5. rekapitulasi penanganan perkara tindak … · web viewmenyusun daftar urut kepangkatan (duk) ;...

PROFIL KEJAKSAAN NEGERI LAMONGANJalan. Veteran No. 4 Lamongan

Telp. (0322) 321034 Call Center : (0322) 314666e-mail : [email protected] website : www.kejari-lamongan.go.id

http://www.kejari-lamongan.go.id/

mailto:[email protected]

DOKTRIN KEJAKSAANTRIKRAMA ADHYAKSA : SATYA ADHI WICAKSANA

SATYA :Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI :Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA :Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

KODE PERILAKU JAKSA

1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk tertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang ;

2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya ;

3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa ;

4. Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa ;

5. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa ;

6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha Negara maupun kasus-kasus lainnya ;

IKRAR PERSATUAN JAKSA

1. MENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, BERANI, TEGAS, SANTUN DAN JUJUR DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN,

2. MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN. DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB BERLANDASKAN TRI KRAMA ADHYAKSA.

3. SETIA DAN TAAT KEPADA PROFESI, BERDISIPLIN, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KEHORMATAN KORPS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

PAKTA INTEGRITAS

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas ;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (coflik of interest) dalam

melaksanakan tugas ;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan

yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di

lingkungan kerja saya secara konsisten ;

6. Akan menyampaikan Informasi penyimpangan Integritas di

Kejaksaan R.I. serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas

pelanggaran peraturan yang dilaporkan

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi

konsekuensinya.

7 ( TUJUH ) TERTIB KEJAKSAAN

1. TERTIB ADMINISTRASI

2. TERTIB ANGGARAN

3. TERTIB PERALATAN

4. TERTIB PERKANTORAN

5. TERTIB DISIPLIN KERJA

6. TERTIB KEPEGAWAIAN

7. TERTIB MORAL

PERINTAH HARIANJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. JAGA DIRI DAN JAGA INSTITUSI, LAKUKAN DENGAN PENUH

KESADARAN BAHWA SIKAP DAN PERILAKU SETIAP APARAT

KEJAKSAAN TIDAK SAJA MEMPENGARUHI CITRA DIRI SENDIRI

AKAN TETAPI MEMPENGARUHI CITRA KELUARGA DAN CITRA

KEJAKSAAN ;

2. SENANTIASA MENGAMBIL BAGIAN DALAM MENYELESAIKAN

BERBAGAI PERSOALAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI WUJUD

PARTISIPASI KEJAKSAAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT ;

3. MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM MENYONSONG

PENYELEANGGARAAN PEMILU 2014 MELALUI PELAKSANAAN

TUGA-TUGAS KEJAKSAAN, DEMI SUKSESNYA PESTA

DEMOKRASI SECARA JUJUR DAN ADIL.

KATA PENGANTAR

Pasca Reformasi tahun 1998 hingga saat ini presepsi masyarakat baik terhadap

aparatur Negara maupun terhadap Lembaga Penegak Hukum termasuk Kejaksaan

dinilai jauh dari yang diharapkan.

Penilaian masyarakat terhadap rendahnya kinerja Penegak Hukum khususnya

Kejaksaan menjadi takaran isntitusi Kejaksaan untuk berbenah diri.

Tugas berat dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat dan

meningkatkan citra Kejaksaan, sangat tergantung dari tekat dan upaya jajaran

Kejaksaan untuk senantiasa menjaga integritas moral, profesionalisme serta

optimalisasi dan kwalitas penanganan perkara serta pelayanan publik.

Untuk itu jajaran Kejaksaan Negeri Lamongan bertekat untuk membenahi diri

yakni antara lain dengan upaya :

- menerapkan sistim administrasi berbasis tehnologi,

- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistim

informasi elektronik yang menyajikan berita, info perkara, kegiatan Kejaksaan

Negeri Lamongan dan Perundang-undanan dll. secara aktual dan transparan,

sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat.

- Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan pegawai antara

lain dengan cara : menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan, Ruang Merokok,

Perpustakaan, Ruang Arsip dan Musholah.

- Pembinaan mental spiritual sebagai upaya pencegahan perbuatan tercela serta

melaksanakan kegiatan olahraga yang dilaksanakan setiap hari Jum’at.

Akhirnya harapan Kejaksaan Negeri Lamongan dengan adanya reformasi

dimaksud menjadikan Kejaksaan Negeri Lamongan menjadi lebih baik dan dicintai

masyarakat.

Demikian, Profil Kejaksaan Negeri Lamongan ini disajikan sebagai informasi

awal, mengenal Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum.

V I S I :

TERWUJUDNYA APARAT KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN YANG

PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN BERMARTABAT SEBAGAI

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA DALAM PENEGAKAN

DAN PELAYANAN HUKUM

M I S I :

1. PENINGKATAN PROFESIONALISME, PROPORSIONALISME, BERINTEGRITAS MORAL DAN BERETIKA DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA DAN PERILAKU ;

2. PENINGKATAN SARANA PRASARANA ;

3. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA CERMAT, CEPAT, TEPAT DAN TUNTAS ;

4. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG HUKUM DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB, TAAT ASAS DAN TRANSPARAN ;

5. PENINGKATAN KEGIATAN FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL.

6. PENINGKATAN KEGIATAN FUNGSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

M O T T O :

UNGGUL DALAM PELAYANAN DANPENEGAKAN HUKUM DENGAN MENGEDEPANKAN

HATI NURANI

PETA ADMINISTRASI KAB. LAMONGAN

LETAK GEOGRAFIS KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

Kejaksaan Negeri Lamongan terletak di wilayah Kabupaten Lamongan

yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur, dengan batas wilayah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa.

Sebelah Timur : Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan : Kabupaten Mojokerto dan Jombang

Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Ketinggian Kabupaten Lamongan 0 – 7 M diatas permukaan air laut.

Kemiringan antara 0 – 5 dan cenderung landai, dibagian Utara dan Selatan

merupakan pegunungan kapur berbatu, sedangkan bagian tengah dan utara

(sepanjang aliran Bengawan Solo) sebagai genangan air (bonorowo).

Secara administratif Kabupaten Lamongan dikepalai oleh seorang Bupati,

dengan luas wilayah 1.669,55 Km2, terdiri dari 27 kecamatan dan jumlah kelurahan

sebanyak 12 serta jumlah desa sebanyak 462 desa.

Jumlah penduduk + sebanyak 1.179.770 jiwa tersebar di 462 desa dan 12

Kelurahan serta 27 Kecamatan, mata pencaharian penduduk 90% sebagai petani,

dengan lahan garapan mencapai 90.937,78 Ha. Yang terdiri dari lahan irigasi tehnis

15.449,8 Ha, irigasi setengah tehnis 18,398 Ha, irigasi sederhana 17,109 Ha. serta

sawah pasang surut 4 Ha. Selain sawah terdapat juga lahan kering seluas

1.001.037,3 Ha, yang terdiri dari pekarangan, bangunan empasemen 440.227,325

Ha. Tanah basah seluas 2.583,25 Ha. yang terdiri dari tambak seluas 734,15 Ha,

rawa pasang surut 1.468,5 Ha, dan empang 364 Ha, produktif 3.187,78 Ha dan Hutan

Suaka Alam 1.479 Ha.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang dijalankan Bupati bersama-sama

dengan DPRD serta dibantu oleh Kepala Dinas / Instansi dinilai telah berjalan sangat

baik. Forum Musyawarah Pimpinan Daerah ( MUSPIDA ) telah berfungsi

sebagaimana ketentuan.

Demikian juga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat melalui Instansi

vertikal dibawah koordinasi Bupati telah berjalan sesuai yang diharapkan.

Unsur Muspida di Kabupaten Lamongan pada saat ini :

Bupati Lamongan : H. FADELI, SH.MM.

Dandim 0812 : Letkol Inf. ADE RIZAL MUHARRAM.

Kapolres : AKBP. SOLEHAN.

Kajari : ERNA NORMAWATI W.P., SH.MH.

Ketua Pengadilan : TIMUR PRADOKO, SH.

Ketua DPRD : H. MAKIN ABBAS, LC.MA.

SEKILAS TENTANG BERDIRINYA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

Pada era sebelum kemerdekaan, Kejaksaan bernaung di bawah Departemen

Dalam Negeri bersama-sama dengan Kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945

berdasarkan rapat pada PPKI, Kejaksaan di masukkan kedalam lingkungan

Departemen Kehakiman. Sejalan dengan hal tersebut di dalam makalah team

Penelitian dan Penyusun Buku Lamongan menuju Memayu Haharjaning Praja dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan disebutkan bahwa instansi Pengadilan telah

terbentuk sejak tahun 1945. Terbentuknya Pengadilan dan Kejaksaan Negeri tersebut

tidak ditemukan data tanggal berdirinya. Pada masa tersebut kantor Kejaksaan berada

satu atap Pengadilan Negeri Lamongan.

