giro wajib minimum

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Rupiah dan Valuta Asing Giro Wajib Minimum

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Tim Penyusun Ramlan Ginting

Chandra Murniadi Gantiah Wuryandani

Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi Wirza Ayu Novriana

Pri Hartini Tresna Kholilah

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Rupiah dan Valuta Asing

Kewajiban Giro Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

mailto:[email protected]

Likuiditas Rupiah dan Valas Kewajiban Giro Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i Rekam Jejak Regulasi Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Hal. ii

Dasar Hukum Hal. iii Regulasi Terkait Hal. iii Regulasi Bank Indonesia Hal. iii – iv

Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

Ketentuan Umum Par. 1 Hal. 1 – 3

Pemenuhan Giro Wajib Minimum Par. 2 – 5 Hal. 3 – 5

Rekening Giro pada Bank Indonesia Par. 6 Hal. 5

Perhitungan Giro Wajib Minimum Par. 7 – 14 Hal. 6 – 15

Pelaporan Par. 15 Hal. 15

Jasa Giro Par. 16 – 17 Hal. 15 – 19

Sanksi Par. 18 – 21 Hal. 19 – 29

Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketentuan Umum Par. 22 – 26 Hal. 30 – 32

Rekening Giro pada Bank Indonesia Par. 27 – 28 Hal. 32 – 33

Tata Cara Pemeliharaan Perhitungan Giro Wajib Minimum Par. 29 – 31 Hal. 33 – 36 Tata Cara Perhitungan Rasio Pembiayaan dalam Rupiah Terhadap Dana Pihak Keyiga dalam Rupiah Par. 32 Hal. 36 – 37

Pelaporan Par. 33 Hal. 37

Sanksi Par. 34 – 39 Hal. 37 – 41

Lampiran Hal. 42 – 59 Lampiran 1 : Contoh Perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah Hal. 42 – 48

Lampiran 2 : Contoh Perhitungan GWM LDR dalam Rupiah Hal. 49 – 53

Lampiran 3 : Contoh Perhitungan Sanksi dalam GWM Hal. 54 – 59


ii

Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Giro Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

13/10/PBI/2011Perubahan atas 12/19/PBI/

2010

12/19/PBI/2010GWM Bank Umum pada BI

dlm Rp & Valas

10/25/PBI/2008Per. atas 10/19/PBI/2008

10/19/PBI/2008GWM BU pd BI dlm Rp & Valas

7/49/PBI/2005Per. Ke-2 atas 6/15/PBI/2004

7/29/PBI/2005Per. atas 6/15/PBI/2004

6/15/PBI/2004GWM BU pd BI dlm Rp &

Valas

31/55/KEP/DIR/1998Perubahan atas

31/2A/KEP/DIR/1998

31/2B/KEP/DIR/1998Perubahan keempat atas

28/113/KEP/DIR/1995

10/23/PBI/2008Perubahan Ke-2 atas 6/21/

PBI/2004

8/23/PBI/2006Perubahan atas 6/21/PBI/

2004

6/21/PBI/2004GWM dlm Rp & Valas BUS

2/7/PBI/2000GWM dlm Rp & Valas BUS

31/2A/KEP/DIR/1998Perubahan atas

30/271/KEP/DIR/1998

30/271/KEP/DIR/1998Fasilitas Diskonto,

Pelanggaran GWM dlm Rp & Saldo Giro Negatif pd BI

30/86/KEP/DIR/1997Perubahan Ke-3 atas

28/113/KEP/DIR/1995

30/89A/KEP/DIR1997Perubahan kedua atas28/113/KEP/DIR/1995

29/87A/KEP/DIR/1996Perubahan atas

28/113/KEP/DIR/1995

28/113/KEP/DIR/1995GWM BU pd BI dlm Rp &

Valas

Ps. 4

Ps. 11

Ps. 4, penjelasan Ps. 18 ayat (2), Ps. 18 ayat (3)

SE 11/29/DPNP 2009

Ps 1, Ps. 2(3), Ps 4A, Ps 5, Ps 5, Ps 7, Ps 9, Ps 11 & Ps 12 (dihapus), Ps 13, Ps 15, Ps

15A, Ps 15B, Ps 16A

SE 10/33/DPNP 2008

SE 9/11/DPNP/2007

SE 7/42/DPNP 2005

Ps 1 angka 5, Ps 3, Ps 5, Ps 7, Penjelasan Ps 11 (1), Ps 12 Ps 13, Penjelasan Ps 14,

Penjelasan Ps 15 (2), Ps 16SE 6/26/DPNP 2004

SE 7/54/DPNP/2007

SE 6/24/DPNP 2004

SE 31/7/UPPB 1998Tatacara Penyediaan Fasilitas Diskonto, Perhitungan Sanksi

Kewajiban Membayar atas Pelanggaran GWM dlm Rp &

Valas

Ps. 11

Butir II.1, Butir IV.2

SE 28/10/UPPB/1995

SE 30/10/UPPB 1997

SE 31/02/UPPB 1998 SE 31/01/UPPB 1998SE 30/18/UPPB 1998

Ps 13 ayat (1) huruf a

SE 30/08/UPPB 1997

SE 29/03/UPPB 1996

Angka V butir 1

Ps 13

Ps 13

25/113/KEP/DIR/1992OSIPLAPMING

SE 25/3/BPPP/1992

SE 21/22/BPPP/1989

21/81/KEP/DIR/1989Pemeliharaan Likuiditas

Wajib Minimum dlm Rp & Valas oleh Bank & LKBB

SE 21/13/BPPP/1988


Wajib Minimum dlm Valas bagi Bank Devisa

SE 21/12/BPPP/1988


Wajib Minimum dlm Rp bagi Bank & LKBB

Ps 2Ps 2

SE 21/5/UKU/1988

21/54/KEP/DIR/1988Penyediaan Fasilitas

Diskonto dlm Rp

penyempurnaan penyempurnaan

-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara-Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum -Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 2/24/ PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern-Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum-Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement-Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/ 32/PBI/2009 tentang -Perubahan Keempat atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 2/24/PBI/ 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern-Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/ 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum-Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/ PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/

2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum

PBI Masih Berlaku

PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku

Berhubungan

Diubah

Keterangan :

Dicabut

15/7/PBI/2013Perubahan kedua atas

12/19/PBI/2010

Ps. 1, Ps. 3, Ps. 9, Ps. 10 dan Penjelasan Ps. 18

SE 15/41/DKMP 2013

Regulasi Terkait


iii

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Regulasi Terkait : - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan - Surat Edaran Nomor 14/8/DPNP 2012 Perubahan Kedua atas Surat Edaran Nomor 8/15/DPNP 2006 perihal

