4.1.19 urusan wajib kesatuan bangsa dan politik...

H a l - 3 1 9

B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3

4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

4.1.19.1 KONDISI UMUM

Secara demografis kondisi wilayah Kota Semarang pada tahun 2013

memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak + 1,7 juta jiwa

dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan

secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM2

yang membentuk suatu kota yang memiliki ciri khas kota pegunungan dan

kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di

atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai

ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi demografis

tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang

SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan kondisi geografis menyimpan potensi bencana terutama banjir

dan tanah longsor.

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan

kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi,

dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman,

ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan

konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi

politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan

ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan kenyamanan

lingkungan, mencegah dan menanggulangi bencana.

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat

yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh

pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara.

Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya

keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik

adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga

H a l - 3 2 0



pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan

aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah

bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan

ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai

salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya

keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman

yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat

meresahkan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

di Kota Semarang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi

Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Semarang. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota

Semarang.

4.1.19.2 KEBIJAKAN PROGRAM

Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah pada urusan wajib

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Pemerintah Kota Semarang

pada tahun 2013, dilaksanakan melalui program penunjang dan program

pelaksanaan urusan.

Adapun program penunjang tesebut adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Kebijakan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan

administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kebijakan program ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.

H a l - 3 2 1



3. Program peningkatan disiplin aparatur.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran aparatur

dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau

kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan akuntabilitas

anggaran dan pelaporan hasil kerja.

Sedangkan program pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada terciptanya kondusifitas wilayah,

stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah.

2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai

kebangsaan dan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila.

3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan peran serta

masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik

dan keamanan wilayah.

4. Program pendidikan politik masyarakat.

Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman

masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai

warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat

dimuka umum.

5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.

Kebijakan program ini diarahkan kepada perlindungan kepada masyarakat

dari ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana.

H a l - 3 2 2



4.1.19.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.19.3.1 PENDANAAN

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada

tahun 2013 adalah sebesar Rp. 15.172.168.200,-. Dengan perincian Rp.

5.136.017.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.036.151.200,- untuk

program pelaksanaan urusan. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan

urusan adalah sebagai berikut :

Anggaran penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam

Negeri

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE

(%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 18.137.500 90,69 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 20.000.000 11.154.482 55,77

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

8.000.000 7.255.000 90,69

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 58.590.000 83,70 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.000.000 38.000.000 100,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.350.000 87,00

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 36.149.000 60,25 8. Penyediaan Peratalan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00 9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang – Undangan 10.000.000 7.800.000 78,00

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.600.000 20.764.500 35,43 11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 217.187.200 212.572.200 97,88

JUMLAH SKPD 509.787.200 417.772.682 81,95

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 118.494.000 74,36 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 192.000.000 163.473.196 85,14

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000 32.900.000 97,92 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 75.000.000 100,00 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 100,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 17.000.000 100,00

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 100,00 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 30.000.000 100,00 9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 278.580.000 278.577.000 100,00

10. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

10.000.000 10.000.000 100,00

11. Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital

853.100.000 825.459.655 96,76

JUMLAH SKPD 1.710.634.000 1.612.903.851 94,29

JUMLAH PROGRAM 2.220.421.200 2.030.676.533 91,45

H a l - 3 2 3



2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 80.500.000 78.500.000 97,52 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 300.452.800 286.438.100 95,34

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

40.000.000 18.272.500 45,68

4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

160.000.000 134.140.000 83,84

JUMLAH SKPD 580.952.800 517.350.600 89,05

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.000.000 69.521.000 99,32 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 44.613.000 44.600.000 99,97

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

938.820.000 938.530.000 99,97

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

70.000.000 70.000.000 100,00

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 8.000.000 8.000.000 100,00 6. Operasional Website Satpol PP Kota

Semarang 5.500.000 5.500.000 100,00

7. Pengelolaan SMS Gateway Satpol PP Kota Semarang

5.500.000 5.500.000 100,00

JUMLAH SKPD 1.142.433.000 1.141.651.000 99,93

JUMLAH PROGRAM 1.723.385.800 1.659.001.600 96,26

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

300.000.000 278.134.500 92,71

JUMLAH SKPD 300.000.000 278.134.500 92,71

JUMLAH PROGRAM 300.000.000 278.134.500 92,71

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur 106.150.000 90.067.000 84,85

