dilakukan oleh PT. BBWM dan juga pihak PT. Pertamina persero, ternyata

PT. Elnusa Petro Teknik tidak mampu melaksanakan pekerjaan Pengelolaan

Gas Bumi (LPG Plant) sebagaimana progres yang telah disepakati dalam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Perjanjian Kerjasama, hal ini berdampak pada :

Keterlambatan Pembangunan fasilitas pengelolaan Gas Bumi :

a. Adanya keterlambatan kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) ;

b. Gas Bumi tidak dapat segera dimanfaatkan; (Bukti PR -6) ;

10. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara PT. Elnusa

Petro Teknik dengan PT. BBWM (TERGUGAT II Dalam Konpensi) dan

sampai berakhirnya kesepakatan antara kedua belah pihak telah

disimpulkan bahwa PT. Elnusa Petro Teknik tidak berhasil membantu dan

mengupayakan terealisasinya Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas

(KPJBG) antara PT. pertamina-persero dengan PT. BBWM, sehingga PT.

Elnusa Petro Teknik dapat menerima dan menyetujui dilakukannya

pembatalan atau pengakhiran perjanjian kerjasama antara PT. BBWM

(Tergugat II Dalam Konvensi) dan PT. Elnusa Petro Teknik ;

11. Bahwa sehubungan dengan kedua point tersebut di atas, maka melalui

proses secara musyawarah dan telah disepakati serta ditandatangani oleh

kedua belah pihak untuk mengakhiri Perjanjian Pengelolaan Gas Bumi

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, antara lain surat :

- Nomor : 154/X/BBWM/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 ; (Bukti: PR -7).

- Nomor : 162/X/BBWM/2003 tertanggal 27 Oktober 2003 ; (Bukti : PR- 8).

- Nomor : 184/XII/BBWM/2003 tertanggal 08 Desember 2003 ; (Bukti :

PR-9).

12. Bahwa sebagai konsekuensi dari pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara

PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dengan PT. Elnusa Petro Teknik

disamping untuk menghindari kerugian yang semakin besar atas

terbakarnya Gas Bumi (Flare Gas), maka perlu segera ditetapkan Mitra

Usaha baru secara Normative yang selanjutnya PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi) menetapkan pemenang/ranking kedua yakni : Penggugat

Dalam Rekonvensi sebagai pengganti PT. Elnusa Petro Teknik dan atas

saran PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi), Penggugat Dalam

Rekonvensi telah membayar uang sebesar Rp 4,5 Milyar yang telah

diterima langsung oleh PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dimana

menurut PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dana dimaksud

diperuntukkan sebagai kompensasi atas digantikannya posisi PT. Elnusa

Petero Teknik oleh Penggugat Dalam Rekonvensi. Kemudian Penggugat

Dalam Rekonvensi sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan

Gas Bumi dengan PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) sebagaimana

Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Oktober 2003 Nomor :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



158/X/BBWM/2003 ; 021/BMP-BBD/10/03 tentang Pengelolaan Minyak

dan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi ; (Bukti

PR -10) ;

13. Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Bekasi mengirimkan surat kepada

PT. Pertamina-persero dengan Nomor: 500/1850/TMB/DPDLP tertanggal 5

November 2003 yang menyatakan Mitra usaha baru PT. BBWM (Tergugat

II Dalam Konvensi) adalah Penggugat Dalam Rekonvensi ; (Bukti : PR -

11) ;

14. Bahwa dengan terpilihnya Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Mitra

Usaha PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi), maka Penggugat Dalam

Rekonvensi melalui upaya-upaya yang dilakukannya telah berhasil

membantu dan mengupayakan terealisasinya Kesepakatan Bersama Jual

Beli Gas Lapangan Tambun antara PT. BBWM (Tergugat II Dalam

Konvensi) dengan Pihak PT. Pertamina persero yang tertuang dalam surat

Nomor : 193/D00000/2004-S1 tertanggal 12 Februari 2004 ; (Bukti P -12) ;

15. Bahwa adapun bentuk kerja sama PT. BBWM (Tergugat II Dalam Kon-

pensi) dengan Penggugat Dalam Rekonvensi yang tercantum dalam

Perjanjian Kerjasama Nomor : 158/X/BBWM/2003 ; No : 020/MBP-BBD/10/

03 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan

Tambun Kabupaten Bekasi, meliputi antara lain :

a. Biaya Investasi untuk seluruh pembangunan hingga selesai dan dapat

dipergunakan menjadi tanggung jawab Penggugat Dalam Rekonvensi ;

b. Perjanjian kerjasama dalam bentuk BOT (Built, Operation, Transfer)

untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung beroperasinya LPG

Plant yang dibangun oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, dimana

setelah berakhirnya kerjasama BOT tersebut maka Gas Processing

Plant akan menjadi milik penuh PT. BBWM (Tergugat II Dalam

Konvensi) ;

c. Pihak Pemerintah Daerah melalui PT. BBWM (Tergugat II Dalam

Konpensi) akan mendapatkan bagi hasil bersih sebesar 30% dari

keuntungan bersih yang diperoleh ;

16. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Proyek Pengelolaan Minyak

dan Gas Bumi Pembangunan LPG Plant tersebut Penggugat Dalam

Rekonvensi telah mengeluarkan dana antara lain : Biaya Pra Operasional,

Biaya Pengadaan lahan, Biaya Engineering, Biaya AMDAL, Overhead

Cost, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan etikad baik dan bentuk

keseriusan dan tindakan profesional dari Penggugat Dalam Rekonvensi ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



17. Bahwa pada saat Penggugat Dalam Rekonvensi menjalankan pekerjaan

proyek pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sesuai dan atas dasar

perjanjian kerjasama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan PT.

BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) tersebut, PT. BBWM menyampaikan

Undangan Rapat kepada Penggugat tertanggal 30 Maret 2004 Nomor

50/CORP-SEC/BBWM/III/2004, untuk membicarakan Progres

Pembangunan LPG Plant, di dalam surat undangan tersebut tidak

menyebut tempat dimana rapat diadakan hanya tercantum materi rapat

yakni pada Kamis, tanggal 1 April 2004 Pukul 09.00 WIB dengan acara

antara lain :

a. Evaluasi progress Perjanjian Kerjasama yang menyangkut pengadaan

lahan ;

b. Evaluasi progress pembangunan & pengoperasian kompressor (Bukti

PR -13)

Namun ternyata apa yang dibicarakan sama sekali berlainan dengan yang

telah diagendakan dalam undangan. Yang dibicarakan justru adanya

rencana Pengakhiran Hubungan Kerjasama antara Penggugat Dalam

Rekonvensi dengan PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dengan

alasan yang tidak jelas dan terkesan dicari-cari dan mengada-ada.

Hal tersebut dapat dilihat pada Notulen Rapat tanggal 1 April 2004 ; Dan

surat tertanggal 1 April 2004 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

Nomor : 50/III/BBWM/IV/2004, yang tidak dapat diterima apalagi disetujui

oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, sedangkan tanda tangan yang

menghadiri rapat hanya merupakan tanda kehadiran semata ; (Bukti PR -

14 dan PR -15) ;

18. Bahwa sehubungan dengan adanya rencana Pengakhiran Perjanjian

Kerjasama dimaksud Penggugat Dalam Rekonvensi langsung memberikan

tanggapan berupa klarifikasi atas tindakan sepihak PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi) dengan melayangkan surat Nomor : 022/MBP-

DIRUT/04/04 tertanggal 06 April 2004, Perihal : Tanggapan atas rencana

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Dalam Rekonvensi

dengan PT. BBWM (Tergugat I Dalam Konpensi). Karena Penggugat

Dalam Rekonvensi merasa tidak pernah melakukan kesalahan ataupun

kelalaian dan seandainya pun Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan

kedua hal tersebut sepatutnya PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi)

seharusnya memberikan terguran terlebih dahulu kepada Penggugat

Dalam Rekonvensi baik secara lisan maupun tertulis dan tidak langsung


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mengajukan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ; (Bukti : PR -16) ;

19. Bahwa pada tanggal 27 April 2004 melalui faximile PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi) mengundang Penggugat Dalam Rekonvensi sehubungan

dengan surat tanggapan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas,

namun dalam pertemuan tersebut tetap tidak terdapat upaya PT. BBWM

(Tergugat II Dalam Konvensi) untuk meninjau kembali rencana

pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati. Apabila dicermati

cara PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) mengundang Penggugat

Dalam Rekonvensi melalui faximile, adalah suatu bentuk ketidakseriusan

PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dan terkesan tidak

professional/formalitas saja serta tidak sesuai dengan etika surat menyurat

namun Penggugat Dalam Rekonvensi tetap menghadirinya ; Bukti P-17) ;

20. Bahwa Penggugat disamping bersurat kepada PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi), Penggugat Dalam Rekonvensi juga telah mencari tahu

apa sebab PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) secara tiba-tiba akan

memutuskan perjanjian kerjasama yang telah disepakati, Penggugat

Dalam Rekonvensi mendapat jawaban dari beberapa orang Direksi I, PT.

BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) secara lisan yang menyatakan :

"Kami hanya menjalankan perintah dari Atasan dalam hal ini yang

dimaksud adalah Tergugat Dalam Rekovensi dan sekaligus memohon agar

Penggugat Dalam Rekonvensi mencoba mendekati Tergugat Dalam

Rekonvensi ;

21. Bahwa atas saran dari anggota Direksi PT. BBWM (Tergugat II Dalam

Konvensi) tersebut guna mencari solusi terbaik, Penggugat Dalam

Rekonvensi dengan etikad baik mendatangi dan bersurat pada Tergugat

Dalam Rekonvensi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi serta

meminta waktu untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 12 Mei 2004

guna mencari jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak ;

22. Bahwa apa yang disampaikan oleh anggota Direksi tersebut di atas adalah

beralasan karena anggota Direksi yang lama telah diberhentikan oleh

Tergugat Dalam Rekonvensi secara tiba-tiba karena tidak bersedia

membuat Pemutusan Perjanjian Kerjasama antara PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi) dengan Penggugat Dalam Rekonvensi ;

23. Bahwa mendengar informasi dan jawaban dari PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi) tersebut di atas, ternyata rencana Pemutusan Hubungan

Kerjasama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan PT. BBWM

(Tergugat II Dalam Konvensi) merupakan ide dan rencana Tergugat Dalam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Rekonvensi ;

24. Bahwa mengingat sikap PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dan

Tergugat Dalam Rekonvensi sudah tidak kooperatif lagi dan terkesan

menghindar untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat Dalam

Rekonvensi sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan reaksi

berupa protes dengan bersurat dan mohon perlindungan hukum kepada

Instansi terkait, antara lain kepada :

� Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

� Menteri Dalam Negeri RI up. Direktur Jenderal PUOD dengan Surat

Nomor 026/MBP-Dir/04/04 tertanggal 13 April 2004, Perihal : Mohon

Perlindungan Hukum ; (Bukti PR -18).

� PT. Pertamina-persero up Direktorat Hulu Pertamina guna menjadi

penengah agar Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani dapat

terus berjalan dan ditaati olehpara Pihak ; (Bukti PR -19).