Laporan berkala Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang

Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Surat Edaran Nomor 13/3/DPM 2011 perihal Laporan harian Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP 2006 perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia

Dengan Pihak Ekstern Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor


iv

6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/41/DKMP 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/24/DPNP 2004 perihal Pencabutan atas beberapa Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Likuiditas Rupiah dan Valuta Asing Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan

Valuta Asing bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 12/19/PBI/2010 Angka 1 – 14

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

3. Dana Pihak Ketiga Bank, yang untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

4. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

5. Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

6. Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

7. Loan to Deposit Ratio, yang untuk selanjutnya disebut LDR, adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.

8. LDR Target adalah kisaran rasio LDR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LDR.

9. Giro Wajib Minimum, yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari DPK.

10. GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

11. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

12. GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.


2


Pasal 1 15/7/PBI/2013 Angka 15 – 16 Pasal 1 12/19/PBI/2010 Angka 16 SE 15/41/DKMP 2013 Romawi II.A No. 5 Pasal 1 12/19/PBI/2010 Angka 17 – 22 SE 15/41/DKMP 2013 Romawi II.A No. 6 – 10 dan No. 12 – 13

13. Jakarta Interbank Offered Rate, yang untuk selanjutnya disebut JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

14. Sertifikat Bank Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

15. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.

16. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

17. Surat Utang Negara, yang untuk selanjutnya disebut SUN, adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Namun terbatas hanya dalam mata uang rupiah.

18. Excess Reserve adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari

GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia. 19. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang untuk selanjutnya

disebut KPMM, adalah rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

20. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LDR.

21. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR bagi Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target.

22. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR bagi Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target.

23. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

24. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

25. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBSN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah.

26. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.


3


27. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

28. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BISSSS dan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

29. Sub-rekening Investasi pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang diperoleh peserta Bank dalam rangka program pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan terbatas hanya dalam mata uang Rupiah.

30. Sub-rekening Perdagangan atau aktif pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari Sub-rekening Investasi maupun hasil pembelian surat berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder.

BAB II Pemenuhan Giro Wajib Minimum 2 Pasal 2

12/19/PBI/2010

(1) Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah. (2) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari GWM

Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR. (3) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing.

3 Pasal 3 15/7/PBI/2013

Pemenuhan GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Paragraf 2 ayat (2) dalam kodifikasi ini) ditetapkan sebagai berikut: a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam

rupiah.

Contoh perhitungan GWM Primer dalam Rupiah: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah). GWM Primer dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah).

b. GWM Sekunder dalam Rupiah dengan pengaturan sebagai berikut : 1. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sampai

dengan tanggal 30 September 2013; Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 September 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah


4


yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

2. sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013; Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan September 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

3. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

4. sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013.

Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

c. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif

Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

4 Pasal 4 13/10/PBI/2011

(1) GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 2 ayat (3) dalam kodifikasi ini) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.


5


Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar: 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar).

(2) Ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM

dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam valuta asing.

Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan Februari sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Maret adalah sebesar : 5% x USD100.000.000,00 = USD5.000.000,00 (lima juta US dollar).

b. sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan Mei sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni adalah sebesar : 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar).

5 Pasal 5 12/19/PBI/2010

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 3 dan Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Penyesuaian dilakukan sesuai arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan pula antara lain kondisi makroekonomi, makroprudensial, dan mikroprudensial.

BAB III Rekening Giro pada Bank Indonesia 6 Pasal 6

12/19/PBI/2010 (1) Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. (2) Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.

(3) Tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.


6


BAB IV Perhitungan Giro Wajib Minimum 7 Pasal 7

12/19/PBI/2010 Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 3 dan Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) secara harian.

Perhitungan secara harian dilakukan berdasarkan posisi akhir hari.

8 Pasal 8 12/19/PBI/2010

Pemenuhan GWM Primer dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (Paragraf 3 huruf a dalam kodifikasi ini) dan GWM LDR dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (Paragraf 3 huruf c dalam kodifikasi ini, serta pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini, dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah serta GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan

--------------------------------------------------------------------------- x 100% Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu)

masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya

Perhitungan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah serta GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7

adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;

c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

9 Pasal 9 15/7/PBI/2013 Ayat (1)

(1) Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 3 huruf b dalam kodifikasi ini) dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SUN, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.


7


SBN terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Yang dimaksud dengan “Surat Utang Negara” yang selanjutnya disingkat SUN adalah SUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri dari Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara, namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah. Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah Negara”, yang selanjutnya disingkat SBSN, adalah SBSN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah”. Yang dimaksud dengan “Obligasi Negara” merupakan adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang dimaksud dengan “Surat Perbendaharaan Negara” merupakan adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang dimaksud dengan “SBSN Jangka Panjang” atau dapat disebut Sukuk Negara adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. Yang dimaksud dengan “SBSN Jangka Pendek” atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto). Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

SBI + SDBI + SBN + Excess Reserve x 100% Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2

(dua) masa laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan

tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;

c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.


8


SE 15/41/DKMP 2013 Romawi III.B No. 2 dan III.C Pasal 9 15/7/PBI/2013 Ayat (2) – (3) SE 15/41/DKMP 2013 Romawi III.E

SBI, SDBI, dan SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam: a. Sub-rekening Investasi; dan/atau b. Sub-rekening Perdagangan atau aktif, namun tidak termasuk SBI, SDBI,

dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga sub-registry.

Sumber Data dan Nilai yang Digunakan antara lain: 1. Penetapan jumlah SBI, SDBI, dan SBN yang dimiliki Bank dilakukan

berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS pada posisi akhir hari, yaitu pada saat cut off time BI-SSSS.

2. Nilai SBI, SDBI, dan SBN yang digunakan dalam perhitungan GWM Sekunder adalah nilai pasar (market value) yang tercantum di BI-SSSS untuk SBI, SDBI, dan SBN dimaksud.

(2) Perhitungan SDBI sebagai komponen GWM Sekunder dalam Rupiah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013. (3) Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah diatur lebih lanjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Contoh perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini).

10 Pasal 10 15/7/PBI/2013

(1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut: a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen). b. Batas atas LDR Target:

1) sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan

2) sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sejak tanggal 2 Desember 2013.

c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen). d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu). e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

(2) Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat mengubah besaran dan parameter

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan. Penetapan persentase LDR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, macroprudential, dan microprudential.

(3) Tata cara pemenuhan GWM LDR dalam Rupiah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.