JUMLAH SKPD 106.150.000 90.067.000 84,85

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya

Manusia 250.000.000 245.625.000 98,25

2. Pengiriman Diklat Dasar Satpol PP 250.000.000 219.775.000 87,91 3. Bintek Peningkatan Kemampuan PPNS 30.000.000 30.000.000 100,00

H a l - 3 2 4




(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

4. Bintek Penegakan Perda 30.000.000 30.000.000 100,00 5. Kerjasama Peningkatan Ketertiban dan

Keamanan Kota Semarang 60.000.000 60.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 620.000.000 585.400.000 94,42

JUMLAH PROGRAM 726.150.000 675.467.000 93,02

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.500.000 2.500.000 100,00 2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran 2.500.000 2.500.000 100,00

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.500.000 3.500.000 100,00

4. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 9.000.000 8.400.000 93,33 5. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu 32.400.000 32.400.000 100,00

6. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

3.000.000 2.900.000 96,67

7. Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 3.000.000 3.000.000 100,00 8. Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja

Pertanggung Jawaban) 3.500.000 2.850.000 81,43

9. Penyusunan Program Kerja SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00 10. Penyusunan Profil SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 65.400.000 64.050.000 97,94

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.765.000 4.765.000 100,00 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran 4.765.000 4.765.000 100,00

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9.000.000 9.000.000 100,00

4. Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

8.900.000 8.900.000 100,00

5. Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban)

7.980.000 7.980.000 100,00

6. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

45.540.000 44.240.000 97,15

7. Penyusunan RKA dan DPA 3.960.000 3.960.000 100,00 8. Penyusunan RKA perubahan dan DPA

perubahan 4.840.000 4.840.000 100,00

9. Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 10.910.000 10.910.000 100,00

JUMLAH SKPD 100.660.000 99.360.000 98,71

JUMLAH PROGRAM 166.060.000 163.410.000 98,40

H a l - 3 2 5



4.1.19.3.1.2 Anggaran program pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam Negeri

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat

Hiburan dan Keramaian Umum 60.000.000 56.950.000 94,92

2. Pengamanan Tertutup Pejabat Negara, Hari Jadi dan Hari Besar.

115.000.000 115.000.000 100

3. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda

42.000.000 38.895.600 92,61

4. Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik

124.000.000 124.000.000 100

5. Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-norma dan Aturan bagi WNA

94.000.000 91.734.100 97,59

6. Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Kominda

120.000.000 120.000.000 100

7. Peningkatan Kesadaran Bela Negara 132.000.000 124.960.150 94,67

JUMLAH SKPD 687.000.000 671.539.850 97,75

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Pengerahan Linmas 392.440.000 388.634.000 99,03

2. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling

100.000.000 96.660.000 96,66

3. Fasilitasi Pelatihan Linmas Yang diselenggarakan Provinsi

25.000.000 23.070.000 92,28

4. Posko Kewaspadaan Linmas 475.180.000 460.770.000 96,97

5. Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas 143.500.000 140.200.000 97,70

JUMLAH SKPD 1.136.120.000 1.109.334.000 97,64

JUMLAH PROGRAM 1.823.120.000 1.780.873.850 97,68

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 240.000.000 239.041.250 99,60

2. Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS 85.000.000 82.230.000 96,74 3. Kemah Kebangsaan Generasi Muda

Pembauran 206.000.000 203.500.000 98,79

4. Pengelolaan Ormas / LSM 71.160.000 61.037.500 85,78 5. Kerjasama Pemda dengan Ormas/ LSM/

Lembaga Nirlaba lainnya 50.000.000 48.065.000 96,13

6. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Mmasyarakat Serta Alkulturasi Budaya.

