2018 10 30 paparan progres kilang minyak setwapres v1...3ur\hn.lodqj0lq\dn 5hilqhu\ 'hyhorsphqw...

$: 2018 10 30 Paparan Progres Kilang Minyak Setwapres v1...3UR\HN.LODQJ0LQ\DN 5HILQHU\ 'HYHORSPHQW 0DVWHU 3ODQ 5'03 %DORQJDQ /RNDVL-DZD%DUDW 1LODL,QYHVWDVL5S WULOLXQ 6NHPD3HQGDQDDQ%801$
Status Update Pelaksanaan ProyekRefinery Development Master Plan (RDMP) & Grass Root Refinery (GRR)

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)30 Oktober 2018

Agenda

Perkembangan Proyek-Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)Perkembangan Proyek-Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)

Perkembangan Proyek-Proyek Grass Root Refinery (GRR)Perkembangan Proyek-Proyek Grass Root Refinery (GRR)

Isu Lain Terkait Pembangunan Kilang MinyakIsu Lain Terkait Pembangunan Kilang Minyak

2

Rangkuman Status Perkembangan Proyek-Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)

Status Terakhir Dukungan Yang Diperlukan

RDMP Balikpapan

▪ Persetujuan FID telah didapat di bulan Agustus 2018▪ Saat ini proses lelang EPC dalam tahapan evaluasi proposal teknis. Target

EPC award di Des 2018.▪ Early Works Tahap 1 sedang berjalan, Early Works Tahap 2 dalam proses

procurement▪ Proses seleksi mitra sudah dimulai dengan long list and preliminary market

sounding▪ Target groundbreaking pada bulan Desember 2018.▪ Revisi PMK Spin-off masih dalam pembahasan oleh BKF (terkait

pembentukan holding dan durasi penggunaan nilai buku untuk IPO

RDMP Cilacap

▪ Pertamina akan memberikan tenggat waktu sampai Bulan Oktober 2018 kepada Saudi Aramco terkait kepastian kemitraan pendanaan

▪ Belum ada kesepakatan dengan Saudi Aramco tentang valuasi asset eksistingRU IV. Revaluasi asset sedang berlangsung, target selesai di Nov 2018

▪ Proses pengadaan lahan tambahan masih berlangsung▪ Menko Perekonomian telah memberikan persetujuan kepada Pertamina terkait

pelaksanaan Early Works▪ Pertamina telah mengajukan permohonan pengurangan jumlah lajur

perkerasan pada jalan pengganti kepada Ditjen Bina Marga. Permohonan initelah disetujui oleh Bina Marga dan proses re-engineering desain telah dimulai.

SUMBER: Pertamina

▪ Mendorong pertemuan dengan Saudi Aramco

RDMP Balongan

▪ Proses pengadaan jasa untuk feasibility study & konfigurasi kilang sedangberjalan

▪ MoU dengan mitra: PLN (untuk power), Perum Jasa Tirta (untuk water treatment)

▪ Pertamina sedang berkoordinasi dengan Saudi Fund for Development untukstudi terkait pendanaan Front End Engineerind Design proyek RDMP Cilacap

▪ Mendorong finalisasi PMK untukpelaksanaan Spin-off aset eksistingkilang minyak, mengingat entitas barukilang akan dibentuk pada bulan Maret2019.

▪ Mendorong pemanfaatan SFD untukproyek Kilang Minyak.

RDMP Dumai

▪ Penyusunan Basic Feasibiltity Study (BFS) akan dimulai pada tahun 2019.

Proyek Kilang MinyakRefinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan

Lokasi Kalimantan Timur

Nilai Investasi Rp85,2 triliun

Skema Pendanaan BUMN

Penanggung Jawab Proyek PT Pertamina

Target Konstruksi 2018

Target Operasi 2021

Status Proyek Isu dan Usulan Tindak Lanjut

RDMP Balikpapan akan dikerjakan oleh PT Pertamina.

SKKL dan Izin Lingkungan sudah diterbitkan padaawal April 2017.

FEED Tahap 1 telah selesai dan dalam tahapreview.

Tender Kontraktor EPC sedang berlangsung denganpenunjukan kontraktor ditargetkan pada akhir 2018.

► Percepatan penerbitan revisi PMK 52/2017 agar perpajakan proses spin-off dapat termasuk dalam pengecualian agar dapat menggunakan nilai buku.

► Monitoring proses pelelangan Kontraktor EPC dan persiapan Ground Breaking.► Pertamina saat ini sedang mencari mitra pendanaan.