� Gubernur Jawa Barat, selaku atasan langsung Tergugat dalam

Rekonvensi.

25. Bahwa menanggapi surat dan protes Penggugat Dalam Rekonvensi kepada

DPRD Kabupaten Bekasi, Penggugat Dalam Rekonvensi akhirnya

diundang oleh DPRD, Komisi C dengan surat Undangan Nomor : 005/124-

Setwan, tertanggal 12 April 2004, Perihal Rapat Kerja ;

26. Bahwa sebagai tindak Ianjut protes Penggugat Dalam Rekonvesi melalui

DPRD Kabupaten Bekasi, akhirnya rencana Pemutusan Hubungan

Kerjasama itu dilihat oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebagai suatu hal yang

sangat serius. Kemudian DPRD Bekasi membentuk PANITIA KHUSUS

(PANSUS) guna membicarakan dan mencari solusi terhadap adanya

rencana Pemutusan ; Hubungan Kerjasama sepihak oleh PT. BBWM

(Tergugat II Dalam : Konvensi) dengan Tergugat Dalam Rekonvensi.

Adapun sidang PANSUS tersebut menghasilkan Rekomendasi yang

memohon agar PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dan Tergugat

Dalam Rekonvensi tidak memutuskan Perjanjian. Kerjasama yang telah

disepakati agar menghindari kerugian yang lebih besar ; (Bukti PR-20 dan

Bukti PR -21) ;

27. Bahwa mendengar adanya rencana Tergugat Dalam Rekonvensi akan

memutuskan Perjanjian Kerjasama proyek Pengelolaan Gas Bumi (LPG

Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi, secara spontan beberapa

organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama masyarakat

yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Proyek tersebut melakukan protes


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan berdemonstrasi ke gedung DPRD Kabupaten Bekasi yang

memohon agar Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) yang terdapat di

Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi segera dikerjakan oleh Penggugat

Dalam Rekonvensi. Hal ini pun tetap tidak mendapat respon dari PT.

BBWM (TERGUGAT II Dalam Konvensi) maupun Tergugat Dalam

Rekonvensi ; (Bukti -PR 22) ;

28. Bahwa PT. Pertamina-persero bersurat kepada PT. BBWM (Tergugat II

Dalam Konvensi) yang intinya agar Penggugat Dalam Rekonvensi dan PT.

BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) segera melaksanakan Perjanjian

Kerjasama proyek Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan

Tambun Kabupaten Bekasi, disamping itu Gubernur Jawa Barat juga

bersurat kepada Tergugat Dalam Rekonvensi, selaku Atasan Langsung

Tergugat Dalam Rekonvensi dengan surat Nomor : 119/2334/Huk, Perihal

Kerjasama Pengelolaan Gas Pertamina tertanggal Bandung, 30 Juli 2004,

yang pada pokoknya dengan tegas menyatakan :

- Agar para Pihak komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati, hal

tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, oleh karena telah

berlaku mengikat sebagai Undang-Undang (berdasar Pasal 1338

KUHPerdata);

- Penuangan hasil RUPS, ke depan tidak lagi menggunakan bentuk

Keputusan Bupati atau Keputusan DPRD, karena akan terkesan

adanya intervensi terhadap keleluasaan perusahaan yang mengelola

asset yang sudah dipisahkan dengan prinsip komersil ;

- Diharapkan adanya musyawarah antara para Pihak, disarankan agar

PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dapat menjadi fasilitator/

mediator dan dari musyawarah tersebut, dapat berupa kerjasama

dilanjutkan dengan beberapa persyaratan tambahan yang jelas yang

selanjutnya dituangkan dalam addendum perjanjian ;

- Kalaupun harus ditempuh Pengakhiran Kerjasama, maka hal itu harus

melalui prosedur yang jelas dan mencantumkan alasan-alasannya ;

(Bukti : PR -23).

29. Bahwa walaupun reaksi protes Penggugat Dalam Rekonvensi atas

Pemutusan Kerjasama tersebut melalui lnstansi Terkait yang telah

memperoleh dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan

masyarakat di sekitar lokasi Proyek agar Perjanjian Kerjasama segala

dilanjutkan/dilaksanakan, namun Tergugat Dalam Rekonvensi selaku

Bupati tidak meresponnya dengan baik bahkan cenderung tidak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mengindahkannya ;

30. Bahwa lebih ironis lagi Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jabatannya

selaku Pejabat Pemerintah justeru mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor : 542/Kep.128A-Huk/2004 tertanggal 6 Mei 2004 yang isinya :

Membatalkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Dalam Rekonvensi

dengan PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konpensi). Tindakan Tergugat

Dalam Rekonvensi tersebut terlalu mengintervensi Perjanjian Kerjasama

Penggugat dengan PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi), sehingga

tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut nyata-nyata telah

menyalahi sumpah jabatan serta etika jabatan dan melampaui batas

kewenangan Tergugat Dalam Rekonvensi (de Tournement de Povouir) ;

(Bukti PR -24) ;

31. Bahwa selanjutnya Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tindakan arogan

telah pula memberikan keterangan yang mendiskreditkan Penggugat

Dalam Rekonvensi melalui beberapa media cetak terbitan lbukota maupun

Bekasi, sehingga berdasarkan keterangan Tergugat Dalam Rekonvensi

tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi melaporkan Tergugat Dalam

Rekonvensi di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia karena telah

melakukan perbuatan Pencemaran Nama Baik ; (Bukti PR -25) ;

32. Bahwa reaksi protes Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Instansi Ter-

kait atas perlakuan sewenang-wenang dan sangat tidak adil yang

dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi ternyata tidak membuahkan hasil,

sehingga akhirnya Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan

kepada Tergugat Dalam Rekonvensi perihal Pembatalan Surat Keputusan

Nomor : 542/Kep.128A-Huk/2004 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Mei 2004 dan telah diputus pada

tanggal 26 Juli 2004 dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

- Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bekasi No. 542/Kep.128

A-Huk/2004 Tentang Pembatalan Kerjasama antara Penggugat dengan

Tergugat I tanggal 6 Mei 2004 ;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

tersebut ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

No. 38/G/PEN/2004/PTUN-BDG, tanggal 7 Juni 2004 Tentang

Penundaan Pelaksanaan lebih Lanjut Surat Keputusan Bupati Bekasi No.