Dengan ditetapkannya Kejaksaan menjadi Departemen yang berdiri sendiri

terlepas dari Departemen Kehakiman tepatnya pada tanggal 22 Juli 1960, berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960, maka kantor kejaksaan Negeri

Lamongan terpisah dengan kantor Pengadilan Negeri Lamongan. Pengadilan Negeri

Lamongan memiliki gedung kantor sendiri sedangkan Kejaksaan Negeri Lamongan

menempati gedung bekas Asisten Residen (AR) di jalan Lamongrejo sampai dengan

tahun 1981. Pada sat tersebut telah tersedia rumah dinas kepala Kejaksaan Negeri

Lamongan dengan status milik Yayasan Tri Daya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang

terletak di jalan Basuki Rachmad.

Dalam perkembangannya, pada saat Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan

dijabat oleh M. SIHOMBING, SH (1978-1982) Kejaksaan Negeri Lamongan mendapat

dana dari pusat (DIP) untuk Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri

Lamongan yang baru. Seiiring perkembangan kota dan adanya program penataan

gedung kantor , Pemerintah Kabupaten Lamongan membebaskan tanah diwilayah

Kelurahan Banjarmendalan untuk pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri

Lamongan yang baru. Sehingga sejak tahun 1982 Kejaksaan Negeri Lamongan resmi

menempati gedung baru yang terletak di jalan Veteran No.04 Lamongan.

Sedangkan Rumah Dinas Kejaksaan saat itu menempati gedung kantor lama,

dan Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan yang terletak di jalan Basuki

Rachmad ditempati oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Pada tahun 1990 Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan dijabat oleh H.M.A.

HOESNI, SH. Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan yang terletak di jalan

Basuki Rachmad pada tahun 1990 ditukar guling dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamongan, yaitu Kejaksaan Negeri Lamongan mendapat ganti 1 (satu)

Rumah Dinas untuk Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan yang terletak di jalan

Kusumabangsa dengan 2 (dua) Rumah Dinas type A untuk Kasi / Kasubag serta tanah

kosong dibelakang Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan yang baru di jalan Veteran

Atas persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rumah Dinas Tri daya

dijual untuk membuat 2 (dua) Rumah Dinas type B bagi Kasi Kasub Bag yang di

bangun diatas tanah hasil tukar guling dengan Pemerintah Daerah setempat.

Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Lamongan mempunyai 1 (satu) Rumah Dinas

Kepala Kejaksaan Negeri yang terletak di jalan Kusumabangsa, 4 (empat) Rumah

Dinas Kasi/Kasub Bag. Dibelakang kantor Kejaksaan Negeri Lamongan 1 (satu) Rumah

Dinas Kasi di kompleks Perumnas Made. Gedung Kejaksaan Negeri Lamongan

mengalami renovasi 2 (dua) kali, yaitu :

1. Tahun 2007 gedung kantor bagian depan pada waktu Kepala Kejaksaan Negeri

Lamongan dijabat oleh SUGENG PUDJIANTO, SH.MHum.

2. Tahun 2009 gedung kantor bagian belakang pada waktu Kepala Kejaksaan Negeri

Lamongan dijabat oleh MUDJIHARTI, SH.MHum. dan Pembangunan Mushollah

pada tahun 2010.

Pada tahun 2011 – 2013 Kejaksaan Negeri Lamongan terus berbenah diri dengan

melakukan :

1. Ruang Pelayanan Kesehatan

2. Ruang Bebas Rokok

3. Ruang Pelayanan Tilang

4. Pada tahun 2012 memperoleh proyek pembangunan Pos Pelayanan Hukum,

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas.

5. Pada tahun 2013 telah dilakukan pembongkaran pagar dan pintu depan serta taman

halaman kantor untuk perluasan tempat parkir dan untuk keamanan kantor, serta

pembuatan balkon di teras lantai 2 (dua).

Yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan :

1. Sebelum tahun 1960 tidak ditemukan data atau catatan yang akurat tentang

Kejaksaan Negeri Lamongan. Yang pernah menjabat pada Kejaksaan Negeri

Lamongan termasuk periode jabatanya. Menurut Ibu. Sutriasriah, mantan Pegawai

Kejaksaan Negeri Lamongan yang bertugas sejak tahun 1945 (terakhir menjabat

sebagai Bendahara UUDP) yang dalam keadaan renta dan lupa-lupa ingat

memberikan informasi bahwa yang pernah menjabat Kejaksaan (Beliau menyebut

dengan istilah Jaksa Kepala) diantaranya adalah :

1. Bp. Ngali

2. Bp. Kadis

3. Bp.Saleh

2. Sesudah tahun 1960 setelah Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman dan

menjadi Lembaga Non Departemen. Dalam kurun waktu tahun 1960 sampai dengan

sekarang Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan telah ganti sebanyak 19 (sembilan

belas) kali :

1. IMANG SOEROSO PW., SH. Periode 1960 s/d 1968 ;

2. HARISAKSONO periode 1967 s/d 1970 ;

3. R. SOERATMAN, SH periode 1970 s/d 1971

4. M. SYAMSOEL ARIF, SH periode 1971 s/d 1975

5. FAKHRUDIN DIMYATI, SH periode 1975 s/d 1978

6. M. SIHOMBING, SH periode 1978 s/d 1982

7. R. SOEKARDJO, SH periode 1982 s/d 1985

8. H. NAFAAH SAUDAH, SH periode 1985 s/d 1990

9. H.M.A. HOESNI, SH periode 1990 s/d 1992

10. HANAFI ZAINUDIN, SH periode 1992 s/d 1995

11. ZAINAL ABIDIN A.Y., SH periode 1995 s/d 196

12. SURATNO, SH periode 1996 s/d 1999

13. H. ARIFIN SAHIBU, SH periode 1999 s/d 2001

14. A. OFILI NAZARA, SH periode Oktober s/d Nopember 2001

15. H.M. SATTAR, SH periode 2001 s/d 2003

16. SUGENG PUDJIANTO, SH.MHum periode 2003 s/d 2007

17. IRNENSIF, SH.MH periode 2007 s/d 2010

18. MUDJIHARTI, SH.MHum periode 2010

19. DYAH RETNOWATI ASTUTI, SH.MH. periode 2010 s/d 2013

Pada saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan dijabat adalah : ERNA

NORMAWATI WIDODO PUTRI, SH.MH, yang menjabat sejak tanggal 05 Juni

2013, dengan dibantu :

1. SITI LESTARI, SH NIP. 196008091983032004 Sena Wira TU (III/d) sebagai

Kepala Sub Bagian Pembinaan

2. ARFAN HALIM, SH. NIP. 197101031998031013 Jaksa Muda (III/d) sebagai

Kepala Seksi Intelijen ;

3. MARTHIN RUDOLF JOSIAS, SH. NIP. 197406062000031006 Jaksa Pratama

(III/c) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ;

4. JOKO PRAWOTO, SH.MH. NIP. 196710161996031002 Jaksa Muda (III/d)

sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ;

5. FATKHURROHMAN ROSYIDI, SH.MH NIP. 197112251998031006 Ajun

Jaksa (III/b) sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Republik Indonesia melakukan tugas berdasarkan struktur organisasi

yang telah diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :

PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Kejaksaan Negeri Tipe B terdiri atas :

STRUKTUR JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERIERNA NORMAWATI W.P., SH.MH

Jaksa Madya NIP.196811181995032002

KASI PIDUMMARHTIN RODOLF J., SH

Jaksa Pratama NIP,197406062000031006

KASUBBAG PEMBINAAN

SITI LESTARI,SHSena Wira TU

NIP.196008091983032004

KAUR KEPEGAWAIANM.SALEH ARIFIN

Muda Wira TU NIP.196002221980111001

KAUR KEUANGANNANIK SUGIARSIH

Muda Wira TU NIP.196411241989032004

KAUR PERLENGKAPANKASBOLAH, SHYuana Wira TU

NIP.197211141994031003

KAUR TU & PERPUSSITI SA’ADAHMuda Wira TU

NIP.196304121989032003

KASI INTELIJENARFAN HALIM, SH

Jaksa Muda NIP.197101031998031013

KASI PIDSUSJOKO PRAWOTO,SH.MH

Jaksa Muda NIP.196810161996031002

KASI DATUNFATKHUROHMAN R,SHMH

Jaksa Pratama NIP.197112251998031006

TUGAS & WEWENANG

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-

009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan :

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan

Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan fungsi

Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan

Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Kepala Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas

manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan

ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan

organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik Negara yang menjadi

tanggung jawabnya, pengelolaan data statistic criminal serta penerapan dan

pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis

administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang

bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen penyelidikan,

pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana

guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang

ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,

melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan / atau turut

menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan

tindak pidana serta perdata dan tata usaha Negara di daerah hukumnya serta

memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan

kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan

kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian,

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan

putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat,

pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat

dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian

kegiatan penyelidikan,penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan,

penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim danm putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap

pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan

serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan

atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan

hukum lain dalam mewakili kepentingan Negara, pemerintah, BUMN dan BUMD

serta pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata dan tata usaha

Negara.