117.750.000 116.490.400 98,93

7. Pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang 500.000.000 308.845.000 61,77 8. Pembinaan Organisasi Kepemudaan / OKP 300.000.000 184.254.800 61,42

H a l - 3 2 6




(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

9. Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan

61.090.000 54.945.000 89,94

JUMLAH SKPD 1.631.000.000 1.298.408.950 79,61


1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa

150.000.000 150.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 150.000.000 150.000.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 1.781.000.000 1.448.408.950 81,33

Keterangan :

Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan Korp

Pegawai Kota Semarang dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan /

OKP penyerapan anggarannya kurang optimal. Hal ini disebabkan karena

anggaran ini merupakan fasilitasi kegiatan bagi KORPRI dan KNPI yang

penyerapan anggaranya tergantung kepada aktivitas kedua organisasi

tersebut.

3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Pengelolaan Bantuan Hibah 49.000.000 44.347.700 90,51 2. Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan

Bangsa 46.000.000 45.725.000 99,40

JUMLAH SKPD 95.000.000 90.072.700 94,81

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat

Terhadap Gangguan Trantibmas dan Terjadinya Bencana

622.076.000 619.201.599 99,54

2. HUT Linmas 60.000.000 56.196.000 93,66 3. Dukungan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Anggota Linmas Non PNS 53.000.000 53.000.000 100,00

4. Penegakan Hukum dan HAM 1.591.152.000 1.560.732.800 98,09

JUMLAH SKPD 2.326.228.000 2.289.130.399 98,41

JUMLAH PROGRAM 2.421.228.000 2.379.203.099 98,26

4. Program pendidikan politik masyarakat



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Kesbangpol 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parpol 75.000.000 66.788.600 89,05 2. Pengelolaan Bantuan Parpol 75.000.000 49.542.500 66,06 3. Pendidikan Politik bagi Masyarakat 236.700.000 217.059.630 91,70

H a l - 3 2 7




(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

4. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat 171.850.000 129.962.050 75,63 5. Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi

Aparatur dan Element Masyarakat 75.000.000 57.319.100 76,43

6. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/ LSM/ Toga dan Toma

75.000.000 59.334.600 79,11

7. Fasilitasi Sukses Pilkada Gubernur Jateng 164.900.000 143.756.600 87,18 8. Penertiban Atribut Parpol Peserta Pilkada

Gubernur 93.600.000 91.427.000 97,68

9. Fasilitasi Atribut Parpol/Baliho Cagub Cawagub

123.550.000 121.054.450 97,98

JUMLAH SKPD 1.090.600.000 936.244.530 85,85


1. PAM TAKSUNG (Perlindungan Masyarakat) 500.000.000 495.446.000 99,09

JUMLAH SKPD 500.000.000 495.446.000 99,09

SKPD: Sekretariat Daerah

1. Fasilitasi dan sosialisasi hubungan antar lembaga dan refleksi hari otonomi daerah

100.000.000 87.166.700 87,17

JUMLAH SKPD 100.000.000 87.166.700 87,17

JUMLAH PROGRAM 1.690.600.000 1.518.857.230 89,84

5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana



(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PERSEN TASE (%)

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

70.688.000 56.293.000 79,64

2. Pengadaan Logistik Dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara

435.910.000 418.682.000 96,05

3. Gladi Lapang Penanganan Bencana 176.950.000 156.669.000 88,54 4. Operasional Posko dan Penanganan Bencana

Kota Semarang 604.073.200 591.177.442 97,87

5. Penanggulangan dan evakuasi korban bencana

112.170.000 104.000.000 92,72

6. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana

313.260.000 300.455.000 95,91

7. Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi Pra, Pasca Bencana di Wilayah Rawan

88.605.000 84.705.000 95,60

8. Monitoring dan Evaluasi Bencana 76.675.000 75.000.000 97,82 9. Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 29.350.000 20.910.000 71,24 10 Kelurahan Siaga Bencana 237.522.000 228.748.000 96,31 11. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko

Bencana (FPRB) Kota Semarang 75.000.000 75.000.000 100,00

12. Pengelolaan Bansos Kepada Korban Bencana 50.000.000 - - 13. Percepatan Penanganan Bencana Oleh Tim

Reaksi Cepat Dan Tim Kaji Cepat 50.000.000 49.550.000 99,10

JUMLAH SKPD 2.320.203.200 2.161.189.442 93,15

JUMLAH PROGRAM 2.320.203.200 2.161.189.442 93,15

H a l - 3 2 8



Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pengelolaan bansos

kepada korban bencana tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena

penganggaran kegiatan tersebut dilakukan pada perubahan anggaran tahun

2013 sehingga kesulitan untuk merealisasikanya, namun demikian bantuan

sosial berupa uang kepada korban bencana tetap diberikan.