9


11 Pasal 11 12/19/PBI/2010 Huruf a – b SE 15/41/DKMP 2013 Romawi IV.C No. 2 Penjelasan Pasal 11 12/19/PBI/2010 Huruf b

Pemenuhan GWM LDR dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (Paragraf 3 huruf c dalam kodifikasi ini) dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target maka GWM LDR

Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah. Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 90% (sembilan puluh persen). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 10 ayat (1) dalam kodifikasi ini), batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target sebesar 100% (seratus persen) sehingga LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target. Dengan demikian GWM LDR dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar: a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu

sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.

c. GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

b. Dalam hal LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan DPK dalam rupiah.

dengan rumus perhitungan sebagai berikut: GWM LDR = Parameter Disinsentif Bawah x (Batas bawah LDR Target - LDR

Bank) x DPK dalam Rupiah

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 50% (lima puluh persen). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 10 ayat (1) dalam kodifikasi ini): a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan

persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus


10


Pasal 11 12/19/PBI/2010 Huruf c SE 15/41/DKMP 2013 Romawi IV.C No. 3 Penjelasan Pasal 11 12/19/PBI/2010 Huruf c

persen). b. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma

satu).

LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar: Parameter Disinsentif Bawah x (Batas bawah LDR Target - LDR Bank) x DPK dalam rupiah = 0,1 x (78% - 50%) x DPK dalam rupiah = 0,1 x 28% x DPK dalam rupiah = 2,8% x DPK dalam rupiah

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar: a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu


b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.

c. GWM LDR sebesar 2,8 % (dua koma delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.540.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

c. Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LDR Bank dan batas atas LDR Target, dan DPK dalam rupiah.

dengan rumus perhitungan sebagai berikut: GWM LDR = Parameter Disinsentif Atas x (LDR Bank – batas atas LDR

Target) x DPK dalam Rupiah

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 10 ayat (1) dalam kodifikasi ini): a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan

persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).


11


Pasal 11 12/19/PBI/2010 Huruf d

b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua). c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen). LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar: Parameter Disinsentif Atas x (LDR Bank – batas ata s LDR Target) x DPK dalam rupiah = 0,2 x (105% – 100%) x DPK dalam rupiah = 0,2 x 5% x DPK dalam rupiah = 1% x DPK dalam rupiah GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar: a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu


b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.

c. GWM LDR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

d. Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif, maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 10 ayat (1) dalam kodifikasi ini): a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan

persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua). c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen). LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih besar dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:


12


SE 15/41/DKMP 2013 Romawi IV.D

a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.

c. GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Contoh perhitungan GWM LDR dalam Rupiah mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 2 dalam kodifikasi ini).

12 Pasal 12 12/19/PBI/2010

(1) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 16 ayat (2) (Paragraf 3 huruf a dan huruf b, Paragraf 11, Paragraf 16 ayat (2) dalam kodifikasi ini) serta DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) diperoleh dari Laporan DPK dalam Rupiah dan Valuta Asing pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

(2) LDR Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 (Paragraf 3 huruf c dan Paragraf 11 dalam kodifikasi ini) diperoleh dari pos-pos neraca mingguan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

LDR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LDR dalam rupiah didasarkan pada pos-pos neraca mingguan Laporan Berkala Bank Umum posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. Dengan demikian, perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut: a. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 1

sampai dengan tanggal 7 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

b. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;

c. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.


13


(3) KPMM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 (Paragraf 3 huruf c dan Paragraf 11 dalam kodifikasi ini) adalah KPMM triwulanan hasil perhitungan Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan dan dapat diperoleh Bank dari Bank Indonesia. KPMM triwulanan hasil perhitungan Bank Indonesia yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LDR dalam rupiah merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bank dan telah dilakukan penyesuaian apabila diperlukan oleh Bank Indonesia, untuk posisi tanggal akhir Maret, Juni, September, dan Desember.

(4) KPMM triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan KPMM Bank untuk posisi tanggal akhir triwulan, sebagai berikut: a. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk

perhitungan GWM LDR dalam rupiah harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari.

b. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LDR dalam rupiah harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.

c. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LDR dalam rupiah harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus.

d. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LDR dalam rupiah harian untuk bulan September, Oktober, dan November.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

13 Pasal 13 12/19/PBI/2010

(1) Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 dalam kodifikasi ini) masing-masing terdiri dari: a. saldo Rekening Giro Rupiah Bank; b. saldo Rekening Giro Valas Bank.

Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening Giro Bank tidak termasuk saldo Rekening Giro unit usaha syariah.

(2) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sistem BI-RTGS untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan dari sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

14 Pasal 14 12/19/PBI/2010

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11, Paragraf 16 ayat (2) dan Pasal 4 (Paragraf 3, Paragraf 11, Paragraf 16 ayat (2) dan Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) terdiri dari: a. rata-rata harian total DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di

Indonesia; b. rata-rata harian total DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank

di Indonesia.


14


Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam menentukan DPK dalam rupiah dan DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK yang dilaporkan unit usaha syariah.

(2) DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari: a. giro;

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

b. tabungan;

Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

c. simpanan berjangka/deposito; dan

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

d. kewajiban-kewajiban lainnya.

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

(3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk Bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari: a. giro;

Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

b. tabungan;

Yang dimaksud dengan tabungan dalam valuta asing adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.


15


c. simpanan berjangka/deposito; dan

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

d. kewajiban-kewajiban lainnya.

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

BAB V Pelaporan 15 Pasal 15

12/19/PBI/2010 Bank wajib menyampaikan laporan mengenai DPK dan pos-pos neraca mingguan, dalam rupiah dan valuta asing, secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.

BAB VI Jasa Giro 16 Pasal 16

12/19/PBI/2010 (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian

tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (Paragraf 3 huruf a dalam kodifikasi ini).

(2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah. Perhitungan jasa giro harian dalam 1 (satu) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun. Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari. Metode perhitungan persentase jasa giro harian menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut: Persentase jasa giro haria = {1 + tingkat bunga efektif tahunan}(1/360) -1

= {1+2,5%}(1/360) - 1 = 0,00686%

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) digit di belakang koma.


16


(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 3 dalam kodifikasi ini). Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam rupiah paling kurang 7 % dari DPK dalam rupiah dan memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LDR dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh perhitungan jasa giro: a. Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c (Paragraf 11

huruf c dalam kodifikasi ini), Bank A wajib memenuhi GWM dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November sebagai berikut:

b. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);

c. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan

GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve. Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar: 3% x Rp55.000.000.000.000,00 = Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah). Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 2,5% (dua koma lima persen) per tahun untuk tanggal 24 November adalah sebagai berikut: = persentase jasa giro harian x bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang

mendapat jasa giro


17


= 0,00686% x Rp1.650.000.000.000,00 = Rp113.190.000,00 (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu

rupiah.