Profil Pejabat struktural eselon III dan IV pada Kejaksaan Negeri Lamongan :

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan

Data Pribadi :Nama : ERNA NORMAWATI WIDODO PUTRI, SH.MH.Nrp. / NIP : 6956821 / 196811181995032002Pangkat : Jaksa Madya ( IV/a )Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 18 Nopember 1968.Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. Sarjana Hukum Universitas Airlangga tahun 1992.2. Magister Hukum Universitas Airlangga tahun 2006.

Kedinasan :

1. Diklat PPJ tahun 19982. Diklat PIM III DIP Tahun 2006

Mengawali karier sebagai :1. Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Metro tahun 1995 s/d 1996 ;

2. Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kupang tahun 1997 s/d 1998 ;

3. Kasubsi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Negeri Kupang tahun 1998 s/d

1999 ;

4. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kupang tahun 1999 ;

5. Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kupang tahun 1999 s/d 2000 ;

6. Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Waikabubak tahun 2000 s/d 2001 ;

7. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2001 s/d 2003 ;

8. Kasubsi Ekonomi dan Moneter Kejaksaan Negeri Denpasar tahun 2003.

9. Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2003 s/d 2005 ;

10.Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejakaan Negeri Gresik tahun 2005 s/d 2009 ;

11.Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan Kejaksaan

Tinggi Jawa Timur 2009 s/d 2010 ;

12.Satuan Tugas Penanganan Laporan Pengaduan pada Asisten Pengawasan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2010 s/d 2011 ;

13.Koordinator (Eselon III/b) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2011 s/d 2013;

14.Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan

sekarang.

Kepala Sub Bagian Pembinaan

Data Pribadi :

Nama : SITI LESTARI, SH.Nrp. / NIP : 4836089 / 196008091983032004.Pangkat : Sena Wira TU. (III/d).Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 09 Agustus 1960.Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Bojonegoro tahun 2001.

Mengawali karier sebagai :

1. Staf Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Bojobegoro tahun 1983 ;

2. Pjs. Kaur Perlengkapan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro tahun 1993 s/d 1998 ;

3. Kaur Kepegawaian di Kejaksaan Negeri Bojonegoro tahun 1998 s/d 2010 ;

4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 04

Januari 2010.

Kepala Seksi Intelijen

Data Pribadi :

Nama : ARFAN HALIM, SH.Nrp. / NIP : 69871270 / 197101031998031013.Pangkat : Jaksa Muda (III/d).Tempat dan tanggal lahir : Jakarta 01 Maret 1971.Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1998.

Kedinasan :

1. Diklat PPJ tahun 2001.2. Diklat Wira Intelijen tahun 2012.

Mengawali karier sebagai :1. Staf TU Kejari Purwokerto pada tahun 1998 s/d 2001, 2. Jaksa Fungsional Kejari Kota Agung pada tahun 2001 s/d 2003, 3. Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Kota Agung pada tahun 2003 s/d 2004, 4. Kasubsi Penuntutan Kejari Bale pada tahun 2004 s/d 2007, 5. Kasubsi Prodsarin Kejari Karawang pada tahun 2007 s/d 2012, 6. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Fak-Fak tahun 2012, 7. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan pada tahun 2012 s/d sekarang..

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Data Pribadi :

Nama : MARTHIN RUDOLF JOSIAS, SH.Nrp. / NIP : 600744 / 197406062000031006Pangkat : Jaksa Pratama (III/c).Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 06 Juni 1974.Agama : Kristen.

Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Merdeka Malang tahun 2003.

Kedinasan :

1. Diklat PPJ tahun 20072. Diklat Intelijen dasar tahun 2010.


1. Staf Tata Usaha pada kejaksaan Negeri Malang tahun 2000 ;2. Jaksa Fungsional pada kejaksaan Negeri Donggala di Tompe ;3. Kasubsi Tindak Pidana dan Datun di Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di

Tompe tahun 2008 ;4. Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Donggala tahun 2009 5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan pada

tanggal 11 Mei 2012.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Data Pribadi :

Nama : JOKO PRAWOTO, SH. MHNrp. / NIP : 69667071 / 196710161996031002.Pangkat : Jaksa Muda (III/d).Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 06 Oktober 1967.Agama : Islam.

Riwayat Pendidikan : - Sarjana Hukum Universitas Jendral Sudirman tahun 1991. - Magister Hukum Universitas Narotama tahun 2006.

Kedinasan :

1. Diklat PPJ tahun 20002. Diklat Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundring tahun 2013.


1. Staf TU Kejari Boyolali pada tahun 1997 s/d 2000, 2. Jaksa Fungsional Kejari Salatiga pada tahun 2000, 3. Kasubsi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Kejari Sanggau pada tahun

2000 s/d 2002, 4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sanggau pada tahun 2002 s/d 2006,

Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lamongan, 5. Jaksa Fungsional Kejari Jakarta Pusat pada tahun 2004 s/d 2005, 6. Jaksa Fungsional Kejari Surabaya Tahun 2009 s/d 2011, 7. Kasi Pidsus Kejari Lamongan pada tahun 2012 s/d sekarang.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Data Pribadi :

Nama : FATKURROHMAN ROSIDI, SH.MH.Nrp. / NIP : 49871202 / 197112251998031006.Pangkat : Jaksa Pratama (III/c).Tempat dan tanggal lahir : Kediri 25 Desember 1971.Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum tahun 2003.Magister Hukum tahun 2011.

Kedinasan : Diklat PPJ tahun 2006.

Mengawali karier sebagai :1. Staf TU Kejati Jambi pada tahun 1998 s/d 2006, 2. Jaksa Fungsional Kejari Kuala Tungkal tahun 2006 s/d 2007, 3. Kasubsi Ekonomi dan Moneter Kejari Muara Bulian pada tahun 2007 s/d 2009,4. Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Blitar pada tahun 2009 s/d 2010, 5. Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Mojokerto tahun 2010 s/d 2011, 6. Jaksa Fungsional Kejari Mojokerto tahun 2011 s/d 2013, 7. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Lamongan pada tahun 2013

s/d sekarang.

KEGIATAN & CAPAIAN KINERJA

SUB BAGIAN PEMBINAAN

I. URUSAN KEPEGAWAIAN

1. Jumlah pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebanyak 36 orang yang

terdiri dari 13 orang Jaksa dan 23 orang Tata Usaha terdiri dari :

a. U M U MJumlah Pegawai Laki-laki : 21 Orang

Jumlah Pegawai Perempuan : 15 Orang

Jumlah Total Pegawai : 36 Orang

b. J A K S A

Jumlah Jaksa Laki-laki : 8 Orang

Jumlah Jaksa Perempuan : 5 Orang

Jumlah Total Jaksa : 13 Orang

c. TATA USAHAJumlah Pegawai Tata Usaha Laki-laki : 13 Orang

Jumlah Pegawai Tata Usaha Perempuan : 10 Orang

Jumlah Total Pegawai Tata Usaha : 23 Orang

Pada kurun waktu tahun 2013 urusan kepegawaian telah melaksanakan tugas :

Melakukan penataan dan pemeliharaan dokumen dosier kepegawaian

seluruh pegawai ;

Melakukan pelayanan proses penandatanganan Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) seluruh pegawai ;

Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ;

Memproses Usul Kenaikan Pangkat pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala,

pembuatan KARPEG, KARIS/KARSU, pembuatan ASKES dan

menindaklanjuti administrasi pelaporan LHKPN ;

Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda

kehormatan Satyalancana Karya Satya ;

Melaksanakan pembinaan mental rohani, senam kesegaran jasmani ;

Untuk meningkatkan pengetahuan, telah diuapayakan mengikutsertakan

pegawai mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Tehnis dan Sosialisasi

antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ;

- Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- DIKLAT Kehutanan ;

- DIKLAT Trafikking ;

- DIKLAT Terorisme ;

- DIKLAT Kelautan ;

- DIKLAT SAI / SIMAK BMN ;

- Bimbingan Tehnis Pengaturan Cybercrimes dalam UU Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) ;

Membuat laporan Bulanan / Triwulan dan Tahunan ;

II. URUSAN KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2013 Kejaksaan Negeri Lamongan mendapat alokasi DIPA :

- Program Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran sebesar

Rp. 627.906.000,-

- Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen Rp.