► Target proses pelelangan Kontraktor EPC: i) Technical Proposal pada Oktober 2018; ii) Commercial Proposal pada November 2018.► Pertamina menetapkan mitra pendanaan pada pertengahan tahun 2019.► Konstruksi dimulai pada Kuartal III tahun 2019.

Target Pencapaian

Proyek Kilang MinyakRefinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap

Lokasi Jawa Tengah

Nilai Investasi Rp81,62 miliar

Skema Pendanaan BUMN (akan membentuk Perusahaan Patungandengan Saudi Aramco)



Target Operasi 2024


RDMP Cilacap akan dilakukan oleh PT Pertaminadan Saudi Aramco berdasarkan perjanjian padaDesember 2016.

Amandemen Joint Venture Agreement menunggupersetujuan dari Saudi Aramco.

► Hasil pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Pertamina adalahdisetujuinya pelaksanaan Early Works untuk Proyek Kilang Minyak Cilacap

► Percepatan penerbitan revisi PMK 52/2017 agar perpajakan proses spin-off dapat termasuk dalam pengecualian agar dapat menggunakan nilai buku.

► Sedang dilaksanakan debottlenecking untuk isu pengadaan tanah secara umumdan Tukar Menukar pemanfaatan lahan BMN/D.

► Mendorong pengajuan pemanfaatan Saudi Fund Development (SFD) untukpenyusunan FEED Balongan.

► Front End Engineering Design (FEED) harus dimulai tahun 2019, jika tidak FEED tidak dimulai tahun 2019 maka proyekRDMP Cilacap dapat di-drop dari Proyek Strategis Nasional.

► Pertamina memberi target waktu keputusan terkait kerja sama dari Saudi Aramco sampai bulan Oktober 2018.

Target Pencapaian

Tindak Lanjut Berikutnya

Proyek Kilang Cilacap – Status Early Works & Pengurangan LajurPerkerasan Jalan Pengganti

Early Works

1. Pengurangan jumlah lajur perkerasan dari 4 lajur menjadi 2 lajur telah disetujui Ditjen Bina Marga. Saat inisedang dilaksanakan re-engineering desain jalan

2. Melajutkan early works yang telah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap nilai jalan pengganti BMD yang dipakai untukproyek.

Menko Perekonomian telahmemberikan persetujuan untukdilaksanakannya Early Worksuntuk Proyek Kilang Cilacap.

Optimasi Desain Jalan MT Haryono (Baru)

Proyek Kilang MinyakRefinery Development Master Plan (RDMP) Balongan

Lokasi Jawa Barat

Nilai Investasi Rp54 triliun




Target Operasi 2021


RDMP Balongan diputuskan proyek dikerjakansendiri oleh Pertamina dengan mengubah lingkupupgrading, setelah berakhirnya MoU dengan Saudi Aramco pada November 2016.

Pre-FID ditargetkan pada Mei 2018 dan dilanjutkandengan BED/FEED.

Sedang dilakukan kajian Dual FEED Competition & Study pemasangan Pre-Flash.

► Mendorong pengajuan pemanfaatan Saudi Fund Development (SFD) untukpenyusunan FEED Balongan.

► Studi konfigurasi pengembangan kilang selesai pada awal tahun 2019.► Penyusunan BED/FEED dimulai pada tahun 2019.► Front End Engineering Design (FEED) harus dimulai tahun 2019, jika tidak FEED tidak dimulai tahun 2019 maka proyek RDMP

Balongan dapat di-drop dari Proyek Strategis Nasional► Pelaksanaan aturan penggunaan seluruh minyak mentah di dalam negeri untuk Proyek RDMP Balongan – Kementerian ESDM

Target Pencapaian

Proyek Kilang MinyakRefinery Development Master Plan (RDMP) Dumai

Lokasi Dumai

Nilai Investasi Rp81,62 miliar




Target Operasi 2024


RDMP Dumai sedang tahap review komprehensifterhadap lingkup upgrading, setelah kerja samadengan Saudi Aramco dibatalkan.

► -

► Penyusunan Basic Feasibility Study dimulai pada tahun 2019.► Kemungkinan besar Proyek Kilang Dumai akan di-drop dari Proyek Strategis Nasional. Karena tidak ada kegiatan sampai

hari ini pada proyek ini

Target Pencapaian

Agenda




9

Rangkuman Status Perkembangan proyek-proyek Grass Root Refinery (GRR)

Status Terakhir Dukungan Yang Diperlukan

SUMBER: Pertamina

GRR Tuban(ekspansi)

▪ Kajian opsi lahan alternatif (Asembagus - Situbondo) sedang dalam proses.▪ Secara umum lokasi Asembagus dinilai aman, namun mengingat peristiwa

gempa pada 10 Oktober 2018 di sekitar Situbondo, maka perlu dilakukanpengkajian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi potensi gempa disekitar lokasiAsembagus.