(5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

17 Pasal 17 12/19/PBI/2010

(1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 16 dalam kodifikasi ini) dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

(2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dikreditkan paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 7 bulan yang sama; b. Jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; c. Jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dikreditkan

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 23 bulan yang sama; d. Jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan

dikreditkan pada bulan berikutnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan.

Contoh perhitungan jasa giro: Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c (Paragraf 11 huruf c dalam kodifikasi ini), Bank A wajib memenuhi GWM dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November sebagai berikut: a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK

dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);

b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan

c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah),

GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve. Untuk periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November, Bank A memiliki Saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia serta jumlah SBI, SUN, serta SBSN sebagai berikut:


18


a. Tanggal 24 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

b. Tanggal 25 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

c. Tanggal 26 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

d. Tanggal 27 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah);

e. Tanggal 28 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

f. Tanggal 29 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

g. Tanggal 30 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Diasumsikan tanggal 29 dan 30 November serta tanggal 2 Desember adalah hari libur. Berdasarkan contoh tersebut maka Bank A mendapatkan jasa giro hanya untuk tanggal 24, 27 dan 28 November karena pada tanggal 25 November Bank A kekurangan Saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR, sedangkan pada tanggal 26 November Bank A kekurangan jumlah SBI, SUN, dan SBSN serta Excess Reserve untuk pemenuhan GWM Sekunder. Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 24, 27 dan 28 November adalah sebagai berikut: = persentase jasa giro harian x bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang

mendapat jasa giro = persentase jasa giro harian x (3% x DPK dalam rupiah) = 0,00686% x (3% x Rp55.000.000.000.000,00) = 0,00686% x Rp1.650.000.000.000,00 = Rp113.190.000,00 (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu

rupiah). Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 24, 27 dan 28 November dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember karena tanggal 2 Desember jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember adalah sebesar: 3 x Rp113.190.000,00 = Rp339.570.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan


19


juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem Akunting Bank Indonesia.

(3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan

dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

BAB VII Sanksi 18 Pasal 18

12/19/PBI/2013 Ayat (1) SE 15/41/DKMP 2013 Romawi V B dan D Penjelasan Pasal 18 15/7/PBI/2013 Ayat (1)

(1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 3 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran. Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah, dilakukan dengan formula sebagai berikut:

Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja 360 x 100

Contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar pemenuhan GWM mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 3 dalam kodifikasi ini).

Contoh perhitungan sanksi:

1. Antara tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober

2013

Suatu Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LDR Bank posisi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni 2013 sebesar 12% (dua belas persen). GWM dalam harian yang wajib dipenuhi Bank untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan Oktober 2013 adalah sebesar: a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK

dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);

b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun


20


lima ratus miliar rupiah); dan c. GWM LDR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam

Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve. Contoh 1: Pada tanggal 16 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder. Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam Rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam Rupiah x hari kerja

360 yaitu

Rp300.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360

Selain itu pada tanggal 16 Oktober 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR). Contoh 2: Pada tanggal 16 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Bank memiliki Excess Reserve sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)


21


Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:


360 yaitu

Rp200.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360

Selain itu pada tanggal 16 Oktober 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Contoh 3: Pada tanggal 16 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:


360 yaitu

Rp400.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360

Selain itu pada tanggal 16 Oktober 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

2. Antara tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 Suatu Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LDR Bank posisi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2013 sebesar 105%


22


(seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen). GWM dalam Rupiah harian yang wajib dipenuhi Bank untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan November 2013 adalah sebesar: a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK

dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);

b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah); dan

c. GWM LDR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve. Contoh 1: Pada tanggal 16 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder. Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam Rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam

Rupiah x hari kerja 360

yaitu Rp300.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

Selain itu pada tanggal 16 November 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR). Contoh 2: Pada tanggal 16 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam


23


ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Bank memiliki Excess Reserve sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut:


360 yaitu

Rp150.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360

Selain itu pada tanggal 16 November 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Contoh 3: Pada tanggal 16 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut



yaitu Rp350.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

Selain itu pada tanggal 16 November 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah


24


(kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

3. Sejak tanggal 2 Desember 2013 Suatu Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan September sebesar 12% (dua belas persen). GWM dalam Rupiah harian yang wajib dipenuhi Bank untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan Desember 2013 adalah sebesar: a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK

dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah); GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan

b. GWM LDR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve Contoh 1: Pada tanggal 16 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder. Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut:



yaitu Rp300.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360


25


Selain itu pada tanggal 16 Desember 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR). Contoh 2: Pada tanggal 16 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Bank memiliki Excess Reserve sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut:


360 yaitu

Rp200.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360

Selain itu pada tanggal 16 Desember 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Contoh 3: Pada tanggal 16 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut:


26


Pasal 18 12/19/PBI/2010 Ayat (2)

Penjelasan Pasal 18 15/7/PBI/2013 Ayat (2)

Pasal 18 13/10/PBI/2011 Ayat (3)



360 yaitu

Rp400.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360

Selain itu pada tanggal 16 Desember Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

(2) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar: 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta dolar Amerika Serikat). Saldo Rekening Giro Valuta asing Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Juni adalah sebagai berikut: 0,04% x (USD8.000.000,00 – USD7.900.000,00) = USD40,00 (empat puluh dolar Amerika Serikat).

(3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Yang dimaksud dengan kurs tengah adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh dolar Amerika Serikat) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per dolar Amerika Serikat), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar: 40 x Rp9.000,00 = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).


27


Pasal 18 12/19/PBI/2010 Ayat (4)


(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan, sepanjang kekurangan GWM Primer dalam rupiah tidak lebih dari 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah.

Kelonggaran pemenuhan GWM dalam Rupiah bagi Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam Rupiah.

19 Pasal 19 12/19/PBI/2010

Selain mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 18 dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terhadap Bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Paragraf 3 dan Paragraf 4 dalam kodifikasi ini).

20 Pasal 20 12/19/PBI/2010

Dalam rangka melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory action) terhadap Bank yang sedang dikenakan Cease and Desist Order (CDO) yang terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan yang berbeda dari ketentuan GWM LDR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Yang dimaksud dengan CDO adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Contoh CDO adalah larangan bagi Bank untuk melakukan ekspansi kredit. Perhitungan yang berbeda antara lain berupa pengurangan/penambahan persentase GWM LDR yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

21 Pasal 21 12/19/PBI/2010

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 18 dalam kodifikasi ini) dilaksanakan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

(2) Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.