4.1.19.3.2 HASIL YANG DICAPAI

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik

dan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan

program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.

Program ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial politik,

keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Program ini dilaksanakan

oleh Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan

fungsi dan perannya masing masing.Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan

Kesbangpol menjalankan peran sebagai soft security dengan melaksanakan

fungsi koordinatif vertikal dan horizontal, kewaspadaan, pendeteksian,

pencegahan, pengamanan tertutup, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat

sebagai soft security. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan

peran sebagai hard security dengan melaksanakan fungsi penegakan hukum

tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota), penindakan non

yustisial, pengamanan terbuka, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat

sebagai hard security.

Stabilitas bidang sosial politik selama tahun 2013 tetap terjaga dengan

baik dan kondusif, salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan

sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA (suku, agama, ras dan

antar golongan) selama tahun 2013.

Kondisi masyarakat Kota Semarang yang majemuk tetap menimbulkan

potensi kerusuhan sosial / konflik sosial, namun dengan berbagai macam

upaya kejadian kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA

dapat dieliminasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan

deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman dan gangguan stabilitas sosial

H a l - 3 2 9



politik secara komprehensif dan terpadu antar Kementerian/Lembaga Negara

yang berada di wilayah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang.

Keterpaduan upaya deteksi dini dan cegah dini dilaksanakan melalui

wadah Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/04/2013 tanggal 2 Januari

2012. KOMINDA terdiri beberapa Intitusi Pemerintah yang menjalankan funsi

inteligen yaitu Badan Kesbangpol, BIN Daerah Jawa Tengah, Polrestabes

Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Kodim 0733/BS Semarang, Kantor

Imigrasi Semarang dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

Pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam deteksi dini dan

cegah dini dari ancaman stabilitas sosial politik diwujudkan dalam wadah

Organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/253 tanggal 23

Juni 2010. Kegiatan Kominda dan FKDM adalah mencari, mengumpulkan

data, saling tukar menukar informasi dan bahan keterangan dari berbagai

sumber mengenai potensi dan gejala gangguan stabilitas sosial politik.

Dengan adanya kegiatan tersebut Kementerian/Lembaga Negara yang

berada di wilayah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarangdapat

mengetahui sejak dini setiap issue sosial politik yang berkembang ditengah

masyarakat dan dapat dilakukan cegah dini dan tindakan dini sesuai dengan

kewenangan masing – masing.

Sebagai negara demokrasi apabila ada kelompok masyarakat yang

ingin menyampaikan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang berbeda,

termasuk protes-protesnya di muka umum (unjuk rasa) haruslah dihormati

oleh semua pihak, akan tetapi apabila unjuk rasa dilakukan secara anarkhis

dapat mengganggu stabilitas sosial politik, ketentraman dan ketertiban

umum.

Selama tahun 2013 unjuk rasa yang terjadi sebanyak 124 kali, baik

yang ditujukan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di level

Provinsi maupun level Kota Semarang. Dari sekian banyak kejadian unjuk

rasa, yang paling dominan adalah unjuk rasa kelompok buruh dalam

menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota disusul kemudian unjuk rasa

penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak dimana pada tanggal 22 Juni 2013

Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar

Minyak bersubsidi sebesar 30% - 35%.

H a l - 3 3 0



Penanganan terhadap unjuk rasa dilakukan melalui penjelasan tentang

latar belakang, maksud dan tujuan suatu kebijakan atau keputusan diambil

serta mengakomodir tuntutan para pengujuk rasa yang disesuiakan dengan

ketentuan peratuan perundang-undangan oleh pejabat yang berkompeten.