542/Kep-128A-Huk/2004 Tentang Pembatalan Kerjasama antara

Penggugat dengan TERGUGAT, tanggal 6 Mei 2004 tetap Sah dan

berlaku sampai Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang

berjumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; (Bukti PR -26).

33. Bahwa bersamaan dengan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Penggugat Dalam

Rekonpensi juga memohon agar dikeluarkan Penetapan untuk menunda

pelaksanaan Lebih Lanjut Surat Keputusan Bupati No. 542/Kep. 128A-

Huk/2004 tanggal 6 Mei 2004 dan Permohonan Penggugat Dalam

Rekonpensi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung dengan mengeluarkan Penetapan No : 38/G/2004/PTUN-BDG

tanggal 7 Juni 2004 ; (Vide : Bukti PR -27).

34. Bahwa ternyata walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ban-

dung telah Mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 38/G/2004/PTUN-Bdg,

yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;

2. Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Bekasi (Tergugat), untuk

menangguhkan/menunda Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan

berupa :

3. "Surat Keputusan No. 542/Kep.128A-Huk/2004, tertanggal 6 Mei 2004

tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bina Bangun

Wibawa (persero) dengan PT. Maruta Bumi Prima” Dengan tidak

melakukan tindakan hukum lainnya khususnya berupa tindakan

membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Usaha lainnya selama

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berlangsung, kecuali ada

penetapan lain berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang

berlaku ;

4. Memerintahkan Tergugat agar mematuhi Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.471/I/1991, tanggal 29 Mei

1991 Jo. Surat Pendayagunaan Aparatur Negara No. 115/M.PAN/4/

2003, tanggal 9 April 2003 dan Surat Inspektur Jenderal Departemen


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1994 Nomor : 180.2.568/A.3/Ij ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para

pihak yang berperkara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam penetapan ini akan

diperhitungkan bersama-sama dengan pokok sengketa dalam putusan

akhir ;

Namun PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konvensi) dan Tergugat Dalam

Rekonpensi tetap tidak merespons dan tidak mentaati Penetapan dan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, sehingga

terkesan PT. BBWM (Tergugat II Dalam Konpensi) dan khususnya

Tergugat Dalam Rekonpensi kebal hukum ;

7. Bahwa lebih ironis lagi dan sudah tidak mengikuti aturan permainan

dalam Pelaksanaan Tender proyek pemerintah, Tergugat Dalam

Rekonpesi telah menunjuk PT. Odira Energy Persada sebagai Pihak

yang akan melanjutkan Pekerjaan Proyek Pengelolaan dan

Pengoperasian Kilang Minyak dan Gas Bumi (LPG Plant) di Tambun

Kabupaten Bekasi dan hal ini jelas-jelas Tergugat Dalam Rekonpensi

sudah tidak mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di

Negara Republik Indonesia sehingga sangat menyalahi Asas-Asas

Hukum Pemerintahan yang Baik (Good Governmance). Sekarang

timbul pertanyaan ada siapa dan siapa pula di belakang Tergugat

Dalam Rekonpensi, sehingga tidak mentaati :

a. PENETAPAN Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 38/G/

PEN/2004/PTUN-BDG tertanggal 7 Juni 2004 dan PUTUSAN

Pengadilan TUN Nomor : 38/G/2004/PTUN-BDG tertanggal 27 Juli

2004 Jo. PUTUSAN Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 199/B/

2004/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Desember 2004 ;

b. Rekomendasi PANSUS DPRD Kabupaten Bekasi No. 20/Kep./170-

DPRD/2004 tertanggal 28 Juni 2004 ;

c. Surat Gubernur Jawa Barat No. 115/2334/Huk tertanggal 20 Juli

2004 ;

d. Surat PT. Pertamina-persero No.114/D.10200/2004 -S1 tertanggal

17 Juni 2004 ;

e. Surat LSM dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah/

lingkungan Pengelolahan Gas LPG di Tambun Bekasi ;

36. Bahwa walaupun Penggugat Dalam Rekonvensi telah berupaya untuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mencegah agar Pemutusan Perjanjian Kerjasama tidak dilaksanakan

berdasarkan mekanisme yang berlaku sebagaimana telah Penggugat

Dalam Rekonvensi uraikan diatas namun Tergugat Dalam Rekonvensi

tetap tidak mentaatinya dan bahkan dengan mudahnya Tergugat Dalam

Rekonpensi menunjuk PT. Odira Energy Persada sebagai pelaksana

proyek Pembangunan dan Pengoperasian Pengelolaan Gas Bumi LPG

(LPG Plant) di Lapangan Tambun Bekasi tanpa melalui prosedur tender

sebagaimana layaknya pelaksanaan proyek tender Pemerintah,

sedangkan masalah dengan Penggugat Dalam Rekonvensi belum

terselesaikan sampai dengan hari ini dan jelas-jelas tindakan ini

merupakan preseden buruk bagi Investor karena tidak ada lagi

kepastian hukum di Negara Republik Indonesia ini ;

37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat Dalam Rekonvensi ten-

tang Proyek Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (LPG Plant) di

Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi, tersebut di atas Tergugat Dalam

Rekonvensi telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum

yang membawa kerugian terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi ;

38. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat

Dalam Rekonvensi karena telah memutus secara sepihak dan tidak

sesuai dengan : prosedur Kedua Perjanjian Kerjasama yang telah

disepakati antara Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam

Rekonvensi yang seharusnya berlaku mengikat sebagai UU oleh kedua

belah pihak, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 3

(tiga) Perjanjian Kerjasama Nomor : 199/XII/BBWN/2003; Nomor :

009/MBP-DIR/12/03 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (LPG

Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi, tertanggal 29

Desember 2003 yang berbunyi :

"Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dan mengikat

kedua belah pihak dan tidak dapat di batalkan secara sepihak".

