BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam1 sebagai agama memiliki visi rahmatan lila’lamiin [Q.S. Al-

Anbiya’ (21) : 107] mengatur segala aspek kehidupan manusia. Visi tersebut

diejawantahkan ke dalam dua misi secara individu dan sosial. Misi individu

mengatur proses hubungan antara manusia kepada Allah (hamblun min Allah)

yang disebut sebagai hubungan vertikal. Sementara misi sosial mengatur

hubungan antara sesama manusia (hablun min annaas) yang disebut sebagai

hubungan horizontal [Q.S. Ali-Imran (3) : 112].

Salah satu misi sosialnya yaitu urusan kehidupan bernegara (politik) 2

agar dapat mewujudkan suatu masyarakat Islam (selamat dan sejahtera) [Q.S.

Saba’ (34) : 15]. Masyarakat sejahtera berarti terjamin hak-haknya baik

secara individu maupun secara sosial atau disebut masyarakat madani (civil

society). Secara sosiologis, masyarakat Madani merupakan bayangan

kehidupan pada masa Nabi Muhammad yang mengawali penataan dan

kepemimpinan secara sangat arif dan mendahulukan keadilan. Dimana

masyarakat Madinah terdiri dari beragam suku, budaya, dan keyakinan.

1 Secara bahasa mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Swt. dan Islam adalah nama agama yang diberikan oleh Allah Swt. Dilihat dari segi ajarannya, maka Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia, yaitu agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah di utus oleh Allah Swt. lihat Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 14, h. 63-66.

2 H. Munawir Sjadjali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi 5, h. 1

1

2

Bermula dari suatu daerah yang bernama Yatsrib yang kemudian berubah

menjadi Madinah, dan dikenal dengan istilah Kota Madani.3 Melihat apa yang

sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Kota Madinah pada saat itu, yaitu

proses merubah Yatsrib menjadi maju dan lebih baik dari sebelumnya

merupakan konsep dari pengembangan masyarakat Islam.4

Ada kesamaan antara Kota Madinah yang pernah dipimpin oleh Nabi

Muhammad dengan kota-kota yang ada di Indonesia yaitu keberagamannya

baik suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Namun juga ada hal yang

membedakannya yaitu pada implementasinya. Istilah masyarakat Madani

barulah menjadi konsep harapan yang belum terwujud dalam realita

masyarakat kota-kota di Indonesia. Walaupun demikian, istilah tersebut dapat

memberikan semangat bagi masyarakat di Indonesia yang beragam seperti

kota-kota di provinsi Riau.

Provinsi Riau dikenal sebagai negeri Melayu atau masyarakat Melayu.

Ciri-ciri Masyarakat Melayu menurut Vallentijn yaitu dikenal karena ke-

Islamannya, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat Melayu. Dalam beretika,

masyarakat Melayu menunjukan sangat baik, sopan santun, cara hidup yang

bersih, wajahnya rupawan, mencintai bahasanya dan suka mempelajari

bahasa Arab.5 C. Lekkerker berpendapat, bahwa masyarakat atau orang

Melayu turut serta dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara.

3 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tantangan, (Bandung: Rosda, 2004), h. 3

4 Nizar Abazhah, Sejarah Madinah: Kisah Nabi Muhammad Menata-Sendi-Sendi Agama, Politik, Ekonomi, Sosial di Madinah Munawwarah, (Jakarta: Serambi, 2017), h. 37

5 Suwardi MS., Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperoleh Identitas dan Jati Diri Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xxiv

3

Menurutnya, penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk

seperti melalui bahasa, berdagang, mengembara, berpindah dari satu tempat

ke tempat lain, sampai dalam bentuk perkawinan, dan propagranda langsung,

sehingga menjadi suatu ras yang paling gelisah di dunia, dan membentuk

koloni (kampung hunian).6

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu hidup

dengan tatanan kehidupan adat budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai

ajaran Islam dengan semboyan Adat bersandi syara’, syara’ bersandi

kitabullah. Sehingga masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang

beragama Islam, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat Melayu.7

Banyak hal yang dapat menjadi kebanggaan seperti di kota Pekanbaru

yang dikenal sebagai kota “Bertuah”. Kota yang identik dengan Islam

walaupun terdapat beragam agama, suku, budaya, dan bahasa. Selain Kota

Pekanbaru, Kabupaten Kampar dikenal dengan daerah “Serambi Mekah”

karena masyarakatnya yang taat dengan ajaran agama Islam. Selain itu, Kota

Pekanbaru memiliki kekayaan alam yang sangat besar yaitu sungai Siak yang

membentang di tengah-tengah kota, sementara itu di Kabupaten Kampar

terdapat sungai Kamparnya. Begitupun dengan luasnya hamparan hutan

lindung, hamparan perkebunan kelapa sawit, dan juga lahan pertanian dan

lain sebagainya.

Namun disisi lain, persoalan demi persoalan yang dihadapi

masyarakat Riau sangatlah kompleks. Di antaranya yaitu kasus tindak pidana

6 Ibid, h. xxv 7 Suwardi MS., loc.cit, h. xxiv

4

korupsi di provinsi Riau telah melukai nilai-nilai budaya melayu dan juga

agama Islam serta tentu saja sangat merugikan masyarakat Riau. Seperti

kasus suap proses alih fungsi 140 hektare lahan kebun sawit di Kabupaten

Kuantan Singingi, Riau mantan Gubernur Riau periode 2013 – 2018 sebagai

kader (ketua DPD) partai Golkar Provinsi Riau yakni Annas Ma’mun.8

Begitupun dengan kebakaran hutan dan lahan pertanian yang terjadi

di provinsi Riau. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ibu

Siti Nurbaya Bakar, bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa

wialayah di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi

Riau termasuk yang paling parah. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan

Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, total 858 ha lahan sudah

terbakar sejak 1 Januari 2019 hingga 21 Februari 2019. Di Rohil 117 Ha,

Dumai 46.5 Ha, Bengkalis 639 Ha, Meranti 20.2 Ha, Siak 5 Ha, Pekanbaru

16.01 Ha, dan Kampar 14 Ha.9

Masyarakat Riau merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan

pertanian selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Dampak kerugian bagi

masyarakat Riau adalah pendidikan lumpuh sehingga anak-anak sekolah tidak

bisa belajar dengan nyaman, timbulnya penyakit yang dialami oleh warga

masyarakat, seperti pernapasan, pandangan mata terganggu, dan aktifitas

masyarakat terganggu, sehingga warga masyarakat hanya diam di rumah.10

8 https://nasional.tempo.co/read/610246/rekam-jejak-kasus-korupsi-gubernur-riau/full&view=ok, diakses pada tanggal 11 April 2019

9 https://news.detik.com/berita/4446460/menteri-lhk-soal-kebakaran-hutan-riau-sudah-ditetapkan-siaga-darurat, diakses pada tanggal 15 April 2019

10 Observasi

5

Untuk itu, diperlukan suatu usaha pengembangan masyarakat

(community development). Pengembangan masyarakat pada awal abad ke 20,

ditujukan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kemiskinan sosial

terutama krisis ekonomi, namun perubahan yang dikehendaki tidak kunjung

datang. Penyebabnya ternyata bukan hanya persoalan ekonomi melainkan ada

faktor lain seperti manusia sampai masalah lingkungan. Pada akhir abad ke

20 tepatnya pada tahun 1970-an dengan kesadaran progresif dari sebagian

komunitas internasional memberikan perhatian kepada masalah kesejahteraan

sosial masyarakat sebagai sebuah gerakan.

Gerakan kesadaran tersebut dilakukan dengan cara membantu orang-

orang yang lemah (disadvantage), pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

secara radikal (sampai tuntas), dan memberi ruang partisipasi bagi warga

masyarakat dalam prosesnya. Gerakan kesadaran progresif tersebut disebut

sebagai gerakan sosial yang benar-benar nyata, karena dapat membantu

masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada menjadi sebuah

kenyataan melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilaksana

mulai dari merencanakan, pelaksanaan sampai kepada menerima manfaat.

Tujuannya adalah menitikberatkan kepada mendudukkan manusia sebagai

makhluk yang komplit dengan kemampuannya dalam mengambil suatu

keputusan, mengembangkan perasaan memiliki dalam suatu kelompok, dan

mau menghargai sesama. 11

11Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogjakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 14

6

Krisis berbagai dimensi yang terjadi di masyarakat saat ini mencakup

ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, sampai masalah spiritual

(agama). Menurut Jim Efe dan Frank Tesoriero diperlukan pengembangan

masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.12 Zubaidi

mengungkapkan, bahwa pengembangan masyarakat merespon krisis

lingkungan (environmental responses) dan dari kelompok hijau (green

responses) yang menggunakan istilah lain seperti light green, dark green atau

environmental, ecological atau deepecology dan shallow ecology.13

Partisipasi sosial diperlukan dalam pengembangan masyarakat14

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa organisasi kemasyarakatan

(termasuk partai politik) merupakan suatu keharusan karena diperlukan bagi

masyarakat untuk tumbuh dan mempertahankan eksistensinya. Hal ini

menunjukan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya saling

bergantung satu sama lain. Seperti halnya manusia memenuhi kebutuhan

untuk makan, maka dibutuhkan usaha ekstra dan melibatkan banyak orang.