Dengan penanganan tersebut unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2013

tidak sampai terjadi tindakan anarkis dan tidak melakukan pengerusakan

fasilitas umum sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas sosial politik,

keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Selain menciptakan stabilitas sosial politik, program ini juga

mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

tenteram, tertib, dan teratur.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Satuan

Polisi Pamong Praja oleh peraturan perundang-undangan diberikan

kewenangan sebagai berikut :

1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;

2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat;

4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda

dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam menggunakan kewenangan dan mencegah penyalahgunaan

kewenangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran peraturan

H a l - 3 3 1



daerah atau penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kota Semarang

memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 54 buah,

selama tahun 2013 telah dilakukan penertiban non yustisial terhadap

pelanggaran 24 buah peraturan daerah.

Penegakan peraturan daerah tersebut difokuskan pada peraturan

daerah yang frekuensi pelanggarannya tinggi dan memiliki pengaruh strategis

terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Identifikasi

pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan

melalui patroli wilayah yang dilakukan sebanyak 139 kegiatan, selain itu

identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan masyarakat salah

satunya melalui SMS gateway sebanyak 37 pengaduan. Dan laporan dari

SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 294

laporan.

Selama tahun 2013 tercatat sebanyak 598 pelanggaran peraturan

daerah, dan telah dilakukan 845 operasi penertiban. Dari 54 peraturan

daerah yang mengandung sanksi, yang sering ditegakkan adalah sebanyak

24 buah peraturan daerah, yaitu :

1) Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang

Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang.

2) Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang

Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati

II Semarang.

3) Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 6 Tahun1993 Tentang

Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang.

4) Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan

Pasar.

5) Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

6) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

7) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Reklame.

8) Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian

Lingkungan Hidup.


H a l - 3 3 2



Pendidikan di Kota Semarang.

10) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.


Administrasi Kependudukan.

12) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan

Gedung.

13) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol.

14) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan.

15) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun2011 Tentang Pajak Hotel.

16) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

17) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

18) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

19) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

20) Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan.

21) Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan

Jalan Masuk.

22) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum di Kota Semarang.


Usaha di Kota Semarang.


Tertentu di Kota Semarang.

Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan telah dilakukan

pemberdayaan masyarakat melalui wadah Satuan Perlindungan Masyarakat

(Satlinmas) yang didefinisikan sebagai warga masyarakat yang disiapkan dan

dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,

serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial kemasyarakatan.

Untuk membantu aparat pemerintah dalam mengatasi gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memelihara situasi

kondisi wilayah agar senantiasa kondusif, maka Satlinmas mempunyai fungsi

sebagai berikut :

H a l - 3 3 3



1) Sebagai mobilisasi yang sewaktu-waktu siap dikerahkan dalam

membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2) Sebagai ujung tombak / garda terdepan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3) Sebagai pintu awal informasi dan memberikan laporan kepada instansi

terkait atas setiap kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan dan

ketentraman lingkungan.

Pada tahun 2013 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan

memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.404 orang,

meningkat dibandingkan tahun 2012 sebanyak 6.667 orang.

Pemenuhan sarana anggota Linmas khususnya Pakaian Dinas

Lapangan (PDL) secara periodik 5 (lima) tahun sekali telah disediakan oleh

Pemerintah Pusat bersamaan dengan penugasan anggota linmas dalam

pengamanan TPS Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan Pemerintah Kota

Semarang pada tahun 2013 memberikan sarana berupa Pakaian Dinas

Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya sebanyak 310 unit.

Untuk regenerasi anggota Linmas pada tahun 2013 telah dilaksanakan

rekrutmen dilanjutkan pelatihan untuk memberikan pembekalan pengetahuan

dan keterampilan dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat sebanyak 150 orang yang berusia 25 – 35 tahun.

Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga aktif mengirimkan anggota Linmas

dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jateng

guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sebanyak 54 orang.

Bagi anggota Linmas yang meninggal dunia Pemerintah Kota Semarang

telah memberikan fasilitas pemakamannya, pada tahun 2013 anggota Linmas

yang meninggal dunia yang telah mendapatkan fasilitasi pemakaman

sebanyak 33 orang.

Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan

dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan

(Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan

(Siskamling) sebanyak 3.065 unit.