▪ Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pengalihan trase balistikdengan pihak terkait.

▪ Saat ini sedang dilakukan kajian terkait risiko gempa dan proses pengalihantrase balistik.

▪ Perlu segera diambil keputusan terkait penentuan lokasi proyek.▪ DJKN mempertanyakan apakah proses pengadaan lahan di Tuban sudah

dapat di close. Pertamina meminta klarifikasi DJKN terkait klausul yang menyatakan tidak ada penggantian apabila lahan Tuban tidak dipakai aktifuntuk masyarakat.

▪ Seleksi licensor telah selesai; pengadaan General Engineering Design (GED) contractor dan PMC sedang berlangsung.

GRR Bontang

▪ Pertamina telah menetapkan Overseas Oil Group (OOG) sebagai mitra untukGRR Bontang

▪ Saat ini dalam tahap finalisasi Frame Work Agreement (FWA), ditargetkanditandatangan di Desember 2018.

▪ Mengkoordinasikan pertemuanpembahasan pengalihan trase balistikdengan Wantannas dan TNI.

Proyek Kilang MinyakKilang Minyak (New Grass Root Refinery - NGRR) Tuban (Ekspansi)

Lokasi Jawa Timur


Skema Pendanaan BUMN (Pertamina akan membentuk Perusahaan Patungan dengan Rosneft)



Target Operasi 2024


Joint Venture Company, PT Pertamina RosneftPengolahan dan Petrokimia didirikan pada tanggal28 November 2017.

Lokasi lahan Kilang Tuban sedang dalam proses relokasi ke Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Saat ini dalam proses pelepasan aset dan Hak GunaUsaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara XI dan XII

► Berdasarkan koordinasi dengan Setkab adalah lokasi proyek dapat dipindahkanke Asembagus, Situbondo dan tidak diperlukan revisi PSN.

► Mendorong percepatan proses perizinan untuk lokasi Kilang Minyak Tuban(Ekspansi) di Asembagus, Situbondo seperti rekomendasi kesesuaian tataruang, AMDAL, dll

Target Pencapaian

► Pengadaan lahan di Asembagus, Situbondo dapat selesai pada kuartal I tahun 2019.► Penyusunan BED/FEED dapat dimulai pada tahun 2019.► KPPIP mensyaratkan Front End Engineering Design (FEED) harus dimulai tahun 2019. Bila FEED tidak dimulai pada 2019, maka

Proyek Kilang Tuban dapat di drop dari Proyek Strategis Nasional

Rencana upaya pengadaan Lahan Kilang Minyak di Tuban oleh Pertamina, dengankebutuhan lahan 655 Ha yang merupakan lahan KLHK dan masyarakat

Kebutuhan total lahan untuk proyek Kilang Minyak Tuban seluas 800-900 ha (dengan mempertimbangkan restriksi

sempadan pantai 100m).

12

LahanLuas

tersedia

Lahan milik Pertamina 40 ha

Lahan milik KLHK 340 ha

Lahan warga (Tahap I) 219 ha

Lahan warga (Tahap II)- Alternatif A- Alternatif B

281 ha270 ha

Sumber: Paparan Pertamina kepada Menko Perekonomian (Desember 2017)

Masyarakat sangatmenentang

Gubernur Jatim juga memiliki keraguan dalam menerbitkan Penetapan Lokasi, dengan adanya penolakan sebagian warga

13

Perwakilan warga menyampaikan bahwa UU 2/2012 hanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur minyak, gas di sektor hulu. Sedangkan kilang minyak merupakan di sektor hilir.

Namun, Kementerian Keuangan memiliki keraguan terhadap tingkat persetujuan yang dibutuhkan untuk Tukar Menukar dalam pelaksanaan proyek kilang minyak

14

Berdasarkan PP 27/2014 Pasal 55 Ayat (1), pemindahtanganan BMN dengan cara Tukar Menukar untuktanah/bangunan bernilai > Rp100 miliar membutuhkan persetujuan DPR.