Dan, Pasal 8 ayat 2 (dua) Perjanjian Kerjasama No.199/XII/BBWM/

2003 ; 009/MBP-DIR/12/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant)

di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi, tertanggal 29 Desember

2003, berbunyi :

Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya sesuai

dengan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini maka pihak

yang lain dapat mengeluarkan surat peringatan perihal kelalaian yang

dilakukan kepada pihak yang melakukan kelalaian tersebut dan pihak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang menerima surat peringatan tersebut dalam jangka waktu tidak

lebih dari 14 (empat belas) hari kalender setelah surat peringatan

tersebut diterima harus segera melaksanakan kewajiban "(Bukti PR-

28).

39. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah bertindak melampaui

wewenangnya sebagai Kepala Daerah (Detournement de Povouir)

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 542/Kep.128A-Huk/

2004 tanggal 6 Mei 2004, dan menunjuk PT. Odira Energy Persada

tanpa prosedur dan mekanisme yang berlaku, sehingga Tergugat

Dalam Rekonvensi tidak menjalankan asas-asas umum Pemerintahan

yang baik, yang meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib

Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas,

Asas Propesionalitas dan Asas Akuntabilitas ;

40. Bahwa adapun kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi akibat dari

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam

Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami

kerugian baik materiil maupun Immateriil yang telah nyata-nyata

dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, adapun kerugian yang

dimaksud adalah :

- Kerugian Materiil :

1. Biaya Pra Operasional sebesar ……………..……..Rp. 4.500.000.000,-

(empat milyar lima ratus juta rupiah).

2. Biaya Pengadaan lahan…………………………..… Rp. 75.000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Biaya Engineering …………………………………....Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah).

4. Biaya Amdal …………………………………..……….Rp. 41.750.000,-

(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Overhead Cost………………………………………. Rp. 25.395.199.568,-

(dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima

ratus enam puluh delapan rupiah).

6. Bunga atas pengeluaran sejak Oktober 2003

Sampai dengan September 2004 …………………...Rp. 8.157.755.928,-

(delapan milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh

ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh

delapan rupiah).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Potensial Profit selama 15 tahun US $ 18.867.000,-

…………………………………………………………Rp.169.803.000.000,-

(seratus enam puluh sembilan milyar delapan

ratus tiga juta rupiah).

Sub Total sebesar …………………… ……………......Rp.208.372.705.496,-

(Dua ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima

ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan dan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut,

Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami gangguan baik physik maupun

psyikhis untuk mengurus proyek tersebut, dengan adanya tuduhan dari

Tergugat Dalam Rekonvensi yang mendiskreditkan Penggugat Dalam

Rekonvensi untuk mendapatkan proyek Pengelolaan Gas Bumi (LPG

Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi ini dengan cara yang tidak

wajar/menyalahi prosedur sehingga hal itu semakin merusak nama baik

perusahaan dan pribadi Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Mitra

Usaha dan masyarakat pada umumnya. Karena itu sudah sangat wajar jika

kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi dimaksud ditaksir senilai uang

sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

GRAND TOTAL ……………………………………… Rp 1.208.372.705,496,-

(satu trilyun dua ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh

ratus lima ribu empat ratus sembilan putuh enam rupiah)

42. Bahwa agar Penetapan dan putusan tidak sia-sia dan dipatuhi oleh Ter-

gugat Dalam Rekonvensi, maka adalah beralasan apabila Tergugat Dalam

Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya setiap kali Tergugat

dalam Rekonvensi lalai menjalankan isi Penetapan dan Putusan dalam

perkara ini ;

43. Bahwa karena uraian-uraian maupun dalil-dalil Penggugat Dalam Re-

konvensi tersebut di atas sudah terbukti dan telah nyata-nyata serta tidak

dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Dalam Rekonvensi,

maka sudah selayaknya Penggugat Dalam Rekonvensi memohon

Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan

Mengadili perkara ini, berkenan menetapkan terlebih dahulu hal-hal

sebagai berikut :

Mohon Sita Jaminan Conservatoir Beslag :

Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia disamping


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ada dugaan kuat Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mematuhi isi putusan

dalam perkara ini, mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Bekasi

berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap

barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonvensi

berupa :

Tanah dan Bangunan beserta urutannya yang terletak dan setempat

dikenal dengan : Jalan Senayan 2 Nomor : 1-2, Komplek Perumahan

Taman Olympic Lippo Cikarang Bekasi ;

Maka, berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi

tersebut diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan

Negeri Bekasi, melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

perkara ini berkenan menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai

berikut :

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam

rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan

putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad heid) ;

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk

membayar kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan

seketika yaitu :

- Kerugian Materiil :

Kewajiban yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi atas

Penggelolaan Minyak dan Gas Bumi (LPG Plant) di Lapangan Tambun Kab,

Bekasi, terdiri atas :

1. Biaya Pra Operasional sebesar ………………………..Rp 4.500.000.000,-

(empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Biaya Pengadaan lahan …………………………………Rp. 75.000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Biaya Engineering ……………………… ……………….Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah).