252.660.000,-

- Program Penanganan, Penyelesaian Perkara Pidana Umum Rp. 1.330.000.000,-

- Program Penanganan & Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran

HAM Berat & Perkara Tipikor Rp. 742.200.000,-

- Program Penanganan & Penyelesaian Perkara Perdata & Tata Usaha Negara

Rp. 42.115.000,-

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2013 :

- Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan untuk kebutuhan

pelaksanaan tugas dan operasional masing-masing Bidang sesuai produk

kinerja yang dihasilkan.

- Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan bertujuan agar barang

yang dirampas untuk negara dapat segera dilakukan eksekusinya berupa :

Pembentukan Panitia Penyelesaian Barang Rampasan ;

Penetapan kondisi barang ;

Penetapan Harga Dasar Lelang ;

permohonan ijin pelelangan ;

Penetapan hari lelang oleh KPKNL ;

Pengumuman pelaksanaan lelang ;

Pelaksanaan lelang ;

Penyetoran hasil lelang Paling lambat 3 hari kerja setelah pemenang lelang

melunasi hasil lelang

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara selambat-

lambatnya 1 X 12 jam (Denda Tilang, Denda Biasa, Biaya Perkara dan Uang

Rampaan).

III. URUSAN PERLENGKAPAN

- Kegiatan persediaan peralatan / perlengkapan kantor meliputi pemenuhan

kebutuhan pokok operasional perkantoran agar kegiatan perkantoran dapat

berjalan dengan normal dan para pegawai dapat menjalankan tugas sehari-hari

dengan lancar dengan cara : masing-masing Bidang mengajukan permintaan

barang persediaan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Bidang / Seksi

yang mengajukan.

Pengelolaan ATK yang ada pada Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan dengan

menggunakan Aplikasi Persedian.

- Pengelolaan Barang Milik Negara yang ada pada Kejaksaan Negeri Lamongan

telah dilaksanakan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN. Entry Barang Milik

Negara ke SIMAK-BMN dilakukan ketika Urusan Perlengkapan menerima

barang, baik melalui pembelian, hibah dan transfer.

- Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, termasuk

kendaraan dinas ;

IV. URUSAN TATA USAHA, DASKRIMTI DAN PERPUSTAKAAN

Tugas Urusan Tata Usaha, Daskrimti dan Perpustakaan meliputi :

- Menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ;

- Menyusun Laporan Triwulan I, II, III dan IV ;

- Melakukan urusan ketatausahaan dan pengarsipan ;

- Melakukan urusan pengelolaan data statistik dan pengelolaan data yang

berbasis Simtem Informasi Mananemen Kejaksaan R.I. ( SIMKARI ) ;

- Melakukan urusan perpustakaan ;

- Penanggung jawab piket dan kemanan dalam kantor dan rumah dinas Kajari,

Kasubbag BIN dan para Kasi ;

- Melaksanakan penatausahaan surat menyurat baik surat masuk/keluar dan

mendistribusikan ke masing-masing bidang serta pengiriman surat dinas ke

instansi lain . perincian surat masuk dan keluar sebagai berikut :

Jumlah surat masuk :

Biasa : 2.621 surat.

Rahasia : 67 surat.

Jumlah surat keluar :

Biasa : 2.475 surat.

Rahasia : 114 surat.

- Rapat Staf AA dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Kamis,

membahas permasalahan / problematik yang ada pada Kejaksaan Negeri

Lamongan. Pengelolaan Laporan Bulanan Rapat Staf AA dilaksanakan setiap

akhir bulan.

- Dinamika Kelompok dibuat setiap bulan dengan problematik teknis yang

dihadapi pada Jaksa. Pelaporan dilaksanakan apabila telah dilaksanakan

Diskusi Kelompok oleh para Jaksa.

2. INOVASI dan Pelayanan Unggulan :

- Mengatur percepatan dan pemanfaatan system informasi pada data base

kepegawaian dengan tujuan memberikan informasi tentang hak-hak pegawai

yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan sehingga dapat

diketahui secepatnya.;

- Meningkatkan disiplin pegawai yang akan meninggalkan kantor dengan

mewajibkan untuk membuat Surat Ijin Keluar Kantor yang diketahui oleh atasan

langsung ;

- Menempatkan CCTV, menyediakan loker untuk menyimpan barang-barang tamu;

- Melayani tamu dengan ramah, sopan dan menunjukkan tempat yang dituju

secara benar dan cepat ;

- Melaksanakan program penghematan energi dengan melakukan sosialisasi

kepada pegawai dan menempel striker pada peralatan elektronik dan

penghematan air ;

- Tersedianya ruang merokok ;

- Peningkatan kegiatan administrasi dengan :

a Kegiatan administrasi dilaksanakan dengan berbasis teknologi (IT) :

b. Memberlakukan SOP untuk pengelolaan surat masuk dan keluar, SOP

pelaksanaan lelang barang rampasan Negara dan SOP tentang tatacara

menerima tamu, telepon dll.

c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan kantor serta pengelolaan asset Negara,

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan

dan Kodefikasi Barang Milik Negara .

d. Melaksanakan entry data melalui aplikasi SIMKARI.

e. Penatausahaan arsip kantor untuk semua bidang, disimpan dalam ruang arsip

ditata melalui sistim komputerisasi.

II. SEKSI INTELIJENKegiatan intelijen dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang

Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kelembagaan intelijen yo Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-552/A/JA/

2002 tentang Administrasi Intelijen. Intelijen Kejaksaan semakin kuat dengan

diundangkannya Intelijen Negara, dimana Kejaksaan diposisikan menjadi bagian

dari Penyelenggara Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen

penegak hukum dengan melaksanakan kegiatan Pengamanan dan

Penggalangan sehingga tidak terfokus pada kegiatan operasi intelijen.

Kegiatan Bidang Intelijen dalam kurun waktu tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Dibentuknya Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), mempunyai tugas,

fungsi dan wewenang :

- melakukan koordinasi dengan setiap unit /satuan kerja dalam rangka

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi

kepada publik ;

- melakukan koordinasi dengan setiap unit / satuan kerja dalam penyediaan

dan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh publik ;

- memutuskan suatu informasi yang dapat diakses publik atau tidak, setelah

terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pimpinan setiap unit / satuan

kerja ;

- menolak permohonan informasi dari publik secara tertulis apabila informasi

publik yang dimohon termasuk informasi dikecuali / rahasia dengan disertai

alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk

mengajukan keberatan atas penolakan tersebut ;

2. Melakukan pengumpulan data dugaan korupsi yang didasarkan Surat Perintah

Tugas :

No. Kejaksaan Jumlah Surat Perintah Tugas

Sisa Tahun Lalu Masuk Jumlah

1 2 3 4 5

1 Lamongan - 4 4

JUMLAH - 4 4

3. Melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi yang didasarkan atas Surat

Perintah Operasi Intelijen :

No. Kejaksaan Jumlah Surat Perintah Tugas

Sisa Tahun Lalu Masuk Jumlah

1 2 3 4 5

1 Lamongan - 2 2

JUMLAH - 2 2

4. Melakukan pelacakan asset tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi

yang penyidikannya dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus :

Pelacakan asset atas nama tersangka :

o Ir. ABDUL MUNIR, MM .

o RIVIANTO, SH., M.Si (Staff Sekwan DPRD Kab. Lamongan/Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

o MUNIROH (Pemilik Travel CV. Jaya Wisata)

Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas DPRD

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.

Pelacakan asset atas nama tersangka Drs. HARIS DIN AUDA atas dugaan

Pemotongan Dana Jasmas Tahun 2012 di Desa Tanggungan Kecamatan

Pucuk Kab. Lamongan.

Pelacakan asset atas nama tersangka IRFANUL MAS NOER AFIFUDDIN

atas dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat

(BLM) yang dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec.

Sarirejo Kab. Lamongan Tahun 2010 s/d 2012.

5. Melakukan Pengamanan persidangan perkara tindak pidana korupsi dan

perkara tindak pidana umum :

No. Kejaksaan Periode Jumlah Perkara

Pidum Pidsus Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Lamongan Januari 1 1 2

Pebruari 1 1 2

Maret 1 1 2

April 1 - 1

Mei 1 - 1

Juni 1 - 1

Juli 1 - 1

Agustus 2 2 4

September 1 - 1

Oktober 5 1 6

Nopember 4 - 4

Desember 5 - 5

6. Melaksanakan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum bekerjasama

dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar

hukum, antara lain :

Pada tanggal 11 Maret 2013 dilaksanakan di Kecamatan Deket, jumlah

peserta 25 orang terdiri dari tokoh masyarakat, Aparat pemerintah Desa,

Staf Kecamatan, dan Kepala Desa, atas undangan dari Pemkab

Lamongan untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan yaitu tentang

Perdata dan tata Usaha Negara.