Berdasarkan PP 27/2014 Pasal 55 Ayat (3), pemindahtanganan BMN/D tidak memerlukan persetujuanDPR/D, antara lain apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Dengan semangat percepatan Proyek Strategis Nasional, diharapkan bahwa persetujuanproses Tukar Menukar lahan BMN untuk proyek kilang minyak cukup di tingkat Presiden

Berdasarkan penjelasan PP 27/2014 Pasal 55 Ayat (3d), Kepentingan Umum adalah kegiatan yangmenyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/ataukepentingan pembangunan, termasuk di antaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkuphubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Proyek kilang minyak tidak

termasuk dalam daftar bidang

kegiatan untuk kepentingan umum

Terdapat tiga opsi kemungkinan untuk menetapkan proyek kilang sebagaikegiatan bagi kepentingan umum

15

Agar pengadaan lahan BMN untuk proyek kilang minyak dapat dipercepat, hanya cukup melalui persetujuan olehPresiden (tidak membutuhkan persetujuan Tukar Menukar oleh DPR), maka dibutuhkan pernyataan bahwa proyekkilang minyak merupakan kegiatan untuk kepentingan umum.

Terdapat tiga opsi yang sedang ditempuh secara bersamaan memperoleh penetapan tersebut.

Revisi PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D Bagian Penjelasan• Pasal 55 Ayat (3) Huruf d: kilang minyak ditambahkan ke daftar kegiatan untuk kepentingan umum

Revisi Perpres 146/2016 dan/atau Penerbitan Perpres Kilang Tuban• Proyek Kilang Minyak termasuk sebagai kegiatan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum

terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Legal Opinion oleh Pengacara Negara (Jamdatun-Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) • Terkait Penyediaan lahan untuk kebutuhan Kilang Minyak Tuban sebagai salah satu PSN (Proyek

Strategis Nasional) dikategorikan sebagai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pada 17 Mei 2018, Pertamina mengirimkan permohonan Legal Opinion kepadaJAMDATUN tentang penerapan UU 2/2012 di proyek Kilang Minyak Tuban terkaitopini bahwa Proyek Kilang dikategorikan sebagai Kepentingan Umum

16

Pertamina menerima penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kilang Minyak Tuban.

UU 2/2012 digunakan untuk penggunaan lahan BMN milik KLHK dan untuk lahan milik masyarakat.

Dalam proses penerapan UU 2/2012, para stakeholder membutuhkan Legal Opinion dari Pengacara Negara berupa penjelasan tentang Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 dalam keterkaitannya dengan proyek Kilang Minyak apakah termasuk dalam kategori kegiatan bagi kepentingan umum

Opini Legal dari Jamdatun Terkait Pelaksanaan Pengadaan Tanah untukProyek Kilang Minyak (1/2) – aset harus diserahkan ke Pemerintah

Pada tanggal 28 Agustus 2018, Tim Jaksa Pengacara Negaramenerbitkan Legal Opinion (LO) tentang kejelasan ProyekPembangunan Kilang Minyak masuk ke dalam kategori KepentinganUmum, sehingga pengadaan tanahnya dapat menggunakan UUNomor 2 Tahun 2012.

LO tersebut menyimpulkan agar kegiatan pengadaan tanah KilangMinyak Tuban sejalan dengan maksud perumusan Objek KepentinganUmum dalam UU No. 2 Tahun 2012, dalam pelaksanaan pengadaantanahnya agar memperhatikan tiga kriteria :

a. Tidak untuk mencari keuntungan semata

b. Dilaksanakan oleh pemerintah atas nama negara, termasuk olehlembaga yang dimungkinkan

c. Dalam hal kerja sama dengan pihak swasta, maka hasilpembangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umumtersebut dalam peringkat waktu tertentu menjadi atau akan dimilikioleh pemerintah.

17

Legal Opinion Jamdatun

Opini Legal dari Jamdatun Terkait Pelaksanaan Pengadaan Tanah untukProyek Kilang Minyak (2/2) – KLHK tidak mendapatkan ganti rugi

18

Pertamina meminta kepada DJKNdan KLHK klarfikasi terkait klausulyang menyatakan tidak ada gantirugi yang diberikan mengingat lahantidak dipergunakan secara aktif

Dua syarat kumulatif agar dapat diberikan Ganti Kerugian

1. Pada tanah sebagai objek pengadaan tanah untukkepentingan umum telah berdiri bangunan; dan

2. Bangunan sebagaimana dimaksud di atasdipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraantugas pemerintahan

Pertamina menyampaikan Rencana Relokasi Proyek Kilang Tuban keAsembagus, Situbondo pada 6 September 2018

19

Pada tanggal 6 September 2018 dilaksanakan pembahasanterkait rencana pengadaan lahan di Situbondo yang dihadirioleh Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung RI, BPKP, PT.Pertamina, dan PTPN.