Pemerintah Kota Semarang mengerahkan secara aktif anggota Linmas

dalam pengamanan terbuka beberapa obyek vital dan setiap event yang

H a l - 3 3 4



melibatkan massa. Anggota Linmas dapat melaporkan setiap kejadian

gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

selama 24 jam kepada Posko Kewaspadaan Linmas yang berada di Kantor

Satpol PP. Selain berfungsi sebagai tempat melaporkan kejadian, Posko

Kewaspadaan Linmas juga melakukan pemantauan wilayah secara langsung

melalui patroli dan pemantauan tidak langsung melalui sistem radio

komunikasi.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang

diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta

kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal

Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak

dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama

dan keyakinan.

Wawasan kebangsaan sangat mutlak untuk dimiliki oleh setiap warga

negara Indonesia, wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya,

tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya

menegakan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa diaplikasikan

pada kehidupannya sehari-hari. Diperlukan upaya-upaya untuk

mengembangkan wawasan kebangsaaan secara terus menerus agar bangsa

Indonesia tidak kehilangan jati diri atau karakternya seiring dengan dunia

yang semakin mengglobal. Karakter bangsa Indonesia tercermin dalam nilai –

nilai Pancasila oleh karena itu pelaksanaan program pengembangan

wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi setiap warga

negara Indonesia.

Pada tahun 2013 telah terwujud kehidupan antar umat beragama yang

rukun berdampingan secara harmonis, saling hormat menghormati dan

bertoleransi, yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat

beragama pada tahun 2013. Selain itu pemerintah telah memberikan jaminan

kemerdekaan setiap umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya

masing-masing tanpa adanya diskriminasi terhadap umat minoritas dan

dominasi mayoritas. Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi

efektif antar tokoh dari enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi efektif antara tokoh agama, tokoh

H a l - 3 3 5



masyarakat dengan pemerintah yang terwadahi dalam Paguyuban

Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas).

Selama tahun 2013 FKUB telah melakukan pertemuan antar pengurus

organisasi keagamaan sebanyak 3 kegiatan. Sedangkan Paguyuban

Petamas telah melaksanakan pertemuan antar tokoh agama, tokoh

masyarakat dan pemerintah sebanyak 2 kegiatan. Dengan adanya

pertemuan tersebut dapat menjadi media komunikasi untuk membahas

permasalahan hubungan antar umat beragama sehingga tercapai suatu

permusyawaratan.

Terkait dengan kebebasan beribadah pemerintah telah memberikan

jaminan kebebasan beribadah, perlindungan terhadap keberadaan dan

aktivitas tempat ibadah dengan menerbitkan ijin prinsip pendirian rumah

ibadah dan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah

ibadat. Selama tahun 2013 telah diterbitkan 4 buah ijin prinsip pendirian

rumah ibadah dan telah menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul

akibat rencana pembangunan rumah ibadat dan tempat pembinaan imam

Gereja Isa Almasih Pringgading.

Dalam rangka memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan

melaksanakan pembauran kebangsaan kepada generasi muda telak

dilaksanakan melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkemahan yang

diikuti oleh 200 generasi muda yang mewakili unsur suku, agama dan

kelompok yang pluralis. Melalui kegiatan ini telah mampu menyadarkan arti

pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan serta mengingatkan

karakter asli bangsa Indonesia diera globalisasi yang penuh dengan

keterbukaan. Selain itu terkait dengan pengembangkan nilai-nilai kebangsaan

dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda telah dilakukan melalui

kegiatan lomba lagu daerah dan lagu perjuangan yang diikuti oleh 405 orang

peserta. Dengan kegiatan tersebut telah mengingatkan para generasi muda

keberadaan seni budaya daerah ditengah pengaruh seni budaya asing serta

meningkatkan rasa cinta tanah air.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyaratan, Pemerintah telah mensosialiasikan UU tersebut

kepada 158 orang pengurus Ormas dan 27 orang dari unsur pemerintahan

yang ada di wilayah kota Semarang sebagai pelaksana UU tersebut. Dari

sosialisasi tersebut telah menghasilkan persamaan persepsi dari isi dan

H a l - 3 3 6



makna dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas.