4. Biaya AMDAL ……………………………………………..Rp. 41.750.000,-

(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Overhead Cost ………………………………………..Rp. 25.395.199.568,-

(dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta seratus sembilanpuluh sembilan ribu lima


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ratus enam puluh delapan rupiah)

6. Bunga atas pengeluaran sejak Oktober 2003

Sampai dengan September 2004 …………………….. Rp. 8.157.755.928,-

(delapan milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus

lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh japan rupiah).

7. Potensial Profit selama 15 tahun US $ 18,867.000,- Rp 169,803.000,000,-

(seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga juta rupiah)

Sub Total …………………………………… ………………Rp. 208.372.705.496,-

(dua ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu

empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan dan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut,

Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami gangguan baik physik maupun

psyikhis untuk mengurus proyek tersebut, dengan adanya tuduhan dari

Tergugat Dalam Rekonvensi yang mendiskreditkan Penggugat Dalam

Rekonvensi untuk mendapatkan Proyek Pengelolaan Gas Bumi ini dengan cara

yang tidak wajar/menyalahi prosedur sehingga hal itu semakin merusak nama

baik perusahaan dan pribadi Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Mitra

Usaha dan masyarakat pada umumnya. Karena itu sudah sangat wajar jika

kerugian Dalam Rekonvensi dimaksud ditaksir uang senilai

Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

GRAND TOTAL sebesar………………………………… Rp .1.208.372.705.496,-

(satu trilyun dua ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus

lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap

harta bergerak dan tidak bergerak milik pribadi Tergugat Dalam Rekonvensi

berupa :

Tanah dan Bangunan beserta urutannya yang terletak dan setempat dikenal

dengan Jalan Senayan 2 Nomor 1-2, komplek Perumahan Taman Olympic

Lippo Cikarang Bekasi ;

5. Menyatakan tetap sah dan berlaku kedua Perjanjian Kerjasama antara

Penggugat Dalam Rekonvensi dengan PT. BBWM (Tergugat II Dalam

Rekonvensi) sebagaimana di atas dalam Perjanjian Kerjasama Nomor :

158/X/BBWM/2003; Nomor : 021/BMP-BBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas

Bumi (LPG Plant) di Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi dan Perjanjian

Kerjasama Nomor : 199/XII/BBWM/2003; 009/MBP-DIR/12/03 tentang

Pengoperasian dan Pengelolaan Proyek Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Bekasi ;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya

setiap kali Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi Penetapan

dan Putusan dalam perkara ini ;

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya

Banding, kasasi maupun verzet (uitvoorbaar bij voorraad) ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 150/PDT.G/2005/PN.Bks tanggal 18

Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi.

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor 158/X/BBMW/2003 ; No.

020/MBP-BBD/BBD/10/03 tertanggal 22 Oktober 2003 Tentang

Pengelolaan Gas Bumi ( LPG Plant) di lapangan Tambun Kabupaten

Bekasi dan Perjanjian Kerja Sama No. 199/BBWM/XII/2003 ; No.

009/MBP-DIR/12/03, tanggal 29 Desember 2003 tentang

Pengoperasian dan Pengolaan Proyek Minyak dan Gas Bumi di

Kabupaten Bekasi, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

II . DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat

diterima.

III. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi/

Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp…..

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Tergugat I-Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan

oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 266/Pdt/2006/PT.BDG

tanggal 14 November 2006 yang amarnya sebagai berikut :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Tergugat I tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober

2005 Nomor : 150/Pdt.G/2005/PN.Bks yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam

Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Terbanding untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

diitetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi tersebut

diberitahukan kepada Penggugat - Terbanding pada tanggal 20 Desember

2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat - Terbanding (dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27

Desember 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28

Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Nomor : 34/K/2006/PN.Bks Jo. Nomor : 150/Pdt.G/2005/PN.Bks yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan mana diikuti oleh

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi tersebut

diberitahukan juga kepada Tergugat II - turut Terbanding pada tanggal 03

Januari 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II - turut Terbanding

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2007

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 32/K/2006/

PN.Bks Jo. Nomor : 150/Pdt.G/2005/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi permohonan mana diikuti oleh memori kasasi

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2007 ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



bahwa setelah itu oleh Penggugat dan Tergugat II yang pada

tanggal 30 Januari 2007 dan 21 Februari 2007 telah diberitahu tentang

memori kasasi dari Penggugat dan Tergugat II, dari Penggugat diajukan

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi pada tanggal 13 Februari 2007, namun dari Tergugat II tidak diajukan

jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para

Pemohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat II dalam memori kasasinya

tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Penggugat :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sepaham dan sependapat dengan

pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Bekasi (vide putusan

tertanggal 18 Oktober 2005 Nomor : 150/Pdt.G/2005/ PN.Bks) bahwa

pertimbangan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah

tepat, hal ini dikarenakan dari fakta dan bukti hukum yang terungkap

dipersidangan serta pemeriksaan setempat bahwa atas pertimbangan

Judex Facti dalam perkara aquo yang lebih cenderung menilai perbuatan

Wansprestasi dari pada perbuatan melawan hukum, tidaklah serta merta

bertentangan dengan hukum acara karena dalam ilmu hukum suatu

pembuktian tidak bersifat logis akan tetapi bersifat kemasyarakatan

artinya harus dapat memberikan kepada hakim suatu kepastian yang

masuk akal bahwa apa yang diuraikan dalam fakta-takta adalah selaras

dengan kebenaran (HR 5 Nopember 1936, N.J. 1937; 250). Oleh karena

itu atas perkara aquo atas kebenaran yang dilatar belakangi oleh adanya

Perjanjian Kerjasama yang cacat hukum (Vide No. 158/X/BBWM/2003 ;

No. 020/MBP-BBD/10/03 tentang Pengelolaan Gas Bumi (LPG Plant) Di

Lapangan Tambun Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Oktober 2003 dan

Perjanjian kerjasama No. 199/BBWM/Xll/2003 ; No/009/MBP-DIR/12/03

tanggal 29 Desember 2003 tentang pengoperasian dan Pengelolaan

Proyek Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bekasi), ternyata Judex Facti

telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, Padahal kondisi ini

diperkenankan oleh ex Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 153 (RIB).