Contoh kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah :

• Pengadaan lahan (milik PTPN XI & PTPN XII)menggunakan skema Business to Business sehinggamembutuhkan waktu yang relatif lebih singkat.

• Pertamina akan mengajukan permohonan ijin lokasi keBupati Situbondo.

• Pertamina akan mengirimkan surat ke KPPIP terkaitperubahan lokasi dari Tuban ke Asembagus, Situbondo.

• Akan dilakukan rencana pertemuan bersama (Pertamina,Kementerian ATR/BPN, Kanwil Jawa Timur, KantahSitubondo, PTPN III, PTPN XI, dan PTPN XII) di Surabayapada hari Jumat, 14 September 2018.

Focus Group Discussion Pengadaan LahanAsembagus, Situbondo

Kajian Kelayakan Lahan Asembagus, Situbondo dengan berbagaikeunggulan

20

• Luas Lahan sekitar 870 Ha, sesuai dengan Kebutuhan Kilang GRR• Posisi di tepi pantai dan hanya 3.5 Km dari Kedalaman 35 m yang ideal untuk penerimaan Crude via kapal

VLCC• Dimiliki oleh PTPN XI sehingga proses pengalihan kepemilikan jauh lebih mudah dari Lahan Tuban• Dari Kajian awal terhadap Seismotektonik, Metocean, Supply chain dll, Lokasi lahan ini layak dijadikan

lokasi kilang• Lokasi jauh dari pemukiman penduduk sehingga gejolak sosial yang mungkin timbul bisa diminimalisir• Terdapat infrastruktur pendukung yang sangat baik yaitu Tol Probowangi, Jaringan Transmisi High Voltage ex

Paiton, Bandara Banyuwangi, TBBM Tanjungwangi, Kawasan Industri Wongsorejo

Pembahasan Rencana Pengadaan Lahan Pembangunan Kilang MinyakPertamina – Surabaya, 5 Oktober 2018

• Pembahasan dihadiri oleh KementerianATR/BPN, PTPN XI & XII, dan Pertamina

• Disampaikan bahwa sesuai hasil koordinasiKPPIP dengan Setkab, tidak diperlukanperubahan atas judul penugasanpembangunan kilang minyak.

• Pertamina akan melakukan pengurusan ijinterkait lokasi seperti Permohonan IjinPemanfaatan Ruang, PermohonanPertimbangan Teknis, dan Permohonan IjinLokasi.

• PTPN XI dan PTPN XII akan melakukantindak lanjut proses pengurusan ijinpenghapusan dan pelepasan asset, sertaijin pelepasan HGU.

• Disarankan agar proses penunjukkan KJPP sebagai independent appraisal dalamproses pengadaan tanah dikonsultasikan keBiro Hukum Kementerian BUMN.

21

Risalah Pembahasan Rencana PengadaanLahan Pembangunan Kilang

Hasil Pembahasan

Jarak PLTU Paiton ke lokasi lahan di Asembagus, Situbondo

Lahan PTPN XIAsembagus -

Situbondo

71,28 km

Jarak Kawah Ijen ke lokasi lahan di Asembagus, Situbondo

Kawah Ijen

Lahan PTPN XIAsembagus -

Situbondo

37,36 km

Studi Relokasi Pembangunan Kilang Minyak GRR Tuban oleh LEMIGAS

24

REKOMENDASI STUDI

Relokasi Proyek GRR Pertamina dari Tuban ke Situbondo sebaiknya dapat segera

dilaksanakan untuk menghindari potensi pengurangan devisa.

Proses penjualan atau tukar-menukar lahan PTPN segera dilakukan agar PTPN dapat

secepatnya memperoleh lahan pengganti untuk mengejar masa tanam tebu (musim penghujan)

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait potensi kegempaan, geologi, geoteknik, dan geolistrik

serta kajian oceanografi dan topografi di lokasi Situbondo.

• Studi menyatakan potensi dampak erupsi berupa lahar hujan di area kilang GRR

cenderung minim, namun perlu diwaspadai terhadap kemungkinan intensitas erupsi

dalam skala besar.