Contoh: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen). GWM dalam rupiah harian Bank A yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar: a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK


28




c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% ( satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 ( lima ratus lima puluh miliar rupiah), perhitungan sesuai contoh pada penjelasan Pasal 11 huruf c (Paragraf 11 huruf c dalam kodifikasi ini).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 November adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus rupiah) dan Bank memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Pelanggaran GWM dalam rupiah terjadi tanggal 24 November (Senin), pembebanan rekening giro dilakukan paling lambat tanggal 27 November dan apabila tanggal 25 November (Selasa) adalah hari libur nasional maka sanksi dibebankan paling lambat tanggal 28 November (Jumat).

(3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebetan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

(4) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) (Paragraf 18 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen). GWM harian dalam rupiah yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar: a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK




29


c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), perhitungan sesuai contoh pada penjelasan Pasal 11 huruf c (Paragraf 11 huruf c dalam kodifikasi ini).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 November adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Bank tidak memiliki SBI, SUN, dan SBSN sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp6.324.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp4.949.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Suku bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 dan 26 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja

------------------------------------------------------------------ 360

yaitu Rp6.324.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

-------------------------------------------------------- 360

yaitu sebesar Rp1.317. 500.000,00 ( satu miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi atas kekurangan GWM dalam rupiah yang terjadi pada tanggal 24 November dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya. Misalkan pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dilakukan pada tanggal 26 November dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sanksi sehingga terdapat kekurangan dalam rangka pendebetan sanksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka atas kekurangan tersebut Bank A dikenakan sanksi sebesar:

Rp200.000.000,00 x 125% x 6% x 1 -------------------------------------------------

360


30


Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

BAB I Ketentuan Umum 22 Pasal 1

6/21/PBI/2004 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;

3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah;

4. Dana Pihak Ketiga Bank, yang selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing;

5. Pembiayaan Bank, yang selanjutnya disebut Pembiayaan, adalah aktiva Bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang, dan ijarah;

6. Giro Wajib Minimum (statutory reserve), yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK;

7. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;

8. Rekening Giro dalam Rupiah, yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern;

9. Rekening Giro dalam Valuta Asing, yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern;

10. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah;


31


11. Tingkat Indikasi Imbalan PUAS adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi mudharabah antarbank yang terjadi di PUAS, yang tercatat pada PIPU;

12. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, yang selanjutnya disebut Sertifikat IMA, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah;

13. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang.

23 Pasal 2 6/21/PBI/2004

(1) Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah. Kewajiban pemeliharaan GWM bagi setiap Bank merupakan salah satu cara pengendalian uang beredar dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter.

(2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing. Kewajiban pemeliharaan GWM bagi setiap Bank merupakan salah satu cara pengendalian uang beredar dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter.

24 Pasal 3 6/21/PBI/2004

(1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 23 ayat (1) dalam kodifikasi ini) wajib dipenuhi oleh setiap Bank yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah. Pemenuhan GWM tersebut dilakukan tanpa memperhatikan rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah dan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki Bank.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan: a. memiliki DPK lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;

Sebagai contoh: Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 75% dan jumlah DPK dalam rupiah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun

rupiah); ditambah dengan b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun

rupiah).


32


b. memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;

Sebagai contoh: Bank memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 75% dan jumlah DPK dalam rupiah Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah). Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima

triliun rupiah); ditambah dengan b. 2% (dua perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima

triliun rupiah).

c. memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah. Sebagai contoh: Bank memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% dan jumlah DPK Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah). Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh

lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima

triliun rupiah).

(3) Bagi Bank: a. yang memiliki rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam

rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau b. yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

25 Pasal 4 10/23/PBI/2008

GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Paragraf 23 ayat (2) dalam kodifikasi ini) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing.

26 Pasal 5 6/21/PBI/2004

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 (Paragraf 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Paragraf 25 dalam kodifikasi ini) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

BAB II Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia 27 Pasal 6

6/21/PBI/2004 (1) Setiap Bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. (2) Bank Devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.


33


(3) Tata cara pembukuan, penyetoran, penarikan dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern. Sehubungan dengan pemeliharaan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing pada Bank Indonesia, penyetoran dan penarikan Rekening Giro Valas Bank hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana berupa SWIFT atau warkat standar intern Bank Indonesia yang didasarkan atas teleks atau surat permintaan transfer dari Bank. Apabila Bank menyetor valuta asing dengan pemindahbukuan melalui bank koresponden di luar negeri, maka Bank memerintahkan bank koresponden untuk mendebet rekening gironya untuk untung rekening Bank Indonesia pada The Federal Reserve Bank of New York, New York (FRB). Selanjutnya Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro Valas Bank pada tanggal valutanya atas dasar sarana SWIFT atau warkat standar intern Bank Indonesia yang didasarkan atas teleks dari pemegang Rekening Giro tersebut selambat-lambatnya pukul 14:00 WIB pada tanggal valuta tersebut. Apabila pengkreditan rekening Bank Indonesia pada FRB melampaui tanggal valuta yang diberitahukan, maka Bank Indonesia akan membebankan biaya atas keterlambatan tersebut. Pembebanan biaya tersebut akan dilakukan pada Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia, dengan mengacu kepada suku bunga Federal Funds Rate dengan kurs jual USD/IDR Bank Indonesia pada tanggal pengkreditan. Penarikan Rekening Giro Valas Bank hanya dapat dilakukan menggunakan sarana SWIFT atau teleks. Permintaan penarikan Rekening Giro Valas Bank dapat dilaksanakan apabila permintaan dimaksud telah diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta. Biaya pelaksanaan transaksi dimaksud di atas dibebankan pada Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

28 Pasal 7 6/21/PBI/2004

Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas kewajiban memelihara Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 27 ayat (1) dan ayat (2) dalam kodifikasi ini).

BAB III Tata Cara Pemeliharaan dan Perhitungan Giro wajib Minimum 29 Pasal 8

6/21/PBI/2004 (1) Bank wajib memelihara GWM secara harian. (2) Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) dan ayat (2) serta Pasal 4 (Paragraf 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Paragraf 25 dalam kodifikasi ini) dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.


34


Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2

(dua) masa laporan sebelumnya.

Persentase GWM Bank dalam rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7

adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;

c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

(3) Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh

dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.