Mulai dari orang yang menanam bahan makanan, merawat sampai

memanennya, menjadikan (menggiling) bahan makanan yang siap dimasak

(seperti beras), proses masak dan menyajikan masakan di atas meja, sampai

bisa disantap untuk memenuhi kebutuhan rasa lapar.15

12Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. ke 2, h.52-56

13Zubaidi, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik, (Jakarta : Prenandia Media Group), h. 6

14 Totok Mardikanto, dkk., Pengembangan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akdemis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 8

15 Ahmadie Thoha (penerjemah), Muqaddimah Ibnu Khaldun, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 2017), cet. ke 2, h. 71

7

Sependapat dengan pemikiran Ibnu Khaldun, Gene Sharp menjelaskan

salah satu karakter masyarakat demokratis adalah mandiri dalam memenuhi

kebutuhannya baik secara pribadi dan sosial. Keberadaan badan-badan dan

kelompok non-pemerintah memiliki peranan penting untuk mencapai dan

mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat. Badan-badan atau lembaga

yang dimaksud adalah seperti keluarga, organisasi agama, perhimpunan

kebudayaan, klub olahraga, lembaga ekonomi, serikat buruh, himpunan

mahasiswa, partai politik, dusun, rukun tetangga, klub berkebun, organisasi

hak azasi manusia, kelompok musik, perkumpulan sastra dan lain-lain.16

Arbi Sanit mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan

ditentukan oleh partisipasi atau keterlibatan keseluruhan masyarakat.17 Salah

satu unsur atau bagian dari masyarakat itu adalah partai politik. Oleh karena

itu, sistem multy party dipilih sebagai sistem pelembagaan politik di

Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain; pertama, karena

kebutuhan masyarakat Indonesia yang hiterogen sehingga partai politik

dianggap tepat sebagai wadah untuk penyaluran berbagai pendapat atau

aspirasi masyarakat secara tertib. Kedua, setelah Indonesia merdeka

dibutuhkan wadah yang dapat mempertahankan kemerdekan tersebut dari

berbagai ancaman. Ketiga, partai politik sebagai sarana untuk memeliharan

keamanan bangsa.18

16 Gene Sharp, Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1997), h. 28

17 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), cet. ke 15, h. 108

18 Arbi Sanit, ibid h. 24

8

Partai politik memiliki peranan yang dapat memperjuangkan dan

membela kepentingan masyarakat.19 Sebagaimana tujuan pembentukan partai

politik yaitu untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi

seluruh rakyat Indonesia.20 Sementara itu, fungsinya adalah sebagai alat atau

sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, komunikasi

politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik.21

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa fungsi partai politik yaitu untuk

mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-

program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi tersebut

ada fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu

kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik, dan kontrol politik.22

Sementara itu, pendapat Miriam Budiardjo yang mengatakan, bahwa partai

politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik,

rekrutmen politik dan pengatur konflik masyarakat.23

Fakta sosial memperlihatkan adanya ‘jurang’ ketidak sesuaian antara

harapan masyarakat terhadap partai politik sebagaimana telah dijelaskan di

atas. Bahwa partai politik belum menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi

tersebut disebabkan oleh sistem multi partai, visi dan misi partai politik yang

dianggap belum konsisten dengan realitas program kegiatannya, kualitas

19 Lihat ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

20 Lihat tujuan umum partai politik pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik

21 Lihat fungsi partai politik pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik

22 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 149 23 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017),

cet. 3, h. 405,

9

kader, dan prestasi partai politik dipandang masih minim dalam mendorong

perbaikan kehidupan masyarakat. Sehingga legitimasi masyarakat terhadap

pemerintah menurun, kebijakan pemerintah tidak mendapat dukungan dari

pemuda, dan partisipasi politik pemuda yang rendah. Selain itu,

meningkatnya ketidakpercayaan pemuda pada penegak hukum, sistem politik

demokrasi yang dipandang belum bisa mendorong stabilitas politik yang baik

karena baru bisa dilakukan secara prosedural dan belum menyentuh substansi

dari nilai demokrasi tersebut.24

Sikap skeptis masyarakat terhadap partai politik juga menambah

daftar deretan fakta masyarakat yang tidak peduli terhadap keberadaan partai

politik, karena keberadaannya yang dianggap tidak lebih daripada kendaraan

politik bagi sekelompok elit (orang) yang berkuasa saja. Mestinya partai

politik menjalankan fungsinya secara baik agar dapat menjadi lembaga yang

bisa mengimbangi (checks and balance) pemerintah dalam menjalankan

kebijakan-kebijakannya. 25

Dari sisi sumber daya manusia yang disebut dengan elit politik juga

masih lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah pembangunan.

Di antara persoalan yang muncul adalah kebijakan yang dihasilkan oleh elit

politik tersebut tidak berkolerasi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat

atau kebijakan tersebut kurang mengena terhadap kebutuhan masyarakat

secara keseluruhan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sikap elit politik yang

24 Agus Aan Hermawan, Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional peserta Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Knpi Provinsi Banten), (Jurnal Ketahanan Pangan, 2014)

25 Jimly Asshiddiqie, Op.cit, h. 401-402

10

cenderung masih primordial dan tidak bisa melepaskan dari kesukuan,

keagamaan dan lain sebagainya.26

Dengan alasan-alasan itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara

mendalam dan konprehensif sejauhmana kontribusi partai politik melalui

fungsi yang dimilikinya sebagai lembaga sosial politik dalam pengembangan

masyarakat Islam untuk dapat menata kehidupan masyarakat yang sejahtera

di provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara

mendalam dan konprehensif fakta-fakta lapangan melalui studi kasus

terhadap fenomena implementasi fungsi partai politik dalam pengembangan

masyarakat Islam dengan suatu rumusan judul penelitian “Kontribusi Partai

Politik Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Provinsi Riau”.

B. Identifikasi Masalah

Setelah mencermati latar belakang masalah di atas, maka dilakukan

identifikasi masalah untuk memahami masalahnya secara rinci dan jelas,

sebagai berikut;

1. Partai politik belum menjalankan fungsinya dengan baik yang

disebabkan oleh beberapa hal di antaranya sistem multi partai,

inkonsistensi program kerja, sumber daya manusia yang lemah, dan juga

lemahnya dorongan terhadap masyarakat untuk maju.

2. Ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik menurun karena

menilai demokrasi yang berjalan belum bisa mendorong stabilitas politik.

26 Arbi Sanit, op.cit, h. 95

11

3. Sikap skeptis atau acuh tak acuh masyarakat kepada partai politik karena

partai politik dianggap sebagai kendaraan sebagaian masyarakat untuk

meraih atau mendapatkan kekuasaan saja. Sementara ketika sudah

mendapatkan kekuasaan atau jabatan, fungsi partai politik juga tidak

kunjung membaik atau dilaksanakan dengan baik.

4. Akibat dari kualitas sumber daya manusia (kader) yang dimiliki oleh

partai politik masih rendah, sehingga kebijakan yang dihasilkan

seringkali tidak tepat sasaran pembangunan.

5. Partai politik lebih mengedepankan tujuan pragmatis untuk mendapatkan

kekuasaan dari pada untuk memperbaiki kehidupan masyarakat

sebagaimana fungsinya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar pembahasan masalah-masalah di atas lebih terarah dan spesifik

serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lebih fokus, maka

masalah dibatasi pada sejauhmana kontribusi partai politik melalui pelaksaan

fungsinya dalam pengembangan masyarakat Islam di provinsi Riau. Adapun

rumusan masalahnya sebagai berikut;

1. Bagaimana partai politik mengelola kegiatannya di provinsi Riau dari

perspektif plenning, organizing, dan controling?

2. Sejauhmana partai politik berkomitmen terhadap pengelolaan kegiatan

pengembangan masyarakat?

12

3. Bagaimana atensi dan partisipasi partai politik dalam pengembangan

masyarakat Islam?

4. Bagaimana kontribusi nyata partai politik kepada masyarakat Riau?

5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan partai politik

dalam Pengembangan Masyarakat Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk;

1. Mendeskripsikan partai politik dalam mengelola kegiatannya di provinsi

Riau dari perspektif plenning, organizing, dan controling?

2. Mendiskripsikan partai politik berkomitmen terhadap pengelolaan

kegiatan pengembangan masyarakat?

3. Mendeskripsikan atensi dan partisipasi partai politik dalam

pengembangan masyarakat Islam

4. Mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi nyata partai politik kepada

masyarakat Riau?

5. Mengdreskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi

keterlibatan partai politik dalam Pengembangan Masyarakat Islam?

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan;

1. Secara pribadi bagi penulis akan dapat menambah karya tulis ilmiah dan

sebagai syarat untuk diujikan dalam mendapatkan gelar Doktor (S3).