Dengan diberlakukannya UU tersebut telah terjadi perubahan paradigma

pengaturan Ormas oleh pemerintah yang sebelumnya berbasis pembinaan

berubah menjadi berbasis pemberdayaan.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang telah

melaksanakan peran pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap

Ormas yang keberadaan dan aktivitasnya ada di wilayah Kota Semarang.

Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas bertujuan agar

keberadaan Ormas dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara

dan menghindari keberadaan Ormas yang meresahkan masyarakat,

memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta merongrong NKRI.

Sampai dengan tahun 2013 Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kota

Semarang sebanyak 180 organisasi yang dibuktikan dengan kepemilikan

Surat Keterangan Terdaftar. Sedangkan pemberdayaan Ormas dilakukan

dengan 3 cara yaitu :

a. Melibatkan secara aktif pengurus dan anggota ormas dalam kegiatan-

kegiatan pemerintahan yang bersifat sosial kemasyarakatan, sosialisasi

empat pilar kebangsaan dan pendidikan politik dalam arti luas.

b. Memberikan stimulan berupa dana hibah yang bersumber dari APBD

Kota Semarang, untuk tahun 2013 dana hibah yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Semarang kepada Ormas sebesar Rp. 415.000.000,-

(empat ratus limas belas juta rupiah).

c. Mengadakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Ormas dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri, dengan metode pengadaan jasa secara swakelola.

Kegiatan ini sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 44 Tahun

2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga

Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri. Dengan kegiatan ini keberadaan Ormas telah dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat dan membantu mensukseskan program

pemerintah.

Sedangkan pengawasan Ormas dilakukan dengan melakukan

monitoring aktivitas eksternal Ormas, monitoring ini dijadikan sebagai sarana

pengendalian terhadap keberadaan dan aktivitas ormas agar tidak melanggar

H a l - 3 3 7



ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Definisi politik secara luas adalah serangkaian kegiatan yang

menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu, politik

membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power),

pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid),

dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Sedangkan definisi

politik secara sempit adalah cara-cara untuk meraih suatu kekuasaan.

Pendidikan politik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang adalah

pendidikan politik secara luas, bukan hanya memberikan pemahaman

tentang seluk beluk Pemilihan Umum akan tetapi lebih ditekankan untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak

dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik termasuk

penyampaian pendapat dimuka umum.

Terkait dengan pendidikan politik, pada tahun 2013 Pemerintah Kota

Semarang telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan berupa sosialisasi,

penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah,

tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus

ormas dan pengurus parpol, telah dapat memberikan pemahaman secara

komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya etika

berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab.

Program pendidikan politik diaplikasikan juga dengan melaksanakan

monitoring keberadaan Partai Politik tingkat Kota Semarang, sehingga dapat

diketahui keberadaannya. Pada tahun 2013 di tingkat Kota Semarang

terdapat 37 Partai Politik. Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota

Semarang telah diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.788.567.125

dengan perincian sebagai berikut :

1. Partai Demokrat : Rp. 260.714.950,-

2. PDIP : Rp.152.602.900,-

3. PKS : Rp. 87.778.600,-

4. PAN : Rp. 64.895.850,-

5. Partai GOLKAR : Rp. 81.837.300,-

H a l - 3 3 8



Bantuan keuangan tersebut sebagian besar digunakan untuk pendidikan

politik.

Dalam rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah periode 2013 – 2018, Pemerintah Kota Semarang turut serta

memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi secara visual dan verbal,

penertiban atribut partai politik/calon gubenur dan wakil gubernur serta

pengamanan tidak langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan

suara di tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan dan di tingkat KPU

Kota Semarang. Secara umum penyelenggaraan tahap – tahap pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di wilayah Kota

Semarang berjalan dengan baik, tertib dan teratur sesuai dengan jadwal dan

ketentuan yang dibuat.

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Potensi utama bencana yang ada di wilayah Kota Semarang adalah

banjir baik yang disebabkan oleh curah hujan atau rob air laut, potensi

lainnya adalah tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran.

Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana dan

telah mengantisipasi untuk mengurangi dampak akibat bencana yang akan

terjadi.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana bertujuan

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana

secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca

bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan penjelasan sebagai

berikut :

1) Melaksanakan mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko

bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi

ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan menyebarluaskan

informasi potensi bencana, gladi lapang penanganan bencana,

pembentukan kelurahan siaga bencana, penambahan sarana dan

6. Partai GERINDRA : Rp. 50.613.675,-

7. PKB : Rp. 33.208.475,-

8. Partai HANURA : Rp. 26.147.550,-

9. PPP : Rp. 30.767.825,-

H a l - 3 3 9



prasarana penangangan bencana, penyiapan logistik berupa bahan

makanan dan obat-obatan serta pembentukan Forum Pengurangan

Resiko Bencana. Dengan dilaksanaakannya mitigasi bencana ini telah

dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi

kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi bencana pada suatu wilayah

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa

aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan

kegiatan masyarakat. Selain itu juga telah meningkatkan kemampuan

aparatur dan masyarakat beserta sarana dan prasarana dalam kesiapan

menghadapi bencana.

2) Melaksanakan kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui

langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilaksanakan

dengan mengoperasionalkan posko penanggulangan bencana yang

bersiaga 24 jam untuk memantau dan menerima laporan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya kesiapsiagaan ini telah mampu melakukan

tindakan pertama setiap terjadi kejadian yang diakibatkan oleh bencana.

3) Melaksanakan tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, yang

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan

penyelamatan. Dalam masa tanggap darurat bencana melibatkan

berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur

pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota

Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Linmas, Satgana dan PMI.

Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam

organisasi sosial seperti Ubaloka, Semargana, Granat Rescue, Bankom

dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya tanggap darurat bencana ini

telah mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan pada saat

bencana terjadi.

4) Melaksanakan rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan

pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai

tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan dengan

H a l - 3 4 0



memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kepada

para korban bencana, dengan bantuan ini masyarakat korban bencana

telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan

diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali berjalan secara wajar

dalam segala aspek kehidupannya. Pada tahun 2013 bantuan sosial

berupa uang yang telah diberikan kepada para korban bencana adalah

sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

4.1.19.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Berdasarkan data Pemilu tahun 2009 sampai dengan data Pemilihan

Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih

kecenderungan menurun, hal ini akan berdampak pada turunnya tingkat

legitimasi pemilihan umum.

2. Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan

besarnya jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal

sementara di wilayah Kota Semarang. Dalam mencari penghidupan, para

pendatang baru tersebut sebagian besar tidak mengetahui atau

memahami larangan-larangan yang tercantum dalam peraturan daerah

Kota Semarang, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran

terhadap peraturan daerah khususnya peraturan tentang pedagang kaki

Lima, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, administrasi

kependudukan, pelacuran, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

3. Pertumbuhan pemukiman yang semakin pesat dan jumlah penduduk

yang semakin bertambah konsekuensinya membutuhkan anggota Linmas

yang semakin banyak sebagai garda terdepan dalam pelayanan bidang

keamanan. Karena masyarakat tidak tertarik dan tidak berminat untuk

menjadi anggota linmas maka jumlah kebutuhan linmas dengan jumlah

pertambahan linmas tidak sebanding mengakibatkan pelayanan bidang

keamanan tidak optimal.

4.1.19.5 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan

Pemilihan Kepala Daerah, akan ditingkatkan kuantitas dan kualitas

pendidikan politik dalam arti luas kepada aparatur pemerintah,

masyarakat dan partai politik.

H a l - 3 4 1



2. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah secara langsung

maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pendatang baru,

agar memahami ketentuan dalam peraturan daerah sehingga dapat

menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum, disamping adanya

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan

hukum dan pemberian sanksi. Pemberdayaan masyarakat agar turut

serta mengawasi dan aktif melaporkan pelanggaran peraturan daerah

yang terjadi disekitarnya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota

Semarang.

3. Meningkatkan kesejahteraan anggota linmas dengan pemberian

seragam, tali asih/santunan pemakaman dan meningkatkan peran serta

Linmas dalam kegiatan pemerintahan sehingga dapat menarik

masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas.

4.1.19 urusan wajib kesatuan bangsa dan politik...

Documents