(4) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

30 Pasal 9 6/21/PBI/2004

Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 29 ayat (2) dalam kodifikasi ini) masing-masing terdiri dari: a. saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia; b. saldo Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia.

Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening Giro Bank adalah saldo Rekening Giro UUS.

31 Pasal 10 6/21/PBI/2004

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 29 ayat (2) dalam kodifikasi ini) terdiri dari: a. jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia; b. jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.


35


Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, DPK adalah DPK yang dilaporkan UUS.

(2) DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga

bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari: a. giro;

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

b. simpanan berjangka;

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

c. tabungan; dan Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

d. kewajiban-kewajiban lainnya. Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

(3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari: a. giro;

Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

b. simpanan berjangka; dan

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam


36


penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

c. kewajiban-kewajiban lainnya. Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB IV

Tata Cara Perhitungan Rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah

32 Pasal 11 8/23/PBI/2006

(1) Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya.

Formula perhitungan rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah adalah sebagai berikut:

Jumlah Pembiayaan dalam rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya

--------------------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan

dari laporan 2 (dua) periode sebelumnya

Rasio Pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Pembiayaan dan DPK Bank sebagai berikut: a. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak

tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 23 bulan sebelumnya;

b. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah pada akhir bulan sebelumnya;

c. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 7 bulan yang sama;

d. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 15 bulan yang sama.

(2) Pembiayaan dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data Pembiayaan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Laporan Berkala Bank Umum yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.


37


(3) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari data giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Laporan Berkala Bank Umum yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

BAB V Pelaporan 33 Pasal 12

6/21/PBI/2004 Bank wajib menyampaikan laporan mengenai DPK dan pos-pos neraca mingguan, dalam rupiah dan valuta asing, secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB VI Sanksi 34 Pasal 13

6/21/PBI/2004 Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 (Paragraf 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Paragraf 25 dalam kodifikasi ini).

35 Pasal 14 6/21/PBI/2004

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 34 dalam kodifikasi ini) dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran. Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA yang tercatat pada PIPU. Perhitungan sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM dalam rupiah yaitu:

Kekurangan GWM x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x hari pelanggaran

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 x 100

Contoh 1 perhitungan sanksi: Bank A memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% dan rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 24 ayat (1) dalam kodifikasi ini); ditambah dengan

b. 1% (satu perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah),


38


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 24 ayat (2 dalam kodifikasi ini).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 5% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 24 Januari sebesar 5% (lima perseratus). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x hari

pelanggaran --------------------------------------------------------------------------------------------------

360 x 100 yaitu

Rp20.000.000.000,00 x 1,25 x 5 x 1 -----------------------------------------------

360 x 100 Contoh 2 perhitungan sanksi: Bank B memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 85% dan rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yaitu sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 24 ayat (1) dalam kodifikasi ini). Saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 2,5% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 24 Januari sebesar 5% (lima perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank B pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 x 100

Yaitu


39


Rp20.000.000.000,00 x 1,25 x 5 x 1 ---------------------------------------------------

360 x 100

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 34 dalam kodifikasi ini) dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar: a. 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan

PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap GWM yang wajib dipelihara; ditambah dengan

b. 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap saldo negatif, untuk setiap hari pelanggaran.

Contoh 1 perhitungan sanksi: Bank A memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK sebesar 75% dan rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 24 ayat (1) dalam kodifikasi ini); ditambah dengan

b. 1% (satu perseratus) dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 24 ayat (2) dalam kodifikasi ini).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar -Rp100.000.000.000,00 (minus seratus miliar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan saldo negatif sebesar Rp100.000.000.000,00 (minus seratus miliar rupiah). Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 24 Januari sebesar 5% (lima perseratus) Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 x 100

yaitu


40


Rp120.000.000.000,00 x 1,25 x 5 x 1 -------------------------------------------------------

360 x 100

ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan 150% dikali Tingkat Indikasi Imbalan PUAS dengan rumus sebagai berikut:

Saldo negatif x 150% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x hari pelanggaran --------------------------------------------------------------------------------------------------

360 x 100

yaitu Rp100.000.000.000,00 x 1,50 x 5 x 1

------------------------------------------------------ 360

36 Pasal 15 6/21/PBI/2004

Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 35 dalam kodifikasi ini) tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh Bank. Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat imbalan deposito mudharabah berjangka waktu 1(satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada PIPU.

37 Pasal 16 6/21/PBI/2004

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 34 dalam kodifikasi ini), maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

(2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

38 Pasal 17 6/21/PBI/2004

(1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 (Paragraf 35 dan Paragraf 37 dalam kodifikasi ini) dilaksanakan dengan pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

(2) Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya pelanggaran.


41


(3) Apabila pada saat pendebetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

(4) Terhadap selisih antara sanksi kewajiban membayar dengan saldo Rekening Giro Rupiah Bank, Bank dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS.

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA yang tercatat pada PIPU. Contoh: Tanggal 2 September 2004: Saldo rekening giro rupiah Bank A sebesar Rp100. Sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM Rp 120. Maka jumlah tambahan kewajiban membayar adalah : (120-100) X 150% X Tingkat Indikasi Imbalan PUAS X (1/360) Tanggal 3 September 2004: Saldo rekening giro rupiah Bank A sebesar Rp 80. Sanksi kewajiban membayar kekurangan GWM Rp 130. Maka jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal 3 September 2004 hanya sebesar : (130-80) X 150% X Tingkat Indikasi Imbalan PUAS X (1/360) tanpa memperhitungkan jumlah tambahan kewajiban membayar pada tanggal 2 September 2004 yang belum dapat dipenuhi oleh bank yang bersangkutan.

(5) Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, kewajiban membayar dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (Paragraf 36 dalam kodifikasi ini).

39 Pasal 18 6/21/PBI/2004

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 (Paragraf 35 dan Paragraf 37 dalam kodifikasi ini), Bank yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 24 ayat (1) dan ayat (2) dalam kodifikasi ini), dan/atau Pasal 4 (Paragraf 25 dalam kodifikasi ini), dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 15/ 41 /DKMP TANGGAL 1 OKTOBER 2013

PERIHAL PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

SEKUNDER DAN GIRO WAJIB MINIMUM BERDASARKAN

LOAN TO DEPOSIT RATIO DALAM RUPIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM SEKUNDER DALAM RUPIAH

1. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3%

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa

laporan sejak tanggal 15 sampai dengan 23 September 2013 sebesar

Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

Berdasarkan data tersebut, GWM harian dalam Rupiah yang wajib

dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober

2013 adalah sebagai berikut:

a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK

dalam Rupiah, yaitu sebesar:

8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00

b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK

dalam Rupiah, yaitu:

3% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp1.500.000.000.000,00

Komposisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia, SBI,

SDBI, dan SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga

Bank di BI-SSSS (dalam Sub-rekening Investasi dan/atau Sub-rekening

Perdagangan atau aktif) adalah sebagai berikut:

(dalam ...