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan aquo patut untuk dibatalkan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Barat Bandung, karena Judex Facti telah tidak menerapkan

hukum khususnya hukum acara pembuktian (Azas de audito et alpartem

partem) khususnya lalai dalam mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta

hukum yang terungkap dipersidangan secara runtut dan

berkesinambungan dan lebih cenderung mencari alasan pembenaran

mengenai permasalahan pokok dalam perkara aquo hal ini terlihat dalam

pertimbangan Judex Facti hal 7 point angka 1, yang dikutip sebagian

berbunyi "…..dengan tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan

dalam Pasal 4 perjanjian kerja sama tersebut, Pengadilan Tinggi

sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding/

Tergugat I/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi ;

3. Bahwa dari pertimbangan Juris Facti dari Judex Facti tersebut diatas,

yang hanya menilai 1 (satu) dari 2 (dua) obyek sengketa (perjanjian kerja

sama) jelas-jelas tidak dengan benar, menerapkan hukum khususnya

akan hukum acara pembuktian dan kondisi ini sangat tidak sesuai

dengan Pasal 1354 KUHPerdata padahal Yuris Facti seharusnya

mempertimbangkan pula filosofis yang terkandung dari Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan

Usaha Milik Daerah serta aspek-aspek yuridis yang wajib digali, diikuti

dan dipahami akan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat khususnya UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1)

dikaitkan dengan Pasal UUD’45 Pasal 33 ayat (3) berbunyi ". Bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oIeh negara.

Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat…”, dan

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157

huruf c. Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 2, maka

oleh karena itu atas kondisi yang tidak sesuai menurut hukum yang

hanya menilai dan sependapat sebagaimana pertimbangan Judex Facti

halaman 7 point angka 1, dan dengan tidak dipertimbangkan pula akan

keberadaan perjanjian kerjasama tertanggal 29 Desember 2003 Nomor :

199/XII/BBWM/2003 ; Nomor : 009/MBP-DIR/12/03 tentang

Pengoperasian Dan Pengelolaan Proyek Minyak dan Gas Bumi di

Kabupaten Bekasi, ternyata Judex Facti telah tidak dengan benar

menerapkan Azas hukum acara pembuktian, sehingga putusan aquo


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



haruslah dibatalkan.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II :

JUDEX FACTIE TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA

MENGENAI FORMALITAS EKSEPSI YANG MENGGABUNGKAN ANTARA

POSITA WANPRESTASI DENGAN POSITA PERBUATAN MELAWAN

HUKUM.

Dalam putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat

menggabungkan antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan

perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan Yurisprudensi MA No.

1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986.

Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan

penggabungan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum

adalah keliru dan tidak tepat berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai

berikut :

1. Bahwa secara hukum tidak ada suatu ketentuan apapun yang melarang

penggabungan atau mengakumulasikan gugatan wanprestasi dan

gugatan perbuatan melawan hukum, dan dalam praktek sama sekali

tidak mengganggu proses pembuktian perkaranya dikarenakan substansi

perbuatan ingkar janji sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan

hukum; bahkan didalam banyak kasus perbuatan melawan hukum timbul

dari adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan pihak-pihak dalam

suatu perjanjian ;

2. Bahwa secara formal penggabungan atau mengakumulasikan gugatan

wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam posita

gugatan bisa dilakukan sepanjang adanya pemisahan yang tegas antara

butir-butir perbuatan ingkar janji dan butir-butir perbuatan melawan

hukum, demikian juga dengan petitum gugatan ;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Gugatan Tidak

Dapat Diterima dengan alasan adanya penggabungan antara Gugatan

Wanprestasi dengan Gugatan PMH adalah pertimbangan yang

formalistis yang tidak dapat diterima dikarenakan didalam Gugatan

Penggugat, sudah jelas adanya pemisahan butir-butir wanprestasi

dengan butir-butir Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan ingkar

janji dikarenakan Termohon Kasasi II PT. Maruta Bumi Prima tidak dapat

memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian

Kerja Sama No. 158/X/BBWM/2003 ; 020/MBP-BBD/10/03 ; dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



perbuatan Melawan Hukumnya adalah PT. Maruta Bumi Prima telah

membuat Perjanjian baru patungan yang merugikan Pemerintah Daerah

Bekasi, dan perbuatan-perbuatan lain yang menghambat jalannya proyek

pembangunan LPG Plant Tambun yang sedang dibangun oleh Pemohon

Kasasi dengan pihak lain ;

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menggunakan Yurisprudensi

Mahkamah Agung R.I No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang

menyatakan penggabungan PMH dan Wanprestasi tidak dapat

dibenarkan karena keduanya berbeda tuntutan, sifat dan hakikatnya

adalah pertimbangan yang keliru karena Yurisprudensi Mahkamah Agung

R.I No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 menyatakan sebaliknya

bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah

PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi,

namun gugatan dianggap tidak obscuur libel dan hakim yang

menemukan kasus ini tinggal menyatakan wanprestasi atau perbuatan

melawan hukum ;

5. Bahwa doktrin ilmu hukum menyebutkan penggabungan PMH dengan

Wanprestasi dimungkinkan sepanjang adanya pemisahan yang tegas

antara PMH dengan Wanprestasi sebagaimana dinyatakan oleh M.