Pada tanggal 13 Maret 2013 dilaksanakan di Kecamatan Glagah, jumlah


Staf Kecamatan, dan Kepala Desa atas undangan dari Pemkab



Pada tanggal 14 Maret 2013 dilaksanakan di Kecamatan Babat, jumlah





Pada tanggal 19 Maret 2013 dilaksanakan di Kecamatan Kedungpring,

jumlah peserta 40 orang terdiri dari tokoh masyarakat, Aparat pemerintah

Desa, Staf Kecamatan, dan Kepala Desa atas undangan dari Pemkab



Pada tanggal 19 Maret 2013 dilaksanakan di Kecamatan Lamongan,

jumlah peserta 25 orang terdiri dari tokoh masyarakat, Aparat pemerintah

Desa, Staf Kecamatan, dan Kepala Desa atas undangan dari Pemkab


Perdata dan tata Usaha Negara

Pada tanggal 20 Maret 2013 dilaksanakan di Kecamatan Paciran, jumlah





Pada tanggal 05 April 2013 ditujukan pada siswa siswi SMK NU

LAMONGAN , dengan jumlah peserta 150 orang bertempat di aula,

dengan materi UU Peradilan Anak No. 3 tahun 1997 dan UU Perlindungan

Anak No. 22 tahun 2003.

Pada tanggal 10 April 2013 ditujukan pada siswa siswi SMK ISLAM

LAMONGAN , dengan jumlah peserta 150 orang bertempat di aula,

dengan materi UU Peradilan Anak No. 3 tahun 1997 dan UU Perlindungan

Anak No. 22 tahun 2003.

Pada tanggal 15 Nopember 2013 dilaksanakan di AULA DINAS

KESEHATAN Kabupaten Lamongan, jumlah peserta 50 orang, materi yang

disampaikan adalah Pengenalan Tindak Pidana Korupsi atas undangan

dari BAPEMAS Lamongan.

Pada tanggal 19 Nopember 2013 dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kab.

Lamongan, jumlah peserta 150 orang petugas Satpol PP, materi yang

disampaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pada tanggal 19 Nopember 2013 dilaksanakan di Sanggar Pramuka Kab.

Lamongan, jumlah peserta 77 orang Kepala Desa Terpilih 2013, materi

yang disampaikan tentang Pemahaman Undang-undang Tindak Pidana

Korupsi, atas undangan Pemkab. Lamongan.

Pada tanggal 26 Nopember 2013 dilaksanakan di Sanggar Pramuka Kab.




Pada tanggal 03 Desember 2013 dilaksanakan di Sanggar Pramuka Kab.




7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal PAKEM untuk

mendukung tugas bidang Intelijen.

8. Melakukan pengawasan terhadap barang cetakan melalui kantor Pos

Lamongan.

9. Tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ).

INOVASI dan Pelayanan Unggulan

1. Tersedianya ruang pelayanan hukum yang sekaligus sebagai tempat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi ( PID ), maka masyarakat secara langsung dapat

meminta informasi baik berkaitan dengan permasalahan hukum pada umumnya,

penanganan perkara atau hal lain yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan ;

2. Disediakannya buku, brosur, leaflet berkenaan dengan perundang-undangan,

permasalahan hukum dll, tugas dan wewenang Kejaksaan ;

3. Kejaksaan Negeri Lamongan telah menyediakan sarana website, email, call centre

dan sikenel ataupun kotak saran dan pengaduan yang diletakkan di meja piket dan

meja informasi ruang pelayanan hukum, guna menampung laporan baik berupa

pengaduan serta informasi adanya penyelewengan keuangan negara yang akan

ditindaklanjuti secara cepat dan professional dan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari

sejak diterimanya pengaduan ;

4. Tersedianya alur penanganan perkara, agar masyarakat dapat secara jelas

memahami cara meminta informasi dan penanganan perkara. Diundang-undang

pelayanan hukum, ditempel motto alur perkara ;

5. Bidang Intelijen Kejaksaan mempunyai statistik kriminal dalam bentuk data base

disetiap Kecamatan / Desa yang dapat digunakan untuk menentukan materi Luhkum

/ Penkum sehingga tepat sasaran ;

6. Menetapkan SOP Intelijen tentang penyelesaian pengaduan dan tentang aksi unjuk

rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lamongan ;

7. Seluruh proses administrasi Intelijen dimasukkan dalam sistem komputerisasi yang

terintegral dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan dan disajikan secara up to

date.

Selain itu bidang intelijen juga telah meningkatkan kinerja antara lain :

- Melaksanakan kegiatan operasi intelijen ;

- Melaksanakan administrasi Bidang Intelijen yang berbasis teknologi :

- Memberlakukan SOP untuk pengelolaan administrasi intelijen.

- Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal PAKEM

- Melaksanakan Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

Layanan informasi yang dapat dihubungi :

- Call Centre : Pusat layanan resmi Kejaksaan Negeri Lamongan dengan nomor

telepon 0322 – 314666. Di pusat layanan ini petugas operator akan menerima

telepon dari warga masyarakat dan akan menghubungkan kepada Jaksa yang

bersangkutan ;

- Website : Situs resmi Kejaksaan Negeri Lamongan dengan alamat www.kejari-

lamongan.go.id Situs ini memuat seluruh informasi tentang Kejaksaan Negeri

Lamongan ;



- Mail : Surat elektronik resmi Kejaksaan Negeri Lamongan dengan alamat

[email protected] Warga masyarakat dapat mengakses dan

memperoleh informasi hukum yang dibutuhkan.

- Sistem Informasi Elektronik Kejaksaan Negeri Lamongan (SIKENIL) adalah

fasilitas ini disediakan untuk internal yang ditampilkan bagi masyarakat umum,

sebagai layanan informasi dari semua bidang kepada Pimpinan

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Penanganan perkara tindak pidana umum terdiri dari Prapenuntutan, Penuntutan,

upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi. Capaian kinerja bidang tindak pidana

umum terkait dengan penanganan perkara yang penyelidikannya berasal dari Polri

diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jumlah perkara tindak pidana umum rata-rata per bulan + 40 perkara.

PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TAHUN 2013 1. Laporan Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan

Sisa Tahun lalu : 10 perkara

Masuk Tahun Laporan : 376 perkara

Jumlah Tahun Laporan : 386 perkara

Penyelesaian :

Dihentikan Penyidikan oleh penyidik : 0 perkara

Menjadi Berkas Perkara : 369 perkara

Jumlah : 369 perkara

Sisa Tahun Laporan : 17 perkara

Prosentase penyelesaian perkara : 93,68 %

Keterangan :

SP - 3 : 0 perkara

SP – 3 tidak tepat : 0 perkara

Didahului SPDP : 376 perkara

SPDP bersama berkas : 0 perkara


Dengan Perincian sebagai berikut :

mailto:[email protected]

1.1 Tindak Pidana Orang dan Harta Benda :

Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan




Penyelesaian






Keterangan :

SP - 3 : 0 perkara




1.2 Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum




Penyelesaian





Keterangan

SP - 3 : 0 perkara




Prosentase penyelesaian perkara : 100 %

1.3 Tindak Pidana Umum Lainnya :

Laporan Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan




Penyelesaian


Menjadi Berkas Perkara : 88 Perkara

Jumlah : 88 Perkara

Sisa Tahun Laporan : 0 Perkara

Prosentase penyelesaian perkara : 91, 75 %

Keterangan

SP - 3 : 0 perkara




Prosentase penyelesaian perkara : 91, 75 %

2. Laporan Penerimaan Berkas Perkara Tahap PertamaSisa Tahun laporan : 23 Perkara

Masuk Tahun Laporan : 369 Perkara

Jumlah Tahun laporan : 392 Perkara

Penyelesaian

Lengkap

Dikembalikan kepada Penyidik : 19 Perkara

Dapat dilengkapi : 356 Perkara

Tak dapat dilengkapi : 0 Perkara

Jumlah : 375 Perkara

Sisa Tahun laporan : 17 Perkara

Prosentase penyelesaian perkara : 0 Perkara

Dengan perincian sebagai berikut : 0 Perkara

Tindak Pidana Orang dan Harta Benda 0 Perkara

Laporan Penerimaan Berkas Perakara Tahap Pertama




Penyelesaian

Lengkap 150 Perkara




Jumlah : 0 Perkara


2.2 Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban UmumLaporan Penerimaan Berkas Perakara Tahap PertamaSisa Tahun laporan : 5 Perkara



Penyelesaian : 0 Perkara

Lengkap : 132 Perkara




Jumlah : 135 Perkara


2.3 Tindak Pidana Umum Lainnya

Laporan Penerimaan Berkas Perakara Tahap PertamaSisa Tahun laporan : 8 Perkara



Penyelesaian 0 Perkara

Lengkap 87 Perkara




Jumlah : 87 Perkara


3. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan (APB/APS)Sisa Tahun laporan : 0 perkara