42

THI_adinda

TextBox

1

(dalam juta rupiah)

Tanggal Saldo Rekening Giro

Rupiah SBI, SDBI dan SBN

1 Oktober 2013 4.500.000,00 1.750.000,00

2 Oktober 2013 3.750.000,00 1.600.000,00

3 Oktober 2013 3.950.000,00 1.300.000,00

4 Oktober 2013 4.200.000,00 1.500.000,00

5 Oktober 2013 4.200.000,00 1.500.000,00

6 Oktober 2013 4.200.000,00 1.500.000,00

7 Oktober 2013 4.000.000,00 1.400.000,00

Keterangan: Tanggal 5 Oktober 2013 adalah hari Sabtu

Tanggal 6 Oktober 2013 adalah hari Minggu

Perhitungan ...

43

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah dilakukan sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Tanggal

SBI, SDBI dan

SBN

Excess Reserve =

Giro di BI dikurangi Giro di BI untuk GWM

Primer

Total (1) + (2)

Persentase GWM

Sekunder (3) dibagi rata-rata

DPK

Keterangan (Memenuhi/ tidak

memenuhi)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Oktober 2013 1.750.000,00 500.000,00 2.250.000,00 4,50% Memenuhi

2 Oktober 2013 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 3,20% Bank kekurangan GWM Primer sebesar Rp250.000 (Rp4.000.000 -3.750.000) Kekurangan GWM Primer tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder

3 Oktober 2013 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 2,60% Bank kekurangan GWM Primer sebesar Rp50.000 (Rp4.000.000 -3.950.000) dan kekurangan GWM Sekunder sebesar Rp200.000 (Rp1.500.000-1.300.000)




7 Oktober 2013 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 2,80% Bank kekurangan GWM Sekunder sebesar Rp100.000 (Rp1.500.000 -1.400.000)

2. GWM ...

44

2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3,5%


laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2013 sebesar



dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15

November 2013 adalah sebagai berikut:

a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK


8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00

b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3,5% (tiga koma lima

persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu:

3,5% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp1.750.000.000.000,00





(dalam juta rupiah)


Rupiah

SBI, SDBI dan

SBN

8 November 2013 4.200.000,00 2.000.000,00

9 November 2013 4.200.000,00 2.000.000,00

10 November 2013 4.200.000,00 2.000.000,00

11 November 2013 4.250.000,00 1.800.000,00

12 November 2013 4.000.000,00 1.500.000,00

13 November 2013 3.750.000,00 1.700.000,00

14 November 2013 3.900.000,00 1.950.000,00

15 November 2013 4.100.000,00 1.900.000,00

Keterangan: Tanggal 9 November 2013 adalah hari Sabtu

Tanggal 10 November 2013 adalah hari Minggu

Perhitungan ...

45


(dalam juta rupiah)

Tanggal

SBI, SDBI dan

SBN

Excess Reserve = Giro di BI

dikurangi Giro di BI untuk GWM

Primer

Total (1) + (2)

Persentase GWM


DPK


memenuhi)

(1) (2) (3) (4) (5)

8 November 2013 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00 4,40% Memenuhi

9 November 2013 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00 4,40% Memenuhi

10 November

2013

2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00 4,40% Memenuhi

11 November

2013

1.800.000,00 250.000,00 2.050.000,00 4,10% Memenuhi

12 November

2013

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3,00% Bank kekurangan GWM Sekunder

sebesar Rp250.000

(Rp2.000.000 -1.750.000)

13 November

2013

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 3,40% Bank kekurangan GWM Primer

sebesar Rp250.000

(Rp4.000.000 -3.750.000) dan

kekurangan GWM Sekunder sebesar

Rp50.000 (Rp1.750.000-1.700.000)

14 November

2013

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 3,90% Bank kekurangan GWM Primer

sebesar Rp100.000

(Rp4.000.000 -3.900.000)

Kekurangan GWM Primer tidak dapat

dipenuhi dari kelebihan GWM

Sekunder

15 November

2013

1.900.000,00 100.000,00 2.000.000,00 4,00% Memenuhi

3. GWM ...

46



laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 30 November 2013 sebesar



dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15

Desember 2013 adalah sebagai berikut:

c. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK


8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00

d. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK

dalam Rupiah, yaitu:

4% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000.000,00





(dalam juta rupiah)


Rupiah

SBI, SDBI dan

SBN

8 Desember 2013 4.500.000,00 2.500.000,00

9 Desember 2013 4.500.000,00 2.500.000,00

10 Desember 2013 3.750.000,00 2.250.000,00

11 Desember 2013 3.950.000,00 1.800.000,00

12 Desember 2013 4.000.000,00 1.750.000,00

13 Desember 2013 4.250.000,00 1.900.000,00

14 Desember 2013 4.250.000,00 1.900.000,00

15 Desember 2013 4.250.000,00 1.900.000,00

Keterangan: Tanggal 14 Desember 2013 adalah hari Sabtu

Tanggal 8 dan 15 Desember 2013 adalah hari Minggu

Perhitungan ...

47


(dalam juta rupiah)

Tanggal

SBI, SDBI

dan SBN

Excess Reserve Giro di BI

dikurangi Giro di BI untuk GWM

Primer

Total (1) + (2)

Persentase GWM


DPK


memenuhi)

(1) (2) (3) (4) (5)

8 Desember 2013 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 6,00% Memenuhi

9 Desember 2013 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 6,00% Memenuhi

10 Desember

2013

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 4,50% Bank kekurangan GWM Primer sebesar Rp250.000 (Rp4.000.000 -3.750.000) Kekurangan GWM Primer tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder

11 Desember

2013

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 3,60% Bank kekurangan GWM Primer sebesar Rp50.000 (Rp4.000.000 -3.950.000) dan kekurangan GWM Sekunder sebesar Rp200.000 (Rp2.000.000-1.800.000)

12 Desember

2013

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 3,50% Bank kekurangan GWM Sekunder sebesar Rp250.000 (Rp2.000.000 -1.750.000)

13 Desember

2013

1.900.000,00 250.000,00 2.150.000,00 4,30% Memenuhi

14 Desember

2013

1.900.000,00 250.000,00 2.150.000,00 4,30% Memenuhi

15 Desember

2013

1.900.000,00 250.000,00 2.150.000,00 4,30% Memenuhi

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR

48

LAMPIRAN II


NOMOR 15/41/DKMP TANGGAL 1 OKTOBER 2013




Contoh Perhitungan GWM LDR dalam Rupiah

1. LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target

Dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Desember 2013,

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah sebesar

Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LDR Bank

sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A, batas bawah LDR Target

ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas

LDR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LDR

Bank berada dalam kisaran LDR Target. Dengan demikian GWM LDR

dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24

Desember sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar 0% (nol

persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24

sampai dengan 31 Desember 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah

yaitu sebesar:

8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00

dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank

Indonesia;

b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah

yaitu sebesar:

4% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000.000,00

dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve;

dan

c. GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. LDR ...