2. Secara teori dapat menambah kazanah ilmu pengetahuan yang bersifat

ilmiah yang kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan landasan teori

13

penelitian baik di dalam dunia akademik, masyarakat umum, pemerintah,

pelaku dan pemerhati pengembangan masyarakat Islam.

3. Secara aplikatif atau penerapan, agar dapat bermanfaat bagi peneliti,

stakeholder, akademisi, pemerhati sosial, masyarakat umum, praktisi

politik dan praktisi pengembangan masyarakat Islam, baik secara

langsung maupun tidak langsung di dalam masyarakat.

E. Tinjauan Teoritis

1. Fungsi Partai Politik di Indonesia

Menurut Arbi Sanit, Multy Party dipilih sebagai sistem

pelembagaan politik di Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan

antara lain; pertama, karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang

hiterogen, - sudah pasti pendapat atau aspirasinya juga hiterogen -

sehingga partai politik dianggap tepat sebagai sarana atau wadah untuk

penyaluran berbagai aspirasi masyarakat secara tertib. Kedua, setelah

Indonesia merdeka dibutuhkan wadah yang dapat mempertahankan

kemerdekan tersebut dari berbagai ancaman. Ketiga, partai politik

sebagai sarana untuk memeliharan keamanan bangsa.27

Dengan demikian, partai politik memiliki peranan atau fungsi

yang sangat besar bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pasal 11

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang partai politik,

disebutkab bahwa fungsi partai politik yaitu sebagai sarana:

27 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), cet. ke 15, h. 24

14

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban warga

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan

keadilan gender.

Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama,

partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Yaitu sarana untuk

menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide tentang nasionalisme, kelas

sosial, suku bangsa, idiologi, juga hak dan kewajiban sebagai warga

negara yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan atau

kepastian untuk dapat menentukan sikapnya sebagai warga negara.

Dengan kata lain partai politik melakukan pekerjaan membumikan cita-

cita kenegaraan dan kebangsaan dengan cara memberikan pendidikan

politik kepada warga negara. 28

28 Miriam Budiardjo, Op.cit, cet. 3, 405, lihat juga Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), cet. ke 3, h. 406-409, dan Muliansyah A. Ways dalam Political: Ilmu Politik Demokrasi, Partai Politik da Welfare State, (Yogjakarta: Buku Litera Yogjakarta, 2015), h. 134

15

Pembentukan karakter bangsa yang dapat merubah cara pandang

dan perilaku masyarakat agar bisa lebih menghargai diri sendiri. Tidak

mudah terprovokasi dan mudah diadu domba. Untuk itu, partai politik

menjadi sarana yang paling tepat untuk pembinaan kader melalui

pendidikan politik.29

Pendidikan politik diperuntukkan bagi anggota partai politik.

Yaitu penduduk Indonesia yang sudah terdaftar sebagai anggota partai

politik tertentu dengan sukarela dan menyetuji Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.30 Sementara

masyarakat luas berarti penduduk Indonesia selain anggota partai politik.

Tujuan pendidikan politik ini adalah untuk meningkatkan

kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif

masyarakat; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan

membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan

kesatuan bangsa.31 Selain itu, untuk memberikan pemahaman tentang hak

dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata

hukum, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,

untuk ikut serta membela negara, dan untuk mendapatkan pengajaran.32

29 Pasal 31 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 30 Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik 31 Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik 32 Carlton Clymer Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. RajaGrefindo Persada,

2008), h. 199

16

Kedua, partai politik sebagai sarana penciptaan iklim yang

kondusif atau pengatur konflik 33 atau pengendalian konflik34 di dalam

kehidupan masyarakat. Fungsi ini sebagai upaya perekat atau polarisator

kepada masyarakat untuk menikmati kemerdekaan dari segala ketidak-

adilan, kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Partai politik

berfungsi sebagai peredam potensi konflik di masyarakat dengan

berbagai macam ideologinya dan atas nama kepentingan masyarakat agar

tidak terjadi akibat negatif. Partai politik dapat menjadi penghubung

psikologis dan organisasional antara warga dengan pemerintahannya.

Melakukan konsolidasi dan artikulasi terhadap tuntutan-tuntutan atau

kehendak yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok

masyarakat.

Banyaknya kepentingan masyarakat yang berbeda-beda, yang

tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu atau dua partai politik saja,

apalagi berbeda idiologinya, maka partai politik berfungsi menyalurkan

berbagai macam kepentingan masyarakat melalui polarisasi partai-partai

politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan

dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-

kebijakan politik kenegaraan. Lebih tepatnya, partai politik dalam hal ini

sebagai peredam konflik dengan berbagai macam ideologinya dan atas

nama kepentingan masyarakat.35

33 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 409

34 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 153 35 Miriam Budiardjo, ...

17

Konflik terjadi karena adanya aspirasi dan kepentingan

masyarakat yang hendak disampaikan kepada pemerintah. Dalam

menyampaikan aspirasi dan kepentingan itulah, terjadi perbedaan

pendapat bahkan terjadi pertikaian fisik di dalam masyarakat. Maka,

keberadaan partai politik menjadi penentu sebagai pengendali konflik.

Konflik sudah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Setiap ada

konflik, pihak yang selalu dirugikan adalah masyarakat. Maka, yang

diharapkan oleh masyarakat adalah kedamaian, sehingga untuk mencapai

kesejahteraan sosial akan mendapat dukungan. Disisi lain, konflik

dipandang sebagai sesuatu yang harus dicarikan solusinya. Bagi yang

anti dengan kekerasan mencoba menyatukan bukan memecah, merangkul

bukan menyingkirkan, dan konflik harus diselesaikan bukan digunakan

atau dikristalkan.36

Tujuan pengendalian konflik adalah agar tercipta kesatuan dan

persatuan bangsa (masyarakat). Namun tujuan tersebut masih bersifat

antara, artinya ada tujuan utama yang hendak dicapai dalam fungsi ini

yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan

bahwa perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah pula mengerjakan

wasilah-wasilahnya.37

Diibaratkan akan menaiki anak tangga sampai yang paling atas

maka mestilah menaiki tangga yang paling bawah terlebih dahulu. Dalam

hal ini, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka harus

36 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h.36037 H. A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih: 1 dan 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2010), h. 55

18

menciptakan kesatuan dan parsatuan bangsa (masyarakat) terlebih

dahulu. Artinya, kesejahteraan masyarakat merupakan satu tujuan

sedangkan menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa (masyarakat)

juga satu tujuan. Jadi, fungsi ini memiliki 2 tujuan yang harus dicapai.

Yaitu tujuan awal untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, dan tujuan

akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan

penyalur aspirasi politik masyarakat. Fungsi komunikasi, berarti partai

politik melakukan penyerapan atau menampung aspirasi dari masyarakat

lalu dibuat rumusan menjadi suatu usulan kebijakan kepada pemerintah,

kemudian partai politik membawa kebijakan politik yang sudah

diperjuangkan menjadi kebijakan. Partai politik melakukan upaya

menerima dan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat untuk kemudian

diadvokasi dan dijadikan sebagai materi kebijakan kenegaraan secara

resmi. 38 Jadi, partai politik bertindak sebagai penghubung antara

masyarakat dengan pemerintah dan begitu sebaliknya.

Sedangkan fungsi sosialisasi politik (political socialization), yaitu

partai politik menjadi struktur-antara (intermediate structure) yang

berperan membumikan cita-cita kenegaraan. Peran tersebut menjelaskan

kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat

mengetahui dan memahami segala kebijakan strategis pengembangan

masyarakat, sehingga hak-hak yang selama ini diperjuangkan dapat

38 Jimly Asshiddiqie, op.cit, h. 407

19

dinikmati.39 Dalam menyalurkan kebijakan bersama pemerintah berarti

partai politik bertindak sebagai sarana sosialisasi politik.40

Keempat, partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga

negara.41 Fungsi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat di

antaranya berkaitan dengan kepemimpinan. Masyarakat menjadi anggota

partai politik untuk mengurus partai merupakan keterpanggilan jiwa

sebagai bentuk partisipasi dalam politik dari warga negara. Sementara

itu, partai politik melakukan perekrutman masyarakat juga dalam rangka

untuk mengisi jabatan-jabatan publik baik di pemerintah (eksekutif) dan

juga legeslatif.42

Dalam hal ini, Miriam Budiardjo memberikan definisi secara

umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat baik

perseorangan maupun kelompok secara aktif dalam politik. Keterlibatan

masyarakat tersebut di antaranya memilih pemimpin negara. Bentuknya

dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat

umum, melakukan lobbying (hubungan) dengan pejabat pemerintah atau

anggota parlemen, sampai kepada menjadi anggota partai politik.43

Dalam pandangan Ramlan Surbakti, partisipasi politik warga

negara mempengaruhi proses pembuatan pelaksanaan kebijakan umum

39 Jimly Asshiddiqie, op.cit. h. 406-409. Baca juga Muliansyah A. Ways dalam Political: Ilmu Politik Demokrasi, Partai Politik da Welfare State, (Yogjakarta: Buku Litera Yogjakarta, 2015), h. 134

40 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 405-408. Lihat juga Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 149 dan 152

41 Miriam Budiardjo, Ibid, h. 15042 Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang

partai politik 43 Miriam Budiardjo, op.cit, h. 367

20

dan pemilihan pemimpin pemerintahan. Bentuk kegiatan politik

masyarakat warga negara dapat berupa mengajukan tuntutan, membayar

pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atau dengan

menentang calon pemimpin tertentu, atau mengajukan calon pemimpin

alternatif, dan memilih wakil rakyat melelui pemilihan umum. Fungsi

partai politik menjadi sarana atau wadah untuk menylurkan aspirasi bagi

warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut. Oleh

karena itu, partai politik membuka diri untuk memberikan kesempatan

dan mendorong warga negara untuk menjadi bagian dari partai politik

tersebut. 44

Ada tiga bentuk partisipasi masyarakat menurut Kacung Marijan.