Jumlah Tahun laporan : 363 perkara

Diselesaikan : 363 perkara

Dikirim ke Instansi lain Kejaksaan lain : 0 perkara

Dihentikan penuntutannya / ditutup demi hukum

: 0 perkara

Dikesampingkan untuk kepentingan umum : 0 perkara

Dilimpahkan ke PN dengan APB : 363 perkara


Sisa Tahun laporan : 0 perkara

Dalam proses persidangan : 19 perkara

Diputus PN : 344 perkara

Prosentase Penyelesaian Perkara : 100 %

4. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan (APC) :

Sisa Tahun Lalu yang putusannya belum dilaksanakan

: 0 perkara

Jumlah perkara / badan : 0 perkara

Ongkos perkara & rampasan : 0 perkara

Denda tilang, denda ringan / biasa : 0 perkara

Perkara yang diputus Tahun laporan : 0 perkara

Jumlah perkara / badan : 18.044 Perkara

Ongkos perkara & rampasan : Rp. 61.064.000,-

Denda tilang, denda ringan / biasa : Rp. 418.813.000,-

Jumlah Tahun Laporan : Rp. 479.877.000,-

Jumlah perkara / badan : 18.044 Perkara



Putusan yang dilaksanakan dalam Tahun : Rp. 479.877.000,-

LaporanJumlah perkara / badan : 18.044 Perkara



Sisa perkara yang putusannya belum dilaksanakan dalam Tahun Laporan

: 0 perkara

Jumlah perkara / badan : 0 perkara

Ongkos perkara & rampasan : 0 perkara

Denda tilang, denda ringan / biasa : 0 perkara

Prosentasi Penyelesaian Perkara : 100 % Perkara

5. Laporan Perkara Upaya Hukum :

BANDING :

Sisa Periode Tahun Lalu : 5 Perkara

Masuk Periode Laporan : 5 Perkara

Jumlah : 10 Perkara

Diselesaikan : 5 Perkara

Belum diselesaikan : 5 Perkara

Prosentase Penyelesaian Perkara : 50 % Perkara

KASASI :



Jumlah : 10 Perkara



Prosentase Penyelesaian Perkara : 50 % Perkara

GRASI :



Jumlah : 0 Perkara



Prosentase Penyelesaian Perkara : 0 Perkara

PENINJAUAN KEMBALI :



Jumlah : 1 Perkara



Prosentase Penyelesaian Perkara : 0 Perkara

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG MENARIK PERHATIAN TAHUN 2012

: 0 perkara

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang Dan Harta Benda

: 0 perkara

Satgas Tindak Pidana Terorisme Dan Tindak Pidana Lintas Negara

: 0 perkara

Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Penanganan Perkara Pajak

: 0 perkara

PRESTASI YANG TELAH DICAPAI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2012

: 0 perkara

Beberapa petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

: 0 perkara

Kegiatan pengelolaan administrasi perkara tindak pidana umum telah dilaksanakan

dengan berbasis IT (Informasi Teknologi) :

1. Memberlakukan SOP untuk pengelolaan administrasi perkara tindak pidana

umum.

2. Penataan administrasi penanganan perkara dan barang bukti mulai tahap I s/d

eksekusi telah dimasukkan dalam data base sehingga memudahkan petugas

untuk mencari berkas perkara yang dibutuhkan secara cepat.

3. Pengelolaan dan penataan barang bukti ditata sesuai dengan KEPJA No. KEP-

112/JA/10/1989.

INOVASI dan Pelayanan Unggulan1. Tahap I, SPDP dikelola dalam 1 (satu) hari sejak diterimanya SPDP dari bagian

Sekretariat s/d diterima oleh Jaksa P.16.

2. Penyelesaian administrasi berkas perkara tahap I dalam waktu 1 ( satu) hari pada

hari yang sama sejak diterima dari bagian Sekretariat s/d diterima Jaksa P.16.

3. Penelitian berkas perkara dilaksanakan 3 s/d 10 hari berdasarkan bobot perkara.

4. Permintaan Perpanjangan Penahanan diselesaikan dalam waktu selambat -

lambatnya 2 X 24 jam sejak surat permintaan diterima oleh Kepala Kejaksaan

Negeri.

5. Pelimpahan perkara ke Pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tahap II.

6. Pembuatan laporan jaksa selesai sidang P.44 selambat-lambatnya 1 X 24 jam

setelah putusan dibacakan.

7. Eksekusi putusan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada hari yang sama

setelah kutipan / salinan putusan diterima Jaksa PU. bila perkara tersebut sudah

inkrach.

8. Eksekusi barang bukti dalam waktu 1 s/d 14 hari, kecuali terhadap :

- Barang Bukti yang dirampas untuk Negara yang memerlukan proses lelang ;

- Tempat tinggal pemilik barang bukti diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri

Lamongan ;

- Pemusnahan barang bukti, yang terkait dengan : Obat / narkotika, VCD / DVD

bajakan, minyak solar / bensin oplosan ;

9. Pengarsipan berkas perkara Tindak Pidana Umum tertata diruang arsip dan telah

dijilid yang teraplikasi dalam data base.

10. Seluruh proses administrasi penanganan perkara Tindak Pidana Umum dimasuk

kan dalam system komputerisasi yang terintegral dengan Kepala Kejaksaan Negeri

Lamongan dan disajikan secara up to date.

11. Guna mempermudah pembayaran senda tilang ( dalam perkara verstek ) telah

disediakan loket pembayaran tilang.

IV. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Target penanganan tindak pidana khusus adalah mengupayakan

mengembalikandan menyelamatkan keuangan / kekayaan Negara. Jumlah

perkara Tindak Pidana Khusus sebanyak 2 (dua) perkara, sedangkan dalam

mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara telah diberlakukan :

- Memberlakukan SOP untuk pengelolaan administrasi perkara tindak pidana

khusus.

- Penataan administrasi penanganan perkara mulai tahap penyelidikan I s/d

eksekusi telah dimasukkan dalam data base sehingga memudahkan petugas

untuk mencari berkas perkara yang dibutuhkan secara cepat.

- Kegiatan pengelolaan administrasi perkara tindak pidana umum telah

dilaksanakan dengan berbasis IT (Informasi Teknologi) :

Dalam kurun waktu tahun 2013, kegiatan Seksi Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan kegiatan :

1. Penyelidikan : - Dugaan Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2012

Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 29 Januari 2013

No. : Print-01 / 0.5.35 / Fd.1 / 01 / 2013.

- Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)

yang dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec. Sarirejo Kab. Lamongan Tahun

2010 s/d 2012 yang diduga dilakukan oleh calon tersangka IRFANUL MAS

NOER AFIFUDDIN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

Perdesaan Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 01 Nopember 2013

No. : Print-02 / 0.5.35 / Fd.1 / 11 / 2013.

2. Penyidikan :Pada tahun 2013, Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sebanyak 9 (sembilan) Penyidikan

yaitu :

1. Dugaan Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2012 yang didugaan dilakukan oleh tersangka :

Ir. ABDUL MUNIR, MM .

RIVIANTO, SH., M.Si (Staff Sekwan DPRD Kab. Lamongan/Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

MUNIROH (Pemilik Travel CV. Jaya Wisata)

Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 03 April 2013, No. :

Print-01 / 0.5.35 / Fd.1 / 04 / 2013.

2. Dugaan Penyalahgunaan Dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

(BPOP) Tahun Anggaran 2009 – 2012 pada DPRD Kab. Lamongan

Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 26 April 2013, No. :

Print-02 / 0.5.35 / Fd.1 / 04 / 2013.

3. Dugaan Pemotongan Dana Jasmas Tahun 2012 di Desa Tanggungan

Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan yang diduga dilakukan oleh Tersangka

Drs. Haris Udin Auda.

Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 23 Mei 2013, No. :

Print-03 / 0.5.35 / Fd.1 / 05 / 2013.

4. Dugaan Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh tersangka JIMMY

HARIYANTO Selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan

Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 18

September 2013, No. : Print-04 / 0.5.35 / Fd.1 / 09 / 2013.


Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh tersangka NIPBIANTO, SE

Selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan




Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. H.

SUTARDJO SYAFI’E, MH Selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan




Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh tersangka SULAIMAN, SH Selaku

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan




Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh tersangka H. ACHMAD

FATCHUR, SH, S.Ag, MM (Mantan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten

Lamongan)


Nopember 2013, No. : Print-08 / 0.5.35 / Fd.1 / 11 / 2013.

9. Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)

yang dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Kec. Sarirejo Kab. Lamongan Tahun

2010 s/d 2012 yang diduga dilakukan oleh tersangka IRFANUL MAS NOER

AFIFUDDIN selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

Perdesaan Kec. Sarirejo Kab. Lamongan


Nopember 2013, No. : Print-09 / 0.5.35 / Fd.1 / 11 / 2013.