Yahya Harahap dalam Bukunya, "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar

Grafika, cetakan Ke-3, halaman 456, yang pada pokoknya menyatakan

penolakan hakim terhadap penggabungan PMH dan Wanprestasi

merupakan pendapat yang cenderung bersikap formalistis sehingga lebih

memilih pendapat bahwa penggabungan PMH dan wanprestasi

dibolehkan ;

6. Bahwa selain itu, penggabungan antara PMH dengan Wanprestasi

secara filosofis dan logika hukum dimungkinkan dikarenakan keduanya

walaupun berbeda ketentuan hukumnya, segi tuntutan ganti ruginya dan

dari segi timbulnya hak untuk menuntut, namun memiliki asal muasal

yang sama yaitu sumber hukum Perikatan Buku Ketiga Bab Kesatu Pasal

1233 KUHPerdata ;

7. Bahwa hal itu dapat digambarkan dari diagram dibawah ini :


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



PERIKATAN

[vide Buku Ketiga, Bab Kesatu, pasal 1233]

PERSETUJUANIPERJANJIAN UNDANG-UNDANG

[vide Buku Ketiga, Bab Kedua] [vide Buku Ketiga, Bab Ketiga,

Pasal 1352].

Undang-Undang saja Perbuatan orang

[vide Pasal 1352] [vide Pasal 1353]

PERBUATAN MENURUT HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

[vide pasal 1354 s/d Pasal 1364] [vide Pasal 1365 s/d Pasal 1380]

a.I. : perwakilan suka-rela a.I.: perbuatan melawan hukum yang

[vide pasaI 1354], membawa kerugian bagi orang lain

pembayaran yang tidak diwajibkan [vide pasal 1365], yang membawa

[vide Pasal 1359] dll. kerugian karena kelalaian atau kurang

hati-hati [vide pasal 1366], kerugian

terhadap bangunan [vide Pasal

1369], terhadap nyawa seseorang

[vide Pasal 1370], kerugian terhadap

kehormatan dan nama baik [vide

Pasal 1372], dll.

8. Bahwa benar ada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997

tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan penggabungan PMH dan

Wanprestasi melanggar tertib beracara karena posita menyatakan

wanprestasi tetapi petitum menyatakan PMH sehingga kabur dan apalagi

wanprestasi dan PMH harus diselesaikan sendiri-sendiri. Yurisprudensi

ini juga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut diatas

adalah kurang tepat walaupun secara implisit membenarkan bahwa

penggabungan boleh asal posita dan petitum harus terpisah untuk PMH

dan untuk Wanprestasi ;

9. Bahwa dengan demikian jelaslah Judex Facti telah salah dan keliru

menerapkan hukum berkaitan dengan pertimbangan dan amar putusan

yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima hanya karena adanya

penggabungan antara PMH dengan Wanprestasi. Oleh karena itu, Judex

Facti harus dibatalkan.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan

Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa posita gugatan telah jelas terpisah antara Perbuatan Melawan

Hukum dan Wanprestasi, yaitu :

- Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian kerja sama No. 158/X/BBWM/

2003 ; No. 020/MBP-BBD/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003, perbuatan

mana sebagai Wanprestasi dan ;

- Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian kerja sama No. 199/BBMW/

XII/2003 ; No. 009/MBP-DIR/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 tanpa

diketahui Penggugat sebagai yang berhak atas pengoperasian Pengelolaan

Minyak dan Gas Kabupaten Bekasi, perbuatan mana merupakan Perbuatan

Melawan Hukum ;

Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan

Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara

terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat

dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak

perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah

Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi : PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI dan PT. BINA

BANGUN WIBAWA MUKTI (Persero), dan membatalkan putusan Pengadilan

Tinggi Bandung No. 266/Pdt/2006/PT.BDG. tanggal 14 November 2006 yang

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2005

Nomor : 150/PDT.G/2005/PN.Bks serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah

ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang

kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

I. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI dan 2. PT. BINA BANGUN WIBAWA

MUKTI (Persero), tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 266/Pdt/2006/

PT.Bdg tanggal 14 November 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2005 Nomor : 150/PDT.G/2005/PN.Bks

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi.

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor 158/X/BBMW/2003 ;

No. 020/MBP-BBD/BBD/10/03 tertanggal 22 Oktober 2003 Tentang

Pengelolaan Gas Bumi ( LPG Plant) di lapangan Tambun Kabupaten

Bekasi dan Perjanjian Kerja Sama No. 199/BBWM/XII/2003 ;

No. 009/MBP-DIR/12/03, tanggal 29 Desember 2003 tentang

Pengoperasian dan Pengolaan Proyek Minyak dan Gas Bumi di

Kabupaten Bekasi, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

II . DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima.

III. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi/

Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp…..

Menghukum Tergugat I-Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu, tanggal 24 oktober 2007 oleh H. Muhammad Taufik,

SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Ttd./Atja Sondjaja, SH ttd./

Ttd./I Made Tara, SH H. Muhammad Taufik, SH.,MH

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i………..Rp. 6.000,- ttd./

2. R e d a k s i………..Rp. 1.000,- Nani Indrawati, SH.,M.Hum

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah……...Rp. 500.000,-

========

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.


886-k-pdt-2007 penggabungan wanprestasi dan pmh

Documents