Yaitu Partisipasi yang lebih pasif, partisispasi yang lebih aktif, dan

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan protes. Partisipasi yang lebih pasif

dilihat dari sisi masyarakat dalam melihat sejauhmana pentingnya politik,

minat masyarakat terhadap politik, dan juga seberapa seringnya

membicarakan masalah politik. Adapun partisipasi yang lebih aktif

dilihat dari keikutsertaanya dalam organisasi politik (partai politik) atau

organisasi sosial seperti kelompok keagamaan, olahraga, pecinta

lingkungan, organisasi profesi, dan organisai buruh. Sementara itu,

partisipasi dalam kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi,

melakukan boikot, dan juga demontrasi.45

44 Ramlan Surbakti, op.cit, h. 151 45 Kacung Marijan, op.cit, h. 111

21

Kelima, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.46 Fungsi

ini bertujuan untuk merekrut atau mengumpulkan seseorang atau

kelompok orang melalui seleksi atau pemilihan untuk menerima dan

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik secara umum dan

secara khusus dalam pemerintahan.47 Secara lebih tegas disampaikan oleh

Miriam Budiardjo, bahwa fungsi rekrutmen politik ini adalah untuk

seleksi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pandangannya, yaitu baik

pada tingkat pemerintahan nasional maupun internal organisasi partai

politik itu sendiri.48

Partai politik sangat membutuhkan sumber daya manusia yang

berkualitas, yang memiliki karakter kuat untuk menghadapi segala

rintangan dan tantangan kehidupan di dalam masyarakat dan bernegara.

Karakter manusia yang diinginkan agar dapat berpartisipasi dalam

pengembangan masyarakat mengikuti perkembangan zaman agar tidak

ketinggalan dan kuat dalam setiap persaingan. Oleh karena itu, partai

politik harus mampu menjadikan kader-kadernya berkarakter yang kuat

dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan tersebut. Terlebih lagi

partai politik dalam persaingan untuk mendapatkan kemenangan dalam

pesta demokrasi harus menunjukan partisipasinya.

Kader-kader partai yang berkualitas terbaik untuk menjadi

pengurus dan untuk menempati jabatan-jabatan publik pada posisi

46 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), cet. 3, h. 408. Lihat juga Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 150

47 Muliansyah A. Ways, op.cit. h. 136, lihat juga Ramlan Surbakti, h. 150. 48 Miriam Budiardjo, op.cit, h. 408

22

tertentu baik legeslatif maupun eksekutif seperti Presiden, Gubernur,

Bupati atau Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pusat (DPR-

RI), DPRD I, dan DPRD II. Sebagaimana di dalam Uandang-Undang

Republik Indonesia No 2 Tentang Partai Politik pada pasal 20A

dijelaskan bahwa tugas anggota DPRD tingkat II atau Kabupaten/Kota

yaitu membuat anggaran (Budgetting), membuat peraturan daerah

(Legeslasi), dan pengawasan (Controlling).49

2. Konsep Dasar dan Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat dapat dimaknakan sebagai

bentuk respon terhadap berbagai masalah yang timbul di dalam

masyarakat. Atau juga karena adanya harapan untuk perubahan

dalam kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik. Oleh karena

itu, Soetomo mendasarkan pembangunan masyarakat sebagai suatu usaha

untuk merubah keadaan karena dua hal. Yaitu masalah sosial dan harapan

masyarakat. Menurutnya, masalah sosial merupakan fakta yang

sebenarnya terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi masalah sosial

tersebut sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan

harapan masyarakat adalah kehidupan yang ideal, yang menjadi harapan

bersama. Akan tetapi kondisi kehidupan masyarakat yang ideal itu sulit

untuk didapatkan, maka untuk mendapatkannya harus melalui proses.

Dengan demikian, baik upaya untuk merubah keadaan yang lebih baik

49 Pasal 20A Uandang-Undang Republik Indonesia No 2 Tentang Partai Politik

23

karena adanya masalah sosial dan harapan masyarakat agar merasakan

kondisi kehidupan yang ideal disebut proses perubahan sosial. Lebih

lanjut dia mengatakan bahwa proses tersebut dapat dilakukan melalui

pemanfaatan sumber daya, pengembangan kapasitas, dan pengembangan

yang bersifat multi aspek.50

Proses perubahan sosial tersebut menurut Moh. Abdul Aziz dkk.,

dijadikan sebagai upaya pengembangan masyarakat untuk memunuhi

target yang hendak dicapainya, yaitu;

a. Peletakan tatanan sosial yang adil dan terbuka dalam rangka untuk

memperbaiki struktur sosial, merencanakan dan menyiapkan

perubahan sosial agar terwujud kemampuan dan potensi masyarakat

dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

b. Mendidik masyarakat dan bukan dianggap sebagai pemberian dari

yang kuat kepada yang lemah dan lain sebagainya.

c. Pembelajaran kemandirian masyarakat (social learning) sehingga

mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara bersama-sama

baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bernegara.

d. Mengajak masyarakat berkontribusi melalui partisipasi (community

participation) dalam tahapan-tahapan kegiatan mulai dari

perencanaan dan seterusnya.

e. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment).51

50 Soetomo, Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012), cet. ke 2, h. 1-41

51 Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim (editor), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, (PT Elkis Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2009), h. 5-7

24

Sejalan dengan hal di atas Nanih Machendrawaty dan Agus

Ahmad Safei, mengartikan pengembangan sebagai upaya membina dan

meningkatkan kualitas.52 Totok Mardikanto dkk, memberi pengertian

pengembangan atau pembangunan (development) sebagai upaya

memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa dari yang belum baik

atau sudah baik menjadi lebih baik lagi yang dilakukan secara terus

menerus atau berkelanjutan. Untuk itu, ada beberapa nilai yang sangat

penting yang terkandung dalam pengertian pembangunan tersebut dengan

mengambil pendapat Goulet sebagai berikut;

a. Nilai swasembada, yaitu masyarakat memiliki kemampuan

memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti;

sandang, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan,

rekreasi, dan lain-lain.

b. Nilai harga diri, yaitu suatu kepercayaan diri yang kuat untuk hidup

mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang atau pihak lain

termasuk menghindari terjadinya penindasan baik fisik maupun

psikologis karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu.

c. Nilai kebebasan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan

memilih alternatif-alternatif cara atau upaya perbaikan hidup yang

lebih baik dan berkualitas. 53

52 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosda Karya, 2001, h. 30

53 Totok Mardikanto dkk, ibid, h. 1-2

25

Dalam pengembangan masyarakat Jim Ife dan Frank Tesierero,

menyebutkan bahwa ada dua kebutuhan dasar manusia yang harus

dipenuhi yaitu manusia hidup harmonis dengan lingkungan dan dengan

sesama manusia (sosial). Dua hal tersebut menjadi syarat mendasar

dalam membangun peradaban manusia modern. Jika dua hal tersebut

tidak terpenuhi, maka capaian dan manfaat masyarakat industri modern

menjadi fana (sia-sia).54 Upaya pengembangan masyarakat yang

sistematis dan terencana akan dapat menanggulangi kemiskinan dalam

berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat baik secara natural, kultural,

struktural, absolut, dan kemiskinan yang relatif, dan penguatan terhadap

masyarakat agar lebih siap mandiri dan tidak memiliki mental

ketergantungan terhadap orang lain,55

Untuk itu, Jim Ife dan Frank Tesireiro mengemukakan bahwa

pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun kembali

masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi

kebutuhan manusia, dan membangun struktur-struktur negara

kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elit profesional, dan

sebagainya.56

Tujuan akhinya adalah membantu masyarakat agar pembangunan

dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri dengan mengidentifikasi

kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

54 Jim Ife dan Frank Tesoriero, op.cit, h.xiii55 Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Membangun Indonesia dari Desa:

Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembanunan Ekonomi unutk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, (Media Presindo: Yogyakarta, 2016), h. 182-190

56 Jim Ife dan Frank Tesoriero, op.cit, h.409

26

kesejahteraannya sendiri.57 Atau menurut istilah Moh. Abdul Aziz dkk.,

help people to the help him self yaitu agar masyarakat mampu berdiri di

atas kakinya sendiri (mandiri) dalam memenuhi kebutuhannya sehingga

tidak bergantung kepada pihak lain.58

3. Fungsi Partai Politik dalam Pengembangan Masyarakat Islam

Setelah memahami fungsi partai politik sebagaimana dijelaskan di

atas kemudian dikaitkan dengan konsep dasar dan tujuan pengembangan

masyarakat, dimana pengembangan masyarakat merupakan upaya atau

usaha perubahan sosial untuk menciptakan kemandirian masyarakat

dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik secara berkelanjutan,

maka fungsi partai politik dalam pengembangan masyarakat Islam dapat

dijelaskan sebagai berikut;

a. Mendidik Masyarakat

Fungsi mendidik masyarakat merupakan kerja partai politik

sebagai sarana pendidikan politik. Yaitu upaya membentuk

masyarakat yang berkualitas sehingga lebih mampu berkiprah untuk

mengembangkan diri dalam pengembangan masyarakat.59

Masyarakat berkualitas meliputi; 1. Adanya kesetaraan dalam

memperoleh kesempatan (Equal Access to Opportunity). 2.