49

THI_adinda

TextBox

2

2. LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target

Dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15

Desember 2013, Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam

Rupiah sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah)

dan LDR Bank sebesar 60% (enam puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A:

a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh

delapan persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 92%

(seratus persen).

b. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target, sehingga GWM LDR

dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai

dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Bawah x (Batas bawah LDR Target - LDR

Bank) x DPK dalam Rupiah

= 0,1 x (78% - 60%) x DPK dalam Rupiah

= 0,1 x 18% x DPK dalam Rupiah

= 1,8% x DPK dalam Rupiah




yaitu sebesar:

8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00


Indonesia;


yaitu sebesar:

4% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000.000,00


dan

c. GWM LDR sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari DPK dalam

Rupiah yaitu:

1,8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp900.000.000.000,00


Indonesia.

3. LDR ...

50

3. LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank

lebih kecil dari KPMM Insentif

Dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15

Desember 2013, Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam


dan LDR Bank sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM

Bank posisi akhir bulan September sebesar 12% (dua belas persen).




(sembilan puluh dua persen).

b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).

c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih

kecil dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank

untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2013

adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Atas x (LDR Bank– batas atas LDR Target) x

DPK dalam Rupiah

= 0,2 x (97% – 92%) x DPK dalam Rupiah

= 0,2 x 5% x DPK dalam Rupiah

= 1% x DPK dalam Rupiah




yaitu sebesar:

8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00


Indonesia;


yaitu sebesar:

4% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000.000,00


dan

c. GWM ...

51

c. GWM LDR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu

sebesar:

1% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp500.000.000.000,00


Indonesia.

4. LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank

sama atau lebih besar dari KPMM Insentif

Dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal

15 Desember 2013, Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam


dan LDR Bank 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir

bulan September sebesar 15% (lima belas persen).




(sembilan puluh dua persen).

b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).

c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih

besar dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam Rupiah harian

Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Desember

2013 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal

sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2013 yang wajib dipenuhi

adalah sebesar:


yaitu sebesar:

8% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000.000,00


Indonesia;

b. GWM ...

52


yaitu sebesar:

4% x Rp50.000.000.000.000,00 = Rp2.000.000.000.000,00

dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve; dan

c. GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BANK INDONESIA,


53

LAMPIRAN III


NOMOR 15/41 /DKMP TANGGAL 1 OKTOBER 2013




CONTOH PERHITUNGAN SANKSI GWM

Berdasarkan contoh perhitungan GWM dalam Rupiah sebagaimana

dimaksud pada Lampiran I, contoh perhitungan pengenaan sanksi atas

pelanggaran pemenuhan GWM adalah sebagai berikut:


Perhitungan sanksi pelanggaran GWM Sekunder dalam Rupiah pada

tanggal 2, 3 dan 7 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank

pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga

triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) sehingga terdapat

kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar

Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Apabila diasumsikan rata-rata suku bunga JIBOR overnight dalam

Rupiah pada tanggal 2 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam

persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas

pelanggaran GWM Primer dalam Rupiah pada tanggal 2 Oktober


Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja

360

= Rp250.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

b. Pada ...

54

THI_adinda

TextBox

3

b. Pada tanggal 3 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank


triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), dan Bank memiliki

SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun

tiga ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan

GWM dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima

puluh miliar rupiah) yang terdiri dari kekurangan GWM Primer

dalam Rupiah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah

sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).




pelanggaran GWM Primer dan GWM Sekunder dalam Rupiah pada

tanggal 3 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:


360

= Rp250.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

c. Pada tanggal 7 Oktober 2013, Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN

sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar

rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder

dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).




pelanggaran GWM Sekunder dalam Rupiah pada tanggal 7 Oktober



360

= Rp100.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

2. GWM ...

55

2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3,5%


tanggal 12, 13, dan 14 November 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 12 November 2013, Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN

sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar

rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder

dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh

miliar rupiah).


Rupiah pada tanggal 12 November 2013 adalah sebesar 6% (enam

persen), maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas

pelanggaran GWM Sekunder dalam Rupiah pada tanggal 12

November 2013 adalah sebagai berikut:


360

= Rp250.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

b. Pada tanggal 13 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank

pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.750.000.000.000,00, (tiga

triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dan Bank memiliki SBI,

SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh

ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM

dalam Rupiah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar

rupiah) yang terdiri dari kekurangan GWM Primer dalam Rupiah

sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)

dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).





tanggal 13 November 2013 adalah sebagai berikut:

Kekurangan ...

56


360

= Rp300.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

c. Pada tanggal 14 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank


triliun sembilan ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan

pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).




pelanggaran GWM Primer dalam Rupiah pada tanggal 14 November



360

= Rp100.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360



tanggal 10, 11, dan 12 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 10 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank


triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) sehingga terdapat

kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar

Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).


Rupiah pada tanggal 10 Desember 2013 adalah sebesar 6% (enam


pelanggaran GWM Primer dalam Rupiah pada tanggal 10 Desember


Kekurangan ...

57


360

= Rp250.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

b. Pada tanggal 11 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank

pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.950.000.000.000,00, (tiga

triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) dan Bank memiliki

SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun

delapan ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan

pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua

ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri dari kekurangan GWM

Primer dalam Rupiah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam

Rupiah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).





tanggal 11 Desember 2013 adalah sebagai berikut:


360

= Rp250.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

c. Pada tanggal 12 Desember 2013, Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN

sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh

miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM

sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Apabila ...

58




pelanggaran GWM Sekunder dalam Rupiah pada tanggal 12 Desember



360

= Rp250.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

BANK INDONESIA,


59

giro wajib minimum

Documents