• Terkait dengan erupsi bajir lahar dan aliran air asam yang berpotensi terjadi

disepanjang aliran sungai Banyuputih, dampak dapat dimitigasi dengan

pembangunan Cek Dam dan membuat sodetan aliran sungai menjauhi posisi GRR

Peta kawasan rawan bencana Gunung Api Ijen dengan lokasi Kilang baru

25

Titik pengambilan sampling jenis batuan pada lokasi di sekitar kilang. Terbuktibahwa analisa batuan di sekitar kilang bukan endapan laharik

26

Struktur aliran air di sekitar area Kawah Ijen untuk mengetahui apakah air danau dan aliran lava Kawah Ijen mengalir ke Daerah Kilang baru

27

Sampling kualitas air Sungai Banyupahit, Sungai Banyuputih dan Area Kilang

28

Permasalahan Utama justru pada lokasi latihan pasukan Marinir TNI AL yang berlatih di daerah Situbondo dekat areal Kilang baru

29

Sinkronisasi Puslatpur TNI dengan rencana relokasi proyek GRR Tuban(ekspansi)

30

Trase Balistik bersinggungan denganrencana lokasi proyek kilang

Perbandingan parameter pengadaan lahan pada daerah Tuban dan Situbondo

31

Parameter Jenu – Tuban Asembagus – Situbondo

Kondisi saat ini

Penerimaan Masyarakat Ada penolakan Penghasilan sebagai petani

lebih baik

Tidak ada penolakan

Ekonomi masyarakat Penggarap dan pemilik lahanjagung dan kacang tanah

Karyawan PTPN

Tingkat pendidikan warga Rendah (82% lulusan SMP kebawah)

Sedang (60% lulusan SD)

Fase Pembebasan Lahan

Penurunan kesempatankerja

301 KK Tidak ada

Penurunan pendapatan Rp 1.625.000/KK Tidak ada

Fase Konstruksi

Kenaikan kesempatan kerja 23.000 orang 23.000 orang

Fase Operasional

Kenaikan kesempatan kerja 2.500 orang 2.500 orang

Proyek Kilang Tuban (ekspansi) – Relokasi ke Asembagus, Situbondo

32

Perkembangan Proyek Kilang Tuban (Ekspansi)

1. Kajian lebih lanjut terkait potensi gempa disekitar lokasiasembagus – Pertamina dan LEMIGAS

2. Pemberitahuan formal kepada Kementerian KLHK danKementerian Keuangan terkait pemindahan lokasi proyek -Pertamina

3. Persetujuan pelepasan aset - PT PN dan Kementerian BUMN

4. Persetujuan pelepasan HGU - PT PN dan Kementerian ATR

5. Penerbitan Pertimbangan Teknis - Kantor PertanahanKabupaten Situbondo

6. Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang – BupatiSitubondo dan Kementerian ATR

7. Penerbitan ijin Lokasi - Bupati Situbondo

Pertamina mengusulkan kepadaKLHK tentang penerapan polaTukar Menukar pada pemanfatanlahan KLHK di Jenu, Tuban.

Pertamina mengirimkan surat kepadaJAMDATUN tentang permohonan Legal Opinion (LO) terkait penerapan UU 2/2012 bagi Pengadaan Tanah KilangMinyak Tuban.

Jamdatun menerbitkan LO terkait Penerapan UU 2/2012 bagi Pengadaan Tanah KilangMinyak Tuban.

Tim Pertamina menyampaikanrencana pemindahan lokasi proyekKilang Minyak Tuban (Ekspansi) keAsembagus, Situbondo.

Pembahasan langkah-langkahselanjutnya dalam proses pengadaan lahan di Asembagus, Situbondo.

6 Sep 2018

5 Okt 201828 Agt 2018

17 Mei 2018

11 Des 2017

Tindak LanjutBerikutnya

Pemangku Kepentingan

Permasalahan relokasi ke Asembagus, Situbondo

33

1. Dampak adanya Gunung Ijen, menurut kajian Lemigas, tidak ditemukan bukti-bukti adanya potensi bahaya

2. Lokasi latihan Marinir TNI AL, perlu kajian terkait rencana lokasi latihantempur dan penembakan roket yang berjarak 25 km dari area Kilangbaru. Sekjen ESDM sudah membuat surat ke Wantanas dan memintaadanya kajian ini

Secara umum, dari analisis morfologi awal, lokasi Asembagus dinilai aman dari jalursesar aktif, namun mengingat kejadian gempa pada 10 Oktober 2018 disekitarSitubondo, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengkonfirmasipotensi gempa disekitar lokasi Asembagus.

Akan dilakukan pembahasan dan kajian terkait rencana pengalihan trase balistikdengan melibatkan Wantannas, Kemenko Polhukam, dan TNI.

Proyek Kilang MinyakKilang Minyak (New Grass Root Refinery - NGRR) Bontang

Lokasi Kalimantan Timur


Skema Pendanaan BUMN (Pertamina akan membentuk perusahaanpatungan)



Target Operasi 2024


Pertamina telah memilih konsorsium Overseas Oil and Gas (OOG) sebagai mitra strategis padaJanuari 2018.