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainability). 3. Adanya

57Aziz Muslim, Op.cit, h. 358 Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, dan A. Halim (editor), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat:

Paradigma Aksi Metodologi, (PT Elkis Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2009), h. 459 Miriam Bduiardjo, op.cit, h. 408

27

peningkatan produktifitas (productivity) sumberdaya manusia yang

berkualitas. Dan 4. Pemberdayaan (empowerment) terhadap

masyarakat.60

Mendidik masyarakat juga sebagai upaya penyadaran dalam

rangka melemahkan sifat-sifat yang berkembang di dalam masyarkat

seperti prasangka kolektif, pengkambinghitaman, pelabelan, dan

ketidakpedulian,61 untuk selanjutnya berubah menjadi meningkatkan

kesadaran masyarakat dan organisasi. Kesadaran masyarakat terdiri

dari kesadaran personal yang berarti kemampuan untuk

menghubungkan pengembangan personal (baik kader partai dan

masyarakat luas) dan politik, kemampuan berbagi pengalaman, dan

memikirkan situasi masyarakat dengan membuka peluang bertindak.

Sedangkan kesadaran organisasi yaitu kemampuan bertanggung

jawab untuk merencanakan, pengorganisasian, dan penyediaan jasa

kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan, bantuan keuangan, dan

perawatan orang-orang yang menjadi tanggungan.62

Proses mendidik berupa memfasilitasi dengan cara

merangsang dan mendukung proses pengembangan masyarakat63

yang meliputi;

60 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. 4, h. 20-21

61 Jim Ife dan Frank Tesoriero, op.cit, h.291 62 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h. 43863 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h. 581-592

28

1) Peningkatan kesadaran, yaitu memberikan kesadaran terhadap

masyarakat baik personal maupun organisasi untuk ikut

berpartisipasi dalam proses perubahan sosial.

2) Memberikan informasi, yaitu memberikan berbagai macam

informasi kepada masyarakat tentang profil, program, sumber

daya, dan kejadian-kejadian penting di masyarakat.

3) Konfrontasi, yaitu cara menghadapi masyarakat atau kelompok

dalam masalah-masalah seperti konsekuensi atau tindakan

masyarakat atau kelompok, implikasi legal terhadap tindakan

individual atau kelompok, isu-isu moral atau isu-isu prinsipal

dibanding atas isu legal, dan dinamika internal kelompok atau

masyarakat. Untuk itu, konfrontasi ini bisa digunakan dalam

rangka pengembangan masyarakat, namun seringkali digunakan

sebagai ego pribadi. Akan tetapi, konfrontasi ini menjadi

penting manakala digunakan untuk keberlangsungan hidup

berbagai struktur dan proses pengembangan masyarakat.

4) Pelatihan, yaitu mengajarkan masyarakat untuk melakukan

sesuatu. Namun pelatihan ini tidak dapat dilakukan dengan cara

sembarangan. Pelatihan harus memenuhi atau sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Pelatihan pada dasarnya tidak boleh

dipaksanakan hanya karena ingin merubah suatu keadaan

masyarakat tetapi dengan cara dipaksakan.

29

Ada bebarpa hal yang harus diperhatikan oleh partai politik

dalam memberikan pelatihan agar efektif dan efisien, yaitu;

a) melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

menikmati manfaat,

b) merespon adanya keinginan kebutuhan masyarakat,

c) berbagi ilmu dan ketrampilan dalam proses pengembangan

masyarakat,

d) fokus kepada kebutuhan spesifik kelompok atau masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memberikan hak

kepada masyarakat tentang peluang hidup, untuk mempertahankan

HAM, mengartikan kebutuhannya sendiri, mengungkapkan

gagasan-gagasan, mendapatkan kemudahan untuk mengakses

lembaga-lembaga sosial, mendapatkan akses kemudahan terhadap

sumber daya untuk dimanfaatkan, pemerataan ekonomi, dan

keadilan reproduksi.64

b. Memberdayakan Masyarakat

Menurut Totok Mardikanto, dkk, bahwa pemberdayaan

berarti upaya untuk memampukan (empowerment) atau penguatan

(strengthening) dan memandirikan masyarakat. Upaya tersebut

dilakukan dengan cara (1) menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat

potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan (3) melindungi

64 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h.

30

masyarakat.65 Untuk itu, Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad

Safei menjelaskan bahwa memberdayakan masyarakat berarti

membuat masyarakat berdaya. Yaitu masyarakat yang dapat

memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan

pilihan-pilihan.66

Posisi partai politik, dalam hal ini adalah untuk memastikan

perubahan sosial yang lebih baik, yang berkaitan dengan kekuasaan,

pengetahuan, kearifan dan perubahan. Sehingga proses itupun

menjadi kesempatan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam

rangka mengesahkan dan menggunakan pengalaman, pengetahuan,

keahlian dan ketrampilan lokal.67

Fungsi memberdayakan masyarakat merupakan kerja partai

politik sebagai sarana pengendalian konflik, komunikasi dan

sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Pengendalian konflik yang

dilakukan oleh partai politik menurut Jim Ife dan Frank Tesireiro

yaitu dengan cara menghidupkan gagasan-gagasan tentang semangat

menghargai kearifan lokal melalui menghargai pengetahuan lokal,

kebudayaan lokal, sumber daya lokal, ketrampilan lokal, dan proses

lokal.68 Menurutnya menghargai pengetahuan lokal berarti partai

politik menyadari bahwa masyarakat memiliki pengetahuan bahkan

yang paling tahu terhadap dirinya dan kebutuhannya sendiri.

65 Totok Mardikanto dkk., loc.cit, h. 11966 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, op.cit, h. 2967 Jim Ife dan Frank Tesiriero, op.cit, h. 28368 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 242-259

31

Sehingga partai politik pada posisi menjadi pendengar yang budiman

dan menjadi pembelajar yang baik dari masyarakat. Menghargai

kebudayaan lokal, berarti partai politik menyadari bagaimana

mengerjakan sesuatu yang benar, apa yang penting, keadilan,

interaksi pribadi, tempat-tempat perempuan, cara membesarkan

anak, peran keluarga, pentingnya pendidikan, dan sampai pada

memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada.

Sementara itu, menghargai sumber daya lokal dengan

meletakkan prinsip pengembangan masyarakatnya pada

kswasembadaan. Artinya pengembangan masyarakat yang dilakukan

oleh partai politik diarahkan untuk mencapai masyarakat yang

berswasembada sumber daya yang dimilikinya sendiri daripada dari

sumber daya luar (eksternal). Proses dari bawah atau bottom-up

sebagaimana yang dimaksud akan memerlukan biaya yang banyak

pada awalnya tetapi tidak lama, sampai meninggalkan

ketergantungan-ketergantungan dari luar.

Sering kali terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita lebih

menghargai dan mencari kepakaran dari luar ketimbang sumber daya

lokal dalam bentuk ketrampilan lokal yang ada. Pengembangan

masyarakat hakekatnya solusi untuk melakukan pemberdayaan

dalam rangka penguatan sumber daya lokal dan bukan pada posisi

untuk melemahkan bahkan sampai menghilangkannya. Artinya,

bahwa memanfaatkan atau menggunakan ketrampilan lokal

32

merupakan bentuk menghargai masyarakat lokal dengan

memberikan kesempatan berkontribusi bagi masyarakat lokal dalam

rangka memperkuat tingkat keswadayaan dan modal sosial.

Dan menghargai proses lokal berarti partai politik

menggunakan proses yang terjadi sudah lama di dalam masyarakat.