Disamping itu di dalam tahun 2013 ada 2 ( dua ) SPDP Tindak Pidana Korupsi yang

masuk dari Polres Lamongan, yaitu :

1. Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Operasional dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo Tahun Anggaran 2012 dari APBD

Kab. Lamongan, yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan bahan

permakanan untuk panti asuhan atau panti jompo di wilayah Kab. Lamongan

yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. BAMBANG PRAMONO, M.Si selaku

Kepala Bidang Swadaya dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamongan yang juga menjadi Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dalam program operasional dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan / panti jompo Tahun Anggaran 2012.

2. Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Operasional dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo Tahun Anggaran 2012 dari APBD

Kab. Lamongan, yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan bahan

permakanan untuk panti asuhan atau panti jompo di wilayah Kab. Lamongan

yang diduga dilakukan oleh tersangka Hj. Dra. RATNA PURNAMAWATI, S.T selaku Direktur CV. RATNA PURNAMA /Penyedia Barang dalam program

operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / panti jompo

Tahun Anggaran 2012 telah menyalahgunakan dana program operasional dan

pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / panti jompo Tahun

Anggaran 2012.

3. Penuntutan : ----4. Upaya Hukum :

1. HARI AGUS SANTA PRAMONO, S.Sos, MM

2. Drs. LESTARIYONO, M.Si Bin WARGO

3. TUTIK BINTI TIJAN

Kasasi : Ada 8 (delapan) perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu perkara atas

nama terpidana :

1. NGASUWI, SH. Bin DJANIMAN (alm)

2. M. MACHID, SE Bin PAJI

3. H. ARMAINUR

4. MOH. AMIN Bin KATIMIN (Alm)

5. JUNAIDI Bin KASTUM (Alm)

6. Drs. AGUSTINUS MARKABAN Bin MINREJO

7. Ir. H. ABU CHAMID Bin TOHA

8. NARTO Bin ARDI

Sisa Kasasi : 1 perkara (Ir. H. ABU CHAMID Bin TOHA)

1 Perkara tidak dapat dieksekusi dikarenakan sakit parah An. NGASUWI, SH. Bin

DJANIMAN (alm)

5. Eksekusi : Ada 5 (lima) perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah di eksekusi, yaitu

perkara atas nama terpidana :

1. An. MOH. AMIN Bin KATIMIN (Alm)

2. An. JUNAIDI Bin KASTUM (Alm)

3. An. NARTO BIN ARDI

4. An. Drs. AGUSTINUS MARKABAN, MM Bin MINREJO

5. An. M. MACHID, SE Bin PAJI.

5. Rekapitulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Periode tahun 2013,

antara lain :

I. PENYIDIKAN KEJARI : - Sisa tahun 2012 : - perkara

- Masuk tahun 2013 : 9 perkara

Jumlah : 9 perkara

Diselesaikan : - perkara

Sisa : 9 perkara

PENYIDIKAN POLRI / SPDP :- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : 2 perkara


Sisa : - perkara

II. PENERIMAAN BERKAS KEJARI : - Sisa tahun 2012 : - perkara

- Masuk tahun 2013 : - perkara

Jumlah : - perkara


Sisa : - perkara

PENERIMAAN BERKAS POLRI :

- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : 2 perkara


Sisa : - perkara

III. PENUNTUTAN KEJARI :- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : - perkara

Diselesaikan / Pelimpahan APB : - perkara

Sisa : - perkara

TAHANAN KEJARI :- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : 1 perkara


Sisa : 1 perkara

PENUNTUTAN POLRI :- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : - perkara


Sisa : - perkara

TAHANAN POLRI :- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : 2 perkara


Sisa : 2 perkara

IV. UPAYA HUKUM :A. BANDING :

- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : 3 perkara


Sisa : 3 perkara

B. KASASI :- Sisa tahun 2012 : 8 perkara


Jumlah : 8 perkara


Sisa : 1 perkara

C. PENINJAUAN KEMBALI :- Sisa tahun 2012 : - perkara


Jumlah : 1 perkara


Sisa : 1 perkara

V. EKSEKUSI KEJARI :- Sisa tahun 2012 : 4 perkara

- Masuk tahun 2013 ( perkara inkracht ) : - perkara

Jumlah : 4 perkara

Dieksekusi : 4 perkara

Sisa : - perkara

EKSEKUSI POLRI :- Sisa tahun 2012 : 1 perkara

- Masuk tahun 2013 ( perkara inkracht ) : - perkara

Jumlah : 1 perkara

Dieksekusi : 1 perkara

Sisa : - perkara

INOVASI dan Pelayanan Unggulan :

1. Membuat SOP dalam penanganan perkara.

2. Membuat telaah informasi dan penerbitan Surat Perintah Penyelidikan selama 1

(satu) hari ;

3. Melaksanakan Penyelidikan dan pemanggilan untuk memperoleh keterangan 1 s/d

3 hari ;

4. Mengumpulkan data, keterangan dan alat bukti selama 7 hari ;

5. Melaksanakan ekspose / pemaparan hasil penyelidikan dan membuat hasil

penyelidikan selama 2 hari ;

6. Membuat telaah atas Laporan Operasi Intelijen Yustisial / Laporan Pengaduan dan

penerbitan Surat Perintah Penyidikan selama 1 (satu) hari ;

7. Menyusun jadwal penyidikan 1 hari ;

8. Memanggilan saksi, ahli, tersangka, ade charge, penyitaan alat bukti dan barang

bukti, pencekalan, permohonan ijin dan pelaporan penanganan perkara 21 hari ;

9. Menyusun bahan ekspose dan pelaporan penanganan perkara 1 hari ;

10. Pemberkasan dan pelaporan 1 hari ;

11. Pemeriksaan tambahan dan melengkapi berkas perkara 5 hari ;

12. Pelimpahan / penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada

Penuntut Umum (tahap II) 1 hari.

V. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Meningkatnya kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan

instansi Pemerintah BUMN / BUMD, melaksanakan kegiatan meliputi Bantuan

Hukum, Pertimbangan Hukum dan tindakan lain dalam rangka pemulihan

keuangan Negara yang dituangkan dalam naskah kerjasama yang antara lain

dengan MOU dan SKK.

Kegiatan pengelolaan administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara telah

dilaksanakan dengan berbasis IT (Informasi Teknologi)

- Memberlakukan SOP untuk pengelolaan administrasi perkara perdata dan tata

usaha negara ;

- Penataan administrasi penanganan perkara perdata dimasukkan dalam data

base sehingga memudahkan petugas untuk mencari berkas perkara yang

dibutuhkan secara cepat.

- Mengutamakan upaya-upaya yang bersifat persuasif atau diplomasi khususnya

dalam hal Penagihan/Pemulihan dan Perlindungan Hak, sehingga dapat

dipastikan target penerimaannya.

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Intelijen dan Pidana kHusus dalam

melaksanakan sosialisasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan

sasaran Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD .

- Melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD dalam

memberikan bantuan dan pelayanan hukum, dengan menerbitkan SKK dan MOU.

Dalam hal Pemulihan dan Perlindungan Hak, menerima Surat Kuasa Khusus dari

Bank Daerah Lamongan untuk melakukan penagihan piutang kepada Debitur Bank

Daerah Lamongan sebanyak 6 (enam) SKK :

I. Dalam tahun 2013 telah menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus (SKK) sebanyak 6

(enam) SKK :

1. SKK Nomor : 180/138.05/413.503/2013 tanggal 16 Juni 2013 sebagai tergugat

dalam perkara Perdata, Antara BPR Bank Daerah Lamongan. sebagai

Penggugat dengan Kelompok MINA TANI KARYA sebagai Tergugat, dengan

jumlah kerugian Rp. 57.552.000,-



Penggugat dengan Kelompok Tani WIRO TANI I sebagai Tergugat dengan

kerugian Rp. 23.584.000,-



Penggugat dengan Kelompok Tani WIRO TANI II sebagai Tergugat dengan

kerugian Rp. 25.025.500,-



Penggugat dengan Kelompok Tani MINA ADI KARYA sebagai Tergugat

dengan kerugian Rp.53.790.000,-


dalam perkara FAZIYAH ULHAK sebagai Tergugat dengan kerugian Rp.

40.755.000,-



Penggugat dengan Kelompok Tani TAMBAK SEJAHTERA sebagai Tergugat

dengan kerugian Rp. 43.175.000,-


dalam perkara FAZIYAH ULHAK sebagai Tergugat dengan kerugian Rp.

32.312.500,-

8. SKK Nomor : 180/329/413.013/2013 tanggal 18 September 2013 sebagai

tergugat dalam perkara perdata antara FADELI, SH. (Bupati Lamongan)

sebagai tergugat dengan ALI FAUZI, dkk sebagai penggugat.

II. Perjanjian Kerjasama ( MOU ) :

- Perjanjian Kerja sama antara Kejaksaan Negeri Lmongan dengan RSUD Dr.

Sorgiri Lamongan Nomor Pihak Pertama : 445/25/PKS/413.209/2013 dan

Nomor Pihak Kedua : B.221/O.5.35/Gs.1/VIII/2013.