Pertamina akan mulai memproses pemanfaatan lahan milik LMAN dengan pertimbangan terms dari skema pemanfaatan tersebut yang sesuai dengan investor.

► Mendorong percepatan finalisasi Frame Work Agreement (FWA) antara OOG dan Pertamina.

► Mendorong OOG untuk memulai Front End Engineering Design (FEED) padatahun 2019.

► KPPIP mensyaratkan Front End Engineering Design (FEED) harus dimulai tahun 2019, jika tidak FEED tidak dimulai tahun2019 maka proyek Proyek Kilang Bontang dapat di drop dari Proyek Strategis Nasional

► Penandatangan Frame Work Agreement (FWA) antara Pertamina dengan OOG pada bulan Desember 2018.

Target Pencapaian

Proyek Kilang Bontang - Persetujuan Framework Agreement (FWA)

35

1. Persetujuan Framework Agreement (FWA) –Pertamina, OOG dan para pemangku kepentingan

2. Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang(RTRW) - Kementerian ATR

3. Penerbitan Penetapan lokasi – Wali Kota Bontang

4. Proses pembahasan dengan LMAN untuk skemaKSP berdasarkan kajian apraisal

Permintaan Pertamina Permintaan OOG

▪ OOG meminta kejelasanterkait posisi offtake dariPertamina termasuk saatterjadi kelangkaan BBM.

▪ OOG perlu berkoordinasiulang terkait kemitraan untukoperasi dan perawatan.

Ditargetkan minggu ketiga bulanOktober Framework Agreement(FWA) antara OOG dan Pertaminadapat ditandatangani.

Masih ada beberapa klausul yangbelum disetujui antara Pertaminadan OOG (e.g. Perjanjian offtake).

Framework Agreement GRR Bontang

▪ Tidak ada kewajiban Pertaminauntuk menjamin offtake dariproduk-produk kilang minyakBontang.

▪ Apabila negara mengalamikelangkaan BBM, makaPertamina akan mendapatprioritas untuk membeli produkBBM yang dimaksud.

Tindak Lanjut Berikutnya

FWA Proyek Kilang Bontang

ditargetkan dapat ditandatangan

pada Desember 2018

Agenda




36

Permohonan Perubahan Regulasi Terkait Proses Spin-off untuk Proyek KilangMinyak

37

Terkait perpajakan dalam proses spin-off proyek RDMP Cilacap, Balongan, dan Balikpapan, teridentifikasi tiga (3) isu yang membutuhkan revisi regulasi :

Revisi PMK Spin-off sedangdikaji oleh Badan KebijakanFiskal dimana dalamperkembangannya terdapat2 topik baru :1. Terkait pembentukan

holding migas2. Durasi penggunaan nilai

buku untuk IPO.

3. Pengecualian penalti pengalihanuntuk aset revaluasi

Dalam PMK 233/2015, Pemecahantidak termasuk pengecualian tambahanPajak Penghasilan dengan tarif sebesartarif tertinggi Pajak Penghasilan

Apakah penguranganBPHTB dapat dilakukan ?

2. Pembebasan Bea Perolehan Hak AtasTanah danBangunan (BPHTB)

PMK 52/2017 mengatur penggunaan nilaibuku atas pengalihan dan perolehan hartadalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. PMK tersebut tidak mengatur untuk proses pemecahan usaha.

1. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh)

PT Kilang

Pertamina Cilacap

PT KPI

Mayoritas

Minoritas

RU II Dumai

RU III Plaju

RU V Balikpapan

RU VI Balongan

RU VIIKasim

Unit Bisnis Pengolahan

Pengalihan Aktiva dan Pasiva

Contoh Skema Spin-off pada Kilang Cilacap

Penyusunan revisi Perpres 146/2015 (1/2)

38

Telah dilakukan beberapa pembahasan terkait revisi Perpres 146 tentang PelaksanaanPembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.

Pertamina, anak perusahaan, atau perusahaan patungan dapat diberikan jaminanPemerintah atas pinjaman maupun penerbitan obligasi.

Pertamina dalam proses pembiayaan Kilang Minyak dapat memberikan jaminan.

Pembangunan industri turunan disertakan dalam definisi Pembangunan KilangMinyak, dan penjelasan akan definisi Pengembangan Kilang Minyak denganmenyebutkan metode-metode pengembangannya.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian dapatmemberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor, pembebasan pajak re-ekspor, dan izin impor.