Partai politik menilai proses-proses sosial yang berasal dari luar

masyarakat tertentu belum pasti dapat diterima oleh masyarakat

lokal sedangkan proses lokal sudah pasti akan diterima. Contoh

proses lokal di dalam suatu pertemuan. Masyarakat biasanya

melakukannya dalam kondisi duduk bersila dilantai sambil

menikmati hidangan dan santai. Dalam kondisi tersebut masyarakat

merasa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah baik tua-muda,

pemuka masyarakat dengan masyarakat biasa, laki-laki dan

perempuan, yang kaya dan miskin, dan sebagainya. Dengan begitu

pertemuannya diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik.

Sementara itu, komunikasi dan sosialisasi partai politik

sebagai upaya perekat atau polarisator kepada masyarakat untuk

menikmati kemerdekaan dari segala ketidak-adilan, kebodohan,

kemiskinan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan

konsensus yaitu mencari kesepakatan, dan mendapatkan solusi dari

masyarakat (bottom up). Cara yang digunakan adalah dengan

melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial

33

dalam masyarakat, menyatukan, dan membantu masyarakat saling

berkomunikasi dengan dialog, pemahaman dan aksi sosial.

Selanjutnya, melalui partisipasi masyarakat, menimbulkan situasi

saling ketergantungan satu sama lain untuk bersama, dan untuk

menyelesaikan tugas dan memberi peluang interaksi formal dan

informal.69

Sedangkan upaya rekrutmen politik dalam pemberdayaan

masyarakat sangat erat hubungannya dengan keberdayaan dan yang

dirugikan. Pemberdayaan merupakan strategi keadial sosial yang

tujuannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang

dirugikan. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik

merupakan memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan

kekuasaan, kemudian kekuasaan itu di distribusikan kepada

masyarakat luas.70

Sasarannya adalah mencakup kelompok-kelompok primer

di antaranya adalah kelompok kelas yaitu kaum miskin penganggur,

pekerja berpenghasilan rendah, penerima jaminan sosial. Kelompok

gender yaitu perempuan. Dan kelompok ras atau etnisitas yaitu

masyarakat pribumi minoritas dan kultural. Kelompok lain yang

dirugikan yaitu manula, anak-anak, dan kaum muda penyandang

cacat (fisik, mental, dan intelektual), homo dan lesbian terisolasi

(secara geografis dan sosial), dan sebagainya. Dan pribadi yang

69 Jim Ife dan Frank Tesoriero, ibid, h. 361-364 70 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 130

34

dirugikan yaitu dukacita, kehilangan, dan masalah-masalah pribadi

dan keluarga.71

Dengan demikian, memberdayakan masyarakat melalui

fungsi pengendalian konflik, komunikasi dan sosialisasi politik, dan

rekrutmen politik, berarti; 72

a. Menolong individu maupun kelompok yang dirugikan untuk

bersaing antar individu maupun kelompok yang lain, yang sama-

sama memiliki kepentingan dalam ‘aturan’ politik. Bentuk

pemberdayaan itu berupa ketrampilan melobi, menggunakan

media, melakukan aksi politik, memanfaatkan sistem, dan lain

sebagainya.

b. Mengajak bergabung dan mempengaruhi elit, mengkonfrontasi

dan berusaha mengubah elit. Pandangan ini membutuhkan

ketlibatan masyarakat ke dalam politik praktis sehingga mampu

berkompetisi mendapatkan kekuasaan politik melalui partai

politik. Caranya dengan masuk atau bergabung ke dalam partai

politik, bersekutu dengan profesi seperti ahli hukum, dan

mengurangi kekuasaan elit.

c. Menata struktur masyarakat agar terjadi kesetaraan, tidak ada

struktur masyarakat yang dominan, sehingga perubahan sosial

masyarakat dapat dicapai.

71 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 14972 Jim Ife dan Frank Tesiriero, ibid, h. 140-144

35

d. Melakukan perubahan wacana, mengembangkan pemahaman

subjektif yang baru, memvalidasi suara-suara lain, dan

membebaskan pendidikan.

F. Kerangka Berfikir

PEMERINTAH/NEGARAKONTRIBUSI PARTAI POLITIK

INPUTS PROCESS OUT PUTS

RAW INPUTS1. Kader partai

(pengurus dan anggota legeslatif)

2. Masyarakat3. Materi

INSTRUMENTAL INPUTS1. Dana2. Cara mengelola

pengembangan 3. AD/ART PP4. Platform PP5. Hasil Rakernas

PP

ENVIRONMENTAL INPUTS1. Tujuan partai

politik2. Harapan

masyarakat3. Budaya partai

dan masayarakat4. Dan lain-lain

Proses PMI dilakukan dengan cara;

1. Mendidik masyarakat melalui pendidikan politik

2. Memberdayakan masyarakat melalui;a. Pengendal

ian konflik,

b. Komunikasi dan sosialisasi politik,

c. Partisipasi masyarakat dan rekrutmen politik.

1. Sumber daya manusia berkualitas

2. Masyarakat sejahtera secara lahir, batin, dan spiritual

3. Kehidupan sosial aman dan nyaman

4. Masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada partai politik

5. Partisipasi dan rekrutmen politik berjalan baik

OUT COME

Terwujudnya masyarakat Riau yang sejahtera lahir dan batin

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

MASYARAKAT RIAU

36

Kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa partai politik menjadi

fasilitator antara pemerintah/negara khususnya pemerintah daerah provinsi

Riau dengan masyarakatnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk

melindungi segenap masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan

mencerdaskan kehidupan masyarakat.73 Dalam sistem politik demokrasi di

Indonesia saat ini, lembaga partai politik sebagaimana fungsinya menjadi

jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena

partai politik dilahirkan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk

masyarakat dalam bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia.74

Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi menjadi objek saja melainkan

juga sebagai subjek dalam pembangunan. Partai politik berfungsi untuk

mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat seluas-

luasnya. Itu artinya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh partai

politik sebagai sebuah konsekuensi Undang-Undang dalam rangka untuk

memberikan rasa keadilan, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

Bahwa pengembangan masyarakat itu adalah suatu aktivitas rutin yang tidak

boleh berhenti pada satu titik masa atau tergantung kepada pemimpinnya.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas stakeholder yang sangat kuat untuk

mewujudkan pembangunan masyarakat yang adil, merata dan sejahtera bagi

masyarakat secara bersama-sama.

Kontribusi partai politik dalam pengembangan masyarakat Islam

dapat dilihat dari berbagai unsur yang melingkupnya, di antaranya yaitu

73 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 74 Lihat Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai

politik

37

adanya unsur-unsur yang disebut sebagai Inputs, process, out puts, dan out

come. Inputs terdiri dari Raw Inputs yaitu anggota atau kader partai baik

sebagai pengurus partai politik maupun sebagai anggota legeslatif. Selain itu

terdapat masyarakat sebagai sasaran atau mad’u dalam pengembangan

masyarakat dan materi berupa pengembangan masyarakat yaitu fungsi partai

politik sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi dan sosialisasi politik,

penciptaan iklim persatuan, dan rekrutmen politik yang baik dan benar.

Selanjutnya Instrumental Inputs yang terdiri dari pendanaan partai

poltitik, metode atau cara mengelola dana, Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga yang biasa disebut dengan AD/ART partai politik sebagai

dasar kebijakan partai politik dalam mengambil keputusan, Platform partai

politik yang menjadi acuan bagi partai politik untuk menjalankan organisasi

kepartaian, dan hasil-hasil rapat atau musyawarah partai di internal masing-

masing sebagai acuan kegiatan partai dalam satu masa tertentu.

Selain ada Raw Inputs dan Instrumental Inputs ada juga yang disebut

dengan Enviromental Inputs yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi

proses pengembangan masyarakat. Enviromental Inputs terdiri dari tujuan

partai politik, harapan masyarakat, budaya partai politik, budaya masyarakat

dan lain-lain.

Sementara itu, proses Pengembangan Masyarakat Islam yang

dilaksanakan oleh partai politik yaitu dengan cara mendidik dan

memberdayakan masyarakat. Mendidik masyarakat melalui fungsi pendidikan

politik, sementara memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan

38

melalui berbagai fungsinya yaitu pengendalian konflik, komunikasi dan

sosialisasi politik, partisipasi masyarakat dan rekrutmen politik. Kesemuanya

itu dilaksanakan dengan menggunakan mengelola segala potensi yang ada

baik yang bersifat Raw Inputs, Intstrumenal Inputs, dan enviranmental Inputs.

Keluaran atau out puts setelah proses pengembangan masyarakat

Islam dijalankan oleh partai politik, maka harapannya adalah sumber daya

manusia berkualitas, masyarakat sejahtera secara lahir, batin, dan spiritual,

kehidupan sosial aman dan nyaman, masyarakat menaruh kepercayaan yang

tinggi kepada partai politik dengan nilai-nilai sosial masyarakat seperti

kejujuran, keadilan, integritas, dan akuntanbilitas, dan partisipasi serta

rekrutmen politik berjalan dengan baik .