- Perjanjian Kerja sama antara Kejaksaan Negeri Lmongan dengan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Lamongan Nomor Pihak Pertama : 463/KPU.KAB-

014.329744/VII/2013 dan Nomor Pihak Kedua : B1248/O.5.35/G.TN/VII/2013.

Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang menarik perhatian Tahun 2013 :

1. Gugatan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Laren

Kabupaten Lamongan melawan Bupati Lamongan perkara Tata Usaha Negara

Nomor : 141/G/2013/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Para Pihak :

a. Penggugat :

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Gelap Kecamatan Laren

Kabupaten Lamongan yang diwakili oleh ALI FAUZI, Spd dan diwakili oleh

kuasa hukumnya Advokat dan pengacara pada gedung perkantoran Andika

Plasa Lt.3 room 2 jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya selanjutnya disebut

Penggugat I

AGUS SYAIFUDDIN yang diwakili oleh kuasa hukumnya Advokad dan

pengacara pada kantor hukum Samba & Indra Law Firm di gedung

perkantoran Andhika Plaza Lt.3 room 2 jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya

disebut Penggugat II

b. Tergugat :

Bupati Lamongan selanjutnya disebut sebagai Tergugat (yang dalam hal ini

diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan

Jalan Veteran No.4 Lamongan

Posisi Kasus :

Bahwa Berdasarakan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gelap

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Nomor 188/001/Kep.413.349.9.1/2013

tanggal 17 Maret 2013 Badan Permusyawaratan Desa telah menunjukan dan

membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Gelap Kecamatan

Laren Kabupaten Lamongan (Penggugat) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013 Panitia Pencalonan dan

Pemilihan Kepala Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

(Penggugat) mengeluarkan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara

melakukan pemasangna alat peraga pengumuman pendaftaran yan pada

pokoknya berisi tentang persyaratan calon kepala desa hari, tangal, bulan, tahun

waktu/jam dan tempat pendaftaran ;

Bahwa atas dasar pengumuman tersebut maka pada tangal 08 April 2013

dilaksanakan penutupan pengumuman pendaftaran calon kepala desa Gelap,

dan terdapat 3 (tiga), nama calon kepala desa yang mendaftar antara lain :Agus

syaifuddin, Kardono, Kasan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Penutupan pendaftaran calon Kepala Desa Gelap ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 April 2013 dilaksanakan tahapan berikutnya

berupa penelitian berkas administrasi yang pada pokoknya menyatakan ketiga

calon kepala desa yang mendaftara tersebut diatas memenuhi syarat

administrasi sebagai calon kepala dea Gelap sehingga dilakukan pengundian

nomor urut calon Kepala Desa Gelap,dengan sebagai berikut :

- Nomor 1 atas nama Kasan

- Nomor 2 atas nama Agus Syaifuddin

- Nomor 3 atas nama Kardono

Bahwa pada tanggal 26 April 2013 Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Laren melalui surat keputusan nomor : 005/164/413.439/2013

Perihal : Penagguhan tahapan pelaksanaan pilkades dengan pertimbangan pada

pokoknya jam pendaftaran Kepala Desa tidak sesuai dengan surat Bupati

Lamongan nomor : 141/44/413.012/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal

Pentunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 kembali Tim pengawas Pemilihan Kepala Desa

Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan mengirimkan surat penggugat

dengan surat nomor : 140/164/413.349/2013 tanggal 8 Mei 2013 Perihal

Penghentian proses pilkades Gelap Kecamatan Laren ;

Atas surat dari tim pengawas tersebut penggugat bersama dengan seluruh

lapisan masyarakat mengadakan rapat dengan keputusan pada pokoknya tetap

melaksanakan proses pilkades pada tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana tertuang

dalam surat nomor : 013/PPKD/413.349.9/2013 tertanggal 9 Mei 2013 dan telah

didapat pemenang dalam pemilihan kepala desa tersebut yaitu calon nomor urut

2 atas nama Agus Syaifuddin ;

Bahwa sebagaimana juklak dan juknis pelaksanaan pemilihan kepala desa yang

tertuang dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2007 pada pasal 54 ayat (3)

secara tegas dan jelas mengatur tentang tugas tim pengawas dengan bunyi

norma :

Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas :

a. Mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemulihan Kepala Desa

b. Memberikan pembinaan terhadap setiap tahapan prosos palaksanaan

pemilihan kepala desa

c. Memberikan sanksi berupa penertiban terhadap setiap pelanggaran kepala

desa ;

Bahwa berdasarkan pada norma hukum tersebut diatas secara jelas dan tegas

tidak ada satu normapun yang menyatakan bahwa tim pengawas pemilihan

kepala desa dibenarkan untuk menghentikan proses pemilhan kepala desa ;

Bahwa dapat dibuktikan secara sah bahwa Penggugat telah memenuhi semua

tahapan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan norma

hukum yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun

2014 tetang pemrintahan daerah jo peraturan pemerintahan nomor 72 tahun

2005 tentang desa jo peraturan daearah nomor 11 tahun 2006 jo peraturan

Bupati nomor 1 tahun 2007 ;

Bahwa adanya fakta Tim pengawas melalui suratnya tersebut diatas

menghentikan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Gelap kecamatan

Laren Kabupaten Lamongan jelas-jelas merupakan tindakan yang sewenang-

wenang dan sangat merugikan proses demokrasi yang ada di masyarakat desa

Gelap apabila benar (quod non) surat tergugat berdasarkan pada surat dari Tim

pengawas pemilihan kepala desa Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan maka

tindakan tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan pengingkaran

terhadap demokrasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Keputusan tentang

penghentian proses pemilhan kepala desa Gelap Kecamatan Laren harus

dibatalkan, karena jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 11

tahun 2006 jo peraturan Bupati nomor 1 tahun 2007 tentang tata cara

pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa ;

Bahwa mengingat ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-undang no.5

tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 tahun

2004 tentang perubahan Undang- undang no.5 tahun 1986 tentang peradilan

Tata Usaha Negara, terbukti keputusan Tergugat merugikan Penggugat dan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-

azas umum pemerintah yang baik, maka telah cukup lasan bagi penggugat untuk

mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Tergugat maka telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun inmateriil bagi

Penggugat maupun masyarakat desa Gelap, kecamatan Laren pada umumnya

kerugian tersebut antara lain :

- Anggaran dana pilkades yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.

81.740.000,-

- Nama baik Penggugat dimata masyarakat desa gelap yang dianggap telah

gagal melaksanakan pilkades desa Gelap

- Tidak adanya kepastian hokum bagi Penggugat maupun masyarakat dsa

Gelap terkait hasil pelaksanaan pilkades

Bahwa mengingat proses pilkades desa Gelap telah terlaksana sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menghasilkan

calon Kepala Desa atas nama AGUS SYAIFUDDIN maka sudah sewajarnya dan

sepantasnya pelaksanaan pemilihan kepala desa Gelap sah terlaksana.

Tingkat Penyelesaian :

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu 27 Nopember 2013

Majelis Hakim telah membacakan putusan dalam perkara Tata Usaha Negara

nomor : 141/G/2013/PTUN.SBY yang amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima

- Menyatakan gugatan Penggugat intervensi tidak diterima

- Menhukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Terhadap putusan tersebut Penggugat belum menyatakan mengajukan banding

INOVASI dan Pelayanan Unggulan :

1. Mengadministrasi permohonan untuk mewakili instansi Pemerintah / BUMN /

BUMD dilaksanakan 1 (satu) hari sejak diterima di Bidang Datun.

2. Membuat telaahan untuk menentukan apakah Kejaksaan mempunyai wewenang

untuk menyelesaikan masalah dari pemohon dalam waktu 1 s/d 7 hari.

3. Menerbitkan Surat Kuasa Khusus 1 (satu) hari setelah telaahan mendapat

persetujuan pimpinan.

4. Pelayanan konsultasi hukum / penanganan perkara kepada masyarakat secara

cepat tanpa perlu menunggu lama dengan lingkungan yang aman, nyaman dan

sejuk.

5. Menyebarluaskan informasi kepada warga masyarakat yang memerlukan

penjelasan atas berbagai permasalahan hukum saat dilakukan pelayanan hukum

supaya tidak segan meminta pelayanan hukum kepada Kejaksaan Negeri

Lamongan.

6. Dalam hal upaya bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa (Bank) untuk

penyelesaian kredit yang efektif dan efesien, melibatkan Dinas / Instansi dimana

Debitur masih bekerja atau menjadi pegawai di Instansi tersebut, dengan melibat

kemampuan ekonomi atau penghasilan debitur untu membayar kredit.

5. rekapitulasi penanganan perkara tindak … · web viewmenyusun daftar urut kepangkatan (duk) ;...

Documents