Penjelasan bahwa pembangunan kilang termasuk pembangunan untukkepentingan umum.

Daftar penugasan pembangunan kilang minyak dan penugasan pengembangankilang minyak kepada Pertamina. Dijelaskan bahwa perubahan daftar penugasanpembangunan atau pengembangan kilang minyak ditetapkan oleh Menteri

Penjelasan skema-skema pengadaan lahan yang dapat digunakan untuk BMN dan BMD. Ditambahkan agar dalam skema tukar-menukar lahan BMN/ BMD, pembangunan/pengembangan dapat dilakukan tanpa menunggu proses pengadaan tanah selesai. Disebutkan juga bahwa dapat diberikan santunankepada masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan.

Pasal 1 Ayat (1) & (2) :

Pasal 27 :

Pasal 18 :

Pasal 6 :

Pasal 5 :

Pasal 20 Ayat (2) :

Pasal 21 :

PembahasanApril 2017

PembahasanMei 2018

PASAL TERKAIT Isu Yang Dibahas

Penyusunan revisi Perpres 146/2015 (2/2)

39

Pasal 5 :

Pasal 20 : PembahasanAgustus 2018

PembahasanSeptember 2018

PASAL TERKAIT Isu Yang Dibahas

Penambahan fasilitas yang dapat diberikan Pemerintah berupa penguranganPPh, penggunaan nilai buku untuk kepentingan perpajakan spin-off danpengalihan saham.

Penjelasan dukungan-dukungan ketersediaan dana yang dapat diberikanPemerintah (e.g. penugasan kepada Perbankan Nasional).

Penjelasan posisi Pertamina sebagai pembeli BBM dan produk lainnya, sertamemperjelas harga keekonomian dan kompensasi apabila harga keekonomianlebih tinggi dari harga pasar.

Penambahan pembatasan impor BBM dan produk lainnya.

Penjelasan tentang keanggotaan dan tugas dari Tim Monitoring.

Penambahan insentif non-fiskal berupa ketersediaan gas alam dan akses jalanatau jaringan kereta api.

Pembangunan kilang dilakukan untuk mengolah minyak mentah dalam negeri.

Penjelasan dan penyesuaikan dengan sistem yang berlaku terkait kemudahandan percepatan perizinan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak danPengembangan Kilang Minyak.

Pasal 28 :

Pasal 29 :

Pasal 32 :

Pasal 5 :

Pasal 6 :

Pasal 26 :

Saat ini usulan revisi sedang diproses di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemanfaatan Saudi Fund for Development (SFD) untuk Pendanaan Front End Engineering Design (FEED)

Pembahasan Pemanfaatan SFD untuk Proyek Kilang Minyak yang telah dilakukan

MoU ditandatangan olehMenteri Keuangan RI danMenteri/Wakil Ketua danDirektur Pengelola Saudi Fund For Development

Rapat inisiasi pemanfaatanSFD untuk pendanaanFEED proyek Kilang Minyak

Menko Perekonomian secara prinsipmendukung dan mengarahkan agar dilakukan koordinasi denganKemenkeu terkait pemanfaatan SFD untuk proyek Kilang Minyak.

Rapat pembahasan tindak lanjutkunjungan Raja Arab Saudi.

FGD antara Pertamina dan PLN terkait ECA dan tata carapengajuan jaminan pemerintahberdasarkan PMK 189 / 2015

24 Agt 2018

21 Agt 2018

8 Agt 2018 Pertamina telah mengirimkanPermohonan pemanfaatan SFD untuk penyusunan FEED kepadaKementerian Keuangan

29 Agt 2018Mar 2017

1. Total dana : US$ 1.000.000.000 (satu miliar US dollar)

2. Tujuan Pendanaan : Pembiayaan pengembangan Proyek Prioritas danPembiayaan dan penjaminan ekspor Saudi non - minyak

3. Alokasi Dana : Dana akan dialokasikan setelah dilakukan peninjauanproyek prioritas Pemerintah RI yang akan dituangkan dalam perjanjianpinjaman (Loan Agreement)

4. Syarat & Kondisi : Akan dirancang dan disetujui oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi dalam perjanjian terpisah

TERIMA KASIHSekretariat – Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas (KPPIP)Menara Merdeka,8th Floor - Jalan Budi Kemuliaan I No. 2

Jakarta 10110, IndonesiaT. +62 21 2957 3771, +62 21 2957 3772

F. +62 21 2957 3773

2018 10 30 paparan progres kilang minyak setwapres v1...3ur\hn.lodqj0lq\dn 5hilqhu\ 'hyhorsphqw...

Documents