Dampaknya dari hasil proses pengembangan masyarakat Islam

tersebut yaitu keadaan atau kondisi masyarakat lebih mandiri dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat dapat menghargai dirinya

sendiri, bekerjasama, menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan

pemanfaatan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal

dapat dinikmati. Wujud nyata (out come) jangka panjang dari proses

pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat Riau yang

mandiri dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

Maksud dan tujuan definisi operasional ini adalah untuk menjelaskan

judul penelitian dalam rangka mengantisipasi kesalah-pahaman dan

39

menghindari masalah-masalah sekecil mungkin yang akan muncul sehingga

dapat mengurangi nilai sebuah karya ilmiah. Adapun poin-poin penting yang

perlu dijelaskan dalam definisi operasional ini di antaranya partai politik,

kontribusi partai politik, pengembangan masyarakat Islam, dan provinsi Riau.

1. Partai politik

Demokrasi merupakan gagasan universal tentang tatanan sosial-

politik untuk pembebasan dari belenggu penjajahan terhadap masyarakat.75

Disisi lain, demokrasi dianggap mampu memelihara keseimbangan antara

konflik dan konsensus untuk membangun identitas bersama, kebaikan

bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan

politik dengan ekonomi.76 Untuk mencapai gagasan dan juga harapan

tersebut, maka sistem demokrasi melahirkan partai politik yang

keberadaannya secara kelembagaan merupakan bagian yang harus ada dan

sangat dibutuhkan77 sekaligus menjadi ruhnya demokrasi.78

Pendirian partai politik di Indonesia berdasarkan beberapa

pertimbangan yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan

pikiran dan pendapat yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk memperkukuh

kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai

bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam

75 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. ke 2, h. 2 76 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), cet. ke 8, h. 290 77 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Radja Grafindo Persada:

Jakarta, 2011), cet. ke 3, h. 402, 78 Muliansyah A. Ways, Political: Ilmu Politik, Demokrasi, partai Politik, dan Wellfare,

(Yogyakarta: Buku Litera, 2015), h. 131

40

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; dan kaidah

demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi,

keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak

diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi

landasan hukum; serta merupakan sarana partisipasi politik masyarakat

dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab.79

Oleh karena itu, partai politik di Indonesia merupakan organisasi

politik yang bersifat nasional (yakni hanya berlaku di Indonesia saja) yang

dibentuk oleh sekolompok warga negara Indonesia secara sukarela (tidak

ada paksaan atau tidak dipaksa) karena memiliki kesamaan ideologi

(kehendak dan cita-cita) dalam rangka untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan

pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun

1945.80

Kewajiban partai politik berpartisipasi dalam pembangunan secara

nasional untuk mensejahterakan masyarakat.81 Dalam prakteknya partai

politik dapat menjadi penyeimbang (checks and balance) di dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Partai politik (pihak) yang pro atau

79 Pendahuluan poin a, b, d, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

80 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik81 Hafiz Ansyary A.Z, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2008).

41

mendukung pemerintahan berarti memberikan dukungan kepada

pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya. Disisi yang lain ada pihak

yang menjadi oposisi atau penyeimbang lajunya pemerintahan yang

sedang berjalan. Jadi, partai poltik dapat menjaga kesimbangan politik

demokrasi, sehingga dengan adanya oposisi itu tidak ada pemerintahan

yang bertindak secara otoriter.

Partai politik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 3 partai politik tersebut dipilih

karena mewakili partai yang berasas Islam (PPP), partai politik yang

berasas pancasila tetapi memiliki hungungan kedekatan dengan kelompok

atau organisasi masyarakat Islam (PAN), dan partai politik yang berasas

pancasila, namun tidak memiliki hubungan kedekatan dengan kelompok

atau organisasi masyarakat Islam (PDI Perjuangan).

2. Kontribusi Partai Politik

Arti kontribusi adalah sumbangan82 atau contribution dan donation

dalam bahasa Inggris. Dapat dikatakan bahwa kontribusi merupakan

sumbangan atau bantuan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam

penelitian ini yang dimaksud kontribusi partai politik adalah peran yang

diberikan oleh partai politik dengan cara melaksanakan fungsi-fungsinya

untuk kepentingan masyarakat. Kontribusi atau peran partai politik

82 W.J.S.,Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. 2007), h. 592

42

meliputi pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik,

pengatur konflik, dan rekrutment politik.83

Menurut Marwan Salahuddin dalam penelitiannya tentang

Mengenal Kearifan Lokal di Klepu-Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial

Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik menjelaskan bahwa.

Pertama, peran organisasi (termasuk partai politik) sangat penting dan

relatif lebih efektif untuk mengkomunikasikan sistem sosial atau cultur

divercity. Kedua, adanya potensi konflik berskala kecil yang dapat

diselesaikan melalui dialog, kekeluargaan, pertemuan-pertemuan warga

baik formal maupun non formal sehingga konflik yang besar tidak terjadi.

Ketiga, adanya sistem sosial yang terjalin dengan baik sehingga

keharmonisan sosial terjaga, berupa; diadakannya pertemuan semua pihak

terutama bidang agama Islam dan Katholik sampai memunculkan perasaan

saling menghormati dan menghargai, kebersamaan dalam melaksanakan

perayaan hari besar agama, dan kebersamaan dalam peringatan hari

kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus.

Ketiga hal di atas berimplikasi terhadap masyarakat terutama

dalam kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Interaksi sosial antarwarga

terjalin dengan baik dan segala persoalan sosial dapat diselesaikan diantara

masyarakat yang pada akhirnya terbuka hubungan komunikasi sesama

warga, sebaliknya berkurangnya hambatan sosial atau hidup bersama. 84

83 Pasal 11 Uandang-Undang Republik Indonesia No 2 Tentang Partai Politik 84 Irwan Abdullah, Ibnu Mujib, dan M. Iqbal Ahnaf (editor), Agama dan Kearifan Lokal

dalam Tantangan Global, (Sekolah Pascasarjana dan Pustaka Pelajara: Yogjakarta, 2008), h. 71-72

43

Kontribusi dalam pendidikan politik bertujuan untuk penyadaran

kepada masyarakat. Penyadaran tentang pentingnya hak dan kewajiban

masyarakat agar hidup lebih baik. Masyarakat baik sebagai anggota partai

politik maupun sebagai masyarakat secara luas agar memahami dan

menyadari terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga

dapat menjalankan kehidupan yang baik di dalam masyarakat berbangsa

dan bernegara.

Komunikasi politik bertujuan untuk menghimpun dan menampung

aspirasi-aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan masukan

membuat dan menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh

pemerintah. Partai politik dalam hal ini menjadi kepanjangan tangan bagi

masyarakat untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya.

Sosialisasi politik merupakan penjelasan atau peyaluran kebijakan-

kebijakan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan usulan atau aspirasi

yang sudah ditampung dari masyarakat. Kontribusi ini dilakukan oleh

partai politik melalui perwakilannya di lembaga legeslatif yaitu fraksi

(anggota DPRD).

Penciptaan iklim yang kondusif atau pengendalian konflik

bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat agar dalam

kondisi menjaga kesatuan dan persatuan untuk menyatukan elemen-

elemen bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

44

Adapun rekrutmen politik berarti usaha mempersiapkan kader-

kader partai agar kredibilitas dan kapabilitasnya kuat dan berkualitas.

Kader partai yang berkualitas akan dapat menempati posisi-posisi atau

jabatan-jabatan publik yang bersifat politis seperti presiden, gubernur,

bupati dan wali kota di dalam pemerintahan.

3. Pengembangan Masyarakat Islam

Beberapa pengertian masyarakat Islam menurut para ahli85 sebagai

berikut;

a. Gillin & Gillin, masyarakat Islam yang berarti masyarakat beragama

Islam,

b. Ali Syariati, masyarakat Islam atau umat Islam sebagai persaudaraan

Islam karena memiliki pandangan yang sama sebagai khalifah di

bumi,

c. Abdullah Nasheef, masyarakat Islam sebagai suatu komunitas yang

percaya kepada Tuhan, dan

d. Quraisy Shiahab, masyarakat Islam sebagai pengikut Nabi

Muhammad yang berpegang kepada Al-Qur’an.86

Pengertian masyarakat Islam di atas, menunjukkan sama atau satu

pengertian sebagai masyarakat Islam yakni masyarakat atau komunitas

beragama Islam. Baik Islam dilihat dari ajarannya, atau Islam dilihat dari

pemimpinnya, sampai Islam dilihat dari kitab suci yang dianutnya yaitu al-

85 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosda Karya, 2001, h. 5-6

86 M. Quraisy Shihab, Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2000), cet. ke 10, h. 327

45

Qur’an. Dengan demikian, masyarakat Islam yang dimaksud adalah

masyarakat sebagai komunitas yang terdiri dari individu-individu dengan

karakteristik dan tujuan akidah agama Islam.

Selain masyarakat Islam sebagaimana dijelaskan di atas, ada

masyarakat Islam dalam pengertian hiterogen (plural) seperti masyarakat

Islam Madinah. Sebelum menjadi Madinah, dahulunya adalah Yatsrib.

Tentu saja Yatsrib bukan tempat, kota apalagi disebut suatu negara Islam.

Namun setelah diubah menjadi Madinah, yang dibangun oleh Nabi

Muhammad bersama-sama dengan para sahabat, Madinah dikenal sebagai

negara Islam. yaitu negara dengan sistem tata perundang-undangan,

tatanan kehidupan sosial, dan tingkat perkembangan yang sangat pesat.87

Masyarakat Islam Madinah bukanlah terdiri dari satu komunitas

yang beragama Islam saja melainkan terdapat agama-agama lain seperti

Yahudi dan agama nenek moyang, juga dengan suku dan kelompok-

kelompok lain seperti Anshar, Muhajirin, dan lain sebagainya. Jadi,

masyarakat Islam dalam pengertian di atas tidak merujuk pada satu

komponen agama saja melainkan berbagai macam komponen seperti suku,

budaya, dan bahasa, tetapi berdasarkan berlakunya ajaran-ajaran Islam

yang lebih dominan dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masyarakat Islam yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada pengertian masyarakat

Islam yang kedua. Yaitu masyarakat Islam yang didasarkan pada berbagai

macam komponen masyarakat baik agama, budaya, suku, bahasa, dan 87 Nizar Abazhah, op.cit, h. 30

46

lainya termasuk berlaku ajaran agama Islam yang lebih dominan dan

mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Yang menarik dari Kota Madinah sebagai masyarakat Islam adalah

dasar pengembangan masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada apa yang

telah dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke

Madinah. Pertama, Nabi Muhammad membangun masjid sebagai simbul

persatuan masyarakat. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan

kaum muslimin dijadikan sebagai pusat pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, untuk mempersatukan antara Anshar dan Muhajirin, Nabi

membangun hubungan persaudaraan yang disebut ukhuwwah Islamiyyah.

Tujuannya adalah untuk menyatukan dalam suatu ikatan persaudaraan dan

kekeluargaan. Maka, persaudaraan sebelumnya yang pernah ada atas dasar

pertalian darah berubah menjadi persaudaraan berdasarkan agama Islam.

Ketiga, untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang bukan saja

penduduknya beragama Islam, tetapi terdapat umat lain seperti Yahudi dan

orang-orang Arab yang masih menganut ajaran nenek moyang, Nabi

Muhammad mengadakan perjanjian dengan seluruh kelompok atau

komunitas yang ada.88

Aris Munandar dalam Jurnal Kajian Politik dan Masalah

Pembangunan dengan judul Peran Negara Dalam Penguatan Program

Pemberdayaan Masyarakat, menunjukkan upaya penguatan dan

pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara integratif dan

88 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 26

47

komprehensif. Pemerataan kesempatan (equality of opportunity) menjadi

pilihan strategis untuk mewujudkan cita-cita pemberdayaan masyarakat

menjadi suatu yang konkrit. 89

Untuk itu, Aris Munandar memberikan beberapa pertimbangan

yang sangat penting; 1. Wacana pemberdayaan masyarakat hanya bisa

terwujud secara ideal apabila didukung oleh perbaikan secara struktural

dalam bentuk perundang-undangan atau pengaturan lainnya. 2. Intervensi

negara atau pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama

golongan lemah, karena hanya dengan cara ini akses mereka terhadap

sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan dapat dicapai. 3.

Diskriminasi protektif dalam bentuk pemberian jatah (quota) bagi

golongan lemah atau dilemahkan untuk memperoleh hak dalam bidang

pendidikan, pekerjaan, politik, dan berbagai pelayanan publik merupakan

mekanisme pengaturan pemerataan kesempatan yang logis, adil, dan

berperikemanusiaan.

Jadi, Pengembangan masyarakat Islam yang dimaksud dalam

penelitian ini yaitu upaya atau usaha perubahan sosial yang dilakukan oleh

partai politik dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat

melalui pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik,

pengendalian konflik, dan rekrutmen politik masyarakat Islam di provinsi

Riau.

4. Provinsi Riau

89 Aris Munandar, Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat, dalam jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Volume 4/No.1/2008

48

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota. 10 di antaranya adalah

kabupaten yang terdiri dari Kuansing, Indra Giri Hulu, Indragiri Hilir,

Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan

Kepulauan Meranti. Sedangkan 2 lainya adalah kota madya yaitu Kota

Pekanbaru dan kota Dumai.90 Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau sampai pada tahun 2018 sebanyak

6.814.909 orang.91 Sementara itu penduduk beragama sebagaimana

dihimpun dari data Kemenag provinsi Riau yang dikeluarkan oleh BPS

provinsi Riau dari total penduduk 5.826.475 pada tahun tahun 2013 yaitu,

agama Islam sebanyak 5.235.931 orang atau 89,86 persen, agama Kristen

sebanyak 287,878 penduduk atau 4,94 persen, agama Katholik sebanyak

100,343 penduduk atau 1,72 persen, agama Hindu 21,267 penduduk atau

0,37 persen, agama Budha sebanyak 175,961 penduduk atau 3,02 persen,

dan agam Khonghucu sebanyak 5,095 penduduk atau 0,09 persen.92

Menurut Tempo.co online, bahwa Provinsi Riau ibarat Indonesia

mini. Hal itu dapat dilihat dari suku-suku bangsa yang ada di Riau saling

berinteraksi sudah ratusan tahun sampai saat ini. Suku Melayu menempati

urutan pertama, yakni 37,74 persen, disusul Jawa 25,05 persen,

90 Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Data dan Informasi: Pembangunan Provinsi Riau tahun 2015, h. 3-4

91 https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/01/25/46/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-riau-2010-2018.html diakses pada tanggal 30 jam 17.12

92 https://riau.bps.go.id/statictable/2015/03/24/121/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-2013.html diakses pada tanggal 30 Desember 2019 jam 17.10

49

Minangkabau 11,26 persen, Batak 7,31 persen, Banjar 3,78 persen, dan

Bugis 2,27 persen.93

Provinsi Riau dikenal sebagai daerah Melayu. Yaitu daerah yang

masyarakatnya berbudaya Melayu. Menurut Vallentijn masyarakat Melayu

dikenal karena ke-Islamannya, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat

Melayu. Dalam beretika, masyarakat Melayu menunjukan sangat baik,

sopan santun, cara hidup yang bersih, wajahnya rupawan, mencintai

bahasanya dan suka mempelajari bahasa Arab.94 C. Lekkerker

berpendapat, bahwa masyarakat atau orang Melayu turut serta dalam

menyebarkan agama Islam di Nusantara. Menurutnya, penyebaran Islam

dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk seperti melalui bahasa,

berdagang, mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain,

sampai dalam bentuk perkawinan, dan propagranda langsung, sehingga

menjadi suatu ras yang paling gelisah di dunia, dan membentuk koloni

(kampung hunian).95

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu hidup

dengan tatanan kehidupan adat budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai

ajaran Islam dengan semboyan Adat bersandi syara’, syara’ bersandi

kitabullah. Sehingga masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang

beragama Islam, berbahasa Melayu, dan ber-adat istiadat Melayu.96

93 https://bola.tempo.co/read/430435/indonesia-mini-di-bumi-lancang-kuning/full& view=ok diakses pada tanggal 31 Desember 2019 jam 10.26

94 Suwardi MS., Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperoleh Identitas dan Jati Diri Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xxiv

95 Ibid, h. xxv 96 Suwardi MS., loc.cit, h. xxiv

50

Sementara itu, sumber daya alam provinsi Riau pada tahun 2014,

jumlah lahan pertanian mencapai 106.037 hektar dengan menghasilkan

tanaman padi sebanyak 385.475 ton. Sementara lahan perkembunan

mencakup kebun kelapa sawit 2.411.819 hektar, kebun kelapa 516.895

hektar, kebun karet 502.906 hektar, dan kebun kopi 4.713 hektar. Hasil

alam lainya yaitu produksi minyak sebanyak 119,43 juta barel dan batu

bara 585.812,67 metrik ton. Hutan alam di provinsi Riau pada tahun 2014

mencapai 9,04 juta hektar terdiri dari hutan lindung sebanyak 234.015

hektar atau 2.59 persen, hutan produksi tetap sebanyak 2.331.891 hektar

atau 25,80 persen, hutan produksi terbatas sebanyak 1.031.600 hektar atau

11.42 persen, dan hutan suaka alam sebanyak 633.420 hektar atau 7,00

persen.97

Paada tahun 2013 industri besar dan sedang yang terbangun di

provinsi Riau mencapai 213 perusahaan yang terdiri dari industri makanan,

industri karet, barang dari karet, barang plastik, dan lain-lain. Yang

menjadi perhatian pada masalah ini adalah tenaga kerja yang terserap

melalui industri tesebut yaitu 64.002 orang.98 Ditambah lagi sektor lain

yang dapat mernyerap tenaga kerja seperti pertanian, perdagangan, rumah

makan, hotel, dan sektor jasa.99

97 Ibid, h. 143-145 98 Ibid, h.235 99 Ibid, h. 35